TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA YANG

MAJU

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

PERJALANAN SEJARAH NEGARA

1945 - 1950

1950 -

1959

1959 -

1965

1966 -

1998

1998 -

NOWKEPENDUDUKAN

POLITIKEKONOMI

PENDIDIKANKEBUDAYAAN

RINGKASAN MATERI

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

PERJALANAN KEPENDUDUKAN RINGKASAN MATERI

Sensus penduduk setelah Indonesia merdeka dilakukan pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin

0

50

100

150

200

250

Laju Pertumbuhan Penduduk

1961

1971

1980

1990

2000

2010

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini (2013) menduduki peringkat 22 di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5%Indonesia merupakan salah satu negara yang menetapkan kebijakan anti – natalitas karena laju pertumbuhan penduduknya diatas 1%

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Rumusan Proyeksi pendudukPn = P0 x (1 + r/100)n

Keterangan: Pn = proyeksi penduduk tahun ke nP0 = jumlah penduduk tahun yang diketahuiR = laju pertumbuhan penduduk (%)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Laju Pertumbuhan PendudukDampak +

Dampak - 1. Tersedianya tenaga

kerja 2. Bertambahnya kebutuhan

sandang, pangan, dan papan3. Meningkatkan investasi modal

1. Angka pengangguran me-ningkat

2. Meningkatnya angka kemis-kinan

4. Meningkatnya inovasi karena perkembangan masyarakat

3. Berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukiman 4. Makin banyaknya limbah dan polusi

5. Meningkatnya angka kriminalitas

6. Ketersedian pangan dan kesehatan menurun

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Upaya untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

Keluarga Berencana (KB)

Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai

aktivitas

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Mobilitas Penduduk di Indonesia

Urbanisasi Transmigrasi

Pada masa Belanda (1905)

Pelaksanaan politik EtisKebutuhan tenaga pekerja di perkebunan Belanda di Luar Pulau.

Pada masa JepangBekerja untuk menggarap lahan pertanian untuk kepentingan Jepang di Indonesia

Faktor Penarik1.Upah di kota yang lebih

tinggi2.Jumlah dan peluang

pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi

3.Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai

4.Sarana dan prasarana hiburan yang lebih memadai

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Mobilitas Penduduk di Indonesia

Urbanisasi Transmigrasi

Pada masa Belanda (1905)

Pelaksanaan politik EtisKebutuhan tenaga pekerja di perkebunan Belanda di Luar Pulau.

Pada masa JepangBekerja untuk menggarap lahan pertanian untuk kepentingan Jepang di Indonesia

Faktor Pendorong1.Rendahnya penghasilan

atau upah di desa2.Makin terbatasnya

pemilikan lahan pertanian

3.Terbatasnya lapangan kerja di desa.

4.Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa.

5.Terbatasnya sarana hiburan di desa.

6.Adanya bencana alam di desa

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK

PPKI bersidang dalam menyusun kelengkapan negara

Mulai tanggal 18,19,22 dan 23 Agustus 1945

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI

Tanggal 18 Agustus 1945 1. Mengesahkan dan

menetapkan UUD 1945 2. Memilih Ir. Soekarno

Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi

3. Sebelum terbentuknya MPR, presiden dibantu Komite Nasional

Tanggal 19 Agustus 1945

1. Penetapan 12 Kementerian yang memimpin departemen

2. Pembagian Daerah RI dalam 8 Propinsi

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan berawal dari sidang PPKI

Tanggal 22 Agustus 1945

Pembentukan KNIP sebagai DPR sebelum ada PEMILU

Tanggal 23 Agustus 1945 Pembentukan BKR

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Politik Awal Kemerdekaan dimulai dari sidang PPKI

Tanggal 23 Agustus 1945 Pembentukan BKR

Informasi Lain TKR (Tentara Keamanan Rakyat)

TKR (Tentara Keselamatan Rakyat)

TRI (Tentara Republik Indonesia)

TNI(Tentara Nasional Indonesia)

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Selanjutnya NKRI merubah menjadi RIS… Begini ceritanya

KMB (Konferensi Meja Bundar)

Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949

Di Den Haag, BelandaDelegasi dari:

Indonesia: Drs. Moh. HattaBFO: Sultan Hamid II

Belanda: van MaarseveenUNCI: Chritchley

1. RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni – Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda Ratu Juliana

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Hasil KMB adalah(Konferensi Meja Bundar)RIS dan Kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia – Belanda di bawah ratu Belanda “Ratu Juliana”

Utang – utang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh RIS

Tentara Belanda yakni KL, KM dan KNIL akan

dibubarkan

TNI akan menjadi inti RIS dan menjaga

keamanan di seluruh wilayah RIS

Pengakuan kedaulatan akan dilakukan sebelum 1949

Masalah Irian Barat dibicarakan setahun kemudian setelah

pengakuan kedaulatan

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Wilayah RIS

Republik IndonesiaDayak Besar

NIT

Kalimantan Tenggara

Bangka Belitun

g Riau Kalimantan BaratSumatra

Timur

Banjar Kalimantan TimurMadur

a Jawa Timur

Pasundan

Sumatera Selatan

Jawa Tengah

Wilayah RI

Sumatera Kalimanta

n Jawa

Nusa Tenggara

Bali

Sulawesi

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


UUD 1945 pada RIS tidak berlaku digantikan oleh Konstitusi RIS

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Gangguan Keamanan Negara pada masa awal

Kemerdekaan RI

PKI Tujuan utama: menentang pemerintah RI mengubah paham demokrasi menjadi paham komunis yang diketuai oleh Muso

DI/TII

APRA

ANDI AZIS

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Kemerdekaan RI

PKI

DI/TII

APRA

ANDI AZIS

DI = Darul Islam; TII = Tentara Islam IndonesiaJawa Barat dipimpin oleh KartosuwiryoJawa Tengan dipimpin oleh Amir Fatah, Kiai Sumolangu, dan gabungan KartosuwiryoKalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu HajarSulawesi Selatan dipimpin Kahar Muza-karAceh dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Kemerdekaan RI

PKI

DI/TII

APRA

ANDI AZIS

Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bermarkas di Bandung. Tujuan pembentokan ialah ingin diakui sebagai tentara RIS dan menolak dibubarkan negara Pasundan.

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Dipimpin oleh Kapten Andi Azis yang menginginkan pasukan keamanan NIT ialah bekas KNIL saja bukan APRIS dari RIS

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Kemerdekaan RI

PKI

DI/TII

APRA

ANDI AZIS

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Raymond Westerling (bekas perwira Belanda) bermarkas di Bandung, Jawa Barat menuntut RIS agar mengakui organisasinya sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkan negara Pasundan

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Ahmad Husein

Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Mauludin Simbolon


Kemerdekaan RIREPUBLIK MALUKU SELATANRepublik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Sumoukil, mantan Jaksa Agung NIT yang menginginkan keamanan wilayah NIT dijaga oleh KNIL saja bukan APRIS

dari RIS. Pemerintah Revolusioner Replublik Indonesia/PERMESTA

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Mayor Somba

Tujuan utama pembenrontakan ini ialah ketidakpuasan terhadap

pemerintah dalam hal keuangan dan masalah otonomi


Kemerdekaan RIPemerintah Revolusioner

Republik Indonesia/PERMESTA

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Perjalanan kembalinya RIS ke NKRI…………… Alasan kembalinya ke pangkuan NKRI

1. Bentuk federasi dirasakan merupakan warisan kolonial Belanda

2. Tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi yang mendasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Kesulitan di negara-negara bagian dalam bidan politik, pemerintahan dan sosial ekonomi.

20 Juli 1950: disusunnya UUDS 1950 sebagai dasar bernegara NKRI. Wilayah RIS berubah menjadi 3, yaitu NIT, NST, dan RI.

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Demokrasi Liberal

UUDS 1950 lebih sesuai dengan demokrasi liberal yang meniru konstitusi negara – negara Barat.

Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer Ciri khasnya:1. Kedudukan kepala negara tidak dapat

diganggu gugat.2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang

bertanggung jawab dalam parlemen.3. Susunan anggota dan program kabinet

didasarkan suara terbanyak di parlemen.4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa

jabatannya.

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI

7Kabinet Natsir (6 Oktober 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet Sukiman - Suwiryo (27 April 1951 – 23 Februari 1952) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

Kabinet Burhanuddin Harapan (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957) Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

PERJALANAN POLITIK Demokrasi Liberal

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

OFF

Menu+ Menu -

195019551959

KABINET NATSIR (6/09/1950 - 21/03/1951

KABINET SUKIMAN (26/04/1951-23/02/1952)

KABINET WILOPO (30/03/1952-03/06/1953)

KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I(31/07/1953 – 24/07/1955)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

OFF

Menu+ Menu -

195019551959

KABINET-KABINET YANG PERNAH MEMERINTAH PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

(12/08/1955 – 3/03/1956)

KABINET ALI SASTRO AMOJOYO II(20/03/1956-14/03/1957)

KABINET DJUANDA(09/04/1957 – 24/07/1959)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK

Demokrasi Liberal

7Penyelenggaraan PEMILU 1955Partai peserta PEMILU 1955 1. Partai Radikal : Serikat Islam, Perhimpunan

Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Indische Partij.

2. Partai Moderat : Budi Utomo, PBI, Parindra, Gerindo, Gapi.

Persiapan PEMILU : Kabinet Ali Sastroamidjoyo IPelaksanaan PEMILU : Kabinet Burhanuddin Harahap.PEMILU Tahapan I : 29 September 1955 memilih anggota DPRPEMILU Tahapan II: 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


7Partai Pemenang PEMILU I 1955

6058

47

32

JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG

MENDUDUKI KURSI DPR HASIL PEMILU

IMASYUMIPNINUPKI

Jum

lah

Ang

gota

Par

tai

0

20

40

60

80

100

120119

112

9180

JUMLAH ANGGOTA PARTAI YANG MENDUDUKI KURSI ANGGOTA KONSTITUANTE

PNIMASYUMINUPKI

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


ALASAN KELUARNYA DEKRIT PRESIDENKegagalan dewan Konstituante menyusun UUD baru

1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.

2. Tidak berlakunya UUDS 1950.3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK Demokrasi terpimpin

1. Pembubaran Konstituante berlakunya Kembali UUD 1945.

2. Tidak berlakunya UUDS 1950.3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Salah satu cikal bakal munculnya Demokrasi Terpimpin

Selain itu juga, sistem negara demokrasi Liberal membuat kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh parlementer, munculnya pemberontakan di beberapa wilayah yang membuat kondisi negara yang tidak stabil.

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Ialah sistem pemerintahan dimana kekuasaan mutlak ditangan presiden, bukan parlemen. 1. Demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun

1959 2. Kabinet yang menjabat ialah Kabinet Juanda

(Kabinet Karya)

17 Agustus 1959: Pidato Presiden berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN oleh MPRS

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


PKI

Adapun program yang pernah dilaksanakan 1. Pembentukan MPRS2. Pembentukan Front Nasional 3. Pembentukan DPAS4. Pembentukan DPRGR5. Pembentukan Dapernas 6. Deklarasi Ekonomi 7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif

Memiliki peluang besar duduk dalam kursi pemerintahan , sehingga pemberontakan yang dilakukan melibatkan pasukan khusus kepresidenan.

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


PKI Versus Republik Indonesia

Ingin mendirikan negara komunis

Ingin mempertahankan Pancasila

Pendukung: Pemuda Rakyat

GerwaniBarisan Tani Indonesia

SOBSI

Pendukung: Seluruh rakyat Indonesia

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Peristiwa penting yang terjadi:KELUARNYA INDONESIA DARI PBB PADA 7 JANUARI 1965

Sebagai reaksi masuknya Malaysia dalam dewan keamanan PBB

Dampaknya: INDONESIA DIKUCILKAN MASYARAKAT DUNIA

Peristiwa penting yang terjadi:KEMBALI MASUK MENJADI ANGGOTA PBB PADA 28 SEPTEMBER 1966

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Adapun penyelewangan program pada masa demokrasi terpimpin: 1. Pembentukan MPRS dilakukan oleh presiden padahal

kedudukannya sejajar2. Pembentukan Front Nasional 3. Pembentukan DPAS dilakukan oleh Presiden, padahal

tugasnya memberikan jawaban dan usulan kepada Presiden.

4. Pembentukan DPRGR dilakukan oleh Presiden, padahal kedudukannya sejajar.

5. Pembentukan Dapernas 6. Pengangkatan presiden seumur hidup7. Politik Indonesia yang bebas dan aktif , cenderung

melakukan politik Poros

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


Akhir dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin = akhir pemerintahan orde Lama

Ditandai dengan :dikeluarkannya SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966

Demontrasi besar – besaran mahasiswa dan rakyat menuntut dibubarkannya PKI dan ormas – ormas dibawahnya

Pembentukan TRITURA1. Bubarkan PKI2. Bersihkan kabinet dari unsur – unsur PKI3. Turunkan harga barang

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


SUPERSEMAR = Surat Perintah Sebelas Maret 1966

Dimandatkan kepada Letjen Soeharto

Tindak lanjut SUPERSEMAR 1966:1. 12 Maret 1966: membubarkan PKI dan organisasi yang

ada dibawahnya2. 18 Maret 1966: mengamankan 15 orang menteri yang

terlibat dalam PKI3. Membersihkan kabinet dari unsur PKI

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK ORDE BARU

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Ialah tatanan seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.Langkah politik yang ditempuh:1. Stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan

ormas dibawahnya2. Menyederhanakan parpol menjadi tiga: PPP,

NU, dan Golkar3. Pelaksanaan PEMLU :

1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 4. Dwifungsi ABRI ialah ABRI sebagai pelayan

masyarakat dan pemimpin dalam pemerintahan.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK ORDE BARU

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Penyimpangan pada masa Orde Baru:1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa

jabatan.2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan

DPR3. Pembangunan tidak merata antara pusat

negara dengan pulau – pulau lainnya.4. Dwi fungsi ABRI mengalami

penyelewengan tugas. 5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan

Napotisme) dalam aspek kehidupan di Indonesia

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN POLITIK ORDE reformasi

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Penyimpangan pada masa Orde Baru:1. Kepemimpinan Presiden lebih dari 2x masa

jabatan.2. Tumpang tindih tugas dan fungsi MPR dan

DPR3. Pembangunan tidak merata antara pusat

negara dengan pulau – pulau lainnya.4. Dwi fungsi ABRI mengalami

penyelewengan tugas. 5. Adanya KKN (Korupsi Kolusi dan

Napotisme) dalam aspek kehidupan di Indonesia

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Ditandai dengan:1. Demonstrasi besar – besaran gabungan

mahasiswa dan rakyat2. Turunnya Presiden Soeharto yang telah

menjabat selama 32 tahun.

Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:1. Reformasi dalam bidang ideologi negara

dan konstitusi2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara

(MPR, DPR, DPRD)3. Reformasi lembaga kepresidenan dan

kabinet

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Langkah politik dalam mejalankan program Reformasi:1. Reformasi dalam bidang ideologi negara

dan konstitusi2. Pemberdayaan lembaga legislatif negara

(MPR, DPR, DPRD)3. Reformasi lembaga kepresidenan dan

kabinet 4. Pembaharuan kehidupan politik dengan

mengurangi KKN 5. Penyelenggaraan PEMILU yang JURDIL dan

LUBER6. Hapuskan dwifungsi ABRI7. Pelaksanaan desentralisasi melalui

Otonomi Daerah

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Pelaksanaan PEMILU yang JURDIL dan LUBER

PEMILU secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004

Dilakukan melalui tiga tahapan:1. Pemilu Legislatif: memilih wakil rakyat di

MPR, DPR, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap I pada 5 Juli 2004

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahap II pada 20 Oktober 2004

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

PERKEMBANGAN EKONOMI

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMI1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Inilah wajah para pemimpin negara kita.Bagaimana cara mereka mengatasi perekonomian?

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Akibatnya terjadi hiperinflasi yaitu kenaikan harga barang diatas 100%

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMIPASCA KEMERDEKAAN

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Mewarisi kondisi Ekonomi amat sangat kacau akibat penjajahan Jepang.

Pengurasan SDA Romusha

Perusakan dan perubahan kondisi

alam akibat perang Taktik bumi hangus

Karena mata uang Jepang beredar dengan tidak terkendali

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

Selanjutnya hambatan dari wilayah laut, BLOKADE LAUT dari Belanda


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Upaya untuk mengatasinya pemerintah mengakui peredaran ketiga mata uang yaitu De Javasche Bank,

Hindia Belanda, dan Jepang

Bertujuan menghancurkan perekonomian Indonesia

Upaya mengatasi hal itu, melakukan pinjaman Nasional yang direncanakan 1 M yang dibagi dalam 2 tahap dn dikembalikan dalam waktu

40 tahun

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Belanda memberlakukan uang baru yaitu uang NICA untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya semakin menurun

Upaya yang dilakukan untuk uang kertas baru dinamai Oeang Republik Indonesia (ORI). Setiap

1000 mata uang Jepang ditukar 1 ORI

Membentuk BNI pada tanggal 5 Juli 1946

Mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMIDemokrasi liberal - terpimpin

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Gunting Syariffudin

Program Benteng

Sistem Ekonomi Ali Baba

Nasionalisasi De Javasche

Bank

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Gunting Syafrudin

Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara. Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Mulai 22 Maret sampai 16 April, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Program Benteng

Usulan Prof. Sumitro JoyohadikusumoDilaksanakan pada saat kabinet NatsirTujuan: membantu para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

NASIONALISASI De Javasche Bank

Pada Kabinet Sukiman Dr. Houwik berhenti digantikan Mr. Syafruddin Prawiranegara15 Desember 1951 UU No. 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (bank sentral dan bank sirkulasi)

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

KEBIKJAKAN EKONOMI ALI BABA

Kabinet Ali SastroamijoyoPada masa menteri perekonomian M. Iskaq Cokrohadikusumo. Mengutamakan tumbuh dan kembangnya pengusaha swasta pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi nasional. Ali = pribumi Vs Ali =

nonpribumi

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMIOrde baru

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

adanya inflasi pada tahun 1966 hingga 650%.

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat)

1.Bubarkan PKI2.Bubarkan Kabinet

Dwikora3.Turunkan Harga

Upaya menyelesaikan:melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi

Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasaranaprasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

Langkah kedua: Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik,hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang (JP).JP I

PELITA 1

PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

Menitik beratkan

pada sektor

pertanian

Menitik beratkan

pada sektor

pertanian

pembangunan pada segala bidang

Menitik beratkan

pada sektor

pertanian dan

industri mesin

Menitik beratkan

pada sektor

pertanian, industri,

dan ekonomi

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

PRESTASI SETIAP PELITA PELITA 1

PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

1. Produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton;

2. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun;

3. Pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar amerika.

4. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita i (1973/1974).

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW


PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

1. berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi ratarata penduduk 7% setahun.

2. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. 3. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan

dan pembangunan jaringan irigasi baru.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW


PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

1. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW


PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

1. Swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984.

2. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW


PELITA 2

PELITA 3

PELITA 4

PELITA 5

1. Industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

JP IIPELITA 6

PELITA 7

PELITA 8

PELITA 9

PELITA 10

Menitik beratkan

pada sektor

pertanian, industri,

dan ekonomi

FAIL

Indonesia dilanda krisis keuangan.Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMIOrde reformasi

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

1. Menjalin kerja sama dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.

2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00

5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambatusaha pemulihan ekonomi.

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

RINGKASAN MATERI PERJALANAN EKONOMIOrde reformasi

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.

2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

3. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak

2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai3. Pengurangan Utang Luar Negeri

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKANAWAL KEMERDEKAAN

1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

merupakan menteri Pengajaran, Pendidikan

dan Kebudayaan pertama

Semboyan yang digunakan dalam

pendidikan Nasional Indonesia


1945 - 1950

MENTERI YANG

PERNAH MENJABA

T

Ki Hajar Dewanta

ra

T.S.G Mulia

Moch. Syafei

Mr. Suwandi

3 bulan19-8-’45 hingga 14-

10-’45 5 bulan

14-10-’45 hingga 12-03-’46

7 bulan12-03-’46 hingga 2-

10-’46

8 bulan2-10-’46 hingga 27

– 06-’47

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>


1945 - 1950 PROGRAM PENDIDIKAN AWAL

KEMERDEKAAN

Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan danpembangunan.

Berorientasi pada usaha menananamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya


1945 - 1950

1950 - 1959

1959 - 1965

1966 - 1998

1998 - NOW

PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KEMERDEKAAN

Struktur Persekolahan Dan Kurikulum Pendidikan Pada Masa Awal Kemerdekaan

PENDIDIKAN RENDAHPENDIDIKAN GURU

PENDIDIKAN MENENGAH

PENDIDIKAN KEJURUAN

SEKOLAH RAKYAT (SR)SEKOLAH GURU A, B DAN CSEKOLAH MENENGAH : SMP DAN SMT

PENDIDIKAN TEKNIK

PEND. EKONOMI DAN KEWANITAANSTM

Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut.

ADDITIONAL NOTE:1. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah

rendah di seluruh Indonesia. 2. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan

akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta.

3. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.

Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris,Amerika Serikat, dan Perancis.


1945 - 1950 WAJAH PARA MENTERI PPDB

AWAL KEMERDEKAAN

Nama : Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara)Menjabat : 19 Agustus 1945 - 14 November 1945 Kabinet : PresidensialNama kementerian : Menteri Pengajaran

Nama : Todung Sutan Gunung Mulia Menjabat : 14 November 1945 - 12 Maret 1946 Kabinet : Sjahrir I


1945 - 1950 WAJAH PARA MENTERI PPDB

AWAL KEMERDEKAAN

Nama : Muhammad Sjafei Menjabat : 12 Maret-2 Oktober 1946Kabinet : Sjahrir II

Mr. R. Soewandi 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947Sjahrir III

RINGKASAN MATERIPERJALANAN PENDIDIKAN

Demokrasi liberal

Tujuan pendidikan dan pengajaran tertuang pada pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.Presiden Soekarno, praktik pendidikan diarahkan pada penanaman jiwa nasionalisme dan membangun karakter bangsa atau di kenal dengan istilah nation and character building.

RINGKASAN MATERI PERJALANAN PENDIDIKANDemokrasi liberal

1950 -

1959

PROGRAM PENDIDIKAN

Konsepsi Pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.


Demokrasi liberalBEGINI

GAMBARANNYA!

3 : 1 3 Sekolah Umum : 1 Sekolah Teknik

Sekolah Dasar

Sekolah Teknik

Menengah

Sekolah Teknik Atas

Siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.


Demokrasi liberal

Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. No. Nama

UniversitasKota Website

1. Hasanuddin Makassar www.unhas.ac.id

2. Padjajaran Bandung www.unpad.ac.id

3. Andalas Padang www.unand.ac.id

4. Sumatera Utara Medan www.usu.ac.id


Demokrasi terpimpin

Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga yang sosialis, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.

Tap MPRS No II/MPRS/1960 menyatakan bahwa politik dan sistem pendidikan nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga Negara yang berjiwa Pancasila.

Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:

Sapta Usaha Tama Panca Wardana


Demokrasi terpimpin Penyelenggaraan Pendidikan, diselenggarakan dalam bentuk:

Sapta Usaha Tama Panca Wardana1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K

2. Meningkatkan seni dan olahraga

3. Mengharuskan “usaha halaman”

4. Mengharuskan penabungan5. Mewajibkan usaha-usaha

koperasi6. Mengadakan kelas masyarakat,

serta7. Membentuk regu kerja di

kalangan SLA dan Universitas

1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/ keagamaan;

2. Perkembangan inteligensi;3. Perkembangan nasional

artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin;

4. Perkembangan keprigelan(kerajinan tangan)

5. Perkembangan jasmani. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendidikan pada masa demokrasi terpimpin


Orde barumasa orde baru lebih

menitikberatkan pada kualitas pendidikan Perguruan Tinggi

Karena diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

konsep “Sekolah Pembangunan”para siswa dikenalkan

kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya.

TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU

Education