Top Banner
PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jalan Salak Nomor 51 Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email : [email protected] LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019
29

Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

Oct 23, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Salak Nomor 51 Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur

Telepon : ( 0351 ) 465611

Fax : ( 0351-473737 )

Email : [email protected]

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

Page 2: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sepert i yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F bahwa set iap orang berhak

untuk berkomunikasi dan mempero leh Informasi untuk mengembangkan

pr ibadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencar i,

mempero leh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan

sega la jenis saluran yang tersedia. Ser ta untuk member ikan jaminan

terhadap semua orang dalam mempero leh Informasi, dan sesuai dengan

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008 bahwa

hak untuk mempero leh informasi merupakan kebutuhan pokok set iap

orang bagi pengembangan pr ibad i maupun lingkungan sosialnya dan

merupakan bagian pent ing dalam ketahanan nasional.Bahkan salah satu

elemen pent ing dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka

adalah hak publik untuk mempero leh Informasi sesuai dengan peraturan

perundang- undangan tersebut . Hak atas Informasi menjadi sangat

pent ing karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi

publik, penyelenggaraan negara tersebut juga mak in dapat

dipertanggungjawabkan. Hak set iap Orang untuk mempero leh Informasi

juga relevan untuk meningkatkan kualitas keter libatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan publik. Part isipasi atau keter libatan

masyarakat t idak banyak berart i tanpa jaminan keterbukaan

Informasi.Dan pengelo laan Informasi Publik merupakan upaya untuk

mengembangkan masyarakat informaasi .

Seir ing dengan kemajuan yang ada, Pemerint ah harus mewujudkan

Page 3: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

penyelenggaraan negara yang baik ya itu yang t ransparan,efekt if dan

efis ien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dengan

meningkatkan peran akt if masyarakat dalam pengambilan kebijakan

publik dan pengelo laan Badan Publik yang baik.

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat benar dan

t idak menyesatkan ,maka Untuk melaksanakan kewajiban sebaga imana

dimaksud Badan Publik harus membangun dan mengemban gkan sist im

informasi dan dokumentasi untuk mengelola informas i publik secara baik

dan efis ien sehingga bisa diakses dengan ba ik dan mudah . Melalui

Pejabat Pengelo la la Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah

ditunjuk dan dibantu dengan pejabat fungsio nal yang ada agar terwujud

pelayanan yg cepat tepat dan sederhana maka Badan Publik membuat dan

mengembangkan sist im layanan informasi yg inovat if cepat mudah dan

wajar dan sela lu memantau dan mengevaluasi melalui laporan yang

disajikan o leh pejabat PPID.

Page 4: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

1.2. DASAR PENYELENGGARAAN

a. Undang-undang Dasar 1945

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5038);

d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5071);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14

Tahun 2008;

f. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)

g. Perda no 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

h. Peraturan Walikota Madiun no 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

1.3. TUJUAN

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para

pengambil keputusan dalam rangka:

a. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab,

penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;

b. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi

masyarakat pengguna pelayanan;

c. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab,

Page 5: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;

d. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan,pengembangan dan penganggaran

kegiatan pelayanan publik;

e. STRUKTUR ORGANISASI

Page 6: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU

2.1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK ( PPID-Pembantu)

Dinas, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai

tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan bahan informasi dan dokumentasi

2. Menyimpan ,mendokumentasikan ,menyediakan dan member pelayanan

informasi kepada public

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan Informasi publik, di Dinas

Sosial PPPA Kota Madiun :

Untuk melaksanakan pelayanan Informasi perlu didukung oleh Front office dan

back office yaitu :

a. Front Office meliputi = > Desk layanan langsung

> Desk layanan via media

fOTO

b. Back office meliputi = > Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

> Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Front Office merupakan fasilitas layanan Informasi bagi publik melalui

Proses Tatap muka ( datang langsung ) untuk mendapatkan informasi

Page 7: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

yang dibutuhkan Perlunya Klinik Dinas Sosial PPPA berlokasi di Lobi, yang

berukuran 3 m x 5 m dari meja front desk dengan 1 kursi petugas serta sofa

untuk tamu, yang diletakkan di luar ruang. Ruang tunggu dilengkapi dengan 1

unit Plasma TV, 2 unit PC untuk akses katalog, 1 unit PC untuk buku

pengunjung serta instrument untuk pelayanan Informasi berupa formulir

permohonan Informasi, tanda bukti permintaan Informasi publik,tanda bukti

penyerahan Informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

c. Sarana Telepon

Page 8: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

d. Filling Kabinet

e. WIBSITE dan FACEBOOK

Di era Information technology saat ini untuk mendukung layanan Informasi

publik secara mudah,murah,cepat dan akurat, perlu membangun akses

Informasi bagi publik melalui telepon call center maupun website. Facebook.

Gmail Alamat kantor : Jalan Salak No. 51 Kota Madiun

No. Telp : (0351) 465611, Fax (0351) 473737

E-mail : [email protected]

Page 9: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

WEB ; dinsos.madiunkota.go.id

Kegiatan bidang PP PA Tahun 2019

Page 10: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

Page 11: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

Kegiatan bidang PP PKK Tahun 2019

Page 12: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

Page 13: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

Kegiatan bidang Sosial Tahun 2019

Page 14: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

Page 15: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 16: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

FB : [email protected]

Page 17: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 18: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/dinsospppa_kotamadiun/

Page 19: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 20: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

f. Sarana kelengkapan

Untuk mendukung kelancaran penanganan pengaduan pelayanan Informasi

publik, langkah awal yang harus dipenuhi adalah sebuah pedoman, standar

operasional prosedur, antara lain sebagaimana tertera dalam halaman berikut:

Tabel : 2.1

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TAHUN 2019

NO KELENGKAPAN PPID KETERANGAN ADA

TID

AK

TIDAK ADA

1 Pedoman Umum tentang PPID V

2 Daftar Informasi Publik (DIP) V

3 Standar Operasional Prosedur (SOP) V

4 Buku Registrasi V

5 Form.Permohonan Informasi Publik V

6 Form.Permohonan Keberatan V

7 Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan V 8 Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan V

9 Meja pelayanan informasi V

10 Informasi public melalui Web V 11 Petugas Front desk ( Layanan PPID) V

Page 21: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

2.3. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID-

PEMBANTU Dinas Sosial ,Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada hari senin

sampai dengan jumat sesuai jam kerja yang ada.

2.4. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir

permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan

pengguna informasi.

b) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik

kepada pemohon informasi publik.

c) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan

formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon

informasi publik.

d) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh

pemohon/pengguna informasi Jika informasi yang diminta masuk dalam

kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku.

e) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada

Pengguna Informasi Publik.

f) Membukukan dan mencatat

Page 22: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan

PPID

(10 + 7) hari kerja

30 hari kerja

30 hari kerja

14 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak

memberikan jawaban,

berarti sama dengan

penolakan

2.5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

a) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan

setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

b) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima

permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan

menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah

penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7

(tujuh) hari kerja.

c) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi

publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

d) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga

dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk

soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan

penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat

pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan yang ada.

UU KIP. • Maksimum waktu perpanjangan

adalah 7 hari kerja

• Pemohon diberikan waktu

maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan

keberatan melalui komisi informasi

Page 23: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

Tabel : 2.3

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun 2019

No BULAN Permin Taan Infor masi

Permo honan Infor

Masi(WEB)

Status Waktu

Ket Dipenuhi Ditolak Proses Permintaan Informasi

Permohonan Informasi

1 JANUARI 76 76 0 0 15 menit < 10 hari

2 FEBRUARI 21 21 0 0 15 menit < 10 hari

3 MARET 20 20 0 0 15 menit < 10 hari

4 APRIL 28 28 0 0 15 menit < 10 hari

5 MEI 10 7 10 7 0 0 15 menit < 10 hari

6 JUNI 19

19 0 0 15 menit < 10 hari

7 JULI 23 23 0 0 15 menit < 10 hari

8 AGUSTUS 17 17 0 0 15 menit < 10 hari

9 SEPTEMBER 46 46 0 0 15 menit < 10 hari

10 OKTOBER 54 54 0 0 15 menit < 10 hari

11 NOVEMBER 74 74 0 0 15 menit < 10 hari

12 DESEMBER 37 37 0 0 15 menit < 10 hari

JUMLAH 522 522 0 0

Page 24: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

3.1Kesimpulan.

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat

sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang

diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi,

namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan

layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai

berikut:

1) Tantangan untuk mendulang prestasi di tahun mendatang

dengan mempersiapkan diri untuk bisa masuk dalam penilaian

Komisi Informasi (KI) Provinsi dan dari Yayasan Lembaga

Konsumen (YLKI) serta dari Akademisi , semua harus

konsisten menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi

,peningkatan kinerjanya dengan memanfaatkan sumberdaya

yang telah tersedia dengan sarana prasarana pendukung yang

selama ini telah tersedia dan yang akan disediakan; .

2) pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar

pertimbangan prioritas. Perlu memperbaiki secara kuantitatif

dan kualitatif hasil kerja dan mekanisme pencapaian yang

masih kurang, terutama cara pelayanan terhadap peminta

informasi secara baik;

3) Hasil yang sudah dicapai,perlu ditingkatkan baik volume dan

mutunya;

Page 25: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PEMBANTU) TAHUN 2019

3.2. Saran-saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan

beberapa saran sebagai berikut :

1) Diperlukan meja informasi di layanan sekretariat,

2) Petugas yang menangani informasi secara rutin dengan mencatat dari

masing-masing meja informasi;

3) Memasukkan data informasi wajib, dan data kegiatan yang lain ke weebsite

PPID-Pembantu Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

4) Kegiatan PPID-Pembantu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak perlu memiliki tempat sendiri sehingga dapat

memungkinkan masyarakat dapat mengetahui kegiatan PPID;

5) Sarana dan Prasarana pendukung berupa fax,telepon hendaknya disdiakan

di bagian meja informasi

Mengetahui,

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Madiun

HERI SUWARTONO, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip 19720505 199101 1 002

Madiun, Desember 2019

Yang melaporkan

Drs. SRI MARHAENDRA DATTA, M.Mkes

Pembina NIP.19650901 198702 1 002

Page 26: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 27: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 28: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...
Page 29: Telepon : ( 0351 ) 465611 Fax : ( 0351-473737 ) Email ...