Teknis Pengelolaan LB3

TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

101 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Padang, 23 Oktober 2015

OUTLINE PRESENTASI :

Pengurangan Limbah B3

Penyimpanan Limbah B3

Pengumpulan Limbah B3

Pemanfaatan Limbah B3

Pengangkutan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3

Penimbunan Limbah B3

Dumping Limbah B3

Penetapan Limbah B3

Pengecualian Limbah B3

Notifikasi Ekspor Limbah B3

Rekomendasi Impor Limbah Non B3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PENGELOLAAN LIMBAH B3 …… (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 :

Pasal 1 Angka 11 :

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi : pengurangan, penyimpanan,

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.

Pasal 5 Ayat (1) :

Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah yang

terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik

untuk mengidentifikasi limbah.

Pasal 9 ayat (2) :

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Menteri menetapkan limbah sebagai limbah B3

kategori 1 atau kategori 2.

Pasal 191 :

Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3

berdasarkan PP ini.

PENGELOLAAN LIMBAH B3 …… (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 :

Pasal 195 ayat (1) huruf a :

Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Ahli limbah B3 menetapkan pengecualian dari

Pengelolaan limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 74 ayat 1 : Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu

melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:

a. Pemanfaatan Limbah 83 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau

b. Dapat melakukan Ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 75 : Tatacara Ekspor

Pasal 123 ayat 1: Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 83 tidak mampu

melakukan sendiri PPengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:

a. Pengolahan Limbah 83 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau

b. Dapat melakukan Ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 124 : Tatacara Ekspor

Keputusan Presiden Nomor : 61 tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel.

Peraturan Presiden Nomor : 47 tahun 2005 tentang Ratifikasi Ban Amendement.

PENGURANGAN LIMBAH B3

Diatur dalam Pasal 10 s.d. Pasal 11 PP Nomor 101 Tahun 2015

Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui :

Substitusi bahan;

Modifikasi proses; dan/atau

Penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pelaporan kepada Menteri 1 x dalam 6 bulan

PENGURANGAN LIMBAH B3

1

PENYIMPANAN LIMBAH B3

Diatur dalam Pasal 12 s.d. Pasal 30 PP Nomor 101 Tahun 2015

Penyimpanan Limbah B3 WAJIB dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

DILARANG melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.

Penyimpanan Limbah B3 WAJIB dilengkapi dengan IZIN pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 diterbitkan oleh bupati/walikota.

2

FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3

NO FASILITAS

LIMBAH B3 YANG DAPAT DISIMPAN

KATEGORI 1

KATEGORI 2

SUMBER

TIDAK

SPESIFIK

SPESIFIK

UMUM

SPESIFIK

KHUSUS

1 bangunan

2 tangki dan/atau kontainer

3 silo

4 penumpukan limbah (waste

pile)

5 waste impoundment

6 bentuk lainnya sesuai dengan

perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

CONTOH SISTEM SIRKULASI UDARA DALAM

RUANG BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

PENGEMASAN LIMBAH B3 Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan

yang: terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan

karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan; mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat

dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.

Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai: nama Limbah B3; identitas Penghasil Limbah B3; tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan tanggal Pengemasan Limbah B3.

SILO

11

Papan penirisan Produk kayu telah diberi larutan pengawet

Pembatas

Sistem pengumpul cairan

CONTOH 1 :

GAMBAR FASILITAS PENIRISAN (DRIP PAD)

12

TANGKI TANGGUL

Pelapis Eksternal

PENAMPANG

MELINTANG

TANGGUL

Pondasi beton yang

diperkuat

Tanah dasar

Penampung

kedua untuk

pemipaan Pompa &

motor

CATATAN:

Volume dalam tanggul

minimum harus 110%

dari volume tangki

CONTOH 2 :

GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN TANGKI

Liner ganda

Tanggul atau penghalang

Sistem pengumpulan dan pengambilan

lindi (leachate) ganda

13

Penampang Melintang

Fasilitas Penumpukan Limbah

(waste pile)

CONTOH 3 :

GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN WASTE PILE

Sumur pantau air tanah

Liner ganda

Sistem pengumpulan dan pengambilan

lindi (leachate)

Tanggul atau penghalang

14

Penampang Melintang

Impoundment di Permukaan

CONTOH 4 :

GAMBAR FASILITAS PENYIMPANAN WASTE

IMPOUNDMENT

SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013

TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3

45o

B A

A

25 cm

25 cm

Ukuran simbol

(minimal):

ALAT ANGKUT

25 cm x 25 cm

WADAH/KEMASAN

10 cm X 10 cm

Hitam (R=0, G=0, B=0)

Jingga (R=255, G=153, B=83)

Merah (R=255, G=0, B=0)

SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3

CONTOH PEMBERIAN SIMBOL PADA TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 YANG

MENYIMPAN LEBIH DARI 1 (SATU) KARAKTERISTIK LIMBAH B3

CONTOH POLA PENYIMPANAN KEMASAN DRUM DI ATAS

PALET DENGAN JARAK MINIMUM ANTAR BLOK

PENYIMPANAN KEMASAN LIMBAH B3 DENGAN

MENGGUNAKAN RAK

Kemasan berisi limbah B3 yang tidak

saling cocok harus disimpan secara

terpisah, tidak dalam satu blok, dan

tidak dalam bagian penyimpanan yang

sama.

Penempatan kemasan harus dengan

syarat bahwa tidak ada kemungkinan

bagi limbah-limbah tersebut jika

terguling/tumpah akan

tercampur/masuk ke dalam bak

penampungan bagian penyimpanan

lain.

WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3

LIMBAH B3 YANG DISIMPAN WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM)

Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh)

kilogram per hari atau lebih;

90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3

dihasilkan

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50

(lima puluh) kilogram per hari untuk

Limbah B3 kategori 1;

180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah

B3 dihasilkan

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50

(lima puluh) kilogram per hari untuk

Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak

spesifik dan dari sumber spesifik umum;

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak

Limbah B3 dihasilkan

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik

khusus.

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak

Limbah B3 dihasilkan

Catatan:

• Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama limbah B3

• Jika melebihi jangka waktu penyimpanan, lakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan dan/atau penimbunan

dan/atau menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pengumpulan Limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang

yang menghasilkan limbah B3 bagian dari penyimpanan

Limbah B3 dan tidak memerlukan Izin Pengumpulan Limbah

B3.

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak

mampu melakukan sendiri pengumpulan Limbah B3 yang

dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada

Pengumpul Limbah B3.

Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 disertai

dengan bukti penyerahan Limbah B3.

Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan

Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

3

PRINSIP-PRINSIP PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pengumpul limbah B3 DILARANG melakukan pemanfaatan

dan/atau pengolahan Limbah B3 yang dikumpulkannya

sebagaian atau seluruhnya.

Pengumpul limbah B3 DILARANG menyerahkan limbah B3

yang dikumpulkannya kepada pengumpul limbah B3

lainnya.

Pengumpul DILARANG melakukan pre-treatment

(pengolahan awal) limbah B3 yang dikumpulkannya.

Memiliki izin lingkungan.

SKALA PENGUMPULAN LIMBAH B3

PENGUMPULAN SKALA KABUPATEN/KOTA;

PENGUMPULAN SKALA PROVINSI

PENGUMPULAN SKALA NASIONAL.

PERSYARATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

PERSYARATAN LOKASI PENGUMPULAN:

Lokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

Merupakan daerah bebas banjir 100 tahunan, atau daerah yang di upayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor serta mempunyai sistem drainase yang baik;

Mempertimbangkan faktor geologi (aktivitas seismik, gempa bumi, aktivitas vulkanik) dan karakteristik tanah (komposisi dan permeabilitas, potensi erosi) untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3.

Luas tanah termasuk untuk bangunan pengumpulan dan fasilitas lainnya wajib disesuaikan dengan jumlah dan/atau kapasitas limbah yang dikumpulkan;

PERSYARATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Fasilitas tempat dan/atau bangunan pengumpulan merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dengan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan;

Setiap bangunan pengumpulan limbah B3 di rancang khusus hanya untuk 1 (satu) karakteristik limbah, dan di lengkapi dengan bak penampung tumpahan/ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya;

Fasilitas pada bangunan pengumpulan harus di lengkapi dengan: peralatan dan sistem pemadam kebakaran;

pembangkit listrik cadangan;

fasilitas pertolongan pertama;

peralatan komunikasi;

gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;

pintu darurat dan alarm.

TATA RUANG FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Fasilitas tambahan yang wajib dimiliki dalam melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, meliputi:

Laboratorium

Fasilitas Pencucian

Fasilitas Bongkar – Muat

Kolam Penampungan Darurat

Peralatan Penanganan Tumpahan

Sarana lain yang harus tersedia peralatan dan sistem pemadam kebakaran;

pagar pengaman;

pembangkit listrik cadangan;

fasilitas pertolongan pertama;

peralatan komunikasi;

gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;

pintu darurat;

alarm.

PEMANFAATAN LIMBAH B3

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 meliputi: Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan

Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan: ketersediaan teknologi;

standar produk apabila hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan

baku mutu atau standar lingkungan hidup.

4

UJI COBA PEMANFAATAN

Ketentuan mengenai uji coba hanya berlaku untuk kegiatan PEMANFAATAN dan PENGOLAHAN Limbah B3.

Uji coba diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3: 1. sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional

Indonesia; dan

2. sebagai substitusi sumber energi.

Uji coba diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara: 1. termal; dan

2. cara lain sesuai perkembangan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.

Uji coba pemanfaatan atau pengolahan dilakukan untuk: uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan atau Pengolahan Limbah B3.

PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat

angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.

Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat

angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:

rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan

izin Pengangkutan Limbah B3.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin

Pengangkutan Limbah B3 oleh Menteri Perhubungan.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Copyright from : @skary 2015 presentation

5

Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes

Pengangkutan Limbah B3

Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha

berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) tidak termasuk

CV, NV, UD. cirinya terdaftar sebagai badan hukum di

Kementerian Hukum dan HAM

Dasar Hukum:

UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

PP 74 Tahun 2014; dan

PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

PENGANGKUTAN LIMBAH B3

POLA PENGANGKUTAN VS REKOMENDASI & MANIFES

31

POLA 1 POLA 2 POLA

3

POLA 4 POLA

5

REKOMENDASI

MANIFES

LEMBAR DOKUMEN MANIFES LB3

Bagian Pertama: No. 1-12

diisi oleh pengirim/penghasil LB3: pengumpul, pemanfaat, pengolah

Bagian Kedua: 13-22

diisi oleh pengangkut LB3

Bagian Ketiga: No. 23-36

diisi oleh penerima LB3: pengumpul, pemanfaat, pengolah LB3

Dokumen Limbah B3

33

Pengirim

LB3 KLH

Pengangkut

LB3

Penerima

LB3

Gubernur

1

2

3

4

5

6

7

Putih

Kuning

Hijau

Merah Muda

Biru

Krem

Ungu

Pengirim

Pengangkut

KLH

Penerima

Gubernur

3 7

1

2 5

4

6

DISTRIBUSI MANIFES (DOKUMEN

LIMBAH B3)

Kementerian Lingkungan Hidup

Mulai tahun 2013, manifes menggunakan

STIKER BARCODE

Bagian dari pengawasan, dapat diperoleh

di KLH, akan ditetapkan kuota,

direncanakan dengan PNBP, ditempelkan

pada setiap lembar manifes

• Dalam Surat rekomendasi memuat nomor unik [KODE] manifes yang berbeda-beda untuk setiap pengangkut, contoh: JV, BC, AA, XU, dan lain-lain yang dirangkai dengan nomor urut manifes

Manifes Limbah B3

[MANUAL]

Kementerian Lingkungan Hidup

DIMANA BARCODE

DITEMPATKAN ?

[saat ini] Ditempelkan pada

bagian sebelah kiri

atas.

Ditempelkan pada

setiap lembar

manifes

Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang

yang menghasilkan Limbah B3.

Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri,

Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara:

termal;

stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:

ketersediaan teknologi; dan

baku mutu atau standar lingkungan.

PENGOLAHAN LIMBAH B3

6

Copyright from : @skary 2015 presentation

STANDAR PELAKSANAAN PENGOLAHAN

LIMBAH B3

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar: emisi udara;

efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus); dan

efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus).

Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3: berupa Polychlorinated Biphenyls; dan

yang berpotensi menghasillkan: Polychlorinated Dibenzofurans; dan

Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins.

38

STANDAR PELAKSANAAN PENGOLAHAN

LIMBAH B3

39

NO. LIMBAH B3

STANDAR EFISIENSI

PENGHANCURAN DAN

PENGHILANGAN

1 Polychlorinated Biphenyls

(PCBs) > 99,9999%

2 berpotensi menghasilkan

Polychlorinated Dibenzofurans > 99,9999%

3 berpotensi menghasilkan

Polychlorinated Dibenzo-p-

dioxins

> 99,9999%

INSINERATOR

(PENGATURAN UNTUK LIMBAH MEDIS SAAT INI)

Efisiensi pembakaran > 99,95%;

Temperatur pada ruang bakar utama (primary chamber)

minimum 800oC (temperatur operasional);

Temperatur pada ruang bakar kedua (secondary chamber)

minimum 1000oC (temperatur operasional), dengan waktu tinggal

minimum 2 (dua) detik;

Memiliki alat pengendali pencemaran udara (misal: wet scrubber);

Ketinggian cerobong minimum 14 meter dari permukaan tanah;

dan

Memenuhi baku mutu emisi.

Pengolahan limbah sitotoksik (genotoksik) pada temperatur > 1200oC. 40

PENGOLAHAN LIMBAH B3 MENGGUNAKAN INSINERATOR

41

Ruang Bakar 2 Rotary Kiln Ruang Bakar 1

Water Scrubber

PENGOLAHAN LIMBAH B3 MENGGUNAKAN INSINERATOR

42

43

44

E-MANIFEST

ALAT ANGKUT LIMBAH B3

PENGHASIL LIMBAH B3

PENGELOLA LIMBAH B3

SERVER KLHK

DISAHKAN

ALAT ANGKUT LIMBAH B3

SATELIT

PROVIDER

SERVER JASA TRACKING

KLHK

END USER

SISTEM PENGAWASAN

PENGANGKUTAN LIMBAH B3

MELALUI GPS TRACKING

END USER 45

Pengumpulan:

8

Pemanfaatan:

5

Pengangkutan:

10

Pengumpulan:

2

Pengolahan: 1

Pengangkutan:

4

SUMBAR

Pemanfaatan:

1

Pengangkutan:

1

Pengumpulan:

15

Pemanfaatan:

14

Pengolahan: 4

Pengangkutan:

28 JAMBI

Pengumpulan:

1

SUMSEL

Pengumpulan:

3

Pemanfaatan:

1

Pengangkutan:

1

LAMPUNG

Pengumpulan:

2

Pemanfaatan:

2

Pengangkutan:

3

BANTEN

Pengumpulan:

14

Pemanfaatan:

25

Pengolahan: 4

Pengangkutan:

47

DKI JAKARTA

Pengumpulan: 14

Pemanfaatan: 6

Pengolahan: 6

Pengangkutan:

181

BALI

Pengumpulan:

2

Pengangkutan:

1

KALBAR

Pengumpulan:

1

Pengangkutan:

1

Pengumpulan:

17

Pemanfaatan:

1

Pengolahan: 2

Pengangkutan:

24

NTB

Pengumpulan:

2

Pengangkutan:

1

JOGJA

Pengumpulan:

1

Pemanfaatan:

2

JABAR

Pengumpulan:

28

Pemanfaatan:

62

Pengolahan: 4

Penimbunan: 1

Pengangkutan:1

49

SULTENG

Pengumpulan:

1

SULSEL

Pengumpulan:

3

Pemanfaatan:

1

Pengangkutan:

6

PETA SEBARAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 2011-2014

JATENG

Pengumpulan:

2

Pemanfaatan:

3

Pengangkutan:

6

Pengumpulan:

4

Pemanfaatan:

1

Pengangkutan:

4

JATIM

Pengumpulan:

16

Pemanfaatan:

40

Pengolahan: 1

Pengangkutan:

79

SULUT

Pengumpulan:

4

Pengangkutan:

1

DISTRUBISI JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG RELATIF SEMAKIN MERATA [KHUSUSNYA DI INDONESIA BAGIAN BARAT] TELAH MENURUNKAN BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 ~50%. PENURUNAN BIAYA ANTARA LAIN DARI BIAYA TRANSPORTASI.

46

KOORDINASI DENGAN SEKTOR

1. Pengaturan penarikan kembali produk kedaluwarsa dan/atau kemasan

bekas B3 (misal: lampu TL, aki, kemasan B3, limbah elektronik, dll)

2. Pengembangan kawasan industri terpadu

3. Penyimpanan bahan tambang (low grade ore, tailing) untuk

penambangan kembali (re-mining)

4. Pemanfaatan Limbah B3 (misal: slag, fly ash, bottom ash, dll) untuk

material konstruksi atau road base untuk kegiatan ke-PU-an

5. dll.

PENIMBUNAN LIMBAH B3

48

1. Penimbunan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

2. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

3. Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:

a. penimbusan akhir (Landfill);

b. sumur injeksi;

c. penempatan kembali di area bekas tambang;

d. dam tailing; dan/atau

e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7

FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR

(LANDFILL)

49

Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan akhir terdiri

atas fasilitas penimbusan akhir:

A. kelas I;

B. kelas II; dan

C. kelas III.

Penentuan kelas berdasarkan uji total konsentrasi zat pencemar

PERSYARATAN LOKASI

PENIMBUNAN LIMBAH B3

a. Bebas Banjir;

b. Permeabilitas tanah;

c. Merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan

d. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.

PENENTUAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3 &

FASILITAS PENIMBUNANNYA

a. Fasilitas Penimbusan Akhir (Landfill): Kelas I, Kelas II, atau Kelas III

b. Mengacu pada Total Konsentrasi Zat Pencemar (Limbah B3) Lihat KEPKA-BAPEDAL 04/1995

c. Jika Tingkat Kontaminasi Radioaktif tidak memenuhi ketentuan PP 101 tahun 2014 Pasal 146 ayat (4) Penimbusan Akhir Kelas II atau I (Sumber Spesifik Khusus)

Bahan Pencemar

Total Kadar Max (mg/kg berat kering)

Total Kadar Max (mg/kg berat kering)

KOLOM A KOLOM B

Ar 300 30

Cd 50 5

….. dst

Catatan: 1)Jika kadar bahan pencemar > kolom A landfill

kelas I 2)Jika kadar bahan pencemar < kolom A, > kolom B

landfill kelas II 3)Jika kadar bahan pencemar < kolom B landfill

kelas III

52

Lapisan pelindung ganda

Sumur pantau air bawah tanah

Sistem pengumpul air lindi ganda

Sistem pengumpul air lindi ganda

Pengendali air larian

PENAMPANG MELINTANG FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR (Landfill)

53

SISTEM PELAPISAN DASAR (LINER) PENIMBUSAN AKHIR

Geomembran

Geomembran

Lapisan Penutup

LIMBAH

Lapisan Pelindung

Sistem Pengumpul Lindi

Lapisan Tanah

Penghalang

Sistem Deteksi Kebocoran

Lapisan Dasar

Tanah Setempat

Penimbusan Akhir Kelas I

Geomembran

Lapisan Penutup

LIMBAH

Lapisan Pelindung

Sistem Pengumpul Lindi

Lapisan Tanah Penghalang

Sistem Deteksi Kebocoran

Lapisan Dasar

Tanah Setempat

Penimbusan Akhir Kelas II

Lapisan Penutup

LIMBAH

Lapisan Pelindung

Sistem Pengumpul Lindi

Lapisan Tanah Penghalang

Sistem Deteksi Kebocoran

Lapisan Dasar

Tanah Setempat

Penimbusan Akhir Kelas III

1 m

30 cm

30 cm

54

PROSES KONSTRUKSI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR (Landfill)

55

Penimbunan Residu Pengolahan: Penimbusan Akhir Limbah B3

Lokasi : PPLi-B3 Cibinong, Bogor

56

56

PENIMBUSAN AKHIR YANG

SUDAH DITUTUP [Closure]

DUMPING LIMBAH B3

1. Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping Limbah B3 ke

media lingkungan hidup wajib memperoleh izin dari Menteri.

2. Limbah B3 yang dapat dilakukan dumping ke media lingkungan

hidup berupa laut meliputi:

a. tailing dari kegiatan pertambangan; dan

b. serbuk bor hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau

eksploitasi di laut menggunakan serbuk bor berbahan dasar sintetis

(synthetic based mud);

3. Limbah B3 yang akan dilakukan dumping wajib dilakukan

Netralisasi atau Pengurangan kadar racun sebelum dilakukan

dumping ke laut.

8

DUMPING LIMBAH B3 (TAILING)

58

1. Lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a. di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan

b. tidak berada di lokasi tertentu atau daerah sensitif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi:

a. di dasar laut dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus meter);

b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan

c. tidak ada fenomena up-welling.

KEDALAMAN TITIK PEMBUANGAN (DUMPING)

TAILING

59

> 100 m

mengarah ke 200 m

PABRIK PENGOLAHAN BIJIH

PERPIPAAN TAILING

titik pembuangan Limbah B3 (outfall)

PERMUKAAN LAUT

PENETAPAN LIMBAH B3 :

Limbah – limbah yang belum terdapat didalam daftar

limbah Lampiran I PP 101/2014 yang terindikasi

memiliki karakteristik limbah B3 dan akan

ditetapkan sebagai limbah B3

9

PENETAPAN LIMBAH B3

PROSEDUR PENETAPAN LIMBAH B3

Penentuan limbah yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3

Verifikasi lapangan dan pengambilan sample limbah

Uji karakteristik untuk identifikasi limbah B3

Menteri menugaskan Tim Ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap uji karakteristik

Evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3

Rekomendasi dari Tim Ahli Limbah B3 terhadap hasil evaluasi kepada Menteri

Bila Tim Ahli merekomendasikan penetapan sebagai limbah B3, maka Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk membahas rekomendasi Tim Ahli Limbah B3

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Menteri menetapkan limbah sebagai : limbah B3 kategori 1 atau kategori 2.

TATA CARA UJI KARAKTERISTIK UNTUK PENETAPAN LIMBAH B3 (DILUAR LAMPIRAN I PP 101/2014) OLEH PEMERINTAH

62

Apakah limbah eksplosif, mudah menyala, reaktif,

infeksius, dan/atau korosif?

LIMBAH B3

KATEGORI 2

LIMBAH B3

KATEGORI 1

LD50 (lethal

dose-50)

TCLP (toxicity

characteristic

leaching

procedure)

Beracun sub-

kronis?

Limbah

nonB3

YA TIDAK

Lamp III > TCLP kolom A

YA TIDAK

LIMBAH

< TCLP kolom A dan > TCLP

kolom B

< TCLP

kolom B

Nilai LD50 < 50

mg/kg BB hewan

uji

Nilai LD50 > 50 mg/kg dan <

5000 mg/kg BB hewan uji

Nilai LD50 >

5000 mg/kg BB

hewan uji

lampiran II PP 101/2014

PENGECUALIAN LIMBAH B3 :

Limbah – limbah yang tercantum didalam daftar

limbah Lampiran I PP 101/2014 Tabel 3 dan 4,

tetapi akan dikecualikan sebagai limbah Non B3

10

PENGECUALIAN LIMBAH B3

PROSEDUR PENGECUALIAN LIMBAH B3 …. (1)

Permohonan untuk mengajukan pengecualian limbah B3 kepada menteri dengan mengajukan Proposal

Limbah B3 yang dapat diajukan permohonan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 harus:

1. Tercantum dalam lampiran I Tabel 3 dan Tabel 4 PP 101/2014;

2. Berasal dari proses produksi yang digunakan bersifat tetap dan konsisten;

3. menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang bersifat tetap dan konsisten; dan

4. limbah B3 yang dihasilkan bersifat tetap dan konsisten.

Pembahasan dengan Tim Ahli Limbah B3

Verifikasi Lapangan dan pengambilan Sample

• Melakukan Uji Karakteristik : a. Karakteristik uji mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan/atau korosif

sesuai lampiran II PP 101/2014. b. Karakteristik beracun melalui TCLP sesuai lampiran III PP 101/2014 lebih besar dari kolom

TCLP-A. c. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD50, dengan hasil uji < 50 mg/kg BB. d. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD50, dengan hasil uji < 50 mg/kg BB. e. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi Sub-kronis sesuai lampiran II PP 101/2014.

• Penyampaian hasil Uji kerakteristik kepada Menteri dilengkapi dengan permohonan pengecualian limbah B3 yang dihasilkannya kepada Menteri.

• Menteri menugaskan Tim Ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi.

• Tim Ahli menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi.

• Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli menetapkan :

a. Pengecualian dari pengelolaan limbah B3 terhadap limbah B3 sumber spesifik.

b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari pengelolaan limbah B3.

PROSEDUR PENGECUALIAN LIMBAH B3 …. (2)

TATA CARA UJI KARAKTERISTIK UNTUK PENGECUALIAN LIMBAH B3 OLEH PEMOHON

66

Apakah limbah

eksplosif, mudah

menyala, reaktif,

infeksius, dan/atau

korosif?

LIMBAH B3

KATEGORI 2

LIMBAH B3

KATEGORI 1

LD50 (lethal

dose-50)

TCLP (toxicity

characteristic

leaching procedure)

Beracun sub-

kronis?

Limbah

nonB3

YA TIDAK

Lamp III > TCLP kolom A

YA TIDAK

LIMBAH

B3

< TCLP kolom A dan > TCLP

kolom B

< TCLP

kolom B

Nilai LD50 < 50 mg/kg

BB hewan uji

Nilai LD50 > 50

mg/kg dan < 5000

mg/kg BB hewan

uji

Nilai LD50 >

5000 mg/kg BB

hewan uji

lampiran II PP 101/2014

KLARIFIKASI LIMBAH a. Permohonan klarifikasi limbah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,

Limbah dan B3

b. Presentasi oleh pihak pemohon

c. Verifikasi lapangan oleh Tim KLHK untuk identifikasi limbah

d. Pencocokan Limbah dengan Kodefikasi Limbah yang tercantum pada Lampiran I PP 101/2014, berdasarkan:

- MSDS yang dimiliki karakteristik limbah

- Nomor CAS yang dimiliki

- Sumber limbah yang dihasilkan berdasarkan proses produksi

e. Surat Tanggapan klarifikasi limbah diterbitkan oleh Dirjen c.q. Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3:

Pernyataan bahwa limbah yang dimohonkan untuk diklarifikasi adalah limbah B3 dengan kodefikasi sesuai PP 101/2014 Lampiran I

Pernyataan bahwa limbah yang dimohonkan untuk diklarifikasi adalah limbah non B3

CONTOH KLARIFIKASI PENETAPAN LIMBAH

1. Q : Skrap Logam terkontaminasi Oli apakah limbah non B3?

A : Tidak, Skrap Logam terkontaminasi oli adalah limbah B3 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Tabel 1 PP 101/2014 dengan kode limbah A108d dan menunjukkan karakteristik mudah meledak sebagaimana Lampiran II PP 101/2014

2. Q: Serpihan sisa sabun yang tercecer dari proses finishing apakah limbah non B3?

A : Ya, limbah tersebut adalah limbah Non B3, sumber limbah tidak tercantum dalam Lampiran I PP 101/2014 dan tidak menunjukan karakteristik sebagaimana Lampiran II PP 101/2014

3. Q: Limbah Pyrolle dari kegiatan polimerisasi komponen elektronik apakah limbah non B3

A: Tidak, limbah Pyrolle adalah limbah B3 sebagimana tercantum pada Lampiran I, Tabel I PP 101/2014 dengan kode limbah B106d dan menunjukkan karakteristik beracun sebagaimana Lampiran II PP 101/2014

PENGELOLAAN LIMBAH NON B3 HASIL PENETAPAN

1) Tetap dikelola dan dipantau jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan

2) Limbah Non B3 yang dihasilkan tetap disimpan di Tempat Penyimpanan tersendiri sehingga tidak mencemari lingkungan

3) Tetap tercatat didalam log book limbah bilamana akan dilakukan 3R oleh penghasil sendiri dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga

4) Limbah Non B3 dapat dikelola mengikuti teknologi pengelolaan limbah B3

5) Tidak memerlukan mekanisme perizinan, namun apabila dikemudian hari terdapat penetapan menjadi limbah B3 maka tetap harus dikelola sebagaimana ketentuan pengelolaan limbah B3

6) Limbah lainnya/limbah Non B3 tetap dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah NKRI bilamana belum diatur oleh peraturan PUU lainnya

7) Limbah Non B3 dilarang untuk dibuang ke media lingkungan hidup

8) Bilamana akan mengekspor limbah Non B3 dan memerlukan notifikasi ke negara tujuan tetap dapat mengajukan notifikasi ekspor

Implementasi Konvensi Basel di Indonesia

NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3

11

Sekilas Konvensi Basel

• Mengatur perpindahan limbah B3 dan limbah-limbah lainnya lintas batas negara • Diadopsi pada tanggal 22 Maret 1989, entry into force 5 Mei 1992 • Ditandatangani Indonesia tahun 1989 dan diratifikasi (aksesi) tahun 1993 dengan

Keppres No. 61/1993 • Total negara yang meratifikasi Konvensi Basel sampai dengan Agustus 2015 sejumlah

183 negara Competent Authority:

Instansi pemerintah yang ditetapan oleh negara pihak yang bertanggungjawab untuk menerima, menginformasikan dan menanggapi notifikasi suatu perpindahan limbah B3 batas negara. (Indonesia: KLH, Deputi IV) KLHK, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Focal Point Konvensi: Person/orang yang bertanggungjawab penuh untuk penyampaian informasi dan mengkomunikasikan dengan Sekretariat. (Indonesia: KLH, Deputi IV) KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Kategori Limbah yang diatur dalam Konvensi : Limbah-limbah yang masuk daftar sebagaimana yang terdapat

pada Annex I, II, VIII dan IX

Limbah-limbah yang memiliki karakteristik limbah B3 sebagaimana yang terdapat pada Annex III

Limbah-limbah yang berdasarkan peraturan nasional negara pihak merupakan limbah B3

Artikel 1: Limbah B3 adalah (a) limbah yang masuk di Annex I Konvensi Basel yang mempunyai karakteristik sebagaimana tercantum pada Annex III; (b) diatur oleh peraturan nasional negaranya sebagai limbah B3 Artikel 2: Limbah adalah bahan atau objek yang dibuang atau direncanakan akan dibuang atau diperuntukan untuk dibuang menurut ketentuan nasional

Definisi Limbah dalam Konvensi Basel

PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERMOHONAN NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3

1) Formulir Aplikasi (yang dikeluarkan oleh KLH) yang berisi tentang data eksportir, sumber penghasil limbah B3, negara tujuan,

data importir berikut rencana pengolahan limbah, negara transit bila dilalui, deskripsi limbah B3 yang akan diekspor, rencana

ekspor (jumlah limbah dan jadwal pengiriman), nama pelabuhan untuk pengiriman barang, nama kapal, dan nama transporter

2) Formulir Notifikasi (sesuai lampiran V Konvensi Basel) memuat detail sebagaimana formulir Aplikasi hanya dengan format

berbeda serta tandatangan otoritas dari negara ekportir (Indonesia)

3) Formulir Transboundary Movement (sesuai lampiran pada Konvensi Basel) selain penjelasan tentang limbah B3, keterangan

pelaku ekspor-impor juga memuat tandatangan dari otoritas negara eksportir dan otoritas negara importir sebagai bukti

limbah B3 yang dikirim sudah diterima di negara tujuan

4) Hasil analisa laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam limbah B3 yang akan diekspor

5) Informasi data dan karakteristik limbah B3

6) Surat Asuransi untuk menjelaskan tanggung jawab terhadap kemungkinan potensi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan

perpindahan limbah termasuk jika limbah B3 tersebut harus direekspor

7) Surat Persetujuan dari penghasil limbah yang memuat tentang (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama eksportir

yang ditunjuk, kesedian untuk menyerahkan limbah)

8) Surat keterangan kerjasama dengan importir negara tujuan ekspor (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama

eksportir yang ditunjuk, kesedian untuk menerima limbah)

9) Dokumen lainnya: SIUP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Kesesuaian Nomor HS

KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) MINISTRY OF ENVIRONMENT

Permit application for Export of Hazardous Waste Note : Please use separate sheets(s) where the space provided in the form is not sufficient Permit Applicant (Notifier) Name of Company : _____________________________________________________________ Correspondence Address : _____________________________________________________________ Telp. No : ____ ______________________________________________________ Contact Person (Full Name) : _____ ________________________________________________________ Telp No : _____________________________________________________________ Fax : _____________________________________________________________ I.D. Card No : _______________________________________________ _____________ Permit Application/Notification For : i) { } Export of Waste to : _________________________________________________________ { } Import Waste From : ________________ __ ___________________________ ___________ ii) { } Single Shipment { } Multiple Shipments period (max. 1 year) from __________ to _________

• 1. EXPORTER Company Name : _____ ________________ ______________________ ________________ Address : _____________________ _________________ ________________ Telp.No : _______________________________________________________________ Fax No. : _______________________________________________ ________________ Contact Person (Full Name) : _____________________ ______________________________________ Reason (s) for Transboundary movement of waste : { } The state of export does not have the technical capacity and necessary facilities, capacity or suitable disposal sites in order to dispose

of the waste in question in an environmentally sound and efficient manner. { } The waste in question is required as a raw material for reuse or for a Reprocessing, recycling or recovery operation in the state of import { } The Transboundary movement in question is in accordance with other criteria to be decided by the Parties, provided those criteria do not differ from Objectives of Basel convention. {….} Others________________________________________________________________________ ______

KEGIATAN LOADING EKSPOR LIMBAH B3

Foto by RBS

12

REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3

UU No. 32/2009, Pasal 69, Ayat 1

Setiap orang dilarang : butir b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut per-UU ke dalam

wilayah NKRI. butir c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI

ke media lingkungan hidup NKRI (Pasal penjelasan : kecuali bagi yg diatur dalam peraturan per-uu lainnya)

butir d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. butir e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. butir f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

PERTIMBANGAN MENGIMPOR LIMBAH NON B3

1) Industri dalam negeri masih menggunakan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya

2) Ketersediaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri

3) Daftar Limbah Non B3 yang mendapat rekomendasi KLH dari tahun 2009 sampai saat ini : Kapas, Kaca, Kertas, Karet (Latex), Plastik, Scrap Logam dengan syarat bersih, tidak terkontaminasi limbah B3 dan bukan merupakan sampah (tersortir)

2015年

10月

23日星期五

Sam

ple footer

79

REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3

Dasar Hukum

UU No. 32/2009

PP No.18/1999

tentang Pengelolaan

Limbah B3

UU No. 18/2008

tentang

Pengelolaan Sampah

Pemendag No. 39/2009 tentang Impor Limbah Non B3

Definisi Limbah Non B3

Sisa atau usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah B3.

Sisa : produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya

Skrap : barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya

Reja : barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON B3 PERMENDAG NO. 39 / 2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON B3

1. Pasal 2, ayat 1 : Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, skrap atau reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

2. Pasal 4, ayat 1 : Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IPL

Non B3 harus diajukan dengan melampirkan (g). Rekomendasi Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, KLH.

3. Pasal 4 ayat (1) poin g : Kewenangan KLH dalam penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non B3

KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN REKOMENDASI IMPOR LIMBAH NON B3 (IPL NON B3) BARU

1. Surat permohonan rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 2. Dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) 3. Fotokopi izin usaha industri/ Tanda Daftar Industri 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir

Terbatas (API-T) 7. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan NIK 8. Diagram Alir Proses Produksi

1. Surat permohonan perpanjangan impor limbah non B3

2. Surat rekomendasi yang sudah diberikan oleh KLH (Tahun sebelumnya)

3. Data perbaikan teknis sesuai Berita Acara terdahulu (jika ada perbaikan)

4. Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan

5. Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 tahun

6. Laporan UKL/UPL atau AMDAL yang dilengkapi dengan data monitoring kualitas lingkungan (udara ambien, emisi udara, limbah cair, limbah B3)

7. Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) dari Pemda setempat jika dalam proses produksi menghasilkan limbah B3

8. Angka Pengenal Importir (API) terbaru jika ada perubahan

Perpanjangan pengakuan sebagai importir produsen limbah non B3 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 dan Perusahaan dapat mengajukan kembali rekomendasi ke KLH untuk perpanjangan sebagai IP Limbah Non B3 2 bulan sebelum habis masa berlakunya

Kelengkapan Dokumen Pengajuan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (IPL Non B3) Perpanjangan

TERIMA KASIH

Semoga Bermanfaat

DISAMPAIKAN OLEH :

RADEN BUDI SETIADI KEPALA SEKSI PENETAPAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TELP. 082 125 300 390

E-MAIL : [email protected]