Teknik Penyusunan Anggaran Daerah

“Teknis Penyusunan Anggaran APBD”

MAKALAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Mata Kuliah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Sektor Publik

DISUSUN OLEH :

Ervilah (105020301111032)

Mahendra Dyo Sandiwara (105020301111034)

Ferry Fambia Anggriawan (105020301111035)

Patricia Saptapradipta (105020301111036)

Muhammad Fadhli Azmi (105020301111025)

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah berkenan memberi

petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga makalah, "Teknis Penyusunan APBD" ini dapat

diselesaikan.

Makalah ini disusun dan dibuat berdasarkan materi -materi yang ada. Materi-materi bertujuan agar

dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam belajar Penganggaran dan Evaluasi

Sektor Publik. Serta mahasiswa juga dapat memahami nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam

berpikir dan bertindak.

Mudah-mudahan dengan mempelajari makalah ini, para mahasiswa akan mampu menghadapi

masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang timbul dalam belajar Penganggaran dan Evaluasi

Sektor Publik. Dan dengan harapan semoga mahasiswa mampu berinovasi dan berkreasi dengan

potensi yang dimiliki.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun

penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan,

dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang Penganggaran dan Evaluasi

Sektor Publik, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi,

referensi, dan berita. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang

datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan

terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan

pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Brawiyaja. Saya sadar bahwa

makalah ini masih banyak kekurangan dan jau dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen

pembimbing saya meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah saya di masa yang

akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

1. DASAR HUKUM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-SATUAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKA-SKPD)

Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal-pasal dalam peraturan ini, yang berhubungan

dengan RKA-SKPD antara lain :

Pasal 10 menyebutkan bahwa pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah

mempunyai tugas dan wewenang menyusun RKA-SKPD.

Pasal 35 ayat 5 menyebutkan bahwa kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan

RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian keempat dari peraturan ini khusus membahas tentang RKA-SKPD. Penjelasan

ini dimulai dari pasal 36 sampai dengan pasal 40.

Bagian kelima dalam peraturan ini juga masih menyinggung tentang RKA-SKPD yaitu

pada pasal 41 dan 42, namun dalam bahasan penyiapan raperda APBD.

2. MEKANISME RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-SATUAN KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKA-SKPD)

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-SKPD memuat

rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk

tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Secara umum, pengertian mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang

ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dari pengertian tersebut, kita dapat

mendefinisikan mekanisme RKA-SKPD adalah cara kerja yang ditempuh untuk menghasilkan

Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah. RKA-SKPD disusun dengan

menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran

terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, yaitu suatu pendekatan

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan

implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan

dalam prakiraan maju. Pendekatan Prakiraan Maju, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk

program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran

yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan

mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk

menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja,

indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga (ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah), dan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut

dokumen pendukung berupa nota keuangan dan rancangan APBD berdasarkan RKA-SKPD

yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.

3. TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD

3.1 Penyusunan RKA-SKPD

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan Prestasi Kerja dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan dari

program dan kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, Tim Anggaran pemerintah

Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun

RKA-SKPD. Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Rancangan Surat Edaran

Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait

alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format

RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun

anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan

dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau

diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang

direncanakan.

Dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara

khusus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD menjadi

acuan utama SKPD dalam menyusun RKA

2. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA dan PPAS, dan

RKA SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan

keterpaduan dari seluruh kegiatan dan program dalam upaya peningkatan pelayanan

umum dan kesejahteraan masyarakat

3. Pagu indikatif yang tertera pada PPAS adalah pagu anggaran tertinggi yang dapat

diusulkan melalui RKA SKPD, inklud didalamnya adalah pagu dana yang bersumber

dari DAK dan dana bantuan Pemerintah Pusat maupun provinsi

4. Untuk meminimalisir kesalahan maka RKA SKPD dibuat dengan menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), oleh sebab itu input data oleh petugas dari

SKPD dilaksanakan di Kantor DPPKAD pada saat jam kerja.

5. Tim Teknis TAPD melakukan evaluasi dan konseling RKA SKPD dan bertugas untuk

mendampingi proses input data sebelum disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD).

6. SKPD yang tidak menyampaikan RKA hasil input data di SIMDA maka untuk tidak

menghambat dan mengganggu jadwal penetapan APBD maka RKA SKPD sama dengan

tahun lalu dengan penyesuaian.

7. Masing-masing SKPD agar memperhatikan perubahan nomor dan nama rekening yang

ada pada program SIMDA Keuangan sesuai dengan lampiran Permendagri 21/2011

dalam proses input RKA masing-masing SKPD, seperti:

a. Untuk penganggaran hadiah berupa uang yang akan diberikan kepada

masyarakat/pihak ketiga dianggarkan pada jenis belanja pegawai dengan obyek

belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (5.2.1.05).

b. Untuk penganggaran pemeliharaan rutin/berkala/perbaikan aset dengan kriteria

tidak menambah kapasitas dan kualitas aset dianggarkan pada jenis belanja barang

dan jasa, obyek belanja pemeliharaan (5.2.2.20).

c. Untuk penganggaran barang dan/atau hadiah yang akan diberikan pada

masyarakat/pihak ketiga dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek

belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (5.2.2.23).

d. Untuk penganggaran barang yang akan dijual pada masyarakat/pihak ketiga

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (5.2.2.24).

8. Untuk memudahkan evaluasi dan penilaian TAPD sebuah kegiatan searah dengan

RPJMD Kabupaten, maka Indikator kinerja, Tolak ukur kinerja dan target kinerja

kegiatan pada format RKA SKPD diisi dengan lengkap dan terukur.

9. RKA-SKPD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih

lanjut oleh TAPD untuk evaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen

perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja

Dalam pendekatan kinerja ada dua hal penting yang ditekankan, yaitu :

Output (keluaran) : barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai

dengan input yang digunakan.

Input (masukan) : besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu

dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan.

Kinerja/prestasi kerja : keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur.

3.2.1 Analisa Standar Biaya

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja, setiap usulan

program, kegiatan dan anggaran SKPD dinilai kewajarannya dengan menggunakan

Standar Analisa Belanja (SAB)

Analisa Standar Belanja (ASB) adalah standar atau pedoman yang

digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program

atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun

anggaran.

Penilaian kewajaran pembebanan belanja dalam ASB mencakup 2 hal :

kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya

Penilaian Kewajaran Beban Kerja

Beban kerja program atau kegiatan yang diusulkan oleh suatu SKPD dapat

dinilai kewajarannya antara lain berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Kaitan logis antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan Prioritas dan

Plafon Anggaran (PPA) dan Kebijakan Umum APBD.

Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Kapasitas SKPD yang bersangkutan untuk melaksanakan program atau

kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu

satu tahun anggaran.

Penilaian Kewajaran Biaya

Kewajaran biaya suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh tolok ukur

kinerja dan standar biaya

Kewajaran biaya yang dianggarkan, dengan demikian, berkaitan dengan tiga

aspek, yaitu:

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja,

Kaitan antara anggaran biaya dengan harga standar yang berlaku, dan

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan sumber dananya

3.2.2 Cara Mempermudah Kewajaran Dan Capaian Kinerja SKPD

Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya dan capaian kinerja suatu

program atau kegiatan, anggaran belanja setiap SKPD terlebih dahulu

diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja, yaitu: Belanja Langsung dan

Belanja Tidak Langsung.

Belanja tidak langsung merupakan tipe belanja yang sulit dinilai

kewajarannya, sedangkan belanja langsung dapat dinilai kewajarannya secara

rasional.

3.2.3 Standar Biaya

Berdasarkan klasifikasi belanja tidak langsung dan belanja langsung, untuk

menilai kewajaran biaya, standar biaya (biaya rata-rata) program atau kegiatan

dapat dihitung dengan dua cara: (1) standar biaya langsung, dan (2) standar biaya

total.

3.3 Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD

Pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA SKPD terkait

dengan pendapatan dan belanja SKPD adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

1.Penetapan target pendapatan daerah berdasarkan perhitungan yang akurat atas

potensi penerimaan yang menjadi kewenangan SKPD, sehingga dalam penentuan

dan penetapan jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional dapat tercapai dalam satu tahun anggaran.

2.Guna mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan SKPD yang berwenang

wajib melaksanakan upaya optimal pemungutannya dengan selalu berpedoman

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.SKPD selaku instansi pemungut bertanggungjawab sepenuhnya atas upaya dan

realisasi pencapaian target penerimaan dan secara berkala akan dilakukan evaluasi

atas pencapaian target penerimaan.

Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu SKPD harus

menetapkan target capaian kinerja dalam konteks satuan kerja sejalan dengan urusan

yang menjadi kewenangannya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

bahwa rencana belanja dikelompokan menurut Kelompok Belanja Tidak Langsung

dan Kelompok Belanja Langsung, yang masing-masing kelompok diuraikan menurut

Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk didalamnya belanja

pegawai yang telah diatur dengan ketentuan seperti sistem penggajian, tunjangan

serta penghasilan lainnya termasuk tunjangan kinerja yang diberikan oleh daerah.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah jenis belanja yang terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, disebutkan bahwa Belanja Langsung terdiri atas :

þ Belanja Pegawai;

þ Belanja Barang dan Jasa; serta

þ Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana belanja untuk setiap kegiatan wajib mengutamakan

keberpihakan kepada kepentingan publik (masyarakat) dari pada kepentingan

aparatur, sehingga porsi belanja yang menyentuh langsung kepentingan

masyarakat harus lebih besar dari belanja aparatur.

b. Perencanaan anggaran harus berdasarkan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan

dengan out put yang dihasilkan dari satu kegiatan sehingga terhindar dari

pemborosan.

c.Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan agar

mempedomani/mempertimbangkan standar harga yang telah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

d. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat

diselenggarakan secara terbuka (pengumuman secara luas), profesional dan

mandiri, sehingga diselenggarakan bukan hanya sekedar memenuhi target peserta

Belanja Pegawai

1)Belanja pegawai dalam kegiatan, terutama untuk penganggaran honorarium

bagi pegawai harus dibatasi,

2)Pembentukan tim dengan pertimbangan substansi persoalan/permasalahan yang

dihadapi, melibatkan minimal 5 (lima) SKPD terkait dan penganggaran honor

tim dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali. Keberadaan PNSD/Non PNSD dalam

tim hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-

benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan

kegiatan tim.

3)Tim yang pembentukannya tidak disyaratkan/ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan, sebelum dicantumkan dalam RKA pembentukannya

harus didahului dengan pengajuan usulan/telaahan kepada Bupati dilampiri

dengan rencana kerja dan output yang akan dihasilkan.

4) Penganggaran belanja honor non PNS/honor PTT tidak dapat dicantumkan

dalam APBD sebelum adanya keputusan pengangkatan/kontrak dari pejabat

yang berwenang dengan mengacu kepada prosedur pengangkatan tenaga

kontrak/PTT yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja Barang dan Jasa

1) Penganggaran untuk belanja barang habis pakai agar disesuaikan dengan

kebutuhan nyata SKPD yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan memperhitungkan sisa

persediaan barang tahun anggaran 2011.

2) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha

kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan

sehat, kesatuan sistem dan kemampuan teknis.

3) Penganggaran belanja barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan

diserahkan kepemilikannya pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada

jenis belanja barang jasa (objek Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepala

Masyarakat/Pihak Ketiga)

4) Kemudian belanja barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan dijual kepada

pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada

jenis belanja barang jasa (objek Belanja Barang Yang Akan dijual Kepala

Masyarakat/Pihak Ketiga)

5) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah penganggarannya harus

secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. Setiap PNS yang

ditugaskan melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan kepada pejabat

yang menugaskan. Laporan perjalanan dinas dimaksud bukan formalitas

sebatas pertanggungjawaban keuangan tetapi memuat laporan hasil perjalanan

dinas dan hal-hal yang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya oleh

pemerintah daerah.

6) Penganggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja

dan studi banding/kunjungan belajar atau kegiatan sejenis lainnya dibatasi

frekuensi dan jumlah pesertanya, dan dikhususkan untuk memenuhi substansi

kebijakan yang sedang dirumuskan. Hasil studi banding dilaporkan sesuai

peraturan perundang-undangan.

7) Penganggaran dalam rangka peningkatan SDM penyelenggara pemerintahan

daerah hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah

mendapat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan PNS. Sedapat mungkin menghindari pelatihan yang

mengharuskan adanya kontribusi kepada peserta.

8) Belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi

fisik barang yang akan dipelihara, dan lebih diprioritaskan untuk

mempertahankan kembali fungsi barang yang bersangkutan

Belanja Modal

1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar dalam

merencananakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur

yang menunjang investasi daerah

2) Merencanakan dan menetapkan anggaran untuk kegiatan pengadaan barang dan

inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan SKPD didahului

dengan evaluasi terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi

kondisi maupun umur ekonomisnya.

3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan

anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang

ada.

4) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam RKA

–SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian

5) Rencana Kebutuhan barang milik daerah dan Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan RKA SKPD TA

2011

6) RKB dan RKPB SKPD yang dibuat dan disampaikan oleh SKPD menjadi

pertimbangan utama bagi TAPD untuk persetujuan pengadaan belanja

modal/barang inventaris

7) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap,

tetapi juga harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

4. DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran ) SKPD

Pengertian

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan,

belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang

direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta

prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pengertian Lain:

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pendapatan memuat informasi tentang

kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah yang

dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan belanja memuat informasi tentang kelompok

belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis,

objek dan rincian objek belanja.

Dokumen pelaksanaan yang terkait dengan pembiayaan memuat informasi tentang

kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan

pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang

masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Dasar Hukum DPA SKPD:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2010 tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Rancangan DPA-SKPD merinci:

1. Sasaran yang hendak dicapai

2. Fungsi

3. Program

4. Kegiatan

5. Anggaran utk mencapai sasaran tersebut

6. Rencana penarikan dana tiap satuan kerja

7. Pendapatan yang diperkirakan

Pihak Terkait

1. PPKD

Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD berdasarkan Perda

APBD dan Per KDH Penjabaran APBD.

Menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD.

Mengotorisasi Rancangan DPA-SKPD.

Menandatangani Rancangan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh SEKDA menjadi

DPA-SKPD.

Memberikan tembusan DPA-SKPD kepada SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah,

dan BPK.

2. SKPD

Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

Menyusun Rancangan DPA-SKPD.

Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah

ditetapkan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :

Melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD.

Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah lolos verifikasi kepada SEKDA.

4. SEKDA

Dalam kegiatan ini, SEKDA memiliki tugas untuk :

Menyetujui Rancangan DPA-SKPD.

5. PPKD

Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

Membuat Surat Pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD berdasarkan Perda

Perubahan APBD dan Per KDH Penjabaran Perubahan APBD.

Menyerahkan Surat Pemberitahuan pada SKPD.

Mengesahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah disetujui oleh SEKDA menjadi

DPA-SKPD.

Memberikan tembusan DPA-SKPD kepada SKPD.

6. SKPD

Dalam kegiatan ini, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

Menyusun Rancangan DPA-SKPD.

Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD pada PPKD dalam batas waktu yang telah

ditetapkan.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dalam kegiatan ini, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :

Melakukan otorisasi Rancangan DPA-SKPD.

Menyerahkan Rancangan DPA-SKPD yang telah diotorisasi kepada Sekda.

Mengesahkan rancangan DPA-SKPD menjadi DPA-SKPD.

8. SEKDA

Dalam kegiatan ini, Sekda memiliki tugas sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan DPA-SKPD.

Penyusunan DPA SKPD

1. PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

2. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran

yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap

SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

3. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam)

hari kerja setelah pemberitahuan.

4. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD

paling lama 15 (lima betas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD.

5. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan

persetujuan sekretaris daerah.

6. DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja

pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal disahkan.

7. DPA-SKPD yang telah disahkan dengan persetujuan sekretaris daerah, digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna

barang.

Deskripsi Prosedur

1. Cara Pengisian DPA

DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran.

Rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi:

o sasaran yang hendak dicapai

o program dan kegiatan

o anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut

o rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

Pembuatan DPA dimulai dengan PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD

melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD, terhitung paling

lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Kepala SKPD membuat Rancangan DPA

berdasarkan RKA sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Penjabaran

APBD.

Rancangan DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran perkegiatan.

Input, output, hasil, kelompok sasaran dalam DPA SKPD 2.2.1 harus diisi dengan jelas

sehingga menggambarkan anggaran berbasis kinerja.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6

(enam) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima oleh Kepala SKPD melalui Seksi

Anggaran DPPKA.

DPA dianggap sah bila ditandatangani oleh PPKD, Pengguna Anggaran dan TAPD.

Rencana Pencairan pertriwulan harus ditulis besarannya didalam DPA sesuai dengan

anggaran kas yang disusun.

DPA-SKPD terdiri dari:

o DPA-SKPD/PPKD 1 Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau

penerimaan SKPD dan PPKD dalam tahun anggaran yang direncanakan.

o DPA-SKPD/PPKD 2.1 Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan

belanja tidak langsung SKPD dan PPKD dalam tahun anggaran yang

direncanakan.

o DPA-SKPD 2.2.1 Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari

setiap kegiatan yang diprogramkan.

o DPA-SKPD 2.2 Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan

kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA-SKPD 2.2.1 (rincian

anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD).

o DPA-PPKD 3.1 Digunakan untuk perencanaan penerimaan pembiayaan

dalam tahun anggaran.

o DPA-PPKD 3.2 Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan

dalam tahun anggaran yang direncanakan.

o Ringkasan DPA-SKPD/PPKD Merupakan kompilasi dari seluruh DPA

SKPD dan PPKD.

Cara pengisian formulir DPA-SKPD 1

Formulir DPA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau

penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode

rekening dan uraian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan yang

dicantumkan dalam formulir DPA-SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang

akan dipungut atau penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan SKPD bersangkutan

beserta dengan kode program dan kegiatan serta akun yang terkait. Dalam konteks DPA 1,

kolom terakhir di bagian Nomor diisi dengan 4 yang menunjukkan kode akun pendapatan.

Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan

yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan

satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, lumpsum.

Cara pengisian formulir DPA-SKPD 2.1

Formulir DPA-SKPD 2.1 sebagai formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja

tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. DPA-SKPD 2.1 hanya

diisi dengan belanja gaji pegawai. Bagi SKPD yang bertindak sebagai SKPKD dapat juga

mengisinya dengan belanja subsidi, hibah, dll.

Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan SKPD bersangkutan

beserta dengan kode program dan kegiatan serta akun yang terkait. Dalam konteks DPA

2.1, kolom terakhir di bagian Nomor diisi dengan 5 dan 1 yang menunjukkan kode belanja

tidak langsung.

Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan

yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan

satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, lumpsum.

Cara pengisian formulir DPA-SKPD 2.2.1

Formulir DPA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap

kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam satu program terdapat satu

atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPA-SKPD 2.2.1

masing-masing.

Nomor DPA dibuat untuk menggambarkan urusan yang dijalankan SKPD bersangkutan

beserta dengan kode program dan kegiatan serta akun yang terkait. Dalam konteks DPA

2.2.1, kode program dan kegiatan diisi sesuai dengan kode yang berkenaan, sedangkan dua

kolom terakhir diisi dengan 5 dan 2 yang menunjukkan kode belanja langsung.

Untuk memenuhi asas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan

yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan

satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, lumpsum

Cara pengisian formulir DPA-SKPD 2.2

Formulir DPA-SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan

SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA-SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung

menurut program dan per kegiatan SKPD).

Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3.1

Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan oleh PPKD.

Cara pengisian formulir DPA-SKPD 3.2

Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan oleh PPKD.

Cara pengisian Ringkasan DPA-SKPD

Sumber data formulir DPA-SKPD diperoleh dari peringkasan jumlah pendapatan menurut

kelompok dan jenis pendapatan yang diisi dalam formulir DPA-SKPD 1, jumlah belanja

tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir DPA-SKPD

2.1, dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi

dalam setiap formulir DPA-SKPD 2.2.1

Khusus PPKD pada formulir DPA-PPKD setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan

kembali ringkasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam

formulir DPA-PPKD 3.

Prinsip penyusunan

Untuk menyusun DPA-SKPD diperlukan informasi yang secara akurat dan sinkron yang

terkait dengan belanja berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, standar biaya, prestasi

kerja yang dicapai dari program dan kegiatan.

Urusan pemerintahan daerah memuat bidang urusan pemerintah daerah yang dikelola

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Oganisasi memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna

barang. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan

target kinerja.

Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran

berkenaan sebagaimana yang telah disepakati dalam KUA dan PPA. Sedangkan kegiatan

memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan

sebagaimana yang telah disepakati dalam KUA dan PPA.

Indikator-indikator dalam DPA-SKPD meliputi masukan, keluaran dan hasil. Tolok ukur

kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula

dengan mempetimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

dari program dan kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

Mekanisme penyusunan

1. PPKD paling lambat 3 (Tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan

DPA-SKPD. ( Pasal 123 Ayat 1)

2. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam)

hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh PPKD.

3. TAPD melakukan verfikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala

SKPD paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD. ( Pasal 124 Ayat 1).

4. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dengan

persetujuan Sekretaris Daerah.

5. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD, Satuan Kerja

Pengawasan Daerah dan BPK paling lama 7 hari kerja.

6. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh kepala SKPD selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. REVISI DPA-SKPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal-hal teknis yang perlu

diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran, antara lain :

1) pergeseran anggaran antar jenis, antar kelompok, antar kegiatan, antar program, antar unit

organisasi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD;

2) revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD :

Sebelum perubahan APBD :

a) penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta penggeseran

antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan

dalam DPPA-SKPD;

b) penggeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan

atas persetujuan PPKD;

c) penggeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan

Sekretaris Daerah;

d) pergeseran/perubahan pada penjelasan atau alokasi anggaran pada detail komponen dalam

satu rincian obyek belanja dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

atas pengajuan Pengguna Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai

dengan alasan dan penjelasan maksud penggeseran tersebut, selanjutnya diadakan

pembahasan dan ditampung dalam Perubahan APBD;

e) Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama SKPD yang mengusulkan

penggeseran/perubahan membuat dan menandatangani berita acara yang berisi rincian kode

rekening beserta penjelasannya yang akan disesuaikan pada perubahan APBD;

f) Persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menandatangani

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan

menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam perubahan APBD,

penjabaran perubahan APBD dan DPPA-SKPD;

i) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan Ayat (c) dilakukan dengan

cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar

pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD.

Sesudah perubahan APBD :

a) penggeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas

persetujuan PPKD;

b) penggeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan

Sekretaris Daerah;

c) pergeseran/perubahan pada penjelasan atau alokasi anggaran pada detail komponen dalam

satu rincian obyek belanja dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,

atas pengajuan Pengguna Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai

dengan alasan dan penjelasan maksud penggeseran tersebut;

d)Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama SKPD yang mengusulkan penggeseran/perubahan

membuat dan menandatangani berita acara yang berisi rincian kode rekening beserta

penjelasannya yang akan disesuaikan pada perubahan APBD;

e) Persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menandatangani

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f) Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan

menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d.

g) pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam revisi DPPA-SKPD;

h) pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagai dasar pelaksanaan

APBD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD pada akhir tahun anggaran.

3) untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun

anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam Perubahan APBD. Namun demikian,

kegiatan baru tersebut dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya;

4) revisi DPA SKPD tidak berlaku untuk penggeseran belanja tidak langsung ke belanja langsung

terkait dengan komponen belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah pasal 159:

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dapat berupa

peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah

ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan

rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan

maupun setelah perubahan.

(4) Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran C.IV

peraturan menteri ini.

6. REVISI APBD

Proses revisi anggaran di lingkungan Pemerintah Pusat (APBN) diatur pada Peraturan

Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun

Anggaran 2013, sedangkan untuk proses revisi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah

(APBD) diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah, namun

tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama

DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD

tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang - kurangnya memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya;

2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya

dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran

dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan

mengenai hal - hal sebagai berikut:

1. perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;

2. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD

dengan mempertimbangkan sisa waktu pelak sanaan APBD untu k tahun anggaran berjalan;

3. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD

apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan

4. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingk atkan dalam perubahan

APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan

alokasi anggaran terhadap:

1. Kebutuhan biaya operasional satker kecuali untuk memenuhi biaya operasional pada satker lain

dan dalam peruntukan yang sama;

2. Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor kecuali untuk

memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada satker lain;

3. Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan/narapidana kecuali untuk

memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk

tahanan/narapidana pada satker lain;

4. Pembayaran berbagai tunggakan;

5. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut; dan/atau

6. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi

minus.

Revisi anggaran terdiri atas:

1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran

belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, terdiri atas:

1) Kelebihan realisasi penerimaan di atas target yang telah direncanakan di dalam

APBN/APBD;

2) Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Hibah Luar

Negeri dan/atau Penerimaan Hibah Dalam Negeri;

3) Percepatan penarikan Penerimaan Hibah Luar Negeri dan/atau Penerimaan Hibah Dalam

Negeri;

4) Penerimaan Hibah Luar Negeri dan/atau Penerimaan Hibah Dalam Negeri setelah Undang

Undang mengenai APBN atau Perda mengenai APBD ditetapkan;

5) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang;

6) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan di atas pagu untuk satker

BLU/BLUD;

7) Perubahan pagu anggaran pembayaran subsidi energi; dan/atau

8) Perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang.

2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, terdiri atas:

1) Hasil optimalisasi

2) Sisa anggaran swakelola

3) Kekurangan biaya operasional;

4) Perubahan prioritas penggunaan anggaran;

5) Perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau

6) Keadaan kahar (force majeure)

Hasil optimalisasi dan sisa anggaran swakelola dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat

prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda.

3. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi, hal ini dapat disebabkan terdiri atas:

1) Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang

sama;

2) Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

3) Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau satker sepanjang kode tetap;

4) Ralat kode nomor register Penerimaan Hibah Luar Negeri dan/atau Penerimaan Hibah

Dalam Negeri;

5) Ralat kode kewenangan;

6) Ralat kode lokasi;

7) Ralat cara penarikan Penerimaan Hibah Luar Negeri dan/atau Penerimaan Hibah Dalam

Negeri; dan/atau

8) Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan keluaran yang berbeda antara dokumen

pelaksanaan anggaran atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah Pusat/DPRD

dengan Pemerintah Daerah.

Revisi anggaran juga dilakukan dalam hal terjadi:

1. Perubahan atas APBN/APBD;

2. Penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment system);

3. Instruksi Presiden/Kepala Daerah mengenai penghematan anggaran; dan/atau

4. Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan lainnya.

Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan berakhir.

2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat – lambat nya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

3, Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan

rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi

peraturan daerah dan peraturan kepala dae rah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP No mor 58 Tahun 2005.

Penggunaan Saldo Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran

(SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan

PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan

daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada p

ihak ketiga sampai dengan akhir\ tahun belum terselesaikan, dan

sisa dana kegiatan lanjutan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk hal- hal berikut ini :

1. Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran

yang tersedia yang mendahului perubahan APBD;

2. Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;

3. Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;

4. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentua n Pasal 138 Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006;

5. Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan

batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

6. Pendanaan kegiatan- kegiatan yang capaian target kinerja nya ditingkatkan dari yang telah

ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk penda naan kegiatan seperti

tersebut pada butir (1), (2), (3), dan (6) tersebut di atas harus diformulasikan terlebih dahulu dalam

DPPA- SKPD, kecuali untuk kegiatan butir (4) yang formulasinya dicantumkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL- SKPD) da n kegiatan (5) yang

diformu lasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA - SKPD).

Pendanaan Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa

Perubahan APBD sebagai akibat dari keadaan darurat dan keadaan luar biasa juga harus

memperhatikan ketentuan yang berikut ini.

1. Pendanaan Keadaan Darurat Keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam uraian

terdahulu sekurang – kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.Keadaan darurat bukan merupakan keadaan normal dari kegiatan pemerintah daerah

sehari – hari dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

b. Keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang -ulang;

c.Keadaan darurat berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d.Keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya yang selanjutny a akan/harus diusulkan dalam rancanganperubahan APBD

dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan

pos belanja tak terduga. Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, maka

pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara:

(1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau;

(\2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.

2.Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Keadaan luar biasa yang dimaksud sebagai faktor yang mendorong perlunya perubahan

APBD adalah suatu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam

APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase

ini merupakan selisih kenai kan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Apabila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami peningkatan Lebih

dari 50%, pemerintah daerah dapat menambah kegiatan baru yang harus diformulasikan terlebih

dahulu dalam RKA - SKPD, dan/atau penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan

kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA -SKPD.

Akan tetapi bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan

lebih dari 50%, pemerinta h daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target

kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan

dalam DPPA - SKPD. Dokumen - dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD tersebut di

atas selanjutnya digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

www.bappedajakarta.go.id. Diakses pada 12 April 2013

http://pengelolaankeuangandaerah.blogspot.com/2010/09/pengertian-rka-skpd.html. Diakses pada

10 April 2013

https://docs.google.com/file/d/0BwZHmkVgmixIUE93SXlUMVM4Ulk/edit?pli=1. Diakses pada

10 April 2013

http://pengelolaan-keuangan-daerah.blogspot.com/2011/10/surat-edaran-nomor_06.html. Diakses

pada tanggal 2013

http://shintyadewi.blogspot.com/2010/04/teknis-penyusunan-rka-skpd.html. Diakses pada 10 April

2013

http://dppkadhsselatan.blogspot.com/2011/07/se-bupati-nomor-9100419dppkad-tentang.html.

Diakses pada 9 April 2013

b.paparan teknik penyusunan RKA SKPD. Pdf. Diakses pada 12 April 2013

dppkad.gorontalokab.go.id. Diakses pada 12 April 2013

dppka.jogjaprov.go.id. Diakses pada 12 April 2013

pengelolaan-keuangan-daerah.blogspot.com. Diakses pada 12 April 2013