Teknik Pemeriksaan Pbj

TEKNIK PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PENDAHULUAN

LINGKUP PENGADAAN BARANG/JASA1. Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber

dari APBN/APBD, mencakup PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) yang diterima oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:a. Barang;b. Pekerjaan Konstruksi;c. Jasa Konsultansi; dand. Jasa Lainnya.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAANa. efisien; dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas yang maksimum.b. efektif; memberikan manfaat yang sebesar-besarnyac. transparan; bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia

Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakatd. terbuka; dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi

persyaratan/kriteriae. bersaing; persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasaf. adil/tidak diskriminatif; perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia

Barang/Jasa, dang. akuntabel; terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

ETIKA PENGADAANa. tertib dan tanggung jawabb. profesional dan mandiri, serta memegang teguh kerahasiaan dokumenc. tidak saling mempengaruhid. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkane. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi h. tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima

hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja.

POSISI PROSES PELELANGAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)

Teknik Pemeriksaan Pengadaan Barang/JasaTonny J.L. Senduk, ST., MT. [1]

Proses Perencanaan Dan Anggaran

Pemaketan Pekerjaan Persiapan Lelang Proses Lelang

Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

TABEL 1 : PENGGUNAAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI UNTUK PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

BARANG/JASAMETODE PENILAIAN KUALIFIKASI YANG HARUS DIGUNAKAN

METODE PEMILIHAN PENYEDIA YANG DIGUNAKAN

PRAKUALIFIKASI PASCAKUALIFIKASI

BARANG

Pelelangan Umum Digunakan (Kompleks) Digunakan (Tidak Kompleks)Pelelangan Sederhana - DigunakanPenunjukan Langsung Digunakan (Kecuali darurat) -Pengadaan Langsung - -

Kontes - -

PEKERJAANKONSTRUKSI

Pelelangan Umum Digunakan (Kompleks) Digunakan (Tidak Kompleks)Pelelangan Terbatas Digunakan Tidak DigunakanPemilihan Langsung - Digunakan

Penunjukan Langsung Digunakan (Kecuali Darurat) -Pengadaan Langsung - -

JASA LAINNYA

Pelelangan Umum Digunakan (Kompleks) Digunakan (Tidak Kompleks)Pelelangan Sederhana - DigunakanPenunjukan Langsung Digunakan (Kecuali Darurat) -Pengadaan Langsung - -

Sayembara - -

JASA KONSULTANSIBADAN USAHA

Seleksi Umum Digunakan -Seleksi Sederhana Digunakan -

Penunjukan Langsung Digunakan (Kecuali Darurat) -Pengadaan Langsung - -

Sayembara - -

JASA KONSULTANSI PERORANGAN

Seleksi Umum - DigunakanSeleksi Sederhana - Digunakan

Penunjukan Langsung - DigunakanPengadaan Langsung - -

Sayembara - -

TABEL 2 : METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA DAN BESARAN PAGU ANGGARAN

METODE PEMILIHAN JENIS JASAKONSTRUKSI BARANG JASA LAINNYA KONSULTANSI

PELELANGAN UMUM > 200 Juta > 200 Juta > 200 Juta

PELELANGAN TERBATAS1. Besaran tidak

ditentukan2. Diyakini terbatas

PELELANGAN SEDERHANA ≤ 200 Juta ≤ 200 Juta

PEMILIHAN LANGSUNG ≤ 200 Juta

PENUNJUKAN LANGSUNG

1. Besaran tidak ditentukan

2. Keadaan tertentu3. Konstruksi khusus


2. Keadaan tertentu

3. Kebutuhan barang khusus


2. Keadaan tertentu

1. Keadaan Tertentu

PENGADAAN LANGSUNG

1. Besaran ≤ 100 Juta2. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I (tidak menambah asset)3. Teknologi sederhana;4. Risiko kecil; dan/atau5. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan

dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

1. Besaran ≤ 50 Juta

2. Kebutuhan operasional

KONTES/SAYEMBARA KONTES SAYEMBARA SAYEMBARA

SELEKSI UMUM > 200 Juta

SELEKSI SEDERHANA ≤ 200 Juta


LANGKAH-LANGKAH PEMERIKSAAN

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN:1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAN ATAU KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)3. SK. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)/PANITIA4. DOKUMEN-DOKUMEN PENGADAAN

a. PENGUMUMAN/UNDANGANb. STANDARD BIDDING DOKUMEN (SBD)/RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

(RKS), 1. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) DAN LEMBAR DATA KUALIFIKASI

(LDK)2. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/BILL OF

QUANTITY (BOQ)3. FORMAT ANALISA HARGA SATUAN DAN HARGA4. FORMAT DAFTAR UPAH, BAHAN DAN HARGA5. SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN

c. PENJELASAN LELANG/SELEKSI (RISALAH AANWITZING)5. DOKUMEN EVALUASI, PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

a. DAFTAR PENDAFTARAN PESERTAb. BERITA ACARA PELAKSANAAN AANWITZINGc. DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN LELANG/SELEKSId. BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMENe. BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

1. EVALUASI ADMINISTRASI2. EVALUASI TEKNIS3. EVALUASI HARGA

f. PENGUMUMAN PEMENANG g. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

6. POKOK KONTRAK

PENJELASAN1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

Diperlukan untuk mengetahui, apakah kegiatan lelang dimaksud tertuang dalam DPA Tahun berjalan, serta untuk mengetahui besarnya pagu anggaran yang ada.

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAN ATAU KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

d. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

4. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

5. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;


6. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

7. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);

8. norma indeks; dan/atau9. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar

f. Bila terdapat item harga lainnya, maka besaran harga tersebut harus melekat pada harga satuan pekerjaan.

g. Besaran keuntungan yang wajar adalah 15% s.d 25% dari harga pasar.

3. SK. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)/PANITIAa. Personil yang ada dalam kepanitiaan harus yang telah bersertifikasi.b. Personil tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pelaksana Kegiatan

(Satker/PPK), Auditor atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan uang (Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Satuan Bendahara)

4. DOKUMEN-DOKUMEN PENGADAANa. PENGUMUMAN/UNDANGAN

Harus memuat minimal:o Nama paket pekerjaano Besaran HPSo Kualifikasi Penyedia Jasao Syarat lainnya yang diminta

Untuk pagu > 200 juta, Pelelangan Umum (Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) serta untuk pagu > 50 juta, Seleksi Umum (Pekerjaan Konsultansi), Pengumuman harus diumumkan di website K/L/D/I, papan pengumuman serta Portal Pengadaan Nasional lewat LPSE.

Untuk pagu 100 juta s.d 200 juta Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung (Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) Pengumuman harus diumumkan di website K/L/D/I, papan pengumuman serta Portal Pengadaan Nasional lewat LPSE.

b. STANDARD BIDDING DOKUMEN (SBD)/RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS).

i. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) DAN LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LDP berisi tentang data-data yang akan digunakan pada saat pembuatan penawaran, menyangkut:

a. identitas Panitia, alamat korespondensi, Nama Pemberi Pekerjaan, Pejabat yang bertanggungjawab, dll.

b. Sumber dana. c. Jadual Aanwitzing, Jadual Pemasukan dan Pembukaan

Dokumen.d. Besarnya Jaminan Sanggah Banding.

LDK berisi tentang, persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi seperti SBU, SKA dan SKT)

ii. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/BILL OF QUANTITY (BOQ)

Berisi tentang item-item pokok dari pekerjaan yang dilaksanakan yang mengacu pada item-item pekerjaan dalam HPS.

iii. FORMAT ANALISA HARGA SATUAN DAN HARGA Berisi tentang daftar kebutuhan per satu satuan pekerjaan,

menyangkut koefisien harga bahan dan upah.iv. FORMAT DAFTAR UPAH, BAHAN DAN HARGA

Berisi tentang daftar satuan upah, bahan dan harga.v. SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITAWARKAN


Spesifikasi teknis yang dimaksudkan disini adalah spesifikasi teknis berdasarkan kebutuhan bahan yang diperlukan oleh Pemilik Pekerjaan.

c. PENJELASAN LELANG/SELEKSI (RISALAH AANWITZING)i. Merupakan dokumen yang didasarkan pada hasil pertemuan pada saat

aanwitzing.ii. Perubahan-perubahan item pekerjaan yang disepakati pada saat

aanwitzing harus dimuat dalam risalah ini.iii. Risalah Aanwitzing, dibagikan secepatnya setelah proses aanwitzing

selesai (dapat berupa hard copy atau soft copy yang diupload di situs internet Portal Pengadaan Nasional LPSE)

5. DOKUMEN EVALUASI, PENAWARAN DAN KUALIFIKASIa. DAFTAR PENDAFTARAN PESERTA

o Berisi tentang daftar nama perusahaan yang akan menjadi peserta lelang.b. BERITA ACARA PELAKSANAAN AANWITZING

o Berisi tentang pernyataan kesepakatan yang dibicarakan pada saat penjelasan lelang.

c. DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN LELANG/SELEKSIo Berisi tentang daftar nama perusahaan yang memasukkan dokumen

penawaran.o Daftar ini harus dibandingkan dengan Daftar Pendaftaran Peserta. Bila

peserta yang memasukkan dokumen penawaran tidak mendaftar, maka dokumen lelangnya harus ditolak.

d. BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMENo Berisi tentang peryataan berapa dokumen yang masuk, dokumen yang sah

dan kesimpulan keberlanjutan dari proses lelang.o Bila dokumen yang sah kurang dari 3 (tiga), maka lelang dinyatakan gagal.o Bila lelang dinyatakan gagal, maka panitia wajib menuangkan pernyataan

itu dalam suatu Berita Acara Pelelangan Gagal.e. BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

i. EVALUASI ADMINISTRASI Evaluasi administrasi menyangkut penilaian terhadap keabsahan

dokumen yang diminta, meliputi:a. Surat Penawaran:

i. Periksa apakah Nomor Surat yang menjadi acuan penawaran (Nomor Pengumuman Lelang) sama dengan yang tertulis dalam surat penawaran.

ii. Periksa apakah bentuk surat penawaran sama dengan yang tercantum dalam Standart Bidding Dokumen (SBD).

iii. Periksa apakah nama paket pekerjaan yang ditawarkan sama dengan nama paket lelang.

iv. Periksa apakah jumlah masa laku penawaran sama dengan yang tertuang dalam LDP (dalam kenyataan, hal ini merupakan jumlah perkiraan waktu lelang yang dibutuhkan oleh panitia).

v. Periksa apakah yang menandatangani surat penawaran adalah Direktur/Kuasa Direktur/Pimpinan Cabang/Pejabat Resmi yang diberi kuasa dari Pimpinan Perusahaan atau tersebut dalam akta pendirian perusahaan. Selain dari Direktur Utama, maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa/Surat Pengangkatan Resmi dari Pimpinan Perusahaan.

b. Jaminan Penawaran:


i. Periksa apakah Surat Jaminan Penawaran dikeluarkan oleh Bank Umum/lembaga resmi yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk mengeluarkan produk jaminan (Suretyship).

ii. Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

iii. Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

iv. Periksa apakah nama paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan nama paket lelang.

v. Periksa apakah besarnya jaminan penawaran sama dengan yang disyaratkan dalam LDP.

c. Daftar Rekapitulasi Kuantitas dan Harga/Bill Of Quantity (BOQ)

i. Daftar ini berisi tentang item-item pekerjaan sesuai dengan BOQ yang diserahkan pada saat pengambilan dokumen lelang (merupakan bagian dari SBD).

ii. Pada daftar ini, peserta lelang mencantumkan berapa harga penawaran per satu satuan pekerjaan yang tawarkan.

iii. Harga satu satuan pekerjaan yang ditawarkan, harus berasal dari perhitungan Analisa Harga Satuan dan Bahan.

iv. Dalam BOQ tidak boleh mencantumkan harga lain-lain selain kumulatif harga satuan pekerjaan dan PPn 10%.

d. Analisa Harga Satuan dan Bahani. Item ini merupakan jumlah perhitungan antara

kebutuhan bahan dan upah dari masing-masing kegiatan yang tercantum dalam BOQ.

ii. Dalam perhitungan Analisa Harga Satuan dan Bahan, sudah harus memperhitungkan keuntungan yang wajar dan biaya lain-lain yang menjadi bagian dari suatu item pekerjaan.

e. Daftar Upah, Bahan dan Hargai. Daftar ini merupakan acuan yang digunakan oleh

Penyedia Jasa dalam menghitung penawarannya.ii. Besaran nominal yang tercantum, merupakan

besaran nominal yang diperuntukkan bagi upah pekerja baik dalam satuan jam/hari/bulanan.

iii. Besaran nominal untuk harga bahan adalah besaran nominal pokok/harga pokok dari bahan tersebut tanpa penambahan keuntungan.

f. Akta Perusahaani. Periksa keotentikan dari akta.

ii. Akta Perusahaan harus mempunyai tanda keabsahan dari pemerintah (dalam hal ini bukti leges dari Kementrian Hukum dan HAM RI)

g. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)i. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana

perusahaan itu berdomisili.ii. Periksa jenis kualifikasi perusahaan (Kecil/Non

Kecil). Bila perusahaan itu telah berkembang menjadi perusahaan yang tingkat kualifikasi lebih,


maka harus dibuktikan dengan Neraca Perusahaan yang di audit oleh lembaga audit terakreditasi.

iii. Periksa bidang usaha dan sub bidang usaha, apakah sesuai dengan jenis pelelangan yang dimaksud.

h. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)i. Digunakan untuk kebutuhan lelang Jasa Konstruksi

dan Konsultansi.ii. Dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh

Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

iii. Periksa jenis jasa yang tertuang didalamnya (Konstruksi/Konsultansi bidang Sipil, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal)

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)i. Periksa apakah nama perusahan yang tertera adalah

nama perusahaan yang mengikuti proses lelang.j. Surat Fiscal Badan Usaha

i. Periksa apakah perusahan tersebut telah membayar fiscal daerah.

ii. Surat fiscal ini sebagai tanda bahwa perusahaan itu layak untuk beroperasi di tahun yang berjalan.

k. Pajak-Pajaki. Periksa apakah Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT) telah dilunasi.ii. Periksa apakah Surat Pemberitahuan Pajak Bulanan

(Pajak Bulanan) sesuai dengan LDP (Biasanya yang dimintakan adalah Pajak 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang (3 bulan terakhir)

iii. Surat Pemberitahuan Pajak-Pajak ini dapat diganti dengan Surat Fiscal Daerah.

l. Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT)

i. Sertifikasi ini hanya berlaku untuk pekerjaan jasa konstruksi dan konsultansi.

ii. Sertifikat ini dikeluarkan oleh LPJK Daerah yang bekerjasama dengan asosiasi dari masing-masing jenis jasa konstruksi/konsultansi.

iii. SBU adalah bukti tanda spesialisasi dari perusahaan tersebut dalam melaksanakan suatu pekerjaan/jasa yang dimaksud.

iv. Dalam SBU memuat tentang jumlah kemampuan dari penyedia jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan, yang dibuktikan dengan istilah “GRED”.

v. SKA adalah bukti tanda spesialisasi dari Pimpinan Teknis suatu perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diminta.

vi. SKT adalah bukti tanda spesialisasi dari Pelaksana Lapangan suatu perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diminta.

Referensi: a. Peraturan Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR)

b. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12a


Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (KONSULTAN).

KONTRAKTOR

Gred 1Orang Perseorangan

≤ 100.000.000 Usaha Mikro

Badan Usaha ≤ 300.000.000 Usaha Mikro

Gred 2 ≤ 1.000.000.000 Usaha Kecil



Gred 5> 2.500.000.000 s.d

50.000.000.000Usaha Non Kecil

Gred 6> 2.500.000.000 s.d

100.000.000.000Usaha Non Kecil

Gred 7> 2.500.000.000 s.d

tak terbatasUsaha Non Kecil

KONSULTAN

Gred 1Orang Perseorangan

≤ 50.000.000 Usaha Mikro

Badan Usaha ≤ 200.000.000 Usaha Mikro


Gred 3> 1.000.000.000 s.d

2.500.000.000Usaha Kecil

Gred 4> 2.500.000.000 s.d

tak terbatasUsaha Non Kecil

m. Perhitungan Kemampuan Nyatai. Perhitungan ini dikhususkan bagi paket pengadaan

non kecil, kecuali untuk jasa konsultansi.ii. Perhitungan Kemampuan Nyata meliputi:

Kemampuan Dasar (KD), dinilai berdasarkan pengalaman kerja perusahaan.

Sisa Kemapuan Paket (SKP), dinilai berdasarkan jumlah paket yang sedang dikerjakan.

iii. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.

iv. KD harus sesuai dengan pengalaman pada Bidang dan Sub Bidang yang sejenis.

Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan

Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).

v. Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

vi. Dalam hal pengalaman pekerjaan suatu perusahaan telah berada jauh dimasa lampau, maka nilai pengalaman pekerjaannya dapat dikonversi kemasa sekarang dengan mempertimbangkan nilai Indeks Biro Pusat Statistik (BPS) sebagaiberikut:

Nps=NpoIsIo

NPs = Nilai Paket Pekerjaan sekarang (Net Present Value)

NPo = Nilai Paket/Pekerjaan tertinggi yang diperoleh berdasarkan pengalaman


menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama/provisional hand over (PHO).

Io = lndeks dari BPS pada tahun PHO.Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian

sertifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks tahun-tahun sebelumnya).

vii. Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks perdagangan besar barang-barang/bahan konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

viii. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP = KP – P

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan

Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang

dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

ii. EVALUASI TEKNIS Merupakan evaluasi terhadap dokumen teknis yang ditawarkan.

a. Metode Pelaksanaani. Penilaian terhadap Metode Pelaksanaan harus

terlebih dahulu memahami tentang substansi pekerjaan yang diadakan. Setiap item pekerjaan mempunyai cara kerja dan mekanisme tersendiri dalam pelaksanaannya.

ii. Metode Pelaksanaan merupakan rincian dari langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan dilapangan.

iii. Kesalahan dari pembuatan langkah-langkah kerja pada Metode Pelaksanaan dapat menjadi penilaian tersendiri dalam menilai proses evaluasi.

iv. Metode Pelaksanaan sangat erat kaitannya dengan penyusunan Jadual Pelaksanaan.

b. Jadual PelaksanaanMerupakan acuan dari pelaksanaan suatu proyek/kegiatan dan dapat salah satu bahan pertimbangan pada saat terjadi keterlambatan pelaksanaan dilapangan (menyangkut addendum datau amandemen kontrak).

i. Kurva S


Merupakan salah satu bentuk dari jadual pelaksanaan pekerjaan (biasanya untuk pekerjaan konstruksi).

Sifatnya lebih detail dari barchart. Mampu menggambarkan kondisi actual

pelaksanaan pekerjaan (progress) baik harian, mingguan ataupun bulanan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan digunakan sebagai indicator dari kemajuan suatu proyek.

ii. Barchart Biasanya digunakan untuk pekerjaan-

pekerjaan yang item pekerjaannya tidak terlalu detail.

Sifatnya tidak spesifik, karena hanya menggambarkan awal dan akhir dari item pekerjaan yang dilaksanakan.

iii. Men Power Schedule/Jadual Personil Proyek Jadual ini digunakan untuk mengontrol

jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadual ini dapat direvisi setempat dengan

mempertimbangkan progress yang ada.iv. Jadual Kebutuhan Barang

Jadual ini merupakan control terhadap kebutuhan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dari daftar ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi berapa banyak material yang telah terpakai.

c. Spesifikasi Teknis Bahan/Peralatan Yang Ditawarkani. Item ini memuat tentang spesifikasi bahan yang

ditawarkan. ii. Untuk pekerjaan konstruksi, spesifikasi bahan yang

di tawarkan dapat berupa hasil uji material seperti kuat tekan beton, uji material batu/kerikil dll.

iii. Untuk pengadaan barang, dapat berupa uji spesifikasi alat, uji mutu barang dll.

d. Brosur/Leaflet Barang Yang Ditawarkani. Brosur/Leaflet dari perusahaan resmi, yang isinya

menerangkan tentang spesifikasi alat/bahan, cara instalasi dan uji material yang dilakukan.

iii. EVALUASI HARGA Pada proses evaluasi ini, hal pertama yang harus diperhatikan

adalah berapa jumlah harga penawaran dibandingkan dengan HPS. Jumlah harga penawaran tidak boleh melebihi HPS.

Setiap harga item pekerjaan harus di cross check terhadap harga satuan yang ada dalam HPS. Bila harga penawaran melebihi 110% HPS maka harga penawaran harus dinyatakan TIMPANG.

Terhadap harga satuan timpang harus dilakukan klarifikasi dengan calon penyedia jasa untuk tidak diterima dan menyatakan penggunaan harga sesuai HPS, sehingga total harga dapat terkoreksi sesuai pengetahuan calon penyedia jasa.

Evaluasi ini juga dilakukan terhadap penawaran dengan harga < 80% HPS. Apabila Harga Penawaran < 80% HPS maka Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari Harga Total HPS. Bila harga


penawaran berada ≥ 80% HPS, maka Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari Harga Penawaran.

f. PENGUMUMAN PEMENANG i. Pengumuman pemenang harus dilakukan sesuai dengan jadual lelang.

ii. Minimal berisi Nama Paket yang dilelangkan, Nama Calon Penyedia Jasa, Harga Penawaran, Alamat Calon Penyedia Jasa, Nama Direktur dan NPWP.

iii. Minimal harus ditayangkan di Papan Pengumuman dan Website K/L/D/I.

g. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASAi. Merupakan akhir dari pekerjaan lelang.

ii. Berisi Surat kepada Calon Penyedia Jasa Pemenang sebagai pegangan sekaligus pemberitahuan tentang penetapan sebagai pemenang lelang, lebih dikenal dengan istilah “GANING”.

iii. Ditandatangani oleh PPK.

6. POKOK KONTRAKa. Berisi tentang perikatan para pihak yang sah, tentang perjanjian pelaksanaan

pekerjaan sebagai dokumen hukum yang mengikat.b. Pokok Kontrak harus telah selesai minimal 14 hari kerja setelah SPPBJ.c. Sebelum penandatanganan Pokok Kontrak, calon penyedia jasa wajib

memasukkan Jaminan Pelaksanaan (Jaminan Bank) sebesar 5% dari jumlah kontrak.


PEMERIKSAAN PADA SAAT KONTRAK

1. Pada pemeriksaan saat kontrak telah berjalan, dokumen-dokumen seperti DOKUMEN-DOKUMEN PENGADAAN, DOKUMEN EVALUASI, PENAWARAN DAN KUALIFIKASI serta POKOK KONTRAK biasanya telah menjadi 1 (satu) kesatuan, beserta dengan JAMINAN PELAKSANAAN dan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

2. Jaminan Pelaksanaan besarnya sama dengan 5% dari Nilai Kontrak, kecuali untuk Harga Penawaran yang besarnya kurang dari 80% HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah 5% dari nilai HPS.

3. Masa Laku Jaminan Pelaksanaan (untuk Pek. Konstruksi) adalah Jumlah Hari Masa Pelaksanaan ditambah dengan perkiraan jumlah hari sampai pelaksanaan Penyerahan Pertama/Provisial Hand Over (PHO), yang dihitung berdasarkan tanggal kontrak.

4. Untuk pekerjaan Pengadaan Barang, Jaminan Pelaksanaan hanya berlaku selama masa pelaksanaan dan setelah barang diserahkan diganti dengan Sertifikat Garansi dari Pabrikan atau Dealer.

5. SPMK dapat dikeluarkan sebelum kontrak ditandatangani (bila keadaan dilapangan telah siap), namun dapat juga dikeluarkan saat kontrak telah ditanda tangani.

Bila terjadi keterlambatan pekerjaan pada akhir kontrak, maka tanggal SPMK dapat menjadi acuan untuk pemberlakuan denda.

6. Awal pelaksanaan suatu kontrak (untuk kontrak konstruksi), dimulai dengan pelaksanaan Mutual Check Awal (MCA) sebagai dasar untuk Perubahan Kontrak/CCO yang pertama (bila ada).

7. Pada saat Kontrak, dapat dilakukan Perubahan Kontrak (Contract Change Order/CCO) sebesar 10% dari jumlah kontrak awal (kecuali untuk kontrak Lumpsum).

Mekanisme Perubahan Kontrak/CCO adalah:i. Permintaan tertulis mengenai Perubahan Kontrak oleh Penyedia Jasa.

ii. Berita Acara Perhitungan Bersama antara Panitia Peneliti Kontrak, PPK dan Penyedia Jasa, dikenal dengan Mutual Check.

iii. Persetujuan Perubahan Kontrak/CCOiv. Perubahan Kontrak/CCO

Perubahan Kontrak/CCO dapat dilakukan untuk beberapa kali sesuai kebutuhan lapangan.

8. Akhir dari suatu kontrak ditandai dengan proses Penyerahan Pertama/PHO. Dengan adanya PHO, maka penyedia jasa dapat mengajukan proses pembayaran

sebesar 95% dari Nilai Kontrak.9. Untuk pekerjaan Pengadaan Barang, pembayaran dapat dilaksanakan sebesar 100%

setelah menyerahkan Sertifikat Garansi dari Pabrikan/Dealer.


HAL-HAL LAINNYA

JENIS KONTRAKa. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

a. Kontrak Lump Sum;b. Kontrak Harga Satuan;c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;d. Kontrak Persentase; dane. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;a. Kontrak Tahun Tunggal; danb. Kontrak Tahun Jamak.

c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan a. Kontrak Pengadaan Tunggal;b. Kontrak Pengadaan Bersama; danc. Kontrak Payung (Framework Contract).

d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; danb. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

KONTRAK LUMP SUM merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai

dengan isi Kontrak;d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);e. total harga penawaran bersifat mengikat; danf. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

KONTRAK HARGA SATUAN merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

KONTRAK PERSENTASE merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan

b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.


KONTRAK TERIMA JADI (TURNKEY) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

KONTRAK TAHUN TUNGGAL merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

KONTRAK TAHUN JAMAK merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah);b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai

kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

KONTRAK PENGADAAN BERSAMA merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

KONTRAK PAYUNG (FRAMEWORK CONTRACT) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan

Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud, diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TUNGGAL merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.

KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN TERINTEGRASI merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.


TANDA BUKTI PERJANJIANTerdiri atas:a. bukti pembelian;b. kuitansi;c. Surat Perintah Kerja (SPK); dand. surat perjanjian.

Bukti pembelian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

SPK, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Surat Perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASAJaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:a. Jaminan Penawaran;b. Jaminan Pelaksanaan;c. Jaminan Uang Muka;d. Jaminan Pemeliharaan; dane. Jaminan Sanggahan Banding.

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapanpulu h perseratus) sampai

dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.


Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

PEMUTUSAN KONTRAK(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang

Muka dicairkan;c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/ataud. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.


TAHAPAN-TAHAPAN LELANG/SELEKSI

BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum

meliputi tahapan sebagai berikut:a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua

sampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;5) penetapan hasil kualifikasi;6) pengumuman hasil kualifikasi;7) sanggahan kualifikasi;8) undangan;9) pengambilan Dokumen Pemilihan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;18) penetapan pemenang;19) pengumuman pemenang;20) sanggahan;21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4) pembuktian kualifikasi;5) penetapan hasil kualifikasi;6) pengumuman hasil kualifikasi;7) sanggahan kualifikasi;8) undangan;9) pengambilan Dokumen Pemilihan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;20) penetapan pemenang;21) pengumuman pemenang;22) sanggahan;23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;3) pemberian penjelasan;4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) evaluasi penawaran;7) evaluasi kualifikasi;


8) pembuktian kualifikasi;9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) penetapan pemenang;11) pengumuman pemenang;12) sanggahan;13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan Dokumen Penawaran;f. evaluasi penawaran;g. evaluasi kualifikasi;h. pembuktian kualifikasi;i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;j. penetapan pemenang;k. pengumuman pemenang;l. sanggahan;m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dann. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

3 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:

1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;3) penyusunan Dokumen Pengadaan;4) penyusunan dan penetapan HPS;5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;6) penyampaian Dokumen Penawaran;7) pembukaan Dokumen Penawaran;8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

10) penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;c. evaluasi kualifikasi;d. pemberian penjelasan;e. pemasukan Dokumen Penawaran;f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;g. penetapan pemenang;h. pengumuman pemenang; dani. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

5. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;

b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; danc. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.

6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan proposal;e. pembukaan proposal;f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;


g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;h. penetapan pemenang;i. pengumuman pemenang; danj. penunjukan pemenang.

KONSULTANSI1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai

berikut:a. metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:

1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;17) sanggahan;18) sanggahan banding (apabila diperlukan);19) undangan pembukaan dokumen sampul II;20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;21) undangan klarifikasi dan negosiasi;22) klarifikasi dan negosiasi;23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;8) sanggah kualifikasi;9) undangan;10) pengambilan Dokumen Pemilihan;11) pemberian penjelasan;12) pemasukan Dokumen Penawaran;13) pembukaan dokumen sampul I;14) evaluasi dokumen sampul I;15) penetapan peringkat teknis;16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;17) undangan pembukaan dokumen sampul II;18) pembukaan dan evaluasi sampul II;19) penetapan pemenang;20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;21) sanggahan;22) sanggahan banding (apabila diperlukan);23) undangan klarifikasi dan negosiasi;24) klarifikasi dan negosiasi;25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan:1) pengumuman prakualifikasi;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);


4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;5) pembuktian kualifikasi;6) penetapan hasil kualifikasi;7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;8) sanggahan kualifikasi;9) undangan;10) pemberian penjelasan;11) pemasukan Dokumen Penawaran;12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;14) penetapan pemenang;15) pemberi tahuan/pengumuman pemenang;16) sanggahan;17) sanggahan banding (apabila diperlukan);18) undangan klarifikasi dan negosiasi;19) klarifikasi dan negosiasi;20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan21) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut:a. pengumuman prakualifikasi;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;e. pembuktian kualifikasi;f. penetapan hasil kualifikasi;g. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;h. sanggahan kualifikasi;i. undangan;j. pemberian penjelasan;k. pemasukan Dokumen Penawaran;l. pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;n. penetapan pemenang;o. pemberitahuan/pengumuman pemenang;p. sanggahan;q. sanggahan banding (apabila diperlukan);r. undangan klarifikasi dan negosiasi;s. klarifikasi dan negosiasi;t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; danu. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau

2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :1) opname pekerjaan di lapangan;2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;3) penyusunan Dokumen Pengadaan;4) penyusunan dan penetapan HPS;5) penyampaian Dokumen Pengadaan;6) penyampaian Dokumen Penawaran;7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;8) klarifikasi dan negosiasi;9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi;11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan12) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;


c. pemberian penjelasan;d. pemasukan Dokumen Penawaran;e. pembukaan dan evaluasi penawaran;f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;i. pengumuman; danj. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang

ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; danc. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.

6. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:a. pengumuman;b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;c. pemberian penjelasan;d. pemasukan proposal;e. pembukaan proposal;f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;h. penetapan pemenang;i. pengumuman pemenang; danj. penunjukan pemenang.

Semoga BermanfaatTERIMA KASIH

TONNY J.L. SENDUK, ST., MT


Teknik Pemeriksaan Pbj

Documents