TEK_1111 V4-1

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

1/20

ISSN 2088-3153

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGAN

MENSINERGIKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Volume 1 Nomor 11 - Nopember 2011 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Inisiatif Transparansi Penerimaan Negara di

Sektor Industri Ekstraktif

Membangun Sinergi Menghadapi Tantangan

Gejolak Ekonomi Global

SINERGI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MINERAL

LIPUTAN:

PT. PERTAMINA

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

2/20

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

3/20

EDITORIAL

Professor Joseph E. Stiglitz mengungkapkan bahwa ia

tertarik pada masalah ekonomi informasi diawali oleh

kegundahan saat mengamati perkembangan kota Gary,

di negara bagian Indiana Amerika Serikat di awal tahun

1960-an. Dalam pengamatannya, kota yang dibangun

pada tahun 1906 oleh perusahaan US Steel, masih

dihadapkan pada masalah kemiskinan, pengangguran

berkala, dan rasilialisme yang masif di tengah kejayaan

industri baja di Amerika Serikat pada waktu itu.

Ketimpangan kemajuan ekonomi dengan kesejahteraan

masyarakat juga ditemui Stiglitz di Kenya pada akhir

tahun 1960-an. Cerita kedua pengamatan tersebut

disampaikan pada awal makalahnya yang berjudul

Information and the Change in the Paradigm of

Economics (2001). Makalah ini membedah pengaruhfaktor ketidaksempurnaan informasi di antara pelaku

ekonomi dalam ekonomi pasar (market economics) dan

ekonomi politik (political economy).

Mereduksi asimetri informasi semakin disadari penting

setelah melihat dampak krisis ekonomi dan keuangan

global yang begitu dahsyat terhadap kesejahteraan

masyarakat dalam dekade terakhir ini. Banyak negara

mulai memberikan perhatian khusus pada pendidikan

keuangan dan perlindungan konsumen agar masyarakat

semakin mengetahui produk dan layanan lembaga

keuangan yang terbaik bagi kebutuhannya. Gerakan

serupa juga digalakkan di sektor produksi yaitu berupa

inisiatif membangun transparansi penerimaan di sektor

pertambangan dan migas yang dikenal dengan Extractive

Industries Transparency Initiative (EITI).

Melalui inisiatif EITI ini diharapkan terbangun

kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan industri

migas dan tambang mengenai penerimaan yang

diperoleh dari hasil pengolahan industri tersebut.

Langkah ini penting bagi negara yang sedang dalam

upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor

tersebut, seperti Indonesia. Dalam sepuluh tahun

terakhir kontribusi sektor pertambangan menurun tajam

dalam Produk Domestik Bruto dari 13,78% tahun 2000

menjadi 11,2% tahun 2010. Iklim usaha di sektor ini,

khususnya migas, kurang menarik akibat ketidakpastian

peraturan yang didorong oleh ketidakpercayaan

terhadap besaran penerimaan industri dan bagian dari

penerimaan tersebut yang diberikan kepada

pemerintah. Disamping itu juga menyangkut

ketidakpuasan pemanfaatan penerimaan tersebut

terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang

bermukim di sekitar wilayah eksplorasi.

Sebagai negara yang masuk dalam kategori kandidat

EITI sejak Oktober 2010, Indonesia memiliki waktu 2,5

tahun hingga April 2013 untuk menunjukkan

kepatuhannya membangun transparansi pelaporan

penerimaan oleh industri maupun pemerintah. Lembaga

masyarakat berperan memastikan bahwa publikasi

laporan kedua belah pihak sesuai ketentuan yang ada.

Saat ini sudah terdaftar 62 perusahaan yang terdiri 129

unit produksi migas dan tambang, serta 88 mitra

perusahaan migas yang wajib mengisi template

pelaporan untuk penerimaan tahun 2009. Sementara

itu, instansi Pemerintah yang akan melapor, yaitu

BPMIGAS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, Ditjen

Minerba, dan Ditjen Pajak. Penerapan EITI diyakini

akan meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas

dan tambang, sebagaimana telah dialami Nigeria.

Faktor luas wilayah dan keragaman sumber tambang

kiranya bukan halangan untuk menerapkan EITI jika

ada sinergi mengerjakannya. (Ayo) Indonesia bisa.

(BHR).

IndikatorOkt

2011Sept2011

IndikatorSept2011

Aug2011

Inflasi (% yoy) 4,42% 4,61% Utang Pemerintah* (USD milyar) 198,90 203,35

Indeks Harga Saham Gabungan 3.569,78 3.549,03 Ekspor (USD juta) $17,82 $18,81

Harga Minyak ICP (USD per barel) 109,25 111,00 Impor (USD juta) $15,10 $15,05

Indeks Harga Perdagangan Besar 184,64 184,27 Wisatawan Mancanegara (ribu orang) 650,1 621,08

Cadangan Devisa* (USD milyar) $113,96 $114,50 Suku Bunga Kredit Modal Kerja Bank (%) 12,39 12,50

Nilai Tukar Petani 105,51 105,17 Realisasi Belanja APBN s.d 30 Sept 2011 (Rp. Tr)* 773,6

Nilai Tukar (Rp/USD) 8835 8.823 Realisasi Pendapatan APBN s.d 30 Sept2011 (Rp. Tr)* 820,3

Pertumbuhan Ekonomi Tw.III-2011 (%) 6,50 PDB Nominal Tw III-2011 (Rp. Triliun) 1.923,6Tingkat Pengangguran (Aug. 2011) (%) 6,56 Defisit NPI Tw III-2011 (USD miliar) 3,96

*kumulatif, NPI : Neraca Pembayaran Indonesia,

Indikator Ekonomi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | November 2011 1

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

4/20

Menurut lapangan usaha (secara sektoral), sumber

pertumbuhan terbesar berasal dari sektor industri

pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 1,7%. Sektor lain yang mengikuti adalah sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,9%. Dari ke-9

lapangan usaha yang dihitung dalam PDB, sumber

Perkembangan Ekonomi Makro

PERTUMBUHAN EKONOMI

TRIWULAN III-2011

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2011

sebesar 3,5% qtq atau sebesar 6,5% yoy dengan nilai

PDB nominal sebesar Rp 1.923,6 triliun. Pencapaian ini

mengindikasikan bahwa dampak gejolak ekonomi global

terhadap perekonomian domestik belum signifikan.

Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan

perekonomian domestik. Kontribusi PDB pada triwulan

III-2011 terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga

sebesar 54,2%. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2011

juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti tahun

ajaran baru, puasa dan lebaran.

Ekspor dan konsumsi yang cukup tinggi mendorong

pertumbuhan ekonomi triwulan III-2011. Net ekspor

menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni 3,3% dandiikuti oleh konsumsi masyarakat sebesar 2,7%.

Pertumbuhan ekspor mencapai 18,5% yoy lebih tinggi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

17,4% yoy. Kontribusi net ekspor yang tinggi ini

dipengaruhi antara lain oleh kenaikan permintaan ekspor

dari Cina dan pemulihan ekonomi Jepang pasca

tsunami Maret lalu. Sedangkan konsumsi masyarakat

tetap tinggi akibat faktor musiman (tahun ajaran baru,

puasa dan lebaran) dan peningkatan pendapatan

masyarakat. Hal ini tercermin dari indeks tendensi

konsumen triwulan III-2011. Investasi PMTB juga

menjadi sumber pertumbuhan yang cukup besar, yakni

1,7%.

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Nopember 2011 2

pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak berasal

dari sektor yang berbasis pasar dalam negeri (non-

tradable goods) sebesar 4,3% dari 6,5% atau sekitar

66% dari PDB. Secara tahunan (% yoy), pertumbuhan

tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan

restoran sebesar 10,1% yoy lebih tinggi dibandingkan

dengan Q3-2011. Sementara secara quartal (% qtq),

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 5% qtq.

Pertumbuhan sektor ini cukup tinggi karena permintaan

komoditas terus meningkat karena pertumbuhan

ekonomi negara-negara mitra utama seperti Cina.

Tingkat optimisme para pelaku bisnis meningkat

sepanjang triwulan III-2011 terlihat dari indeks tendensi

bisnis yang naik di semua sektor. Kondisi bisnis pada

Triwulan III-2011 meningkat karena adanya peningkatan

pendapatan usaha, penggunaan kapasitas produksi,dan rata-rata jam kerja. Spasial pertumbuhan ekonomi

triwulan III-2011 masih didominasi oleh Pulau Jawa

dengan kontribusi sebesar 57,7% kemudian Pulau

Sumatera sebesar 23,6%. (MS)

1

PDB Menurut Lapangan Usaha

2

3

PDB Menurut Penggunaan

Perkembangan Net Ekspor

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

5/20



PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR

Meskipun kondisi global tengah dalam ketidakpastian,

neraca perdagangan Indonesia masih tumbuh positif

hingga September 2011. Dari Januari hingga September

2011 perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar

US$22,5 miliar disumbang oleh non-migas sebesarUS$21,1 miliar dan migas sebesar US$1,5 miliar.

Kinerja ekspor Indonesia hingga September 2011 juga

masih terlihat penguatan. Hal ini menguatkan optimisme

bakal tercapai target total ekspor 2011 sebesar US$200

miliar. Dalam kurun waktu Januari-September 2011,

ekspor sudah mencapai US$153 miliar atau tumbuh

37,5% (yoy) di mana ekspor non-migas tumbuh sebesar

31,7% (yoy) dan ekspor migas tumbuh lebih besar lagi,

yaitu 65,5% (yoy). Sayangnya, dibandingkan dengan

bulan sebelumnya, total ekspor mengalami penurunan

sebesar 4,5% (mtm), dari US$18,6 miliar pada Agustusmenjadi US$17,8 miliar pada September. Penurunan

ekspor terjadi pada komoditas non-migas sebesar 6,2%

(mtm).

Barang-barang industri masih mendominasi ekspor non-

migas (grafik 4). Walaupun semua sektor menyumbang

peningkatan ekspor non-migas periode Januari-

September 2011, pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi di

sektor industri sebesar 33,4% (yoy), diikuti oleh sektor

pertambangan 30,3% (yoy) dan sektor pertanian 5,6%

(yoy). Akan tetapi, pertumbuhan ekspor masing-masing

sektor non-migas hingga September tahun ini ternyatamasih lebih rendah jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekspor masing-masing sektor non-migas

pada periode yang sama tahun 2010. Terutama untuk

sektor pertanian dan pertambangan.

Berdasarkan jenis komoditas, nilai ekspor dari 10

komoditas utama non-migas mengalami peningkatan.

Komoditas yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor

terbesar adalah berbagai produk kimia, yaitu 125,2%

(yoy). Sementara komoditas non-migas dengan nilai

ekspor terbesar antara lain bahan bakar mineral, lemak

dan minyak hewan/nabati, serta karet dan barang dari

karet.

Pada sisi impor, bahan baku/penolong masih

mendominasi impor (grafik 2). Selama Januari-September

2011, impor bahan baku/penolong mencapai US$97 miliar

atau naik 37,1% (yoy). Impor barang modal dan konsumsi

juga mengalami peningkatan masing-masing 18,4% dan

38,5% (yoy). Namun demikian, bila dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2010, kenaikan impor ketiga

barang tersebut di tahun 2011 ternyata lebih rendah.

Berdasarkan transaksi perdagangan dengan negara mitradagang, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Amerika dan

Eropa lebih rendah bila dibandingkan dengan

pertumbuhan ekspor ke Cina. Perlambatan perekonomian

Amerika akibat krisis berpengaruh pada kinerja ekspor

non-migas Indonesia ke Amerika. Hingga September

2011, ekspor ke Amerika masih tumbuh positif 22,3%

(yoy) atau mencapai US$11,8 miliar. Begitu pun ekspor

ke negara zona Eropa yang juga mengalami krisis seperti

Jerman, Perancis dan Inggris,masing-masing hanya naik

16,9%, 17,9%, dan 1,5% (yoy). Ekspor non-migasIndonesia ke Jepang tercatat masih tumbuh positif 15,8%

(yoy). Kenaikan signifikan terjadi pada ekspor Indonesia

ke Cina hingga 60% (yoy) dan mencapai US$14,9 miliar.

Dengan demikian pangsa ekspor ke Cina hingga

September 2011 menjadi sebesar 12,3%. Lain halnya

dengan pangsa ekspor ke Jepang dan Amerika justru

menurun, masing-masing menjadi 11,3% dan 9,8%.

Peningkatan ekspor ke Cina yang signifikan inidapat

memperkecil defisit neraca perdagangan Indonesia

dengan Cina. Jika defisit perdagangan Indonesia dengan

Cina selama Januari-September 2010 sebesar US$ 4,9

miliar, defisit tersebut mengecil menjadi US$ 3,7 miliar

pada periode yang sama tahun 2011.

Saat ini perlu tetap waspada tidak hanya pada dampak

langsung krisis Amerika dan negara kawasan Eropa pada

perlambatan perdagangan ekspor tetapi juga pada risiko

dampak tidak langsung krisis terhadap kinerja ekspor.

Cina adalah salah satu negara mitra dagang utama

Amerika. Krisis yang terjadi di Amerika tentu akan

mempengaruhi kegiatan perdagangan dan produksi Cina.

Indonesia yang lebih banyak mengekspor bahan baku

kegiatan produksi ke Cina berpotensi menghadapi risikobila ekspor Cina ke Amerika terganggu. (TKA)

4

5

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

6/20


PERKEMBANGAN INFLASI

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2011

mengalami defisit sebesar US$ -3,96 miliar. Defisit NPI

ini terutama disebabkan oleh defisit neraca modal dan

finansial sebesar US$ -3,39 miliar yang bersumber dari

defisit investasi portofolio sebesar US$ -4,7 miliar.

Sedangkan transaksi berjalan masih surplus sebesar

US$ 0,2 miliar. Akibatnya, cadangan devisa turun

menjadi US$ 114,5 miliar pada akhir September 2011.

Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan

pembiayaan kebutuhan impor dan pembayaran utang

luar negeri pemerintah selama 6,6 bulan.

Transaksi modal dan finansial mengalami defisit akibat

arus keluar modal sebagian investor asing dari pasar

surat utang negara dan pasar saham domestik juga

karena jumlah SBI milik investor asing yang jatuh tempo.

Pembalikan arus modal asing (capital reversal)

mencapai US$ -4,8 miliar dipicu oleh sentimen negatif

atas kondisi zona Eropa. Yunani belum memenuhi target

disiplin anggaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

kewajiban untuk mendapat dana talangan. Pada saat

yang bersamaan, salah satu bank milik Perancis diBelgia yaitu Bank Dexia mengalami kebangkrutan dan

harus dibail-out. Meskipun terjadi outflow secara


Pada Oktober 2011 mengalami deflasi sebesar -0,12%

mtm, terutama disebabkan oleh deflasi pada komponen

inti (core inflation) dan komponen barang bergejolak

(volatile food). Sepanjang tahun 2011 ini telah terjadi

deflasi dua kali, yakni Maret dan Oktober 2011. Oleh

karena itu, secara tahunan, inflasi pada Oktober 2011sebesar 4,42% yoy, lebih rendah bila dibandingkan

dengan bulan sebelumnya (4,61% yoy). Selama Januari

Oktober, inflasi relatif rendah, yakni 2,85%. Dari angka

tersebut berarti hanya tersisa 2,45% terhadap target

inflasi APBN-P tahun 2011 sebesar 5,3%. Inflasi tahun

2011 diperkirakan akan menuju batas bawah sasaran

inflasi yang ditetapkan sebesar 5% 1% setelah

mempertimbangkan berbagai resiko ke depan.

Deflasi komponen inti pada Oktober 2011 tercatat

sebesar -0,12% mtm lebih dipengaruhi oleh penurunan

harga emas internasional dan ekspektasi inflasi yang

terus membaik. Deflasi komponen inti ini merupakan yang

kedua kalinya sejak April 2009 setelah dampak lanjutan

dari penurunan harga BBM bersubsidi. Namun, deflasi

komponen inti cenderung bersifat temporer karena faktor

penyebab berasal dari penurunan harga emas dan

koreksi tarif angkutan yang masih tersisa pasca hari raya.

Secara tahunan, core inflation pada Oktober 2011

tercatat sebesar 4,43% yoy lebih rendah dibandingkan

bulan sebelumnya (4,93% yoy).

Komponen volatile foodjuga mengalami deflasi sebesar -0,37% mtm pada Oktober 2011. Koreksi harga masih

berlanjut pada sebagian besar komoditas pangan kecuali

beras dan cabe merah. Secara tahunan, inflasi volatile

food tercatat sebesar 5,78% yoy. Setelah sempat

mencapai level yang cukup tinggi pada awal tahun 2011

yaitu 18,25% yoy, inflasi volatile food dalam 10 bulan

terakhir terus menurun. Tingkat inflasi volatile foods yang

rendah tersebut terjadi karena kondisi pasokan yang

memadai (produksi bahan pangan dan impor) serta

distribusi yang semakin lancar. Dari sisi spasial,

koreksi tajam harga bahan makanan terutama terjadi di

Kawasan Timur Indonesia dan DKI Jakarta menyebabkan

deflasi volatile foodsecara nasional.

PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN

INDONESIA TRIWULAN III-2011

Untuk inflasi komponen yang harganya diatur

pemerintah (administered prices) masih cukup terjaga

sebesar 0.16% mtm atau 2.91% yoy pada Oktober 2011.

Kebijakan Pemerintah berupa kenaikan tarif tol hanyak

berdampak minimal terhadap inflasi administered prices,

yaitu kurang dari 0,01%. Sumbangan inflasi terutama

berasal dari komoditas rokok kretek (0,03%) dan bensin

(0,01%)

Menurut data per kota secara bulanan (% mtm) , dari 66

kota terjadi deflasi di 34 kota sementara 32 kota

mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kendari

sebesar -2,98% sedangkan inflasi tertinggi terjadi di

Bima sebesar 0,96% yoy. (MS)

6

7

Perkembangan Inflasi

Inflasi Menurut Komponen

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

7/20



kumulatif dari triwulan I sampai dengan triwulan III-2011,

aliran modal asing netto masih positif sebesar US$ 4,39

miliar. Investasi langsung juga mengalami surplus

sebesar US$2,39 miliar. Minat investor asing untuk

menanamkan modal di Indonesia masih tetap tinggi

karena iklim investasi yang kian kondusif dan stabilitas

perekonomian domestik terjaga baik. Aliran masuk PMAmencapai US$3,7 miliar pada triwulan III-2011.

Namun, surplus transaksi berjalan pada triwulan III-2011

semakin kecil menjadi US$ 0,2 miliar. Hal tersebut terjadi

karena defisit pada neraca pendapatan sebesar US$ -

7,59 miliar. Neraca pendapatan ini adalah keuntungan

investasi di Indonesia. Kenaikan defisit neraca

pendapatan bersumber dari kenaikan pembayaran

pendapatan investasi portofolio berupa deviden dan

bunga atas kepemilikan surat-surat berharga oleh non

residen.Selain neraca pendapatan, juga terdapat defisit

neraca jasa-jasa sebesar US$ -2,8 miliar.

Selain kedua komponen tersebut, neraca transaksi

berjalan juga dibentuk dari neraca perdagangan

(kegiatan ekspor-impor) yang tercatat surplus sebesar

US$ 9,56 miliar. Ekspor yang menguat terlihat dari

kinerja ekspor non-migas dan migas triwulan III yang

lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi triwulan

sebelumnya. Defisit neraca perdagangan minyak

berkurang karena kenaikan produksi minyak, sementara

impor minyak turun sejalan dengan perkembangan harga

minyak yang cenderung menurun. (MS)

TINGKAT PENGANGGURAN MENURUN

0,24% SELAMA FEBRUARI - AGUSTUS 2011

Begitu pula dengan jumlah angkatan kerja yang menurun

sebesar 2,03 juta orang. Penurunan angkatan kerja ini

disebabkan oleh pekerja di sektor pertanian yang

mempensiunkan diri akibat musim kemarau panjang

tahun ini. Penurunan jumlah angkatan kerja telah

menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

pada Agustus 2011 sebesar 1,62% dari Februari 2011.

Tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar selama

Februari-Agustus 2011 terjadi pada sektor industri dan

sektor konstruksi, masing-masing sebesar 840 ribu orang

(6,13%) dan 750 ribu orang (13,42%). Sementara tingkat

penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian turun akibat

musim kemarau panjang. Begitu pula dengan sektor

pergudangan (karena kuli gudang tidak bekerja saat libur

puasa) dan sektor komunikasi (karena pensiun dini di PT

Telkom).

Penyerapan tenaga kerja dalam enam bulan (Februari-Agustus 2011) masih didominasi oleh pekerja yang

berpendidikan rendah. Hal tersebut memberi indikasi

bahwa kualitas pekerja Indonesia masih tergolong rendah.

Hampir 50% pekerja Indonesia berpendidikan SD ke

bawah menurut laporan Agustus 2011. Menurut kegiatan

formal-non formal, sekitar 41,5 juta orang (37,83%)

bekerja pada kegiatan formal dan 68,2 juta orang

(62,17%) bekerja pada kegiatan informal pada Agustus

2011. Adapun menurut jumlah kerja, sekitar 1,4 juta orang

yang bekerja kurang dari 8 jam per minggu (sekitar 1,31%

dari total penduduk yang bekerja).

Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan

didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, masing-masing

sebesar 10,66% dan 10,43%. Selama Februari-Agustus

2011 tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA, diploma

dan universitas mengalami penurunan, masing-masing

sebesar 10,66%, 7,16% dan 8,02% pada Agustus 2011.

(MS)

Dari bulan Februari sampai Agustus 2011, tingkat

pengangguran terbuka turun sebesar 0,24% atau

berkurang sebanyak 420.000 orang. Pada Agustus2011, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar

6,56% lebih rendah sedikit dibandingkan kondisi Februari

2011 sebesar 6,80%.

Perkembangan Pengangguran

Perkembangan Neraca Pembayaran8

9

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

8/20

Perkembangan Ekonomi Internasional


LAPORAN DARI OECD SEMINAR:

FINANCIAL EDUCATION FOR ALLaktiva dan pasiva. Ketimpangan pemahaman akan

berbagai aspek tersebut merupakan penyebab asimetri

informasi antara penyelenggara dana pensiun dengan

calon nasabahnya.

Indonesia akan memasuki periode pelaksanaan jaminan

sosial yang universal dengan ditetapkannya UU BadanPenyelenggara Jaminan Sosial pada akhir Oktober 2011

yang lalu. Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun akan

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial II. Transformasi perusahaan yang

menyelenggarakan jaminan tersebut, yaitu Jamsostek dan

Taspen direncanakan berakhir 1 Januari 2014. Sedangkan

operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial II

ditetapkan Juli 2015.

Dalam UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional, diwajibkan kepada pekerja dan pemberi

kerja menjadi peserta jaminan sosial secara bertahap.

Dengan arahan UU 40/2004 tersebut dan sudah adanya

kejelasan jadwal operasionalisasi BPJS , maka pendidikan

keuangan tentang dana pensiun kepada masyarakat perlu

segera dilakukan. Pemerintah bersama penyelenggara

dana pensiun seyogyanya mulai menyusun materi

pendidikan keuangan untuk beberapa skema dana

pensiun, seperti manfaat pasti (define benefit) dan

kontribusi pasti (define contribution). (BHR)

Krisis ekonomi 2011 saat ini memberikan pelajaran

mengenai pentingnya perilaku masyarakat yang sedang

bekerja untuk mulai mempersiapkan tabungan untuk hari

tua. Jika kultur ini diabaikan maka akan ada resiko yangbesar yaitu berlebihnya ketergantungan kepada negara

pada masa usia lanjut mereka. Ketergantungan tersebut

mendorong berlebihnya utang pemerintah untuk

membiayai program jaminan sosial dan selanjutnya

kegagalan membayar kewajiban utang. Demikian butir

akhir dari sambutan Wakil Menteri Keuangan Afrika

Selatan pada OECD /IOPS Global Forum on Private

Pensions di Cape Town pada tanggal 25 Oktober 2011.

Sebagai kelanjutan forum tersebut, maka pada salah satu

acara Workshop Financial Education for ALLtanggal 26-

27 Oktober 2011 dibahas mengenai pendidikankeuangan yang terkait dengan produk dana pensiun.

Survey mendalam (in-depth survey) di beberapa negara

OECD pada tahun 2004-2005 menunjukkan masyarakat

negara maju pun masih rendah pengetahuan

keuangannya (financial literate) khususnya terhadap

produk dana pensiun. Hal ini antara lain tercermin dari

rendahnya minat menabung untuk mendapatkan dana

pensiun yang memadai. Hanya empat dari sepuluh

pekerja di Amerika Serikat yang menyisihkan tabungan

untuk pensiun. Sementara di Selandia Baru masih sekitar

30% masyarakat yang tidak mau menabung untuk danapensiun dan cenderung belanja yang berlebih. Di Irlandia

sekitar 52% pekerjanya melakukan investasi untuk

pensiun.

Survey juga menunjukkan diantara masyarakat yang

sudah menabung, sebagian besar belum bijak dalam

memilih piranti investasi untuk dana pensiun dengan

skema kontribusi pasti (define contribution). Dalam

skema ini dana pensiun yang akan dinikmati seseorang

nantinya tergantung pada besaran tabungan dan hasil

akumulasi pendapatan dari investasi portofolio

pilihannya, seperti obligasi dan saham. Hasil survey diInggeris, Jepang, dan Australia menunjukkan masih

banyak masyarakat yang belum mengetahui perhitungan

dana pensiun dengan benar sehingga kurang cermat

dalam memilih piranti investasi.

Hasil survey tersebut menyarankan diperlukannya

pendidikan keuangan agar dana pensiun bermanfaat

optimal. Dana pensiun memiliki karakteristik yang

berbeda dengan produk keuangan lain karena

merupakan tabungan berjangka panjang dan mencakup

masyarakat luas termasuk yang kurang berpendidikan

dan berpendapatan rendah. Selain itu hasil produk ini

elatif sulit dipahami karena menyangkut aspek

perpajakan, penghasilan jangka panjang, serta valuasi

Sambungan Halaman 7:

Menuju APBN yang Mensejahterakan Rakyat

Kedua, banyak pekerjaan yang dibatalkan karena waktu

yang terlalu sempit untuk melakukan lelang. Inilah yang

menyebabkan inefisiensi anggaran yang semestinya dapat

disalurkan secara timely. Ketua Kaukus Ekonomi

Konstitusi DPR RI, Arif Budimanta, sebagai pembicara

berpendapat bahwa optimalisasi penyerapan anggaran

perlu dilakukan sejak triwulan I. Ia pun menyoroti program

kemiskinan yang sebaiknya dibuat lebih banyak pada

program produktif agar rakyat miskin dapat dientaskan

dari kemiskinan secara permanen. (TKA)

OECD/IOPS Global Forum on Private Pensions di Cape Town

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

9/20

Perkembangan APBN


Pertama, struktur APBN perlu dirubah secara mendasar

dengan mengurangi subsidi BBM pada sasaran yang

tepat. Ia lalu menjelaskan bahwa dari hasil paparan

Kementerian ESDM (2011), 25% kelompok rumah tangga

(RT) dengan penghasilan per bulan tertinggi menerima

alokasi subsidi sebesar 77%. Sementara 25% kelompok

RT dengan penghasilan per bulan terendah hanya

menerima subsidi sebesar 15%. Soal subsidi, Bambang

menjelaskan bahwa porsi belanja subsidi memang masih

cukup besar. Namun, porsi subsidi ini sudah menurun dari

33,4% pada 2005 menjadi 21,3% pada 2012. Hal ini

sejalan dengan upaya mengalokasikan subsidi lebih tepat

sasaran.

Perubahan mendasar kedua adalah pembatasan jumlah

pegawai yang terukur dengan kinerja. Hal ini dilakukan

karena ruang gerak fiskal masih terbatas dimana belanja

pusat lebih banyak digunakan untuk belanja rutin,terutama belanja pegawai. Pada RAPBN 2012, alokasi

anggaran untuk belanja pegawai memiliki porsi paling

besar yaitu 22,6%. Untuk itu, perbaikan mekanisme

rekruitmen pegawai dan fungsi-fungsi pelayanan

masyarakat harus ditingkatkan.

Peningkatan belanja modal menjadi perubahan dasar

lainnya yang perlu diperhatikan Pemerintah. Tidak hanya

pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam

pembangunan infrastruktur fisik, namun juga pada sektor-

sektor yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat,

khususnya sektor pertanian dan industri pengolahan.Secara khusus anggaran harus menciptakan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru pada daerah-daerah yang

selama ini miskin maupun tertinggal. Soal belanja modal

ini, Bambang memberi fakta bahwa belanja modal terus

mengalami peningkatan, misalnya 9,1% pada 2005

menjadi 17,6% pada 2012. Peningkatan ini bukti bahwa

pemerintah terus mendukung percepatan pembangunan

infrastruktur.

Persoalan lama APBN adalah penyerapan anggaran

Kementerian/Lembaga (K/L) yang selalu menumpuk di

akhir tahun anggaran dan menjadi penyebab laininefisiensi. Dalam enam tahun terakhir, penyerapan

anggaran rata-rata triwulan I sebesar 11,13%, triwulan II

sebesar 21,40%, triwulan III sebesar 24,46% dan pada

triwulan IV sebesar 43,01%. Secara keseluruhan, rata-

rata penyerapan belanja K/L berkisar 87,7%, indikasi

bahwa penyerapan belum optimal. Menurut Bambang,

penyebab utama adalah mekanisme pengadaan, masalah

internal K/L, mekanisme revisi, dan masalah lain (iklim,

geografis dan faktor kehati-hatian serta keterbatasan

kapasitas pihak ketiga di daerah). Sebagai konsekuensi,

antara lain: pertama, kualitas output tidak terjaga karenawaktu pekerjaan, khususnya proyek fisik menjadi terlalu

singkat. (Bersambung ke halaman 6 TKA)

APBN menjadi panduan keberlangsungan negara selama

periode satu tahun anggaran. APBN juga menjadi

cerminan sebesar apa tanggung jawab negaramensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan

Keuangan Negara harus dilaksanakan secara profesional,

terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya

kesejahteraan rakyat yang diwujudkan secara kuantitatif

dalam postur APBN. Pada bulan Oktober 2011 lalu, Badan

Kebijakan Fiskal (BKF) dalam rangka memperingati Hari

Keuangan menggelar seminar nasional mengambil tajuk

Menuju APBN yang Mensejahterakan Rakyat.

Pada seminar ini, Kepala BKF, Bambang P.S.

Brodjonegoro menjelaskan arah kebijakan fiskal dalam

upaya menjaga kesinambungan fiskal dan mencapaisasaran pembangunan jangka pendek dan jangka panjang

bersandar pada 4 pilar, yaitupro-growth, pro-job, pro-poor,

pro-environment. Dalam mengendalikan kesinambungan

fiskal, sejumlah strategi telah disiapkan oleh Pemerintah,

antara lain: (1) optimalisasi pendapatan negara dengan

mempertimbangkan iklim dunia usaha, (2) meningkatkan

efisiensi dan efektifitas belanja negara melalui peningkatan

quality spending. Dalam hal ini, peningkatan belanja

infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan

pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran dan

pengentasan kemiskinan. (3) mengendalikan defisit dalambatas aman, yaitu di bawah 3%, dan (4) mengurangi utang

secara bertahap dan mencari sumber pembiayaan yang

rendah risiko.

Terkait peningkatan dan perluasan program pro rakyat,

Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran

program yang termasuk dalam klaster Master Plan

Ekonomi di antaranya untuk program Jamkesmas, PKH,

BOS, Raskin, BLT, PNPM, dan KUR. Bambang juga

menjelaskan adanya dukungan penguatan program pro

rakyat (klaster 4) dalam kebijakan belanja pemerintah

pusat tahun 2012. Sejumlah program yang termasukdalam klaster 4 ini, antara lain: program rumah sangat

murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk

rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan taraf hidup

nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat pinggir.

Sejumlah pembicara yang hadir dalam seminar ini

memandang penting bagi Pemerintah untuk melakukan

pengelolaan APBN secara lebih efisien dan efektif dengan

mempertimbangkan berbagai persoalan pengelolaan yang

terjadi selama ini. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR

RI, Melchias Markus Mekeng, dibutuhkan beberapa

perubahan mendasar pada APBN untuk mencapai tujuan

kesejahteraan rakyat.

MENUJU APBN

YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

10/20

Perkembangan Kebijakan dan Regulasi Ekonomi


tidak sebanding dengan 30% ekspor timah atau dengan

30% - 40% ekspor batubara ke pasar dunia. Kondisi ini

mengundang pertanyaan seberapa cukup memadai

penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif.

Permasalahan di Industri Ekstraktif

Rantai permasalahan pada industri ekstraktif bermulasejak disepakatinya kontrak eksplorasi, eksploitasi,

produksi, hingga penerimaan negara. Penerimaan

negara adalah kontribusi yang diberikan dari perusahaan

migas dan tambang kepada pemerintah. Secara ideal

berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945, penerimaan

negara dari perusahaan migas dan tambang digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk

di dalamnya adalah mengatasi kerusakan lingkungan

untuk pembangunan berkelanjutan bagi bangsa

Indonesia.

Di Indonesia, terdapat lebih dari 6000 ijin eksploitasi

tambang mineral dan batubara. Bukan rahasia,

pengelolaan tambang di Indonesia rentan diikuti

kerusakan lingkungan. Jumlah ijin yang sangat besar

mendorong kerusakan lingkungan yang semakin massif.

Hal ini kontras dengan tingkat penerimaan negara yang

tidak memadai seperti dijelaskan di atas. Di sisi lain,

tingkat kemiskinan di daerah penghasil tambang masih

cukup kentara. Menyebut contoh, di Kutai Kartanegara,

kabupaten penghasil migas dan batubara yang cukup

besar, masih terdapat lebih dari 10% penduduk miskin.

Demikian pula misalnya di Bangka yang memiliki lebihdari 250 Ijin Usaha Pertambangan timah, masih tercatat

tak kurang dari 10% penduduk di bawah garis

kemiskinan.

Nilai kapitalisasi industri batubara yang sangat besar,

kontras dengan kondisi kemiskinan yang dialami

masyarakat sekitar tambang, serta kondisi kemiskinan

yang masih disandang Indonesia. Tak pelak kondisi ini

mendorong munculnya kebutuhan akan transparansi

tentang seberapa besar penerimaan negara yang

seharusnya dapat diperoleh dari sektor industri

ekstraktif. Upaya ini kemudian disuarakan dengan cukup

lantang oleh kelompok masyarakat sipil yang dimotori

oleh koalisi PWYP (Publish What You Pay) Indonesia.

Gelombang Kebutuhan Transparansi Sektor Industri

Ekstraktif

Di dunia internasional, gelombang untuk menuntut

transparansi di sektor industri ekstraktif dimulai pada

Desember 1999. Saat itu Global Witness mempublikasi

laporan berjudulA Crude Awakening, yang mengangkat

tentang konflik yang terjadi di Angola dalam masa 40

tahun perang sipil. Laporan itu menjelaskan bagaimanaperusahaan minyak dan bank multinasional menolak

memberikan informasi keuangan terkait pendapatan

minyak dari negara tersebut. Di sisi lain, mis-manajemen

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif migas

dan tambang berfluktuasi pada persentase 21%-30%

sejak tahun 2008 dan cenderung menurun. Item

penerimaan industri ekstraktif yang dimaksud ini meliputipajak penghasilan migas dan penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) dari migas dan tambang (lihat tabel 1).

Kontribusi industri tambang pada PNBP sendiri hanya

berkisar pada 1%-1,3%.

Pada tabel yang sama, pajak penerimaan non-migas

berkontribusi antara 25%-31,6%, di mana di dalamnya

termasuk pajak dari industri tambang mineral dan

batubara. Item pajak penghasilan tambang ini tergabung

dalam pajak penerimaan non-migas, sehingga

kontribusinya terhadap penerimaan negara kurang dapat

tergambar dengan jelas.

INISIATIF TRANSPARANSI PENERIMAAN

NEGARA DI SEKTOR INDUSTRI EKSTRAKTIF

Tabel 1. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Sumber: dimodifikasi dan diolah dari Budget Statistics 2006-2012, Ministry ofFinance.

Potensi industri ekstraktif di Indonesia tersebar dalam

komoditas yang sangat bervariasi, mulai dari minyak, gas,

batubara, dan mineral seperti timah, nikel, emas, tembaga,

perak, pasir besi, mangan, dll. Sebagai contoh, untuk

mineral timah Indonesia adalah produsen terbesar di

dunia, setelah Cina, menyumbang sekitar 30% - 40% dari

produksi dunia. Tahun 2010, Indonesia memproduksi

92.500 ton timah, dengan angka ekspor dari Provinsi

Bangka Belitung mencapai 27% dari suplai dunia.

Untuk batubara, Indonesia adalah eksportir batubara

termal terbesar di dunia, mengekspor 50% lebih dari

Australia dan dua kali lipat Rusia, eksportir batubara

termal kedua dan ketiga terbesar di dunia, secara

berurutan. Tiga puluh persen dari 40 orang pria dan wanita

terkaya di Indonesia telah menghasilkan sebagian besar

uang mereka dari sektor batubara. Delapan belas persen

dari kapitalisasi pasar saham nasional adalah berasal dari

perusahaan batubara.

Membandingkan kontribusi ekspor mineral dan batubara

Indonesia di pasar dunia dengan penerimaan dari sektortambang, agaknya angka ini tidak cukup memadai. Satu

hingga 1,3 persen kontribusi PNBP sektor pertambangan

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

11/20



menjalani proses validasi. Lolos validasi, negara tersebut

berubah status menjadi negara patuh (compliant).

Dengan berlanjutnya program EITI, validasi dilakukan

setiap dua tahun.

Negara-negara pendukung EITI

Hingga saat ini terdapat 35 negara yang telah tergabungdalam EITI, 23 berstatus negara kandidat dan 12 negara

telah berstatus negara patuh (compliant) di antaranya

Norwegia.

Di negara maju Amerika Serikat, Presiden Barack

Obama sendiri telah menyatakan dukungannya untuk

EITI. Pada Juli 2010 di Amerika Serikat telah disahkan

undang-undang baru mengenai ini, yaitu Security

Exchange Commission and Consumer Protection Act

atau dikenalsebagai legislasi Dodd-Frank. Ketentuan ini

mengatur bahwa perusahaan industri ekstraktif yang

berada di bawah yurisdiksi SEC untuk mengungkapkansemua pembayaran yang mereka buat di setiap negara

dari operasi mereka.

Baru-baru ini (Oktober 2011) Komisi Eropa, Australia,

dan pemimpin negara-negara persemakmuran telah

menyatakan keinginannya untuk memperkuat dan

mendorong EITI. Bahkan Australia akan segera memulai

untuk mengimplementasi EITI.

Dalam deklarasi G20 Summit di Cannes, Prancis yang

baru saja berlangsung menyatakan dukungan kuat untuk

penerapan EITI. Pemimpin G20 menyatakan bahwakorupsi adalah rintangan utama dari pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan, dan bahwa dengan

membuka informasi pembayaran dan penerimaan

tersebut adalah salah satu cara untuk memberdayakan

masyarakat dan akan memberikan kontribusi pada

mengurangi kemiskinan.

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif di Indonesia

Inisiatif transparansi penerimaan dari industri ekstraktif di

Indonesia telah dimulai sejak tahun 2007. Pada saat itu,

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan

dukungan untuk melaksanaan inisiatif ini kepada

perwakilan dari Transparency International Indonesia,

Todung Mulya Lubis. Di tahun berikutnya Rapat

Koordinasi pertama kali membahas inisiatif ini, dipimpin

oleh Menko Bidang Perekonomian Boediono. Rakor

menghasilkan kesepakatan akan dibentuk Tim Pengarah

atas persetujuan Presiden. Hingga awal tahun 2010

proses konsultasi antar-departemen dilakukan dengan

sangat intensif, di mana Tim Koordinasi melakukan revisi

dan perbaikan Rancangan Peraturan Presiden. Pada

akhirnya, pada bulan April 2010, Presiden Republik

Indonesia menandatangani Peraturan Presiden No 26Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara

dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri

Ekstraktif.

dan penggelapan penerimaan dari minyak dilakukan oleh

elit di negara tersebut. Human Right Watch juga

mempublikasikan laporan mengenai CSR dan

pelanggaran HAM di Nigeria berjudul The Price of Oil.

Kemudian, atas tekanan dari masyarakat sipil dunia,

Presiden Bank Dunia Wolfensohn menyetujui untuk

meninjau kembali praktek-praktek Bank Dunia terhadapindustri ekstraktif.

Tak adanya transparansi sektor industri ekstraktif terutama

yang menimpa negara miskin pemilik sumber daya alam,

mendorong beberapa lembaga internasional pada bulan

Juni 2002 membentuk kampanye bersama yang

dinamakan Publish What You Pay(PWYP). Kampanye ini

mengajak semua perusahaan di industri ekstraktif untuk

membuka pembayaran mereka kepada pemerintah di

mana mereka beroperasi.

Desakan ini pada akhirnya mendorong Perdana Menteri

Inggris Tony Blair mengumumkan dibentuknya prakarsa

transparansi sektor industri ekstraktif (Extractive Industry

Transparency Initiative - EITI) pada September 2002 pada

World Summit for Sustainable Development di

Johannesburg. Berurutan dari itu, pada bulan Juni 2003,

G-8 menerbitkan Fighting Corruption and Improving

Transparency, suatu deklarasi yang memprioritaskan

transparansi pada industri ekstraktif.

EITI Standar Global Inisiatif Transparansi Industri

Ekstraktif

EITI, Extractive Industry Transparency Initiative atauInisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah sebuah

standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif.

Standar ini berpusat pada rekonsiliasi antara pembayaran

yang dilakukan oleh perusahaan industri ekstraktif dengan

pendapatan yang diterima oleh Pemerintah. Pelaksanaan

EITI dilakukan oleh kelompok multi-pihak (Multi

Stakeholder Group - MSG). Proses rekonsiliasidilakukan

oleh rekonsiliator independen dan diawasi oleh MSG.

Hasil rekonsiliasi ini kemudian menjadi laporan yang wajib

untuk dipublikasi.

EITI bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan

kesenjangan antara pembayaran dan penerimaan di

sektor ekstraktif. Laporan EITI dapat digunakan untuk

menginvestigasi dan mengatasi masalah pada aliran

penerimaan negara. Mekanisme pelaksanaan EITI diatur

dalam Aturan EITI (terbaru ditetapkan pada April 2011).

Setiap program EITI harus mengikuti Prinsip-Prinsip dan

Kriteria EITI, dan harus memenuhi 21 langkah

persyaratan. Namun demikian, penerapan EITI ini bersifat

fleksibel di setiap negara.

Dalam kesertaan EITI, untuk menjadi negara kandidat

(candidate country), pertama kali Pemerintah harus

memberikan komitmen dan memenuhi empat langkah

awal. Begitu sebuah negara menjadi kandidat dan

menerapkan EITI secara penuh, negara kandidat akan

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

12/20



Secara ringkas, untuk dapat mencapai standar EITI

dilalui dengan mekanisme seperti pada gambar berikut,

yakni: 1) perusahaan melaporkan pembayaran yang

telah dibayarkan ke pemerintah; 2) pemerintah

mempersiapkan laporan penerimaan negara dari bagi

hasil pajak perusahaan ekstraktif; 3) kedua laporan

tersebut direkonsiliasi oleh rekonsiliator independen, dan

proses pelaporan dan rekonsiliasi diawasi oleh

pemerintah, industri dan masyarakat sipil.

Dengan mekanisme yang transparan tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan

masyarakat serta memperbaiki tata kelola pemerintahan

khususnya di bidang industri ekstraktif. Hal ini

didasarkan pada temuan dari 2 studi, yakni: 1) Studi

tahunan PWC ditemukan bahwa iklim peraturan di

Indonesia merupakan satu dari lima besar kritikperusahaan migas yang terus berulang yang

menyebabkan swasta tidak memahami sistem

pendapatan minyak dan gas. 2) Studi Prof. Emil Salim

ditemukan fenomena dimana negara-negara yang kaya

akan sumber daya alam pada umumnya lebih lemah

dalam hal akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan

dalam hal peraturan. Pengelolaan pemerintah untuk

bidang industri ekstraktif yang lebih baik dapat menjadi

stimulan bagi investor untuk meningkatkan investasi di

sektor migas dan pertambangan. Seiring dengan

bertambah besarnya investasi di industri ekstraktif

diharapkan dapat meningkatkan eksplorasi dan produksi

nasional, yang pada akhirnya akan menambah

pendapatan pemerintah.

Namun demikian, masih banyak hal yang menjadi

tantangan dan pekerjaan rumah bagi tim transparansi

EITI. Hal ini terungkap pada sesi tanya jawab, antara

lain: 1) bagaimana selanjutnya mengembangkan sektor

lain (non-SDA) setelah transparansi sudah tercapai; 2)

bagaimana mendapatkan nama/pemilik perusahaan

ekstraktif yang illegal, karena cukup besar potensi

(terutama perusahaan batubara) yang belum diketahuipemiliknya;

EITI Indonesia: Tantangan dan Manfaat

Penerapannya Bagi Keuangan Negara

Rabu 16 November 2011, bertempat di Ruang Serayu

Gedung A.A Maramis, berlangsung acara Economist Talk

dengan topik pembahasan tentang Tantangan dan

Manfaat Penerapan EITI Bagi Keuangan Negara.

Chandra Kirana dari Revenue Watch Institute yang

sekaligus merupakan anggota tim formatur EITI

Indonesia, hadir sebagai narasumber dalam acara ini.EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)

merupakan standar yang dikembangkan secara global

untuk mendorong upaya transparansi pendapatan negara

dari minyak, gas, dan pertambangan. Indonesia menjadi

negara kandidat EITI sejak Oktober 2010. Agar menjadi

negara pelaksana EITI, Indonesia harus menjalankan 21

langkah penyusunan laporan pendapatan minyak, gas,

dan tambang oleh pemerintah dan perusahaan di sektor

tersebut. Untuk itu Indonesia diberi waktu 2,5 tahun

hingga April 2013. Berhubung penyusunan laporan

tersebut menyangkut berbagai pihak maka diterbitkanPeraturan Presiden No.26/2010 tentang Transparansi

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri

Ekstraktif.

Amanat Perpes No 26 Tahun 2010, menyebutkan bahwa

Tim Transparansi Indonesia tersusun atas Tim Pengarah

dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Menko

Bidang Perekonomian dengan anggota terdiri dari

Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam

Negeri, Kepala BPKP, dan Prof. Dr. Emil Salim sebagai

wakil masyarakat sipil. Tim Pengarah berkewajiban

menyampaikan laporan kepada Presiden minimal satu

kali dalam satu tahun.

Untuk memenuhi persyaratan 21 langkah EITI, maka

selanjutnya pelaksanaan EITI Indonesia berfokus pada

proses mempersiapkan pelaporan pertama, Hingga Juli

2011 telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menyusun

ruang lingkup dan template (format) pelaporan pertama

EITI Indonesia.Terdapat 62 perusahaan yang terdiri 103

unit produksi migas dan tambang, serta 81 mitra

perusahaan migas yang wajib mengisi templatepelaporan.

Terdapat 62 perusahaan yang terdiri 103 unit produksi

migas dan tambang, serta 81 mitra perusahaan migas

yang wajib mengisi template pelaporan. Instansi

Pemerintah yang akan melapor, yaitu BPMIGAS, Ditjen

Migas, Ditjen Anggaran, Ditjen Minerba, dan Ditjen

Pajak. Pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia saat ini

dikoordinasikan di bawah kantor Deputi ESDM dan

Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian.

(ADC)

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

13/20



EITI telah menjadi komitmen nasional Pemerintah

Indonesia berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010. Dan

sejak dinyatakan sebagai negara kandidat, Indonesia

berusaha untuk mencapai status compliantdengan target

April 2013. Untuk itu Indonesia harus memenuhi 21

langkah persyaratan. Menurut Husen, bukanlah hal yang

mudah untuk memenuhi keseluruhan persyaratan hingga

target waktu yang ditetapkan. Hingga saat ini Indonesia

telah melalui 10 langkah pertama. Menurutnya Indonesia

memiliki kesulitan yang berbeda jika dibandingkan

dengan Norwegia yang telah menjadi negara compliant

EITI. Perusahaan tambang di Indonesia yang banyak

dan tersebar membuat pelaksanaan EITI ini menjadi

lebih kompleks.

Bagi PT. Pertamina, tantangan yang saat ini dihadapi

terkait pelaksanaan EITI adalah sosialisasi dan

komunikasi internal tentang EITI kepada unit-unit

perusahaan PT. Pertamina yang tersebar di seluruh

Indonesia. Namun demikian, Husen menyatakan bahwa

PT. Pertamina telah berkomitmen dalam mendukung

pelaksanaan EITI. Transparansi akan dibentuk melalui

sejumlah mekanisme yang disinergikan dengan

mekanisme yang telah ditetapkan oleh Sekretariat EITI,

yaitu melalui BP MIGAS. Mekanisme internal yang

dilakukan adalah dengan meminta dan melakukan

endorsement pada anak perusahaan untuk mendukung

kegiatan transparansi ini, dengan mengisi template

pelaporan yang dibagikan oleh Sekretariat EITI melalui

BP MIGAS. Selanjutnya template pelaporan tersebut

dikembalikan ke Sekretariat EITI untuk dicocokkan

dengan laporan dari Kementerian Keuangan. Komitmen

dan peran PT. Pertamina sebagai perusahaan leader

dalam mendukung pelaksanaan EITI di Indonesia akan

memberikan dampak signifikan pada perusahaan-

perusahaan migas dan perusahaan industri ekstraktif

lainnya.

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan laporan yang

signifikan antara Perusahaan dan Pemerintah, Husen

menjelaskan PT. Pertamina tidak akan melakukan

perubahan atau perbaikan atas data yang telah

dikirimkan. Esensi dari transparansi ini adalah apa yang

dilaporkan adalah angka pendapatan yang diserahkan

pada Pemerintah. Tugas PT. Pertamina hanya

melaporkan angka-angka yang dimintakan dalam

template pelaporan. Dan merupakan tugas rekonsiliator

untuk mencari tahu sebab perbedaan tersebut.

Rekonsiliator akan memeriksa dan menelusuri kembali

dari data Perusahaan dan juga data yang dilaporkan

Pemerintah.

Keberhasilan tujuan EITI ini dapat terwujud karenamekanisme yang dibentuk dalam pelaksanaannya

melibatkan beberapa pemangku kepentingan (multi-

Pada tanggal 22 Oktober 2010, Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengumumkan

bahwa Indonesia telah diterima secara resmi sebagai

kandidat Extractive Industries Transparency Initiative

(EITI). EITI adalah standar transparansi global tentang

pendapatan negara dari sektor minyak, gas danpertambangan.

Dengan pernyataan tersebut, maka pemerintah harus

mempublikasikan penerimaan dari perusahaan-

perusahaan terbesar di sektor minyak, gas dan

pertambangan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan

tersebut melaporkan jumlah pendapatan negara dari

pajak dan bukan pajak yang disampaikan kepada

Pemerintah. Termasuk PT. Pertamina yang merupakan

perusahaan nasional yang bergerak di sektor minyak, gas

dan pertambangan.

Dari hasil wawancara dengan Direktur Operasional PT.

Pertamina, Muhamad Husen, inisiatif EITI ini akan

membentuk transparansi yang menumbuhkan

kepercayaan publik terhadap satu perusahaan. Ia

mencontohkan salah satu perusahaan besar dan go

public bernama Enron yang ternyata runtuh setelah

diketahui ada ketidaktransparanan pada laporan

keuangan. Yang terjadi selanjutnya adalah seluruh

stakeholder menarik investasi hingga mengakibatkan

kepailitan. Dengan demikian, transparansi menjadi salah

satu komponen penting dalam mengurangi risiko

investasi. Ia juga menyatakan bahwa transparansi ini

penting untuk meningkatkan peringkat perusahaan,

termasuk PT. Pertamina yang sedang menuju go public.

LIPUTAN WAWANCARA: KOMITMEN

PT. PERTAMINA DALAM MENDUKUNG EITI

3) bagaimana menjembatani pemerintah agar bersedia

memberikan laporan penerimaan pendapatan bukan

pajak sektor SDA dengan persetujuan dari pembayar

pajak; 4) bentuk insentif apa yang disediakan EITI untuk

karyawan perusahaan di industri ekstraktif bila kemudian

ada opini bahwa EITI dapat menurunkan profit

perusahaan sehingga dapat menurunkan penghasilan

karyawan.

Perkembangan EITI hingga triwulan kedua tahun 2011

ini, Tim Formatur Kesekretariatan (TFK) EITI yang

diketuai Erry Riyana Hardjapamekas telah menyelesaikan

pembahasan template pelaporan dan mengadakan

workshop pengisian template pelaporan. Selanjutnya

laporan pertama EITI akan mencakup perusahaan-

perusahaan migas yang menyetor bagian migas

pemerintah lebih dari USD 10 juta dan perusahaan

perusahaan mineral yang menyetor royalti lebih dari USD

1 juta di tahun 2009. (APN)

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

14/20



Terdapat 5 hal pokok yang menjadi kekhawatiran global,

yaitu: i) potensi menjalarnya krisis Eropa dan AS; ii)

proses penanganan krisis yang menimbulkan sentimen-

sentimen negatif seperti pergerakan arus modal; iii)

permasalahan bencana dan cuaca yang mempengaruhi

jumlah pasokan komoditas dunia; iv) tingginya potensikrisis akibat gejolak politik di Timur Tengah; dan v)

peningkatan harga komoditas meskipun perekonomian

dunia melambat.

Saat ini ekonomi Indonesia belum merasakan dampak

yang signifikan dari krisis, sebaliknya justru menunjukkan

performa yang lebih baik dari perkiraan. Nilai tukar

Rupiah melemah akibat capital outflow, tetapi masih ada

gap positif antara ekspor dan impor akibat peningkatan

harga komoditas dunia. Neraca pembayaran Indonesia

masih aman meskipun terjadi penurunan cadangan

devisa USD 10 miliar.

Dari sisi penanaman modal, belum terlihat dampak krisis.

Dominasi asing di pasar modal mulai berkurang tampak

dari nilai PMA yang turun. Sebaliknya investor domestik

semakin percaya diri yang tampak dari nilai PMDN yang

meningkat tinggi. Dari sektor riil, kinerja industri

menunjukkan adanya indikasi bahwa industri telah

menemukan momentum pertumbuhannya. Pertumbuhan

industri non migas lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi

nasional.

Di sektor pertanian, mengacu pada data tahun 2011,harga beras dan kebutuhan pangan lain cenderung stabil.

Namun yang perlu diperhatikan adalah margin antara

harga produsen dan konsumen yang cukup tinggi. Di

sektor perdagangan sejauh ini masih menunjukkan

kinerja positif, walaupun masih terkendala perbedaan

kebijakan tarif. Negara-negara berkembang secara

berangsur telah menghapuskan tariff, sebaliknya negara-

negara maju seperti AS dan Eropa justru menciptakan

hambatan bagi negara-negara berkembang.

Pada sektor migas, target lifting minyak tahun ini

menghadapi kendala karena produktivitas sumur tua

yang rendah tetapi mengeluarkan biaya yang mahal.

Cara yang digunakan untuk meningkatkan liftingminyak

adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk

pendistribusian energi, dibangun FSRU (terminal gas)

untuk menyalurkan gas ke daerah-daerah pengguna gas.

Untuk tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dalam asumsi

makro APBN 2012 sebesar 6,7%. Sedangkan Bank

Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun

2012 antara 6,3-6,7%. Pendapatan dan defisit negara

pada APBN tahun 2012 dianggarkan masing-masing Rp1,300 triliun dan Rp 124 triliun (1,53% PDB). Selain

proyeksi dari pihak pemerintah, optimisme atas

perekonomian Indonesia datang dari pelaku ekonomi

MEMBANGUN SINERGI MENGHADAPI

TANTANGAN GEJOLAK EKONOMI GLOBAL

Gejolak perekonomian global yang intensitasnya

meningkat akhir-akhir ini perlu diantisipasi dengan

memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan

nasional. Atas pertimbangan tersebut pada tanggal 17

November 2011, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian bekerjasama dengan Bank Indonesia

menyelenggarakan Indonesia Economic Observation

2011-2012. Para pejabat yang bertugas dalam bidang

analisa kebijakan dari Kementerian Keuangan,

Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian

ESDM berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai

pembicara. Sedangkan pembahas merupakan kalangan

profesional seperti Dr. Lana Soelistianingsih, Dr. Iman

Sugema dan Dr. Ninasapti Triaswati. Selain pemaparan

mengenai proyeksi perekonomian global dan nasional,

juga disampaikan strategi pembangunan sektor masing-

masing untuk tahun 2012.

Krisis di Eropa dan AS berdampak pada perlambatanekonomi global. Berbagai negara termasuk negara

tetangga seperti Filipina dan Malaysia merevisi tingkat

pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah.

17

stakeholder) yang memiliki kesetaraan dalam

wewenang, diantaranya Pemerintah, Perusahaan

industri ekstraktif dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). LSM sebagai pihak netral akan mengawasi

proses pelaporan Perusahaan dan Pemerintah. Dalam

mekanisme multi-stakeholder ini, Pemerintah Daerah

dan sejumlah instansi lain turut dilibatkan. Saat ini

perwakilan dari Pemerintah Daerah yang telah

tergabung bersama tim pelaksana diantaranya Sekda

Jawa Timur, Sekda Kalimantan Timur dan Sekda Riau.

Sedangkan instansi terkait lainnya diwakili oleh Direktur

Jenderal ESDM dan Indonesia Petroleum Association

(IPA) dari sisi industri. Dan sebagai perusahaan

nasional, PT. Pertamina mengambil peran penting dalam

proses pelaksanaan transparansi bersama multi-

stakeholder lainnya, berkoordinasi dan saling

mendukung kelancaran pelaksanaan inisiatif ini. Selainitu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari Pemerintah

dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai pemegang mandat Perpres No.

26 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan

transparansi pendapatan yang diperoleh dari industri

ekstraktif dan tentunya juga komitmen politis Pemerintah

Pusat untuk terus mendukung pelaksanaan EITI. (TKA)

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

15/20



dalam dan luar negeri. Berikut proyeksi pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2012 dari berbagai sumber.

Tabel 2. Perkiraan Perekonomian Indonesia 2012

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2012

Asumsi Makro APBN 6.7

RPJM 2010-2014 6.4 - 6.9

Bank Indonesia 6.3 - 6.7

Oxford Economic Forecast 6.4

BPS 6.7

Sebagai upaya mengantisipasi menjalarnya dampak

krisis global, pemerintah telah mempersiapkan strategi

yang relevan. Bappenas menekankan perlunya

meningkatkan ekspor, menjaga daya beli masyarakat

melalui subsidi, serta memaksimalkan belanja fiskal.Kemenkeu menambahkan, strategi dalam menghadapi

krisis dengan meningkatkan belanja modal dan belanja

sosial (subsidi) untuk menjaga daya beli karena ekonomi

ditopang oleh konsumsi. Sementara itu, Pemerintah

sudah mempersiapkan cadangan fiskal di dalam APBN

untuk antisipasi jika kondisi Eropa semakin memburuk.

Dari sisi moneter, BI akan memperkuat Protokol

Manajemen Krisis.

Kementerian Perdagangan mencanangkan 4 pilar arah

kebijakan perdagangan, yakni: i) penguatan pasar dalam

negeri dengan menjadikan pasar domestik sebagaiguaranteed marketbagi produk dalam negeri; ii) menjaga

pertumbuhan ekspor melalui strategi diversifikasi pasar

eskpor, optimalisasi peran perwakilan perdagangan di

luar dan kemampuan komunikasi aparat; iii) stabilisasi

pasokan dan harga barang pokok; dan iv) penguatan

organisasi. Kebijakan tersebut sebagai tindak lanjuti tren

ekspor yang terjadi. Saat ini, ekspor ke negara emerging

markets dan 10 negara di luar C5 tumbuh lebih cepat

dibandingkan ekspor ke negara C5 (China, AS, Jepang,

Singapura, dan Malaysia).

Kementerian ESDM mentargetkan adanya penurunan

beban subsidi BBM di tahun 2012. Subsidi BBM masih

didominasi oleh pengguna kendaraan pribadi di pulau

Jawa dan Bali. Subsidi BBM akan dikurangi melalui

program pembatasan volume BBM. Selain itu kenaikan

TDL yang direncanakan per 1 April 2012 juga akan

mengurangi beban subsidi energi.

Kementerian Perindustrian merencanakan mendorong

penyebaran industri ke daerah melalui pemberian insentif.

Hal ini dikarenakan saat ini PMA didominasi oleh industri

mineral dan non logam, sedangkan PMDN didominasioleh industri makanan. Pertumbuhan impor bahan baku

dan barang modal tinggi dan ini berkorelasi positif dengan

pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan Kemenakertrans mencanangkan berbagai

program untuk mendukung kesiapan tenaga kerja

menghadapi tantangan gejolak perekonomian. Strategi

sektor tenaga kerja tahun 2012 mencakup program

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

program penempatan dan perluasan kesempatan kerja;dan program pengembangan hubungan industrial dan

peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Ninasapti

Triaswati menambahkan Indonesia dapat mengadopsi

sistem insentif di Inggris yang dikenal sebagai

unemployment benefit untuk memperbaiki database

pengangguran. Hal ini menurutnya karena gejolak

ekonomi global saat ini sebenarnya sangat berdampak

besar bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor hilir.

Namun demikian dampak ini tidak terlihat jelas akibat

adanya kendala dalam ketersediaan data penganggurandi Indonesia.

Permasalahan lain dalam sektor ketenagakerjaan yang

memerlukan tindak lanjut antara lain angka

pengangguran yang persisten baik secara absolut

maupun relatif, permasalahan underemploymentdimana

sekitar 15% pekerja di Indonesia tidak mendapat upah

dan tingginya pengangguran di rentang usia muda.

Selain itu, Indonesia dapat mencontoh implementasi

labor market flexibility (outsourcing) di Eropa, tenaga

kerja memperoleh transfer ilmu dan pengetahuan dari

perusahaan untuk membangun usaha.

Gejolak ekonomi global merupakan tantangan atas

kekuatan perekonomian nasional. Melalui sinergi dengan

berbagai pihak, pemerintah Indonesia berharap dapat

menjawab tantangan ekonomi global untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. (AFA/RN/APN)

Seminar Indonesia Economic Observation 2011-2012,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

16/20

Perkembangan Sektor Keuangan


kesehatan yang tinggi maka produk asuransi yang paling

dibutuhkan adalah asuransi sektor pertanian dan asuransi

kesehatan. Namun produk asuransi yang paling

dibutuhkan tersebut justru yang paling jarang tersedia.

Peter Wrede (ILO) menyampaikan ironi dalam produk

asuransi mikro sebagai berikut.

Asuransi jiwa

Asuransi pemakaman

Asuransi jiwa berjangka

Asuransi kecelakaan

Asuransi pendidikan

Asuransi untuk aset

Asuransi sektor pertanian

Asuransi kesehatan

Berdasarkan diagram di atas tampak bahwa, produk

asuransi yang paling dibutuhkan seperti asuransipertanian dan asuransi kesehatan memiliki tingkat

kesulitan tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah.

Meskipun demikian, keberhasilan produk asuransi mikro

sektor pertanian dan kesehatan tidaklah mustahil.

Berbagai negara telah sukses menerapkan produk

asuransi mikro dengan berbagai model seperti:

Model berbasis masyarakat yaitu dimiliki dan dikelola

oleh masyarakat. Contoh: UPLIFT, India

Model penjaminan, Lembaga Keuangan Finansial

(LKM) atau LSM menjadi penjamin dan pemilik klinikkesehatan. Contoh: Grameen, Bangladesh

Model Mitra-Agen, LKM atau LSM menjual dan

melayani asuransi mikro. Contoh: AIG-FINCA, Uganda

Model penjaminan penuh, LKM atau LSM menjadi

penjamin. Contoh: Delta Life, Bangladesh

Model PPP. Contoh: Pemerintah Pakistan- perusahaan

asuransi komersial-LKM; Lembaga donor-perusahaan

asuransi komersial.

Dari berbagai pengalaman di atas, Moslehuddin Ahmed

(CEO Mincroinsurance Research Centre, UK)

menyampaikan beberapa pelajaran dalam menjalankan

asuransi mikro. Pertama, perhatian atas besarnya potensi

pasar dan jumlah penduduk miskin yang belum

memperoleh akses finansial namun bersedia membayar

untuk mendapatkan akses atas produk dan jasa yang

tepat. Kedua, pengelola asuransi mikro merupakan

lembaga yang berpengalaman dan terpercaya. Ketiga,

pemasaran produk asuransi mikro harus mampu

menyediakan informasi yang lengkap dan bersifat

mendidik. Keempat, asuransi mikro dirancang dengan

perspektif jangka panjang dan disesuaikan dengan

kebutuhan lokal. Dengan demikian, produk asuransi mikrodiharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan

masyarakat. (RA)

The World Bank Jakarta bekerjasama dengan Dewan

Asuransi Indonesia menyelenggarakan seminar dua hari

dengan tema First Microinsurance Marketplace in

Indonesia pada tanggal 26-27 Oktober 2011 di GrandHyatt Hotel Jakarta. Pada hari pertama, para pembicara

menyampaikan pengertian dan karakteristik

microinsurance atau asuransi mikro, permasalahan dan

tantangan, serta pelajaran dari pengalaman internasional

untuk penerapan asuransi mikro di Indonesia.

Sedangkan pada hari kedua, para pembicara

menyampaikan pelajaran dari pengalaman pelaksanaan

asuransi mikro berbagai lembaga lokal dan internasional.

Asuransi mikro merupakan asuransi bagi masyarakat

berpendapatan menengah ke bawah yang bersifat

komersial untuk menjamin keberlangsungannya. Berikutperbandingan antara asuransi mikro dan asuransi

konvensional lainnya.

Asuransi Konvensional

Polis dokumen yang komplek dengan standar pengecualianPenjualan kepada individuPembayaran premi teratur seperti transaksi perbankanPeriode minimum sekitar 12 bulanPersyaratan mencakup dokumen kesehatanAsuransi skala kecil dan besarTingkat harga berdasarkan usia/risiko spesifikAgen dan broker bertanggungjawab atas penjualan

Pasar telah terbiasa dan memahami produk asuransiAsuransi Mikro

Polis dokumen mudah dipahami dengan pengecualianminimumPenjualan kepada kelompokPembayaran premi tidak teratur dan dibayar tunaiPeriode minimum sekitar 4 bulanPersyaratan cukup dengan surat pernyataan dalam keadaansehatAsuransi skala kecilTingkat harga disesuaikan dengan tingkat kemampuanPenjualan mengutamakan jalinan hubungan denganpelangganPasar belum terbiasa dan memahami produk asuransi

Berdasarkan karakteristik asuransi mikro di atas,

beberapa syarat utama produk asuransi mikro

diantaranya:

Terjangkau

Sederhana dan mudah dipahami

Meminimalkan atau menghapuskan pengecualian

Inklusif

Tidak ada syarat tambahan

Pembayaran premi yang fleksibel

Klaim yang mudah dan cepat

Produk dirancang berdasarkan penelitian pasar

Mengingat sebagian besar masyarakat menengah ke

bawah di Indonesia bekerja di sektor pertanian yang

meng menghadapi risiko anomali iklim dan risiko

LIPUTAN: FIRST MICROINSURANCE

MARKETPLACE IN INDONESIA

Permintaan

TingkatKesulitan

TingkatKeberhasilan

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

17/20

Perkembangan Penyaluran KUR


REALISASI PENYALURAN KUR PER 31

OKTOBER 2011

Kinerja penyaluran KUR tahun 2011 tergolong

memuaskan. Realisasi penyaluran KUR selama tahun

2011 sekitar Rp 24,4 triliun. Sehingga,realisasi

penyaluran KUR tahun 2011 telah mencapai 122% daritarget tahun 2011 yang ditetapkan Rp 20 triliun.

Sedangkan total realisasi penyaluran KUR sejak

diluncurkan tahun 2007 hingga 31 Oktober 2011 tercatat

Rp 58,8 triliun. Dana KUR tersebut disalurkan kepada

5.439.016 debitur dengan rata-rata kredit Rp 10,8

juta/debitur. Sedangkan tingkat NPL tercatat 2,43%.

Enam Bank Pelaksana yang terdiri atas BRI, BNI, Bank

Mandiri, BTN, BUKOPIN, dan Bank Syariah Mandiri

menyalurkan 90,8% KUR setara Rp 53,4 triliun. Dana

KUR tersebut disalurkan kepada 5.371.177 debitur. Rata-

rata kredit Rp 9,9 juta/debitur dengan dengan NPL2,35%.

Sedangkan 13 BPD menyalurkan 9,2% dana KUR setara

Rp 5,4 triliun. Sebanyak 67.839 debitur memperoleh

dana KUR melalui 13 BPD. Sehingga hanya 1,24% dari

total debitur KUR yang memperoleh dana KUR dari 13

BPD. Rata-rata kredit melalui 13 BPD Rp 79,4 juta

dengan tingkat NPL yang lebih tinggi yaitu 2,9%.

Sehingga tampak bahwa sebagian besar skema KUR

melalui BPD merupakan KUR ritel. Di sisi lain, sebagian

besar skema KUR melalui enam Bank Pelaksana

khususnya BRI merupakan KUR mikro.

Plafon dan Debitur KUR Per 31 Oktober 2011

Sumber: Komite Kebijakan KUR

Dari keenam Bank Pelaksana, BRI merupakan Bank

penyalur KUR terbesar. BRI telah menyalurkan Rp 36,7

triliun dana KUR kepada sekitar 5.121.945 debitur.

Sebagian besar dana KUR tersebut merupakan KUR

Mikro senilai Rp 27,7 triliun. KUR Mikro BRI disalurkan

kepada 5.060.153 debitur. Sehingga rata-rata kredit KURMikro BRI Rp 5,48 juta dengan NPL 2,21%. Sedangkan

KUR Ritel BRI sekitar Rp 9 triliun. Dana KUR Ritel

tersebut disalurkan kepada 61.792 debitur. Sehingga

rata-rata kredit Rp 145,88 juta dengan NPL 3,4%.

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

Plafon (Rp Juta) Debitur

Secara sektoral, sebagian besar dana KUR diserap

sektor hilir seperti sektor perdagangan besar dan eceran.

Total plafon sektor tersebut hingga 31 Oktober 2011

mencapai Rp 35,6 triliun dengan jumlah debitur sebanyak

3.985.297. Sedangkan rata-rata kredit sektor tersebut

adalah sebesar Rp 9 juta/debitur. Dengan demikian

sebagian besar KUR pada sektor perdagangan

merupakan KUR mikro.

Sektor dengan penyaluran KUR terbesar kedua adalah

sektor pertanian, perburuan dan kehutanan. Namun,

selisih realisasi plafon KUR sektor perdagangan besar

dan eceran dengan sektor pertanian, perburuan dan

kehutanan sangat besar. Sehingga penyaluran KUR pada

sektor hulu yang merupakan prioritas KUR, masih dapat

dioptimalkan. Realisasi penyaluran KUR pada sektor

pertanian, perburuan dan kehutanan hingga 31 Oktober

2011 mencapai Rp 9,9 triliun yang disalurkan kepada

720.201 debitur.

Sumber: Komite Kebijakan KUR

Penyaluran KUR secara geografis masih terkonsentrasi

pada pulau Jawa. Realisasi penyaluran KUR pada lima

provinsi di Pulau Jawa mencapai Rp 30,5 triliun ( 51,8%

dari total plafon KUR) dengan jumlah debitur pada kelimaprovinsi tersebut sebanyak 3.316.188 (61% dari total

debitur). Dari 33 provinsi, Jawa Timur tetap merupakan

provinsi dengan plafon KUR terbesar senilai Rp 9,1 triliun

dengan jumlah debitur 946.240. Sedangkan jumlah

debitur terbanyak juga tetap berada di provinsi Jawa

Tengah yang mencapai 1.243.749 debitur.

Di sisi lain, realisasi plafon KUR pada provinsi-provinsi di

luar pula Jawa masih belum optimal. Provinsi dengan

penyaluran KUR terendah diantaranya Bangka Belitung

dan Maluku Utara masing-masing Rp 150 miliar dan Rp

257 miliar. Kedepan, partisipasi BPD dalam program KURdiharapkan dapat mendorong optimalisasi penyaluran

KUR secara lebih merata. (RA)

10

11

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

18/20

Perkembangan Ekonomi & Keuangan Daerah

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi

berbagai daerah selama Tw.III 2011 sejalan dengan

prakiraan tren pertumbuhan nasional yang tumbuh di atas

6%. Pencapaian ini terutama didukung oleh kinerjaekonomi Jawa dan Jakarta. Pertumbuhan sebesar 7%

diperkirakan terjadi di propinsi DKI Jakarta selama Tw.III

2011 dan Jawa diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,7%.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga diperkirakan

mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari triwulan

sebelumnya, yaitu 5,7%. Meningkatnya pertumbuhan KTI

ini disebabkan oleh kinerja Sulawesi-Maluku-Papua

(Sulampua) yang juga tetap tinggi. Satu satunya kawasan

yang mengalami perlambatan dibandingkan periode

sebelumnya adalah Sumatera yang tumbuh pada kisaran

5,8%, lebih lambat dari pertumbuhan triwulan II sebesar6,1%.

Tabel 3.Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di seluruh kawasan

pada triwulan ini secara umum ditopang oleh konsumsi

rumah tangga. Angka pertumbuhan yang tinggi di Jakarta

didorong oleh adanya peningkatan penghasilan konsumen

dan diikuti pembelian barang tahan lama (mobil dan alat

rumah tangga) yang meningkat. Demikian juga untukkawasan Jawa dengan tingkat konsumsi masyarakat yang

tinggi karena didukung oleh realisasi Tunjangan Hari

Raya (THR) dan gaji pegawai ke-13 bagi PNS, masa libur

dalam rangka liburan sekolah , tahun ajaran baru dan

bulan puasa. Dari sektor penawaran, membaiknya kinerja

sektor industri manufaktur dengan pasokan bahan baku

yang terjaga meningkatkan kinerja perekonomian di kedua

kawasan ini. Khusus untuk Jakarta, peningkatan signifikan

juga terjadi di sektor konstruksi. Maraknya pembangunan

gedung perkantoran dan infrastruktur dalam rangka SEA

Games XXVI yang dilangsungkan November 2011membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta selaku salah

satu tuan rumah penyelenggara terus mempercepat

penyelesaian pembangunan.

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL

TRIWULAN III-2011


Untuk KTI, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

terjadi, di sisi penggunaan didorong oleh konsumsi,

investasi dengan proyek berbagai pembangunan

infrastruktur jalan, bandara, properti, pembangkit listrik

dan perbaikan ekspor, serta di sisi sektoral didukung juga

oleh sektor perdagangan, PHR, pertanian, pengangkutan

dan komunikasi. Sedangkan untuk kawasan Sumatera,

perlambatan pertumbuhan kawasan ini terutama

dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor pertanian serta

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu,

produksi perkebunan akibat kemarau yang cukup panjang

menyebabkan ekspor mengalami perlambatan. Namun,

konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus

meningkat seiring dengan daya beli yang membaik.

Pertumbuhan perekonomian daerah selama Tw. III 2011

juga disertai dengan laju inflasi daerah yang rendah,

kecuali di kawasan Sumatera yang mencatat angka inflasilebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,12%.

Di kawasan ini, inflasi tertinggi berasal dari kelompok

bahan sandang dan bahan makanan yang dipicu oleh

naiknya harga komoditas emas, bahan pangan, dan harga

beras. Sedangkan untuk kawasan lain, yaitu Jakarta,

Jawa dan KTI, ketiganya mengalami perlambatan tingkat

inflasi masing masing sebesar 4,61%, 4% dan 4,64%.

Perlambatan ini disebabkan oleh terjadinya koreksi harga

pada beberapa komoditas pangan, seperti aneka bumbu,

daging dan ikan ikanan dan harga beras yang

berpotensi meningkat.

Salah satu tantangan pada perekonomian daerah di akhir

tahun 2011 ini ialah dampak melemahnya prospek

ekonomi global terhadap kinerja ekspor daerah. Namun

hingga akhir triwulan ketiga, kinerja ekspor di seluruh

kawasan masih cukup baik. Baik kawasan Sumatera dan

KTI yang terkonsentrasi pada komoditas Sumber Daya

Alam (SDA) maupun kawasan Jawa dan Jakarta yang

didominasi oleh barang manufaktur, sama sama memiliki

tujuang utama ekspor pasar Asia. Hal ini yang

diperkirakan menjadi faktor pendorong kinerja yang tetap

terjaga.

Pada akhirnya, prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di

triwulan IV-2011 diperkirakan akan tetap tinggi sehingga

dapat mengkonfirmasi pertumbuhan ekonomi nasional

yang tetap berada di atas 6%. Demikian juga dengan

tingkat inflasi di berbagai daerah yang diperkirakan akan

tetap terkendali hingga akhir tahun seiring dengan

ekspektasi inflasi masyarakat yang membaik dan

kenaikan harga komoditas di pasar global yang mereda.

(WP dan RN, disarikan dari Tinjauan Ekonomi Regional BI)

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

19/20

DAFTAR ISTILAH

Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang,komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat

Devisa adalah merupakan masuknya uang asing ke negara kita dapat digunakan untuk

membayaran pembelian atas impor dan jasa luar negeri

Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri

Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri

Industri Ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar

Neraca Pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi

perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar

negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus

pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara

Neraca perdagangan adalah Neraca pembayaran dapat dipecah ke dalam beberapa kategori

yaitu; transaksi berjalan (current account), neraca modal (capital account), dan cadangan devisa

negara (officialreserves account)

Neraca Modal merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-

perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang (seperti saham, obligasi

dan realestate) suatu negara, Yang meliputi : a. Arus modal masuk tercatat sebagai kredit karena

suatu Negara menjual aset berharga kepada pihak asing untuk memperoleh uang tunai.

8/3/2019 TEK_1111 V4-1

20/20

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi :

Redaksi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710

Telepon. 021-3521843, Fax. 021-3521836

Email : [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada website www.ekon.go.id

ISSN 2088-3153
mailto:[email protected]:[email protected]

TEK_1111 V4-1

Documents