TEK Mar 2012

8/2/2019 TEK Mar 2012

1/20

Perkembangan Kewirausahaan di Sumatera Barat

Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012

Opini Pakar: Kontribusi Swasta dalam Membangun Bangsa

Volume 2

Nomor 3 Maret 2012

ISSN 2088-3153

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGANMensinergikan Pembangunan Ekonomi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8/2/2019 TEK Mar 2012

2/20

VOLUME 2 NOMOR 3 - MARET 2012

REDAKSI

Pembina

Menteri Koordinator BidangPerekonomian

Pengarah

Sekretaris KementerianKoordinator BidangPerekonomian

Deputi Ekonomi Makro danKeuangan

Koordinator

Bobby H. Rafinus Djoko Waluyo

Kontributor Tetap

Edi Prio Pambudi M. Edy Yusuf Mamay Sukaesih Tri Kurnia Ayu Rista Amallia Windy Pradipta

Arin Puspa Nugrahani Ruth Nikijuluw Ahmad Fikri Aulia Alexcius Winang Komite Kebijakan KUR

Kontributor Edisi Ini

Tim Pemantauan danPengendalian Inflasi

Universitas Andalas Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Sumbar

Sofjan Wanandi UMKM di Sumatera Barat

Editorial 1

Rubrik Agenda Koordinasi

Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012 2

Rubrik Ekonomi Makro

Krisis Gerus Ekspor Indonesia 4

Perkembangan Inflasi 5

Rubrik Ekonomi Internasional

Krisis Global dan Prospek Sektor Ketenagakerjaan 2012-2016 6

Rubrik Keuangan

Pemantauan Perbankan: Efek Kredit Terhadap Rasio Kecukupan Modal 7

Analisis Perbankan Syariah 8

Rubrik APBN Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia dalam APBN 9

Rubrik Kebijakan dan Regulasi

Ekonomi

UU JPSK Siap Bergulir 10

Rubrik Utama

Perkembangan Kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat 11

Liputan Wawancara: Peran Kewirausahaan bagi Perekonomian

Sumatera Barat 12

Hasil Observasi Kewirausahaan di Padang 13

Rubrik Penyaluran KUR

Realisasi Penyaluran KUR Februari 2012 15

Opini Pakar

Kontribusi Swasta dalam Membangun Bangsa 16

DAFTAR ISI

TINJAUAN EKONOMI DAN KEUANGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman pimpinan daerah terhadapperkembangan indikator ekonomi makro dan APBN, sebagai salah satu Direktif Presiden pada retreat di Bogor, Agustus 2010

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat

didownload pada website

www.ekon.go.id

8/2/2019 TEK Mar 2012

3/20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 2012 1

Dalam kesempatan bertatap muka

dengan generasi muda, MenkoPerekonomian menekankan

pentingnya semakin banyak wirausaha

bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

baru-baru ini menyebut generasi

muda yang memilih menjadi

wirausaha sebagai pahlawan nasional.

Hal ini menunjukkan besarnya

harapan peningkatan peran

pengusaha untuk dapat memacupertumbuhan ekonomi.

Harapan tersebut bertolak dari

keinginan untuk meningkatkan daya

saing Indonesia. Prof. Michael Porter,

pakar manajemen terkemuka,

menyampaikan bahwa suatu negara

memiliki daya saing apabila

produktivitas usahanya meningkat,

baik yang berorientasi ekspor

maupun lokal. Hal ini dapat dicapaimelalui penguatan kapabilitas dunia

usaha dan kecanggihan industri lokal.

Keduanya menjadi penentu bagi

keberhasilan Indonesia beralih dari

klasifikasi negara yang bergantung

pada sumber daya alam (factor driven)

kepada negara yang bertumpu pada

industri yang efisiensi (efficiencydriven).

Dalam laporan Global Competitiveness

Report yang diterbitkan setiap tahun

oleh World Economic Forum terdapat

enam pilar untuk menilai efisiensi

suatu perekonomian. Berdasarkan

laporan tersebut terdapat dua pilar

dimana Indonesia relatif tertinggal

yaitu kesiapan teknologi dan efisiensi

pasar tenaga kerja. Di samping itu

masih terdapat dua pilar lain yang

harus dikerjakan pada level factor

driven yaitu kelembagaan dan

infrastruktur. Kelemahan

kelembagaan yang perlu diperbaiki

menurut survey Ease of Doing Business

antara lain ketentuan terkait dengan

pendirian perusahaan baru dan

kepastian kontrak. Kelambatan

memperbaiki empat pilar ini menjadipenyebab turunnya ranking Indonesia

pada tahun 2011 menjadi 46

dibanding 44 pada tahun 2010.

Selain kurangnya infrastruktur,

menurut laporan Global

Competitiveness Report faktor

penghambat utama dunia usaha yanglain adalah korupsi dan birokrasi

pemerintah yang tidak efisien. Pada

sisi lain berbagai program pembinaan

UKM dilancarkan Pemerintah seperti

kredit program dan pelatihan serta

fasilitas pajak. Hubungan pemerintah

dan dunia usaha semacam ini

merupakan bentuk ekonomi biaya

tinggi yang menghambat kenaikan

daya saing.

Pengusaha merupakan kelompok

masyarakat yang memiliki

kesempatan dan kemampuan

melakukan initial transition. yaitu

meningkatkan posisi Indonesia ke

tingkat innovation driven. Untuk itu

perlu komitmen bersama pengusaha

dan aparatur pemerintah untuk

menghilangkan lingkaran biaya

ekonomi tinggi di atas. Upayabersama ini mengingatkan pada pesan

Mohammad Hatta bahwa "Jatuh

bangunnya negara ini sangat

tergantung dari bangsa ini sendiri.

(BHR)

Indikator Ekonomi

EDITORIALEDITORIAL

8/2/2019 TEK Mar 2012

4/20

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan | Maret 20122

Harga minyak dunia kian fluktuatif.

Ketegangan di Timur Tengah akibat

sanksi nuklir Iran telah mendorong

kenaikan harga minyak di pasar

internasional hingga USD 123,81

(harga minyak Brent pada 1 Maret

2012). Tersiar kabar ledakan pipa

minyak di Saudi Arabia dan

terganggunya lalu lintas minyak di selat

Hormuz yang merupakan jalur distibusi

sekitar 17 juta barel minyak per hari

pada 2011 (seperenam minyak mentah

global)memicu lonjakan harga minyak

dunia.

Indonesia termasuk dalam negara net

importer minyak sejak 2004 karena

konsumsi BBM-nya sudah melebihi

kapasitas produksi. Akibatnya,

Indonesia harus mengimpor minyak

atau BBM untuk memenuhi kebutuhan

dalam Negeri. Sebagai gambaran

dengan tingkat produksi minyak sekitar

900 ribu barel per hari dan kebutuhan

minyak/BBM Indonesia mencapai 1,3

juta per hari, maka setiap hari

Indonesia harus mengimpor

minyak/BBM setidaknya 400 ribu barel.

Perkembangan harga minyak dunia

berpengaruh terhadap harga BBM

domestik. Harga minyak ICP Indonesia

pada Februari 2012 sebesar US$

122,17/barel. Sementara dalam APBN

2012, asumsi harga minyak ICP sebesarUS$ 90/barel. Berdasarkan hasil

perhitungan Kementerian Keuangan,

kenaikan harga minyak ICP sebesar

US$ 1/barel akan berdampak terhadap

fiskal (net fiscal impact) sebesar minus

0,90 pada tahun 2012.

Sebagai dampak dari kenaikan harga

minyak dunia, perbedaan harga

keekonomian (harga produksi

ditambah dengan pajak pertambahan

nilai dan pajak bahan kendaraan

bermotor) semakin jauh dari harga

BBM bersubsidi. Akibatnya beban

subsidi energi membengkak. Subsidi

BBM tahun 2012 diperkirakan akan

mencapai Rp 191,1 triliun bila harga

BBM tidak disesuaikan (tanpa kebijakan

pengendalian subsidi BBM). Sehingga

total defisit APBN dan APBD

diperkirakan mencapai lebih dari 3%

dari PDB (berpotensi melanggar UU

No.17/2003). Savingdari subsidi BBM

dapat digunakan untuk membiayai

infratruktur.

Pembengkakan defisit fiskal akan

meningkatkan resiko bagi

perekonomian nasional. Peningkatan

resiko fiskal dapat mengancam

kesinambungan fiskal yang menjadi

jangkar bagi kestabilan ekonomi

nasional. Kesinambungan fiskal dan

kesehatan APBN merupakan


Kebijakan Pengendalian Subsidi BBM 2012

Perkembangan Subsidi BBM 1Pengeluaran Premium dan Solar 2011

Per Rumah Tangga per Bulan2

8/2/2019 TEK Mar 2012

5/20



harga BBM menjadi Rp 6.000/liter pun,

harga BBM Indonesia masih tergolong

murah dibandingkan dengan negara

kawasan. Harga BBM yang murah dapat

memancing penyelundupan atau

penyalahgunaan.

Kebijakan pengendalian subsidi BBM

direncanakan mulai pada 1 April 2012

yakni dengan menaikkan harga jual

BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500/literatau dari Rp 4.500/liter menjadi Rp

6.000/liter.

Rencana kebijakan kenaikan harga

subsidi BBM tersebut berdampak

terhadap inflasi dan kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan Tim

Pengendalian Inflasi, kebijakan kenaikan

harga subsidi BBM sebesar Rp 1.500/

liter akan menyebabkan inflasi 2012

diatas target 4,5%1%. Dampak

berlangsung singkat maksimal 3 bulan

dan dalam waktu 12 bulan inflasi 2013

diperkirakan akan sudah kembali ke

dalam kisaran 4,5%1%. Dampak

kenaikan harga BBM terhadap inflasi

dapat diminimalkan apabila disertai

dengan langkah kebijakan guna

mempertahankan daya beli masyarakat,peningkatan pasokan bahan pangan

serta meningkatkan sarana dan

prasarana infrastruktur.

Kenaikan harga BBM dapat berdampak

pada kenaikan harga pangan dan

meningkatnya kebutuhan pengeluaran

penduduk miskin, sehingga daya beli

penduduk miskin menurun. Oleh

karena itu, diperlukan adanya program

kompensasi. Dampak sosial ekonomi

kenaikan harga BBM dapat dikurangi

dengan adanya program kompensasi.

Program kompensasi antara lain (1)

penambahan frekuensi jatah beras

untuk rakyat miskin dari 12 kali per

tahun menjadi 14 kali per tahun dengan

harga tebus tetap Rp 1.600 perkilogram; (2) pemberian Bantuan

Langsung Sementara Masyarakat

(BLSM) berupa dana tunai senilai Rp

150.000 per bulan kepada 18,5 juta

rumah tangga yang mencakup 30%

rumah tangga dengan tingkat sosial

ekonomi terendah di Indonesia; (3)

penambahan beasiswa untuk rumah

tangga miskin selama enam bulan; (4)

kompensasi untuk sektor transportasi

sebesar Rp 5 triliun, agar kenaikan tiket

angkutan kelas ekonomi tidak melonjak

sejalan dengan kenaikan harga Premium

dan Solar. (MS dan CM)

indikator utama yang dilihat para

investor dan pelaku pasar dalam

melakukan transaksi bisnis dan

ekonomi serta berinvestasi di

Indonesia. Meningkatnya risiko investasi

dan menurunnya confidence terhadap

prospek perekonomian nasional akan

menyebabkan terjadinya pelarian modal

secara tiba-tiba (suddent reversal)

obligasi negara, atau meningkatnya aksi

flight to quality.

Selain untuk menyelamatkan APBN

2012, harga BBM juga menjadi jangkar

untuk upaya redistribusi pendapatan.

Sebagian besar subsidi BBM dinikmati

oleh kelompok menengah ke atas.

Berdasarkan data Susenas Maret 201,

pengeluaran premium dan solar 2011

per rumah tangga per bulan terbesar

adalah penduduk menengah ke atas.

Kelompok rumah tangga dengan tingkat

pendapatan tertinggi mengkonsumsi

BBM lebih banyak. Data Susenas 2009

menunjukkan konsumsi BBM motor

rata-rata 18,7 liter per bulan sementara

pemilik mobil 113,1 liter per bulan.

Harga BBM menjadi kunci penting

untuk mendorong diversifikasi energidari BBM ke sumber energi lain (bagian

dari kebijakan energi). Tanpa

penyesuaian harga BBM, penggunaan

energi lain menjadi tidak menarik. Harga

BBM untuk premium dan solar di

Indonesia merupakan termurah

dibandingkan dengan negara kawasan

pada Maret 2012. Dengan kenaikan

8/2/2019 TEK Mar 2012

6/20


Memasuki tahun 2012, pertumbuhan

ekspor Indonesia sedikit meningkat,

setelah selama tiga bulan, sejak

September 2011, terus mengalami

penurunan pertumbuhan (lihat grafik

3). Meskipun sedikit meningkat,

pertumbuhan ekspor tersebut masih

lebih rendah dibandingkan dengan

pertumbuhan impor. Dengan demikian,

surplus neraca perdagangan Indonesia

cenderung mengecil sejak September

2011.

Dari hasil laporan BPS, nilai ekspor

Indonesia Januari 2012 mencapai USD

15,5 miliar atau tumbuh 6,1% (yoy).

Peningkatan ekspor terjadi baik pada

komoditas migas 13,7% (yoy) dan

nonmigas 4,4% (yoy). Ekspor nonmigas

Indonesia masih didominasi oleh

kelompok bahan bakar mineral (17,3%)

serta kelompok lemak dan minyak

hewan/nabati (17,1). Penolakan ekspor

CPO dari Pemerintah Amerika dengan

alasan proses produksi yang tidak

ramah lingkungan ternyata tidak

memberi pengaruh signifikan. Amerika

bukan negara tujuan ekspor utama

CPO Indonesia, melainkan ke India

dan Cina.

Untuk ekspor migas, terjadi

peningkatan pertumbuhan ekspor gas

dan minyak mentah masing-masing

sebesar 31,6% (yoy) dan 8,2% (yoy).

Sedangkan ekspor hasil minyak turunsignifikan sebesar 24,1% (yoy).

Tidak hanya ekspor, pertumbuhan

impor mengalami penurunan yang

cukup signifikan sejak September 2011

(lihat grafik 3). Pertumbuhan impor

tersebut sempat naik mencapai 24,3%

(yoy) di akhir tahun 2011, namun

kembali turun pada Januari 2012 dan

hanya tumbuh 16% (yoy). Pada Januari

2012, baik impor migas dan nonmigasmengalami kenaikan masing-masing

sebesar 0,6% (yoy) dan 20,8% (yoy).

Impor nonmigas Indonesia masih

didominasi oleh impor bahan baku

yang mencapai 71,9%. Ketergantungan

industri dalam negeri akan impor

tercatat masih cukup besar. Diikuti

impor barang modal dan konsumsi

yang masing-masing memberi

kontribusi sebesar 20,4% dan 7,7%.

Berdasarkan negara tujuan ekspor

nonmigas, Jepang kembali menjadinegara tujuan ekspor terbesar

Indonesia pada Januari 2012 setelah

selama semester akhir 2011 posisinya

digantikan oleh Cina. Porsi ekspor

Indonesia ke Jepang mencapai 12,8%,

sedangkan ekspor ke Cina mengalami

penurunan tercatat 10, 9% dari total

ekspor nonmigas. Upaya diversifikasi

pasar tujuan ekspor menghadapi krisis

global terlihat dari penurunan pangsa

ekspor ke sejumlah kawasan. Untuk

kawasan ASEAN dan Eropa,

dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, terjadi penurunan nilai

ekspor, masing-masing sebesar minus

9,3% dan minus 11% (yoy). Sedangkan

ekspor ke India terus meningkat

dengan pangsa pasar 9,16% dari total

ekspor nonmigas Indonesia atau

tumbuh 45,6% (yoy) pada Januari 2012.

Selain ke India, terjadi peningkatanekspor ke Australia dan Taiwan.

Dengan demikian, Neraca Perdagangan

Indonesia Januari 2012 mencapai

surplus USD 923,4 juta. Surplus

perdagangan ini terdiri dari surplus

nonmigas sebesar USD 938,3 juta yang

harus dikurangi defisit migas sebesar

USD 14,9 juta. (TKA)


Krisis Gerus Ekspor Indonesia

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia 3

8/2/2019 TEK Mar 2012

7/20



Tekanan inflasi IHK Februari 2012

lebih rendah dari bulan sebelumnya,

melanjutkan tren penurunan inflasi

pada awal tahun 2012. Inflasi IHK

Februari 2012 tercatat sebesar 0,05%

(mtm) atau 3,56% (yoy). Rendahnya

inflasi Februari terutama karena

berlanjutnya deflasi kelompokvolatile

food yang lebih besar dari pola

historisnya.

Pada Februari 2012, kelompokvolatile food mengalami deflasi

sebesar minus 0,94% (mtm), lebih

dalam dibandingkan periode yang sama

di tahun sebelumnya, minus 0,48% (

mtm). Deflasi yang cukup tajam pada

kelompok volatile food terutama

terjadi di wilayah Sumatera,

disebabkan oleh tingginya pasokan

komoditas hortikultura baik yang

bersumber dari domestik (memasukimasa panen) dan juga dari impor

yang terindikasi meningkat ditengarai

sebagai antisipasi pedagang menjelang

implementasi UU Hortikultura pada

pertengahan Maret mendatang.

Namun demikian hingga bulan laporan,

beras masih menjadi penyumbang

dominan inflasi volatile food. Sepanjang

Februari 2012 inflasi beras melambat

0,80% (mtm), terendah selama 3

bulan laporan, sejalan dengan di

mulainya panen di beberapa daerah

menjelang panen raya pada Maret-

April mendatang. Kondisi lain yangmendukung perlambatan inflasi beras

adalah diteruskannya Operasi pasar

(OP) BULOG sepanjang Februari

hingga mencapai 206,16 ribu ton,

dan impor beras yang telah mencapai

1,891 juta ton (Agustus 2011-

Februari 2012) atau sekitar 99,5% dari

nilai kontrak impor beras.

Realisasi inflasi inti menjadi 4,31%

(yoy) pada Februari 2012 dari

sebelumnya 4,29% (yoy) karena

peningkatan harga emas perhiasan dan

energi. Secara komponen, inflasi inti

Perkembangan Inflasi

Perkembangan Inflasi 4

traded kecuali emas dan inti non-

tradedmengalami perlambatan sejalan

dengan nilai tukar rupiah yang stabil,

ekspektasi inflasi yang masih terjaga,

respon sisi penawaran yang masih

memadai, dan didukung berlanjutnya

tren penurunan harga pangan global.

Inflasi kelompokadministered prices

menjadi 0,24% (mtm) atau 2,88% (yoy)

dari 0,43% (mtm) atau 2,96% di bulan

sebelumnya, terutama dampakkenaikan tarif cukai rokok per 1

Januari 2012. Komoditas yang

berkontribusi memberikan sumbangan

inflasi adalah rokok, bensin

(khususnya dari bensin non-subsidi)

dan bahan bakar rumah tangga.

Ke depan, tekanan inflasi pada triwulan

II dan akhir 2012 diperkirakan

meningkat dan berpotensi melampaui

sasaran sebesar 4,5%1%, terkait

rencana kebijakan kenaikan harga BBM

bersubsidi. Berdasarkan simulasi,

kebijakan kenaikan harga BBM

bersubsidi memberikan dampak inflasi.

Namun demikian dampak kenaikan

harga BBM dapat lebih rendah jika

pemerintah menyalurkan penghematan

subsidi BBM tersebut melalui

kebijakan yang dapat mempertahankan

atau meningkatkan daya beli

masyarakat, meningkatkan produksi

dan pasokan bahan pangan, serta

peningkatan sarana dan prasarana

infrastruktur.

(Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi)

8/2/2019 TEK Mar 2012

8/20


Prospek perlambatan aktivitas

ekonomi dunia serta krisis yang terjadi

di pasar tenaga kerja global dalam 3

tahun terakhir berpotensi mengancam

peningkatan angka pengangguran

global. International Labor

Organization (ILO) dalam laporan

Global Employment Trend 2012

menemukan bahwa krisis global telah

mengakibatkan kenaikan pengangguran

sejumlah 27 juta pekerja dari sejak

awal krisis. Kelompok usia mudaterkena dampak terbesar dari krisis.

Bersamaan dengan kondisi tersebut,

prospek pasar dalam penyerapan

tenaga kerja juga melemah.

Sepanjang krisis global, pemulihan

investasi di negara maju berjalan lambat

akibat permasalahan sektor keuangan

dan penurunan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, di negara berkembang,

pertumbuhan investasi sangat kuat,melebihi ekpansi produksi. Namun

demikian, kelompok ini juga

dihadapkan kondisi dimana investasi

tak selalu mampu menciptakan

lapangan kerja sebanyak dahulu.

Implikasinya peningkatan investasi di

negara berkembang tak dapat

diharapkan untuk menurunkan angka

pengangguran global. Dengan tren

tersebut, penciptaan lapangan kerja

ke depan belum dapat diprediksi,

sehingga menimbulkan ancaman

pengangguran.

Risiko pengangguran akibat krisis palingbesar menghantam kelompok usia

muda. Dengan tingkat pengangguran

usia 15-24 tahun selama krisis

mencapai 12,7%. Jumlah pengangguran

kelompok ini naik lebih dari 4 juta

sejak tahun 2007, menjadi 74,8 juta di

tahun 2011. Lebih jauh lagi, ILO

memprediksi 6,4 juta penduduk usia

muda telah menyerah mencari

pekerjaan dan keluar dari pasar tenagakerja. Hal ini sebagian disebabkan

ketidakmampuan sistem pendidikan

dan pelatihan untuk mengikuti

cepatnya fase transformasi struktural

yang terjadi dan perubahan

keahlian/skill yang diminta pasar tenaga

kerja.

Mencermati tantangan dan risiko di

masa depan, ILO memiliki 3 skenario

prospek ketenagakerjaan (lihat grafik

1). Dalam proyeksi baseline, tingkat

pengangguran tetap 6% pada 2012-

2016, jumlah pengangguran di 2012

akan bertambah 3 juta, dan naik

menjadi 206 juta di 2016. Skenario

kedua, jika tingkat pertumbuhan global

jatuh di bawah 2%, maka pengangguran

akan meningkat menjadi 204 juta pada

tahun 2012. Sementara itu, dengan

skenario yang lebih moderat, ILO

mengasumsikan adanya resolusi yang

cepat atas krisis utang euro, sehingga

pengangguran global tahun 2012 akan

mencapai 1 juta lebih rendah dariskenario baseline di 2012.

Untuk mempercepat pemulihan dalam

pertumbuhan ekonomi dan pasar

tenaga kerja global, ILO menyarankan

alternatif kebijakan untuk mendorong

penciptaan lapangan kerja, antara lain:

1) Koordinasi kebijakan global;

2) Pengaturan kembali sistem

keuangan;

3) Orientasi kebijakan yang efektif

dalam mendukung

pertumbuhan lapangan kerja

4) Meningkatkan belanja publik tanpa

menciptakan resiko sustainaibiltas

anggaran

5) Mendorong investasi swasta

(APN)

Rubrik Ekonomi Internasional

Krisis Global dan Propek Sektor Ketenagakerjaan 2012-2016

Tren dan Proyeksi Ketenagakerjaan Global 5

Jumlah pengangguran - scenario downside

Tingkat pengangguran - scenario baseline

Tingkat pengangguran - scenario upslole

Jumlah pengangguran - scenario baseline

Tingkat pengangguran - scenario downside

Tingkat penganggurandengan scenario mendorong

Investasi

8/2/2019 TEK Mar 2012

9/20

Rubrik Keuangan


Sebagai lanjutan pemantauan terhadap

sektor perbankan pada rubrik

perbankan kali ini dilakukan simulasi

CAR (Capital Adequacy Ratio) pada

beberapa bank swata nasional yakni

Bank Tabungan Negara, Bank Permata,

Bank Mutiara, Bank Niaga dan Bank

Danamon. Simulasi ini menggunakan

beberapa skenario dengan tingkat NPL

(Non-Performing Loan) yang semakin

bertambah. CAR menunjukkan

kemampuan bank memenuhi potensikerugian di masa yang akan datang,

dalam simulasi ini terkait dengan

bertambahnya kredit yang bermasalah

(NPL) dalam jumlah yang signifikan.

Berdasarkan laporan Bank Umum

kepada Bank Indonesia, untuk Bank

Tabungan Negara seperti terlihat dalam

tabel CAR aktual sebesar 16,99 %

dengan nilai NPL sebesar 3,48% pada

Bulan Januari 2012. Setelahdisimulasikan tanpa merubah

komponen modal, CAR semakin

menurun ke angka 13,22% pada NPL

20% atau terjadi penurunan sebesar

377 basis poin. Bank Permata dengan

CAR actual sebesar 15,33% dengan

NPL 2,22% pada bulan Januari 2012,

setelah disimulasikan pada tingkat NPL

20% CAR turun sampai pada level

12,97%, atau menurun sebesar 236

basis poin. Sementara untuk BankMutiara, CAR actual cenderung lebih

rendah dibandingkan dengan bank

lainnya, yakni sebesar 10,10% dan NPL

aktual sebesar 15,33%, setelah

disimulasikan dengan NPL 20% maka

CAR menurun ke level 8,78% atau

menurun sebesar 131 basis poin. Untuk

Bank Niaga dengan CAR aktual sebesar

16,02% dan tingkat NPL sebesar 2,79%

setelah disimulasikan CAR mengalami

penurunan ke tingkat 13,52% pada

NPL 20%, atau mengalami penurunan

sebesar 250 basis poin. Selanjutnya

Bank Danamon dengan tingkat CAR

paling tinggi diantara bank yang

disimulasikan yakni sebesar 19,31%

dengan NPL 2,78% pada bulan Januari

2012, setelah disimulasikan ke tingkat

NPL 20%, maka CAR menurun ke level

16,43% atau menurun sebesar 288

basis poin.

Dari data pada tabel 1apabila

dibandingkan antara NPL pada level

5% dan 20% penurunan CAR paling

signifikan terjadi pada Bank Tabungan

Negara, yakni sebesar 264 basis poin,

sedangkan Bank Mutiara memiliki

dampak penurunan CAR yang paling

kecil di antara bank yang disimulasikan

yakni menurun sebesar 179 basis poin.

Hal ini ditengarai karena pada Bank

dengan CAR yang tinggi cenderung

memiliki penurunan NPL yangsignifikan. Apabila dilakukan

perbandingan NPL pada level 7.5% dan

10%, pada Bank Tabungan Negara selisih

CAR sebesar 48 basis poin, sementara

pada Bank Mutiara hanya sebesar 16

basis poin.

Semakin besar tingkat NPL tentu akan

mereduksi selisih penurunan NPL.

Namun pada Bank Danamon dampak

peningkatan NPL lebih rendah

dibandingkan dengan Bank Tabungan

Negara yakni sebesar 36 basis poin.

Hal ini ditengarai karena struktur modal

Bank Danamon yakni Rp. 18,836 trilyun

lebih tinggi dibandingkan dengan modal

Bank Tabungan Negara yakni sebesar

Rp. 7,583 trilyun. Selisih ini tentunya

akan memberikan dampak yang

signifikan mengingat rasio kecukupan

modal cenderung elastis ketika jumlahmodal yang lebih kecil dibagi dengan

pertambahan resiko rata-rata

tertimbang pada tingkat yang sama.

Meskipn CAR Bank Mutiara memiliki

penurunan yang kecil namun dari segi

kuantitas setelah melalui simulasi

dibandingkan Bank Lainnya, Bank

Mutiara memiliki CAR yang paling

rendah yaitu 8,78%, apabila skenario

dilanjutkan Bank Mutiara cenderunglebih rentan menyentuh batas minimum

penyediaan modal dari Bank Indonesia

yakni sebesar 8%. Secara umum CAR

beberapa bank swasta diperkirakan

masih cukup tahan dalam

mengantisipasi tekanan peningkatan

risiko kredit.(AWS)

Pemantauan Perbankan : Efek Kredit Terhadap Rasio Kecukupan Modal

Tabel 1. Simulasi Pengaruh NPL terhadap CAR

NPL BTN Permata Mutiara Niaga Danamon

NPL Aktual

CAR Aktual

NPL 5%

NPL 7.5%

NPL 10%

NPL 12.5%

NPL 15%

NPL 17.5%

NPL 20%

3,48

16,99

15,86

15,35

14,87

14,42

14,00

13,60

13,22

2,12

15,33

14,66

14,35

14,05

13,76

13,49

13,22

12,97

5,51

10,10

10,14

9,56

9,40

9,24

9,08

8,93

8,78

2,79

16,02

15,31

14,98

14,67

14,36

14,07

13,79

13,52

2,78

19,31

18,50

18,12

17,75

17,40

17,07

16,74

16,43

Sumber : Bank Indonesia, diolah, Januari 2012

8/2/2019 TEK Mar 2012

10/20


Indikator perbankan syariah pada bulan

Desember 2011 mengalami

peningkatan dari bulan sebelumnya.

Pertumbuhan pembiayaan mengalami

peningkatan dan masih didominasi

oleh sektor lain-lain. Tingkat

pertumbuhan DPK secarayoy

mengalami sedikit penurunan tetapi

secara mtm merupakan yang tertinggi

selama tahun 2011. Rasio NPL juga

mengalami penurunan dan mencapai

level terendah pada tahun 2011.Kinerja positif perbankan syariah ini

tidak terlepas dari kekhawatiran

terhadap situasi ekonomi Eropa

sehingga membuat masyarakat beralih

dari bank konvensional yang sedang

mengalami tekanan.

Pertumbuhan pembiayaan meningkat

pada bulan Desember 2011 sebesar

50,56%. Meskipun turun dibandingkan

bulan Oktober yang mencapai 53,57%,pertumbuhan pembiayaan bulan

Desember 2011 masih lebih tinggi

dibandingkan pada awal tahun 2011

sebesar 47,91%. Komposisi

pembiayaan menurut sektor ekonomi

per Desember 2011 masih sama

dengan Desember 2010. Pembiayaan

sektor lain-lain masih merupakan yang

terbesar disusul pembiayaan jasa dunia

usaha dan perdagangan, restoran, dan

hotel. Secara rasio terhadap total,pembiayaan lain-lain mengalami

peningkatan dari 33,59% pada

Desember 2010 menjadi 42,05% pada

Desember 2011. Sedangkan

pembiayaan dunia usaha serta

perdagangan, hotel, dan restoran pada

Desember 2011 mengalami penurunan

masing-masing menjadi 24,97% dan

9,53% dari Desember 2010 masing-

masing sebesar 33,59% dan 29,68%.

Tingkat pertumbuhan pembiayaan

musyarakah masih jauh lebih tinggi

dari pertumbuhan pembiayaan

mudharabah.

Pertumbuhan DPK pada bulan

Desember 2011 sebesar 50,07% (yoy)

atau lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan awal tahun yang

mencapai 58,46% (yoy). Pertumbuhan

DPK tertinggi terjadi pada bulan Maret

yang mencapai 68,62%. Meskipun

mengalami penurunan, tingkat

pertumbuhan DPK tetap berada di

level tinggi dan bahkan mampu tumbuh

9,37% (mtm) yang merupakan

pertumbuhan tertinggi pada level mtm

2011. Pertumbuhan DPK ini turut

didorong oleh pertumbuhan deposito

mudharabah yang hingga bulan

Desember mencapai Rp 57 triliun

untuk Rupiah dan Rp 1,27 triliun untuk

valas. Ini berarti potensi kerugiansemakin rendah karena return

mudharabah selama ini cukup stabil

(Prabowo, 2009).

Rasio non performing loan (NPL) pada

bulan Desember 2011 mengalami

penurunan menjadi 2,52% atau

terendah pada tahun 2011. Jika

dibandingkan terhadap bulan

November, meskipun terjadi

penurunan kredit macet (lost) dan

diragukan (doubtful), kredit kurang

lancar (sub-standard) mengalami

peningkatan dari Rp 1.055 miliar

menjadi Rp 1.075 miliar.

Sesuai dengan penelitian-penelitian

sebelumnya yang menyatakan bahwa

keadaan ekonomi sangat

mempengaruhi persepsi masyarakat

terhadap perbankan syariah. Krisis

Eropa membuat perbankan dengan

sistem konvensional di Asia sejak

kuartal III tahun 2011 mengalami

tekanan. Pengetatan likuiditas

menyebabkan adanya perlambatan

pertumbuhan kredit di perbankankonvensional sehingga masyarakat

beralih menggunakan bank syariah.

(AFA)

Rubrik Keuangan

Analisis Perbankan Syariah

Grafik Rasio NPL, Pertumbuhan DPK, dan Pertumbuhan Kredit 6

8/2/2019 TEK Mar 2012

11/20

Rubrik APBN


Protes nuklir Iran ditengarai menjadi

penyebab lonjakan pada harga minyak

dunia. Memasuki tahun 2012, harga

minyak dunia mengalami tren

meningkat. WTI Crude Oilsempat

hampir menembus level USD

110/barel, sementara Brent Crude Oil

bergerak di sekitar level USD 125/barel.

Tren harga minyak di pasar dunia

tersebut menimbulkan kekhawatiran

para pelaku pasar atas lonjakan hargaminyak sebagaimana pernah terjadi

pada krisis global tahun 2008 dimana

Brent Crude Oilsempat menembus level

USD 147/barel.

Selain masalah geopolitik di kawasan

Timur Tengah, pelaku pasar juga

mengkhawatirkan keberlangsungan

suplai minyak dunia yang kian menipis.

Kekhawatiran para pelaku pasartersebut dicoba ditepis oleh Menteri

Perminyakan Saudi Arabia, Ali Naimi.

Naimi dalam Financial Times menjelaskan

bahwa suplai minyak dunia saat ini lebih

aman dibandingkan tahun 2008. Oleh

karenanya, menurut Naimi pergerakan

minyak dunia saat ini tidak normal dan

tidak dapat dibiarkan. Terkait dengan

hal tersebut, Naimi meyakini bahwa

Saudi Arabia memiliki kapasitas untuk

menambah suplai sebesar 2,5 juta

barel/hari yang dapat mengamankan

kondisi suplai minyak dunia.

Terlepas dari upaya pemerintah Saudi

Arabia dalam meyakini pelaku pasar.

Para analis menilai pergerakan harga

minyak dunia saat ini dapat berdampak

negatif bagi perekonomian global.

Banyak ekonom memperkirakan

kenaikan harga minyak dunia akan

menghambat proses penyelesaian

masalah krisis utang di Eropa dan AS.

Lembaga riset Oxford Economics

memprediksi risiko aksi militer

terhadap Iran akan berdampak pada

kenaikan harga minyak dunia hingga

level USD 200/barel, penurunan harga

saham global sebesar 20%, pelambatanpendapatan dan konsumsi di negara-

negara maju, serta lonjakan inflasi di

negara berkembang.

Di dalam negeri, gejala lonjakan harga

minyak dunia ini telah diantisipasi oleh

pemerintah pertama-tama melalui

perubahan asumsi dasar makro dalam

rancangan APBN-P 2012. Harga minyak

dunia yang sebelumnya dipatok sebesar90 US $/barel naik menjadi 105 US

$/barel. Selain itu, asumsi lifting minyak

juga mengalami revisi dari yang

sebelumnya sebesar 950 ribu barel/hari

turun menjadi 930 ribu barel/hari.

Kenaikan harga minyak dunia

berpotensi menekan ruang fiskal karena

sangat terkait dengan kebijakan subsidi.

Pemerintah juga berencana untuk

menaikkan harga Bahan Bakar Minyak

(BBM). Rencana kenaikan harga BBM

ini dilakukan melalui perhitungan yang

cermat dengan tidak melupakan

dampak kebijakan tersebut terhadap

masyarakat. Untuk itu, seiring dengan

kebijakan kenaikan harga BBM, dalam

rancangan APBN-P 2012, pemerintah

telah mengalokasikan dana kompensasi.

Program kompensasi yang

direncanakan akan efektif per April

2012 ini meliputi program pemberian

Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat (BLSM), subsidi transportasi

yang dilakukan beriringan dengan

penambahan skema transportasi, serta

penambahan subsidi beras raskin

selama 2 bulan. Selain anggaran

kompensasi, pemerintah juga

mengalokasikan biaya pembatasanBBM dan konversi ke Bahan Bakar Gas

(BBG). Alokasi ini dimaksudkan agar

subsidi BBM dimanfaatkan oleh

kelompok masyarakat yang tepat serta

sebagai dukungan mewujudkan

kebijakan energi nasional yang

berkelanjutan.

Turbulensi harga minyak dunia juga

turut mempengaruhi ketahanan fiskalnasional melalui perubahan alokasi

belanja pemerintah. Untuk itu, dalam

rangka menjaga kapasitas fiskal, pada

rancangan APBN-P 2012, pemerintah

melakukan upaya pengurangan belanja

pemerintah melalui pemotongan

belanja kementerian/lembaga yang

bersifat non modal (terutama belanja

barang) sebesar 27,5 T rupiah. Langkah-

langkah tersebut di atas diharapkan

dapat meminimalisir dampak lonjakan

harga minyak dunia pada perekonomian

nasional. (RA dan RN)

Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia dalam APBN

8/2/2019 TEK Mar 2012

12/20


Akhir Februari lalu, rapat koordinasi

terbatas yang membahas RUU JPSK

antara Pemerintah, Bank Indonesia

dan Lembaga Penjamin Simpanan telah

sepakat mengirimkan draft final RUU

kepada DPR melalui Sekretariat

Negara. Rakortas yang dihadiri oleh

Menteri Hukum dan HAM, Menteri

Keuangan, Komisaris dan Direksi LPS,

Gubernur Bank Indonesia dan

beberapa pejabat dari SekretariatNegara telah sepakat dengan poin-

poin penting karena RUU JPSK

memang dibutuhkan sebagai landasan

hukum untuk pengambilan kebijakan

penting dalam upaya penyelamatan

perekonomian nasional di situasi krisis.

Dengan pengalaman krisis 2008 lalu,

RUU JPSK menegaskan bahwa

pengambilan keputusan penyelamatanekonomi nasional di masa krisis adalah

sebuah kebijakan yang berisiko dan

membawa konsekuensi, sehingga

konsekuensi dari pengambilan

keputusan penyelamatan ekonomi

dianggap sebagai biaya penyelamatan

dan bukan sebagai kerugian negara.

Penegasan ini penting agar pengambil

keputusan dapat bersikap strategis

dan bebas dari tuntutan atas risikokebijakan karena dalam situasi krisis

membutuhkan pengambilan kebijakan

yang cepat dan tepat. RUU JPSK

berupaya mengalokasikan semua

sumber daya keuangan ketika harus

menyelamatkan sistem keuangan

domestik dari krisis melanda seperti

pembelian Surat Utang Negara oleh

Bank Indonesia meskipun tetap

mempertimbangkan dampak kebijakan

quasi-fiskal (pembiayaan fiskal melalui

kebijakan moneter).

Secara umum, RUU JPSK mengatur

dua kondisi, yaitu pencegahan dan

penanganan krisis dengan tujuan untuk

menciptakan dan memelihara sistem

keuangan nasional. Pengaturan dalam

RUU?ini meliputi upayapenanggulangan, yakni (1)

permasalahan Bank, (2) permasalahan

Perusahaan Asuransi, dan (3) gejolak

dan krisis Pasar SBN domestik dalam

kondisi sistem keuangan tidak normal,

yaitu melalui pencegahan dan

penanganan krisis. Penanggulangan

permasalahan bank dan/atau

perusahaan asuransi dalam rangka

pencegahan krisis dilakukan denganmekanisme: (a) pemberian Fasilitas

Pembiayaan Darurat (FPD) dan (b)

Penyertaan Modal Sementara (PMS)

untuk perbankan. Sedangkan bagi

perusahaan asuransi dilakukan melalui

mekanisme pemberian pinjaman dan

Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Apabila terjadi krisis pasar SBN

domestik yang ditetapkan oleh Forum

Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK),upaya penanganan krisis pasar SBN

domestik dilakukan dengan cara: (a)

pembelian kembali SBN dalam rangka

stabilisasi pasar SBN domestik dengan

menggunakan dana Sisa Anggaran

Lebih (SAL) oleh Pemerintah, (b)

pembelian SBN oleh Bank Indonesia,

dan/atau (c) upaya lainnya berdasarkan

Keputusan FSSK.

RUU JPSK juga memanfaatkan sumber

pembiayaan internasional yang

bertujuan untuk meredam efek tular

dari krisis eksternal. Skema

pemanfaatan akan diatur lebih lanjut

dengan peraturan teknis. Beberapa

skema penyelamatan krisis baik yang

terjadi secara sistemik dan tidak

sistemik telah diatur dalam RUUtersebut.

Lahirnya UU JPSK nantinya akan

melengkapi aturan yang menjaga

sistem perekonomian khususnya di

sektor keuangan. UU ini pun akan

saling melengkapi UU Otoritas Jasa

Keuangan dalam hal pengambilan

keputusan strategis di Forum Stabilitas

Sistem Keuangan (FSSK).

Kita berharap pembahasan RUU JPSK

dapat berjalan lancar karena aturan

ini sangat dibutuhkan seperti halnya

keberadaan Instalasi Gawat Darurat

(IGD) di dalam sebuah Rumah Sakit.

Sekalipun mengandung resiko dan

dalam situasi penuh kepanikan krisis,

para pengambil keputusan harus dapat

bekerja dengan tenang karena adanyapayung hukum yang melindungi. (EP2)

Rubrik Kebijakan dan Regulasi Ekonomi

UU JPSK Siap Bergulir

8/2/2019 TEK Mar 2012

13/20

Rubrik Utama


Pada tanggal 19 Maret 2012,

Kementerian Koordinator

Perekonomian menyelenggarakan

Forum Diagnosa Ekonomi (FDE)

dengan mengangkat tema

Kewirausahaan, di kampus Universitas

Andalas, Padang. Kewirausahaan

menjadi haluan dalam forum diskusi

ini karena perannya yang vital dalam

perekonomian termasuk dalam

membantu penyerapan tenaga kerja.

Sumatera Barat dipilih sebagai lokasidiskusi serta observasi karena dikenal

mencetak banyak saudagar handal di

tanah air.

Forum mencakup sesi pemaparan

narasumber dan sesi diskusi. Hadir

sebagai narasumber dalam acara ini

antara lain perwakilan pemerintah

(Bappeda Provinsi Sumatera Barat),

industri (KADIN Sumatera Barat), dan

akademisi (Ekonom UNAND).

Secara ringkas, forum diskusi

menyimpulkan tentang kebutuhan

untuk mendorong kewirausahaan

terutama melalui UMKM dan melalui

pembangunan kultur dan minat. Data

menunjukkan bahwa jumlah UMKM di

Sumbar kini telah 53 juta unit, dimana

50% bergerak di lapangan usaha dagang

dan eceran. Dari sisi skala usaha, hampir

90% UMKM berskala mikro. Besarnya

jumlah unit usaha telah menciptakan

peran penting UMKM bagi

perekonomian Sumatera Barat. Data

menunjukkan bahwa lebih dari 50%

UMKM memiliki peran terhadap PDRB.

Kontribusi lain adalah dalam halpenyerapan tenaga kerja, dimana lebih

dari 90% tenaga kerja terserap di

UMKM.

Tantangan dan kendala yang dihadapi

UMKM beragam. Bank Indonesia

menyoroti permodalan dan pemasaran

sebagai kendala utama bagi UMKM.

Menurut data Ekonom UNAND,

sepanjang tahun 2010, 48,1% kendala

UMKM adalah masalah modal, dan

20,6% adalah masalah pemasaran.

Mencermati urgensi dari kendala

permodalan, pemerintah mentargetkan

regulasi untuk pembentukan Lembaga

Penjamin Kredit Daerah (LPKD) guna

fasilitasi penjaminan kredit Koperasi

dan UMKM dapat disahkan tahun ini.

Selain itu, dalam rangka mendorong

pemasaran yang berkualitas, pemerintah

diharapkan dapat bekerja sama dengan

pelaku ekonomi lokal serta berperan

serta dalam menciptakan pasar bagi

produk UMKM. Salah satu cara yang

dapat ditempuh adalah melalui penataan

besaran alokasi belanja dalam APBD

yang pada tingkat tertentu harusdibelanjakan di daerah itu sendiri

sehingga dapat meningkatkan

permintaan terhadap produk UMKM

lokal.

Disamping mengatasi kendala di

lapangan, upaya mengembangkan kultur

kewirausahaan juga diperlukan.

Pemerintah, industri, dan institusi

pendidikan dapat mengambil peran

masing-masing untuk ini. Pemerintah

Sumbar memfokuskan upaya ini melaluiGerakan Pensejahteraan Petani.

KADIN berkontribusi menggalakkan

program magang bagi lulusan SMA.

Sementara itu, institusi pendidikan

dapat memasukkan kurikulum magang

dan mata kuliah kewirausahaan untuk

mendorong minat dan kultur

kewirausahaan.

Pada sesi diskusi, diperoleh kesimpulan

tentang perlunya upaya mendorongkewirausahaan yang lebih terfokus,

antara lain dengan: a) transfer teknologi

yang dapat mendekatkan UMKM pada

teknologi; b) science park yang dapat

mendekatkan pakar/ahli dengan

masyarakat; c) trading house sebagai

salah satu solusi atas kendala

pemasaran; d) intervensi pemerintah

melalui kebijakan yang lebih fokus dan

signifikan mendorong kewirausahaan

di Sumatera Barat. (APN dan RN)

Perkembangan Kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggarakan Forum Diagnosa Ekonomi di Universitas Andalas, Padang

8/2/2019 TEK Mar 2012

14/20


Paska gempa 30 September 2009,

perekonomian Sumatera Barat

(Sumbar) mampu tumbuh pesat. Bank

Indonesia melaporkan pada tahun

2011 pertumbuhan ekonomi Sumbar

sebesar 6,22% (yoy) meningkat dari

5,93% pada tahun 2010. Menurut

pemerintah Sumbar, pesatnyapemulihan ekonomi tidak terlepas dari

peran masyarakat yang secara turun

temurun mewarisi semangat

kewirausahaan nenek moyang. Untuk

mengetahui lebih jauh mengenai peran

kewirausahaan bagi perekonomian

daerah yang dikenal sebagai negeri

para saudagar ini, tim Tinjauan Ekonomi

dan Keuangan pada tanggal 16-19

Maret 2012 melakukan observasi yang

diantaranya dengan mewawancaraidinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Sumbar.

Geliat wirausaha dapat dilihat dari

peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil

Menengah Besar (UMKMB) yang

didominasi UMKM dari 32.946 pada

tahun 2005 menjadi 96.377 pada tahun

2011. Pertumbuhan kewirausahaan

Sumbar juga tampak lebih cepat daripertumbuhan masyarakat Sumbar itu

sendiri. Hal ini tercermin dari

peningkatan proporsi jumlah UMKMB

terhadap jumlah penduduk dari 0,91%

pada tahun 2005 menjadi 2,18% pada

tahun 2011. Lebih jauh lagi, pemda

Sumbar menguraikan bahwa jiwa

wirausaha masyarakat Sumbar telah

muncul sejak dini. Hal ini tercermin

dari pelaku-pelaku wirausaha yang

didominasi oleh generasi muda.

Secara geografis, semangat wirausaha

tidak terbatas atau terkonsentrasi

pada daerah tertentu seperti daerah

perkotaan. Tiga daerah dengan jumlah

UMKM tertiggi yaitu kota Padang

(18,21%) dari total UMKM Sumbar,

Kabupaten Agam (9,27%) dan

Kabupaten Padang Pariaman (8,42%).

Secara sektoral wirausaha di Sumbar

sebagian besar masih bergerak padasektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran 63%, Industri Pengolahan

12% serta Pengangkutan dan

Komunikasi (11%).

Dalam rangka mendukung besarnya

semangat wirausaha di Sumbar,

pemerintah pusat dan daerah terus

melakukan upaya-upaya yang

diantaranya mencakup program

pengembangan, fasilitas pemasaran danpembiayaan. Program pengembangan

UMKM di provinsi Sumbar terus

dikembangkan melalui gerakan terpadu

UMKM dengan instansi-instansi terkait;

penciptaan wirausaha baru melalui

diklat kewirausahaan pada UPT Balai

Diklat Koperasi, bimtek, temu usaha

dan sosialisasi kewirausahaan; petugas

pendamping/BDS/Klinik UKM/KKMB;

penyelenggaraan UKM Award; dan

pengembangan inkubator bisnis melalui

kerjasama dengan Lembaga InkubatorBisnis Universitas Andalas.

Sedangkan untuk membantu

pemasaran, upaya yang dilakukan

diantaranya pengembangan pasar

tradisional; pencetakan baliho-baliho

rendang padang dengan tema

Rendang Padang Makanan Paling

Lezat di Dunia; dan sentra-sentra

pemasaran industri seperti Craft

Centre yang baru saja diresmikan olehPemda Sumbar pada tanggal 16 Maret

2012

Untuk membantu mengatasi masalah

permodalan dalam pengembangan

usaha, program-program pemerintah

diantaranya terdiri atas program

penataan pedagang kaki lima (PKL)

melalui bantuan perkuatan modal

bekerjasama dengan Koperasi dari

tahun 2008-2011 terhadap 9.000 PKL

yang dananya berasal dari APBD

sekitar Rp 5,3 miliar. Sumber

pembiayaan permodalan UMKM

lainnya mencakup Program Kemitraan

Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan

KUR. Hingga Februari 2012, secara

kumulatif realisasi KUR oleh tujuh

Bank Penyalur KUR di Sumbar sebesar

Rp 1,91 triliun kepada 104.110 debitur.

Temuan observasi dan data di atas

menunjukkan bahwa warisan jiwa

kewirausahaan masih dapat dirasakan

manfaatnya bagi perekonomian

provinsi Sumatera Barat. Kedepannya,

dalam era persaingan global, peran

kewirausahaan bagi perekonomian

Sumbar masih dapat ditingkatkan

melalui inovasi usaha. Semoga

(RA dan MS)

Rubrik Utama

Liputan Wawancara :

Peran Kewirausahaan bagi

Perekonomian Sumatera Barat

Achmad Kharisma (Kiri), Kepala Dinas Koperasi

dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

8/2/2019 TEK Mar 2012

15/20


Hasil Observasi Kewirausahaan di Padang

Rubrik Utama

Observasi lapangan yang dilakukan di

Sumatera Barat bertujuan untuk

memperoleh gambaran secara

langsung mengenai kondisi mendasar

perkembangan kewirausahaan.

Gambaran dari faktor pendorong

dilakukan observasi kepada responden

secara acak di wilayah Padang dan

sekitarnya. Observasi menjaring

informasi mengenai indentitas

responden, profil usaha, sumber

kemampuan wirausaha, minat

pengembangan usaha, dan sumber

pembiayaan untuk pengembangan

usaha. Berdasarkan hasil observasi

tersebut, diperoleh gambaran bahwa

memang masih terdapat sejumlah

persoalan dasar dalam sektor

wirausaha di Sumatera Barat,

khususnya di Kota Padang.

Mayoritas responden berusia lebih

dari 40 tahun atau sekitar 57,1% dari

total responden. Generasi muda di

Padang yang berusia di bawah 20 tahun

menunjukkan harapan bagi dunia

wirausaha di Sumatera Barat karena

jumlahnya mencapai 35,7% atau

melebihi responden yang berusia 20-

40 tahun yang hanya sebesar 7,1%.

Sebanyak 85,7% responden memang

berprofesi sebagai wirausaha dan

sisanya merupakan pelajar atau

mahasiswa. Dari sisi gender, mayoritas

wirausaha merupakan perempuan

yaitu 64,3% dari total responden.

Untuk mengembangkan dunia

wirausaha, memang tidak diperlukan

tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini

dapat tercermin dari rata-rata tingkat

pendidikan responden berada pada

tingkat SMA atau sebesar 50%,

kemudian disusul sarjana sebesar

21,4%, tidak tamat SD sebesar 14,3%,

dan SMP sebesar 7,1%.

Kebanyakan responden memulai usaha

sudah sangat lama yaitu lebih dari 10

tahun atau sebesar 64,3% dari total

responden dengan mayoritas sektor

usaha di bidang industri sebesar 78,6%

dan rata-rata menggunakan modal

awal di atas Rp 5 juta.

Sebanyak 85,7% responden memiliki

keluarga yang berwirausaha dengan

64,3% keluarga memiliki usaha yang

sama, yaitu industri makanan atau

minuman, kerajinan, dan perdagangan.

Kebanyakan keluarga responden yangmemiliki usaha merupakan saudara

kandung (adik atau kakak) dan bukan

orang tua. Selain itu, 78,6% responden

juga memiliki saudara di luar Sumatera

Barat yaitu Jakarta, Medan, Riau, Pekan

Baru, dan lain-lain. Sebanyak 57,1%

responden mengaku mewarisi

kemampuan wirausaha dari keluarga

yang mendorong untuk berwirausaha.

Dengan kondisi ini banyak usaharesponden merupakan usaha turun-

temurun. Selain dorongan keluarga,

faktor lingkungan juga menjadi pemicu

minat berwirausaha.

Dukungan pemerintah belum

dirasakan oleh mayoritas

wirausahawan karena 42,9%

responden menyatakan bahwa

pemerintah tidak pernah memberiBeberapa UMKM di Padang (foto responden)

8/2/2019 TEK Mar 2012

16/20


dukungan. Dari 57,1% responden yang

pernah menerima bantuan pemerintah,

sebanyak 57,1% responden pernah

mendapatkan bantuan pemasaran,

28,6% mendapatkan fasilitas dan

penyuluhan, dan hanya 7,1%

mendapatkan kemudahan pendanaan.

Masyarakat Sumatera Barat memiliki

tingkat tabungan yang tinggi sehingga

dapat membiayai modal untuk

membangun usaha. Sebanyak 57,1%

responden menyatakan membangun

usaha dengan modal sendiri, dan

sebesar 42,8% responden membangun

usaha pinjaman pinjaman bank dan

lainnya (pinjaman BUMN dan pinjaman

lain). Kebanyakan responden atau

sebesar 57,1% memiliki kesulitan untuk

mengakses modal, padahal sebanyak

78,6% diantaranya memiliki rencana

untuk ekspansi usaha. Hal-hal yang

menjadi kendala untuk mengakses

modal anta lain perlunya agunan untuk

melkukan pinjaman, bunga yang tinggi,

kompetisi untuk mendapatkanpinjaman dengan bunga rendah,

persyaratan yang rumit, serta

keterbatasan informasi mengenai

sumber-sumber pendanaan. Mereka

memiliki harapan untuk meminjam

dari perusahaan BUMN karena bunga

yang rendah tetapi harus bersaing

karena dana yang tersedia terbatas.

Oleh karena itu, sebanyak 42,9%

wirausaha membutuhkan bantuan

modal, 14,3% membutuhkan bantuan

pemasaran dari pihak pemerintah.

(AFA dan Tim Redaksi TEK)

Rubrik Utama

Hasil Observasi Kewirausahaan di Sumatera Barat 7

8/2/2019 TEK Mar 2012

17/20


Realisasi Penyaluran KUR per Februari 2012

Selama Februari 2012, penyaluran KURtercatat sebesar Rp. 2,2 T. Selama

Januari-Februari 2012, penyaluran KUR

tercatat sebesar Rp. 3,9 T. Penyaluran

total KUR sejak November 2007

hingga Februari 2012 mencapai Rp.

67,3 T dengan jumlah debitur 5,9 juta

UMKM. Rata-rata dari tiap debitur

menerima kredit sebesar Rp. 11,3 juta

dan tingkat NPL sebesar 2,69%. Bank

BRI khususnya KUR Mikro masih

merupakan bank penyalur KURtertinggi.

Realisasi penyaluran KUR oleh BPD

pada bulan Februari 2012 mencapai

Rp 209,1 milliar (M) dengan debitur

sebanyak 2.503 UMKM. Tingkat NPL

rata-rata untuk BPD sebesar 3,61%.

Penyalur KUR tertinggi adalah Bank

Jabar Banten dan Bank Jatim.

Dilihat dari sektor yang menerima

KUR pada bulan Februari 2012, sektorperdagangan masih pada urutan

tertinggi mendapatkan KUR.Sementara sektor pertanian dan

perikanan sebesar 17%.

Berdasarkan sebaran regional, secara

komulatif penyaluran tertinggi KUR

pada provinsi Jawa Timur sebesar Rp.

10,4 T. Untuk provinsi Jawa Tengah

tercatat sebesar Rp 9,9 T. Sedangkan

realisasi untuk di luar Jawa masih

kurang optimal, hal tersebut

diperlihatkan pada provinsi yang

mendapatkan penyaluran terendah

yaitu pada provinsi Bangka Belitung

dan Maluku Utara.

Sejak diluncurkannya KUR TKI oleh

Presiden pada tanggal 14 Desember

2010, penyaluran KUR TKI masih

kurang optimal, terlihat penyaluran

masih terpusat di sekitar pulau Jawa,

yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa

Timur. Tercatat penyaluran KUR TKI

hingga Februari 2012 tercatat Rp. 3,5M dengan jumlah debitur sebanyak

317 TKI.Menurut provinsi, penyaluran KUR

TKI tertinggi hingga Februari 2012

adalah provinsi Jawa Timur yang

merupakan kantong TKI terbesar, yaitu

Rp 1,7 M atau sekitar 50% dari total

KUR TKI dengan jumlah debitur 123

TKI. Selanjutnya, provinsi DKI Jakarta

tercatat Rp. 1,5 M dengan jumlah

debitur 155 TKI dan provinsi Jawa

Tengah sebesar Rp. 240 juta dengan

jumlah debitur 39 TKI.

Hingga Februari 2012, realisasi

penyaluran TKI untuk pembiayaan

keberangkatan ke negara tujuan yang

dibiayai melalui KUR TKI mayoritas

adalah Brunai Darussalam sebesar Rp.

1,5 M dengan jumlah debitur sebanyak

156 TKI. Hongkong sebesar Rp 1,4 M

dengan debitur sebanyak 77 TKI dan

Malaysia sebesar Rp 535 juta dengan

jumlah debitur 83 TKI.

Realisasi penyaluran KUR TKI menurut

lapangan kerja, umumnya para debitur

bekerja di negara penempatan pada

sektor konstruksi yaitu sebanyak 212

TKI dengan kredit sebesar Rp 1,9 M.

Debitur yang bekerja pada sektor

rumah tangga sebanyak 74 TKI dengan

kredit sebesar Rp. 1,4 M. Pada sektor

manufaktur jumlah debitur sebanyak

26 TKI dengan kredit Rp 171 juta dankredit terendah pada sektor penjaga

rumah tangga sebesar Rp 43 juta

dengan jumlah debitur 5 TKI.

Tahun 2012, Komite Kebijakan KUR

akan terus mendorong kerjasama Bank

Penyalur daerah untuk peningkatan

penyaluran KUR TKI dan sektor

produktif.

(WP dan MS)

Penyaluran KUR Menurut Sektor Ekonomi (November 2007-Februari 2012) 8

Sumber: Komite Kebijakan KUR,

Kemenko Perekonomian

Rubrik Penyaluran KUR

8/2/2019 TEK Mar 2012

18/20


yang melimpah. Kedua, besarnya jumlahpenduduk khususnya penduduk kelas

menengah menjadikan Indonesia

sebagai pasar yang menjanjikan.

Kedepannya, minat wirausaha dalam

negeri diyakini juga didorong oleh

meningkatnya arus investasi asing

setelah Indonesia kembali meraih

investment grade.

Di saat yang sama, hambatan

pertumbuhan minat usaha terkaitdengan permasalahan investasi yang

ada. Dari sisi pengusaha, permasalahan

investasi yang menghambat

perekonomian jika diurutkan

berdasarkan signifikansinya adalah:

kepastian hukum, infrastruktur, tenaga

kerja, dan birokrasi. Maraknya kasus

hukum berdampak negatif pada minat

berwirausaha di Indonesia. Sedangkan

rencana pembangunan infrastruktur

yang salah satunya terangkum dalamMP3EI belum dirasakan realisasinya.

Pada saat yang sama, pihak pengusaha

merasakan kendala terkait dengan

ketenagakerjaan mulai dari tingkat

keterampilan tenaga kerja yang dinilai

masih rendah sampai hambatan hukum

ketenagakerjaan. Bagi pengusaha, butir-

butir UU No. 13/2003 yang terkait

dengan besarnya pesangon dan sulitnya

proses pemutusan kerja menjadihambatan bagi pertumbuhan industri

padat karya di Indonesia. Sedangkan

penentuan tingkat upah minimum

melalui mekansime tripartit di

Indonesia dinilai tidak efektif. Oleh

karena itu, pihak pengusaha mengusung

pentingnya penguatan mekanisme

bipartit dalam penetapan upah.

Birokrasi khususnya dalam hal perijinan

usaha dinilai masih menjadi hambatan

wirausaha di Indonesia. Banyaknyaperaturan yang tumpang tindih dan

waktu pengurusan perijinan yang

terlalu lama menimbulkan biaya

ekonomi yang tinggi. Sebagai solusi,

reformasi birokrasi perlu terus

digiatkan baik pada level nasional

maupun daerah.

Sejauh ini, pihak pengusaha menilai

dukungan perbankan dalam

permodalan dunia usaha sudah cukupbaik. Akan tetapi, perbankan yang

mengelola dana masyarakat diharapkan

lebih berpihak pada rakyat. Produk-

produk perbankan bagi rakyat

berpendapatan rendah dinilai masih

minim. Untuk mengatasinya,

dibutuhkan intervensi pemerintah

untuk menggalakkan keuangan inklusif.

Namun, program pemerintah seperti

KUR dinilai masih belum sepenuhnya

berpihak kepada rakyat karenatingginya tingkat bunga yang dikenakan.

Dengan demikian, dibutuhkan peran

pemerintah dalam menyediakan kredit

dengan bunga terjangkau tanpa

meningkatkan risiko perbankan.

Terakhir, pihak pengusaha masih

merasa kecewa dengan sistem

pendidikan yang kurang dalam

memenuhi kebutuhan industri dan

menumbuhkan minat usaha diIndonesia. Selama ini, kerjasama antara

institusi pendidikan dengan dunia usaha

dalam pengembangan keterampilan

kerja dan wirausaha dinilai masih

kurang. Oleh karenanya koordinasi

berbagai pihak termasuk swasta dan

pemerintah melalui institusi pendidikan

untuk meningkatkan keterampilan

kerja dan minat wirausaha perlu terus

ditingkatkan. (RA dan RN)

Rubrik Pakar

Kontribusi Swasta dalamMembangun Bangsa

Data makro ekonomi Indonesia

menunjukkan kinerja yang baik. Sebagai

contoh, tingkat pengangguran menurunseiring dengan meningkatnya investasi.

Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri

pentingnya peran swasta dalam

pembangunan ekonomi. Sofjan

Wanandi, Ketua Umum APINDO

dalam wawancara dengan tim redaksi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan

meyakinkan peran swasta sebagai

lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Diperlukan sinergi antara UMKM danUB (Usaha Besar) dalam optimalisasi

peran wirausaha dalam pembangunan

ekonomi.

Dari sudut pandang pengusaha,

pertumbuhan wirausaha di Indonesia

terutama dipengaruhi dua hal. Pertama,

tren meningkatnya harga komoditas

di pasar internasional diyakini dapat

menguntungkan investor di Indonesia

yang memiliki basis sumber daya alam

Sofjan WanandiKetua Umum APINDO

8/2/2019 TEK Mar 2012

19/20

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi

kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku

dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh,

dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untukpekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan

pekerja/buruh dan keluarganya

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga k erja pada waktusebelum, selama, dan sesudah masa kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di

wilayah Indonesia

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,

serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada

tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan

atau pekerjaan

DAFTAR ISTILAHDAFTAR ISTILAH

8/2/2019 TEK Mar 2012

20/20

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

Redaksi Tinjauan Ekonomi dan Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710

Telepon. 021-3521843, Fax. 021-3521836Email : [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada website www.ekon.go.id

TEK Mar 2012

Documents