TEK Edisi April

Daging Sapi20,25%

Beras3,17%

Cabe Merah26,53%

Bawang187,84%

| Ancaman Krisis Pangan Indonesia

| Kebijakan Stabilisasi Pangan Untuk Menekan Laju Inflasi

| Diversifikasi Sebagai Langkah Pencapaian Ketahanan Pangan

| Endogenous Poverty Line| Perkembangan Ekonomi Domestik

Infl

asi V

ola

tile

Fo

od

14,2

0%(y

oy)

Pembina : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pengarah : Sekretaris Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Koordinator : Bobby

Hamzar Rafinus Editor : Edi Prio Pambudi, M Edy Yusuf Analis : Windy Pradipta, Masyitha Mutiara

Ramadhan, Fitria Faradila, Insani Sukandar, Alexcius Winang, Dara Ayu Prastiwi, Oktya Setya

Pratidina, Riski Raisa Putra, Al isa Fatimah Distribusi : Chandra Mercury Kontributor : Ratih

Purbasari Kania, Adji Dharma, Ahmad Rifa' i Sapta, Erns Saptenno, Niken Wulandari , Very Yanto,

Predi Mul iansyah, Bustanul Arifin, Tim Pemantauan dan Pengendal ian Inflasi , Komite Kebijakan

KUR, Tim Koordinasi Kebijakan Stabil isasi Harga Pangan Pokok.

UPAYA MEMBANGUN KETAHANANPANGAN NASIONAL 9

Ancaman Krisis Pangan Indonesia|

Pelajaran Berharga Krisis Pangan 2007-2008|

Distorsi Struktur Pangan Komoditas|

Diversifikasi Pangan|

Mencari Alternatif Solusi dari Kebuntuan

Kemandirian Pangan: Pembenahan Infrastruktur

Pertanian Secara Komprehensif|

Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia|

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman pimpinan daerah terhadap perkembanganindikator ekonomi makro dan APBN, sebagai salah satu Direktif Presiden pada retreat di Bogor, Agustus 2010

KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI 2

Upaya Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga Produk

Hortikultura dan Daging Sapi

EKONOMI INTERNASIONAL 4

Perkembangan Ekonomi Siprus

EKONOMI DOMESTIK 5Perkembangan Ekonomi Domestik Indonesia

EKONOMI DAERAH 7Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) & UKM 30

Penyaluran KUR Maret 2013

OPINI PAKAR 21

Membangun Ketahanan Pangan Indonesia -

Prof. Bustanul Arifin, M.S., Ph.D |

KEUANGAN 23

Bank BUMN Bagikan Deviden Rp 12,72 Triliun

BUMN 24

Sinergitas BUMN dalam Mencapai Swasembada

Daging 2014

FISKAL & REGULASI EKONOMI 25

Pengelolaan Penerimaan Denda Lalu Lintas

MP3EI 27

Progres 43 Regulasi dalam Debottlenecking

Proyek MP3EI Indonesia

KETENAGAKERJAAN 28Publikasi ILO: Tren Ketenagakerjaan dan

Sosialisasi di Indonesia 2012 "Upaya Untuk

Menciptakan Ekonomi yang Adil dan

Berkelanjutan

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi - Republik Indonesia

KAJIAN PEMBANGUNAN 31

Endogenous Poverty LineLAPORAN KEGIATAN 32

Myanmar Menyambut Positif Investasi BUMN

Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia

imelprayoga.blogspot.com

kampus-sipil .blogspot.com

ariesulaeman.wordpress.com

Editorial

Perkembangan ekonomi global tahun 2013

diperkirakan sedikit membaik dibanding tahun 2012

dengan resiko menurun yang perlu mendapat

perhatian, demikian menurut World Economic Outlook

(WEO) April 2013 dari IMF. Pertumbuhan ekonomi

global 2013 diproyeksikan mencapai 3,3%, sedikit di

atas 3,2% tahun 2012. Volume perdagangan dunia dan

harga komoditas nonmigas diharapkan meningkat.

Real itas hingga tahun 2012 menunjukan potensi

percepatan pertumbuhan ekonomi ada pada negara

berkembang, sementara Amerika Serikat tumbuh

lambat, dan Eropa masih belum menentu. Dengan

kondisi tersebut maka resiko ekonomi tahun 2013

diperkirakan akan berasal dari perkembangan kawasan

Eropa. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

diperkirakan melanda negara-negara kuat (core

countries) kawasan tersebut, seperti Jerman dan

Perancis. Hal ini akan berdampak pada upaya beberapa

negara lain (periphery countries) seperti Yunani,

Spanyol , dan Portugal dalam memulihkan

perekonomiannya.

Resiko yang berasal dari kelompok negara berkembang

relatif terjaga. Sementara ini negara berkembang

dinilai berhasil mengelola dampak arus modal global

yang masuk seperti terjadinya pemanasan mesin

ekonomi (overheating) . Pertumbuhan ekonomi negara

berkembang relatif mencerminkan potensinya. Namun

demikian negara-negara berkembang, termasuk

Indonesia, perlu terus mewaspadai kecenderungan

arus modal global yang semakin membesar dan nilai

tukar matauang utama dunia yang fluktuatif. Kebijakan

makroprudensial atau pengelolaan arus modal masuk

disarankan agar tidak terjadi ketidakseimbangan

internal .

Perkembangan ekonomi Indonesia hingga triwulan I-

2013 nampaknya mengkonfirmasi perlunya perhatian

yang penuh pada menjaga keseimbangan internal .

Memasuki bulan April 2013 ini laju inflasi telah

mencapai 5,9% (yoy), defisit transaksi berjalan

cenderung naik, dan real isasi defisit APBN 2013

diperkirakan bertambah. Dalam WEO April 2013,

perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 6,3%

dengan defisit transaksi berjalan sebesar -3,3% PDB

selama tahun 2013. Perkiraan defisit transaksi berjalan

yang naik dibanding -2,7% PDB tahun 2012

mengindikasikan beratnya tantangan meningkatkan

ekspor dan mengendal ikan impor dalam tahun ini.

Tantangan tersebut antara lain akan kita hadapi dalam

waktu dekat dengan melakukan langkah penyesuaian

harga subsidi BBM agar impor BBM berkurang dan

defisit APBN terkendal i . Kerjasama antar-lembaga

serta dukungan masyarakat diperlukan agar kebijakan

ini berhasil . Untuk itu kiranya tepat salah satu pesan

dari WEO tersebut bahwa dalam tahun 2013 ini

‘policymakers cannot afford to relax their efforts’. Mari

bekerjasama.

Bobby Hamzar Rafinus

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan April 2013 1

Indikator Ekonomi

Usai memimpin Rakortas Tingkat

Menteri tentang Kebijakan

Stabil isasi Pangan khususnya

Hortikultura dan Daging Sapi

tanggal 17 April 2013 yang lalu ,

Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian didampingi oleh

Menteri Pertanian, Menteri

Perdagangan, Menteri

Perindustrian, Wakil Menteri

Keuangan, dan Wakil Menteri PU,

menggelar konferensi pers di

Kantor Menko Bidang

Perekonomian.

Dalam keterangannya tersebut

disampaikan bahwa menurut

laporan dari Badan Pusat Stastistik

(BPS April minggu ketiga 2013)

mayoritas harga-harga yang telah

mulai menurun, yaitu: bawang

putih, cabe merah, telur ayam ras,

cabe rawit, beras termurah, daging

ayam ras, beras umum, migor,

kedelai . Sedang beberapa

komoditas yang mengalami sedikit

kenaikan, yaitu: bawang merah,

gula pasir, dan daging sapi. Untuk

itu, perlu dilakukan upaya

stabil isasi harga yang ditempuh

melalui beberapa kebijakan, antara

lain:

a). Khusus komoditas hortikultura

yang belum dapat diproduksi dari

dalam negeri (bawang putih),

disarankan dibuka importasinya

dengan tetap dilakukan

pengendal ian.

b). Kementerian Perdagangan dan

Kementerian Pertanian diminta

untuk mengevaluasi cakupan

barang produk hortikultura yang

diatur importasinya pada

Pemendag No. 60 tahun 2012 dan

Permentan No. 60 tahun 2012.

Diharapkan Revisi Permendag dan

Permentan tersebut dapat selesai

tanggal 21 April 2013.

c). Penyederhanaan mekanisme izin

impor dengan menggunakan

sistem elektronik melalui

INATRADE, yang selanjutnya

diteruskan secara onl ine ke portal

(Indonesia National Single

Window), diharapkan dapat

mempercepat proses perizinan dan

dapat menjamin kepastian bagi

dunia usaha.

d). Sedangkan untuk daging sapi

dan sapi bakalan yang real isasi

kuota impor triwulan satu 2013

baru sekitar 20% dan daging sapi

18,75%, Kementerian Perdagangan

dan Kementerian Pertanian diminta

untuk memberi peringatan kepada

importir agar segera mempercepat

real isasi importasinya. Bagi importir

yang telah mendapatkan kuota

impor tetapi secara disengaja

memperlambat pelaksanaan

importasinya akan diberi sanksi

tegas.

e). Terhadap harga daging sapi

yang masih bertengger tinggi,

maka perlu dilakukan stabil isasi

harga dengan menambah pasokan

dari luar. Kebijakan pemberian

keterbukaan impor daging sapi

dengan jenis tertentu (prime cut)

untuk segmen pasar tertentu

(HOREKA), yang belum dapat

diproduksi dari dalam negeri

dilakukan dengan tetap

menggunakan instrumen

pengendal ian. Untuk itu,

diharapkan Ditjen Bea Cukai dan

Badan Karantina dapat

melaksanakan tugasnya berdasar

prinsip Best Agricultural Practices.

(baik untuk daging sapi maupun

untuk hortikultura).

f) . Adanya keterbukaan impor dari

jenis daging tertentu tersebut tetap

mempertimbangkan strategi

swasembada daging sapi dan

kerbau.

Merespon keputusan Rakortas

Pangan tentang hortikultura dan

daging sapi diatas, Kementerian

Perdagangan dan Kementerian

Koordinasi Kebijakan Ekonomi

Upaya Pemerintah Untuk Stabilisasi HargaProduk Hortikultura dan Daging Sapi

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan April 20132

"Kementerian

Perdagangan dan

Kementerian

Pertanian telah

melakukan

beberapa kali rapat

dalam rangka

penyederhanaan

mekanisme

importasi: produk

hortikultura, daging

sapi dan sapi

bakalan"

3Tinjauan Ekonomi dan Keuangan April 2013

gratistutorialbook.blogspot.com

Pertanian telah melakukan

beberapa kal i rapat dalam rangka

penyederhanaan mekanisme

importasi: produk hortikultura,

daging sapi dan sapi bakalan.

Sebagai hasil produk kebijakan

terbaru yang mengatur

tentang ketentuan impor

komoditas tersebut, yaitu :

1). Telah diterbitkan

Permentan No.

47/Permentan/OT.140/4/201

3 tentang Rekomendasi

Impor Produk Hortikultura

dan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 16/M-

DAG/PER/4/2013 tanggal 22

April 2013 tentang Ketentuan

Impor Produk Hortikultura.

2). Dengan adanya Permendag

No.16/2013 tersebut, maka

Permendag No. 30/M-

DAG/PER/9/2012 sebagaimana

diubah beberapa kal i terakhir

dengan Permendag No. 60/M-

DAG/PER/9/2012 tentang

Ketentuan Impor Produk

Hortikultura dinyatakan tidak

berlaku lagi.

3). Pada Permendag No. 16/2013

terdapat 18 produk hortikultura

yang dikeluarkan dari l ist/daftar

impor Permendag sebelumnya

(Permendag No. 60/2012) yaitu: (i)

kategori hortikultura segar yang

mel iputi : bunga anggrek, bunga

krisan, bunga hel iconia, bawang

putih, kubis, bunga kol , brokol i

bongkolan, kubis, (i i ) kategori

hortikultura olahan mel iputi :

sayuran dikeringkan, bawang putih

bubuk, lada, cabe, cabe bubuk, jus

orange, jus grapefruit, jus anggur,

dan jus blackcurrant.

4). Berdasar Permendag

No.16/2013 importasi hortikultura

tidak lagi menggunakan kuota

melainkan melalui sistem onl ine,

sehingga proses perizinan lebih

sederhana, pelaksanaan

administrasi impor lebih tertib, dan

kepastian berusaha menjadi lebih

terjamin.

5). Pengaturan kebijakan tentang

ketentuan impor daging sapi dan

sapi bakalan juga dilakukan

penyederhanaan melalui satu pintu

(INSW). Disamping itu, untuk

menjaga kecukupan dan

ketersediaan stok daging sapi

dalam negeri, pemerintah juga

mulai memberlakukan

timing/jangka waktu

masuknya real isasi

importasi daging sapi dan

sapi bakalan, serta akan

memberikan sanksi kepada

para importir yang telah

diberi alokasi impor tetapi

tidak segera mereal isasikan

importasinya.

Referensi:

Kementerian Perdagangan,Kementerian Pertanian

nrmnews.com

Niken Wulandari

4

sSiprus merupakan negara yang

terkenal dengan sebutan tax heaven

country. Siprus menetapkan pajak

yang rendah dan tingkat bunga

yang tinggi. Rezim pajak yang

rendah di Siprus sejak akhir tahun

1990an hingga 2000an mendorong

masuknya investasi portofol io ke

Siprus dan pada akhirnya

mengakibatkan bubble dalam

sistem perbankan dan ekonomi

Siprus.

Menurut European Central Bank

(ECB), aset sektor perbankan Siprus

membengkak menjadi 126,4 mil iar

Euro pada akhir Januari 2013,

meningkat dari tahun 2007 sebesar

78 mil iar Euro. Besarnya aset

perbankan setara dengan tujuh kal i

GDP Siprus yang hanya 18 mil iar

Euro. Banyaknya dana yang dimil iki

Siprus, membuat bank-bank yang

berada di Siprus berupaya untuk

meningkatkan laba dengan

menanamkan investasi berisiko di

Yunani. Namun, ternyata krisis

utang yang melanda Yunani

membuat Siprus merugi akibat

devaluasi ni lai obl igasi Yunani.

Pada bulan November 2012, Siprus

telah menyampaikan permintaan

bailout kepada Troika untuk

menyehatkan perbankan Siprus

yang terkena dampak langsung

krisis di Yunani. Pengajuan tersebut

menjadikan Siprus negara UE ke-5

yang meminta bailout dari Troika

selain Yunani, Irlandia, Portugal dan

Spanyol . Troika adalah institusi yang

dibentuk sebagai respon krisis yang

terjadi di Eropa yang terdiri dari Uni

Eropa (UE), IMF dan ECB.

Bersamaan dengan itu, UE juga

memberikan prasyarat kepada

Siprus untuk dapat menggalang

dana secara internal sebesar 5,8

mil iar Euro melalui one-time levy.

Skema UE adalah dikenakannya

pajak dimuka 9,9% bagi setiap

deposito diatas 100 ribu Euro,

6,75% untuk deposito 20 ribu - 100

ribu Euro, namun membebaskan

deposito dibawah 20 ribu Euro.

Menanggapi prasyarat yang

diberikan UE, Parlemen Siprus

menolak dan meminta Pemerintah

Siprus untuk menegosiasikan lagi

dengan UE.

Guna mendapatkan dana segar

sebesar 5,8 mil iar Euro, Michael

Sarris (Menkeu Siprus) melakukan

kunjungan ke Rusia pada tanggal

17 Maret 2013. Sarris juga meminta

Rusia untuk menurunkan pinjaman

bunga dari 4.5% menjadi 2.5% serta

memperpanjang jatuh tempo

pinjaman sebesar 2.5 mil iar Euro,

yang sedianya jatuh tempo pada

tahun 2016 menjadi tahun 2021.

Diperkirakan saat ini sebanyak 31-

40 mil iar Euro dana asal Rusia

ditanam diperbankan dan dalam

bentuk investasi di Siprus.

Pada tanggal 25 Maret 2013 Troika

menyepakati pemberian paket

bailout terbaru untuk Siprus sebesar

10 mil iar Euro (setara dengan 57%

dari GDP Siprus). Paket ini

mengakibatkan penutupan Cyprus

Popular Bank atau Laiki Bank (bank

terbesar kedua Siprus) serta tidak

akan dilakukannya penarikan

retribusi (levy) terhadap nasabah

bank yang memil iki deposito

bernilai setara dibawah 100 ribu

Euro.

Para nasabah Cyprus Popular Bank

yang memil iki deposito bernilai

setara di bawah 100 ribu Euro

tersebut, depositonya akan

dial ihkan ke Bank ofCyprus (bank

terbesar Siprus). Namun deposito

tersebut untuk sementara

dibekukan dan kemungkinan besar

akan tetap dikenakan penarikan

retribusi, yang persentasenya masih

dalam tahap pembahasan.

Para anal is memperkirakan

besarnya dapat mencapai sekitar

30% dan menghasilkan dana

sebesar 4,2 mil iar Euro.

Menurut Pengawas Keuangan UE,

krisis ini memang akan

menyebabkan kerugian pada sektor

keuangan di Siprus, namun risiko

penularan langsung terhadap

internasional nampaknya terbatas.

Berdasarkan ril is data Bloomberg,

bailout Siprus mengancam

perlambatan pertumbuhan ekonomi

Eropa Timur melalui hubungan

perdagangan dan perbankan. Hal

ini dikarenakan ketidakpastian krisis

utang di Eropa dapat meningkatkan

biaya perbankan sehingga

berpotensi memicu capital fl ight.

Selain itu, Eropa Timur

mengandalkan capital flows dan

kemudahan akses untuk kredit dan

pasar ekspor untuk memenuhi

pertumbuhan bahan bakar yang

lebih dari 5 persen per tahun sejak

sebelum tahun 2008.

Pada tanggal 9 April 2013, Komisi

Eropa mengatakan bahwa Siprus

juga telah berencana untuk menjual

cadangan emas guna mendapatkan

dana segar. Cadangan emas Siprus

yang akan dijual bernilai 400 juta

Euro setara dengan 10,36 ton dari

total cadangan emas senilai 13,9

ton. Rencana penjualan yang akan

dipersiapkan oleh Komisi Eropa ini

akan menjadi penjualan emas

terbesar oleh bank sentral di Eropa

sejak Perancis melepas 17,4 ton

emas mereka pada tahun 2009.

Referensi: Bloomberg dan

Kementerian Luar Negeri, Direktorat

Eropa Barat

Perkembangan Ekonomi Siprus

Oktya Setya Pratidina

EKONOMI INTERNASIONAL


5

Inflasi

Inflasi bulan Maret 2013 tercatat

0,63% (mtm) dan 5,90% (yoy).

Kondisi ini meningkat dibandingkan

bulan Februari 2013 yang mencapai

5,31% (yoy). Tingkat inflasi volatile

food yang tinggi merupakan

penyebab utama naiknya tingkat

inflasi umum di bulan Maret 2013.

Kenaikan inflasi volatile food

terutama disebabkan oleh

terlambatnya penerbitan

Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura (RIPH) sehingga impor

sejumlah produk hortikultura,

seperti bawang dan cabai

terhambat. Hal ini menyebabkan

berkurangnya pasokan bawang dan

cabai di pasar domestik, sehingga

harga cenderung menonjak.

Berdasarkan data Kementerian

Perdagangan, harga cabai dan

bawang masing-masing mengalami

peningkatan sebesar 6,31% dan

60,25% (mtm) pada bulan Maret

2013. Peningkatan ini mendorong

tingkat inflasi volati le food sebesar

14,20% (yoy) pada bulan Maret

2013.

Berbeda halnya dengan inflasi

volatile food, inflasi inti dan inflasi

administered price cenderung stabil .

Ekspektasi inflasi masyarakat yang

masih terjaga, kapasitas produksi

yang masih memadai, dan belum

adanya kebijakan strategis

pemerintah mendorong stabilnya

kedua komponen inflasi ini . Inflasi

inti dan inflasi administered prices

masing-masing tercatat 4,21% dan

2,91% (yoy).

Berdasarkan kelompok barang,

tingginya tingkat inflasi umum

bersumber dari golongan bahan

makanan. Pada bulan Maret 2013,

inflasi bahan makanan tercatat

2,04% (mtm) dan 12,95% (yoy).

Secara komponen, subkelompok

bahan makanan yang mengalami

inflasi tertinggi adalah

subkelompok bumbu-bumbuan.

Subkelompok ini mencatatkan

inflasi sebesar 30,58% (mtm) pada

bulan Maret 2013.

Secara spasial , inflasi tertinggi

terjadi di Sorong, Papua Barat

sebesar 1,73% (mtm) dan terendah

di Pekanbaru, Riau sebesar 0,04%

(mtm). Sementara itu, deflasi

tertinggi terjadi di Jayapura, Papua

sebesar 2,63% (mtm) dan terendah

di Dumai, Riau sebesar 0,01%

(mtm). Secara umum, 58 kota dari

66 kota IHK mengalami inflasi ,

sedangkan 8 diantaranya

mengalami deflasi .

Kedepannya, tekanan inflasi

diharapkan mereda seiring

masuknya masa panen dan adanya

langkah-langkah dari Pemerintah

dalam mengatasi ganguan pasokan

impor. Dalam rangka menekan

tingkat inflasi , Pemerintah melalui

forum Tim Pengendal i Inflasi (TPI)

dan TPI Daerah berupaya

meningkatkan

koordinasi

pengendal ian inflasi

baik di pusat maupun

di daerah.

Neraca Perdagangan

Sejak bulan Oktober

2012, defisit neraca

perdagangan terus

membayangi

perekonomian

Indonesia. Pada bulan Februari

2013, Indonesia kembal i mengalami

defisit neraca perdagangan sebesar

US$ 327,4 juta. Penurunan ekspor

khususnya pada sektor migas

merupakan penyebab defisit neraca

perdagangan tersebut.

Ekspor Indonesia pada bulan

Februari 2013 tercatat US$ 14.989,2

juta, menurun 2,51% dibanding

bulan Januari 2013 (mtm). Secara

akumulasi (Januari – Februari 2013),

ekspor tercatat US$ 30.364,7 juta.

Penurunan ekspor terutama

bersumber dari sektor migas,

khususnya pada komoditas hasil

minyak. Ekspor hasil minyak

menurun 15,36% (mtm) menjadi

sebesar US$ 324,1 juta pada bulan

Februari 2013. Sama halnya dengan

ekspor migas, ekspor nonmigas

Indonesia juga menurun. Ekspor

nonmigas mengalami penurunan

sebesar 2,14% (mtm). Berdasarkan

negara tujuan, ekspor nonmigas

Indonesia mengalami penurunan

hampir ke semua negara mitra

dagang, kecual i Malaysia, Austral ia

dan Korea Selatan.

Secara sektoral , akumulasi ekspor

Indonesia terutama berasal dari

sektor Industri . Sektor ini

berkontribusi 63,50% terhadap

total ekspor Indonesia, diikuti oleh

sektor pertambangan (16,75%) dan

pertanian (2,65%). Secara akumulasi

Januari – Februari 2013, ekspor di

sektor industri tercatat US$

19.282,3 juta, meningkat 2,49%

dibanding akumulasi Januari –

Februari 2012.

Sementara itu, impor Indonesia

tercatat US$ 15.316,6 juta pada

bulan Februari 2013 dan secara

akumulasi Januari – Februari 2013

tercatat US$ 30.766,8 juta. Pada

bulan Februari 2013, impor tercatat

mengalami penurunan sebesar

0,86% (mtm). Penurunan ini

terutama bersumber dari

Perkembangan Ekonomi Domestik Indonesia

Ekonomi Domestik


6

penurunan impor migas, khususnya komoditas minyak

mentah. Impor migas menurun 8,09% (mtm) menjadi

sebesar US$ 3.645,2 juta. Penurunan komoditas minyak

mentah sebesar 30,30% (mtm) merupakan penyebab

utama menurunnya impor migas. Sementara itu, pada

bulan Februari 2013 impor nonmigas cenderung

meningkat sebesar 1,63% (mtm). Peningkatan ini

terutama terjadi pada golongan barang dari besi dan

baja sebesar 53,78% (mtm). Berdasarkan negara asal ,

sebagian besar impor Indonesia berasal dari negara

China, Jepang dan Thailand. Terjadi peningkatan impor

yang signifikan dari Thailand, yaitu sebesar 23,45%.

Peningkatan ini terjadi khususnya pada komoditas

kendaraan bermotor dan hortikultura.

Berdasarkan penggunaan barang, impor Indonesia

lebih banyak digunakan sebagai bahan baku/penolong

yaitu 76,90% terhadap total impor Indonesia, diikuti

dengan impor barang modal (16,83%) dan barang

konsumsi (6,27%). Tingginya investasi yang masuk ke

Indonesia, khususnya pada sektor industri mendorong

impor bahan baku, khususnya pada komoditas mesin,

peralatan l istrik dan mekanik. Sementara itu, terl ihat

impor konsumsi memil iki kontribusi yang pal ing

rendah, namun terjadi peningkatan yang cenderung

signifikan. Impor barang konsumsi di bulan Februari

tercatat US$ 1.017,2 juta, meningkat sebesar 11,63%

(mtm).

Secara umum, penurunan ekspor yang jauh lebih tinggi

dibanding penurunan impor menyebabkan defisit

neraca perdagangan pada bulan Februari 2013.

Ketidakstabilan global , khususnya di wilayah Eropa

akibat krisis perbankan Siprus menyebabkan

berkurangnya permintaan ekspor Indonesia. Oleh

karena itu, pemerintah perlu melakukan diversifikasi

ekspor, khususnya untuk sektor-sektor yang potensial .

Nilai Tukar

Sepanjang triwulan I 2013, nilai tukar Rupiah terhadap

Dol lar cenderung terdepresiasi . Secara rata-rata

triwulan I 2013, nilai tukar Rupiah terdepresiasi di posisi

9.694, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata

keseluruhan tahun 2012 yang mencapai 9.380.

Faktor internal dan eksternal kerap mendorong

terdepresiasinya nilai tukar. Berdasarkan aspek faktor

internal ,depresiasi ni lai tukar disebabkan oleh 1)

permintaan valas yang meningkat untuk kebutuhan

impor, 2) antisipasi Indonesia akan kembal i mengalami

defisit perdagangan, 3. kekhawatiran meningkatnya

harga di pasar domestik, karna kenaikan TTL, TDL dan

upah minium regional .

Selain faktor internal , faktor eksternal juga kerap

mempengaruhi pergerakan nilai Rupiah di triwulan I

2013. Faktor eksternal ini terutama berasal dari

pelemahan ekonomi global , khususnya di Amerika dan

Eropa. Perdebatan mengenai stimulus fiskal di Amerika

Serikat dan kondisi ekonomi Eropa yang masih

melambat mendorong pelemahan nilai tukar

dibeberapa negara, termasuk Indonesia.

Untuk meredam nilai tukar agar tidak terjatuh lebih

dalam, Bank Indonesia telah melakukan beberapa

kebijakan antara lain: (i) melakukan penguatan

mekanisme intervensi valas; (i i ) menerapkan term

deposit valas dan (ii i ) melakukan pengawasan di pasar

valas. Secara umum, BI akan terus melakukan stabil isasi

ni lai tukar Rupiah.

Referensi:

Berita Resmi Statistik: Perkembangan Ekspor dan Impor

Indonesia Februari 2013 – BPS

Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2013 – Bank

Indonesia

Fitria Faradila



KKetahanan Pangan Daerah

merupakan permasalahan penting

yang harus mendapat perhatian

baik oleh pemerintah daerah

maupun sektor swasta. Menurut

Undang-undang No. 18 tahun

2012, Ketahanan Pangan adalah

kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi , merata,

dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

merupakan daerah surplus beras

yang memasok bahan pangan

untuk wilayah Riau, Jambi,

Bengkulu serta Lampung. Selain itu,

Provinsi Sumatera Selatan

merupakan salah satu andalan

produksi pangan nasional terutama

beras di luar pulau Jawa. Hal ini

terutama dengan berkurangnya

luas areal pertanian di Pulau Jawa

karena beral ih fungsi menjadi

perumahan, infrastruktur serta

industri . Program Kedaulatan

Pangan merupakan salah satu

program utama penanganan

pangan provinsi Sumatera Selatan,

seperti diungkapkan oleh Ketua

Tim Pengendal i Inflasi daerah

(TPID) Sumatera Selatan pada acara

Monev TPID di Palembang pada

tanggal 9 April 2013.

Sumatera Selatan, sebagai salah

satu provinsi lumbung pangan,

tidak terlepas dari potensi sumber

daya lahan pesawahan, dari lahan

sawah irigasi , tadah hujan, pasang

surut, dan lahan kering. Dengan

keunggulan ini , Sumatera Selatan

diprediksi akan jauh dari

kekurangan pangan. Selain padi,

komoditas unggulan lainnya adalah

jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi

jalar, sayur-sayuran dan buah-

buahan.

Produksi padi di Sumsel meningkat

setiap tahunnya. Pada tahun 2009

produksinya mencapai 3,12 juta ton

dan meningkat menjadi 3,27 juta

ton pada berikutnya atau

mengalami peningkatan sebesar

4,5 persen. Pada tahun 2012

mengalami sedikit peningkatan

dibanding tahun 2011, yakni

sebesar 2,7% dengan kapasitas

produksi sebesar 3,48 juta ton.

Sedangkan produksi jagung,

kedelai , dan kelapa sawit

mengalami fluktuasi dalam

produksi antara tahun 2009 sampai

2012. Produksi jagung meningkat

sebesar 10% pada tahun 2010 dan

menurun sebesar 0,1 persen pada

tahun 2011, dan kembal i

mengalami penurunan sebesar 11,9

persen pada tahun 2012. Produksi

kedelai juga mengalami fluktuatif

dimana pada tahun 2010 menurun

sebesar 17,5 persen namun pada

tahun 2011 kembal i meningkat

sebesar 15 persen dan mengalami

penurunan sebesar 17 persen di

tahun 2012.

Dalam upaya penanganan

ketahanan pangan, Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan

melakukan sinergi kegiatan

Kedaulatan Pangan melalui

koordinasi dengan Badan Urusan

Logistik (Bulog) Divre Sumatera

Selatan (Sumsel) , Lintas SKPD, l intas

sektor, serta pihak swasta.

Sinergitas Program yang dilakukan

mel iputi : a) Gerakan Peningkatan

Produksi Pangan, b) Pasar murah,

Operasi pasar, Penyaluran raskin, c)

Klaster padi organic, d) Sistem Resi

Gudang, e) Kawasan rumah pangan

lestari di Palembang, f) Penguatan

Lembaga distribusi pangan

masyarakat, g) Pembangunan

gudang padi dan h) fasi l itasi

penyaluran kredit ke petani.

Gerakan peningkatan produksi

pangan (padi) , d i laksanakan oleh

Pusri , Pertani, Sang Hyang Seri

serta Bulog. Pada tahun 2012,

kegiatan ini di lakukan pada 109

ribu hektar area. Kegiatan lain

dalam upaya menjaga

kesinambungan padi dalam jangka

panjang yaitu Klaster Padi Organik

telah dilakukan dengan kerjasama

antara Bank Indonesia (BI)

Palembang dengan Dinas Pertanian

OKU Timur.

Badan Ketahanan Pangan (BKP)

Sumsel melaksanakan kegiatan

Kawasan Rumah Lestari di

Palembang yang merupakan salah

satu program nasional yaitu

merupakan suatu kegiatan

penanaman tanaman pangan di

pekarangan rumah untuk

mengurangi pengeluaran rumah

tangga setiap bulan serta

menjamin ketersediaan pangan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan

BKP yaitu Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat

(PLDPM), yang dilakukan melalui

gabungan kelompok tani dengan

penguatan modal untuk pembel ian

gabah sesuai HPP agar harga stabil

dengan ruang l ingkup kabupaten.

Sistem Resi Gudang (SRG)

dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Sumsel . Pada tahun 2012 dilakukan

pembangunan gudang di Pagar

Alam untuk komoditas Kopi dan

Musi Banyuasin untuk komoditas

Ekonomi Daerah

Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah

padi. Pada tahun 2013, ada penambahan satu SRG lagi

yaitu di Banyuasin. Efektivitas SRG dapat terlaksana jika

dilengkapi dengan teknologi yang membantu pada

proses pengeringan padi.

Bulog Divre Sumsel , melaksanakan Pembangunan

gudang padi di Kabupaten Banyuasin sebanyak tiga

buah masing-masing berkapasitas 1.000 ton. Tujuan

pembangunan gudang padi tersebut adalah agar

penyimpanan stok mendekati lumbung pangan

sehingga mengurangi biaya angkut. Program lainnya

yang dilakukan Bulog adalah fasi l itasi penyaluran kredit

ke petani bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia

(BRI) dengan skema Kredit Ketahan Pangan dan Energi

(KKPE) dimana sampai saat ini telah tereal isasi sebesar

Rp. 2,5 Mil iar. Program ini juga dilengkapi dengan

bantuan peralatan pasca-panen dari Kementerian

Pertanian berupa 95 traktor tangan, l ima alat pemanen

besar dan 513 terpal jemur.

Sumber: BPS, Monev TPID Provinsi Sumsel 2013

Ratih Purbasari Kania

8 Tinjauan Ekonomi dan Keuangan April 2013

republ ika.com tribunnews.com beritadaerah.com

Laporan Utama

Ancaman Krisis Pangan Indonesia

Isu ketahanan pangan merupakan

salah satu isu yang seringkal i

dibicarakan baik dalam lingkup

global maupun nasional .

Permasalahan pangan selalu akan

menjadi bahan pembicaraan seiring

dengan pertumbuhan penduduk

dunia di berbagai belahan dunia.

Permasalahan ini tentunya juga

menjadi permasalahan yang

penting di Indonesia, dimana

negara kita merupakan negara

dengan jumlah penduduk terbanyak

ke-empat di dunia. Tingginya laju

pertumbuhan penduduk Indonesia

berdampak pada semakin tingginya

permintaan akan pangan. Namun

dilain sisi , terdapat hambatan dalam

pemenuhannya akibat tingginya

al ih fungsi lahan dan fenomena

pemanasan global yang berdampak

pada perubahan ikl im.

Saat ini kondisi ketahanan pangan

Indonesia belum bisa dikatakan

optimal tercermin dari laporan Bank

Dunia mengenai Global Food

Security Index 2012 yang

menempatkan Indonesia di urutan

ke 64 dari 105 negara dengan nilai

index sebesar 46,8 persen. Posisi

Indonesia tersebut masih berada di

bawah Malaysia, Thailand, Vietnam

dan Fil ipina.

Dari segi harga pangan, terjadi

cukup kestabilan harga. Hal ini

tercermin pada tahun 2010 – 2012,

dimana harga pangan cukup stabil

kecual i untuk hari – hari tertentu

seperti hari raya mengalami

peningkatan harga (masih dalam

rentang yang cukup stabil ) .

Pemerintah mempunyai target

swasembada pangan nasional untuk

komoditas padi, gula, jagung dan

daging. Terdapat beberapa

tantangan untuk meningkatkan

ketahanan pangan nasional guna

mencapai target swasembada

tersebut. Dua tantangan terbesar

yang harus dilalui adalah semakin

berkurangnya luas lahan pertanian

dan adanya perubahan ikl im yang

berpengaruh terhadap tingkat

produktivitas pertanian.

Berdasarkan data yang diri l is oleh

Departemen Pertanian dari tahun

1993 – 2010, lahan pertanian

nasional bertambah seluas total

253.823 Ha pada beberapa daerah,

namun disisi lain ditemukan pula

al ih fungsi lahan pertanian sebesar

756.582 Ha. Jadi selama kurun

waktu 17 tahun tersebut, lahan

pertanian nasional berkurang

sebesar 501.759 Ha. Berkurangnya

lahan pertanian tersebut

diperkirakan akan semakin

bertambah sebagai dampak

semakin tingginya bertumbuhan

penduduk. Daerah yang pal ing

tinggi tingkat al ih fungsi lahannya

adalah Pulau Jawa. Hal tersebut

dikarenakan ketersediaan

infrastruktur yang lebih mapan,

ketersediaan tenaga kerja dan lahan

yang cenderung datar.

Di Pulau Jawa terdapat 41 persen

dari total luas lahan pertanian

nasional . Kegiatan al ih fungsi lahan

juga banyak terjadi di luar Jawa,

khususnya di Pulau Sumatera dan

Pulau Kal imantan. Pemicu utama

dari tingginya tingkat al ih fungsi

lahan pertanian adalah tingginya

permintaan akan permukiman

seiring dengan peningkatan jumlah

penduduk, serta besarnya biaya

produksi pertanian yang tidak


www.lensaindonesia.com

Dara Ayu Prastiwi

sebanding dengan pendapatan

yang akan didapatkan. Hal ini

berakibat keinginan masyarakat

untuk bertani cenderung menurun

dan pemil ik lahan juga enggan

untuk memanfaatkan lahan tersebut

dan membiarkannya menjadi lahan

tidur.

Upah harian buruh tani yang rendah

juga menjadi pemicu rendahnya

produktivitas pertanian nasional .

Berdasarkan data yang diri l is BPS

pada bulan Maret 2013, upah buruh

tani di Indonesia hanya

sebesar Rp 41.361.-, dimana

upah tersebut merupakan

upah terendah dibandingkan

sektor lainnya. Walaupun nilai

upah tersebut naik sebesar

0,34 persen jika dibandingkan

pada bulan sebelumnya,

namun nilai upah rii l mereka

turun sebesar 0,42 persen.

Nampaknya fenomena

melambungnya harga pangan

pada beberapa komoditas

pada awal tahun 2013 tidak

menguntungkan semua pihak

khususnya para petani. Hal

tersebut dikarenakan tidak

semua petani berhasil dalam

panennya.

Kondisi ketahanan pangan

nasional semakin diperburuk

dengan adanya perubahan ikl im.

Perubahan ikl im merupakan isu

global yang berdampak hampir

pada semua sektor termasuk sektor

pertanian. Akibat dari adanya

perubahan ikl im, kondisi atmosfer

bumi menjadi tidak stabil ,

sedangkan sector pertanian sangat

bergantung terhadap kestabilan

kondisi atmosfer bumi. Secara

geografis lokasi Indonesia berada

pada wilayah yang rentan terhadap

fluktuasi curah hujan dan

perubahan temperatur, dimana

kedua hal terkait erat dengan

kondisi kestabilan atmosfer. Dengan

adanya perubahan ikl im maka

tingkat kesuburan tanah

diperhitungkan akan berkurang

sebesar 2 – 8 persen. Selain itu,

tingkat produktivitas untuk

beberapa komuditas juga akan

menurun. Misalnya saja

produktivitas padi yang

diprediksikan akan turun hingga 4

persen per tahun, kedelai 10 persen

per tahun dan jagung sebesar 50

persen per tahun. Kondisi tersebut

tentunya akan menjadi hambatan

bagi pemenuhan target

swasembada pangan nasional

tahun 2014 mendatang.

Dengan mel ihat tantangan yang

dihadapi pemerintah dalam rangka

peningkatan ketahanan pangan

nasional , maka diperlukan langkah

lain agar target swasembada

pangan tetap bisa terpenuhi tahun

2014 mendatang. Dari sisi

pengendal ian al ih fungsi lahan

pertanian, salah satu langkah yang

bisa ditempuh yaitu dengan

mempertegas implementasi

Rencana Tata Ruang Wilayah yang

ada pada setiap daerah, sehingga

lahan yang sebelumnya

diperuntukan sebagai lahan

pertanian tidak akan dial ihfungsikan

ke penggunaan lainnya. Hal

tersebut tentunya perlu diimbangi

dengan pengawasan yang lebih

ketat lagi dari pemerintah daerah

setempat, khususnya untuk daerah-

daerah yang menjadi sentra

produksi pangan nasional .

Untuk penanganan perubahan

ikl im, sepertinya penerapan

teknologi pertanian yang lebih

canggih lagi akan sangat

diperlukan. Dengan penggunaan

teknologi pertanian yang lebih

canggih maka mungkin saja

ditemukan bibit unggul pertanian

yang lebih tahan terhadap

perubahan ikl im. Sehingga

produktivitas pertanian

nasional bisa terus

ditingkatkan hingga

target swasembada

pangan nasional tercapai.

Selain itu, perhatian yang

lebih terhadap upah

buruh tani juga

diperlukan agar para

petani kita tetap terjaga

produktivitasnya dan

tidak terpikir untuk

beral ih profesi ke bidang

lain. Dalam hal ini

kesejahteraan petani juga

merupakan kunci untuk

mencapai ketahanan

pangan nasional .

Referensi :

BPS, Kementan


l ifeisabook51.blogspot.com

Pelajaran Berharga Krisis Pangan 2007 - 2008

Dewasa ini , perhatian dunia fokus

kepada krisis finansial global yang

melanda Eropa dan Amerika

Serikat. Sebenarnya, ada ancaman

lain yang lebih besar, yaitu krisis

pangan yang ditandai dengan

tingginya harga dan volati l itas

bahan pangan.

Pada tahun 2007 dan 2008, harga

pangan pokok dunia naik pada

kisaran 30 sampai 150 persen.

Harga minyak kelapa sawit

Indonesia dan harga beras di

Kamboja meningkat hingga dua

kal i l ipat. Terlebih lagi harga

gandum di Somal ia naik hingga

300 persen. Kenaikan tersebut

disebabkan oleh banyak faktor,

antara lain jumlah penduduk yang

meningkat dan faktor perubahan

ikl im yang menghambat produksi

pertanian.

Kenaikan harga komoditas pangan

seharusnya memberikan manfaat

bagi jutaan petani miskin yang

menyandarkan hidupnya dari

sektor pertanian. Faktanya, para

petani justru tidak menuai manfaat

dari kenaikan harga tersebut.

Dampak kenaikan harga ini justru

sangat dirasakan oleh penduduk

miskin yang sebagian besar

pendapatannya digunakan untuk

membel i makanan. Sebagai contoh

Kamboja, dimana 40 persen

penduduknya mengalokasikan 70

persen pendapatannya untuk

membel i makanan. Kenaikan ini

memaksa individu untuk

mengkonsumsi makanan yang

murah dengan nilai nutrisi yang

sangat rendah. Sementara itu,

kenaikan harga beras di Banglades

memaksa masyarakatnya hanya

memakan nasi tanpa lauk.

Ironisnya, banyak perusahaan

makanan besar yang mendulang

keuntungan besar pada periode

krisis. Thailand’s Charoen Pokphand

Foods salah satu pemain besar di

Asia memproyeksi kenaikan

pendapatan hingga 237 persen.

Penjualan Nestle secara global

tumbuh 8,9 persen dan Morsanto

(perusahaan bibit terbesar di

dunia) melaporkan kenaikan

keuntungan sebesar 26 persen

pada periode Maret- Mei 2008.

Secara umum, dampak kenaikan

harga pangan mendorong

peningkatan kemiskinan baik di

desa maupun di kota. Bank dunia

memprediksi bahwa jumlah orang

yang mengalami malnutrisi

meningkat 119 juta pada tahun

2007 dan 2008 dan krisis pangan

menyebabkan 100 juta orang

menjadi miskin.

Pentingnya Investasi di SektorPertanianKenaikan dan volati l itas harga

pangan diprediksi masih terus

berlanjut. Jumlah penduduk yang

besar dan pertumbuhan industri

biofuel menjadi tantangan untuk

terus meningkatkan produksi

pertanian. Untuk itu, investasi di

sektor pertanian menjadi faktor

penting untuk mendorong

kompetisi produksi domestik dan

meningkatkan profitabil itas petani.

Peningkatan investasi diharapkan

menjadi katal is pertumbuhan

sektor pertanian. Pertumbuhan ini

akan mendorong kenaikan daya

bel i masyarakat miskin.

Pendapatan yang lebih besar relatif

tahan terhadap guncangan harga

sehingga diharapkan

meminimal isasi resiko masuk ke

dalam perangkap kemiskinan.

Salah satu cara untuk

meningkatkan investasi di sektor

pertanian adalah dengan

menyalurkan pembiayaan atau

kredit. Di Indonesia, rata-rata

penyaluran kredit perbankan untuk

sektor pertanian masih relatif kecil ,

hanya sekitar 5 persen dari total

penyaluran kredit.

Rendahnya penyaluran dana ke

sektor pertanian didorong oleh

resiko kredit yang cukup tinggi.

Perlu adanya upaya pemerintah

dan Bank Indonesia untuk

mendorong penyaluran kredit.

Meskipun sudah ada program

seperti KUR, namun program-

program lainnya masih sangat

dibutuhkan untuk membiayai

sektor pertanian ini. Untuk semakin

merangsang perbankan agar

bersemangat dalam menyalurkan

kredit, pemberian insentif juga

masih sangat diperlukan.

Disamping itu ide asuransi bagi

sektor pertanian harus terus

didukung mengingat faktor alam

masih dominan mempengaruhi

produksi sektor ini .

Masyitha Mutiara Ramadhan


Kal imat di atas merupakan adigum kuno RRT yang

selalu dipegang el it RRT, bahwasannya keamanan

pangan dipandang sebagai basis utama keamanan

nasional . Kekurangan pangan akan menghambat

pembangunan sosial dan ekonomi serta dapat

memancing kerusuhan sosial .

Tidak hanya el it China, Presiden Pertama RI Soekarno

pun menaruh perhatian yang besar terhadap masalah

pangan yang merupakan persoalan hidup atau mati,

yang pemenuhannya harus diprioritaskan. Berikut

merupakan kutipan isi pidato bel iau pada saat hendak

meletakkan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian

Universitas Indonesia pad April tahun 1952 (selanjutnya

tahun 1963 berganti nama menjadi Institut Pertanian

Bogor):

“Pemuda-pemudi! Engkau sekarang hidup dalam zaman

yang penuh dengan persoalan-persoalan, suatu zaman

yang penuh dengan problem. Salah satu dari prolem-

problem itu ialah problem makanan rakyat. Engkau

telah mengalami sendiri , d i waktu akhir-akhir ini surat

kabar-surat kabar dan tutur di kampung-kampung

penuh dengan kata-kata: harga beras naik gila-gilaan,

di sana–sini dan ancaman bahaya kelaparan, di desa ini

dan di desa itu ada orang makan bonggol pisang, di

daerah itu dan di daerah sana ada terdapat

hongeroedeem, di dukuh anu ada orang bunuh diri

karena tak mampu memberi makan kepada anak-

istrinya, dan lain-lain sebagainya.”

Meskipun tepat 61 tahun telah berlalu , namun muatan

pesan dalam pidato tersebut tampaknya masih relevan

dengan kondisi perekonomian nasional akhir-akhir ini ,

d imana bahan makanan mengalami kenaikan harga

yang sangat tajam. Hal tersebut terl ihat dari data yang

dipubl ikasikan oleh BPS bulan April 2013 bahwa bahan

makanan menyumbang inflasi 0,51% dalam

pembentukan inflasi Maret 2013 sebesar 0,63%.

Sedangkan pada tahun sebelumnya, bahan makanan

justru menyumbang deflasi sebesar 0,10% dalam

pembentukan inflasi Maret 2012 sebesar 0,07%.

Untuk mengatasi masalah pangan yang cukup pel ik

tersebut, sejalan dengan pandangan Presiden Soekarno,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah

menetapkan kebijakan ketahanan pangan menjadi salah

satu program prioritas pembangunan nasional melalui

INPRES No. 1 Tahun 2010. Selain itu, seiring dengan

dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal

terkait pangan, pemerintah telah menerbitkan Undang-

Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai

pengganti dari UU No. 7 Tahun 1996.

Berdasar UU No. 18/2012, dalam kontek ketahanan

pangan dinyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan

pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Namun

demikian apabila produksi dalam negeri tidak

mencukupi, maka dapat dilakukan melalui pengadaan

dari luar negeri. Dalam UU No. 18/2012 juga disebutkan

bahwa impor tidak dilarang. Hanya saja apabila suatu

bangsa ingin mandiri pangan (mampu memproduksi

pangan yang beragam dari dalam negeri hingga

mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia

dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam,

manusia, sosial , ekonomi, dan kearifan lokal secara

bermartabat) hal tersebut lebih bagus.

Berikut merupakan prognosa ketersedian dan

kebutuhan pangan 2013 yang diolah oleh Badan

Ketahan Pangan Kementerian Pertanian.

Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Berdasar pada data prognosa kebutuhan dan

ketersediaan pangan 2013 yang mencakup 12

komoditas pangan, terl ihat bahwa ada 3 komoditas

yang minus neracanya, yaitu: kedelai , bawang putih, dan

daging. Meskipun beberapa komoditas lainnya

menunjukan nilai positif bukan berarti ketersediannya

aman dan terpenuhi setiap bulannya. Karena pada

bulan-bulan tertentu ketika memasuki masa bukan

panen raya akan terjadi kelangkaan supply, sehingga

mendorong harga naik relatif tinggi.

Kasus ini terjadi pada bawang merah, dimana kenaikan

harga bawang merah pada bulan Maret 2013

memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,44%.

Perkembangan harga bawang merah pada Februari

2013 Rp. 23.253/kg naik sebesar 132,80% menjadi Rp.

54.132/kg pada bulan April Minggu-II 2013. Namun

apabila harga bawang merah April Minggu-II 2013

tersebut dibandingkan dengan April 2012 (year on

year) , maka kenaikannya terl ihat sagat tajam hingga

mencapai 258,84%. Untuk itu, kebijakan dalam jangka

DDiissttoorrssii SSttrruukkttuurr PPaannggaann KKoommooddiittaass

“A country without strong agriculture is fragile and a country without sufficient food-grains will be chaotic”.


panjangnya yaitu perlu ada sentuhan teknologi

penyimpanan bawang merah, sehingga ketika masa

panen raya berlangsung harga tidak jatuh dan

sebal iknya pada saat musim pacekl ik pun harga tetap

relatif stabil .

Komoditas kedelai

Berdasarkan data BPS, tahun 2012 produktivitas kedelai

nasional mencapai 1,3 ton/ha dengan produksi 851.647

ton. Sementara rata-rata kebutuhan kedelai nasional

sekitar 2,5 juta ton. Artinya bahwa produksi dalam

negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional sehingga

diperlukan impor sekitar 1,650 juta ton. Untuk itu,

kebijakan jangka panjang guna meningkatkan produksi

dan produktivitas kedelai dalam negeri dalam upaya

mendukung program swasembada kedelai nasional

2014, antara lain: perluasan lahan areal penanaman

kedelai , penggunaan varietas Grobogan yang

mempunyi produktivitas rata-rata 2,4-2,8 ton/ha dan

beberapa varietas unggul lainnya (Wil is, Mutiara,

Anjasmoro), pemberian bantuan benih unggul dan

pupuk, bahkan pemerintah telah memberikan insentif

jaminan harga pembel ian kedelai di tingkat petani Rp.

7.000/kg agar petani bergairah menanam kedelai .

Harapannya di tahun yang akan datang Indonesia

dapat mencapai swasembada kedelai .

Bawang Putih

Kekurangan ketersedian bawang putih disebabkan oleh

produksi dalam negeri yang hanya mencapai 5% dari

kebutuhan nasional , dengan demikian 95% sisanya

dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Sebelum tahun

2012 impor bawang putih tidak diatur tataniaganya,

namun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 60 tahun 2012 dan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 60 tahun 2012, bawang putih

masuk dalam list/daftar produk hortikultura yang diatur

importnya. Karena masalah teknis di lapangan terkait

dengan keterlambatan pengeluaran izin barang impor

dari pabean telah menyebabkan kelangkaan stok

bawang putih di pasaran. Sebagai dampak terakhirnya

yaitu harga bawang putih naik sangat signifikan hingga

mencapai 148,68% (year on year) pada April 2013

terhadap April 2012.

Untuk menstabilkan harga bawang putih yang

bergejolak sejak akhir tahun 2012 dan puncaknya

mencapai level tertinggi Rp. 43.434/kg pada Maret

2013, pemerintah saat ini telah merevisi kedua

peraturan menteri nomor 60/2012 tersebut. Beberapa

produk hortikultura yang sebelumnya diatur

tataniaganya akan dikeluarkan dari pengaturan

impornya. Jenis produk sayur/bunga segar yang

dibebaskan impornya sebagai hasil revisi kedua

peraturan menteri tersebut, yaitu: bawang putih, kubis,

bunga kol , brokol i bongkolan, bunga anggrek, dan

bunga krisan.

Daging Sapi

Terakhir neraca pangan yang minus nilainya adalah

daging sapi. Kekurangan stok daging sapi telah

dicukupi dari pasokan impor sebanyak 80 ribu ton,

terdiri dari 32 ribu ton daging sapi dan 267 ribu ekor

sapi bakalan. Namun demikian, tambahan ketersediaan

dari impor tersebut tampaknya belum juga dapat

menstabilkan harga daging yang mulai merangkak naik

sejak bulan Juni 2012 hingga puncaknya pada tahun

2012 mencapai level Rp. 81.307/kg bulan Agustus

2012. Kenaikan harga di bulan Agustus tersebut lebih

disebabkan karena inflasi lebaran dan biasanya akan

stabil kembal i sebulan setelah lebaran. Apabila

dicermati lebih dalam, grafik kenaikan harga daging

sapi tahun-tahun sebelumnya pasca lebaran selalu

menunjukkan penurunan harga, yang kemudian

membentuk harga baru yang lebih tinggi sedikit dari

pada harga sebelum lebaran, dan setelah itu menjadi

relative stabil i .

Namun kondisi tahun 2013 sangat berbeda dari tahun

2012 dan 2011. Meskipun pasca lebaran 2012 terjadi

penurunan harga daging sapi di bulan September dan

Oktober berturut-turut sebesar Rp. 80.112/kg dan Rp.

79.926/kg, pembentukan harga baru tidak menunjukan

pergerakan harga yang relatif stabil , tetapi justru

kembal i merangkak naik hingga menyentuh level Rp.

91.252/kg pada April 2013. Sedangkan kenaikan harga

daging sapi year on year (April 2013 sebesar Rp

91.252/kg terhadap April 2012 sebesar Rp. 71.122/kg)

sebesar 28,30%, lebih tinggi dari kenaikan April 2012

terhadap April 2011 sebesar 9,57%, serta kenaikan April

2011 terhadap April 2010 sebesar 6,41%.

Lantas apa yang menyebabkan adanya lonjakan harga

yang tidak wajar tersebut? Apakah ada pada aspek

ketersediaan yang terkait dengan angka produksi dalam

negeri, meskipun pemerintah telah memberikan

tambahan impor di awal tahun 2013? Atau karena

aspek keterjangkauan, dimana rantai distribusi yang

tidak berjalan lancar karena adanya infrastruktur yang

tidak mendukung? Atau disebabkan oleh konsumsi

yang tinggi namun tidak diimbangi dengan produksi

yang besar? Atau kemungkinan lainnya karena adanya

market failure?

Tampaknya setelah dilakukan penelusuran di lapangan,

ditengarai telah terjadi ketidaklancaran pemasukan sapi

dan daging sapi impor, sehingga menyebabkan

shortage di pasar. Merespon hal tersebut, dari hasi l

Rapat Stabil isasi Pangan yang dikoordinasikan oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 5

April 2012, akhirnya pemerintah memberlakukan

timing/jangka waktu masuknya real isasi importasi dan

akan memberikan sanksi kepada para importir yang

telah diberi alokasi impor tetapi tidak segera

mereal isasikan importasinya. Selain itu, untuk

mengantisipasi kecukupan permintaan terhadap daging


yang dikonsumsi oleh segmen pasar tertentu (hotel dan

restaurant) dengan jenis daging prime cut, pemerintah

telah memberikan keterbukaan impor tetapi tetap

menggunakan instrumen bea masuk, sehingga tidak

akan mendistorsi wet market.

Dalam jangka panjangnya, untuk memenuhi kebutuhan

daging dalam negeri seiring dengan rencana pemerintah

menaikan angka konsumsi daging sapi dari 2,09

kg/kapita pada tahun 2012 menjadi 2,22 kg/kapita pada

tahun 2013 pemerintah tetap konsisten terhadap

program swasembada daging nasional . Beberapa hal

yang telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan pasokan daging sapi lokal di wilayah DKI,

Jakarta, dan Banten, antara lain: telah dilakukan kontrak

kerjasama antara RPH dengan PT. KAI untuk

pengangkutan daging dari Jawa Timur ke Jakarta,

Kementerian Perhubungan telah menyediakan kapal

angkut khusus ternak yang sesuai dengan animal

welfare untuk mengangkut sapi dari NTT, NTB, dan Bal i ;

dan BULOG sebagai badan usaha mil ik negara juga

tengah melakukan kajian untuk investasi di bidang

ternak.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Seorang ekonom selalu mel ihat segala sesuatu dari

sudut pandang cost and benefit, untung dan rugi. Di satu

sisi , ketahanan pangan dengan mengutamakan

ketersediaan pangan dari dalam negeri selain dapat

menghemat devisa negara juga dapat meningkatkan

Nilai Tukar Petani (NTP), karena petani-peternak dapat

meningkatkan produktivitasnya. Namun disisi lain

apabila produktivitas petani/peternak lokal masih

rendah, sementara permintaan terhadap daging sapi

meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi daging

sapi nasional , maka yang terjadi adalah kelangkaan

daging sapi yang akhirnya menyebabkan harga

melonjak tinggi. Akibatnya konsumen yang dirugikan.

Perlu diketahui bahwa petani selain menjadi produsen

juga menjadi konsumen dari produk-produk

pertaniannya. Untuk itu kenaikan harga daging sapi

yang tidak wajar tersebut justru menurunkan NTP di

bulan Maret 2013 sebesar 0,63% dari yang semula

105,19 pada Februari 2013 turun menjadi 104,53 pada

Maret 2013. Penurunan NTP bulan Maret tersebut

disebabkan oleh terjadinya penurunan NTP sub sektor

tanaman pangan sebesar 1,17%; subsektor tanaman

perkebunan 0,01%, sub sektor peternakan 0,41%; sub

sektor perikanan 0,19%, dan adanya peningkatan NTP

sub sektor hortikultura sebesar 0,04%.

Harga yang tinggi di satu sisi secara sepintas dapat

dikatakan meningkatkan pendapatan petani. Namun di

sisi lain, kenaikan harga yang tidak terkendal i dapat

merugikan konsumen. Di sini lah pentingnya upaya

pemerintah untuk melakukan koordinasi stabil isasi

pangan yang terpadu dan komprehensif dalam suatu

tim, yang selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun

2013 tentang Tim koordinasi Stabil isasi Pangan.

Diharapkan upaya pemerintah untuk menstabilkan

harga-harga komoditas pangan pokok tersebut dapat

memberikan dampak positif untuk menekan inflasi yang

kini menjadi menjadi momok bagi perkonomian

nasional .

Catatan Tambahan:Beberapa Paturan Pemerintah yang telah ada sekarang

terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan, yaitu:

a.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan;

b.Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2002 tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;

c.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

d.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang

Label dan Iklan Pangan.


DDii vveerrss ii ffii kkaass ii PPaanngg aann

Tidak bisa dipungkiri bahwa bagi bangsa Indonesia,

beras merupakan bahan pangan pokok yang sampai

saat ini masih sul it untuk tergantikan dengan bahan

pangan lainnya. Namun masalah perubahan ikl im

yang melanda dunia selama dua dekade terakhir telah

berimpl ikasi pada harga komoditas beras di

perdagangan internasional .

Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukan bahwa

kenaikan harga beras (fluktuatif) telah terjadi sejak

tahun 2003. Harga beras dunia pada tahun 2003

berada pada kisaran USD$190-USD$200/ton dan

kemudian bergerak naik hingga mencapai USD$700-

USD$800/ton pada tahun 2008. Penurunan supply

beras dunia sebagai dampak dari perubahan ikl im

global dan diikuti dengan kenaikan demand akibat

pertambahan jumlah penduduk, berimbas pada tetap

tingginya harga beras sejak kenaikan harga yang

terjadi dalam kurun waktu tahun 2003-2008. FAO

Price Rice Update yang dipubl ikasikan pada bulan

April 2013 menunjukan bahwa sampai dengan

periode Januari-Maret 2013, harga beras di

perdagangan internasional berada pada level

USD$600-USD$700/ton.

Peningkatan harga komoditas beras tidak hanya

mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap

beras yang semakin besar, tapi juga mencerminkan

kenaikan tingkat konsumsi beras yang melebihi

ketersediaannya. Kondisi ini dapat dil ihat dari data

FAO yang menunjukan penurunan rasio stok pangan

(termasuk beras) terhadap konsumsi pangan dunia,

dari sebelumnya mencapai 35% pada tahun

1986/1987 menjadi 15% pada periode 2008/2009.

Data FAO pun memberikan informasi bahwa jumlah

produksi gandum, beras dan butiran lainnya hampir

tidak meningkat sepanjang tahun 1999 sampai

dengan 2007. Bahkan hingga akhir tahun 2012, angka

produksi ketiga kelompok pangan tersebut hanya

mengalami peningkatan dalam jumlah yang tidak

terlalu signifikan. Pada periode tersebut, produksi

beras cenderung stabil atau tetap sementara produksi

gandum hanya menunjukan sedikit peningkatan.

Niken Wulandari

Harga Daging Sapi, Bawang Merah dan Bawang Putih sd April Minggu II 2013


Komoditas yang mengalami

peningkatan dalam jumlah produksi

adalah butiran lainnya. Hal ini

berarti bahwa cadangan pangan

dunia lebih banyak disokong dari

produksi butiran dibandingkan

dengan gandum dan beras. Lebih

lanjut, penduduk dunia yang

dijamin oleh cadangan pangan

(dalam jumlah kecil ) adalah mereka

yang bergantung pada butiran

sebagai makanan pokok. Sedangkan

mereka yang bergantung pada

gandum dan beras sebagai

makanan pokok tidak dijamin oleh

jumlah cadangan yang memadai

Tingginya harga beras juga dialami

oleh pasar domestik. Berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistik,

harga beras umum dan termurah di

dalam negeri pada bulan November

2011 tercatat sebesar Rp9.871/kg

dan Rp7.914/kg. Sampai dengan

minggu III bulan April 2013, angka

tersebut telah menunjukan trend

kenaikan hingga menyentuh level

Rp10.634 untuk harga beras

kategori umum dan Rp8.441 untuk

harga beras kategori termurah.

Potensi terus menanjaknya harga

beras dapat menjadi boomerang

bagi Indonesia apabila tidak segera

ditangani dengan baik.

Ketergantungan masyarakat

Indonesia terhadap komoditas beras

sebagai bahan pangan pokok

ditengah kondisi kenaikan harga

beras, pada akhirnya dapat menjadi

beban bagi anggaran negara.

Sejumlah langkah kebijakan dalam

rangka menjaga ketahanan pangan

domestik telah ditempuh oleh

pemerintah. Salah satu kebijakan

tersebut adalah program

diversifikasi pangan dalam bentuk

peningkatan produksi dan

penyediaan bahan pangan non

beras sebagai alternatif bahan

pangan pokok bagi masyarakat.

Kebijakan diversifikasi pangan

sendiri bukanlah merupakan sebuah

konsep baru, melainkan telah

dilakukan oleh pemerintah sejak

periode tahun 1960-an. Namun

dengan semakin bergejolaknya

harga bahan pangan termasuk

beras, khususnya pada tahun 2007-

2008, kebijakan ini kembal i di l irik

oleh pemerintah. Sejak tahun 2009,

pemerintah semakin memfokuskan

kebijakan pencapaian ketahanan

pangan dalam negeri melalui

diversifikasi bahan pangan berbasis

sumber daya lokal (etnofood).

Sesuai dengan Peraturan Presiden

No. 22 Tahun 2009 tentang

Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal , upaya penganekaragaman

konsumsi pangan diarahkan pada

pemanfaatan sumber pangan khas

daerah setempat. Konsep ini

selanjutnya dijabarkan di dalam

Roadmap Diversifkasi Pangan Tahun

2011-2015, dimana konsumsi beras

sebagai sumber karbohidrat dapat

disubsitusi dengan sumber

karbohidrat lainnnya yang biasa

dikonsumsi masyarakat berdasarkan

kearifan lokal seperti : jagung, ubi

kayu, ubi jalar, talas dan sagu.

Kel ima komoditas ini memil iki

potensi yang cukup besar untuk

dikembangkan sebagai alternatif

bahan pangan pokok.

Data BPS periode 1990-2010

menunjukan bahwa produksi

jagung mengalami peningkatan dari

6,73 juta ton menjadi 18,36 juta

atau meningkat dengan laju

pertumbuhan 5,81% per tahun. Luas

areal tanaman jagung pun

meningkat 1,90% per tahun dari

3,15 juta Ha menjadi 4,1 juta Ha

dengan peningkatan produktivitas

sebesar 3,77% per tahun. Dalam

periode yang sama, produksi ubi

kayu di dalam negeri meningkat

dari 15,83 juta ton menjadi 23,91

juta ton (meningkat 2,26% per

tahun) dan diiringi dengan kenaikan

produktivitas sebanyak 2,68% per

tahun hingga mencapai 20,22 ton

per Ha. Penggunaan tepung ubi

jalar di Indonesia memang belum

sebanyak pemanfaatan tepung

tersebut di luar negeri. Namun

Indonesia termasuk ke dalam lima

besar negara penghasil ubi jalar

terbesar di dunia dengan produksi

mencapai 2 juta ton per tahun.

Talas sebagai tanaman tahunan juga

memil iki potensi pengembangan di

Indonesia yang cukup menjanjikan.

Selain dapat dikonsumsi sebagai

makanan pokok dan makanan

tambahan (karena mengandung

karbohidrat tinggi, protein, lemak

dan vitamin), tanaman yang

mengandung asam biru ini juga

memil iki ni lai ekonomi yang cukup

tinggi. Sumber bahan pangan lain

yang telah dimanfaatkan di

beberapa daerah di Indonesia

adalah sagu. Luas area sagu di

Indonesia telah mencapai 4.376.829

Ha. Sagu memil iki tingkat

produktivitas yang lebih tinggi

untuk dibudidayakan bila

dibandingkan dengan ubi kayu,

karena dapat mencapai 25 ton pati

kering/Ha/tahun apabila dikelola

dengan sistem tanam yang baik.

Penganekaragaman konsumsi

pangan diharapkan akan memberi

dorongan dan insentif pada

penyediaan produk pangan yang

lebih beragam dan aman untuk

dikonsumsi, terutama produk

pangan yang berbasis sumber daya

lokal . Dari sisi aktivitas produksi,

diversifikasi konsumsi pangan dapat

meminimalkan risiko usaha pola

monokultur, meredam gejolak

harga, meningkatkan pendapatan

petani dan menunjang kelestarian

sumber daya alam. Upaya

pengembangan konsumsi pangan

dapat pula dijadikan salah satu

momentum bagi pemerintah daerah


jurnalmo.blogspot.com

Pada dasarnya, Indonesia

merupakan negara agraris yang

memil iki potensi pertanian yang

sangat besar. Luas lahan pertanian

Indonesia menurut survey BPS

2012, mencapai sekitar 25,42 juta

hektar. J ika dil ihat dari kekayaan

sumberdaya alam dan luas lahan

potensial yang dimil iki , tidak heran

Indonesia pernah mencapai

swasembada beras pada tahun

1984 dan menjadi pengekspor gula

terbesar pada tahun 1930an.

Namun luas lahan potensial saja

belum mampu mendorong

produktivitas sektor pertanian kita.

Sebagai gambaran, data BPS

menunjukkan terjadi penurunan

share sektor pertanian (pertanian

secara luas) dari tahun 2010 ke

tahun 2012. Pada tahun 2010,

sektor pertanian menyumbang

15,29% terhadap PDB, namun terus

menurun di tahun 2012 hanya

mencapai 14,44%.

Sepertinya telah terjadi

transformasi struktur

perekonomian masyarakat

Indonesia, dari perekonomian yang

berbasis agraris menjadi

perekonomian yang berbasis

industri . Seperti yang disebutkan

data BPS dalam tabel di atas, dari

tahun 2010 – 2012 sektor industri

memil iki kontribusi terbesar

terhadap PDB. Hal ini ditandai pula

dengan menurunnya jumlah

tenaga kerja di sektor pertanian.

Badan Pusat Statistik mencatat

jumlah tenaga kerja sektor

pertanian turun 1,4% dari 39,33

juta orang pada Agustus 2011

menjadi 38,88 juta orang pada

Agustus 2012. Selain itu, menurut

data sensus pertanian dilaporkan

setiap tahun luas lahan pertanian

berkurang mencapai hampir 60

ribu hektar.

Kendatipun sektor industri kian

menguasai belakangan ini , jumlah

penduduk yang semakin

bertambah tidak dapat menolak

fakta bahwa kebutuhan akan

pangan juga kian melonjak. Jumlah

penduduk Indonesia yang

mencapai 250 juta tahun 2013 ini

(BKKBN, 2013), mau tidak mau

menuntut sektor pertanian agar

dapat memenuhi kebutuhan

pangan domestik, atau

konsekuensinya mengimpor bahan

pangan dalam jumlah yang sangat

besar.

Salah satu faktor fundamental yang

mempengaruhi produktivitas

pertanian adalah infrastruktur

pertanian. Apakah infrastruktur

yang ada di Indonesia sudah

mampu untuk memenuhi

kebutuhan pangan 250 juta

penduduknya?

Mencari Alternatif Solusi Dari Kebuntuan Kemandirian Pangan :

Pembenahan Infrastruktur Pertanian Secara Komprehensif

Erns Saptenno

"Salah satu faktor

fundamental yang

mempengaruhi

produktivitas pertanian

adalah infrastruktur

pertanian.

Apakah infrastruktur

pertanian yang ada di

Indonesia sudah mampu

untuk memenuhi

kebutuhan pangan 250

juta penduduknya?"


untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi baru di

pedesaan. Dengan adanya stimulus tersebut, maka

diversifikasi pangan dapat membuka peluang bagi

upaya pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah

pedesaan. Selain itu dalam kaitannya dengan

kemandirian dan ketahanan pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan dapat

mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis

pangan. Dengan demikian penganekaragaman pangan

merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan

pangan dan memil iki dimensi pembangunan yang

sangat luas, baik dari aspek sosial ekonomi, pol itik

maupun kelestarian l ingkungan.

Selain kebijakan diversifikasi pangan berbasis sumber

daya lokal , pemerintah pun sedang mengkampanyekan

gerakan “One Day No Rice” yang telah dimulai sejak

tahun 2009. Kebijakan ini telah diimplementasikan oleh

beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan

beberapa daerah di Sumatera. Di Propinsi Jawa Barat,

khususnya Pemerintah Kota Depok, kebijakan Satu Hari

Tanpa Nasi ini diterapkan dalam bentuk pelarangan

terhadap pedagang kantin di Balaikota Depok untuk

menghidangkan nasi setiap hari Selasa. Aturan tersebut

bahkan dituangkan dalam Surat Edaran Pemerintah

Kota Depok dengan 010/26-UM. Penerapan kebijakan

ini bertujuan untuk secara bertahap dapat mengurangi

ketergantungan masyarakat terhadap komoditas beras

sebagai bahan pangan pokok dan beral ih ke sumber

pangan lainnya seperti sayuran, buah-buahan, protein

hewani maupun nabati . Meskipun penerapan kampanye

ini masih menimbulkan sejumlah perdebatan karena

berimbas pada penurunan pendapatan sejumlah

pemil ik rumah makan, namun tujuan positif yang

dibawa oleh kebijakan One Day No Rice sangat layak

untuk didukung oleh segenap elemen masyarakat.

Pembangunan infrastruktur,

khususnya infrastruktur pertanian

perlu menjadi fokus pemerintah.

Selama ini, beban anggaran untuk

pembangunan masih difokuskan

pada investasi sektor-sektor yang

dapat menghasilkan perputaran

uang (cash money) yang tinggi

karena diperlukan guna

memulihkan perekonomian

nasional . Namun pembangunan

infrastruktur lebih difokuskan pada

usaha perbaikan dan pemel iharaan

saja.

Infrastruktur pertanian sendiri

merupakan suatu bangunan fisik

(struktur) pendukung

pengembangan pertanian.

Infrastruktur pertanian terbagi

menjadi dua bagian, yaitu

infrastruktur hulu (on farm) dan

infrastruktur hil ir (off farm) .

Infrastruktur hulu (on farm)

mencakup semua sarana dan

prasarana yang digunakan dalam

proses bercocok tanam, seperti

bangunan penyedia air irigasi (dam,

sumur pompa), saluran irigasi dan

drainase. Sedangkan infrastruktur

hil ir (off farm) mencakup segala

sarana dan prasarana yang

digunakan untuk menyimpan dan

mendistribusikan hasil-hasi l

pertanian, mel iputi gudang

penyimpanan, akses jalan, alat

transportasi serta kemudahan akses

pertanian.

Kondisi infrastruktur pertanian hulu

(on farm) saat ini belum terintegrasi ,

baik dari sistem mau penerapan

teknologinya. Menurut data tahun

2011 dari Sekretaris Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum

sekitar 10 persen sistem irigasi yang

dikelola oleh pemerintah pusat dan

sekitar 60 persen saluran irigasi

yang dikelola pemerintah daerah

berada pada kondisi yang tidak

memadai. Selain itu, kurangnya

pembangunan waduk dan jaringan

irigasi baru saat ini juga disinyal ir

turut mengakibatkan tidak

optimumnya hasil produksi petani

kita.

Pembangunan transportasi

merupakan fokus utama dalam

pengembangan infrastruktur hil ir

saat ini . Namun pengembangan

tersebut kurang memperhatikan

ketersediaan gudang penyimpanan

hasil pertanian sebelum

didistribusikan ke pasar. Fakta

menunjukan bahwa saat ini

keberadaan gudang penyimpanan

hasil panen masih kurang. Selain

itu, kemudahan masyarakat untuk

bisa mengakses hasil pertanian pun

masih kurang.

Oleh karena itu, dalam perencanaan

pembangunan transportasi

pertanian perlu dikembangkan

dengan lebih komprehensif lagi dari

hulu ke hil ir, dalam artian hasil

produksi pertanian tersebut bisa

disimpan ditempat yang layak

hingga produksi tersebut bisa

sampai ke tangan konsumen di

berbagai pelosok dengan lancar

agar kual itas produknya tetap

terjaga.

Pembangunan infrastruktur

pendukung pertanian secara besar-

besaran pernah dilakukan pada

masa orde baru. Pada masa itu

perhatian pemerintah terhadap

bidang pertanian cukup besar dan

mempunyai target yang jelas yaitu

tercapainya swasembada beras, dan

pada tahun 1984 benar-benar

terwujud. Sepanjang 1970-an

hingga 1980-an dilakukan investasi

besar-besaran untuk infrastruktur

pertanian. Sejumlah waduk,

bendungan, dan irigasi dibangun

pada masa tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden

Soeharto juga dikembangkan

institusi-institusi yang mendukung

pertanian. Institusi tersebut mulai

dari koperasi khusus petani, Bulog

yang menampung hasil panen,

institusi penel itian seperti BPTP

untuk mengembangkan inovasi dan

teknologi di bidang pertanian,

hingga bentuk kerjasama antara

lembaga pendukung sarana dan

prasarana utama penunjang

pertanian yang berkaitan dengan

penyedia irigasi dan pupuk.

Pemerintah saat ini juga tengah

melakukan perbaikan dan

pengembangan infrastruktur

pertanian. Salah satunya dengan

program yang dijalankan oleh

Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Rencana aksi Sislognas berdasar

pada enam kunci yakni komoditas

penggerak utama, pelaku dan

penyedia jasa logistik, infrastruktur

transportasi , teknologi informasi

dan komunikasi , manajemen

sumber daya manusia dan

regulasi/kebijakan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga

telah berupaya untuk melakukan

penel itian di bidang inovasi

teknologi. Melalui Badan Litbang

Pertanian, Kementerian Pertanian

fokus untuk menghasilkan inovasi-

inovasi teknologi baru guna

memenuhi kebutuhan pangan yang

terus berkembang. Namun,

pelaksanaan dan implementasinya

perlu tetap diawasi dan dibarengi

pula dengan perbaikan dan

peningkatan teknologi di sisi

sektor-sektor fundamental lainnya.

Dil ihat dari kesuksesan swasembada

beras pada beberapa dekade lalu ,

infrastruktur pertanian memang

sangat berperan dalam

menciptakan kondisi yang kondusif

bagi produktivitas pertanian kita.

Oleh karena itu, pembangunan dan

perbaikan infrastruktur pertanian

harus segara direal isasikan. APBN

disektor pertanian harus lebih

disesuaikan, karena Indonesia

sangat membutuhkan infrastruktur

dan sistem pertanian yang

komprehensif dan implementif,

sehingga dapat mendukung

kemandirian pangan nasional .

Referensi : Balitbang Kementerian

Pertanian

Alisa Fatimah


Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia

Alisa Fatimah


Opini Pakar

Ketahanan pangan merupakan salah

satu isu strategis mengingat pangan

merupakan kebutuhan dasar

manusia. Asupan pangan yang baik

menjadi prasyarat yang menentukan

kual itas sumber daya manusia.

Ketahanan pangan juga merupakan

faktor penting dalam mendukung

stabil itas sosial , ekonomi dan pol itik.

Dalam kesempatan wawancara

dengan Guru Besar Fakultas

Pertanian, Universitas Lampung, Prof.

Bustanul Arifin, konsep ketahanan

pangan yang ideal mengacu pada

Undang-undang No. 18 Tahun 2012.

Bel iau menggarisbawahi beberapa

konsep mengenai ketahanan pangan

yang ideal , yaitu ketahanan pangan

individu, kemandirian pangan dan

kedaulatan pangan.

Konsep pertama yang harus dipenuhi

adalah ketahanan pangan pada level

individu. Hal ini tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi , merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan

budaya masyarakat, untuk dapat

hidup sehat, aktif, dan produktif

secara berkelanjutan.

Konsep kedua adalah kemandirian

pangan, yaitu kemampuan negara

dan bangsa dalam memproduksi

pangan yang beraneka ragam dari

dalam negeri yang dapat menjamin

pemenuhan kebutuhan pangan yang

cukup sampai di tingkat perseorangan

dengan memanfaatkan potensi

sumber daya alam, manusia, sosial ,

ekonomi, dan kearifan lokal secara

bermartabat.

Konsep ketiga terkait dengan

kedaulatan pangan, yakni hak negara

dan bangsa yang secara mandiri

menentukan kebijakan pangan

yang menjamin hak atas pangan bagi

rakyat dan yang memberikan hak bagi

masyarakat untuk menentukan sistem

pangan yang sesuai dengan potensi

sumber daya lokal .

Pada tahun 1984, Indonesia pernah

mencapai swasembada pangan.

Menurut Bustanul , terdapat empat

pilar yang menjadi kunci sukses

tercapainya swasembada pangan

pada waktu itu. Pertama, pendapatan

negara yang besar. Pada saat itu,

besarnya pendapatan Indonesia

berasal dari booming harga minyak

dunia. Ketersediaan pendapatan yang

besar ini digunakan untuk

membangun infrastruktur pertanian

seperti jalan,irigasi ,dan waduk yang

menjadi fokus guna meningkatkan

produksi pertanian.

Kedua, adanya daya dukung pol itik

yang kuat dan koordinasi yang baik

ke daerah untuk mengapl ikasikan

kebijakan nasional . Pada saat itu,

setiap daerah berkontribusi untuk

membangun ketahanan pangan

nasional melalui peningkatan

produksi didaerahnya masing-masing.

Pilar ketiga adalah dukungan

penyuluh. Pada saat itu penyuluh

merupakan ujung tombak dalam

melakukan pembinaan terhadap

petani guna meningkatkan

produksinya. Pilar keempat adalah

konsistensi kebijakan. Pemerintah

menetapkan price band pol icy yang

terdiri dari kebijakan harga atap dan

Oktya Setya Pratidina dan Masyitha Mutiara Ramadhan

Prof. Bustanul Arifin,M.S., Ph.D

Guru Besar Fakutas

Pertanian

Universitas Lampung

Membangun Ketahanan PanganIndonesia


www.1 23rf.com

kebijakan harga dasar. Kebijakan ini mampu

meminimal isir gejolak harga pangan, sehingga

volati l itas harga terjaga dan mendorong stabil itas

pemenuhan kebutuhan pangan.

Saat ini dalam upaya pencapaian ketahanan pangan,

Pemerintah telah merencanakan program Swasembada

Pangan 2014. Terdapat l ima komoditas yang menjadi

target swasembada, yaitu beras , jagung, kedelai , gula

dan daging sapi. Bahkan, komoditas beras ditargetkan

mencapai surplus hingga 10 juta ton. Bustanul optimis,

swasembada komoditas beras dan jagung dapat

tercapai pada tahun 2014. Akan tetapi perlu usaha yang

lebih keras lagi untuk mencapai swasembada kedelai ,

sapi dan gula.

Guna mencapai swasembada pangan 2014 diperlukan

dukungan infrastruktur pertanian dan program subsidi

pertanian. Bustanul menjelaskan bahwa infrastruktur

merupakan salah satu syarat utama dalam menunjang

pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil kajian

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 52% infrastuktur

pertanian tidak berfungsi optimal . Bustanul

berpendapat bahwa tindakan untuk memperbaiki

infrastruktur tersebut telah ada namun berjalan sangat

lambat.

Salah satu contoh kerusakan infrastruktur yaitu terjadi

pendangkalan saluran primer akibat sedimentasi.

Pendangkalan sungai ini mengakibatkan daya dorong

air untuk mengairi sawah berkurang. Fungsi irigasi

yang tidak sempurna mengakibatkan produksi

pertanian menurun.

Dalam RAPBN tahun 2013, pemerintah telah

menaganggarkan pemberian subsidi untuk

perkembangan sektor pertanian. Subsidi ini terdiri dari

subsidi pangan sebesar 17,2 tri l iun, subsidi pupuk

sebesar Rp 15,9 tri l iun dan subsidi benih sebesar Rp

137,9 mil iar. Subsidi pangan diberikan dalam bentuk

penyaluran raskin, sedangkan subsidi pupuk diberikan

kepada industri pupuk untuk mengurangi biaya

produksi. Secara karakter, subsidi pertanian termasuk

dalam subsidi faktor produksi maka masih harus

tergantung kual itas dan kemampuan dalam

menkombinasikan faktor produksi. Hal ini yang masih

menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah guna

membangun produktivitas pertanian.

Terkait dengan sumber daya manusia di sektor

pertanian, adanya transisi perubahan mindset membuat

masyarakat mulai beral ih dari sektor pertanian ke sektor

industri . Hal ini menyebabnya rendahnya proses

regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian sehingga

rata-rata masyarakat yang bekerja disektor pertanian

berumur 52 tahun.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mampu

memberikan insentif bagi masyarakat untuk

membangun pertanian dengan teknologi yang modern.

Perlu adanya desain kebijakan yang mampu

mengkoneksikan antara perubahan mindset tenaga

kerja agar tetap mau membangun industri pertanian

terutama pada paska panen dan pemasarannya.

Menurut Prof.Bustanul Arifin, dahulu disetiap sentra

produksi pertanian memil iki tingkat kesejahteraan

masyarakat yang tinggi. Hal ini mampu menjadi daya

tarik bagi masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian.

“People Respond to Incentives” tutur Bustanul .

Dengan sumber daya manusia yang unggul , bukan

tidak mungkin kesuksesan swasembada tahun 1984

akan dapat kita raih kembal i .


Keuangan

Pada akhir triwulan I tahun 2013,Bank BUMN, yakni Bank RakyatIndonesia (BRI), Bank TabunganNegara (BTN), Bank BNI dan BankMandiri mengumumkan pembagiandividen sebesar Rp. 12,72 tri l iunatau 30% dari laba bersih. Adapunkomposisi pembagian dividentersebut antara lain BRImembagikan Rp 5,56 tri l iun, BNImembagikan Rp 2,1 tri l iun, BTNmembagikan Rp 409 mil iar, danBank Mandiri membagikan Rp. 4,65tri l iun.

Kinerja Bank Mandiri dari sisiprofitabil itas mencatatkan lababersih pada tahun 2013 sebesar Rp.15,5 tri l iun atau naik sebesar 26,6%dari Rp. 12,2 tri l iun. Laju kenaikanlaba ini ditopang olehpertumbuhan kredit sebesar 23,7%menjadi Rp. 388,8 tri l iun,pertumbuhan fee based incomemencapai Rp. 12,2 tri l iun dan totalgiro dan tabungan mencapai Rp.316, 1 tri l iun.

Secara umum kinerja industriperbankan cukup sol id , tercerminpada tingginya rasio kecukupan

modal rata-rata sebesar 19,2% jauhdi atas angka minimum sebesar 8%dan terjaganya rasio kreditbermasalah (NPL) gross sebesar 2%dibawah angka maksimal sebesar5% pada bulan Februari 2013.Sementara itu pertumbuhan kreditpada bulan Februari 2013 tercatatsebesar 23,4% meningkatdibandingkan tahun sebelumnya(yoy). Laju pertumbuhan kredit,bersumber dari pertumbuhan kreditinvestasi modal kerja dan kreditinvestasi , masing-masing sebesar24,5%(yoy) dan 25,4%(yoy),sementara kredit konsumsi tumbuh20,3% (yoy).

Kebijakan pembayaran dividen inisejalan dengan arahan pemerintahsebagai pemegang sahammayoritas keempat bank tersebutyang menetapkan rasiopembayaran dividen sebesar 30%dari perolehan laba. Kontribusipembayaran dividen perbankankepada APBN diharapkan dapatmenutup kekurangan kontribusiBUMN dari sektor komoditas danagribisnis yang mengalamipenurunan laba.

Berbeda dengan beberapa bankBUMN, seperti di lansir Kontan, BankCentral Asia, melalui PresidenDirekturnya Jahja Setiaatmadjamengungkapkan bahwa rasio finaldividen di kisaran 20%-25% darilaba tahun 2012. Angka inimenurun dibandingkanpembayaran dividen tahunsebelumnya sebesar 26%-27%.Selama beberapa tahun trendividen BCA menurun untukmemperbesar laba ditahan danmemperkuat modal gunamenghadapi pasar bebas di tahun2015. Sepanjang tahun 2012 BCAmencatat laba bersih sebesar Rp.11,7 tri l iun atau meningkat 8,3%dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Bank CIMB Niagamemutuskan untuk tidakmembagikan dividen, meski lababersih tercatat sebesar Rp. 4,23

tri l iun, atau tumbuh 33%dibandingkan tahun sebelumnya.Hal ini di lakukan untukmemperkuat permodalan untukmembiayai kegiatan operasionalCIMB Niaga.

Kebijakan pembayaran dividenmemil iki dua sisi , d igunakan untukkepentingan pemegang saham,atau digunakan sebagai modal bagiperusahaan untuk membiayaikegiatan operasional , yang padamuaranya akan menghasilkankeuntungan bagi perusahaan.Apabila laba bersih digunakansebagai tambahan modalperusahaan, tentu tidak terdapatkeuntungan bagi pemegang saham.Namun sebal iknya jika seluruh labadigunakan untuk membayardividen, tentu akan menghambatperluasan usaha perusahaan, danakan mengurangi laba yangditerima perusahaan.

Oleh karena itu manajemen perlumenempuh kebijakan yang optimal ,yakni rasio pembayaran dividenditetapkan dengan memperhatikankesempatan perluasan usaha daninvestasi yang mungkin dapatdipil ih perusahaan. Selanjutnyadapat dikalkulasi faktor-faktor lainyang memperngaruhi keuntunganperusahaan di masa depan.Pembayaran dividen diperlukansebagai imbal jasa bagi pemegangsaham, namun jangan sampaimengganggu kegiatan operasionaldan investasi perusahaan.

Bank BUMN Bagikan Dividen Rp 12,72 Triliun

Alexcius Winang


"Bank Rakyat

Indonesia (BRI),

Bank Tabungan

Negara (BTN),

Bank BNI dan

Bank Mandiri

mengumumkan

pembagian

dividen sebesar

Rp. 12,72 triliun

atau 30% dari

laba bersih. "

Kebutuhan konsumsi daging sapi di Indonesia saat ini

adalah sekitar 1,87 kg perkapita per tahun dan itu

masih terhitung rendah dibandingkan dengan negara

lainnya begitu pula dengan harga daging sapi di

Indonesia saat ini sangat mahal .

Banyak versi penyebab atas kenaikan harga daging sapi

tersebut, diantaranya adalah dari kekurangan pasokan,

kenaikan sapi bakalan yang diimpor dari Austral ia,

adanya kendala biaya transportasi pengiriman yang

mahal sampai dugaan adanya permainan harga

ditingkat pedagang dan pengepul .

Bi la mel ihat data di Badan

Pusat Statistik (BPS) populasi

sapi di Indonesia November

2012 adalah 15,99 juta ekor

sapi dengan potensial stock

sapi yang dapat dipotong

pada tahun 2013 adalah 2,3

juta ekor. Untuk memenuhi

kebutuhan daging sapi di

Indonesia dibutuhkan

384.000 ton daging sapi per

tahun atau sekitar 3,8 juta

ekor sapi dengan bobot minimal 200 kg sedangkan

bobot rata-rata sapi lokal adalah 180 kg.

Perkembangan impor daging sapi berdasarkan data

BPS dari tahun 2010 sampai tahun 2012 cenderung

menurun dimana data disampaikan berturut-turut

sebagai berikut: 140.000 ton, 102,900 ton dan 40,300

ton.

Sistem peternakan sapi di Indonesia menurut data BPS

masih 70% dimil iki oleh orang pribadi, sementara

sisanya dimil iki peternak di sentra produsen sapi.

Peternakan yang dilakukan pun masih secara

tradisional oleh masyarakat petani, dimana

pemel iharaan sapi masih sebagai kegiatan sambilan

dan dianggap sebagai tabungan, hal ini berakibat pada

kinerja pengembangan sapi yang masih rendah.

Sedangkan untuk kegiatan usaha pembiakan

/pembibitan sapi potong masih kurang diminati

perusahaan swasta kerena memerlukan lahan yang

cukup luas dan tidak atraktif secara ekonomis

BUMN sebagai perusahaan mil ik negara memil iki

peranan strategis dalam membantu mensukseskan

program swasembada daging sapi ini karena BUMN

memil iki usaha yang tersebar dibeberapa sektor, baik

dalam bidang perkebunan sampai industri strategis.

Kementerian BUMN mendukung dalam mensukseskan

program swasembada daging sapi, melalui surat

keputusan nomor S-240/MBU/2012 perihal Penugasan

Pelaksanaan Program Integrasi Sapi Sawit. Namun

dalam pelaksanaannya BUMN tidak dapat berdiri

sendiri karena berbeda jauh dari core bisnis mereka.

Untuk dapat memelihara sapi yang di integrasikan

dengan sawit, diperlukan tenaga ahl i yang dapat

memanajemen baik dari pengelolaan pakan,

ketersediaan sapi, perawatan

dan penangan sapi itu sendiri ,

maka dari itu diperlukan sinergi

antara BUMN yang memang

sesuai dengan bidangnya,

kementerian teknis yang terkait

dan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Integrasi sapi sawit

telah berjalan sejak tahun 2011

baik pada RNI dan PT

Perkebunan Nusantara I - XII.

Pola pengembangan integrasi sawit-sapi diarahkan

pada 70% untuk penggemukan (feedlot) dan 30%

untuk pengembangbiakan (breeding). target

Kementerian BUMN dalam swasembada daging adalah

100.000 ekor sapi sampai dengan tahun 2014 namun

pada akhir tahun 2012 baru tercapai 20.000 ekor sapi.

Untuk menanggulangi kesul itan bibit sapi tersebut

maka kementerian BUMN menunjuk PT Berdikari untuk

menjadi salah satu produsen bibit atau bakalan sapi

nasional .

Sedangkan dengan permasalahan distribusi daging

sapi, PT KAI dan PT Pelni sudah siap membantu dalam

hal distribusi daging tersebut. PT Merpati pun

menyatakan kesiapannya dalam mendistribusikan

daging sapi sebanyak 300-500 kg sekal i penerbangan.

Bentuk bantuan distribusi tersebut berupa potongan

harga dalam pengiriman.

Dengan adanya sinergitas yang baik diantara BUMN,

diharapkan mampu untuk dapat menjadikan Indonesia

mencapai swasembada daging di tahun 2014.

BUMN/ Korporasi

Adji Dharma

Sinergitas BUMN Dalam MencapaiSwasembada Daging 2014


investingcaffeine.com

AAda sebuah gambar lelucon dalam

internet yang menggambarkan

praktek pelanggaran lalu l intas.

Gambar tersebut disertai kal imat

“Damai itu indah Rp20.000,00”.

Kalau ingin damai maka siapkanlah

uang damai kepada petugas

sebagai kompensasinya. Kalau

ingin mengikuti proses hukum

maka persiapkanlah waktu untuk

menjalani sidang di pengadilan dan

siapkanlah uang denda sebagai

hukumannya. Sayang, dengan

berbagai alasan, opsi “damai”

sering diambil oleh sebagian

pelanggar lalu l intas.

Dil ihat dari sisi

hukum,

pelanggaran

lalu l intas

merupakan

gambaran

yang tidak baik

mengenai

kedisipl inan

masyarakat

dalam

mematuhi

peraturan. Sebagai hukumannya

Pemerintah mengenakan denda

kepada pelanggar lalu l intas.

Pengenaan denda diharapkan

dapat menjadi efek jera agar

pengendara tidak melakukan

pelanggaran lalu l intas lagi. Selain

itu, di l ihat dari sisi keuangan

negara, denda tersebut akan

menambah penerimaan negara dari

sektor penerimaan bukan pajak

(PNBP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Tarif PNBP, penerimaan

denda (termasuk didalamnya

denda lalu l intas) merupakan salah

satu jenis PNBP yang ada pada

Kejaksaan Agung. Selama ini,

Kejaksaan Agung telah

menyetorkan PNBP denda

pelanggaran lalu l intas ke Kas

Negara. Masalah muncul dengan

terbitnya Undang-Undang (UU)

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

Setidaknya ada 2 permasalahan

yang muncul yaitu mengenai

instansi mana yang berhak

mengelola penerimaan denda lalu

l intas dan penggunaan sebagian

PNBP denda lalu l intas sebagai

insentif.

Permasalahan kewenangan

pengelolaan

penerimaan

denda lalu

l intas

mel ibatkan 2

instansi yaitu

Kejaksaan

Agung dan

Kepol isian. PP

Nomor 50

Tahun 2010

tentang Jenis

PNBP yang berlaku pada Kepol isian

Negara RI juga mengatur

penerimaan denda lalu l intas

sebagai salah satu PNBP yang

berlaku di Kepol isian. Hal ini

bertentangan dengan PP Nomor 22

Tahun 1997 yang menetapkan

penerimaan denda lalu l intas

sebagai salah satu jenis PNBP yang

berlaku di Kejaksaan Agung. Selain

itu, dalam Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Jenis dan Tarif

PNBP Kejaksaan Agung, Kejaksaan

Agung juga tetap mencantumkan

penerimaan denda. Permasalahan

ini sekarang masih berlangsung

dan akan dibahas dalam lingkup

koordinasi Kementerian Pol itik,

Hukum, dan Keamanan.

Ahmad Rifa' i Sapta

Fiskal dan Regulasi Ekonomi

Pengelolaan Penerimaan Denda Lalu Lintas


"Setidaknya ada 2

permasalahan yang

muncul yaitu

mengenai instansi

mana yang berhak

mengelola

penerimaan denda

lalu lintas dan

penggunaan sebagian

PNBP denda lalu

lintas sebagai insentif.

Sementara itu, permasalahan

penggunaan sebagian PNBP denda

lalu l intas untuk insentif

menimbulkan kembal i pro kontra

tentang earmarking. Secara

sederhana earmarking dapat

diartikan sebagai pendekatan

penganggaran yang

mengalokasikan pendapatan

tertentu sebagai sumber pendanaan

untuk pengeluaran tertentu.

Landasan earmarking adalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1997 tentang PNBP. Secara sekilas

earmarking dianggap bertentangan

dengan UU Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara yang

mewajibkan penggunaan

pendekatan anggaran terpadu

(unified budget) .

Dalam prakteknya kedua

pendekatan tersebut digunakan

dalam sistem penganggaran di

Indonesia.

Beberapa penel itian sudah

dilakukan untuk menilai efektifitas

earmarking. James M. Buchanan

dalam penel itiannya yang berjudul

“The Economic of Earmarked Taxes”

menemukan bahwa terdapat pro

kontra pelaksanaan earmarking.

Pihak yang pro mengatakan bahwa

earmarking merupakan salah satu

alat untuk memacu masyarakat

pembayar pajak mendukung

pengeluaran atau belanja untuk

kegiatan pelayanan umum tertentu.

Alasannya, mereka menganggap

penggunaan dana tersebut memil iki

manfaat secara langsung kepada

mereka.

Sementara pihak yang kontra

mengatakan bahwa pendekatan ini

berpotensi untuk mengurangi

keinginan masyarakat pembayar

pajak untuk menyetujui

penggunaan/pembayaran uang

pajak yang telah mereka bayarkan

(melalui pajak). Alasannya,

penggunaan dana untuk membiayai

kegiatan pelayanan umum tertentu,

tidak memberikan manfaat secara

langsung bagi mereka.

Hasil penel itian lain yang dilakukan

oleh Wil l iam Mc Leary dalam

penel itiannnya yang berjudul

“Earmarking Government Revenues:

Does It Work?” menyimpulkan

bahwa pendekatan earmarking

tidak boleh dikesampingkan begitu

saja. Namun pandangan skeptis

berbagai pihak dinilai cukup

beralasan. Pendekatan earmarking

menyimpan potensi masalah seperti

pertanyaan tentang kecukupan

sumber daya untuk memenuhi

kebutuhan sektoral , kemampuan

lembaga yang ditunjuk untuk

melaksanakan kegiatan earmarking,

kurangnya kontrol atau

pengawasan atas prioritas belanja

atau pengeluaran administrasi , dan

kemungkinan konfl ik dengan

kemampuan pemerintah untuk

meningkatkan sumber daya bagi

anggaran umum atau dengan

kebijakan pemerintah lainnya.

Lalu , bagaimana dengan efektifitas

penggunaan sebagian PNBP denda

lalu l intas untuk insentif? J ika ij in

penggunaan dana tersebut keluar,

maka hal yang perlu ditekankan

adalah penggunaan dana tersebut

harus digunakan secara tepat untuk

mendorong peningkatan pelayanan

publ ik.


l isda24.blogspot.com

www.tempo.comhttp://cdn.thenextweb.com/.com

Kolom MP3EI

Very Yanto

Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia saat ini hampir

menginjak tahun ke-dua. Untuk

mendorong kegiatan proyek MP3EI

dalam waktu yang cukup singkat

telah diselesaikan 43 regulasi baik

yang berlaku secara umum sebagai

suatu Peraturan Perundang-

undangan ataupun Peraturan yang

dibuat dan diperbaiki secara

khusus.

Demi mendukung dan

menyelesaikan permasalahan pada

proyek-proyek MP3EI selama ini,

regulasi yang telah diselesaikan

hingga tahun 2013 mencapai 43

(empat puluh tiga) regulasi . 1 (satu)

Undang-undang yang telah selesai

dibuat dan telah disosial isasikan

yaitu Undang-undang No.2 tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum. Kemudian

peraturan lainnya yaitu 10

(sepuluh) Peraturan Pemerintah

(PP), 19 (sembilan belas) Peraturan

Presiden (Perpres), 1 (satu)

Keputusan Presiden (Keppres), 1

(satu) Instruksi Presiden (Inpres)

dan 11 Peraturan Menteri/Kepala

(permen) yang telah selesai

diperbaiki.

Selain itu juga telah dibuat dan

disahkan peraturan pelaksana dari

Undang-undang No. 2 tahun 2012

yaitu Perpres no. 71 tahun 2012

tentang Penyelengaaraan

Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengadaan Tanah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 72 Tahun 2012 tentang

Biaya Operasional dan Biaya

Pendukung Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan

Umum yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor

13/PMK.02/2013 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum yang

Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Perbaikan regulasi dan perizinan di

atas sebagai daya dukung dan daya

dorong dalam mereal isasikan serta

mewujudkan percepatan dan

perluasan kegiatan-kegiatan

ekonomi utama yang terdiri dari

enam koridor ekonomi yaitu

koridor ekonomi Sumatera, Jawa,

Kal imantan, Sulawesi, Bal i-NT dan

Papua-Maluku.

Dalam rangka mempercepat

pembangunan tersebut diperlukan

dukungan infrastruktur serta

dukungan non-infrastruktur berupa

pelaksanaan, penetapan atau

perbaikan regulasi dan perizinan

l intas sektor di tingkat nasional

yang terkait penataan ruang,

tenaga kerja, perpajakan, dan

kemudahan-kemudahan lainya

agar memudahkan dan

memberikan gairah kepada

investor dalam menanamkan modal

di Indonesia. Sehingga dengan

dikeluarkanya peraturan tersebut

diharapkan akan dapat

meminimal isir tumpang tindih

peraturan yang ada, baik peraturan

di tingkat pusat dan peraturan

tingkat daerah maupun antar

sektor lembaga.

Sebagaimana yang diketahui yang

menjadi masalah mendasar dalam

pembangunan infrastruktur adalah

permasalahan pembebasan lahan

khususnya terkait proyek-proyek

MP3EI, sehingga dengan

disahkannya regulasi-regulasi di

atas berikut peraturan pelaksana di

bawahnya sebagai penunjang dan

pelaksana dari regulasi tersebut,

diharapkan dapat menyelesaikan

tantangan dan permasalahan-

permasalah terkait pengadaan

tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dalam proyek-

proyek MP3EI sebagai landasan,

acuan dan payung hukum.

Dengan demikian, pemerintah telah

memberikan kemudahan dan

kepastian hukum kepada para

investor baik investor dalam negeri

maupun luar negeri melalui MP3EI .

Banyaknya investor yang telah siap

menanamkan modalnya untuk ber-

investasi di Indonesia baik di

daerah maupun di perkotaan, maka

Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia telah terbukti

memberikan pengaruh yang cukup

signifikan dalam hal pertumbuhan

ekonomi Indonesia.


Progres 43 Regulasi dalam DebottleneckingProyek MP3EI Indonesia

STren Ketenagakerjaan dan Sosialisasi di Indonesia 2012

Ketenagakerjaan

Secara umum, tingkat partisipasitenaga kerja dan pertumbuhankesempatan kerja di Indonesia lebihtinggi pada tahun 2010-2011dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Sedangkan tingkatPengangguran Terbuka (TPT) secaranasional terus menurun dari tahunke tahun. Berdasarkan hasil laporanILO, Indonesia mengalamipenurunan signifikan elastisitaspertumbuhan-ke-pekerjaan diseluruh sektor ekonomi sejak krisistahun 1998. Hal tersebut dibuktikanmasih terdapat pengangguranterselubung, kesempatan kerja disektor formal dan perl indungansosial mengalami perlambatan. Halini , menjadi sebuah tantangantersendiri bagi Indonesia, sehinggadiperlukan perhatian khusus untukmasyarakat demi mendapatkanpekerjaan yang lebih berkual itas.

Berdasarkan elastisitas outputketenagakerjaan per sektor yangterlampir di bawah, tercatat lebihdari satu dekade terakhir elastisitasoutput tenaga kerja berdasarkansektor mengalami penurunanterutama pada sektor: pertanian,kehutanan, perburuan danperikanan, manufaktur,perdagangan grosir, perdaganganritel , restoran hotel , layanankeuangan. Meskipun sejak tahun2005 sampai saat ini perekonomianIndonesia sudah cenderungmeningkat, namun pekerja mudamenghadapi sebuah tantanganbesar.

Dari sembilan lapangan usaha diIndonesia, hanya sektor l istrik, gasdan air, kontruksi, dan layanankomunitas, sosial dan pribaditerdapat lebih banyak kesempatankerja. Sedangkan, sektor-sektorlainnya mengalami penurunandalam kesempatan kerja. Kondisi inikemungkinan dapat terjadi karenaadannya pergeseran zaman yanglebih modern, terglobal isasi danmasif.

Terkait dengan tingkat partisipasitenaga kerja dan pertumbuhankesempatan di tahun 2011-2012yang lebih rendah dibandingkandengan 2009-2010 disebabkanadanya peningkatan penduduk usiakerja yang memil ih untuk menundamasuk ke pasar tenaga kerja untukmeningkatkan pendidikan. Polapikir tersebut merupakan dampakdari tren positif pertumbuhanperekonomian Indonesia dan dapatmeningkatkan penghasilan rumahtangga.

Berdasarkan anal isis ILO,masyarakat Indonesia tergolongmasyarakat yang memil iki tingkatjam kerja yang panjang danberlebihan, tercatat 45,68 persendari angkatan kerja bekerja antara45-59 jam per minggu di tahun2012 dan stagnan dari tahun ketahun. Tidak hanya itu, tingkatpekerja paruh waktu kianmeningkat. Peningkatan ini terjadisecara signifikan pada tahun 2010(16,7 persen) ke 2011 (19,21 persen)yang merupakan dampakketidakpastian ekonomi globalserta indikasi adanya kebutuhanyang lebih besar akan fleksibil itassebagai alternatif mengurangi upahpekerja dan mengatasi fluktuasipermintaan.

Terkait dengan pekerjaan, terdapat60-63 persen dari populasiIndonesia di tahun 2012 memil ikipekerjaan rentan. Dalamklasifikasinya wanita memil ikiprobabil itas tiga kal i lebih besaruntuk masuk kategori pekerjarentan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain, diskriminasigender masih terjadi di Indonesiadengan tingkat upah wanita 30-35persen lebih rendah dibandingkanlaki-laki. ILO telah melakukansebuah anal isis lebih dalam untukmengetahui penyebab darikesenjangan upah dan dikatakanbahwa 59 persen kesenjangan upah

antara laki-laki dan wanita tidakdapat dijelaskan.

Salah satu penyebab darikesenjangan upah dan diskriminasigender adalah perbedaanformal isasi sektor bekerja. Tigatahun terakhir terdapat sebuahpergeseran dari sektor informal kesektor formal yang memperl ihatkanpeningkatan akses pekerjaan formalbaik laki-laki maupun wanita.Pergeseran juga terjadi padakomposisi sektoral perekonomianIndonesia, yaitu pergeseran tenagakerja dari pertanian ke manufakturyang terus berkembang di tahun2012.

Isu-isu ketenagakerjaan Indonesiaterhangat saat ini diantaranyaadalah pertama, isu industrial isasi .Dengan adanya pergeseranterhadap komposisi sektoral telahmenyebabkan peningkatan hargakomoditas pertanian yang baru-baru ini menjadi sebuahkekhawatiran. Pemerintahmenanggulangi permasalahantersebut dengan melakukan imporyang dimana belakangan ini telahterjadi penyelewengan regulasi danpengawasan importir.

Kedua, pengangguran. Isupengangguran juga tidak hanyasebatas kesempatan yang tidak ada,namun juga komposisi umur darisebuah negara harus diperhatikan.Indonesia harus memperhatikanyouth population.Ketiga, labour information.Penyebaran informasi lowonganmasih tergolong sangat terbatasdan belum baik. Sebagai contoh jobfair mayoritas diadakan diuniversitas-universitas saja danperiode pelaksanaan yang jarangmengakibatkan membludaknyapengunjung pada saat pelaksanaanacara. Karena hanya pada momentersebut antara permintaan danpenawaran pekerjaan bertemusecara langsung.


Insani Sukandar

Keempat, upah minimum. DKIJakarta merupakan kontributortingkat pengangguran tertinggi.Kondisi ini merupakan dampak darimigrasi masyarakat daerah ke IbuKota karena tingkat UpahMinimum Provinsi (UMP) DKIJakarta yang lebih tinggidibandingkan dengan daerah-daerah lain. UMP digunakansebagai insentif masyarakat untukbermigrasi dan menyebabkanexcess demand. Peningkatan UMPbaru-baru ini juga menimbulkansejumlah kontradiktif antarapengusaha dan buruh. Salah satudampak yang dirasakan pengusahaadalah penghambatanperkembangan UKM untukmenjadi formal dan penguatan trenotomisasi dari manusia ke robot.Namun, buruh menginginkanpeningkatan UMP karena tidakmendapatkan jaminan sosial yangsemestinya.

Dampak pertumbuhan ekonomimemberikan peningkatan daya bel imasyarakat secara langsung,dimana masyarakat cenderunguntuk menggunakan penambahandaya bel i untuk keperluankonsumsi dan pendidikan.Ketenagakerjaan akan merasakandampak pertumbuhan ekonomiIndonesia dalam jangka panjangmengingat adanya investasi tenagakerja pada bidang pendidikan padaperiode ini.

Untuk saat ini , Pemerintah haruslebih memperhatikan isu-isu yangterkait dengan kesejahteraan baikuntuk pekerja maupun pengusaha.Seperti permasalahan upah yanghingga saat ini menjadi halanganakan peningkatan kesejahteraantersebut. Semestinya, perl indungansosial dan jaminan sosialmerupakan kebutuhan dasar yangmenjadi prasyarat utama untuktenaga kerja. Dari sisi pengusaha,

ILO telah menganal isa bahwaperusahaan yang memil ikianggaran lebih besar pada jaminansosial untuk pekerjanya telahmemil iki tenaga kerja dengantingkat produktivitas yang lebihtinggi, dibandingkan perusahaanyang tidak memil iki anggaranbesar.

Perhatian Pemerintah terhadapkesejahteraan merupakan faktormendasar guna mencapai ataulebih mendekat kepada decentwork. Ditambah dengan pekerjaanyang dapat memberikankeberlanjutan l ingkungan makaakan menuju kepada green jobs.

Referensi :Publikasi ILO

Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

Elastisitas Output Ketenagakerjaan Berdasarkan Sektor


KUR dan UKM

Penyaluran KUR pada bulan Maret

2013 meningkat hingga Rp 5,3 tri l iun

dengan jumlah debitur sebanyak

227.471 orang. Sejak bulan

November 2007 hingga Februari

2013 total penyaluran KUR mencapai

Rp 108 tri l iun dengan jumlah

debitur tercatat sebanyak 8,25 juta

orang. Rata-rata setiap debitur

mendapatkan kredit sebesar Rp 13,1

juta per orang dengan tingkat NPL

4,4%.

Bank yang menyalurkan KUR

tertinggi adalah Bank BRI khususnya

KUR Mikro yang telah menyalurkan

hingga bulan Maret 2013 sebesar Rp

57,1 tri l iun. Selanjutnya KUR Ritel BRI

telah menyalurkan sebesar Rp 13,6

tri l iun. Jumlah masing-masing

debitur sebesar 7,5 juta orang dan

83.471 orang untuk KUR Ritel BRI.

Sementara itu penyaluran KUR

melalui BPD bulan Maret 2013

sebesar Rp 95,7 mil l iar dengan

jumlah debitur sebanyak 1.021

orang. Penyaluran tertinggi melalui

BPD periode November 2007 hingga

Maret 2013 adalah Bank Jatim

diikuti Bank Jabar Banten masing-

masing sebesar Rp 3,4 tri l iun dan Rp

2,4 tri l iun dengan jumlah debitur

sebesar 32.552 orang dan 22.638

orang dan tingkat rata-rata NPL

sebesar 8%.

Dil ihat dari sektor yang menerima

KUR pada bulan Maret 2013, sektor

perdagangan mendapatkan KUR

terbanyak hingga 57%. Selanjutnya,

untuk urutan kedua adalah sektor

pertanian yang mencapai 16%.

Berdasarkan sebaran regional

penyaluran tertinggi tercatat pada

provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur

dan Jawa Barat dengan penyaluran

masing-masing sebesar Rp 16,5

tri l iun, Rp 16,3 tri l iun dan Rp 13,8

tri l iun.

Sementara itu samapai dengan bulan

Maret 2013 penyaluran KUR TKI

mencapai Rp 46 mil iar dengan

jumlah debitur sebanyak 3.649 orang

TKI.

Beberapa negara tujuan TKI yang

menerima penyaluran KUR TKI

diantaranya adalah Korea, Malaysia,

Brunei Darussalam dan Hongkong.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Periode Maret 2013

Windy Pradipta

"Secara sektoral ,

KUR bulan Maret

2013 lebih

banyak disalurkan

untuk sektor

perdagangan

yakni sebesar

57%, diikuti oleh

sektor pertanian

sebesar 16%."


M

Kajian Pembangunan

Endogenous Poverty Line :Perspektif Baru Pengukuran Dampak Kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinanadalah salah satu tujuan utama darisetiap kebijakan ekonomi yangdilakukan oleh sebuah negara.Sehingga kajian mengenaikemiskinan selalu menjadi topikpenting yang terus digal i untukmengembangkan formula yangpal ing tepat baik dalam pengukuranmaupun pedoman kebijakan yangharus dilakukan. Salah satu upayatersebut dilakukan oleh TeguhDartanto, dari LPEM UI, melaluipenel itian endogenous poverty l ine.Melalui penel itian ini dicariformulasi garis kemiskinan yanglebih presisi .

Sudah banyak studi mengenaidampak kemiskinan dari sebuahkejadian atau kebijakan ekonomi.Namun kebanyakan studi yangdilakukan mengasumsikan gariskemiskinan yang tetap (fixedpoverty l ine). Penel itian bermaksudmenguji secara empirikperbedaaaan hasil perhitungandampak kemiskinan antara yangmenggunakan fixed poverty l inedan endogenous poverty l ine.

Guncangan ekonomi sebagaimanasebuah kebijakan ekonomi biasanyamemeberikan dampak padaperubahan tingkat kesejahteraan,yang tercermin dari perubahanharga dan tingkat pendapatan.Tranmisi kebijakan ke tingkatkesejahteraan ini dapat dijelaskansecara sederhana dalam konseppermintaan dan penawaran agregatdalam kerangka teorimakroekonomi. Sebagai contohkebijakan peningkatan investasipemerintah dalam infrastrukturakan menstimulasi permintaan,dalam kondisi tidak terjadiperubahan penawaran maka hargaakan bergerak naik karenapenambahan permintaan.

Dalam konteks kemiskinan,kenaikan harga akan mengurangikemampuan masyarakat miskindalam pemenuhuan kebutuhandasar mereka. Sehingga

menyebabkan konsumsi merekasekarang di bawah gariskemiskinan.

Sebal iknya, kenaikan faktor-faktorpendorong pendapatan akanmendorong pendapatan rumahtangga meningkat, yang akanmendorong kemampuan untukmengkonsumsi lebih. Tingkatkonsumsi yang lebih besardibanding garis kemiskinan ini akanmendorong mereka keluar darikelompok masyarakat miskin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasebuah shock dalam ekonomi yangmenyebabkan kenaikan harga akanmemberikan dua dampak kepadakemiskinan. Pertama, menurunkandaya bel i masyarakat. Kedua,menyebabkan naiknya gariskemiskinan.

Kajian mengenai poin pertamasudah banyak dilakukan pada studisebelumnya, yang mengukurdampak dari kenaikan harga (inflasi)terhadap perubahan tingkatkemiskinan di suatu daerah ataunegara. Namun tidak banyak kajianmenyoroti tentang poin kedua,studi sebelumnya hanyamengasumsikan garis kemiskinanyang tetap.

Dartanto melakukan pengujianmenggunakan kedua model gariskemiskinan (fixed-endogenous)untuk mengukur perbedaandampak sebuah shock dalamekonomi terhadap perubahantingkat kemiskinan. Denganmenggunakan computable generalequil ibrium microsimulation (CGE-MS), studi ini membuktikan bahwasaat menggunakan fixed povertyl ine, dampak dari sebuah kebijakanekonomi tidak presisi .

Hasil penel itiannya menjelaskanbahwa, saat menggunakan fixedpoverty l ine, kenaikan harga kedelaisebesar 100% akan meningkatkanjumlah kemiskinan 0,167%.Sehingga dapat dil ihat bahwa

impl ikasinya tidak begitu signifikanterhadap tingkat kemiskinan, yangkemudian tidak akan mendorongpemerintah untuk melakukansebuah kebijakan untukmenstabilkan kembal i harga kedelaitersebut. Namun hasil yang berbedaditunjukkan saat perhitunganmenggunakan endogenous povertyl ine, kemiskinan meningkat sebesar0,483%. Sehingga jelas kanmendorong pemerintah untukmengambil kebijakan menstabilkanharga kedelai . Secara keseluruhanpenel itian yang menggunakanmetode simulasi ini menemukanperbedaan sebesar 0,316 persenperbedaan dampak pada tingkatkemiskinan dari kedua model gariskemiskinan yang digunakan.

Perpektif baru ini perlu menjadiperhatian bersama para pengambilkebijakan, khususnya yangberhubungan langsung dengantingkat inflasi dan welfare secaraumum. Dalam kontek aktualIndonesia, kajian ini barangkal i bisamenjadi salah satu metode yangdigunakan untuk penghitungandampak kemiskinan dari kenaikanharga BBM yang sampai hari inimasih dalam tahapan pemil ihanopsi.

Sudah banyak program kemiskinanyang dilakukan, namun denganmenggunakan fixed poverty l ine,hasil anal isis dampak kebijakancenderung kurang presisi . Perspektifendogenous poverty l ine ini bisajadi solusi untuk menilainya denganlebih presisi .

Referensi:

FKP Tanggal 16 April 2013 – ADB

Indonesia

Riski Raisa Putra


Laporan Kegiatan

Pada tanggal 1 Maret 2013, Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian RI, Dr.(HC) M.Hatta Rajasa bersama

rombongan BUMN melakukan kunjungan kerja ke

Myanmar. Tujuan kunjungan tersebut adalah menjajaki

kerjasama ekspansi bisnis di Myanmar. Pada

kesempatan itu Menko Perekonomian dan rombongan

disambut langsung oleh Duta Besar RI untuk Myanmar,

Sebastianus Sumarsono. Di sela acara ramah-tamah di

Kantor Kedubes RI, Menko Perekonomian mengatakan

bahwa Myanmar merupakan negara dengan potensi

yang menarik.

Pada hari selanjutnya, Selasa 2 April 2013, Menteri

Perekonomian dan rombongan bertemu dengan

Presiden Myanmar Thein Sein di Nay Pyi Taw City.

Sejumlah poin kerjasama ekonomi dan investasi telah

dibicarakan antara Menko Perekonomian dengan

Presiden Myanmar Thein Sein dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Nasional Myanmar. Hasil

pembicaraan tersebut segera akan ditindaklanjuti oleh

kedua negara, khususnya Indonesia.

Menko Perekonomian menegaskan bahwa Indonesia

sangat siap untuk berinvestasi di Myanmar, khususnya

dalam bidang telekomunikasi (PT. Telkom). Indonesia

mendapat peluang untuk berinvestasi di sektor

telekomunikasi , dimana PT. Telkom memenangkan

tender dengan nilai investasi mencapai mil iaran Dolar

AS.

Menurut Hatta Rajasa, selain PT Telkom, BUMN lain

juga telah siap untuk berinvestasi di Myanmar, antara

lain: PT Timah Tbk dan PT PLN (Persero). PT Timah Tbk.

telah memil iki l isensi untuk melakukan operasi tambang

di Myanmar. Sedangkan PT PLN telah siap untuk

membangun power plant dengan supply batubara dari

Indonesia.

Tujuan utama dari pertemuan antara Menko

Perekonomian dengan Presiden, Menteri Perdagangan

dan Menteri Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Nasional Myanmar adalah untuk memperkuat

hubungan kerjasama ekonomi kedua negara. Kerjasama

ekonomi tersebut berpeluang meningkatkan

pendapatan investasi Indonesia di luar negeri

menyongsong berlakunya Asean Community 2015.

Sebagai tindak-lanjut pertemuan ini, Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono juga berkunjung ke Myanmar

pada tanggal 23-24 April 2013 untuk menandatangani

beberapa kesepahaman kerja sama ekonomi (MoU).

Presiden Myanmar, Thein Sein, berjanji akan membuka

kesempatan yang luas kepada Indonesia untuk

berinvestasi dalam bidang yang menjadi keunggulan

Indonesia, terutama dalam bidang telekomunikasi ,

pertanian, pariwisata, energi dan mineral . Myanmar juga

akan membuka tiga special economic zone, yang hampir

mirip dengan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

Kesiapan Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar

direspon positif oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Nasional Myanmar, Prof.Dr. Kan

Zaw. Menurut Kan Zaw Myanmar saat ini telah

menyiapkan aturan-aturan terkait investasi . Kan Zaw

menjamin keamanan dan kenyamanan BUMN

Indonesia yang ingin berinvestasi di Myanmar. Selain itu

Kan Zaw juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Indonesia karena BUMN Indonesia

telah mengikuti tender di bidang telekomunikasi dan

berharap Indonesia dapat memberikan sumbangan

yang positif bagi rakyat Myanmar.

Referensi:

Bagian Hubungan Masyarakat

Kemenko Perekonomian

Myanmar Menyambut Positif Investasi BUMN Indonesia

Predi Mul iansyah


Selamat Hari Kartini

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :Redaksi Tinjauan Ekonomi dan KeuanganKementerian Koordinator Bidang PerekonomianGedung Sjafruddin Prawiranegara (d.h. Gd. PAIK II) Lantai 4Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta, 10710Telepon. 0213521843, Fax. 0213521836Email : [email protected]

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan dapat didownload pada websitewww.ekon.go.id

TEK Edisi April

Documents