Top Banner
Daya Dukung Ekonomi di Daerah Perbatasan Branchless Banking
36

TEK Agustus 2013 Bahasa

Oct 20, 2015

Download

Documents

fantau

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Edisi Agustus Tahun 2013
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Daya DukungEkonomidiDaerah Perbatasan

    | Pembangunan Kawasan Perbatasan : Solusi Mencapai Pembangunan Ekonomi

    Berkualitas

    | Branchless Banking: Ketersediaan Akses Pembiayaan di Daerah Terpencil| Kebijakan Ekonomi di Kawasan-Kawasan Khusus

    | Pembangunan Kesehatan Daerah Perbatasan

    | Kondisi Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

  • OPINI PAKAR 21

    Upaya Membangun Wilayah Perbatasan

    KEUANGAN 23

    Branchless Banking: Ketersediaan AksesPembiayaan di Daerah Terpencil

    BUMN 24

    Peran BUMN Dalam Peningkatan Pembangunan

    Daerah Tertinggal dan Terjauh (3T)

    FISKAL & REGULASI EKONOMI 25

    Kebijakan Ekonomi di Kawasan-Kawasan Khusus

    MP3EI 26

    Percepatan Pembangunan Papua dan Papua

    Barat "Kunci Gerbang Masuk Wilayah

    Perbatasan di bagian Timur"

    KETENAGAKERJAAN 28

    Perubahan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

    Pembina : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pengarah : Sekretaris Kementerian

    Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Fiskal & Moneter Koordinator : Bobby Hamzar Rafinus

    Editor : Edi Prio Pambudi, Puji Gunawan, Ratih Kania, M. Dani Iskandar Analis : Alexcius Winang,

    Al isa Fatimah, Dara Ayu Prastiwi, Fitria Faradila, Insani Sukandar, Masyitha Mutiara Ramadhan,

    Oktya Setya Pratidina, Riski Raisa Putra, Windy Pradipta Distribusi : Chandra Mercury

    Kontributor : Suprayoga Hadi, Triyono Budi Sasongko, Vitri Nurmalasari , Erns Saptenno, Aang

    Anggara, Predi Mul iansyah, Adji Dharma, Tim Pemantauan dan Pengendal ian Inflasi , Komite

    Kebijakan KUR, Tim Koordinasi Kebijakan Stabil isasi Harga Pangan Pokok.

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan diterbitkan dalam rangka meningkatkan pemahaman pimpinan daerah terhadap perkembangan

    indikator ekonomi makro dan APBN, sebagai salah satu Direktif Presiden pada retreat di Bogor, Agustus 2010

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Republik Indonesia

    DAYA DUKUNG EKONOMI DI DAERAH

    PERBATASAN 8

    Kondisi Infrastruktur di Kawasan Perbatasan |

    Perbatasan yang Terlupakan |

    Pembangunan Kesehatan Daerah Perbatasan |

    Kondisi Pendidikan didaerah Perbatasan Indonesia:

    (Studi Kasus: Entikong, Skouw dan Belu) |

    Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di

    Kawasan Perbatasan |

    Pembangunan Kawasan Perbatasan : Solusi

    Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkualitas |

    KOORDINASI KEBIJAKAN EKONOMI 2

    Kebijakan Stabilisasi Komoditas Pangan dan

    Pertumbuhan Ekonomi

    EKONOMI INTERNASIONAL 3

    Pertumbuhan Ekonomi Asia Q2-2013

    EKONOMI DOMESTIK 4

    Perlambatan Ekonomi dan Tekanan Inflasi yang

    Masih Tinggi

    EKONOMI DAERAH 6

    Perbatasan Kepulauan Indonesia

    KUR & UKM 29Realisasi Penyaluran KUR Periode Agustus 2013|

    Pelestarian Budaya Melalui Usaha|

    LAPORAN KEGIATAN 31Menko Perekonomian Meresmikan Festival

    Serayu Expo Banjarnegara 2013 |

  • Krisis ekonomi berkepanjangan yang dihadapi negara-

    negara maju sejak tahun 2008-2009 telah menimbulkan

    dampak ketimpangan pendapatan yang melebar.

    Profesor Stigl itz, pemenang nobel ekonomi 2001,

    dalam buku terbarunya The Price of Inequality (Penguin

    Books, 2013) mengupas berbagai aspek masalah

    tersebut di Amerika Serikat (AS) yang saat ini memil iki

    rasio Gini sebesar 0.48. Tingkat rasio Gini ini menurut

    Stigl itz masih belum cukup mewakil i gambaran kondisi

    tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat AS

    berpendapatan menengah kebawah yang memburuk.

    Sebagian masyarakat AS mengalami keterbatasan

    dalam pemil ikan rumah, mendapatkan pelayanan

    kesehatan, dan memenuhi biaya pendidikan putra-

    putrinya. Selama masa resesi 2007-2010 kelompok

    masyarakat ini mengalami penurunan tingkat

    kesejahteraan hampir 40 persen, kembal i pada tingkat

    seperti awal tahun 1990-an.

    Pelebaran ketimpangan di AS terutama disebabkan

    oleh akumulasi kesejahteraan yang jauh lebih besar

    dan cepat pada 1 persen kelompok pendapatan

    tertinggi. Proses ketimpangan tersebut disebabkan

    oleh kekuatan pasar yang terbentuk dari kebijakan

    pemerintah. Menurut Stigl itz, pembiaran pemerintah

    terhadap keterbatasan sebagian masyarakat

    memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan

    serta kecukupan nutrisi yang minimal merupakan

    contoh kebijakan tersebut. Selain itu pembiaran

    terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang

    mendorong struktur gaji timpang antar perusahaan.

    Pada sisi lain, intervensi pemerintah melalui kebijakan

    perpajakan yang progresif danbelanja yang pro

    perl indungan sosialakan kurangi ketimpangan.

    Stigl itz juga mengungkap

    sistem pol itik sebagai sumber

    ketimpangan pendapatan dan

    kesempatan. Sistem

    demokrasi di AS memberikan

    kewenangan pada pimpinan

    bukan hanya untuk

    redistribusi pendapatan tapi

    juga merumuskan ketentuan

    dan penggunaan anggaran.

    Dalam penggunaan

    wewenang ini proses yang

    banyak terjadi adalah

    pengal ihan kesejahteraan

    ketimbang penciptaan

    kesejahteraan. Kewenangan mengal ihkan kesejahteraan

    melalui kegiatan rente ekonomi (rent seeking economy)

    telah mendorong ketimpangan pendapatan karena

    cenderung diberikan kepada 0,1 persen kelompok kaya.

    J ika proses ini terus berlangsung menguat, Stigl itz

    memperkirakan masyarakat AS akan semakin terbelah

    (divided society) di tahun 2053. Ketimpangan

    pendapatan menyebabkan perekonomian yang kurang

    efisien dan kurang produktif.

    Bagi Indonesia, pelaksanaan strategi pembangunan

    yang inklusif sejak empat tahun terakhir sudah

    menunjukkan komitmen untuk kurangi ketimpangan

    pendapatan. Namun dengan kecenderungan naiknya

    rasio Gini, mencapai 0,41 persen tahun 2012, serta

    masih besarnya ketimpangan antar-wilayah

    mengindikasikan kekuatan pasar belum memihak pada

    pemerataan pendapatan. Untuk itu penyempurnaan

    kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan antara lain

    dengan terus memperbaiki tata kelola berbagai sektor

    agar kegiatan rente ekonomi dapat ditekan.

    Upaya kurangi ketimpangan pendapatan memerlukan

    keterpaduan langkah pemangku kepentingan berbagai

    sektor. Selain itu juga keberpihakan pimpinan nasional

    dan daerah sebagaimana tercermin dari beberapa

    ulasan tentang kesejahteraan pada penduduk wilayah

    perbatasan, yang menjadi sorotan TEK edisi ini .

    Pembangunan wilayah perbatasan seyogyanya menjadi

    prioritas sesuai amanat konstitusi yaitu pemerintah

    yang mel indungi segenap bangsa Indonesia dan

    seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

    kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

    bangsa. Dirgahayu Kemerdekaan Negara Kesatuan

    Republ ik Indonesia ke 68.

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    1

    Editorial

    Bobby Hamzar Rafinus

    Plt. Deputi Koordinasi Fiskal dan Moneter

    Indikator Ekonomi, per Agustus 2013

  • Menindaklanjuti diterbitkannya Paket Kebijakan

    Stabil isasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada

    tanggal 23 Agustus 2013, pemerintah memandang perlu

    untuk menerbitkan kebijakan dalam rangka stabil isasi

    harga dan inflasi sejumlah komoditas pangan. Salah satu

    kebijakan yang akan dilaksanakan adalah perubahan tata

    niaga impor sapi/ daging sapi dan hortikultura dari

    berbasis kuota menjadi berbasis harga. Hal ini

    merupakan salah satu poin utama yang menjadi bahan

    diskusi dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri

    yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di

    Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Dalam paparannya, Menteri

    Perdagangan dan Menteri Pertanian

    telah menyepakati untuk melakukan

    perubahan terhadap sejumlah

    peraturan yang terkait dengan

    importasi sapi/daging sapi yang

    semula menggunakan mekanisme

    kuota menjadi mekanisme harga

    referensi. Dengan demikian,

    kesepakatan terkait akselerasi

    real isasi impor sapi bakalan dari

    triwulan 4 ke triwulan 3 dan rencana

    penambahan impor 15.000 ton

    setara daging tidak akan dilanjutkan.

    Untuk alokasi impor yang telah

    ditetapkan berdasarkan Peraturan

    Menteri Pertanian dan Peraturan

    Menteri Perdagangan yang telah

    ditetapkan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku

    sampai dengan akhir tahun 2013. Kementerian Pertanian

    dan Kementerian Perdagangan diharapkan agar dapat

    mengamankan produksi sapi dalam negeri dan

    menjamin kelancaran distribusi sampai ke tingkat

    konsumen.

    Harga referensi akan ditetapkan dengan mengacu

    kepada harga eceran rata-rata dalam beberapa tahun

    sebelumnya atau perhitungan biaya usaha peternak dan

    biaya distribusi sampai ke tingkat pengecer. Apabila

    harga eceran daging sapi berdasarkan proyeksi 2 bulan

    kedepan naik diatas 15% dari harga referensi maka

    impor dibuka dan apabila harga eceran daging sapi

    turun di bawah 5% dari harga referensi maka impor

    ditutup. Penetapan harga referensi akan dilakukan

    dengan mempertimbangkan keseimbangan antara

    kepentingan peternak dan konsumen.

    Sejalan dengan komoditas sapi dan daging sapi,

    ketentuan impor produk hortikultura (khususnya

    terhadap 36 produk hortikultura) akan dirubah dari

    Koordinasi Kebijakan Ekonomi

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    2

    Kebijakan Stabilisasi Komoditas Pangan dan

    Pertumbuhan Ekonomi

    mekanisme kuota menjadi mekanisme harga referensi,

    sedangkan alokasi impor yang telah ditetapkan

    berdasarkan Permentan/Permendag akan tetap berlaku

    sampai dengan akhir tahun 2013. Jenis produk

    hortikultura yang akan diatur melalui mekanisme harga

    referensi hanya untuk jenis produk hortikultura yang

    memberi kontribusi terhadap inflasi misalnya bawang

    merah dan cabe merah. Presentasi

    peningkatan/penurunan harga eceran untuk

    menetapkan buka/tutup impor untuk setiap jenis produk

    hortikultura yang akan diatur dengan mekanisme harga

    referensi.

    Kenaikan harga kedelai disebabkan

    oleh pelemahan nilai tukar rupiah

    terhadap US dolar dan terjadinya

    anomal i cuaca di Amerika selaku

    pemasok kedelai terbesar ke

    Indonesia. Meskipun telah dilakukan

    impor kedelai dari negara lain

    seperti Brazil dan Argentina, namun

    tidak terlalu berpengaruh signifikan

    terhadap perubahan harga kedelai

    (penurunan harga). Stok kedelai

    yang ada saat ini diperkirakan cukup

    untuk memenuhi kebutuhan kedelai

    bagi pengrajin tahu/tempe selama

    2,5 bulan kedepan. Sedangkan

    terkait kebutuhan kedelai dalam

    negeri, diperkirakan sampai dengan

    akhir tahun, kebutuhan kedelai

    dalam negeri adalah sebesar 580.000 ton. Importasi

    kedelai dapat dilakukan oleh IT yang telah ditunjuk oleh

    pemerintah, namun disertai dengan adanya kewajiban

    bagi IT tersebut untuk membel i kedelai hasi l petani lokal

    dan menyalurkan kedelai ke KOPTI dalam jumlah dan

    harga yang telah ditentukan. Untuk menjamin stabil itas

    pasokan dan harga kedelai , khususnya kebutuhan

    pengrajin tahu dan tempe, untuk sementara pemerintah

    tidak akan membatasi jumlah impor kedelai dengan bea

    masuk 5%.

    Untuk komoditas jagung, isu utama yang perlu

    diwaspadai adalah kenaikan harga komoditas jagung di

    pasar internasional . Disisi lain, kebutuhan jagung

    terbesar di dalam negeri adalah untuk memenuhi

    kebutuhan industri pakan ternak yang mencapai 6 juta

    ton. Oleh karena itu, untuk

    tahun 2013, pemerintah

    telah menerbitkan ij in

    impor jagung sebesar 3,5

    juta ton dan telah

    tereal isasi sebesar 2 juta

    ton.

    Erns Saptenno

    http://www.iberita.com/wp-content/uploads/2013/03/daging-sapi.jpg

    http://img.okeinfo.net/dynamic/content/2012/08/09/56/675590/QS

    LsBEFzKX.jpg?w=400

  • Pada Q2-2013 secara

    keseluruhan pertumbuhan

    ekonomi Asia mengalami

    peningkatan, walaupun ditemukan

    dinamika pertumbuhan didalamnya

    sebagai dampak dari melesatnya

    pertumbuhan ekonomi Fil ipina dan

    menurunnya pertumbuhan ekonomi

    India. Pada triwulan ini sebagian

    besar negara di Asia memil iki

    prospek pertumbuhan ekonomi

    yang bagus, khususnya Newly-

    Industrialised Economies (NIEs)

    seperti Korea Selatan, Hong Kong,

    Taiwan dan Singapura, yang akan

    mendapatkan dampak positif besar

    dari pemul ihan ekonomi global .

    Berdasarkan data yang dilansir oleh

    Thomson Datastream diketahui

    bahwa pertumbuhan ekonomi

    negara-negara di Asia meningkat

    kecual i India. Melemahnya nilai

    tukar Rupee terhadap Dol lar AS

    sebesar 14 persen dalam tiga bulan

    terakhir yang diiringi penurunan

    produksi industri dalam empat

    tahun terakhir menjadi faktor

    pendorong menurunnya

    pertumbuhan ekonomi India. Dilain

    sisi , pertumbuhan ekonomi Fil ipina

    melesat tajam di level 7,8 persen

    pada Q2 2013 sebagai dampak dari

    surplus neraca pembayaran dan

    rendahnya hutang luar negeri.

    Diketahui bahwa pertumbuhan

    ekonomi rata-rata negara NIEs dan

    ASEAN adalah 3,7 persen (yoy).

    Walaupun pertumbuhan ekonomi

    beberapa negara ASEAN saat ini

    mengunggul i pertumbuhan negara

    NIEs, namun secara regional masih

    ditemukan perbedaan pertumbuhan

    yang semakin meruncing

    didalamnya. Hal tersebut

    dikarenakan pelemahan kondisi

    ekonomi Thailand pada triwulan

    akhir 2011.

    Dengan adanya pemul ihan kondisi

    ekonomi global , dikhawatirkan

    perbedaan tersebut akan semakin

    meruncing jika ASEAN tidak bisa

    menangkap sentimen positif dari

    pemul ihan tersebut. Sejalan dengan

    pemul ihan tersebut, permintaan

    global khususnya dari AS dan Eropa

    akan semakin meningkat. Kondisi

    demikian sangat bagus untuk pasar

    ekspor Asia. Negara-negara NIEs

    merupakan

    negara yang

    sudah

    berorientasi

    ekspor lebih

    tinggi

    dibandingkan

    negara-negara

    ASEAN,

    sehingga

    pemul ihan

    kondisi ekonomi

    global akan lebih menguntungkan

    bagi NIEs dibandingkan ASEAN.

    Peningkatan ekspor ASEAN

    merupakan langkah yang tepat

    untuk mengurangi kesenjangan

    pertumbuhan ekonomi dengan NIEs

    yang mungkin terjadi akibat

    pemul ihan ekonomi global . Namun

    perlu kita sadari bahwa dampak

    peningkatan permintaan ekspor

    global akibat pemul ihan ekonomi

    akan berdampak secara tidak

    langsung terhadap permintaan

    domestik khususnya negara-negara

    ASEAN. Hal tersebut dikarenakan

    sebagian bahan baku produksi

    negara-negara ASEAN merupakan

    bahan baku impor, sehingga

    pertumbuhan ekspor pun akan

    seiring dengan pertumbuhan

    impornya.

    Dengan demikian, walaupun

    peningkatan ekspor akan mampu

    mengurangi kesenjangan secara

    nominal , namun secara struktural

    tetap ditemukan gap antara

    pertumbuhan ekonomi ASEAN

    dengan NIEs. Untuk itu, negara-

    negara ASEAN harus lebih

    mempersiapkan diri lagi dalam

    meningkatkan kual itas dan

    kuantitas ekspor dalam rangka

    pemenuhan permintaan pasar

    global dengan lebih mandiri lagi,

    yaitu memanfaatkan potensi bahan

    baku lokal dengan optimal .

    EKONOMI INTERNASIONAL

    3

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    Dara Ayu Prastiwi

    Dinamika PertumbuhanEkonomi Asia Q2-2013

    Sumber: Thomson Datastream, Capital Economics

    GDP NIEs & ASEAN

  • Ekonomi Domestik

    4

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    . . .Pemerintah saat

    ini sedang

    mengupayakan

    agar

    pertumbuhan

    ekonomi dapat

    mencapai

    sasaran sebesar

    6,3%. Upaya

    pencapaian

    tersebut

    dilakukan melalui

    peningkatan

    konsumsi rumah

    tangga yang

    merupakan

    kontribusi utama

    pertumbuhan. . . .

    Perlambatan Ekonomi dan Tekanan Inflasi yang

    Masih Tinggi

    I

    ndonesia kembal i mengalami

    perlambatan ekonomi pada

    triwulan II 2013. Pertumbuhan

    sebesar 5,81% (yoy) merupakan

    nilai terendah sejak triwulan IV

    2010. PDB Indonesia atas harga

    berlaku mencapai Rp 2.210 tri l iun

    dan Rp 688,9 tri l iun berdasarkan

    harga konstan 2000. PDB migas

    atas harga berlaku tercatat Rp

    154,9 tri l iun, sedangkan PDB

    nonmigas sebesar Rp 2.055,2

    tri l iun. Secara spasial , lebih dari

    separuh PDB Indonesia berasal

    dari pulau Jawa (58,15%),

    selanjutnya diikuti dengan pulau

    Sumatera dan Kal imantan.

    Secara sektoral , industri

    pengolahan, pertanian dan

    perdagangan, hotel dan restoran

    masih menjadi penopang utama

    PDB Indonesia. PDB masing-

    masing ketiga sektor ini sebesar Rp 525,4

    tri l iun; Rp 331,2 tri l iun dan Rp 318,1 tri l iun.

    Berdasarkan laju pertumbuhan, delapan

    dari sembilan sektor mengalami

    peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi

    pada sektor pengangkutan dan

    komunikasi sebesar 11,46% (yoy), diikuti

    dengan sektor keuangan, real estate dan

    jasa perusahaan yang mengalami

    pertumbuhan sebesar 8,07% (yoy).

    Berdasarkan pengeluaran, peningkatan

    PDB tertinggi terjadi pada konsumsi

    rumah tangga sebesar 5,17% (yoy). Seiring

    dengan pertumbuhannya yang cenderung

    tinggi, konsumsi rumah tangga pun

    merupakan komponen pendorong

    pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Konsumsi rumah tangga atas harga dasar

    berlaku mencapai Rp 1.225,2 tri l iun pada

    triwulan II 2013 atau memil iki

    http://edorusyanto.files.wordpress.com/2010/06/pabrik-tvs-karawang.jpg

    Sumber: BPS

  • 5Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    kontribusi sebesar 55,44% terhadap

    total PDB Indonesia.

    Menurut Menteri Keuangan RI,

    Chatib Basri , meningkatnya aktivitas

    ekonomi pasca hari raya Idul Fitri

    merupakan faktor utama tingginya

    konsumsi rumah tangga.

    Lebih lanjut, Chatib mengemukakan

    bahwa pemerintah saat ini sedang

    mengupayakan agar pertumbuhan

    ekonomi dapat mencapai sasaran

    sebesar 6,3%. Upaya pencapaian

    tersebut dilakukan melalui

    peningkatan konsumsi rumah

    tangga yang merupakan kontribusi

    utama pertumbuhan itu sendiri .

    Pada bulan Agustus 2013, inflasi

    umum mencapai 1,12% (mom) dan

    8,79% (yoy). Secara bulanan, inflasi

    umum cenderung menurun

    dibandingkan bulan lalu yang

    mencapai 3,29%. Koreksi harga

    pasca hari raya Idul Fitri kerap

    menekan harga ke tingkat yang

    lebih rendah. Namun sayangnya,

    secara tahunan tingkat inflasi umum

    masih lebih tinggi dibandingkan

    bulan sebelumnya yang mencapai

    8,61%.

    Berdasarkan komponennya, ketiga

    komponen inflasi masih

    menunjukkan nilai yang cenderung

    tinggi. Dampak kenaikan harga

    BBM bersubsidi masih tercermin

    dari tingginya inflasi administered

    prices sebesar 0,62% (mom) dan

    15,40% (yoy). Selanjutnya, harga

    BBM bersubsidi tersebut kerap

    mendorong harga komoditas

    melalui kenaikan biaya distribusi

    yang tinggi. Hal ini menyebabkan

    inflasi volatile food sebesar 1,82%

    (mom) dan 16,53% (yoy). Sementara

    itu, komponen inflasi inti masih

    relatif stabil dibandingkan kedua

    komponen inflasi lainnya. Inflasi inti

    tercatat 1,01% (mom) dan 4,48%

    (yoy).

    Secara spasial , seluruh 66 kota IHK

    mengalami inflasi pada bulan

    Agustus 2013. Secara umum, inflasi

    tertinggi lebih banyak terjadi di

    kawasan Indonesia bagian timur.

    Inflasi tertinggi terjadi di kota

    Sorong, Papua sebesar 6,47%

    (mom), diikuti oleh Ambon sebesar

    4,79% dan Ternate sebesar 3,66%.

    Terhambatnya distribusi pasokan

    komoditas merupakan faktor utama

    kenaikan harga yang tinggi di

    kawasan Indonesia timur. Salah satu

    penyebab terhambatnya distribusi

    pasokan komoditas karena kondisi

    infrastruktur daerah yang kurang

    memadai, sehingga akses ke daerah

    tersebut cenderung sul it dan biaya

    tergolong mahal .

    Mengatasi hal tersebut, pemerintah

    perlu memprioritaskan

    pembangunan infrastruktur,

    khususnya di kawasan Indonesia

    bagian timur. Hal ini di lakukan agar

    proses distribusi pasokan

    komoditas dapat berjalan dengan

    lancar. Selain itu, Bank Indonesia

    melalui forum TPI dan TPID perlu

    meningkatkan koordinasi dalam

    memutuskan langkah strategis yang

    tepat terkait pemenuhan pasokan

    di daerah.

    Fitria Faradila

    . . .Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya di

    kawasan Indonesia bagian timur. Hal ini dilakukan agar proses distribusi pasokan

    komoditas dapat berjalan dengan lancar. . . .

    http://www.beritafoto.net/foto_berita/23DSC_1272.jpg

  • 6Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    Ekonomi Daerah

    Ratih Purbasari Kania

    Perbatasan Kepulauan Indonesia

    P

    ulau-pulau terluar perbatasan Indonesia

    keberadaannya sangat strategis karena

    merupakan penentuan batas-batas negara kesatuan

    Republ ik Indonesia, sehingga diperlukan perhatian

    khusus baik dari pemerintah pusat maupun daerah

    dalam pengembangan wilayah serta peningkatan

    kesejahteraan masyarakatnya. Pulau-pulau terluar

    umumnya daerah terpencil , miskin, bahkan ada yang

    tidak berpenduduk, serta memil iki infrastruktur yang

    sangat minim.

    Indonesia mempunyai 92 pulau-pulau kecil terluar

    perbatasan dan beberapa diantaranya memerlukan

    perhatian khusus. Pengembangan pulau-pulau

    tersebut cukup penting dalam rangka meningkatkan

    ketahanan nasional . Kondisi yang tergambar

    dikepulauan perbatasan indonesia umumnya terletak

    pada infrastruktur. Aksesibiltas untuk menuju ke lokasi

    umumnya sangat sul it karena minimnya sarana dan

    prasarana serta tidak mempunyai pelabuhan laut.

    Sarana l istrik sangat terbatas apalagi sarana

    telekomunikasi sangat sul it ditemui di pulau-pulau

    tersebut.

    Pulau Nipa, adalah salah satu pulau terluar yang

    berbatasan dengan Singapura. Merupakan wilayah

    yang masuk kawasan pemerintah kota Batam, provinsi

    kepulauan Riau. Saat ini , aksesibil itas untuk mencapai

    pulau nipa sangat sul it serta perlu berganti-ganti

    moda transportasi. Kondisi alam di pulau nipa sangat

    keras dimana tidak tersedia air tawar sehingga aparat

    yang berjaga disanapun menggunakan tong

    penampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air

    bersih. Sementara itu, sarana infrastruktur lainpun

    sangat memprihatinkan terl ihat dari terbatasnya

    pasokan l istrik. Pemerintah pusat melaksanakan

    reklamasi dengan meninggikan pulau sampai lebih

    dari 5(l ima) meter sehingga pada saat kondisi

    pasangpun luas pulau Nipa masih tetap sama.

    Pulau Berhala adalah pulau terluar di selat malaka

    yang merupakan pulau yang memil iki banyak terumbu

    karang. Berhala memil iki topografi bergunung dengan

    hutan lebat dan pantai yang putih bersih. Kondisi

    pulaunya sangat alami dan belum dihuni oleh

    penduduk. Pada saat ini pulau berhala dijaga oleh

    Tentara Nasional Indonesia angkatan laut. Karena

    keindahan alamnya membuat pulau Berhala menjadi

    obyek wisata yang sangat potensial , penjagaan

    keamanan pulau berhala merupakan prioritas utama

    untuk wilayah perbatasan Indonesia.

    Pulau terluar lainnya yang berbatasan dengan

    Malaysia adalah pulau Lingian. Pulau l ingian berada

    disebelah Barat laut dari Kota Gorontalo, merupakan

    bagian dari pemerintah Kabupaten Tol i-tol i , provinsi

    Sulawesi Tengah. Pulau Ligian memil iki ekosistem

    yang cukup kompleks dengan ekosistem pantai

    berbatu dan berpasir. Sarana prasarana yang tersedia

    mel iputi jalan dusun, l istrik, air bersih, bangunan

    sekolah dasar, pemukiman, tempat beribadah serta

    sarana informasi.

    Di Pulau Lingian, sarana air bersih untuk mandi

    berasal dari sumur sedangkan untuk minum

    didatangkan dari daratan ogotua. Selain itu ada pula

    yang menggunakan bak penampungan air hujan

    sebagai sumber air bersih. Listrik yang tersedia pada

    umumnya menggunakan l istrik tenaga surya.

    Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah

    sebagai nelayan tangkap dan sebagai petani kopra.

    Selain potensi perikanan, budidaya rumput laut

    sekarang ini sudah mulai dirintis.

    Pulau yang terletak pal ing selatan di wilayah Indonesia

    adalah Pulau Dana, yang berbatasan langsung dengan

    Austral ia. Pulau ini hanya mempunyai luas 0.95km

    persegi tapi mempunyai kekayaan alam berl impah

    serta keindahan alam, sehingga posisinya sangat

    strategis secara ekonomi. Pulau Dana sampai saat ini

    tidak berpenghuni hanya ada petugas TNI yang

    berjaga disana. Pulau Dana merupakan bagian

    administratif kecamatan Rote Barat Daya, Kab Kupang,

    Nusa Tenggara Timur.

    Pulau-pulau kecil terluar perbatasan Indonesia harus

    selalu dijaga dalam menjaga keutuhan negara

    kesatuan Republ ik Indonesia. Pemerintah pusat dan

    pemerintah daerah tempat pulau-pulau tersebut

    berada harus senantiasa memprioritaskan

    pembangunan terutama pembangunan Infrastruktur,

    pendidikan dan kesehatan. Pembangunan

    perekonomian dilaksanakan sejalan dengan

    pembangunan disektor lainnya agar daerah tersebut

    dapat tumbuh seperti daerah lainnya.

  • LAPORAN UTAMA

    | Kondisi Infrastruktur di Kawasan

    Perbatasan

    | Perbatasan yang Terlupakan

    | Pembangunan Kesehatan Daerah

    Perbatasan

    | Kondisi Pendidikan di Daerah

    Perbatasan Indonesia (Studi Kasus :

    Entikong, Skouw dan Belu)

    | Strategi Pembangunan Daerah

    Tertinggal di Kawasan Perbatasan

    | Pembangunan Kawasan Perbatasan

    | Upaya Membangun Wilayah Perbatasan

  • Kondisi Infrastruktur di Kawasan

    Perbatasan

    Laporan Utama

    8

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    K

    etersediaan infrastruktur berpengaruh secara

    positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

    wilayah. Seperti yang dijelaskan dalam teori model

    pertumbuhan Harrord-Domar, dimana tingkat

    pertumbuhan dari GNP (Y/Y) ditentukan oleh rasio

    tabungan nasional (s) dan rasio capital-output nasional

    (k). Infrastruktur tergolong ke dalam capital stock,

    sehingga terdapat korelasi yang positif antara

    ketersediaan infrastruktur dengan pertumbuhan

    ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan lebih besarnya

    PDRB Pulau Jawa dibandingkan dengan luar Jawa, yang

    salah satu faktornya adalah lebih tingginya tingkat

    ketersediaan l istrik di Jawa dibandingkan luar Jawa.

    Seiring dengan kemajuan jaman, kebutuhan l istrik

    untuk pertumbuhan aktivitas ekonomi semakin besar,

    sehingga terjadi pergesaran tingkat kebutuhan l istrik

    dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer. J ika

    perekonomian suatu wilayah semakin maju maka

    kebutuhan akan infrastruktur l istrik juga akan semakin

    besar.

    Berdasarkan grafik diatas dapat kita l ihat bahwa

    terdapat ketimpangan ketersediaan l istrik antara Jawa

    dan Luar Jawa. Daerah luar Jawa, khususnya daerah

    perbatasan, cukup sering dinomor-duakan dalam

    pembangunan dan penyaluran arus l istrik. Oleh karena

    itu, aktivitas sehari-hari khususnya di luar Jawa

    seringkal i terganggu akibat ketiadaan l istrik. Jangankan

    untuk aktivitas ekonomi, ketersediaan l istrik untuk

    penerangan perumahan saja masih sangat kurang.

    Misalnya ketersediaan l istrik di Desa Skouw Papua,

    yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia-

    Papua Nugini. Al iran l istrik tidak melewati desa

    tersebut. Sebagian besar penduduknya mengandalkan

    tenaga diesel sebagai sumber energi l istrik, namun

    bahan bakar untuk diesel mahal sehingga tidak setiap

    saat l istrik dapat menyala dengan alasan penghematan

    bahan bakar. Bahkan sebagian besar mesin diesel

    sudah tidak berfungsi dikarenakan ketidaksanggupan

    untuk membel i bahan bakar.

    Minimnya l istrik di Skouw menghambat aktivitas

    pelayanan kesehatan dan pendidikan disana, apalagi

    perumahan. Pelayanan di Puskesmas Skouw tidak bisa

    optimal , untuk pengecekan sample darah saja masih

    menggunakan cara konvensional . Selain itu,

    ketersediaan peralatan medis juga terbatas karena

    membutuhkan kulkas untuk steri l isasi peralatan dan

    obat-obatan, namun tenaga diesel dan microhydro

    yang tersedia tidak cukup untuk menghidupkan kulkas.

    Sumber diesel di puskesmas hanya digunakan untuk

    kegiatan adminitrasi , sedangkan microhydro digunakan

    untuk menghidupkan mikroskop.

    PLN sendiri sudah membangun (dalam proses) PLTU

    Holtekamp yang letaknya tidak terlalu jauh dengan

    Desa Skouw karena masih berada dalam satu Distrik

    Muara Tami. Dari pembangunan PLTU ini, sebagian

    besar l istriknya akan digunakan untuk memenuhi

    kebutuhan l istrik di Jayapura, sedangkan Distrik Muara

    Tami sendiri hanya mendapat sebagian kecil al iran

    l istrik. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah

    satu teknisi PLTU Holtekamp, hingga saat ini belum ada

    rencana penyaluran l istrik dari Holtekamp ke Skouw.

    Salah satu alasannya yaitu status kepemil ikan tanah di

    Papua yang masih menganut sistem tanah adat

    sehingga cukup sul it untuk mendapatkan ij in

    pembangunan tiang-tiang tranmisi l istrik.

    Keterbatasan ketersediaan l istrik lainnya terjadi juga di

    Entikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang

    berada di Kal imantan Barat. Berdasarkan hasil observasi

    Sumber: BPS

  • Dara Ayu Prastiwi

    9

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    langsung ke Entikong, sangat jelas terl ihat perbedaan

    ketersediaan infrastruktur antara wilayah Indonesia dan

    wilayah Malaysia. Penerangan di perbatasan Malaysia

    jauh lebih terang dibandingkan Entikong yang

    mengalami keterbatasan pasokan l istrik. Secara

    keseluruhan Pulau Kal imantan memang mengalami

    keterbatasan pasokan, karena sebagian besar pasokan

    dial irkan ke area pertambangan yang berada di

    Kal imantan Timur yang membutuhkan daya l istrik besar.

    Kabupaten Belu yang merupakan area perbatasan

    dengan Timor Leste juga mengalami kekurangan

    pasokan l istrik. Menutur data yang diri l is oleh Bappeda

    Kabupaten Belu, 90 persen desa disana belum

    mendapatkan penerangan. Walaupun untuk beberapa

    desa sudah terdapat jaringannya, namun tetap belum

    bisa digunakan karena biayanya yang sangat mahal ,

    sehingga penduduk Belu tidak sanggup untuk

    mengaksesnya.

    Keterbatasan tersedianya infrastruktur di kawasan

    perbatasan bukan hanya pasokan l istrik saja, namun

    juga air bersih. Akses terhadap air bersih bukan hanya

    isu utama di Indonesia saja namun juga dunia. Hal

    tersebut dapat dil ihat dalam target 7C Mil lenium

    Development Goals 2015 mengenai akses terhadap air

    siap minum. Jangankan akses terhadap air siap minum,

    ketersediaan sumber air di kawasan perbatasan saja

    sangat terbatas dan keruh. J ika penduduk Entikong

    ingin minum, mereka harus membel i air gal lon dari kota

    yang harganya terbilang lebih mahal sekitar 20 persen

    dari harga di Jawa. Kondisi tersebut terjadi di Entikong,

    sehingga penduduk disana lebih sering membel i air

    minum produksi Malaysia dibanding produksi lokal

    dengan harga yang lebih murah dan akses yang lebih

    mudah. Untuk mandi dan masak sehari-hari penduduk

    Entikong menggunakan air yang merupakan hasil

    tadahan hujan.

    Ketersediaan air bersih di Skow-Papua dan di Belu-NTT

    juga terbatas. Jenis tanah di Skouw merupakan tanah

    rawa sehingga kemampuan untuk menyerap air hujan

    tidak bagus. Air sumur yang digunakan penduduk

    keruh, sama sekal i tidak layak untuk dikonsumsi.

    Penduduk di Skouw selalu membel i air minum kemasan

    yang dijual di Koya Barat yang merupakan kota terdekat

    dari Skouw. Sementara itu Kabupaten Belu, kebutuhan

    akan air bersih merupakan persoalan yang sangat

    mendesak. Kondisi tanah Belu yang kering

    menyebabkan masyarakat sul it mendapat air bersih.

    Walapun pemerintah telah menyediakan sumur-sumur

    air, namun masyarakat tetap harus membel i air dari

    tanki atau PDAM seharga Rp 50.000 60.000 per tanki

    guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari .

    Permasalahan di kawasan perbatasan bukan hanya

    dalam hal penyediaan l istrik dan air bersih saja. Masih

    banyak masalah terkait penyediaan infrastruktur dasar

    yang sampai saat ini belum teratasi , seperti penyediaan

    layanan kesehatan, pendidikan , telekomunikasi , logistik,

    dsb. Keterisolasian kawasan perbatasan akibat

    minimnya akses tranpsortasi dan telekomunikasi juga

    menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. J ika

    tidak ada solusi dalam jangka panjang, hal tersebut

    akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk

    di kawasan perbatasan. Ini akan bertentangan dengan

    asas Solus Popul i Suprema Lex Esto yang diungkapkan

    oleh Marcus Tul l ius Cicero, yang artinya kesejahteraan

    masyarakat haruslah menjadi aturan utama, sehingga

    dimanapun tempat tinggalnya selama masih berada

    dalam wilayah NKRI, maka seluruh kesejahteraan

    penduduknya tetap harus diperhatikan.

    Kesejahteraan kawasan perbatasan yang seringkal i

    terlupakan sebenarnya merupakan ancaman bagi

    kesatuan NKRI. Terlebih lagi j ika kesejahteraan negara

    tetangga lebih terjamin dibandingkan negara sendiri .

    Hal tersebut akan memicu perpindahan penduduk lokal

    ke negara tetangga baik secara legal maupun il legal .

    Kondisi terburuk yang mungkin terjadi yaitu

    perpindahan warga negara seperti yang terjadi di

    Entikong, dimana terdapat satu desa terpencil yang

    sekarang penduduknya sudah menjadi warga negara

    Malaysia. Untuk itu pembangunan kawasan perbatasan

    perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah

    pusat maupun daerah. Selain itu, perlu adanya

    peningkatan koordinasi dalam implementasi rencana

    pembangunan kawasan perbatasan antar stakeholders

    sehingga target pembangunan yang diinginkan bisa

    tercapai.

  • Perbatasan yang Terlupakan

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    10

    S

    eperti daerah lain di Indonesia, wilayah perbatasan

    juga mengandung potensi yang mel impah baik di

    darat maupun di lautnya, namun keberadaan potensi

    tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara

    optimal , bahkan sentuhan pembangunan di wilayah

    perbatasan masih minim sehingga kondisi wilayah

    perbatasan saat ini sangat memprihatinkan layaknya

    beranda belakang rumah yang tidak terurus.

    Masalah perbatasan memil iki dimensi yang kompleks,

    terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di

    dalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara,

    pol itik, sosial , ekonomi, dan pertahanan keamanan.

    Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam

    pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu:

    (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut

    (2) Pengamanan kawasan perbatasan (3)

    Pengembangan kawasan perbatasan. Penanganan

    berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut

    masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang

    berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan.

    PapuaPapua adalah pulau terbesar yang dimil iki Indonesia,

    dan memil iki potensi sumber daya alam yang sangat

    kaya. Namun ironisnya, provinsi ini masih menjadi salah

    satu yang termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang

    banyak terjadi di daerah pelosok dan daerah

    perbatasan. Permasalahan tersebut semakin kompleks

    mengingat bentangan kawasan perbatasan di provinsi

    ini sangat luas dan tipologinya bervariasi .

    Pengelolaan perbatasan di Provinsi Papua belum

    sepenuhnya pula menjalankan pengelolaan yang

    berbasis pada pengelolaan manusianya. Hal ini

    dikarenakan masih dominannya pembuatan kebijakan

    dalam pengelolaan perbatasan yang berbasis pada

    kepentingan pemerintah. Layaknya kawasan perbatasan

    dengan negara lain di Indonesia, kendala umum yang

    dihadapi oleh Provinsi Papua adalah kesenjangan

    pembangunan dengan ciri-ciri : masih rendahnya

    aksesibil itas, terbatasnya sarana dan prasarana,

    kepadatan penduduk relatif rendah, rendahnya kual itas

    SDM, dan belum optimalnya pembangunan. Penduduk

    di kawasan perbatasan memil iki keterampilan yang

    rendah dan minimnya pendapatan masyarakat,

    sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka

    seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

    Terkait dengan kenyataan sosial bahwa masyarakat

    yang tinggal di kawasan perbatasan Provinsi Papua

    sejatinya masih memil iki kesatuan adat dan budaya,

    maka faktor nilai dan norma adat biasanya lebih kuat

    dibandingkan norma dan ikatan nasional . Ini tentu

    dapat menjadi masalah dalam pengelolaan wilayah

    perbatasan. Persoalannya terletak pada ketidak

    mampuan pemerintah dalam menjalankan program-

    program pembangunan yang berbasis kepentingan

    masyarakat. Sementara itu program-program yang

    berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan daya

    saing daerah di Papua dari pemerintah pusat, daerah

    dan BUMN belum optimal . Ini dikarenakan tingginya

    ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar instansi, di

    mana mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga dampak

    program justru nyaris tidak terdengar. Keterl ibatan dari

    sektor swasta dalam mengembangkan wilayah

    perbatasan juga masih minim sehingga membuat

    perkembangan kawasan perbatasan tidak cepat dan

    teratur.

    Kalimantan Barat

    Secara geografis, kawasan perbatasan Kal imantan Barat

    dengan Serawak berada pada bagian pal ing utara

    wilayah Provinsi Kal imantan barat, yang membentang

    dari barat ke timur sepanjang 966 kilometer (km) yang

    mel iputi Kabupaten Sambas sampai ke Kabupaten

    Kapuas Hulu. Secara kewilayahan ada l ima daerah

    kabupaten dan empat belas kecamatan di Provinsi

    Kal imantan Barat yang berbatasan langsung dengan

    negara tetangga Malaysia.

    Berdasarkan tim tinjauan yang langsung turun ke

    lapangan, Tantangan pengelolaan kawasan perbatasan

    darat Kal imantan Barat Serawak adalah sebagai

    berikut:

    Pertama, Rendahnya kual itas sumber daya manusia

    (SDM). Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya

    tingkat pendidikan dan kual itas kesejahteraan

  • 11

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    penduduk dengan penyebaran yang tidak merata

    dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan

    yang panjang, sehingga berimpl ikasi pada kegiatan

    pel intas batas yang ilegal . Demikian pula banyak TKI

    maupun TKW yang bekerja di luar negeri hanya sebagai

    buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar

    lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya

    kual itas SDM pada umumnya.

    Kedua, Kemiskinan. Walaupun saat ini kawasan

    perbatasan kaya dengan sumber daya alam dan

    letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi

    terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah

    penduduk miskin sekitar 35%. J ika dibandingkan

    dengan penduduk Malaysia tampak adanya

    ketimpangan pendapatan yang besar sekal i . Akibatnya

    penduduk di kawasan perbatasan tidak memil iki posisi

    tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di

    perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong

    masyarakat semakin terl ibat dalam kegiatan ekonomi

    ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

    Ketiga, Keterbatasan infrastruktur. Tingkat ketersediaan

    dan kual itas pelayanan publ ik di kawasan perbatasan

    masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan

    telekomunikasi , pelayanan l istrik dan air bersih, serta

    fasi l itas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan

    pasar. Hal ini membuat penduduk di daerah perbatasan

    masih cenderung untuk berorientasi ke negara tetangga

    yang tingkat aksesil ibi l itas infrastruktur fisik dan

    informasinya relatif lebih tinggi. Demikian pula dengan

    jaringan jalan darat di kawasan perbatasan Kal imantan

    Barat yang masih kurang, membuat masyarakat lebih

    sering bepergian dan berinteraksi dengan masyarakat di

    Serawak. Untuk fasil itas l istrik, dari 14 ibukota

    kecamatan yang ada di kawasan perbatasan Kal imantan

    Barat, baru 6 ibukota kecamatan (43%) yang mendapat

    pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan

    kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat

    Serawak yang hampir seluruhnya telah mendapat

    layanan l istrik. Ini menjadi salah satu penyebab

    rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Akibatnya

    kawasan ini menjadi daerah yang tertinggal , dan

    sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Nusa Tenggara Timur

    Kondisi kawasan perbatasan di Provinsi NTT yang

    berada di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah

    Utara dan Kabupaten Kupang belum menunjukkan

    gambaran yang belum ideal . Permasalahan mendasar

    yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan

    NTT ini mel iputi :

    Pertama, Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

    di kawasan perbatasan. Pada 3 kabupaten tersebut yang

    ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat

    dan terbatasnya kesempatan berusaha karena sebagian

    besar wilayahnya adalah lahan kering. Hal ini diperparah

    dengan tiadanya keterampilan dalam mengelola

    sumber daya ahan yang kering serta terbatasnya sarana

    permodalan untuk membangun investasi di bidang

    perkebunan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat

    yang ditandai dengan tingginya angka kematian bayi

    dan ibu yang melahirkan, kasus gizi buruk,

    meningkatnya HIV-AIDS dari tahun ke tahun, serta tidak

    tersedianya pemukiman yang sehat dan persediaan air

    bersih yang tidak memadai.

    Kedua, Tidak memadainya sarana dan prasarana

    pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan

    komunikasi , sehingga menyebabkan penduduk di

    kawasan perbatasan menjadi terisol ir.

    Ketiga, Kerusakan l ingkungan hidup sebagai akibat dari

    beral ihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian.

    Pengambilan gal ian tambang mangan, marmer dan

    gal ian C yang tidak memperhatikan kelestarian

    l ingkungan, serta rendahnya kepedul ian masyarakat

    dalam mengelola daerah al iran sungai (DAS) di

    perbatasan.

    Keempat, Ketertiban dan keamanan perbatasan masih

    menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya

    permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan

    belum tuntasnya garis batas negara, serta belum

    ditaatinya peraturan-peraturan l intas batas yang

    menyebabkan terjadinya pel intas batas i legal .

    Berbagai isu perbatasan terus bergul ir namun

    penanganannya masih sporadis dan insidental . Berbagai

    pertemuan bilateral tentang perbatasan juga terus

    berjalan dan menghasilkan berbagai komitmen untuk

    kerjasama perbatasan tapi kurang terdapat kejelasan

    arah penyelesaian masalah perbatasan ini.

    Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan

    perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi

    l intas kementerian, sektor dan instansi pemerintah

    dalam menjalankan program di kawasan perbatasan

    sehingga memil iki gaung dan dampak yang terasa bagi

    masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut

    perlu dilakukan.

    Sukses tidaknya suatu kebijakan pengembangan

    masyarakat tergantung dari kecermatan dan ketepatan

    skenario perencanaan. Dalam skenario itu sebaiknya

    terdapat butir-butir kegiatan yang akan

    diimplementasikan ke dalam tata laksana

    pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Oleh

    karena itu, penyusunan skenario harus berangkat dari

    akar permasalahan yang mendasar di tempat yang akan

    dikembangkan.

    Riski Raisa Putra

  • Pembangunan Kesehatan Daerah

    Perbatasan

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    12

    P

    ermasalahan kesehatan pada

    daerah perbatasan adalah

    berupa kondisi geografi yang sul it

    dicapai serta cuaca yang sering

    berubah. Selain itu, dikarenakan

    detail tata ruang yang belum

    tersedia berakibat infrastruktur

    kesehatan sering berada di tanah

    bermasalah. Tingginya biaya hidup,

    angka kemiskinan dan buta huruf

    akan menyul itkan upaya promotif

    dan preventif yang merupakan

    permasalahan kesehatan lainnya di

    daerah perbatasan. Dalam hal

    penyediaan insentif terl ihat sangat

    minim sekal i insentif tambahan

    yang dapat diberikan daerah

    perbatasan terhadap tenaga

    kesehatan.

    Kementerian kesehatan telah

    memprioritaskan sebanyak 45

    Kabupaten daerah tertinggal

    perbatasan kepulauan (DTPK) yang

    menjadi salah satu prioritas

    pembangunan kesehatan.

    Pembangunan Kesehatan diBelu, Skouw, dan EntikongWilayah Belu yang mempunyai

    kondisi geografis kering serta

    terbatasnya sarana air bersih

    menyebabkan permasalahan

    tersendiri dalam hal penyehatan

    l ingkungan serta timbulnya

    penyakit berbasis l ingkungan.

    Secara umum pembangunan

    kesehatan di Kabupaten Belu

    diarahkan untuk meningkatkan

    derajat kesehatan masyarakat

    dengan prioritas utama

    peningkatan pelayanan kesehatan,

    pencegahan serta promosi

    kesehatan.

    Pengadaan sarana dan prasarana

    kesehatan juga dilakukan seiring

    dengan peningkatan program

    kesehatan masyarakat.

    Tercukupinya sarana pelayanan

    kesehatan tergambar dari

    komposisi Rumah Sakit, Puskesmas,

    Balai Pengobatan, serta Pol indes

    yang tersebar di seluruh Kabupaten

    Belu.

    Salah satu pusat pelayanan

    kesehatan di perbatasan Atambua

    dan Timor Leste adalah Puskesmas

    Silawan yang terletak di Kecamatan

    Mottaain, Kabupaten Belu. Dari

    hasi l observasi terl ihat bangunan

    puskesmas yang sudah sesuai

    standar yang baru saja dibangun

    oleh pemerintah daerah setempat.

    Sayangnya peralatan yang tersedia

    belum mencukupi dengan tidak

    dilengkapinya sarana rontgen serta

    peralatan lainnya. Dalam bidang

    Sumber Daya Kesehatan,

    Puskesmas Silawan memil iki Tenaga

    medis yang terdiri dari

    dokter,dokter gigi , tenaga farmasi,

    perawat, serta beberapa tenaga

    administrasi .

    Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

    Silawan setiap hari rata-rata

    melayani 25 orang pasien baik dari

    Indonesia maupun Timor Leste.

    Kecenderungan penyakit yang

    sering diobati adalah Myalgia serta

    HIV/AIDS yang berjumlah 15 orang

    dimana 13 orang diantaranya sudah

    meninggal . Program kesehatan

    unggulan Puskesmas Silawan

    adalah program Kesehatan Ibu dan

    Anak yaitu program antar jemput

    ibu yang sudah atau akan

    melahirkan.

    Skouw merupakan daerah

    Perbatasan Indonesia dengan

    Negara Papua Nugini.

    Permasalahan kesehatan yang

    dialami masyarakat Skouw berupa

    tingginya angka populasi terjangkit

    penyakit ditambah minimnya

    sarana kesehatan. Oleh karena itu,

    Dinas Kesehatan Papua sudah

    membuat kebijakan kesehatan yang

    mel iputi Proteksi yang berupa

    pembel ian kelambu untuk ibu dan

    anak, Promosi kesehatan yang

    berupa penyuluhan perilaku hidup

    sehat kepada masyarakat

    perbatasan, serta kegiatan Preventif

    yang berupa imunisasi dan

    pembagian susu gratis.

    Puskesmas Skouw merupakan

    sarana pelayanan kesehatan yang

    ditemui didaerah perbatasan

    Skouw, namun disayangkan fasil itas

    dasar yang ada tersebut jauh dari

    standar. Bangunan yang masih

    tampak baru tersebut terl ihat tidak

    terawat dengan ruang pengobatan

    terbuka ditambah berbagai

    peralatan medis yang tidak terjaga.

    Beberapa keluhan dari perawat

    terkait tidak tersedianya air bersih

    dan l istrik di puskesmas ini kerap

    ditemui.

    Berbeda dengan sarana pelayanan

    kesehatan diatas, di perbatasan

    Entikong, Kal imantan Barat,

    dijumpai sarana pelayanan

    kesehatan masyarakat yang sudah

    lebih baik. Puskesmas Entikong

    terletak tidak begitu jauh dengan

    perbatasan Negara Malaysia dan

    Kantor Kecamatan Entikong.

    Bangunan Puskesmas yang

    memadai ditunjang oleh peralatan

  • 13

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    kesehatan yang lengkap

    meningkatkan kual itas layanan

    kesehatan di Puskesmas Entikong.

    Ada beberapa pelayanan seperti :

    pelayanan umum, gigi dan mulut,

    kesehatan ibu dan anak,

    laboratorium serta ruang perawatan

    untuk beberapa tempat tidur.

    Dari observasi ditemukan bahwa

    pelayanan kesehatan sudah

    dilakukan dengan baik, bahkan

    pada sore haripun masih menerima

    pasien rawat jalan, karena

    tersedianya pelayanan rawat inap.

    Tenaga medis yang ada seperti

    dokter, perawat serta bidan

    umumnya tinggal di puskesmas

    sedangkan tenaga kesehatan

    lainnya tinggal tidak jauh dari lokasi

    puskesmas. Namun sayangnya,

    perawatan kondisi puskesmas

    belum menjadi prioritas, bangunan

    terl ihat tidak terawat serta taman di

    tengah puskesmaspun dibiarkan

    kosong begitu saja.

    Puskesmas Entikong berada

    didalam cakupan kerja Dinas

    Kesehatan Kabupaten Sanggau.

    Sampai saat ini pelayanan

    kesehatan di Kabupaten Sanggau

    sudah mencapai level masyarakat

    terkecil yakni dengan tersedianya

    Poskesdes pada semua desa yang

    membantu kerja Puskesmas di

    tingkat Kecamatan. Sarana

    prasarana penunjang kesehatan

    serta alat kesehatan sudah

    tercukupi di Dinas Kesehatan

    Kabupaten sanggau, terl ihat dari

    jumlah APBD Kesehatan merupakan

    nomor 3 (tiga) terbesar di

    Kabupaten Sanggau, hal ini

    menunjukkan komitmen daerah

    yang cukup tinggi dalam bidang

    kesehatan. Berdasarkan data pada

    profil Kesehatan Kab Sanggau pada

    tahun 2012, terl ihat bahwa capaian

    posyandu aktif sudah mencapai

    96,9 persen serta cakupan gizi baik

    sebesar 78,67 persen, Gizi kurang

    sebesar 1,71 persen dan gizi buruk

    sebesar 0,1 persen. Adapun capaian

    di bidang kesehatan l ingkungan

    sebesar 81,56 persen keluarga

    dengan sumber air minum

    terl indungi.

    Program kesehatan yang

    merupakan prioritas di Kab

    Sanggau adalah program kesehatan

    anak sekolah yang merupakan

    dasar pada pembentukan perilaku

    sehat di masyarakat. Adapun

    program lainnya adalah pelayanan

    posyandu yang memberikan

    pelayanan kesehatan secara

    langsung dimasyarakat.

    Permasalahan tenaga kesehatan

    merupakan salah satu

    permasalahan yang ditemukan, saat

    ini di Kab Sanggau masih

    membutuhkan tenaga bidan,

    perawat, laboran, tenaga gizi , serta

    sanitarian.

    Program Kementerian Kesehatan

    Kebijakan Kementerian Kesehatan

    pada program pelayanan kesehatan

    di daerah tertinggal , perbatasan

    dan kepulauan (DTPK) adalah

    meningkatkan jangkauan dan

    pemerataan pelayanan kesehatan

    yang bermutu pada masyarakat

    DTPK. Salah satu strateginya adalah

    berupa meningkatkan akses

    masyarakat DTPK terhadap

    pelayanan kesehatan yang

    berkual itas.

    Dari data yang diperoleh dari Biro

    perencanaan Kemenkes RI didapat

    bahwa sasaran khusus program

    DTPK berupa 101 Puskesmas

    (perbatasan darat dan Pulau-pulau

    kecil terluar berpenduduk (PPKTB),

    45 Kab perbatasan dan PPKTB, serta

    50 Kab yang akan dientaskan dari

    183 kan tertinggal .

    Program Kemenkes pada daerah

    tertinggal mel iputi : 1) Peningkatan

    ketersediaan, pemerataan, dan

    kual itas tenaga kesehatan di DTPK,

    2) Peningkatan sarana dan

    prasarana pelayanan kesehatan di

    DTPK, 3) Peningkatan pembiayaan

    pelayanan kesehatan seperti

    Jamkesmas dl l , 4) Pengadaan

    perbekalan obat dan alkes di DTPK,

    5) Pemberdayaan masyarakat di

    DTPK melalui kegiatan posyandu,

    desa siaga, tanaman obat, serta

    kegiatan PHBS, 6) Pengembangan

    inovasi seperti RS bergerak dl l

    Beberapa kegiatan penel itian

    dilakukan sejak tahun 2007 sampai

    dengan tahun 2011 melalui

    kegiatan Riset Kesehatan Dasar

    (Riskesdas), Riset Mdgs, serta Riset

    Fasil itas Kesehatan (Rifaskes)

    dilakukan untuk memotret seluruh

    permasalahan serta fasi l itas

    kesehatan yang ada di seluruh

    Indonesia. Dari hasi l riset tersebut

    didapat data yang dapat digunakan

    sebagai dasar dalam pembuatan

    kebijakan dan perencanaan

    kesehatan selain dari hasi l program

    penganggaran kesehatan terpadu

    (P2KT) pada level Kab/ Kota.

    Alokasi anggaran untuk

    pembangunan kesehatan DTPK

    terutama berasal dari Dana Alokasi

    Khusus (DAK) serta Bantuan

    Operasional Kesehatan (BOK) di

    9.323 Puskesmas termasuk DTPK di

    seluruh Indonesia. Adapun alokasi

    untuk DTPK ditambah sebesar

    seratus juta rupiah tiap puskesmas.

    Dana BOK puskesmas diutamakan

    untuk enam upaya kesehatan

    seperti Kesehatan Ibu dan Anak

    (KIA)/ Keluarga Berencana (KB),

    Imunisasi , Gizi , Promosi Kesehatan,

    Kesehatan Lingkungan, serta

    Pengendal ian penyakit. Sedangkan

    salah satu kegiatan lainnya adalah

    berupa pemberian makanan

    tambahan untuk bal ita gizi kurang

    umur 6-59 bulan serta ibu hamil

    dengan kekurangan energi

    kronis(KEK).

    Terdapat peningkatan kual itas dan

    kuantitas pelayanan kesehatan di

    DTPK serta Daerah Bermasalah

    Kesehatan(DBK) dari tahun 2011

    sampai tahun 2012, hal terbut

    menunjukkan peningkatan kinerja

    pembangunan pelayanan

    kesehatan yang meningkat baik

    kual itas maupun kuantitasnya .

    Dalam rangka meningkatkan

    wil l ingness dokter agar mau

    ditempatkan di DTPK, diberikan

    insentif khusus sebesar 2 s/d 5 juta

    rupiah tiap bulannya. Pada tahun

    2012 terdapat pengangkatan

    tenaga kesehatan strategis yakni

    dokter residen sebanyak 1.431

  • ....Kurangnyatenaga

    kesehatan perlumendapatperhatian

    khusus daripemerintah

    pusat,sedangkanpemerintah

    daerah perlumelakukanpembinaanterhadap

    pelayanankesehatan baik

    di tingkatkecamatan

    maupun desasehingga

    pelayanankesehatan

    dapat lebihditingkatkan....

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    14

    dokter serta 4.354 D-III Kesehatan seperti

    perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian,

    dan anal is kesehatan.

    Salah satu hasil kegiatan pemberdayaan

    masyarakat untuk hidup sehat di DTPK

    pada tahun 2012 adalah terdapat

    266.827 posyandu, 3.000 posbindu PTM,

    serta 1.500 posmaldes. Pada tahun 2013

    kegiatan DTPK adalah peningkatan

    puskesmas prioritas nasional di DTPK

    serta pengadaan solar cel l sebanyak 12

    unit khusus papua dan papua barat.

    Untuk mendukung sarana air bersih di

    DTPK dilakukan melalui kegiatan STBM

    untuk menilai kual itas air minum, namun

    anggaran untuk kegiatan tersebut hanya

    sebagai stimulan saja sedangkan untuk

    pengadaan sarana air bersih dilakukan

    oleh kementerian PU dan hal ini juga

    menjadi tugas pemerintah daerah.

    Pada program peningkatan Gizi

    masyarakat, lebih diutamakan pada gizi

    kurang dan gizi buruk dengan sasaran

    seluruh wilayah Republ ik Indonesia,

    termasuk wilayah perbatasan. Pada saat

    ini program gizi masyarakat sudah masuk

    dalam Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Nasional .

    Penanganan pada kasus gizi buruk

    dilakukan sesuai SPM. Salah satu

    program yang dilakukan adalah

    pemberian makanan tambahan yang

    dipusatkan di Kabupaten/ Kota sebagai

    buffer stock. Permasalahan yang ditemui

    adalah kurangnya tenaga gizi serta rotasi

    pegawai pada tingkat puskesmas,

    sehingga pegawai yang sudah dilatih

    tidak memegang program gizi lagi.

    Berdasarkan data Risfaskes didapatkan

    bahwa terdapat 2000 puskesmas yang

    tidak mempunyai tenaga gizi .

    Hambatan dalam pelaksanaan program

    kesehatan di DTPK yaitu pada program

    manajemen vaksin yang membutuhkan

    alat pendingin pada saat pendistribusian

    serta pada saat vaksin tersebut sampai di

    lokasi di DTPK. Masalah lainnya adalah

    mobil isasi masyarakat yang cukup sul it

    terkait program peningkatan perilaku

    hidup sehat (PHBS) di daerah perbatasan.

    Koordinasi antara Pemerintah pusat dan

    daerah dilakukan melalui Rapat Kerja

    Kesehatan Nasional(Rakerkesnas)

    merupakan forum yang dihadiri oleh

    Menteri , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

    dan Kab/ Kota, serta Direktur RSUD di

    seluruh Indonesia. Pada acara tersebut

    dilakukan diskusi mengenai

    permasasalah kesehatan yang dihadapi

    oleh daerah. Selain Rakorkesnas

    dilakukan pula pemantauan yang

    dilakukan oleh Tim dari Kementerian

    Kesehatan serta pemanggilan khusus

    bagi Kepala Dinas Kesehatan di DTPK.

    Dari beberapa daerah yang dilakukan

    observasi yaitu Belu, Skouw serta

    Entikong dari sektor kesehatan

    tergambar sudah terdapat koneksitas

    antara program yang dilakukan oleh

    pemerintah pusat melalui Kementerian

    Kesehatan juga komitmen dari

    pemerintah daerah setempat dalam

    mengalokasikan anggaran untuk sektor

    kesehatan.

    Permasalahan kurangnya tenaga

    kesehatan perlu mendapat perhatian

    khusus dari pemerintah pusat, sedangkan

    pemerintah daerah perlu melakukan

    pembinaan terhadap pelayanan

    kesehatan baik di tingkat kecamatan

    maupun desa sehingga pelayanan

    kesehatan dapat lebih ditingkatkan.

    Selain itu, perawatan terhadap sarana

    dan prasarana pelayanan kesehatan perlu

    mendapat perhatian baik dari petugas

    kesehatan maupun dari pemerintah

    daerah setempat.

    Sumber: Biro Perencanaan Kemenkes

    Sarana dan Prasarana Kesehatan

    Ratih Purbasari Kania

  • Kondisi Pendidikan didaerah Perbatasan Indonesia

    (Studi Kasus: Entikong, Skouw dan Belu)

    15

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    I

    ndeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

    pada 2011 meningkat sebesar 72,77. Angka IPM

    Indonesia terus naik dibandingkan tahun 2010

    sebesar 72,27. dan pada 2009 sebesar 71,76.

    Indonesia menempati urutan ke-121 di seluruh

    dunia, dimana sebelumnya menempati urutan ke-

    124. Dengan niai IPM saat ini , Indonesia termasuk

    dalam kategori menengah. Peningkatan IPM ini

    didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah

    pendidikan.

    Pendidikan berperan penting dalam pembangunan

    ekonomi suatu negara. Menurut Todaro, pendidikan

    merupakan salah satu modal dari pembangunan

    ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena

    pembangunan ekonomi suatu negara didorong oleh

    sumberdaya manusia (SDM) yang berkual itas.

    Peningkatan kual itas SDM dapat dilakukan melalui

    peningkatan pendidikan. SDM yang berpendidikan

    akan memil iki pengetahuan dan keterampilan yang

    lebih baik, sehingga dapat meningkatkan

    produktivitas. Produktivitas SDM dapat mendorong

    terciptanya output yang bernilai tinggi dan

    mendorong pemerataan ekonomi suatu negara.

    Kesadaran akan pentingnya pendidikan telah menjadi

    perhatian dari pemerintah. Pasalnya, anggaran

    pendidikan pada APBN 2013 bertujuan untuk

    meningkatkan kual itas SDM dan memberikan

    kesempatan yang sama bagi semua anggota

    masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan

    dengan biaya terjangkau. Alokasi anggaran

    pendidikan tersebut diprioritaskan untuk: (1)

    Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban

    pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun;

    (2) Menyediakan beasiswa dan mahasiswa miskin; (3)

    Menyediakan dana tunjangan profesi guru; (4)

    Melaksanakan rehabil itasi ruang kelas rusak berat

    dan rusak sedang untuk semua jenjang pendidikan.

    Kual itas pendidikan dapat diukur melalui angka

    melek huruf dari penduduk. Angka Melek Huruf

    (AMH) merupakan suatu ukuran suatu penduduk

    yang memil iki kemampuan membaca, menul is dan

    berhitung. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012

    AMH penduduk Indonesia yang berumur diatas 10

    tahun sebesar 93,98 persen dan sisanya 6,02 persen

    masih buta huruf.

    Pelayanan pendidikan tiada artinya tanpa adanya

    partisipasi dari penduduk yang bersekolah. Angka

    Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi

    sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan

    tertentu. Misalnya APM Sekolah Dasar (SD)

    merupakan indikator daya serap penduduk usia

    sekolah (7-12 tahun) pada jenjang pendidikan SD.

    Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 APM SD

    Indonesia sebesar 92,49 persen. Artinya, dari 100

    penduduk Indonesia usia 7-12 tahun, 93 orang

    bersekolah di bangku SD.

    Gambaran diatas merupakan gambaran Indonesia

    secara umum. Bagaimana kondisi pendidikan

    didaerah perbatasan?

    Perbatasan darat Indonesia berada di tiga wilayah,

    yaitu Entikong (perbatasan Indonesia dengan

    Malaysia), Desa Skouw (perbatasan Indonesia dengan

    Papua New Gini) , dan Kabupaten Belu (perbatasan

    Indonesia dengan Timor Leste).

    Indikator pembangunan suatu daerah dapat dil ihat

    dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    daerah tersebut. IPM dengan indeks diatas 72,2

    menyatakan bahwa pembangunan didaerah tersebut

  • Oktya Setya Pratidina

    ...Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.Baik anakanak di daerah perkotaan maupun anakanak di daerah

    perbatasan ...

    16

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    berada pada zona hijau. IPM dengan indeks antara

    60,68 hingga 72,2 berada pada zona kuning. Dan IPM

    dengan indeks dibawah 60,68 berada pada zona

    merah.

    Kecamatan Entikong merupakan bagian dari

    Kabupaten Sanggau, Kal imantan Barat. Secara

    kuantitatif, kondisi pendidikan di Kabupaten Sanggau

    dapat dil ihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pada

    tahun 2011 AMH Kabupaten Sanggau sebesar 89,98

    persen dan sisanya 10,02 persen masih buta huruf.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

    Sanggau sebesar 68,9.

    Penduduk di Kecamatan Entikong masih sul it

    mengakses pendidikan. Kendala yang dihadapi

    penduduk Entikong dalam mengakses pendidikan

    yaitu akses jalan ke sekolah, tenaga pengajar, dan

    fasi l itas kegiatan belajar mengajar yang masih minim.

    Kondisi yang sama terjadi di Desa Skouw yang

    merupakan perbatasan Indonesia dengan Papua New

    Gini. Meskipun minat belajar siswa di Skouw tinggi,

    namun penduduk Skouw masih mengalami beberapa

    kendala dalam mengakses pendidikan. Beberapa

    kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya tenaga

    pengajar, sul itnya mendapatkan akses l istrik, akses

    jalan ke sekolah yang masih rusak, dan fasil itas

    kegiatan belajar mengajar yang masih minim.

    Desa Skouw merupakan bagian dari Kabupaten

    Jayapura. Secara kuantitatif, kondisi pendidikan di

    Kabupaten Jayapura dapat dil ihat dari Angka Melek

    Huruf (AMH). Pada tahun 2011 AMH Kabupaten

    Jayapur sebesar 96,89 persen dan sisanya 3,11

    persen masih buta huruf. Indeks Pembangunan

    Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura sebesar 72,7.

    Daerah perbatasan selanjutnya, yaitu Kabupaten Belu.

    Penduduk di Kabupaten Belu telah dapat mengakses

    pendidikan secara baik. Sarana dan prasarana

    pendidikan di Kabupaten Belu juga telah dapat

    diakses oleh penduduk sekitar. Bahkan, penduduk

    dari negara tetangga (Timor Leste) tidak sedikit yang

    bersekolah di Kabupaten Belu. Secara kuantitatif,

    kondisi pendidikan di Kabupaten Belu dapat dil ihat

    dari Angka Melek Huruf (AMH). Pada tahun 2011

    AMH penduduk Kabupaten Belu yang berumur diatas

    10 tahun sebesar 84,37 persen, sisanya 15,63 persen

    penduduk Kabupaten Belu masih buta huruf. Indeks

    Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belu

    sebesar 64,7.

    Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya

    merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang

    untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang

    pal ing terbelakang dalam hal pendidikan dan

    kesejahteraan guru. Setiap warga negara berhak

    mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Baik anak-

    anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di

    daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu

    sama-sama mendapatkan pendidikan yang

    berkual itas.

    http://www.kabarindonesia.com/fotoberita/200901/200901291306421.jpg

  • Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

    di Kawasan Perbatasan

    Dr. Suprayoga Hadi

    Deputi

    Bidang Pengembangan

    Daerah Khusus

    Kementerian PDT

    17

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    K

    awasan perbatasan mempunyai

    peranan penting dalam menjaga

    kedaulatan suatu negara.

    Pembangunan di kawasan perbatasan

    merupakan prioritas utama yang harus

    dilakukan. Pembangunan yang kurang

    optimal di kawasan perbatasan akan

    mendorong disparitas sosial ekonomi

    antara kawasan perbatasan negara

    satu dengan negara lainnya.

    Pembangunan yang lebih pesat di

    kawasan perbatasan suatu negara akan

    menarik masyarakat di kawasan

    perbatasan negara lainnya dalam

    melakukan aktivitas ekonomi. Oleh

    karena itu, negara dengan

    pembangunan kawasan perbatasan

    yang kurang optimal relatif tertinggal .

    Di Indonesia, terdapat 38 kabupaten-

    kota di kawasan perbatasan, 27

    diantaranya merupakan kabupaten

    yang dikategorikan sebagai daerah

    tertinggal . Faktor ini lah yang

    mendasari Kementerian Pembangunan

    Daerah Tertinggal (PDT) dalam

    melakukan program percepatan

    pembangunan daerah tertinggal di

    kawasan perbatasan. Langkah strategis

    yang dilakukan Kementerian PDT

    dalam mengembangkan kawasan

    perbatasan antara lain: (i)

    meningkatkan upaya koordinasi antara

    pemerintah pusat dalam membangun

    daerah tertinggal di kawasan

    perbatasan; (i i ) Menetapkan kebijakan

    yang tertuang dalam rencana strategis

    percepatan pembangunan daerah

    tertinggal di perbatasan 2010-2014;

    dan (ii i ) Memberikan fasil itasi berupa

    bantuan sosial untuk pemerintah

    kabupaten daerah tertinggal di

    kawasan perbatasan.

    Menurut Deputi Bidang

    Pengembangan Daerah Khusus

    Kementerian PDT, Dr. Suprayoga Hadi,

    salah satu kegiatan utama yang

    sedang dilakukan Kementerian PDT

    adalah pemberian fasi l itas bantuan

    sosial . Bantuan sosial ini lebih

    difokuskan untuk pembangunan

    infrastruktur agar tercipta

    perekonomian produktif pada daerah

    tertinggal di kawasan perbatasan.

    Terdapat tiga tujuan utama

    pembangunan infrastruktur pada

    daerah tertinggal di perbatasan, yaitu

    untuk mendukung konektivitas,

    ketahanan pangan, dan ketahanan

    energi.

    Program pembangunan infrastruktur

    berdasarkan konektivitas antara lain,

    pembangunan jalan, jembatan, dan

    jalan poros desa. Selain jalur darat,

    Kementerian PDT juga kerap

    memfasil itasi daerah tertinggal di

    perbatasan yang wilayahnya

    merupakan pulau-pulau kecil terluar

    dalam rangka meningkatkan

    konektivitas jalur laut dan antarpulau,

    seperti pembangunan dermaga dan

    pemberian kapal pengumpan (feeder

    ship) . Selanjutnya, untuk

    pembangunan infrastruktur

    berbasiskan ketahanan energi,

    Kementerian PDT memfokuskan

    bantuan sosialnya pada program

    elektrifikasi melalui pembangunan

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

    dan pemberian lampu penerangan

    bagi masyarakat di perbatasan. Selain

    konektivitas dan ketahanan energi,

    Kementerian PDT juga membangun

    infrastruktur yang berbasiskan

    ketahanan pangan melalui pemberian

    traktor dan alat pengolah panen.

    Selain pembangunan infrastruktur,

    pengadaan sarana dan prasarana juga

    menjadi fokus Kementerian PDT dalam

    mengembangkan kawasan perbatasan.

    ...Di

    Indonesia,

    terdapat 38

    kabupaten-

    kota di

    kawasan

    perbatasan,

    27

    diantaranya

    merupakan

    kabupaten

    yang

    dikategorikan

    sebagai

    daerah

    tertinggal...

  • Fitria Faradila

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    18

    Salah satu program peningkatan sarana prasarana

    adalah penyediaan air bersih. Program ini lebih

    difokuskan untuk kawasan perbatasan pesisir yang

    pada umumnya tidak mempunyai sumber air bersih

    yang layak. Penyedian air bersih di kawasan pesisir

    pada umumnya melalui penyul ingan air laut (reverse

    osmosis) .

    Kementerian PDT dibawah koordinasi Badan Nasional

    Pengelola Perbatasan (BNPP) mempunyai beberapa

    kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi

    prioritas (Lokpri) perbatasan yang diberikan perhatian

    khusus. Pembangunan lokasi prioritas perbatasan

    melalui etalase Border Development Center (BDC) atau

    Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dimaksudkan

    untuk mengubah paradigma pembangunan kawasan

    perbatasan yang sebelumnya sebagai pembangunan

    kawasan belakang menjadi kawasan depan. Saat ini

    terdapat 26 kawasan yang akan ditetapkan menjadi

    PKSN. Pengembangan PKSN difokuskan sebagai pintu

    gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan

    negara tetangga.

    Berdasarkan Rencana Induk BNPP tahun 2011-2014,

    arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di

    bidang ekonomi adalah untuk mempercepat

    pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dengan

    memperhatikan kelestarian l ingkungan hidup. Strategi

    yang dilakukan untuk mendukung arah kebijakan ini

    adalah: (i) peningkatan sarana prasarana di kawasan

    perbatasan; (i i ) pengembangan pusat-pusat

    pertumbuhan; (i i i ) penguatan keterkaitan kota-desa

    khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya; (iv)

    peningkatan pengembangan ekonomi lokal ; (v)

    peningkatan kemandirian perekonomian desa-desa

    yang berbatasan langsung; (vi) penciptaan interaksi

    ekonomi yang positif dan sal ing menguntungkan

    dengan negara tertangga; (vii) peningkatan

    kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha; dan (vii i )

    pemerataan penduduk.

    Lebih lanjut, Dr. Suprayoga Hadi juga menuturkan

    bahwa dalam mengembangkan kawasan perbatasan

    perlu adanya interaksi dengan program pemerintah

    lainnya, seperti MP3EI. Kawasan perbatasan dirasakan

    kurang tersentuh dalam koridor ekonomi MP3EI,

    terutama koridor Kal imantan. Terdapat dua hal yang

    perlu diperhatikan dalam mengembangkan kawasan

    perbatasan, yaitu pembangunan batas wilayah negara

    (border development) dan pembangunan kawasan

    perbatasan sebagai beranda terluar itu sendiri

    (frontier) . Pembangunan kawasan perbatasan inilah

    yang harus diperhatikan bukan hanya oleh

    pemerintah semata namun juga swasta. Oleh karena

    itu, dalam mengembangkan kawasan perbatasan

    dibutuhkan koordinasi yang kuat baik antar

    Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun dengan

    Pemerintah Daerah dan secara optimal mel ibatkan

    pihak dunia usaha dan swasta.

    Referensi:Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

    Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, Badan

    Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

    . . .Dr. Suprayoga Hadi juga menuturkan bahwa dalam mengembangkan kawasan

    perbatasan perlu adanya interaksi dengan program pemerintah lainnya, seperti MP3EI. . .

    http://ardiansyah.ubb.ac.id/wp-content/uploads/2012/08/Jalan-menuju-desa-Tanjung-Pura1.jpg

  • Pembangunan Kawasan Perbatasan

    Solusi Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkualitas

    19

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    I

    ndonesia patut berbangga hati . Dalam laporan Mc

    Kinsey tahun 2012, Indonesia diprediksi menjadi

    salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2030,

    Indonesia berpotensi menjadi tujuh besar negara

    dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Prestasi

    ini juga diiringi dengan pesatnya peningkatan jumlah

    kelas menengah yang diperkirakan mencapai 135 juta

    orang.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan

    di mata dunia. Hal ini diindikasikan oleh derasnya arus

    investasi asing masuk. Pada tahun 2012, real isasi

    penanaman modal asing mencapai US$ 24.564,7 juta

    atau naik 51,50 persen dibandingkan tahun 2010.

    Alasan lain mengapa Mc Kinsey memperkirakan

    pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah

    langkah hebat dalam manajemen makroekonomi.

    Beberapa waktu terakhir terl ihat bahwa tingkat inflasi

    terkendal i , porsi utang per PDB menurun dan

    stabilnya pertumbuhan ekonomi dikala krisis global .

    Seiring dengan banyaknya prestasi ekonomi Indonesia

    di mata dunia, muncul masalah lain yang perlu segera

    diatasi , yaitu ketimpangan ekonomi. Masalah ini

    cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada

    tahun 2012, indeks gini Indonesia menyentuh angka

    0,41 yang merupakan level tertinggi dalam sejarah.

    Hal ini mengindikasikan melebarnya ketidakmerataan

    pendapatan antar golongan.

    Sampai dengan triwulan-II 2013, pulau Jawa masih

    mendominasi perekonomian nasional . Jawa

    menyumbang 58,15% persen dari total PDB Indonesia.

    Sumatera menyumbang 23,9% sedangkan Maluku dan

    Papua hanya meyumbang 1,91%. Ketimpangan juga

    terl ihat dari indikator lainnya. Terl ihat dari besarnya

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM), wilayah

    Indonesia bagian timur berada di bawah rata-rata IPM

    Nasional . Pada tahun 2011, IPM Papua tercatat

    sebesar 65,36 sedangkan IPM Nasional berada pada

    angka 72,77.

    Ketimpangan juga terl ihat dari kawasan perbatasan

    Indonesia dengan negara tetangga. Pembangunan

    daerah perbatasan amatlah penting karena berkaitan

    langsung dengan pertahanan negara dan

  • Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    20

    kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

    Sebagai contoh adalah pembangunan di wilayah

    perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste.

    Entikong merupakan salah satu kecamatan di

    kabupaten Sanggau, Kal imantan Barat yang

    berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Karena

    letaknya yang sangat dekat dengan Malaysia,

    perekonomian di Entikong sangat dipengaruhi oleh

    Malaysia. Pengaruh ini terl ihat dari banyaknya barang

    produksi Malaysia dan penggunaan mata uang

    Ringgit yang semakin meluas.

    Kesenjangan pembangunan disebabkan oleh

    terbatasnya ketersediaan sarana dasar, seperti sarana

    perhubungan, pendidikan dan kesehatan.

    Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan

    juga perlu ditingkatkan. Hal ini terl ihat dari kondisi

    jalan menuju Entikong yang rusak dan berlubang.

    Berbeda dengan kondisi jalan di Malaysia yang sudah

    seluruhnya sudah beraspal .

    Aksesibil itas juga menjadi isu strategis di kawasan

    Entikong. Entikong memil iki ketergantungan yang

    tinggi terhadap negara tetangga. Hal ini tercermin

    dari banyaknya kebutuhan primer masyarakat yang

    didatangkan dari Serawak. Selain itu, mudahnya akses

    ke Malaysia mendorong masyarakat sekitar untuk

    menyebrang. Berdasarkan data kantor Imigrasi

    Entikong, sekitar 400-500 orang keluar dari Entikong

    menuju Malaysia setiap harinya.

    Akses dalam negeri yang baik menjadi insentif bagi

    para pelaku ekonomi untuk beraktifitas di pasar

    domestik. Ironisnya, kondisi infrastruktur yang buruk

    memaksa para pedagang lada menjual ladanya ke

    Malaysia dibandingkan ke Pontianak. Hal ini terjadi

    karena biaya penjualan ke Malaysia yang lebih murah.

    Lain halnya dengan kondisi perbatasan Indonesia dan

    Timor Leste. Salah satu wilayah yang berbatasan

    langsung dengan Timor Leste adalah Kabupaten Belu.

    Kabupaten Belu adalah kabupaten yang memil iki

    batas darat dengan Timor Leste sepanjang 115 Km.

    Kondisi masyarakat di wilayah ini umumnya relatif

    lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di

    sekitar perbatasan. Infrastruktur dasar seperti jalan,

    fasi l itas pendidikan, fasi l itas kesehatan dan

    penerangan sudah tersedia dengan cukup baik.

    Menurut pemaparan Bappeda Kabupaten Belu,

    hampir 90% perekonomian Timor Leste disokong

    oleh Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini terl ihat dari

    dominasi barang hasil produksi Indonesia yang dijual

    di Timor Leste. Selain barang dari Indonesia, barang-

    barang impor juga terl ihat banyak dijual di pasar

    Timor Leste.

    Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari l ima

    kabupaten/kota di Propinsi NTT, yang terletak di

    daratan Timor. Walaupun tergolong daerah kering,

    perekonomian Belu ditopang oleh sektor pertanian.

    Jagung, sorgum dan kopi menjadi komodias utama

    yang dihasilkan Kabupaten Belu.

    Pada tahun 2011, laju pertumbuhan Kabupaten Belu

    mencapai 5,58% dengan pendapatan perkapita

    pertahun mencapai Rp 5.399.744.

    Belu memil iki banyak potensi ekonomi yang

    terpendam. Lokasi Belu yang strategis dapat menjadi

    jalur transit bagi kapal-kapal yang akan menuju Timor

    Leste. Selama ini kapal yang berlayar ke Timor Leste

    dan melewati perairan Belu belum termanfaatkan

    dengan optimal . Apabila kapal-kapal ini dapat

    dimanfaatkan dengan baik, hal ini diprediksi menjadi

    faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Belu.

    Dari dua contoh kasus diatas, dapat disimpulkan

    bahwa perekonomian akan cenderung tertarik kepada

    wilayah yang lebih maju. Aktifitas ekonomi di wilayah

    maju seperti magnet yang menarik ekonomi wilayah

    tertinggal . Untuk itu, perlu adanya pemetaan potensi

    ekonomi serta rencana strategis sehingga wilayah

    tertinggal dapat mandiri dan bersaing.

    Ketergantungan ekonomi dengan negara tetangga

    perlu segera diatasi . Sebagai contoh untuk

    perekonomian Entikong, dominasi Malaysia memang

    tidak bisa dihindari. Untuk itu, posisi daya tawar

    masyarakat di Entikong perlu terus ditingkatkan.

    Langkah utama yang perlu dilakukan adalah dengan

    pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan

    kesehatan guna menunjang aktivitas ekonomi yang

    lebih produktif.

    Daerah perbatasan merupakan garda terdepan yang

    membawa nama Indonesia. Pembangunan ekonomi

    yang inklusif bertanggung jawab untuk mencapai

    pemerataan, sampai pada kawasan perbatasan.

    Masyitha Mutiara R

  • I21

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    Opini Pakar

    Indonesia terdiri

    dari sekitar

    17.506 gugus

    pulau dan 2/3

    wilayahnya

    berupa lautan.

    Oleh karena itu,

    Indonesia

    memil iki

    sejumlah wilayah

    yang berbatasan

    langsung

    dengan negara

    lain, baik darat

    maupun laut.

    Berdasarkan

    hasil survei Base

    Point atau Titik

    Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL,

    terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau

    terluar, sisanya ada di tanjung terluar dan di wilayah

    pantai. Beberapa contoh yang berbatasan darat

    secara langsung dengan tiga negara tetangga, yaitu

    Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara

    perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga,

    diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Fil ipina,

    Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Austral ia,

    dan Palau.

    Kondisi tersebut memil iki dampak yang cukup besar

    bagi Indonesia, khususnya terkait konsekuensi

    pemerintah dalam menjaga kedaulatan batas negara,

    penegakan hukum, pertahanan dan keamanan,

    pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta

    penyediaan fasi l itas dan pelayanan dasar masyarakat

    kawasan perbatasan. Pembentukan Badan Nasional

    Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres No. 12

    Tahun 2010 merupakan salah satu bentuk keseriusan

    pemerintah dalam menjaga dan mengelola kawasan

    perbatasan.

    Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

    berperan sebagai koordinator yang menjalankan

    tugas Koordinasi , Integrasi dan Sinkronisasi (KIS)

    dengan kementerian/ lembaga, sektor swasta dan

    pemerintah daerah dalam penanganan kawasan

    perbatasan.

    Adapun l ima tugas utama BNPP (i) penegasan batas

    wilayah negara, (i i ) mewujudkan pertahanan dan

    keamanan serta penegakan hukum, (i i i ) mendorong

    pembangunan ekonomi kawasan perbatasan, (iv)

    memberikan pelayanan sosial dasar, (v) memperbaiki

    administrasi kelembagaan. Menurut Sekretaris BNPP,

    Drs. H. Triyono Budi Sasongko, Msi, dalam rangka

    pengelolaan batas negara dan pembangunan

    kawasan perbatasan, BNPP telah menyusun suatu

    dokumen yang merupakan acuan dalam pengelolaan

    kawasan perbatasan, atau Grand Design Pengelolaan

    Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 2011-

    2025 dalam menjalankan 5 agenda utamanya.

    Beberapa program yang sudah dijalankan BNPP

    dalam agenda pertama (i) dan kedua (ii) antara lain,

    pembenahan manajemen l intas negara, penataan aset

    di pos l intas batas, penanganan pelanggaran batas

    negara, peningkatan wawasan kebangsaan & bela

    negara (capacity building) , pengendal ian terhadap

    kawasan perbatasan, pemetaan dan survei,

    pemasangan border wilayah, serta sosial isasi batas

    negara bagi masyarakat setempat. Tidak hanya

    menjaga pertahan dan keamanan dari dalam, tetapi

    koordinasi juga dilakukan dengan negara tetangga

    yang berbatasan langsung dengan Indonesia,

    khususnya terkait pengelolaan batas negara yaitu

    adanya organisasi adhoc, seperti General Border

    Committee (RI-Mas), Lembaga Sosek Mal indo (khusus

    menangani masalah pembangunan ekonomi, RI-PNG

    & RI-RDTL Joint Border Committee, serta Border

    Liasion di masing-masing daerah perbatasan.

    Lembaga-lembaga adhoc tersebut didampingi oleh

    kementerian-kementerian terkait, seperti batas darat

    leading sektor nya adalah kementerian dalam negeri,

    sedangkan untuk batas laut adalah kementerian luar

    negeri.

    Terkait pelaksanaan program pertahanan dan

    keamanan, BNPP menemui sejumlah kendala seperti

    penyelesaian masalah batas negara sangat lambat

    karena kurangnya dukungan lembaga, kondisi

    geografis yang sul it dijangkau, operasional untuk

    melaksanakan kegiatan dirasa masih kurang,

    minimnya sarana dan prasarana Pos Lintas Batas (PLB)

    dan masih maraknya kegiatan penyelundupan yang

    mel ibatkan kerjasama oknum tertentu dari kedua

    belah pihak negara.

    Drs. H. Triyono Budi

    Sasongko. Msi

    Sekretaris Badan NasionalPengelelolaan Perbatasan

    (BNPP)

    Lima Agenda Pembangunan Wilayah

    Perbatasan Oleh BNPP

  • 22

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    Tidak hanya dari sisi pertahanan dan keamanan,

    BNPP juga ikut mengurusi masalah infrastruktur dan

    pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan.

    Menurut Triyono, masalah infrasruktur adalah

    masalah yang pal ing utama dihadapi oleh kawasan

    perbatasan. Akses yang sul it dijangkau, kondisi jalan

    raya yang masih jauh dari standar, kurangnya

    pasokan air dan l istrik, serta minimnya fasil itas umum

    dan pelayanan sosial dasar masih banyak ditemukan

    di sejumlah titik

    kawasan perbatasan. Walaupun, faktanya faktor

    minimnya infrastruktur ini seringkal i menjadi faktor

    penghambat investor untuk menanamkan modalnya,

    yang dapat menjadi bahan bakar pertumbuhan

    ekonomi kawasan perbatasan. Oleh karena itu, untuk

    melaksanakan agenda ketiga (i i i ) dan (iv) pihaknya

    terus berkoordinasi dengan kementerian Pekerjaan

    Umum serta pemerintah daerah untuk memetakan

    kawasan perbatasan mana saja yang infrastrukturnya

    masih sangat membutuhkan perhatian khusus.

    Dalam rangka membangun kawasan perbatasan,

    pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 3,9

    tri l iun di tahun 2012 dan 2013 sebesar 7,3 tri l iun.

    Pembangunan tersebut difokuskan di 10 Pusat

    Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). BNPP dalam hal

    ini bertugas sebagai koordinator juga executor

    pembangunan infrastruktur dan layanan sosial dasar

    masyarakat kawasan perbatasan. Selain itu, dalam

    rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi kawasan

    perbatasan, pihaknya telah ikut turun tangan dalam

    urusan mempercepat proses perizinan,

    mengembangkan potensi pelaku usaha lokal , serta

    ikut menetapkan beberapa kebijakan affirmative yang

    dapat mendorong terciptanya ikl im investasi yang

    kondusif.

    Selama ini, pengembangan ekonomi dan infrastruktur

    kawasan perbatasan masih terkendala dengan adanya

    Raperpres yang mandek/ belum disetujui Presiden,

    sehingga kewenangan BNPP untuk turut serta

    mengambil peran sebagai pelaksana pembagunan

    ekonomi kawasan perbatasan menjadi terhambat.

    Disamping itu, masih banyaknya lahan yang diklaim

    sebagai tanah ulayat atau tanah yang diakui sebagai

    mil ik adat juga menyul itkan pemerintah dalam proses

    pembebasan lahan.

    Pada kesimpulannya, menurut BNPP sebenarnya

    rancangan program dari hasil pemikiran BNPP

    dengan sejumlah Kementerian/Lembaga untuk

    pembangunan kawasan perbatasan sudah sangat

    komprehensif. Hanya saja implementasi di lapangan

    yang masih banyak terkendala dengan hal-hal teknis

    seperti yang telah disebutkan sebelumnya, serta

    peran BNPP yang terbatas pada pelaksanaan fungsi

    KIS sehingga tidak dapat langsung turun tangan

    kecual i dengan persetujuan kementerian/lembaga

    terkait.

    Alisa Fatimah

  • Keuangan

    Branchless Banking :Ketersediaan Akses Pembiayaan

    di Daerah Terpencil

    23

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Agustus 2013

    U

    MKM memil iki peran yang

    strategis dalam

    perekonomian Indonesia, yakni

    sebagai penyerap tenaga kerja

    dan memberikan kontribusi yang

    cukup besar terhadap PDB.

    Menurut data Kementerian

    Koperasi dan UKM, pada tahun

    2011 UMKM mampu menyerap

    101 juta tenaga kerja dan

    memberikan kontribusi PDB

    sebesar Rp4.303 tri lyun. Oleh

    karena itu pemerintah

    memberikan perhatian yang besar

    terhadap perkembangan UMKM

    melalui program-program