TAX PLANNING(MANAJEMEN PAJAK)MERUPAKAN TAHAP AWAL UNTUK ANALISIS
SECARA SISTIMATIS BERBAGAI ALTERNATIFPELAKSANAAN PERPAJAKAN
PELAKSANAAN
LANGKAH2
KEWAJIBANPERPAJAKAN
MANAGEMENTPERPAJAKAN
MENCAPAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG MINIMUMKALAU BISA TIDAK MENGAPA HARUS MEMBAYARMENGAPA HARUS MEMBAYAR LEBIH BESAR
MEMBAYAR KALAU BISA MEMBAYAR LEBIH KECIL Beberapa Unsur Penting
UNSUR TERPENTINGYANG HARUS DIKETAHUI WP OPTIMALISASIKEWAJIBAN PAJAK
TAX
TAX
TAX
COMPLIANCE
PLANNING
LITIGATION
TAX
RESEARCH
MANAGEMENT PAJAK BAGIAN INTEGRAL TAXSTRATEGI EFISIENSI BEBAN PAJAK PLANNING SECARA LEGAL
TAX SAVING TAX AVOIDANCE PENUNDAAN PEMBAY PAJAK OPTIMALKAN KREDIT PAJAK MENGHINDARI PEMERIKSAAN
FAKTA2 IDENTIFIKASI ISU PAJAK SIAPA SUMBER INFORMASI EVALUASI RUMUSKAN - KONGKLUSI - REKOMENDASI MENGKOMONISASIKAN2
Sebenarnya apa saja yg akan dibahas
UNSUR TERPENTINGYANG HARUS DIKETAHUI WP OPTIMALISASIKEWAJIBAN PAJAK
KEPATUHAN
PERENCANAAN
PROSES PENGADILAN PENELITIAN ILMIAH
MANAGEMENT PAJAK BAGIAN INTEGRAL STRATEGI EFISIENSI BEBAN TAX PLANNING LEGAL PAJAK SECARAEfisiensi beban Pajak melalui alternatif tarif Maximalkan Transaksi bukan obyek pajak Penundaan Pembayaran Penundaan Pajak Pembuatan FP Minta Bukti Potong Minta Bukti Pungut SPT usahakan jangan Lebih bayar Penuhi Kewajiban Formil DIANALISIS DITENTUKAN BERKAIT DGN FAKTA TENTUKAN DATA / INFORMASI YG DIPEROLEH MENGEMBANGKAN DAN MERUMUSKAN KONGKLUSI & REKOMENDASI MENGKOMONISASIKAN REKOMENDASI YG DIBUAT
Sebenarnya apa saja yg akan dibahas
3
POKOK PEMBAHASANTAX PLANNINGTahapan awal Tax Planning, Pelaksanaan Perpajakan, Langkah 2 Management Pajak, Hal yg mempengaruhi WP, Unsur yg harus diketahui WPSubyek, Obyek, Kebijakan serta Tata Cara Perhitungan PPh 21/26 Kewajiban Perpajakan yg berhub.Dgn Pemberian JASA, Informasi penting sbg Konsekuentasi yg harus dihadapi WAJIB PAJAK Laba KOMERS VS PKP,TP efisiensi PPh Bd, TP PPh transaksi ttg REKONSILIASI FISKAL Pengkreditan, Faktur Pajak, sentralisasi, Fasilitas PPN serta MANAGEMENT RESTITUSI Ruang Lingkup PEMERIKSAAN, Kriteria PEMERI KSAAN, Tips menghadapi PEMERIKSAAN,Serta Tips menjelang SPT TAHUNANPENDAHULUAN TAX PLAN NING
secara UMUMTAX PLANNING
PPh Ps
21/26
TAX PLANNING PPh
22 ,PPh 23/26 PPh FinalTAX PLANNING
PPh BADANTAX PLANNING PPN/
PTLL serta PPn BM
STRATEGI MENGHADAPI
PEMERIKSAAN 4 Bbrp Faktor Ilegal Taxing
HAL YG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAKMEMINIMKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN LEGAL MAUPUN TIDAK LEGALTINGKAT KERUMITAN SUATU PERATURANContoh : Sulitnya pengisian SPT PPh/PPN
BESARNYA PAJAK TERHUTANGContoh : Tingginya Tarip Pajak yg berlaku
BIAYA UNTUK NEGOSIASI dlm PEMERIKSAANContoh : Restitusi Pajak sering ada biaya
RESIKO TERDETEKSI KEGIATAN USAHANYAContoh : Usaha Keluarga seringkali TERTUTUP
BERAT ATAU RINGANNYA SANKSI PAJAKContoh : Sanksi atas FAKTUR PAJAK cacat
MORAL WAJIB PAJAKContoh : Ingin selalu Pajaknya KECIL
Ada perubahan Paradigma Mas WP thd Pajak
PERGESERAN PARADIGMAMANAJEMEN PERPAJAKANBEBAN PAJAK YANG
SEKECIL- KECILNYAMENUJU
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
YANG OPTIMALMENGAPA PARADIGMA BERGESER1. 2. 3. 4. UU PERPAJAKAN YG TERUS DISEMPURNAKAN
RESIKO PERGESERAN DARI TAX AVOIDANCE(PENGHINDARAN) KE TAX EVASION (PENGGELAPAN)
SANKSI PERPAJAKAN YANG BERAT
TITIK PENGHINDARAN PAJAK YANG TIDAK BERKEMBANG6
Fungsi Manajemen Pajak
FUNGSI MANAJEMEN PAJAKKELANJUTAN OPTIMALISASI MANAJEMEN PAJAK
APA YG HARUS DILAKUKANPERENCANAANORGANIZING
PENGENDALIANORGANIZING
PEMBUATANKEPUTUSAN
1. 2. 3.
PROSES MENENTUKAN TUJUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ORGANISASI PENGEMBANGAN CARA MENCAPAI TUJUAN 1. 2. PROSES MENGARAHKAN KEGIATAN/OPERASI ORGANISASI/ PERUSAHAAN UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN ORGA NISASI/PERH DARI PERENCANAAN YG DIBUAT 1. PROSES MENGINTEGRASIKAN KETENTUAN UTK PEMBUATAN KEPUTUSAN ORGANISASI/PERH 7 MENG EFEKTIFKAN DAN MENG EFISIENKAN BEBAN PAJAK YG DITANGGUNG ORGANISASI
Kapan Manajemen Pajak dimulai ?
2.
KAPAN MANAJEMEN PAJAK DILAKUKANKELANJUTAN FUNGSI MANAJEMEN PAJAK
SAAT AKANMENDIRIKANPERUSAHAAN
MENJALANKANUSAHA
MEMPERTANGG JAWABKANTHD STAKEHOLDERS
1. 2.
MEMILIH BENTUK USAHA OP, CV, PT, DLL MEMILIH METODE PEMBUKUAN, PENYUSUTAN, PENILAIAN PERSEDIAAN, DLL 1. 2. PILIHAN ALTERNATIF TRANSAKSI KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN UNTUK MENYELE SAIKAN MASALAH, KHUSUSNYA BERHUB. PAJAK PERUSAHAAN, KONSUMEN, KARYAWAN, KREDITUR, PEMASOK 8 INVESTOR PEMERINTAH, DLL
Tang Jawab Manajemen
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAPLANJUTAN KAPAN MANAJEMEN PAJAK DILAKUKAN PERUSAHAAN ORGANISASI KONSUMEN ATAU PEMBELI Setiap Keputusan hrs dipertimbangkan konsekuensi Pajaknya, Pembukuan harus baik, Harus
Memahami ketentuan Pajak, Hati 2 pihak Luar jangan tahuDidik Konsumen anda ttg Pajak, Setor Pajak Konsumen yg dipungut Konfirmasikan Pajak anda yg di Pungut Konsumen.
KARYAWAN INVESTOR KREDITUR
Masalah imbalan yg kena Pajak,Kebenaran Pemot. setor PPh 21,Masalah pemberian Fasilitas, Peduli pd unsur pengurang Pajak Menerbitkan Saham utk Modal, Menjaga Nilai Perh terus Naik,Pembagian Deviden secara Continue. Pilih Pemasok yg kredibel, Kewajiban memot. Dilaksanakan, Minta bukti pungut & konfirmasi.
PEMASOK SUPPLIER PEMERINTAH
Penunjang Manajemen Pajak
Pajak Terhutang benar & tepat, Formulir Pajak hrs diketahui, Tidak mengalihkan 9 Tanggung jawab pada pihak lain.
PERSONIL, PERANGKAT KERJA & SISTEM
SEBAGAI PENUNJANG MANAJEMEN PAJAK1. PENGORGANISASIAN PERSONIL 2. KUALITAS IDEAL PERSONIL 3. PERANGKAT KERJA PENUNJANG 4. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PAJAK1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 3 2.1. 2. 3.
STAFF KEUANGAN / AKUNTANSI STAFF PERPAJAKAN STAFF DIVISI PERPAJAKAN MEMAHAMI KETENTUAN PERPAJAKAN MENGERTI AKUNTANSI & HUKUM MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMINIKASI PERANGKAT KERAS Contoh : Komputer, Mesin Ketik DLL PERANGKAT LUNAK Contoh : Software Akuntansi, Software PPh 21, Software PPN Software Peraturan PerpajakanINFORMASI HARUS TEPAT WAKTU INFORMASI HARUS TEPAT JUMLAHNYA INFORMASI HARUS AKURAT/
2
4
TERUKUR
10 Optimalisasi Manajemen Pajak
OPTIMALISASI PELAKSANAAN MANAGEMENT PAJAKSYARAT MUTLAK HARUS
1. EKONOMIS 2. EFFISIEN 3. EFFEKTIFINPUT PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIBELI DENGAN HARGA RELATIF
MURAH
EFISIENSI DLM PEMANFAATAN DANA (TIME VALUE OF MONEY ) KIAT PENGHEMATAN TANPA MASALAH ( RISK ) DIKEMUDIAN HARI PENELITIAN, PEMERIKSAAN OTORITAS PAJAK DILAYANI DGN BIAYA & WAKTU YG EFISIEN SEMUA TUGAS ADMINISTRASI PERHITUNGAN, POTPUT, PEMBA YARAN DAN PELAPORAN DILAKSANAKAN SECARA PEMERIKSAAN PAJAK JANGAN MENGGANGGU KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK EFEKTIFITAS TERCERMIN SKP YG MINIM/NOL
EFEKTIF11
Tax Planning PPh Ps 21
TAX PLANNING PPh PASAL 21SYARAT HARUS DIKETAHUI PD TAX PLANNING PPH 21
FRINGE BENEVITS 1. 2. 3. 4.
KEBIJAKAN PPh PS 21
REKONSILI ASI FISKAL
PILIHAN TRANSAKSI
TAX ABLE - DEDUCTIBILITY NON TAXABLE NON DEDUCTIBILITY NON TAXABLE DEDUCTIBILITY TAXABLE NON DEDUCTIBILITY 1. DITANGGUNG KARYAWAN ( DIPOTONG ) 2. DITANGGUNG PERUSAHAAN ( KENIKMATAN ) 3. TUNJANGAN PAJAK 1. BEDA WAKTU 2. BEDA TETAP ( MURNI & TAK MEMENUHI SYARAT ) 3. KOREKSI KARENA PPH FINAL KLAUSUL KONTRAK KERJA DITANGGUNG PERUSAHAAN ATAU TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS TUNJANGAN MAKAN ATAU MAKAN BERSAMA 12 TUNJANGAN KESEHATAN ATAU FASILITAS PENGOBATAN
1. 2. 3. 4. TP PPH POTPUT & PPN 5.
TAX PLANNING PPH POT PUT &PPN/ PPn BM
1. PPH PS 22/23/24 DAN PPH FINAL 2. PPN/PPn BARANG MEWAH1.1
MASALAH PEMBUATAN KONTRAK
KERJA
2. MANAJEMEN KONFLIK PD WITH HOLDING TAX 3. PPH PERLU DI GROSS UP ATAU TIDAK 4. PILIHAN TERMINOLOGI DAN AKUN 5. REKONSILIASI OBYEK WITH HOLDING TAX1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PAHAMI MEKANISME PEMUNGUTAN PPN. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SENTRALISASI TERHUTANG PPN FASILITAS DIBIDANG PPN MANAJEMEN RESTITUSI PPN/ PPn BM REKONSILIASI OBYEK WITH HOLDING TAX
2
13
TP PPN
TAX PLANNING PPN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BKP/JKP1. 2. 3. 4.1
PENJUALAN EXPORT PENJUALAN PADA PEMUNGUT PENJUALAN PADA WAJIB PAJAK PENJUALAN PADA NON
YG PKP
PKP
2
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
DENGAN MENGGUNAKAN L/C ATAU NON L/C PEMBELIAN BKP PADA PKP ATAU NON PKP PADA KAWASAN KB ATAU TIDAK KONTRAK PENYERAHAN INCL PPN / TIDAK PADA INSTANSI PEMERINTAH ATAU BUMN/D SISTEM PEMBAYARAN BAGAIMANA PEMBELI BIASANYA MINTA F. PAJAK APAKAH PEMBELIAN BB,BP ADA PM nya ADMINISTRASI PENJUALAN HRS BAIK DIUSAHAKAN PEMBELIAN PADA PKP PENJUALAN DENGAN FP SEDERHANA ALAMAT SERINGKALI TIDAK DISEBUT. ADA KECENDERUNGAN PENGGELAPAN OMZET PENJUALAN 14
3
4
Manajemen restitusi Pajak
MANAJEMEN RESTITUSIPPN dan PPn BMAPAKAH MEMANG BETUL KEGIATAN USAHA WP PM > PKDITELITI
SPT MASA PPN/PPn BM TELAH DIMASUKKAN KE KPP TLH LENGKAPHAL HAL TERPENTING DALAM RESTITUSI1. SELURUH DOCUMENT TELAH DITELITI. 2. DIPERSIAPKAN PEMBUKUAN BILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN. 3. FAKTUR PAJAK MASUKAN KALAU BISA TELAH
DIKONFIRMASIKAN PD PENJUAL4. DIUSAHAKAN SECEPAT MUNGKIN PENYELESAIANNYA UNTUK MEMBANTU LIQUIDITAS PERUSAHAAN15
Tax Planning PPh Badan
TAX PLANNING PPH BADANAKUNTANSI PAJAK, REKONSILIASI & DASAR HUKUM1
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PERBEDAAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN METODE PEMBUKUAN, PERSED, PENYUSUTAN LABA KOMERSIAL DAN LABA FISKAL OBYEK & BUKAN OBYEK PAJAK SERTA FINAL BIAYA YG BOLEH DAN & YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN EQUALISASI DENGAN PPN/PPn BM TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA REKONSILIASI OBYEK WITH HOLDING TAX PAHAMI MEKANISME FRINGE BENEFITS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK & INVOICE INVESTASI & PENYERTAAN YANG DIMILIKI OPTIMALISASI UANG MUKA & PPh 25 OPTIMALISASI TRANSAKSI DALAM $ DOLAR OPTIMALISASI TRANSAKSI KHUSUS LAIN MANAJEMEN RESTITUSI / PEMERIKSAAN
2
3
16
TP Pemeriksaan Pajak
TAX PLANNING PEMERIKSAAN PAJAKASPEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANTISIPASI SUPAYA SKP MINIMSELUK BELUK PEMERIKSAANContoh : Hak dan kewajiban WP,Jenis & th buku.
ASPEK AKUNTANSI, PEMERIKSAAN & KET. UUContoh : Pembukuan, pencatatan & Ps 28 KUP
PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAKContoh : Faktur Pajak diteliti dulu
PERSIAPAN PEMBUKUAN DAN DOKUMENTASIContoh : Bukti external dipersiapkan
PENANGANAN SKP, KEBERATAN DAN BANDINGContoh : Pasca Pemeriksaan harus diantisipasi
INTERNAL TAX REVIEW SESUDAH SPT MASUKContoh : Setiap SPT sebaiknya ada KKP. 17
Riks Uji Keterkaitan
HAL PENTING dlm PPN/ PPn BM1. 2. BARANG STRATEGIS PP 7/2007 YO PER MEN 11/2007 RESTITUSI PPN PER DJP 122/26 YO SE 09/PJ.53/2006
1
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DIFINISI PETANI DIHAPUS BERARTI BADAN JUGA DIBEBASKAN BIBIT /BENIH DAN BAHAN BAKU PERAK DSB DIHAPUS BARANG HASIL BIDANG PERTANIAN TERMASUK DIBEBASKAN TERMASUK PETERNAKAN,PERIKANAN DAN SEBAGAINYA DALAM PP31/2007 MASUK RUSUNAMI TYPE 21 S/D 36 DOCUMEN PENDUKUNG HARUS LENGKAP. SERTIFIKASI DARI INSTANSI LAIN DIWAJIBKAN. B/L, ASURANSI, BANK HARUS DILEGALISASI PENERBITAN Skp PALING LAMBAT : 2 bl, 4 bl dan 12 bl PEMERIKSAAN / PENELITIAN DILAKUKAN LEBIH TELITI RESTITUSI DIBAGI YG RESIKO RENDAH DAN TINGGI KEP 160/2001 DICABUT DAN BERLAKU 15 AGUSTUS 2006 18
2
Tax Planning secara Lebih Jauh
