Home >Documents >Tax Planning Petra 2011

Tax Planning Petra 2011

Date post:13-Jul-2015
Category:
View:383 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

TAX PLANNING(MANAJEMEN PAJAK)MERUPAKAN TAHAP AWAL UNTUK ANALISIS

SECARA SISTIMATIS BERBAGAI ALTERNATIFPELAKSANAAN PERPAJAKAN

PELAKSANAAN

LANGKAH2

KEWAJIBANPERPAJAKAN

MANAGEMENTPERPAJAKAN

MENCAPAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG MINIMUMKALAU BISA TIDAK MENGAPA HARUS MEMBAYARMENGAPA HARUS MEMBAYAR LEBIH BESAR

MEMBAYAR KALAU BISA MEMBAYAR LEBIH KECIL Beberapa Unsur Penting

UNSUR TERPENTINGYANG HARUS DIKETAHUI WP OPTIMALISASIKEWAJIBAN PAJAK

TAX

TAX

TAX

COMPLIANCE

PLANNING

LITIGATION

TAX

RESEARCH

MANAGEMENT PAJAK BAGIAN INTEGRAL TAXSTRATEGI EFISIENSI BEBAN PAJAK PLANNING SECARA LEGAL

TAX SAVING TAX AVOIDANCE PENUNDAAN PEMBAY PAJAK OPTIMALKAN KREDIT PAJAK MENGHINDARI PEMERIKSAAN

FAKTA2 IDENTIFIKASI ISU PAJAK SIAPA SUMBER INFORMASI EVALUASI RUMUSKAN - KONGKLUSI - REKOMENDASI MENGKOMONISASIKAN2

Sebenarnya apa saja yg akan dibahas

UNSUR TERPENTINGYANG HARUS DIKETAHUI WP OPTIMALISASIKEWAJIBAN PAJAK

KEPATUHAN

PERENCANAAN

PROSES PENGADILAN PENELITIAN ILMIAH

MANAGEMENT PAJAK BAGIAN INTEGRAL STRATEGI EFISIENSI BEBAN TAX PLANNING LEGAL PAJAK SECARAEfisiensi beban Pajak melalui alternatif tarif Maximalkan Transaksi bukan obyek pajak Penundaan Pembayaran Penundaan Pajak Pembuatan FP Minta Bukti Potong Minta Bukti Pungut SPT usahakan jangan Lebih bayar Penuhi Kewajiban Formil DIANALISIS DITENTUKAN BERKAIT DGN FAKTA TENTUKAN DATA / INFORMASI YG DIPEROLEH MENGEMBANGKAN DAN MERUMUSKAN KONGKLUSI & REKOMENDASI MENGKOMONISASIKAN REKOMENDASI YG DIBUAT

Sebenarnya apa saja yg akan dibahas

3

POKOK PEMBAHASANTAX PLANNINGTahapan awal Tax Planning, Pelaksanaan Perpajakan, Langkah 2 Management Pajak, Hal yg mempengaruhi WP, Unsur yg harus diketahui WPSubyek, Obyek, Kebijakan serta Tata Cara Perhitungan PPh 21/26 Kewajiban Perpajakan yg berhub.Dgn Pemberian JASA, Informasi penting sbg Konsekuentasi yg harus dihadapi WAJIB PAJAK Laba KOMERS VS PKP,TP efisiensi PPh Bd, TP PPh transaksi ttg REKONSILIASI FISKAL Pengkreditan, Faktur Pajak, sentralisasi, Fasilitas PPN serta MANAGEMENT RESTITUSI Ruang Lingkup PEMERIKSAAN, Kriteria PEMERI KSAAN, Tips menghadapi PEMERIKSAAN,Serta Tips menjelang SPT TAHUNANPENDAHULUAN TAX PLAN NING

secara UMUMTAX PLANNING

PPh Ps

21/26

TAX PLANNING PPh

22 ,PPh 23/26 PPh FinalTAX PLANNING

PPh BADANTAX PLANNING PPN/

PTLL serta PPn BM

STRATEGI MENGHADAPI

PEMERIKSAAN 4 Bbrp Faktor Ilegal Taxing

HAL YG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAKMEMINIMKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN LEGAL MAUPUN TIDAK LEGALTINGKAT KERUMITAN SUATU PERATURANContoh : Sulitnya pengisian SPT PPh/PPN

BESARNYA PAJAK TERHUTANGContoh : Tingginya Tarip Pajak yg berlaku

BIAYA UNTUK NEGOSIASI dlm PEMERIKSAANContoh : Restitusi Pajak sering ada biaya

RESIKO TERDETEKSI KEGIATAN USAHANYAContoh : Usaha Keluarga seringkali TERTUTUP

BERAT ATAU RINGANNYA SANKSI PAJAKContoh : Sanksi atas FAKTUR PAJAK cacat

MORAL WAJIB PAJAKContoh : Ingin selalu Pajaknya KECIL

Ada perubahan Paradigma Mas WP thd Pajak

PERGESERAN PARADIGMAMANAJEMEN PERPAJAKANBEBAN PAJAK YANG

SEKECIL- KECILNYAMENUJU

PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

YANG OPTIMALMENGAPA PARADIGMA BERGESER1. 2. 3. 4. UU PERPAJAKAN YG TERUS DISEMPURNAKAN

RESIKO PERGESERAN DARI TAX AVOIDANCE(PENGHINDARAN) KE TAX EVASION (PENGGELAPAN)

SANKSI PERPAJAKAN YANG BERAT

TITIK PENGHINDARAN PAJAK YANG TIDAK BERKEMBANG6

Fungsi Manajemen Pajak

FUNGSI MANAJEMEN PAJAKKELANJUTAN OPTIMALISASI MANAJEMEN PAJAK

APA YG HARUS DILAKUKANPERENCANAANORGANIZING

PENGENDALIANORGANIZING

PEMBUATANKEPUTUSAN

1. 2. 3.

PROSES MENENTUKAN TUJUAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ORGANISASI PENGEMBANGAN CARA MENCAPAI TUJUAN 1. 2. PROSES MENGARAHKAN KEGIATAN/OPERASI ORGANISASI/ PERUSAHAAN UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN ORGA NISASI/PERH DARI PERENCANAAN YG DIBUAT 1. PROSES MENGINTEGRASIKAN KETENTUAN UTK PEMBUATAN KEPUTUSAN ORGANISASI/PERH 7 MENG EFEKTIFKAN DAN MENG EFISIENKAN BEBAN PAJAK YG DITANGGUNG ORGANISASI

Kapan Manajemen Pajak dimulai ?

2.

KAPAN MANAJEMEN PAJAK DILAKUKANKELANJUTAN FUNGSI MANAJEMEN PAJAK

SAAT AKANMENDIRIKANPERUSAHAAN

MENJALANKANUSAHA

MEMPERTANGG JAWABKANTHD STAKEHOLDERS

1. 2.

MEMILIH BENTUK USAHA OP, CV, PT, DLL MEMILIH METODE PEMBUKUAN, PENYUSUTAN, PENILAIAN PERSEDIAAN, DLL 1. 2. PILIHAN ALTERNATIF TRANSAKSI KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN UNTUK MENYELE SAIKAN MASALAH, KHUSUSNYA BERHUB. PAJAK PERUSAHAAN, KONSUMEN, KARYAWAN, KREDITUR, PEMASOK 8 INVESTOR PEMERINTAH, DLL

Tang Jawab Manajemen

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN TERHADAPLANJUTAN KAPAN MANAJEMEN PAJAK DILAKUKAN PERUSAHAAN ORGANISASI KONSUMEN ATAU PEMBELI Setiap Keputusan hrs dipertimbangkan konsekuensi Pajaknya, Pembukuan harus baik, Harus

Memahami ketentuan Pajak, Hati 2 pihak Luar jangan tahuDidik Konsumen anda ttg Pajak, Setor Pajak Konsumen yg dipungut Konfirmasikan Pajak anda yg di Pungut Konsumen.

KARYAWAN INVESTOR KREDITUR

Masalah imbalan yg kena Pajak,Kebenaran Pemot. setor PPh 21,Masalah pemberian Fasilitas, Peduli pd unsur pengurang Pajak Menerbitkan Saham utk Modal, Menjaga Nilai Perh terus Naik,Pembagian Deviden secara Continue. Pilih Pemasok yg kredibel, Kewajiban memot. Dilaksanakan, Minta bukti pungut & konfirmasi.

PEMASOK SUPPLIER PEMERINTAH

Penunjang Manajemen Pajak

Pajak Terhutang benar & tepat, Formulir Pajak hrs diketahui, Tidak mengalihkan 9 Tanggung jawab pada pihak lain.

PERSONIL, PERANGKAT KERJA & SISTEM

SEBAGAI PENUNJANG MANAJEMEN PAJAK1. PENGORGANISASIAN PERSONIL 2. KUALITAS IDEAL PERSONIL 3. PERANGKAT KERJA PENUNJANG 4. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PAJAK1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 3 2.1. 2. 3.

STAFF KEUANGAN / AKUNTANSI STAFF PERPAJAKAN STAFF DIVISI PERPAJAKAN MEMAHAMI KETENTUAN PERPAJAKAN MENGERTI AKUNTANSI & HUKUM MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMINIKASI PERANGKAT KERAS Contoh : Komputer, Mesin Ketik DLL PERANGKAT LUNAK Contoh : Software Akuntansi, Software PPh 21, Software PPN Software Peraturan PerpajakanINFORMASI HARUS TEPAT WAKTU INFORMASI HARUS TEPAT JUMLAHNYA INFORMASI HARUS AKURAT/

2

4

TERUKUR

10 Optimalisasi Manajemen Pajak

OPTIMALISASI PELAKSANAAN MANAGEMENT PAJAKSYARAT MUTLAK HARUS

1. EKONOMIS 2. EFFISIEN 3. EFFEKTIFINPUT PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIBELI DENGAN HARGA RELATIF

MURAH

EFISIENSI DLM PEMANFAATAN DANA (TIME VALUE OF MONEY ) KIAT PENGHEMATAN TANPA MASALAH ( RISK ) DIKEMUDIAN HARI PENELITIAN, PEMERIKSAAN OTORITAS PAJAK DILAYANI DGN BIAYA & WAKTU YG EFISIEN SEMUA TUGAS ADMINISTRASI PERHITUNGAN, POTPUT, PEMBA YARAN DAN PELAPORAN DILAKSANAKAN SECARA PEMERIKSAAN PAJAK JANGAN MENGGANGGU KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK EFEKTIFITAS TERCERMIN SKP YG MINIM/NOL

EFEKTIF11

Tax Planning PPh Ps 21

TAX PLANNING PPh PASAL 21SYARAT HARUS DIKETAHUI PD TAX PLANNING PPH 21

FRINGE BENEVITS 1. 2. 3. 4.

KEBIJAKAN PPh PS 21

REKONSILI ASI FISKAL

PILIHAN TRANSAKSI

TAX ABLE - DEDUCTIBILITY NON TAXABLE NON DEDUCTIBILITY NON TAXABLE DEDUCTIBILITY TAXABLE NON DEDUCTIBILITY 1. DITANGGUNG KARYAWAN ( DIPOTONG ) 2. DITANGGUNG PERUSAHAAN ( KENIKMATAN ) 3. TUNJANGAN PAJAK 1. BEDA WAKTU 2. BEDA TETAP ( MURNI & TAK MEMENUHI SYARAT ) 3. KOREKSI KARENA PPH FINAL KLAUSUL KONTRAK KERJA DITANGGUNG PERUSAHAAN ATAU TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS TUNJANGAN MAKAN ATAU MAKAN BERSAMA 12 TUNJANGAN KESEHATAN ATAU FASILITAS PENGOBATAN

1. 2. 3. 4. TP PPH POTPUT & PPN 5.

TAX PLANNING PPH POT PUT &PPN/ PPn BM

1. PPH PS 22/23/24 DAN PPH FINAL 2. PPN/PPn BARANG MEWAH1.1

MASALAH PEMBUATAN KONTRAK

KERJA

2. MANAJEMEN KONFLIK PD WITH HOLDING TAX 3. PPH PERLU DI GROSS UP ATAU TIDAK 4. PILIHAN TERMINOLOGI DAN AKUN 5. REKONSILIASI OBYEK WITH HOLDING TAX1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PAHAMI MEKANISME PEMUNGUTAN PPN. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SENTRALISASI TERHUTANG PPN FASILITAS DIBIDANG PPN MANAJEMEN RESTITUSI PPN/ PPn BM REKONSILIASI OBYEK WITH HOLDING TAX

2

13

TP PPN

TAX PLANNING PPN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BKP/JKP1. 2. 3. 4.1

PENJUALAN EXPORT PENJUALAN PADA PEMUNGUT PENJUALAN PADA WAJIB PAJAK PENJUALAN PADA NON

YG PKP

PKP

2

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

DENGAN MENGGUNAKAN L/C ATAU NON L/C PEMBELIAN BKP PADA PKP ATAU NON PKP PADA KAWASAN KB ATAU TIDAK KONTRAK PENYERAHAN INCL PPN / TIDAK PADA INSTANSI PEMERINTAH ATAU BUMN/D SISTEM PEMBAYARAN BAGAIMANA PEMBELI BIASANYA MINTA F. PAJAK APAKAH PEMBELIAN BB,BP ADA PM nya ADMINISTRASI PENJUALAN HRS BAIK DIUSAHAKAN PEMBELIAN PADA PKP PENJUALAN DENGAN FP SEDERHANA ALAMAT SERINGKALI TIDAK DISEBUT. ADA KECENDERUNGAN PENGGELAPAN OMZET PENJUALAN 14

3

4

Manajemen restitusi Pajak

MANAJEMEN RESTITUSIPPN dan PPn BMAPAKAH MEMANG BETUL KEGIATAN USAHA WP PM > PKDITELITI

SPT MASA PPN/PPn BM TELAH DIMASUKKAN KE KPP TLH LENGKAPHAL HAL TERPENTING DALAM RESTITUSI1. SELURUH DOCUMENT TELAH DITELITI. 2. DIPERSIAPKAN PEMBUKUAN BILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN. 3. FAKTUR PAJAK MASUKAN KALAU BISA TELAH

DIKONFIRMASIKAN PD PENJUAL4. DIUSAHAKAN SECEPAT MUNGKIN PENYELESAIANNYA UNTUK MEMBANTU LIQUIDITAS PERUSAHAAN15

Tax Planning PPh Badan

TAX PLANNING PPH BADANAKUNTANSI PAJAK, REKONSILIASI & DASAR HUKUM1

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PERBEDAAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN METODE PEMBUKUAN, PERSED, PENYUSUTAN LABA KOMERSIAL DAN LABA FISKAL OBYEK & BUKAN OBYEK PAJAK SERTA FINAL BIAYA YG BOLEH DAN & YANG T

Embed Size (px)
Recommended