Tax Planning (Perencanaan Pajak)Evan Hiromy Miraj Gde Ngurah BIW Wasis Rizki
Manajemen PajakTujuan Manajemen Pajak: Menerapkan peraturan perpajakan secara benar Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.
Fungsi-fungsi manajemen pajak Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (TaxImplemetation) Pengendalian Pajak (Tax Control)
Perencanaan Pajak
Tujuan Tax Planning Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan Menunda pengakuan penghasilan Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru. Menghindari pengenaan pajak ganda Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak
Manfaat Tax Planning Penghematan kas keluar Mengatur aliran kas
Strategi dalam Tax Planning Pergeseran pajak Kapitalisasi Transformasi Tax Evasion Tax Avoidance Menghindari pelanggaran terhadap peraturanperpajakan yang berlaku Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
Pendekatan lain dalam Tax Planning Dengan memperkecil pendapatan ataupenerimaan Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran
Tahapan Dalam Membuat Tax Planning Analisis Informasi yang ada Membuat Satu Model atauLebih
Rencana Besarnya Pajak Evaluasi atas Perencanaan Pajak Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak Memutakhirkan Rencana Pajak
Karakteristik Perencanaan Pajak Legal Integral Valid Cash flow Net Present Value
Prinsip Taxable dan DeductibleMERUBAH DEDUCTIBLE MENJADI TAXABLE + BEBAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN MENJADI DAPAT DIKURANGKAN + PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK MENJADI BUKAN OBJEK PAJAK ILUSTRASI Penghematan Pajak PT. DHANA MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp10,000,000 RIBU DAN BEBAN KOMERSIAL Rp7,500,000 RIBU, TERMASUK KEBIJAKAN MENYEDIAAN DOKTER DAN OBAT-OBATAN SEJUMLAH RP180,000,000 RIBU
PERHITUNGAN FISKAL KETERANGAN TANPA PERENCANAAN TAX PLANNING
Penghasilan Beban komersial Laba sebelum pajak Koreksi : Biaya tidak boleh dikurangkan Laba Fiskal Pajak penghasilan Laba setelah pajak
10,000,000,000.00 (7,500,000,000.00) 2,500,000,000.00
10,000,000,000.00 (7,500,000,000.00) 2,500,000,000.00
180,000,000.00 2,680,000,000.00 (786,500,000.00) 1,893,500,000.00
2,500,000,000.00 (732,500,000.00) 1,767,500,000.00
PENGHEMATAN PAJAK Rp 54,000,000.00
Pemecahan UsahaPEMANFAATAN TARIF PAJAK + PERGESERAN PENGHASILAN AGAR TIDAK TERMASUK TARIF PAJAK TERTINGI (TOP RATE BRACKETS) + PENGHEMATAN TARIF PAJAK RATA-RATA + ILLUSTRASI !! LABA SEBELUM KENA PAJAK Rp450,000,000.0010% 15% 30% X X X Rp Rp Rp 50,000,000.00 50,000,000.00 350,000,000.00 = = = 5,000,000.00 7,500,000.00 105,000,000.00 117,500,000.00
Pajak pajak terutang
ENTITAS DIPECAH MENJADI 2 BADAN HUKUM DENGAN MASING-MASING Rp225,000,000.00 (Rp 450,000,000.00 / 2)ENTITAS A 10% 15% 30% X X X Rp Rp Rp 50,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 = = = 5,000,000.00 7,500,000.00 37,500,000.00 50,000,000.00
Pajak pajak terutang
ENTITAS B 10% 15% 30% X X X Rp Rp Rp 50,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 = = = 5,000,000.00 7,500,000.00 37,500,000.00 50,000,000.00
Pajak pajak terutang
Penyebaran penghasilan & biaya
- PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGENAAN PAJAK - DIVERSIFIKASI USAHA PENUNJANG
Strategi Efisiensi PPh Badan Usahakan Penghasilan termasuk dalam Non Taxable Income Pasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption) Maksimalkan pengeluaran yang bisa dikurangkan Menunda Penghasilan Percepat Pembebanan Biaya Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar Permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh pasal 25 Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh dikurangkan secara fiskal
Strategi Efisiensi PPh Badan (2)
Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax Perlakuan atas Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang laba Pemecahan Satu Perusahaan Menjadi beberapa Perusahaan Pengelolaan Transaksi Afiliasi Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23
Strategi Efisiensi PPh Badan (3)
Kebijakan Piutang tak tertagih Kebijakan Penempatan Deposito Pengelolaan Biaya Entertainment Ekualisasi SPT PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN Hindari Beban Pajak Orang Lain
Strategi Efisiensi Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Memanfaatkan biaya natura yang merupakankeharusan Memanfaatkan biaya makanan dan minuman untuk karyawan. Jika laba kena pajak diatas Rp 100 juta dan pengenaan PPh badannya tidak final, kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura diupayakan seminimal mungkin. Jika rugi, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.
Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax
Perusahaan yg membayarkan withholding tax Nilai transaksi digross-up
Penyertaan Pada PT Dalam Negeri Dividen atas penyertaan pada PT DalamNegeri tidak menjadi objek pajak jika : Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan Kepemilikan saham minimum 25 % dari jumlah modal yang disetor Holding Company harus mempunyai usaha aktif di luar penyertaan tersebut
Dalam Hal Perusahaan Mempunyai Usaha Aktif1. Investasi pada perusahaan listed2. Investasi pada perusahaan non listed
Holding Di Luar NegeriBeberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan: Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari negara yang disebutkan dalam KMK nomor: 650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak penghasilan di Indonesia Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan Indonesia, sehingga tarif pemotongan pajak atas dividennya lebih rendah dari tarif umum Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan ataupun mengenakan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Indonesia
Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Jika diproyeksikan dalam tahun berjalanakan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.
Strategi Efisiensi PPH 21Jika: Perusahaan dalam keadaan untung
Perusahaan dalam keadaan rugi
PPh Pasal 23/26/Final Strategi Efisiensi Perhatikan jenis objek pajak dan tarifpajaknya Untuk PPh Final Untuk transaksi LN
PPh Pasal 23/26/Final Strategi EfisiensiJika pihak ketiga tidak mau dipotong PPh Pasal 23/26 - Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. - Nilai transaksi digross up, sehingga nilai transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut.
PPh Pasal 23/26/Final Strategi EfisiensiContoh : Perusahaan akan menyewa kantor dari Bapak Agus Rp. 90.000.000,00 untuk 4 tahun, Agus tidak bersedia dipotong pajaknya sebesar 10%. Perusahaan membayarkan withholding tax : 10% x Rp. 90.000.000 = Rp. 9.000.000 tidak boleh dibebankan sebagai biaya Nilai transaksi digross-up : 100/90 x Rp. 90.000.000 = 100.000.000 Withholding tax atas sewa 10% x 100.000.000 = Rp. 10.000.000 boleh dibiayakan # Tax Saving (30% x Rp. 10.000.000) Rp 1.000.000 = Rp. 2.000.000
Perencanaan Pajak Untuk PPN1. Penundaan Pembayaran PPN 2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana 3. Menghindari Sanksi Administrasi yang Berkaitan Dengan Faktur Pajak 4. Perencanaan PPN Lainnya
KesimpulanYang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah:1.pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. 2.menggunakan jasa Tax Planner
Terima kasih
