Taufik Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum · hak yang sah sesuai dengan Surat ... ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562 NO. 562-A NO. 562-B ternyata hanya merujuk pada

Putusan Nomor : 224/Pdt/2015/PT-MDN halaman 1

P U T U S A N

Nomor : 224/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. TIURMAULI MUNTHE : Warga Negara Indoesia, agama Kristen, tempat

tinggal di Jln. Kunyit No. 10 Medan, Kel. Darat,

Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya, Benny Joesoef, SH, MH.,

M. Abdurahman, SH, Mahmud Kusuma, SH, Erik

Sanjaya Aritonang, SH, Nita Intan W., SH dan

Taufik Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor BENNY JOESOEF, SH. &

ASSOCIATES, alamat Jln. Cibulan II Santa

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013,

selanjutnya dengan suratnya tertanggal 19 Juli

2013, Pelawan telah mencabut Kuasa tersebut dan

selanjutnya menunjuk OKTOMAN SIMANJUNTAK,

SH, MH., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di

Jln. Beringin VIII No. 110 E, Medan sebagi Kuasa

Hukumnya yang baru berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 30 Juli 2013, disebut sebagai

Pembanding semula PELAWAN ;


MELAWAN

1. PT. PERSEROAN DAGANG & INDUSTRI “IE SENG, (dahulu NV. HANDEL

MAATSCHAP PIJ “I SENG) disingkat PT. PD “Ie Seng”)”,

berkedudukan di Medan Jln. Toba 1 –I Medan, selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN

PENGEKSEKUSI ;

2. Drs. PANGIHUTAN SILALAHI, Dkk. : Pengusaha, tempat tinggal di Medan,

Jln. Sutomo No. 562 Medan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING-II semula TERLAWAN TEREKSEKUSI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 31

Januari 2013 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan di bawah register Nomor : 52/Pdt.Plw./2013/PN Mdn. tanggal 31 Januari

2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan

antara Terlawan Pengeksekusi dengan Terlawan Tereksekusi dalam

perkara perdata tersebut di atas;

2. Bahwa, Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai

Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata pada tingkat

pertama terdaftar dengan Nomor: 461/Pdt.G/1996/PN. Mdn pada

Pengadilan Negeri Medan, pada tingkat banding terdaftar dengan

Nomor: 216/Pdt./1997/PT.Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan, dan pada

tingkat Kasasi terdaftar dengan Nomor: 2430 K.Pdt/1998, pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan upaya hukum luar


biasa berupa Peninjauan kembali (PK), terdaftar dengan perkara Nomor:

619 PK/Pdt./2007;

3. Bahwa, sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis

tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan pasal 195 (6) HIR,

pasal 206 (6) RBg;

4. Bahwa, bangunan rumah toko bertingkat yang terletak di Jalan Sutomo

No. 562, 562A dan No. 562B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan

Timur, Kotamadya Medan berikut tanah pertapakannya yang telah

diletakkan Sita Jaminan tersebut, Terlawan Pengeksekusi tidak memiliki

alas hukum yang sah, melainkan adalah Pelawan yang mempunyai alas

hak yang sah sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan, No.

53/1988, Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun, yang di

dalamnya menerangkan bahwa Pelawan melangsungkan perkawinan

pada tanggal 24 September 1968 di Jemaat GKPS Sidikalang;

5. Bahwa, atas perkawinan Pelawan tersebut, kemudian perkawinan

berjalan dan dalam perjalanannya menghasilkan harta-harta, diantaranya

adalah Pelawan mempunyai alas hak yang sah atas bangunan rumah

toko bertingkat yang terletak di Jalan Sutomo No. 562, 562A dan No.

562B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya

Medan berikut tanah pertapakannya;

6. Bahwa, alas hak yang sah atas bangunan rumah toko bertingkat yang

terletak di Jalan Sutomo No. 562, 562A dan No. 562B Pelawan adalah

Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No. 32, No. 33, No. 34, masing-masing

tertanggal 09 Juli 1979;

7. Bahwa, ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta

milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo.

Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah

Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga

terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan

ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam angka

7 (tujuh) di atas, Pelawan mohon untuk diangkatnya, atau setidak-


tidaknya, menunda pelaksanaan eksekusi terhadap barang Pelawan

yang mempunyai alas hukum yang sah;

9. Bahwa, Pelawan tidak tinggal di bangunan tersebut, kemudian secara

mengejutkan terdapat pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh

Terlawan Pengeksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan,

sebagaimana Relaas Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No.

63/EKS/2012/461/1996/PN-Mdn, tanggal 25 Oktober 2012, atas

bangunan terperkara, Jalan Sutomo No. 562, 562A dan No. 562B,

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan,

yang menyatakan tanah dan bangunan rumah toko bertingkat terperkara

akan dilakukan eksekusi berdasarkan putusan perkara Perdata pada

tingkat pertama terdaftar dengan Nomor: 461/Pdt.G/1996/PN. Mdn pada






619 PK/Pdt./2007;

10. Bahwa, oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini

diajukan dengan alas hak dan dengan alat bukti yang otentik, maka

Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar

(allgoed opposant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini

dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya

hukum banding atau kasasi;

11. Bahwa, lagi pula sewa menyewa atas tanah beserta bangunan diatasnya

tersebut di atas telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari Pengadilan

Negeri di Medan melakukan Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning)

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, No.

63/EKS/2012/461/1996/PN-Mdn, tanggal 25 Oktober 2012, sehingga

Pelawan selaku orang yang menyewa dan beritikad baik menurut hukum

harus dilindungi;


12. Bahwa, menurut hukum mengenai sengketa perkara Perdata pada

tingkat pertama terdaftar dengan Nomor: 461/Pdt.G/1996/PN. Mdn pada






619 PK/Pdt./2007 di Pengadilan Negeri Medan antara Terlawan

Pengeksekusi sebagai penggugat dengan Terlawan Tereksekusi sebagai

tergugat di atas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh

membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;

13. Bahwa, Pelawan sebagai pihak yang mempunyai alas hak yang sah atas

bangunan rumah toko bertingkat yang terletak di Jalan Sutomo No. 562,

562A dan No. 562B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,

Kotamadya Medan berikut tanah pertapakannya sangat dirugikan sekali

untuk dilakukannya eksekusi terhadapnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan

Negeri di Medan berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan

beralasan;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;

3. Menyatakan Pelawan mempunyai alas hak yang sah atas bangunan

rumah toko bertingkat yang terletak di Jalan Sutomo No. 562, 562-A dan

No. 562-B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,

Kotamadya Medan berikut berdasarkan Akta Perjanjian Sewa-Menyewa

No. 32, No. 33, No. 34, masing-masing tertanggal 09 Juli 1979;

4. Memerintahkan untuk membatalkan, atau setidak-tidaknya menunda

pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pengeksekusi

kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Relaas

Panggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Medan, No. 63/EKS/2012/461/1996/PN-Mdn, tanggal


25 Oktober 2012 sepanjang mengenai bangunan rumah toko bertingkat

yang terletak di Jalan Sutomo No. 562, 562A dan No. 562B, Kelurahan

Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan berikut tanah

pertapakannya;

5. Menghukum Terlawan Pengeksekusi dan Terlawan Tereksekusi secara

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul

banding atau kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri di Medan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo

et bono)

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan

Pengeksekusi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Pelawan tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan Perlawanan ;

- Dalil gugatan yang dimajukan oleh Pelawan dimana jika dicermati dalil

gugatan Pelawan mendasarkan atas hak atas tanah 3 (tiga) bidang

bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562 NO. 562-A NO.

562-B ternyata hanya merujuk pada Akte Perjanjian sewa menyewa

Nomor 32 Nomor 33 dan Nomor 34 masing-masing tertanggal 9 Juli

1979 kesemuanya dibuat dihadapan Rachmadi Pengganti sementara

dari Notaris Kusmulyanto Ongko Notaris di Medan, sedangkan dalam

Akta Perjajian sewa menyewa Nomor 32, Nomor 33, dan Nomor 34

masing-masing tertanggal 9 Juli 1979 kesemuanya dibuat dihadapan

Rachmadi Penggati sementara dari Notaris Kusmulyanto Ongko di

Medan tersebut tidak diyatakan batal demi hukum dengan segala

akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.


- 461/Pdt.G/1996/PN-MD tertanggal 24 Pebruari 1997 JO Putusan

Pengadilan Tinggi Medan NO. 216/PDT/1997/PT-MDN tertanggal 7

Juni 1997 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI NO. 2430

K/PDT/1998 tertanggal 29 Nopember 1999 Jo, Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/2007 tertanggal 12 Agustus

2008, dan lagi pula terhadap 3 (tiga) bidang bangunan ruko yang

terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan No. 562-B yang

dijaikan objek perkara aquo telah memiliki atas hak yang jelas yaitu

berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1235, 1233

terdaftar atas nama Terlawan-I sehingga oleh karena Pelawan tidak

mempunyai kapasitas dalam mengajukan perlawanan aquo, maka

cukup alasan hukum jika Perlawanan dari Pelawan untuk

dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

2. Perlawanan dari pelawan Kurang Pihak.

- Bahwa jika dicermati pada halaman 1 disebutkan Drs. Pangihutan

Silalahi, dkk (dan kawan-kawan) sehingga dengan demikian pihak

yang dimaksud oleh Pelawan yaitu Drs. Pangihutan Silalahi artinya

terdiri lebih dari satu orang, sedangkan secara tegas dalam

Perlawanan yang yang dimajukan oleh Pelawan hanya Perseroan

Dagang dan Industri IE SEng PT disingkat PD. IE SRNG PT (ic.

Terlawan-I dan Drs Pangihutan Silalahi hal tersebut secara yuridis

Pelawan harus menyebutkan satu persatu yang dimaksud dkk dalam

Perlawanan Pelawan oleh karena jika merujuk pada pihak dalam

Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 461/Pdt.G/1996/PN-MD

tertanggal 24 Pebruari 1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO.

216/PDT/1997/PT-MDN tertanggal 7 Juni 1997 Jo Putusan Kasasi

Mahkamah Agung RI NO. 2430 K/PDT/1998 tertanggal 29 Nopember

1999 Jo, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

NO.619/PK/Pdt/2007 tertanggal 12 Agustus 2008 para pihaknya terdiri

dari Perseroan Dagang dan Industri IE Seng PT, disingkat PD. IE

SENG PT (Penggugat) dan Drs. Pangihutan Silalahi (dahulu tergugat-I,

Percetakan Usaha Tenang (dahulu Tergugat-I), PT. Arta Debang

Sentosa (dahulu Tergugat-III), PT. Puncak (dahulu Tergugat-IV)

dimana masing-masing pihak tersebut memiliki alamat tinggal yang


berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga dengan adanya fakta

hukumnya tersebut, memperlihatkan dengan jelas Perlawanan

Pelawan kurang pihak, oleh sebab mana cukup alasan hukum jika

Perlawanan Pelawan untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

DALAM PKOK PERKARA ;

- Bahwa Terlawan-I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Perlawanan yang dimajukan oleh Pelawan dan selanjutnya terlawan-I

memohon agar seluruh dalil-dalil eksepsi secara mutatis–mutandis

juga menjadi dalil-dalil jawaban pada Pokok perkara karenanya tidak

diulangi lagi.

- Bahwa Terlawan-I menolak dengan tegas dalil-dalil Perlawanan yang

dimajukan oleh Pelawan pada halaman 2 angka 1 s/d 3, dimana

terhadap 3 (tiga) bidang bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo

NO. 562, No. 562-A, NO. 562-B yang dijadikan objek perkara aquo

telah memiliki alas hak yang jelas yaitu berdasarkan Sertifikat Hak

Guna Bangunan Nomor : 1235, 1234, 1233 terdaftar atas nama

Terlawan-I, sehingga oleh karena Pelawan secara yuridis maupun

secara fakta bukanlah sebagai pihak yang berhak atas objek perkara

aquo, maka dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO. 216/PDT/1997/PT-MDN

tertanggal 7 Juni 1997 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI NO.

2430 K/PDT/1998 tertanggal 29 Nopember 1999 Jo, Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/ 2007 tertanggal 12

Agustus 2008 tidak ada relevansinya mengikut sertakan Pelawan

sebagai pihak Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.

461/Pdt.G/1996/PN-MD tertanggal 24 Pebruari 1997 JO Putusan




Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/2007 tertaggal 12 Agustus 2008,

dalam perkara aquo, sehingga dalil Perlawanan yang dimajukan oleh

Pelawan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR

dan Pasal 206 ayat (6) adalah dalil yang sangat keliru, oleh sebab


mana cukup alasan hukum jika Perlawanan Pelawan untuk

dikesampingkan.

- Bahwa Terlawan-I menolak dengan tegas dalil Perlawanan Pelawan

pada halaman 2 angka 4 s/d angka 5, dimana tidak benar jika

Perlawan mendalilkan Terlawan tidak memiliki alasan hukum yang sah

terhadap objek perkara aquo, sebab terhadap 3 (tiga) bidang

bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, NO. 562-A,

NO. 562-B yang dijadikan objek perkara aquo telah memiliki alas hak

yang jelas yaitu berdasarkan Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor :

1235, 1234, 1233 terdaftar atas nama terlawan-I dan lagi pula

selanjutnya jika diperhatikan dengan cermat dalil perlawanan Pelawan

yang mendasarkan pada surat Pemberkatan Perkawinan NO. 53/1998

tertanggal 24 September 1968 adalah dalil yang sangat keliru dan

sangat tidak diperkenankan secara hukum hal mana terhadap objek

perkara aquo adalah benda tetap dan hanya dibuktikan berdasarkan

bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan bukan berdasarkan

surat-surat lain yang tidak ada relevansinya dengan objek perkara

aquo, dimana dalam perkara aquo Terlawan-I sebagai pemilik yang

sah atas 3 (tiga) bidang bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo

NO. 562, NO. 562-A, NO. 562-B yang dijadukan objek perkara aquo

telah memiliki alas hak yang jelas yaitu berdasarkan Sertifikat Hak

Guna Bangunan Nomor : 1235, 1234, 1233 terdaftar atas nama

terlawan-I, hal mana merupakan bukti yang akurat dan dilindungi oleh

Undang-undang berdasarkan argumentasi dak fakta hukum tersebut

maka cukup alasan hukum jika Perlawanan Pelawan untuk

dikesampingkan dan ditolak seluruhnhya.

- Bahwa selanjutnya jika dicermati dalil Perlawanan dari Pelawan pada

halaman 1 disebutkan bahwa Drs. Pangihutan Silalahi (ic. Terlawan-II)

tidak diketahui alamatnya dengan jelas, padahal jika dilihat dalam

Penetapan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Nomor

63/Eks/2012/461/Pdt.G/1996 tertanggal 24 Juli 2013 disebutkan

dengan jelas bahwa Drs. Pangihutan Silalahi (ic. terlawan-II beralamat

tinggal di Jalan Kunyit NO. 10 Kec. Medan Baru Kota Medan, perlu

dipertegas dalam dalil jawaban ini sebab antara Pelawan dengan Drs.


Pangihutan Silalahi (ic. Terlawan-II) adalah suami isteri yang sah dan

belum pernah bercerai sebagaimana diakui dalam dalil perlawanan

Pelawan pada halaman 2 angka 4, hal ini memperlihatkan dengan

sejelas-jelasnya ada upaya dengan sengaja menyembunyikan /

mengkaburkan alamat Drs. Pangihutan Silalahi (ic. Terlawan-II)

dengan adanya fakta hukum tersebut tampak dengan jelas jika

Perlawanan yang dimajukan oleh Pelawan adalah didasarkan iktikad

buruk, dan bertujuan untuk memperlambat proses pelaksanaan

eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 461/Pdt.G/1996/PN-

MD tertanggal 24 Pebruari 1997 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan

NO. 216/PDT/1997/PT-MDN tertanggal 7 Juni 1997 Jo Putusan Kasasi


1999 Jo, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/

2007 tertaggal 12 Agustus 2008, sehingga cukup alasan hukum jika

Perlawanan dari Pelawan untuk dikesampingkan dan ditolak

seluruhnya.

- Bahwa terlawan-I menolak dengan tegas dalil Perlawanan pada

halaman 3 angka 6 s/d 8, dimana alas hak atas 3 (tiga) bidang

bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A, No.

562-B yang dijadikan objek perkara aquo telah memiliki alas hak yang

jelas yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1235,

1234, 1233 terdaftar atas nama Terlawan-I, bukan berdasarkan Akta

Perjanjian Sewa menyewa Nomor 32, Nomor 33 dan Nomor 34

masing-masing tertanggal 9 Juli 1979 sedangkan secara yuridis

terhadap Akte Perjanjian sewa menyewa Nomor 32, Nomor 33 dan

Nomor 34 masing-masing tertanggal 9 Juli 1979 tersebut telah

dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NO.

461/Pdt.G/1996/PN-MD tertanggal 24 Pebruari 1997 JO Putusan





sehingga dalil perlawanan Pelawan Putusan Pengadilan Negeri Medan

NO. 461/Pdt.G/1996/PN-MD tertanggal 24 Pebruari 1997 JO Putusan






sehingga dalil perlawanan Pelawan yang mendasarkan pada

ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR JO Pasal 207 dan Pasal 208 HIR JO

Pasal 206 Rbg adalah mendasarkan pada dasar yang sangat keliru

dan tidak beralasan hukum sama sekali dan lagi pula jika dicermati

dalil Perlawanan dari Pelawan ternyata dilandasi dengan Iktikad buruk

/ iktikad tidak baik, hal mana terungkap fakta hukum bahwa dalam

Perlawanan Pelawan yang direvisi pada tanggal 8 Juli disebutkan Drs.

Pangihutan Silalahi (ic. Terlawan-II) tidak diktehaui alamatnya dengan

jelas berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka cukup

alasan hukum jika perlawanan Pelawan untuk dikesampingkan dan

ditolak seluruhnya.

- Bahwa jika dicermati dalil perlawanan Pelawan pada halaman 3 angka

9 yang menyatakan Pelawan tidak tinggal diatas objek perkara aquo

sedangkan selanjutnya Pelawan menyatakan mengetahui adanya

Aanmaning berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan

NO. 63/Eks/2012/461/1996/PN-MDN tanggal 25 Oktober 2012 hal ini

menurut hemat Terlawan I merupakan suatu kerancuan dalam berfikir,

dan Terlawan-I menolak dengan tegas sebab terhadap 3 (tiga) bidang

bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A, NO.

562-B yang dijadikan objek perkara aquo telah memiliki alas hak yang

jelas yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1235,

1234, 1233 terdaftar atas nama Terlawan-I, dan lagi pula secara fakta

maupun secara yuridis Pelawan-I tidak memiliki hak atas objek perkara

aquo, sehingga cukup alasan hukum jika Perlawanan Pelawan untuk



pada halaman 3 angka 10 s/d angka 11, dimana dalil perlawanan

Pelawan ternyata sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak

berdasarkan bukti autentik sedangkan secara yuridis dan secara

faktual Terlawan-I sebagai pemilik yang sah terhadap 3 (tiga) bidang


bangunan ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A, No.

562-B berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1235,

1234, 1233 terdaftar atas nama Terlawan-I, sehingga secara hukum

Perlawanan sudah seharusnya tunduk pada Putusan Pengadilan

Negeri Medan NO. 461/Pdt.G/1996/PN-MD tertanggal 24 Pebruari

1997 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO. 216/PDT/1997/PT-

MDN tertanggal 7 Juni 1997 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI

NO. 2430 K/PDT/1998 tertanggal 29 Nopember 1999 Jo, Peninjauan

Kembali Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/ 2007 tertanggal 12

Agustus 2008, sebagaimana dengan adanya Aanmaning berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan NO.

63/Eks/2012/461/1996/PN-MDN tanggal 25 Oktober 2012 oleh sebab

mana cukup alasan hukum jika Perlawanan Pelawan untuk



pada halaman 3 dan halaman 4 angka 12 s/d 13, dimana tidak benar

dan sangat tidak beralasan hukum sama sekali jika Putusan

Pengadilan Negeri Medan NO. 461/Pdt.G/1996/ PN-MD tertanggal 24

Pebruari 1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO.

216/PDT/1997/PT-MDN tertanggal 7 Juni 1997 Jo Putusan Kasasi


1999 Jo, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI NO.619/PK/Pdt/

2007 tertaggal 12 Agustus 2008, hanya merupakan persoalan

Terlawan-I dengan Terlawan-II, sebab Terlawan-I sebagai pemilik yang

sah atas objek perkara aquo berdasarkan pada Sertifikat Hak Guna

Bangunan NO. 1235, 1234, 1233 terdaftar atas nama Terlawan-I,

dimana terlihat dengan jelas ternyata Perlawanan Pelawan tidak

berdasarkan hukum sama sekali dan tidak memiliki hubungan hukum

terhadap objek perkara aquo, dan terlihat dengan jelas pula

Perlawanan dari Pelawan ternyata dilandasi dengan iktikat buruk /

iktikad tidak baik, hal mana terungkap fakta hukum bahwa dalam

Perlawanan Pelawan yang direvisi pada tanggal 8 Juli disebutkan Drs.

Pangihutan Silalahi (ic. Terlawan-II) tidak diketahui alamatnya dengan

jelas berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka cukup


alasan hukum jika Perlawanan Pelawan untuk dikesampingkan dan

ditolak seluruhnya.

- Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Terlawan-I

tersebut diatas, dan oleh karena dalil Perlawanan Pelawan dalam

perkara aquo tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya

untuk dikesampingkan dan cukup alasan hukum untuk ditolak

seluruhnya.

- Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Terlawan-I tersebut

diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan member putusan sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi terlawan-I untuk seluruhnya.

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet

onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut pihak Terlawan

Tereksekusi mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Terlawan Tereksekusi membantah dalil perlawanan Pelawan

sepanjang ada diakui dibawah ini.

- Bahwa benar Terlawan Tereksekusi merupakan suami yang sah dari

Pelawan, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24

September 1968 di Gereja GKPS Sidikalang.

- Bahwa sejak Pelawan dan Terlawan Teksekusi menikah pada tanggal

24 September 1968 Pelawan dan Terlawan Eksekusi ada memperoleh

harta-harta, diantaranya rumah toko bertingkat yang terletak di Jalan

Sutomo NO. 562, NO. 562-A, NO. 562-B Kelurahan Gang Buntu,

Kecamatan Medan Tumur, Kota Medan.


- Bahwa Terlawan Pengeksekusi pernah ada menggugat terlawan

Tereksekusi di Pengadilan Negeri Medan sebagai mana terdaftar

perkara NO. 461/Pdt.G/1996/ PN-Medan, ditingkat banding terdaftar

REg. NO. 216/Pdt/1997/PT-Medan dan ditingkat Kasasi pada

Mahkamah Agung RI, yang terdaftar Reg. NO. 2430 K/PDT/1998,

adapun objek yang diperkarakan pada perkara perdata dimaksud yaitu

3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat di Jalan Sutomo NO.

562, NO. 562-A dan NO. 562-B yang dikuasai dan diusahai Pelawan

dan Terlawan Tereksekusi beserta anggota keluarga, akan tetapi

dalam perkara perdata dimaksud, Terlawan Pengeksekusi tidak

menggugat / mengikut sertakan Pelawan sebagai pihak berperkara,

dimana Pelawan selaku isteri dari Terlawan Tereksekusi seharusnya

turut digugat atau ditarik sebagai pihak berperkara pada perkara

perdata tersebut, karena pada kenyataannya 3 (tiga) pintu bangunan

rumah toko bertingkat di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan No.

562-B ic. objek perkara perdata dimaksud turut dikuasai dan diusahai

Pelawan.

- Bahwa Terlawan Tereksekusi menghadapi perkara perdata tersebut

hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, sebagaimana terdaftar

perkara NO. 2430 K/PDT/1998, dimana Mahkamah Agung dalam

putusan hukumnya memutuskan menyatakan menolak kasasi

Terlawan Pengeksekusi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi

Medan NO. 216/Pdt.G/1997/PT-MDN.

- Bahwa setelah perkara perdata diputuskan Mahkamah Agung RI

ditingkat Kasasi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI NO.

2430 K/PDT/1998, ternyata Terlawan Pengeksekusi ada mengajukan

upaya hukum luar biasa yaitu Peninjaun Kembali kepada Mahkamah

Agung RI, sebagaimana terdaftar NO.619/PDT/2007, dimana Terlawan

Tereksekusi tidak pernah mengetahui mengenai upaya hukum

Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Terlawan Pengeksekusi

karena dalam kenyataannya Terlawan Tereksekusi tidak pernah

mendapat relaas pemberitahuan resmi dari Juru Sita Pengadilan

Negeri Medan tentang upaya Peninjauan Kembali yang diajukan

Terlawan Pengeksekusi.


- Bahwa Terlawan Tereksekusi tidak pernah menerima dan tidak ada

menandatangani relaas penyerahan memori Peninjauan Kembali

Terlawan Pengeksekusi yang seharusnya diserahkan Juru Sita

Pengadilan Negeri Medan kepada Terlawan Tereksekusi atau dengan

kata lain upaya Peninjauan Kembali yang diajukan Terlawan

Pengeksekusi, sebagaimana diregister perkara NO. 619/Pdt/2007 tidak

pernah diketahui Terlawan Tereksekusi, karena Juru Sita Pengadilan

Negeri Medan tidak pernah memberitahukan, menyampaikan dan

menandatangankan relaas pemberitahuan Akta Peninjauan Kembali,

relaas penyerahan memori Peninjauan Kembali, sehingga terlawan

Tereksekusi tidak pernah menghadapi upaya hukum luar biasa yang

diajukan Terlawan Pengeksekusi.

- Bahwa akan tetapi setelah perkara PK Reg. NO. 619/Pdt/2007

diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI, ternyata Juru Sita

Pengadilan Negeri Medan menyampaikan Putusan Peninjauan

Kembali NO. 619/Pdt/2007 kepada Terlawan Tereksekusi atau setelah

perkara Peninjauan Kembali diputuskan Mahkamah Agung RI baru

diberitahukan kepada Terlawan Tereksekusi, atas dasar putusan itu

pula Terlawan Pengeksekusi mengajukan permohonan eksekusi

kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan tujuan agar Terlawan

Tereksekusi mengosongkan objek eksekusi yaitu 3 (tiga) pintu

bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, NO.

562-A, NO, 562-B Medan, memperhatikan fakta dan proses hukum

penyampaian upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali yang

diajukan Terlawan Pengeksekusi kepada Mahkamah Agung RI melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Terlawan Tereksekusi

memandang pengajuan upaya Peninjauan Kembali oleh Terlawan

Pengeksekusi melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Hukum

Acara Perdata yang berlaku.

- Bahwa hak-hak dan kepentingan hukum Terlawan Tereksekusi

sehubungan pengajuan hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali

kepada Mahkamah Agung RI yang diajukan Terlawan Pengeksekusi

melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana

terdaftar perkara NO. 619/PDT/2007 telah merampas hak-hak /


kepentingan hukum Terlawan Tereksekusi, karena terlawan

Tereksekusi dalam kenyataannya tidak pernah diberikan kesempatan

dalam mempertahankan hak Terlawan Tereksekusi teristimewa

terhadap 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat yang terletak di

jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A, No. 562-B Medan, hak /

kepentingan hukum Terlawan Tereksekusi telah dirampas dengan

sengaja dan telah dizalimi, atas dasar itu Terlawan Tereksekusi telah

mengadukan permasalahan itu kepada Ketua Mahkamah Agung RI

dan Komisi Yudisial RI, mengenai pelanggaran / kekeliruan /

penyimpangan pelaksanaan hukum acara perdata khusus mengenai

prosedur hukum / mekanisme penyampaian upaya hukum luar biasa

yaitu Peninjauan Kembali yang diajukan Terlawan Pengeksekusi

kepada Mahkamah Agung RI.

- Bahwa keberatan dan pengaduan yang diajukan Terlawan Tereksekusi

akan dibuktikan nantinya pada tahap pembuktian, hal itu Terlawan

Tereksekusi sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini yaitu agar Majelis Hakim yang mulia untuk

memahami / mengetahui langsung tentang perampasan hak-hak

maupun kepentingan hukum Terlawan Tereksekusi, sehubungan

upaya Peninjauan Kembali yang diajukan Terlawan Pengeksekusi

yang berakibat tidak adanya kesempatan bagi terlawan Tereksekusi

untuk mempertahankan haknya atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah

toko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, NO. 562-A dan NO. 562-

B Medan, karena terlawan Pengeksekusi kemudian telah mengajukan

permohonan pengosongan objek perkara aquo kepada Ketua

Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi Terlawan Tereksekusi telah

mengajukan surat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan

untuk menunda / menangguhkan terlebih dahulu proses pelaksanaan

eksekusi, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan akhirnya dengan arif

dan bijaksana telah menerbitkan Penetapan NO.

63/Eks/2012/461/Pdt.G/1996/PN-MDN, tanggal 24 Juli 2013 yang

isinya untuk menunda / menangguhkan terlebih dahulu proses

pelaksanaan eksekusi dalam perkara Reg. NO. 63/Eks/2012/461/

Pdt.G/1996/PN-MDN.


- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan NO.

63/Eks/2012/461/Pdt.G/ 1996 tanggal 24 Juli 2013 cukup bermanfaat

bagi Pelawan dan Terlawan Tereksekusi, karena dengan adanya

penetapan yang diterbitkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan

dimaksud, setidak-tidaknya untuk memberi kesempatan bagi Terlawan

Tereksekusi dan Pelawan untuk membuktikan alas hak dan dasar

hukum kepemilikan atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat

berikut pertapakannya, yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No.

562-A dan NO. 562-B Medan.

- Bahwa Terlawan Tereksekusi dan Pelawan dalam memiliki harta

berupa 3 (tiga) unit bangunan rumah toko bertingkat yang terletak di

Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan No. 562-B Medan dimiliki /

diperoleh dengan cara yang benar dan tidak melawan hukum.

- Bahwa 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat berikut

pertapakannya di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B

Medan merupakan harta Pelawan dan Terlawan Tereksekusi yang

dibeli dari CV. Puntjak, adapun asal usulnya yaitu CV Puntjak sebelum

ada membuat perjanjian / kerjasama untuk melaksanakan

pembangunan 32 (tiga puluh dua) pintu bangunan rumah toko diatas

tanah hak milik Terlawan Pengeksekusi sebagaimana hal itu diikat dan

diperjanjikan pada Akta NO. 15 tanggal 18 Juni 1964, yang diperbuat

dihadapan Notaris Ong Kien Lian di Medan.

- Bahwa dalam Akta NO.15 tanggal 18 Juni 1964, yang dibuat

dihadapan Notaris Ong Kiem Lian di Medan turut diperjanjikan tentang

kewajiban Terlawan Pengeksekusi untuk mengosongkan tanah

miliknya dari para penghuni.

- Bahwa pada Akta NO. 15 tanggal 8 Juni 1964 yang diperbuat

dihadapan Notaris Ong Kiem Lian di Medan turut disepakati tentang

adanya hak CV. Puntjak untuk menyewakan / menunjuk penyewa.

- Bahwa berhubungan pelaksanaan Akta NO. 15 taggal 8 Juni 1964

tersebut, oleh Terlawan Tereksekusi dan Pelawan telah melakukan

pembayaran ganti rugi tanah dan kepada bangunan CV, Puntjak

sebelum dimulainya sewa-menyewa rumah toko yaitu berdasarkan :


1. Surat Ganti Kerugian Rumah NO. 8/GKR/64, tanggal 22 Juli 1964

sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran 1

(satu) unit bangunan rumah toko di Jalan Sutomo NO. 562 Medan.

2. Surat Ganti Kerugian Rumah, tanggal 7 Januari 1975, sebesar

Rp,7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) peruntukan

pembayaran 1 (satu) unit bangunan rumah toko di Jalan Sutomo

NO. 562-A Medan.

3. Surat Ganti Kerugian Rumah sebesar Rp.1.075.000 (satu juta tujuh

puluh lima ribu rupiah) peruntukan pembayaran 1 (satu) unit

bangunan rumah toko di Jalan Sutomo NO. 562-B Medan.

- Bahwa Terlawan Tereksekusi dan Pelawan terbukti telah membeli

denga cara ganti rugi 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko di Jalan

Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan dank e 3 (tiga)

bangunan rumah toko bertingkat tersebut, selama ini telah dikuasai

dan diusahai / dijadikan tempat usaha ataupun kantor Terlawan

Tereksekusi dan Pelawan.

- Bahwa usaha yang dijalankan dan berkantor di 3 (tiga) rumah toko di

Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan milik

Pelawan dan Terlawan Tereksekusi yaitu Terlawan Tereksekusi dan

Pelawan telah menempatinya sebagai kantor PT. Artha Debang

Sentosa dan percetakan usaha Tenang, ke-2 perusahaan tersebut

merupakan milik Terlawan Tereksekusi dan Pelawan bukan milik orang

lain.

- Bahwa 3 (tiga) bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Sutomo

NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan milik Terlawan Tereksekusi

dan Pelawan, tidak ada / tidak pernah3 (tiga) pintu bangunan rumah

toko bertingkat berikut pertapakannya di Jalan Sutomo NO. 562, No.

562-A dan NO. 562-B Medan dijual / dialihkan / disewakan kepada

orang lain da tidak pernah dijual / dialihkan kepada PT. Artha Debang

Sentosa dan Percetakan Usaha Tenang karena PT. Artha Debang

Sentosa dan Percetakan Usaha Tenang merupakan milik Terlawan

Tereksekusi dan Pelawan3 (tiga) pintu bangunan rumah toko

bertingkat berikut pertapakannya di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A


dan NO. 562-B Medan terbukti hingga sampai saat sekarang ini masih

menguasai 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko di Jalan Sutomo NO.

562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan meskipun Terlawan

Tereksekusi dan Pelawan tidak menempati objek perkara dimaksud

tempat tinggal Terlawan Tereksekusi dan Pelawan.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Terlawan kemukakan

diatas maka cukup beralasan, patut, wajar dan berdasar hukum jika

Pelawan selaku isteri yang sah dari Terlawan Tereksekusi seharusnya

turut ditarik sebagai pihak berperkara pada perkara perdata Reg. NO.

461/Pdt.G/1996/PN-MDN Jo. Reg, NO. 216/Pdt.G/1997/PT-Medan JO

Reg. NO. 2430 K/Pdt/1998 Jo PK Terlawan Pengeksekusi Reg.

619/PK/PDT/2007, akan tetapi pada kenyataannya Terlawan

Pengeksekusi selaku pihak Penggugat tidak menggugat Pelawan pada

perkara dimaksud, pada hal sesuai fakta hukumnya objek perkara

pada perkara perdata tersebut merupakan hak milik Pelawan dan

Terlawan Tereksekusi dan 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko dikenal

juga sebagai objek eksekusi yag dimohonkan Terlawan Pengeksekusi

yang dimohonkan Terlawan Pengeksekusi ada diusahai / dikuasai

Pelawan, oleh karena itu upaya hukum yang diajukan Pelawan pada

perkara aquo yaitu telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi

yang diajukan Terlawan Pengeksekusi telah tepat dan berdasar

hukum, hak dan kepentingan hukum Pelawan telah seiring dan sejalan

dengan ketentuan pasal 195 (6) HIR / Pasal 206 (6) Rbg.

- Bahwa demikian halnya dasar hukum Pelawan dalam mengajukan

perlawanan pada perkara ini, sebagaimana Pelawan kemukakan

dalam dalil perlawanannya yaitu ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR JO

Pasal 207 HIR JO Pasal 208 HIR, turut ditegaskan pada Hukum II

Mahkamah Agung RI pada halaman 145, yang menyatakan

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi

dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal

206 ayat (6) Rbg, cukup beralasan hukum untuk diterapkan pada

perkara ini.

- Bahwa demikian halnya tuntutan Pelawan yang menuntut agar

mengangkat atau menunda pelaksanaan eksekusi terhadap barang


milik Pelawan yang mempunyai alas hukum yang sah, cukup berdasar

dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, karena dalil Pelawan

dimaksud didasarkan atas bukti-bukti hukum yang cukup eksepsional

dan memiliki nilai pembuktian yang valid.

- Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana terlawan

Tereksekusi kemukakan diatas maka patut, wajar dan berdasar serta

beralasan menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menyatakan sebagai Pelawan yang baik dan

benar (allgoed opposant) selain itu patut dan beralasan menurut

hukum untuk menyatakan Pelawan dan Terlawan Tereksekusi sebagai

pemilik yang sah atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat

terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan.

- Bahwa sehubungan berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti

Terlawan Tereksekusi dan Pelawan merupakan pemilik yang sah atas

3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat berikut pertapakannya

terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan,

maka permohonan eksekusi pengosongan yang dimohonkan Terlawan

Pengeksekusi atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat

berikut pertapakannya yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562, No.

562-A dan NO. 562-B Medan dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar

hukum sama sekali, oleh karena itu eksekusi pengosongan yang

dimohonkan Terlawan Pengeksekusi tersebut, untuk ditolak / tidak

dikabulkan dengan segala konsekwensi yuridis.

Berdasarkan fakta hukum dan uraian-uraian sebagaimana Terlawan

Tereksekusi kemukakan diatas, maka dengan segenap kerendahan

hati Terlawan Tereksekusi memohon kehadapan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan Pelawan

sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar (allgoed opposant) dan

menyatakan Terlawan Tereksekusi dan Pelawan sebagai pemilik yang

sah atas 3 (tiga) pintu bangunan rumah toko bertingkat yang terletak di

Jalan Sutomo NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan seraya

menyatakan permohonan eksekusi pengosongan terhadap 3 (tiga)

pintu bangunan rumah toko bertingkat yag terletak di Jalan Sutomo


NO. 562, No. 562-A dan NO. 562-B Medan tidak sah dan tidak

berdasar hukum sama sekali.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Maret

2014 Nomor : 52/Pdt.PLW/2013/PN-Mdn.- amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan Pengeksekusi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak beralasan;

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.

63/EKS/2012/461/ 1996/PN-Mdn. tanggal 15 Juli 2013 tersebut;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.

976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5

Maret 2014 No.52/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn.- tersebut telah diberitahukan

kepada Oktaman Simanjuntak,SH.MH.- Kuasa Hukum Pelawan pada tanggal

8 April 2014 dan kepada Josuha Siahaan,SH Kuasa Hukum Terlawan

Tereksekusi tersebut pada tanggal 8 April 2014 ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 5 Maret 2014 No.52/Pdt.PLW/2013/PN-Mdn.- tersebut, Oktaman

Simanjuntak,SH.MH. Kuasa Pelawan telah mengajukan permohonan banding

pada tanggal 08 April 2014, sebagaimana Akta pernyataan banding

No.50/2014 yang dibuat oleh H.Bastarial,SH.MH.- Panitera Pengadilan Negeri

Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding – I/Terlawan Pengeksekusi pada

tanggal 27 Agustus 2014 serta kepada kuasa Hukum Terbanding-II/ Terlawan

Tereksekusi dan pada tanggal 04 Desember 2014 ;


Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana risalah

pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:

52/Pdt.PLW/2013/PN-Mdn.- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Medan masing-masing kepada Pembandingtanggal 16 Maret 2015 dan

kepada Terbanding-I tanggal 27 Agustus 2014 serta kepada Terbanding-II

tanggal 09 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa

Hukum Pembanding dahulu Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan

dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka

permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh

karena itu permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding/semula Pelawan tidak mengajukan

memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan Pembanding

semula Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Maret

2014 No.52/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn.- ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara No.52/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn.-

dan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

52/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn.- tanggal 5 Maret 2014, Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang telah menyatakan Perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum,

telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan

pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan bukti-bukti

yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili

perkara aquo ditingkat banding


Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan

pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Maret 2014 Nomor :

52/Pdt.Plw/2013/PN-MDN.- yang dimohonkan banding tersebut dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada

dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos

perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I

------ Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Pelawan ;

------ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Maret

2014 No. 52/Pdt.Plw/2013/PN-MDN, yang dimohonkan banding

tersebut ;

------ Menghukum Pembanding Semula Pelawan untuk membayar ongkos

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN

PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 02 Juli 2015 Nomor : 224/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari :

Senin Tanggal 2 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti


pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak

dalam perkara ini;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

ttd.- ttd.-

1. (YANSEN PASARIBU,SH) ( Hj.WAGIAH ASTUTI,SH )

ttd.-

2. (ABDUL FATTAH,SH,MH)

Panitera Pengganti :

ttd.-

( AGUS IBNU SUTARNO )

Rincian biaya perkara:- Meterai : Rp. 6.000,-- Redaksi : Rp. 5.000,-- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Taufik Hidayat, SH, Advokat dan Konsultan Hukum · hak yang sah sesuai dengan Surat ... ruko yang terletak di Jalan Sutomo NO. 562 NO. 562-A NO. 562-B ternyata hanya merujuk pada

Documents