Tatalaksana Pembuatan Ver

TATALAKSANA PEMBUATAN

VISUM ET REPERTUM

PENGERTIAN

• Nama Visum et Repertum tidak ada didalam KUHAP maupun RIB

(Reglemen Indonesia yang diperBarui).

• Terdapat dalam Staatsblad No 350 tahun 1937

– Visa reperta dari dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang

diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri

Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus, sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara

pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat dokter

pada benda yang diperiksa.

• 1986 dalam Lokakarya VeR di Jkt ditetapkan memakai nama VeR utk

semua ket.dokter demi peradilan

DEFINISI VISUM et REPERTUM

• Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik, memuat hasil pemeriksaan kedokteran forensik yang dilakukan terhadap korban hidup, korban mati, benda tubuh manusia atau yang berasal dari tubuh manusia dibuat atas sumpah untuk kepentingan peradilan

DASAR HUKUM

• Pasal 120 KUHAPDalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Memberikan kewenangan yang bersifat UMUM untuk meminta bantuan kepada ahli sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 28 KUHAP

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

• Pasal 133 KUHAP ketentuan KHUSUS kewenangan kepada penyidik dalam hal tindak pidana “kejahatan terhadap kesehatan dan nyawa manusia”.

• Untuk meminta keterangan ahli yang bersifat khusus kepada DOKTER atau ”ahli yang khusus”

• PASAL 133 (1) KUHAP– (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan

peradilan menangani korban baik luka, keracunan ataupun yang mati diduga karena peristiwa yang nerupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya

• PENJELASAN PASAL 133(1) KUHAP– (2) Keterangan yang diberikan oleh ahli

kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang

diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Ps 133 (2-3) KUHAP:• Permintaan keterangan ahli sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

• Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

• Berdasarkan ke dua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membantu peradilan bagi dokter adalah WAJIB HUKUMNYA.

• Pembuatan Visum et Repertum yg menyangkut manusia harus berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter, bukan selain dokter.

• Hasilnya ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya.(sesuai dengan PASAL 7 KODEKI)

PERMINTAAN VISUM ET REPERTUMmenurut Ps 133 KUHAP

• WEWENANG PENYIDIK• TERTULIS (RESMI)• TERHADAP KORBAN, BUKAN TERSANGKA• ADA DUGAAN AKIBAT PERISTIWA PIDANA• BILA MAYAT :

– IDENTITAS PADA LABEL– JENIS PEMERIKSAAN YANG DIMINTA– DITUJUKAN KEPADA :

• AHLI KEDOKTERAN FORENSIK• DOKTER DI RUMAH SAKIT

“AHLI LAINNYA” YANG BUKAN DOKTER

menurut PASAL 133 KUHAP• Para ahli yang mendukung pemeriksaan yang

dilakukan oleh dokter, seperti :– ahli laboratorium toksikologi– ahli serologi– ahli DNA-profiling– ahli balistik – dan lain-lain

Ahli lain ini dapat membuat keterangan ahli dalam rangka menjelaskan”hal-hal tertentu” sesuai dengan keahliannya dari suatu luka atau keracunan ataupun kematian seseorang

SANKSI HUKUM BILA MENOLAK

PASAL 216 KUHP Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti

perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasar- kan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengga-galkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

PEJABAT YG BERWENANG MEMINTA VISUM ET REPERTUM

• PASAL 133 KUHAP : PENYIDIK• PASAL 6 (1) KUHAP :

– PENYIDIK ADALAH :• PEJABAT POLISI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA• PEJABAT PNS TERTENTU YG DIBERI

WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG

• YG MEMBUTUHKAN VISUM ET REPERTUM ADALAH KASUS PIDANA UMUM, SEHINGGA PENYIDIKNYA ADALAH POLISI.

• PENYIDIK PNS TIDAK BERWENANG MEMINTA VISUM ET REPERTUM

• PASAL 11 KUHAP :– PENYIDIK PEMBANTU MEMPUNYAI WEWENANG

SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 7 (1), KECUALI MENGENAI PENAHANAN YANG WAJIB DIBERIKAN DENGAN PELIMPAHAN WEWENANG DARI PENYIDIK.

– MENDATANGKAN AHLI ATAU MEMINTA VISUM ET REPERTUM BOLEH DILAKUKAN PENYIDIK PEMBANTU.

• JADI, YANG BERWENANG MEMINTA VISUM ET REPERTUM ADALAH :– PENYIDIK POLISI DAN – PENYIDIK PEMBANTU POLISI

PP NO 27 TAHUN 1983PASAL 2 PP No 27 TAHUN 1983

(2) Penyidik adalah :a.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu

yang sekurang - kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi (Ajun Inspektur Dua)

PASAL 3 PP No 27 TAHUN 1983

(2) Penyidik pembantu adalah :a.Pejabat Polisi Negara RI tertentu yg sekurang-

kurangnya berpangkat Sersan Dua polisi;

b.Pejabat PNS tertentu yg sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

• PASAL 2 (2) PP No 27 TAHUN 1983(2) Dalam hal di suatu Sektor Kepolisian tidak ada

pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

• ARTINYA : – TIDAK SEMUA POLISI BERPANGKAT PELDA

KE ATAS ADALAH PENYIDIK– TIDAK SEMUA POLISI BERPANGKAT SERSAN

ADALAH PENYIDIK PEMBANTU– SETIAP KAPOLSEK PASTI PENYIDIK

• JENDERAL• KOMISARIS JENDERAL• INSPEKTUR

JENDERAL• BRIGADIR JENDERAL

• KOMISARIS BESAR• AJUN KOMISARIS

BESAR• KOMISARIS• AJUN KOMISARIS• INSPEKTUR SATU• INSPEKTUR DUA

• AJUN INSPEKTUR SATU

• AJUN INSPEKTUR DUA• BRIGADIR KEPALA• BRIGADIR• BRIGADIR SATU• BRIGADIR DUA• AJUN BRIGADIR • AJUN BRIGADIR SATU• AJUN BRIGADIR DUA• SABHARA • SABHARA SATU• SABHARA DUA

JENJANG KEPANGKATAN POLISI

DALAM PRAKTEK :• SURAT PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM :

– SURAT TERTULIS– SURAT RESMI (KOP SURAT, NOMOR, TANGGAL,

ALAMAT SURAT, ISI, TANDATANGAN, NAMA JELAS, PANGKAT, NRP, STEMPEL DINAS)

– MENGATAS-NAMAKAN KAPOLSEK (PENYIDIK) SEBAGAI PEJABAT ATRIBUTIF.

• PENANDATANGAN SURAT (PEJABAT MANDAT) BOLEH SIAPA SAJA YANG SECARA ORGANISATORIS BERWENANG MENGATASNAMAKAN PEJABAT ATRIBUTIF.

ANATOMI VISUM et REPERTUM

Anatominya seragam yaitu• PRO JUSTISIA.• PENDAHULUAN.• HASIL PEMERIKSAAN (d/h) PEMBERITAAN.• KESIMPULAN.• PENUTUP.

KETERANGAN :• PROJUSTISIA

Sesuai dengan artinya yaitu dibuat secara khusus untuk kepentingan peradilan. Oleh UU dinyatakan sbg surat resmi dan tidak perlu materai untuk menjadikannya berkekuatan hukum.

• PENDAHULUANBerisi : - Identitas dokter dan instansinya.

- Instansi peminta Ver serta identitas yg diperiksa. - Tanggal & tempat pemeriksaan - Objek pemeriksaan ( korban ) sesuai uraian identitas dalam SPV dari penyidik

• HASIL PEMERIKSAAN/PEMBERITAAN– berisi FAKTA, dari hasil apa yang dilihat/diketahui

pada saat pemeriksaan medik– bersifat sebagai PENGGANTI BARANG BUKTI – pemeriksaannya harus sesuai standar, diuraikan

secara rinci dan objektif

• KESIMPULAN– berisikan OPINI/PENDAPAT AHLI dokter pemeriksa

berdasarkan keilmuannya

• PENUTUP– sumpah jabatan dokter “Demikianlah telah saya

uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah jabatan, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

JENIS VISUM et REPERTUM

• VISUM et REPERTUM Korban hidup– VISUM et REPERTUM Perlukaan– VISUM et REPERTUM Kejahatan Susila– VISUM et REPERTUM Peracunan

• VISUM et REPERTUM Jenasah

• VISUM et REPERTUM Psikiatri

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN VISUM et REPERTUM

• Lengkap dan Jelas

• Tidak menggunakan istilah/bahasa yang hanya lazim bagi kalangan kedokteran

• Mengacu pada pasal yang terikat dalam undang – undang

VISUM et REPERTUM PERLUKAAN

• Memuat gambaran luka yang terdapat

• Menyimpulkan gambaran derajat/kualifikasi luka yang dialami– pasal 352 KUHP ( penganiyaan ringan )– pasal 90 KUHP ( luka berat ), akibat tindak

pidana pasal 351, 353 dan 354

VISUM et REPERTUM KEJAHATAN SUSILA

• Pemeriksaan terhadap dugaan korban– perkosaan– persetubuhan thd wanita yg tak berdaya– persetubuhan thd wanita belum cukup umur

• Yang dapat ditentukan oleh dokter– ada tidaknya persetubuhan ( kapan? )– ada tidaknya tanda kekerasan– keadaan korban ( tidak berdaya? )– perkiraan umur

VISUM et REPERTUM PERACUNAN

• Pembuktian adanya racun dalam tubuh yang telah bekerja secara sistemik

• Perkiraan telah berapa lama terjadi

VISUM et REPERTUM JENASAH

• Menentukan sebab mati korban tindak pidana melalui otopsi forensik

• Kadang kala memerlukan pemeriksaan tambahan

• Bila permintaan pemeriksaan dari penyidik tidak berupa permintaan otopsi, sebab mati korban TIDAK DAPAT DITENTUKAN

VISUM et REPERTUM PSIKIATRIK

• Dibuat dalam rangka mengevaluasi keadaan kejiwaan/kesehatan mental seorang tersangka/tertuduh

• Evaluasi dilakukan oleh dokter spesialis psikiatri melalui obsevasi yang meliputi jangka waktu tertentu

DOKTER SEBAGAI SAKSI AHLI• MEMBERIKAN PENILAIAN ATAU PENGHARGAAN TENTANG SUATU PERISTIWA YANG TELAH TERJADI

• HASIL AKHIR BUKAN PROSES

• DALAM VeR TIDAK MENYATAKAN– pembunuhan

– bunuh diri– kecelakaan– perkosaan

– penganiayaan

YANG MENANDA TANGANI VISUM et REPERTUM

• Paradigma dahulu : DOKTER IGD/UGD• Sekarang untuk kepentingan hukum:

– BUKAN HANYA dokter IGD tapi semua dokter yang menangani pasien/korban.

– Korban dirawat : dokter IGD, dokter SPESIALIS yang merawat atau yang melakukan pengobatan dan dokter JAGA RUANGAN, bila korban meninggal atau pulang dimana dokter spesialis yang merawat tidak ada ( konsul dulu ).

• Bila ada DOKTER SPESIALIS FORENSIK di RS, dokter yang lainnya tidak usah menanda tangani.

• Penanganan tindak pidana pada tubuh manusia (sejak keluar SPV telah menjadi barang bukti) lebih baik ditangani oleh SpF

PROSEDUR TATA LAKSANA KORBAN PIDANA DI R.S.

• Korban tindak pidana yang datang atau diantar ke RS, baik hidup atau mati segera di konsultasikan dengan dokter forensik.

• Tindak pidana yang terjadi pada korban ditangani oleh dokter Forensik.

• Perawatan pada korban hidup tetap ditangani oleh dokter klinis

• Pada saat korban hidup pulang dikonsulkan kembali kepada SpF, untuk mengetahui derajat luka. Guna keperluan peradilan

• Profesi dokter SpF bukan profesi “UNDER DOG”. Biaya penanganan sesuai dg tindakan spesialistik