Tatakelola Blud

POLA TATA KELOLA PPK-BLUD UPTD PUSKESMAS BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan pemerintah daerah diIndonesia yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status

hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada

umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Puskesmas menjadi BLUD diharapkan dapat

meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam menyajikan

layanan kesehatan yang menjadi hak Peserta program Jaminan Kesehatan.

Sementara itu, menteri/ pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan

layanan yang hendak dihasilkan.. Perubahan ini penting dalam rangka proses

pembelajaran yang lebih rasional untuk mempergunakan sumber daya yang dimiliki,

mengingat tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi sementara sumber dana yang

tersedia tetap terbatas.

Penganggaran berbasis kinerja dapat diterapkan pada instansi pemerintah

yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti UPT

Puskesmas. Dengan demikian, UPT Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan

keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efesiensi dan efektifitas

sebagai bagian dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik maupun

1Pola Tata Kelola UPTD Yankes Batujajar

http://dinkesbondowoso.web.id/%22http:/id.wikipedia.org/wiki/Laba/%22

http://dinkesbondowoso.web.id/%22http:/id.wikipedia.org/wiki/Indonesia/%22

http://dinkesbondowoso.web.id/%22http:/id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah/%22

http://dinkesbondowoso.web.id/%22http:/id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah&action=edit&redlink=1%5C%5C%5C%22

http://dinkesbondowoso.web.id/%22http:/id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_Kerja_Perangkat_Daerah&action=edit&redlink=1%5C%5C%5C%22

dalam peningkatan standar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan

sebutan Badan Layanan Umum. Untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), ada tiga persyaratan

yang harus dipenuhi yaitu persyaratan substantive, teknis dan administratif.

Sebagai tahap awal menuju PPK-BLUD, salah satu persyaratan administratif

yang harus dimiliki oleh UPT Puskesmas yaitu adanya Pola Tata Kelola.

1.2 Tujuan

Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang

akan menerapkan PPK-BLUD dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan

wewenang dalam organisasi;

2. Memberikan gambaran hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan

fungsi dalam organisasi;

3. Memberikan gambaran pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi

pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai dengan prinsip

pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi;

4. Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya

manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif

dan produktif.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah.


7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan

Umum Daerah.

13. Peraturan Daerah Kab Bandung Barat Nomor ….Tahun… tentang .

14. Peraturan Daerah Kab Bandung Barati Nomor Tahun tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Bandung Barat

15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 45 tahun 2008 tentang

Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Nomor

tentang Pembentukan Tim Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten

Bandung Barat

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika dalam penulisan dokumen Pola Tata Kelola UPT Puskesmas

Batujajar ini terdiri dari sembilan (9) Bab yaitu :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Dasar Hukum

dan Sistimatika Penulisan.

Struktur Organisasi, yang memuat Gambaran Struktur Organisasi

UPT Puskesmas.

Prosedur Kerja, yang memuat Gambaran Hubungan dan Mekanisme

Kerja Antar Posisi Jabatan dan Fungsi serta Tugas dalam Organisasi.

Pengelompokan Fungsi Yang Logis, yang memuat Pengelompokan


Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

BAB IX

antara Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung Pelayanan di UPT

PUSKESMAS Batujajar

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), yang memuat

Penerimaan dan Penempatan Pegawai, System Remunerasi, Jenjang

Karier, Pembinaan termasuk System Reward dan Punishment dan

Pemutusan Hubungan Kerja.

Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja, yang memuat Upaya

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB),

Imunisasi, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Pemberantasan

dan Pencegahan Penyakit Menular, Upaya Kesehatan Lingkungan,

Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Pengobatan, Usaha Kesehatan

Sekolah, Upaya Kesehatan Usia Lanjut, Upaya Kesehatan Jiwa

Masyarakat, Upaya Perkesmas, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut,

Upaya Kesehatan Mata, Upaya Kesehatan Kerja, Registrasi Pasien

dan Catatan Medik, Upaya Pelayanan Logistik (Farmasi),

Laboratorium Sederhana, SP2TP, Upaya Rujukan dan Administrasi.

Kebijakan Keuangan, yang memuat Kebijakan Mengenai Tarif

Berdasarkan Unit Cost dan Subsidi, serta Pelaksanaan, Penatausahaan

dan Pelaporan Keuangan.

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Limbah, yang memuat Tata

Kelola Limbah Non Medis dan Tata Kelola Limbah Medis.

Penutup


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2008

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan masyarakat

(Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 22 Desember

2008, bahwa UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Dinas di

bidang pengelolaan puskesmas sesuai dengan wilayah dan lingkup tugasnya. Struktur

organisasi dari UPT Puskesmas terdiri dari Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha

dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat

menentukan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif. Guna

memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas menuju Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Maka Struktur organisasi menjadi Kepala

UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan empat Koordinator sebagaimana tercantum pada

bagan dibawah.

Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan ketatausahaan, Kepala UPT

Puskesmas dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha dengan tiga Sub Bagian yakni

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan Sub

Bagian Perencanaan dan Monitoring. Masing-masing Sub Bagian dapat dibantu oleh

beberapa staf fungsional sebagai pengelola urusan atau kegiatan sesuai dengan

kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas manajemen dan tatalaksana program, Kepala

UPTDPuskesmas dibantu oleh empat orang Koordinator, yakni :

1. Koordinator Upaya Kesehatan Wajib dengan 6 Sub Koordinator (Subkor)

yaitu : Subkor Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu

dan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular, Gizi,

dan Subkor Pengobatan.

2. Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan dengan 6 Subkor yaitu :

Subkor Usaha Kesehatan Sekolah, Kesehatan Khusus (mata, jiwa, olah raga

dan lansia), Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Gigi dan Mulut,

Subkor Rawat Sehari (oneday care) dan Subkor dokter Spesialist.

3. Koordinator Upaya Kesehatan Penunjang dengan 3 Subkor yaitu : Subkor

SP2TP, Farmasi, dan Subkor Laboratorium Sederhana.


4. Koordinator Jejaring Pelayanan dengan 3 subkor yaitu subkor Balai

Pengobatan Desa Panyocokan dan Balai Pengobatan Desa Panundaan.


Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Batujajar.


KEPALA PUSKESMASH.Nandan Suhendan S.Pd.,SKM.,M.Mkes

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUBAG PERENCANAAN & MONITORING

SUBAG KEUANGAN & ASET

SUBKOR. KES. GIGI & MULUT

SUBKOR. PERKESMAS

SUBKOR. KES.KHUSUS

SUBKOR. KEMITRAAN

SUBKOR. LABORATORIUM

SUBKOR. UKS

SUBKOR. PELKES KHUSUS

SUBKOR. BP Desa Malasari

KEPALA TATA USAHA

SUBKOR. FARMASI

SUBKOR. SP2TP

KOORD. UPAYA KES. PENUNJANG

KOORD. JEJARING PELAYANAN

SUBKOR. BP Desa

KOORD. UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

SUBKOR. PROMKES

SUBKOR. GIZI

SUBKOR. P2PM

SUBKOR. KIA & KB

SUBKOR. KESLING

SUBKOR. PENGOBATAN

KOORD. UPAYA KESEHATAN WAJIB

BAB III

PROSEDUR KERJA

Dalam rangka menunjang kebutuhan pola tata kelola Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) maka Struktur organisasi Puskesmas

Batujajar dengan kebutuhan yaitu terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha

dengan tiga sub bagian, Koordinator Upaya Kesehatan Wajib, Koordinator Upaya

Kesehatan Pengembangan, Koordinator Upaya Kesehetan Penunjang dan Koordinator

Jejaring Pelayanan yang masing-masing dengan sub koordinator yang disesuaikan dengan

kebutuhan UPT Puskesmas.

Kelembagaan PPK-BLUD Puskesmas Batujajar di dalam melaksanakan prosedur

kerjanya, masing-masing jabatan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab.

3.1 Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Puskesmas.

2. Menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok Puskesmas.

3. Merumuskan kebijakan operasional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan

yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan operasional dari Dinas

Kesehatan Kota.

4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama dan pelayanan

kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

5. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait lainnya,

untuk kepentingan pelaksanaan tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerja.

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, bimbingan, motivasi, dan

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai.

7. Melakukan evaluasi kinerja upaya pelayanan kesehatan puskesmas berdasarkan

rencana kerja.

8. Mempertanggungjawabkan tugas puskesmas secara administratif dan

oprasional kepada Kepala DinasKesehatan Kabupaten.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10.


3.2 Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional urusan tata usaha yang telah ditetapkan,

menyangkut perencanaan keuangan dan barang, kepegawaian dan umum serta

kerumah tanggaan Puskesmas.

2. Mengkoordinasikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan koordinasi lintas program untuk menyamakan persepsi dan kesatuan

tindakan dalam pelaksanaan tugas, baik tugas utama maupun tugas penunjang.

4. Melaksanakan pencatatan dan evaluasi kegiatan Puskesmas yang meliputi

administrasi, keuangan, kepegawaian, dan umum.

5. Mengadakan pengawasan, pengendalian dan penilaian hasil kerja bawahan

berdasarkan rencana kerja.

6. Mengadakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan

kegiatan/ program berdasarkan rencana kerja.

7. Menyusun laporan ketatausahaan dan menyiapkan laporan tahunan (data profil).

8. Melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/ pertanggungjawaban

kepada Kepala Puskesmas.


3.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian yang

mencakup kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan barang

perlengkapan, surat menyurat, perpustakaan, hukum dan humas,

kebutuhan dan pendayagunaan serta penempatan tenaga Puskesmas.

2. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan bagi petugas didalam

melaksanakan tugasnya, administrasi perjalanan dinas pegawai dan

mengajukan usul pengembangan pegawai termasuk proses kepangkatan.

3. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan, surat keputusan,

rekomendasi, dan surat perintah tugas.

4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian,

absensi pegawai, dan cuti pegawai.


5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

serta melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan

informasi/pertanggungjawaban kepada Kepala Tata Usaha.


3.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sub – sub unit pelayanan yang

berkaitan dengan pendanaan dan pembelanjaan serta perbekalan untuk

pelaksanaan tugas.

3. Menyusun rencana anggaran belanja dan aset secara terkoordinasi.

4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan aset sesuai dengan

pedoman dan peraturan yang berlaku.

5. Melaksanakan penerimaan pendapatan dari sumber yang ada,

melaksanakan pembayaran gaji, honor, upah dan tunjangan lainnya

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Sub Bagian Keuangan dan

melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban

kepada kepala Tata Usaha.


3.2.3 Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring

yang mencakup kebutuhan sarana, prasarana dan pembiayaan kesehatan

berdasarkan kebijakan, membuat dan menyusun Perencanaan Tingkat

Puskesmas, Rencana Strategik, Laporan Tahunan, dan Profil Puskesmas.

2. Mengkoordinasikan kegiatan kepada sub Bagian dan Koordinator

maupun Sub Koordinator Program

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian yang

berkaitan dengan mutu pelayanan Puskesmas dan Jaringannya.

4. Melaporkan hasil kegiatan sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban

kepada Kepala Tata Usaha.



3.3 Koordinator Upaya Kesehatan Wajib Mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang upaya kesehatan wajib

yang meliputi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak

dan KB, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular,

Perbaikan Gizi, dan Pengobatan.

2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dibidang Upaya Kesehatan Wajib.

3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Wajib.

4. Menilai hasil kerja kegiatan Upaya Kesehatan Wajib.


kepada Kepala UPT Puskesmas.


3.4.1 Sub Koordinator Promosi Kesehatan Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Promosi Kesehatan berdasarkan kebijakan

di bidang kesehatan.

2. Mengkoordinasikan kegiatan secara lintas program yang berkaitan

dengan Promosi Kesehatan.

3. Mengkoordinasikan kepada sub kegiatan Promkes seperti JPKM/JKBM,

PSM, dan Desa Siaga.

4. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengkaajian terhadap Upaya

Kesehatan yang Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

5. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengendalian terhadap

perkembangan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di setiap tatanan.

6. Melaksanakan kemitraan, bimbingan, pengendalian dan pengembangan

terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat.


kepada Koordinator Upaya Kesehatan Wajib.


3.4.2 Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan penyehatan lingkungan berdasarkan

kebijakan dibidang kesehatan.


2. Mengkoordinasikan sub-sub kegiatan yang berhubungan dengan

kesehatan lingkungan.

3. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan

penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan lingkungan, rumah

sehat, penyehatan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan

makanan/minuman, serta pengamanan dan pengelolaan limbah.

4. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta pengembangan klinik

sanitasi.

5. Mengadaklan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan.

6. Mengkoordinir dan mengevaluasi serta mengkaji terhadap indikator

yang berkaitan dengan kota sehat dan Indonesia Sehat.


kepada Koordinator Kesehatan Wajib.


3.4.3 Sub Koordinator KIA – KB Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

berdasarkan kebijakan di bidang kesehatan.

2. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan KIA-KB sesuai

dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan Kesehatan Keluarga yang

meliputi Kesehatan Ibu, Perinatal, Neonatal, Bayi, Balita, Anak Pra

Sekolah, Remaja dan Keluarga Berencana (KB).

4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kesehatan

Reproduksi.

5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kesehatan Keluarga termasuk

Kesehatan Reproduksi.

6. Menilai hasil kerja berdasarkan rencana dan pelaksanaan kegiatan.



8. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.4.4 Sub Koordinator P2PM Mempunyai Tugas :


1. Menyusun rencana kegiatan di bidang Pengendalian Penyakit Menular

dan Tidak Menular berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang P2PM sesuai dengan peraturan

dan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemioligi, penyelidikan

wabah/KLB, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular

dan tidak menular, serta pengendalian operasional penanggulangan

penyakit akibat bencana dan wabah.

4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

5. Mengadakan penilaian terhadap hasil kerja kegiatan pengendalian

penyakit baik menular maupun tidak menular.




3.4.5 Sub Koordinator Gizi Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan di bidang gizi sesuai dengan kebijakan di

bidang kesehatan.

2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di bidang gizi sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku secara lintas program dan lintas

sektoral.

3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Gizi ibu hamil, nifas,

bayi, balita, pra sekolah, usia sekolah, remaja putri, lansia, penyakit

kronis dan lainnya yang berkaitan dengan sindrom metabolik.

4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan Gizi seperti gangguan gizi

buruk, kecamatan rawan gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG), Pemantauan Status Gizi balita di Posyandu (PSG), dan

pemanfaatan garam beryodium melalui survei anak sekolah.

5. Melaksanakan kegiatan pemberian mikronutrien sesuai dengan

kebijakan yang berlaku seperti pemberian zat besi (Fe), Vitamin A, dan

Kapsul yodium.


6. Melaksanakan penanggulangan dengan Pemberian Makanan Tambahan

(PMT) yang bersifat Pemulihan dan Penyuluhan kepada sasaran Ibu

hamil KEK, Balita gizi kurang dan buruk dan penyakit menular kronis

(TBParu).

7. Melaksanakan pembinaan dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait

untuk penanggulangan masalah gangguan gizi masyarakat.

8. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan di bidang gizi.




3.4.6 Sub Koordinator Pengobatan Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pengobatan rawat jalan termasuk Medical

Chek up di Puskesmas, serta upaya rujukan.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pengobatan di setiap poli pengobatan rawat

jalan seperti poli umum, poli anak, Poli Lansia, UGD, poli gigi, poli

kebidanan dan poli khusus (Klinik Pelangi) dengan kebijakan yang

berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan pengobatan sesuai dengan pedoman pelayanan

kesehatan tingkat pertama.

4. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan rujukan

dan sistem rujukan serta pelayanan kesehatan swasta.

5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengobatan dan upaya rujukan dan

pelayanan swasta.

6. Menilai hasil kerja yang berkaitan dengan pengobatan dan rujukan.




3.4 Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan Mempunyai Tugas:

1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan di bidang Upaya Kesehatan

Pengembangan yang sudah menjadi pilihan Puskesmas dan mengembangkan

inovasi pelayanan baru seperti pelayanan pengobatan umum, dan UGD .


2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan

Pengembangan yang sudah ada meliputi program UKS, Kesehatan Khusus

(Kesehatan jiwa, indra, olah raga, lansia, kesehatan kerja), Program Perawatan

Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Kesehatan Gigi dan Mulut, Rawat sehari

(one day care) sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan inovasi seperti pengobatan

umum dan UGD .

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Pengembangan

dan inovatif.

5. Menilai hasil kerja kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Pengembangan.

6. Melaporkan hasil kerja sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada

Kepala Puskesmas.


3.4.1 Sub Koordinator UKS Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan di bidang Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas secara lintas program dan lintas

sektoral.

3. Melaksanakan kegiatan di bidang UKS seperti penjaringan anak sekolah

di setiap jenjang pendidikan.

4. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dokter kecil, PHBS di

sekolah, Guru UKS, dan gizi anak sekolah.

5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UKS.

6. Menilai hasil kegiatan di bidang UKS.


kepada Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan.

8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.4.2 Sub Koordinator Kesehatan Khusus Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan di bidang Kesehatan Khusus yang meliputi

Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata, Kesehatan Telinga, Kesehatan Olah

Raga, Kesehatan Lanjut Usia, dan Kesehatan Kerja.


2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan baik secara lintas program dan

lintas sektoral sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta

menyelenggarakan upaya kesehatan khusus.

4. Mengadakan evaluasi dan menilai hasil kegiatan upaya kesehatan

khusus.




3.4.3 Sub Koordinator Perkesmas Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat

(Perkesmas) sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan kegiatan Perkesmas dengan lintas program dan

lintas sektoral.

3. Melaksanakan kegiatan program Perkesmas termasuk pelayanan klinik

Kesuma sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku.

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perkesmas.

5. Mengadakan penilaian, bimbingan dan pengendalian kegiatan

Perkesmas.

6. Melaporkan hasil kegiatan Perkesmas sebagai bahan informasi/

pertanggungjawaban kepada Koordinator Upaya Kesehatan

Pengembangan.


3.4.4 Sub Koordinator Kesehatan Gigi dan Mulut Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan di bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai

dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan mulut baik

dengan lintas program maupun lintas sektoral.

3. Melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut seperti pelayanan

kesehatan gigi anak sekolah, kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, ibu

nifas serta masyarakat umum sesuai dengan standar.


4. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan

mulut.




3.4.5 Sub Koordinator Pelayanan Rawat jalan sore dan one day care persalinan

Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan UGD, pengobatan dokter umum

sore dan rawat sehari/one day care persalinan (perawatan nifas,

perawatan perinatal) sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang

berlaku.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan UGD, pengobatan dokter umum

sore dan rawat sehari (one day care) dengan lintas program sesuai

dengan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan UGD, pengobatan dokter umum sore

dan rawat sehari (one day care) dan pengendalian upaya rujukan.

4. Mengadakan evaluasi, penilaian serta pengendalian terhadap

pelaksanaan pelayanan pelayanan UGD, pengobatan dokter umum sore

dan rawat sehari (one day care) .

5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UGD, pengobatan dokter umum

sore dan rawat sehari (one day care) sebagai bahan

informasi/pertanggungjawaban kepada Koordinator Upaya Kesehatan

Pengembangan.


3.4.6 Sub Koordinator Pengobatan dokter Spesialist Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pengobatan rawat jalan dokter spesialist di

UPT Puskesmas.

2. Mengkoordinasikan kegiatan pengobatan di poli rawat jalan dokter

spesialist sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan pengobatan dokter spesisialist sesuai dengan

praturan yang berlaku.


4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengobatan dokter spesialist.




3.5 Koordinator Upaya Kesehatan Penunjang Mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan upaya kesehatan penunjang sesuai

dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan penunjang seperti ;

kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Kesmas (SP2TP), Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) termasuk registrasi dan catatan medik, pelayanan

farmasi dan perbekalan kesehatan, laboratorium.

3. Mengadakan evaluasi, pembinaan, bimbingan serta pengendalian kegiatan

upaya kesehatan penunjang.

4. Menilai hasil kegiatan upaya kesehatan penunjang.


kepada kepala UPT Puskesmas.


3.5.1 Sub Koordinator SP2TP Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pencatatan dan pelaporan secara terpadu

sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan

secara lintas program dan terpadu.

3. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan terpadu UPT

Puskesmas sesuai dengan standar.

4. Mengevaluasi dan menganalisa hasil kegiatan pencatatan dan pelaporan

terpadu Puskesmas.

5. Melaporkan hasil kegiatan pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas

sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Koordinator

Upaya Kesehatan Penunjang.



3.5.2 Sub Koordinator Farmasi Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kefarmasian termasuk perbekalan kesehatan

sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan farmasi termasuk perbekalan

kesehatan dengan lintas program.

3. Melaksanakan kegiatan farmasi termasuk perbekalan kesehatan sesuai

dengan standar.

4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian kegiatan

farmasi termasuk perbekalan kesehatan.

5. Mengadakan evaluasi dan penilaian hasil kegiatan farmasi termasuk

perbekalan kesehatan.

6. Melaporkan hasil kegiatan farmasi termasuk perbekalan kesehatan

sebagai bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Koordinator

Upaya Kesehatan Penunjang.


3.5.3 Sub Koordinator Laboratorium, Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan penunjang sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan laboratorium laboratorium,

dengan lintas program sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium, sesuai standar.

4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium,

5. Mengadakan penilaian dan pengendalian hasil kerja pelaksanaan

kegiatan pelayanan laboratorium.

6. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan penunjang sebagai

bahan informasi/pertanggungjawaban kepada Koordinator Upaya

Kesehatan Penunjang.


3.6 Koordinator Jejaring Pelayanan Mempunyai Tugas :

1. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan jejaring pelayanan sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku.


2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan jejaring seperti Puskesmas

Pembantu (Pustu) dan Pelayanan Kesehatan Khusus (Klinik Sekolah, Klinik

perusahaan, pelayanan P3K).

3. Menjalin kemitraan pelayanan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan tugas

4. Mengadakan monitoring, evaluasi, penilaian serta pengendalian kegiatan

pelayanan jejaring.

5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan jejaring sebagai bahan

informasi/pertanggungjawaban kepada Koordinator Jejaring Pelayanan.


3.6.1 Sub Koordinator Puskesmas Pembantu Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan di Pustu dan

pengawasan pelayanan sarana pelayanan kesehatan swasta.

2. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan di Pustu, lintas

program, lintas sektoral dan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta.

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan di Pustu dan melakukan pengawasan

pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan swasta (klinik dokter

umum/gigi, BPS, apotik, lab swasta, optic, batra) .

4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menilai hasil kerja

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Pustu dan pelayanan

kesehatan dasar swasta yang ada di wilayah kerja.


kepada Koordinator Jejaring Pelayanan.


3.6.2 Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Khusus Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan seperti screening

kesehatan/MCU, pelayanan kesehatan dan pengobatan di luar klinik

puskesmas termasuk kegiatan P3K dalam kegiatan khusus atau tertentu.

2. Membangun dan menyusun kesepakatan kerjasama dengan fihak-fihak

swasta, organisasi, even organizer, dll yang memerlukan pelayanan

kesehatan atau pengobatan khusus.

3. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan khusus yang terikat

hubungan kerjasama pelayanan kesehatan khusus dengan puskesmas


seperti screening kesehatan/MCU bagi calon pelajar atau calon pegawai,

pelayanan kesehatan dan pengobatan di sarana /Klinik tertentu

(perusahaan, perkantoran, Sekolah), pelayanan P3K dalam kegiatan

tertentu.

4. Melaksanakan koordinasi dalam pelayanan kesehatan secara lintas

program, lintas sektoral.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menilai hasil kerja

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan khusus


kepada Koordinator Jejaring Pelayanan.


Dalam kaitan dengan penerapan PPK-BLUD, maka pejabat pengelola BLUD

terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. Pemimpin BLUD,

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pejabat Keuangan

dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pemimpin BLUD dalam hal ini adalah Kepala UPT Puskesmas, dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab

umum operasional dan keuangan BLUD. Tugas dan kewajiban Kepala UPT Puskesmas

sebagai Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan BLUD.

2. Menyusun renstra bisnis BLUD.

3. Menyiapkan RBA.

4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala

daerah sesuai ketentuan.

5. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan

BLUD kepada kepala daerah.

Pejabat Keuangan BLUD yang terdiri dari PPK, Pembantu PPK dan bendahara

penerima dan pengeluaran mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan

BLUD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :


1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA.

2. Menyiapkan DPA-BLUD.

3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya.

4. Menyelenggarakan pengelolaan kas.

5. Melakukan pengelolaan utang-piutang.

6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi.

7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.

8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Selaku Pejabat Teknis BLUD dalam hal ini adalah masing-masing koordinator

yaitu koordinator upaya kesehatan wajib, pengembangan, penunjang dan jejaring

pelayanan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing- masing.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud berkaitan dengan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya

lainnya, dengan tugas dan kewajiban :

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.

2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA.

3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Masing-masing pejabat teknis mengajukan pencarian dananya kepada bendahara

penerimaan dan pengeluaran setelah mendapat persetujuan kepala UPT Puskesmas selaku

pemimpin BLUD sebagaimana prosedur kerja UPT PUSKESMAS ..... yang dapat dilihat

pada gambar 3.1 dibawah ini.


Gambar 3.1 Prosedur Kerja UPT Puskesmas Batujajar mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006


Kepala UPT PuskesmasSPM

Kepala Tata Usaha

Subkor. Farmasi

Subkor. SP2TP

Subkor Kes. Gigi & Mulut

Subkor Kesling

Subkor KIA & KB

Subkor Gizi

Subkor Pengobatan

Koord. Upaya Kesehatan Wajib

Koord. Upaya Kesehatan Pengembangan

Koord. Upaya Kesehatan Penunjang

Koord. Jejaring Pelayanan

Subag Keuangan & AsetBUD

SP2D

SPP

SPM FINAL

Subkor P2PM

Subkor Promkes

Subkor Perkesmas

Subkor Kes. Khusus

Subkor UKS

Subkor. Lab. Sederhana

Subkor Rawat sehari

Subkor BP Panyocokan

Subkor BP Panundaan

Subkor Pelkes Khusus

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

Seperti yang tergambar dalam struktur organisasi PUSKESMAS Batujajar, fungsi-

fungsi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

4.1 Fungsi Pelayanan (services).

Yang termasuk dalam fungsi pelayanan adalah upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan

pengembangan, dan jejaring pelayanan.

4.1.1 Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib memiliki 6 (enam) upaya pelayanan yaitu :

1. Promosi Kesehatan, dengan sub upaya meliputi :

a. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

b. JPKM / JKBM

c. UKBM dan PSM.

d. Desa Siaga.

2. Kesehatan Lingkungan, dengan sub upaya meliputi :

a. Pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman.

b. Pengawasan tempat umum dan pengolahan makanan/Minuman.

c. Klinik Sanitasi.

d. Monitoring dan evaluasi Kota sehat / Indonesia Sehat.

e. Pengelolaan Limbah Puskesmas

3. KIA dan KB, dengan sub upaya meliputi :

a. Kesehatan Ibu.

b. Kesehatan Anak

c. Keluarga Berencana.

d. Kesehatan Reproduksi.

4. Gizi Masyarakat, dengan sub upaya meliputi :

a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (UPGK).

b. Gizi Klinik.


5. Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular & tidak menular, dengan

sub upaya meliputi :

a. Imunisasi.

b. Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) : ISPA, Diare,

Kusta, TB, Kecacingan, IMS termasuk HIV-AIDS.

c. Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) : DBD,Flu

burung, Malaria, Rabies, Filariasis, Antrak, dan Pes.

d. Surveilens dan Epidemiologi

e. Pemberantasan Penyakit Tidak Menular.

6. Upaya Pengobatan, meliputi :

a. Pengobatan Rawat Jalan Umum.

b. Pengobatan Rawat Jalan Gigi.

c. UGD dan Tindakan.

4.1.2 Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya Kesehatan Pengembangan, memiliki 5 (lima) upaya pelayanan yaitu

1. Upaya pelayanan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

2. Upaya pelayanan kesehatan Khusus dengan sub upaya meliputi :

a. Upaya Kesehatan Mata.

b. Upaya Kesehatan Jiwa

c. Upaya Kesehatan Kerja

d. Upaya Kesehatan Olah Raga.

e. Upaya Kesehatan Lanjut Usia

3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).

4. Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut..

5. Upaya Rawat Sehari.

4.1.3 Jejaring Pelayanan

Upaya Kesehatan Pelayanan Jejaring Puskesmas yaitu :

1. Balai Pengobatan Desa Panyocokan

2. Balai Pengobatan Desa Panundaan.


3. Pelayanan Kesehatan Khusus/jaminan Pelayanan Kesehatan yang memiliki

MOU khusus dengan Puskesmas (Klinik Perusahaan, Klinik Sekolah)

termasuk pelayanan P3K dalam event tertentu.

4. Kemitraan

4.2 Fungsi Pendukung ( supporting ).

Sebagai fungsi pendukung (supporting) untuk menunjang fungsi pelayanan dalam

rangka efektifitas adalah sebagai berikut :

4.2.1 Upaya Kesehatan Penunjang

Upaya Kesehatan Penunjang, yang meliputi :

1. Upaya penunjang Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu (SP2TP).

2. Upaya Sistem Informasi Puskesmas.

3. Upaya Pelayanan Farmasi termasuk Perbekalan Kesehatan.

4. Upaya Pelayanan Laboratorium Sederhana.

4.2.2 Upaya Pelayanan Administrasi

Upaya Pelayanan Administrasi, yang meliputi :

1. Administrasi Keuangan termasuk aset.

2. Administrasi Umum dan Kepegawaian.

3. Administrasi di bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.


BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

5.1 Penerimaan dan Penempatan Pegawai

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan dan penempatan

pegawai pada BLUD yaitu :

1. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan atau non PNS

yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang

berlaku.

3. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dapat

dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, yang pengangkatan dan

pemberhentian dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan

produktif dalam peningkatan pelayanan.

4. Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan Pejabat Pengguna Anggaran / Barang

Daerah pada SKPD induknya.

5. Pemimpin BLUD-Unit Kerja yang berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD

wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Pengguna

Anggaran / barang daerah pada SKPD induknya.

5.2 Sistem Remunerasi

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,

honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun. Pejabat pengelola

BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan

profesionalisme yang diperlukan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati

Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan

dalam bentuk honorarium. Remunerasi untuk BLUD-SKPD/Unit Kerja ditetapkan oleh


Kepala Daerah/Bupatiberdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-

SKPD / Unit Kerja melalui Sekretaris Daerah.

5.2.1 Pemimpin BLUD

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor – faktor

yang berdasarkan :

1. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta

produktivitas.

2. Perimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.

3. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan.

4. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah/Bupatidengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan,

pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

5.2.2 Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan paling

banyak 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

5.2.3 Pegawai BLUD

Pemberian remunerasi untuk para pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan

beberapa indikator penilaian yaitu :

1. Pengalaman dan masa kerja ( basic index ).

2. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku ( competency index ).

3. Resiko kerja ( risk index ).

4. Tingkat kegawatdaruratan (position index ).

5. Hasil/ capaian kinerja ( performance index ).

6. Tingkat kegawatdaruratan ( emergency index )

5.2.4 Honorarium Dewan Pengawas

Honorarium bagi Dewan Pengawas pada instansi yang akan menerapkan PPK-

BLUD dapat ditetapkan sebagai berikut :


1. Ketua Dewan Pengawas : paling banyak sebesar 40 % (empat puluh

persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

2. Anggota Dewan Pengawas : paling banyak 36 % (tiga puluh enam persen)

dari gaji Pemimpin BLUD.

3. Sekretaris Dewan Pengawas : paling banyak 15 % (lima belas persen) dari

gaji Pemimpin BLUD.

5.3. Jenjang Karir

Jenjang karir disesuaikandengan peraturan kepegawaian yang ada yaitu sesuai

jenjang karirjabatan struktural atau jabatan fungsional.

5.4. Pembinaan termasuk sistem reward dan punishment

Pembinaan dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas/pemimpin BLUD dan

pejabat yang berwenang (Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten), sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk

pemberian penghargaan ataupun sanksi (reward and punishment).

5.5. Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS adalah mengikuti peraturan kepegawaian dan perundangan yang berlaku.

Bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan skretaris dewan pengawas yang

diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima

puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari

jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari remunerasi

bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan

surat keputusan pangkat terakhir.


BAB VI

SISTEM AKUNTABILITAS BERBASIS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu dari empat prinsip dalam tata kelola BLUD,

disamping transparansi, responsibilitas, dan independensi. Akuntabilitas merupakan kejelasan

fungsi, struktur, dan system yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat

dipertanggungjawabkan. Sedangkan kinerja menggambarkan pencapaian hasil kegiatan.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas berbasis kinerja, maka dibuatlah Rencana

Strategis Bisnis (RSB) BLUD yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis,

pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD. Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLUD dipergunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan evaluasi kerja.

Rencana strategis bisnis UPT Puskesmas Batujajar mengacu pada Renstra Dinas

Kesehatan Kab Bandung Barat Tahun 2010 – 2015 yang menjabarkan visi, misi dan program

Kepala Daerah di bidang kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kab Bandung Barat dalam

rencana pembangunan lima tahun yang bersifat indikatif. Jadi dengan sendirinya Renstra

Bisnis UPT PUSKESMAS Batujajar terkait dengan RPJMD Kabupaten Bandung Barat

Untuk mencapai hasil kegiatan (kinerja) sesuai standar pelayanan minimal (SPM), ada

sekitar 21 upaya/program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas

Batujajar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

Barat

6.1. Upaya Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan Pokok

a. Pendataan Bumil, bayi dan balita

b. ANC dan pemberian buku KIA

c. pencatatan kohort ibu ,bayi balita.

d. Deteksi bumil resti/komplikasi

e. Pertolongan Persalinan

f. Pemantauan pasca`persalinan dan MTBM, pelayanan kunjungan neonatus di

dalam dan diluar gedung, pelayanan rujukan neonatus, audit kesakitan dan

kematian neonatus.

g. Pembuatan PWS KIA


h. Peningkatan kompetensi petugas, MTBS, DDTK, kunjungan bayi di dalam dan

diluar gedung.

i. Pelayanan kunjungan anak balita dan prasekolah.

j. Pelayanan KB yang berkualitas.

2. Indikator Kinerja

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K-4.

b. DO K1 – K4.

c. Cakupan DDRT ibu hamil.

d. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk.

e. Cakupan kunjungan neonatus.

f. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan.

g. Cakupan kunjungan bayi.

h. Cakupan BBLR ditangani.

i. Cakupan deteksi dini anak balita dan pra sekolah.

j. Cakupan peserta KB baru.

k. Cakupan peserta KB aktif.

6.2. Imunisasi

1. Kegiatan Pokok.

a. Penyediaan dan penyimpanan vaksin yang baik dan benar

b. Pelayanan imunisasi yang berkualitas sesuai dengan SOP meliputi Imunisasi

Dasar Lengkap,BIAS Campak,DT TD, WUS.

c. Pendataan jumlah murid kelas I ,II DAN III SD.

d. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan, penyelidikan epidemiologi.

e. Pencatatan dan Pembuatan PWS Imunisasi.

f. Penanganan kasus sesuai SOP apabila ada kasus KIPI


a. Cakupan imunisasi Hb-0 bayi lahir < 7 hari.

b. Cakupan imunisasi BCG.

c. Cakupan imunisasi Hb- DPT 3.

d. Cakupan imunisasi polio 4.


e. Cakupan imunisasi campak

f. DO Hb-DPT 3 – Campak.

g. Desa/ kelurahan UCI.

h. Status T5 ibu hamil.

i. Cakupan BIAS Campak kelas 1 SD.

j. Cakupan BIAS DT Kelas 1 dan Td kelas 2-3 SD.

k. Kejadian KIPI.

6.3. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat.

1. Kegiatan Pokok

a. Penimbangan bayi dan balita di posyandu.

b. Verfikasi status Gizi, KIE dan intervensi dengan PMT pemulihan.

c. Distribusi vitamin A dosis tinggi untuk bayi 6-12 bln ,balita dan bufas .

d. Pelaksanaan Kadarzi.

e. Perencanaan dan distribusi tablet Fe kepada bumil dan bufas

f. Bekerjasama dengan KIA dalam penatalaksanaan bumil KEK

g. Monitoring GAKI

h. Pemberian PMT penyuluhan di posyandu dg D/S < 80%


a. Cakupan Balita terdaftar dan memiliki buku KIA

b. Cakupan D/S, N/D.N/S

c. Balita Gizi kurang tertangani.

d. Balita Gizi Buruk tertangani.

e. Balita mendapat Vit. A 2 kali pertahun.

f. Pelaksanaan PSG posyandu.

g. Pemantauan Kadarzi.

h. Ibu hamil yang diukur LILA.

i. Ibu hamil KEK tertangani.

j. Ibu Nifas dapat Vitamin A.

k. Ibu Hamil dapat tab Fe 90 tablet.

l. MP-ASI pada bayi BGM dari Maskin.

6.4. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular


1. Kegiatan Pokok

a. Pemastian KLB, investigasi, penanggulangan, pemutusan mata rantai, dan

pengamatan pasca KLB.

b. Sosialisasi AFP, pencarian kasus, dan kunjungan ulang.

c. Penemuan kasus,diagnosa dan pengobatan Tb paru, dan kunjungan rumah.

d. Penemuan dan pengobatan pneumonia.

e. Tata laksana terapi ODHA, dan peningkatan PHBS.

f. Diagnosis dan tatalaksana DBD, PE, dan PSN.

g. Diagnosis dan tatalaksana diare, dan PE.

h. Diagnosis dan tatalaksana malaria.

i. Diagnosis dan tatalaksana kusta, serta kontak serumah.

j. Diagnosis dan tatalaksana IMS.

k. Sosialisasi rabies dan tatalaksana gigitan HPR.


a. Desa/ kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam.

b. Desa/kelurahan bebas rawan gizi.

c. AFP per 100.000 penduduk< 15 tahun.

d. Penemuan suspek TB Paru.

e. TBParu BTA +

f. Kesembuhan TB Paru BTA +

g. Pemeriksaan kontak serumah TB Paru BTA +.

h. Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani.

i. Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS.

j. Penderita DBD yang ditangani.

k. Balita dengan diare yang ditangani.

l. Penderita malaria yang diobati.

m. Penderita kusta yang selesai berobat (RFT).

n. IMS yang diobati.

o. Kasus gigitan HPR ditangani.

6.5. Upaya Kesehatan Lingkungan

1. Kegiatan pokok

a. Pendataan, kemitraan, pengawasan, dan advokasi.


b. Inspeksi sanitasi.

c. Pelaksanaan STBM (Sanitasi Total berbasis masyarakat)

d. Pelayanan klinik sanitasi.

e. Pengelolaan limbah sesuai standar.

2. Indikator kinerja

a. Institusi yang dibina.

b. Rumah/bangunan bebas jentik Aedes.

c. TTU/TPM yang diawasi.

d. TTU/TPM yang memenuhi syarat.

e. Cakupan SAB.

f. Cakupan jamban keluarga.

g. Cakupan SPAL.

h. Cakupan klinik Sanitasi.

i. Terkelolanya limbah sesuai standar baik limbah medis dan non medis.

6.6. Upaya Promosi Kesehatan

1. Kegiatan Pokok

a. Pembinaan dan pengendalian UKBM.

b. Penyuluhan yang menyangkut materi ASI eksklusif, garam beryodium,

posyandu, NAFZA, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.

c. Pembinaan dan analisa Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di setiap

tatanan.

d. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

e. Pembinaan jaminan kesehatan nasional/JKN

2. Indikator Kerja

a. Bayi yang dapat ASI eksklusif.

b. Desa dengan garam beryodium baik.

c. Strata Posyandu.

d. Penyuluhan NAFZA oleh petugas kesehatan.

e. Cakupan peserta jaminan kesehatan Nasional

f. Cakupan jaminan kesehatan Gakin.

g. Tingkat pencapaiann PHBS di setiap tatanan.

6.7. Upaya Pengobatan37

Pola Tata Kelola UPTD Yankes Batujajar

1. Kegiatan Pokok

a. Melaksanakan pelayanan pengobatan rawat jalan tingkat pertama sesuai standar.

b. Input riwayat penyakit pasien ke dalam SIMPUS dan medical record

c. Melaksanakan pelayanan kedaruratan medik.

d. Melaksanakan upaya rujukan sesuai strandar.

2. Indikator kinerja

a. Cakupan rawat jalan umum (Utilisasi rawat jalan).

b. Cakupan Kunjungan rawat jalan gigi

c. Cakupan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar.

6.8. Usaha Kesehatan Sekolah

1. Kegiatan Pokok

a. Penjaringan anak kelas 1 SD

b. Pemeriksaan berkala

c. Pembinaan dokter kecil.

d. Pembinaan sekolah sehat.


a. Cakupan penjaringan siswa kelas 1 SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan

b. Pembentukan dokter kecil tingkat SD.

c. Cakupan pelayanan kesehatan remaja.

d. Cakupan sekolah sehat.

6.9. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

1. Kegiatan Pokok

a. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kelompok usia lanjut.

b. Pembinaan kelompok usia lanjut.

c. Melaksanakan upaya rujukan usia lanjut yang beresiko tinggi.

2. Indikator Kerja

a. Cakupan Pelayanan usia lanjut.

b. Cakupan kelompok-kelompok usia lanjut melalui posyandu.

c. Adanya pelayanan dengan sistem UPT Puskesmas Santun Lansia.

6.10. Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat


1. Kegiatan Pokok

a. Penemuan kasus dan pelayanan

b. pencatatan dan pelaporan.


a. Pendataan gangguan jiwa berat di masyarakat.

b. Pelayanan gangguan jiwa di UPT Puskesmas.

6.11. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

1. Kegiatan Pokok

a. Perencanaan dan pelaksanaan Perkesmas penduduk yang rawan kesehatan.

b. Pembinaan dan pelayanan bagi penduduk miskin.

c. Melaksanakan upaya rujukan.


a. Perkesmas Bumil resti,neonatal resti, balita resti, dan penderita TBParu.

b. Cakupan Perkesmas bagi masyarakat miskin.

6.12. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

1. Kegiatan Pokok

a. Melaksanakan pengobatan rawat jalan gigi tingkat pertama sesuai stándar.

b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan gigi masyarakat.

c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan gigi anak sekolah.


a. Cakupan penduduk dapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

b. Cakupan ibu hamil dapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

c. Cakupan desa binaan UKGMD.

d. Ratio penambalan dan pencabutan.

6.13. Upaya Pengobatan Rawat Inap

1. Kegiatan Pokok

a. Melaksanakan pelayanan persalinan normal sesuai dengan standar.

b. Melaksanakan pelayanan persalinan dengan penyulit sesuai dengan standar.

c. Melaksanakan upaya rujukan sesuai stándar.



a. Cakupan penanganan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit sesuai

standar.

b. Cakupan visite rate.

c. Cakupan pemberi pelayanan rawat inap oleh tenaga para medis.

6.14. Upaya Kesehatan Mata

1. Kegiatan Pokok

a. Melaksanakan screning/hunting untuk gangguan penglihatan karena katarak.

b. Melaksanakan upaya rujukan penanganan katarak.

c. Melaksanakan kerja sama dengan dokter spesialis mata dan yayasan kemanusian

yang bergerak di bidang kesehatan mata.


a. Cakupan Skrining penderita katarak.

b. Cakupan Penemuan penderita mata katarak.

c. Cakupan Penderita katarak di operasi.

d. Cakupan Perawatan Pasca operasi

6.15. Upaya Kesehatan Kerja

1. Kegiatan Pokok

Pendataan, sosialisasi, perencanaan jadwal, pelaksanaan, dan monev.


a. Cakupan Pos UKK yang di bina.

b. Kasus penyakit akibat kerja

c. Cakupan penanganan kasus penyakit akibat kerja

6.16. Registrasi Pasien dan Catatan Medik

1. Kegiatan Pokok

a. Persiapan sarana, prasarana, dan pengaturan tenaga

b. Melaksanakan registrasi pasien dengan SIMPUS

c. Monitoring rekam medik sesuai waktu penyimpanan, pemilahan, dan

pemusnahan.


a. Lama waktu pendaftaran pasien.


b. Waktu pembuatan/penemuan catatan medik.

c. Kelengkapan pengisian dan penataan kembali rekam medik 24 jam setelah

selesai pelayanan.

d. Waktu tunggu pasien di rawat jalan.

e. Kenyamanan ruang tunggu.

f. Tata kelola rekam medik.

6.17. Upaya Pelayanan Logistik (Farmasi)

1. Kegiatan Pokok

a. Perencanaan obat, permintaan, dan penerimaan.

b. Stok opname obat, kartu stok, gudang penyimpanan obat, dan almari obat.

c. Optimalisasi SIMPUS, pengadaan resep, pelayanan, dan sampling survey.


a. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan.

b. Ketersediaan obat esensial dan generik.

c. Tata kelola obat sesuai standar.

d. Tidak ada kesalahan pemberian obat.

e. Tata kelola dokumen resep.

6.18. Laboratorium Sederhana

1. Kegiatan Pokok

a. Persiapan sarana dan prasarana

b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana

c. Peningkatan kompetensi petugas

d. Pencatatan dan pelaporan.


a. Durasi pemeriksaan specimenlaboratorium sederhana.

b. Hasil laboratorium terkonfirmasi kepada petugas medis.

6.19. SP2TP

1. Kegiatan Pokok

Pengadaan administrasi pencatatan pelaporan puskesmas dan koordinasi lintas

program.



Pengumpulan dan pelaporan Tepat waktu.

6.20. Upaya Rujukan

1. Kegiatan Pokok

a. Melaksanakan rujukan sesuai perbup rujukan kab. Bandung Barat.

b. Pencatatan dan pelaporan


Rujukan sesuai standar.

6.21. Administrasi dan Kepegawaian

1. Kegiatan Pokok

a. Pembinaan pegawai dan waskat.

b. Pengadaan sarana dan prasarana surat menyurat.

c. Monitoring jenjang kepangkatan, daftar pengendalian, pembinaan, dan

sebagainya.


a. Tepat waktu absensi pegawai.

b. Pengendalian surat-surat dinas sesuai alur dan prosedur.

c. Ketepatan waktu usul naik pangkat, gaji berkala, DP3, dan lain-lain.


Tatakelola Blud

Documents