Tatacara penyusunan lakip

Evaluasi Hasil Sosialisasi LAKIP Kementerian Agama

Tahun 2013

PERPRES Nomor 47 Tahun 2009 ttg Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

PERPRES Nomor 24 Tahun 2010 ttg Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INPRES Nomor 5 Tahun 2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PMA Nomor 21 Tahun 2006 sudah harus disempurnakan disesuaikan dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010;

Belum adanya kesamaan format dalam penyusunan LAK Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian;

Tuntutan adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam penyusunan LAK Satuan Organisasi/Kerja.

Tersedianya panduan/acuan bagi pimpinan sator/satker di lingkungan Kemenag

Untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja pada masing-masing satuan organisasi/kerja

Teknik dan tata cara penyusunan LAK yang terdiri atas:

Rencana Strategik Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Penanggung Jawab Waktu penyampaian Mekanisme pelaporan, dan Penyusunan laporan

Langkah awal organisasi Penyusunannya meliputi: Perumusan Visi meliputi; Pengertian, Teknik

perumusan, prosedur perumusan, kriteria perumusan

Perumusan Misi meliputi; Pengertian, Teknik perumusan, prosedur, kriteria perumusan

Perumusan Tujuan meliputi; Pengertian, Teknik perumusan, kriteria tujuan, penetapan tujuan, tujuan harus selaras dengan sator/satker di atasnya

Penetapan Sasaran Strategis meliputi; Pengertian, kriteria tujuan, identifikasi sasaran

Penyusunan strategik meliputi; Pengertian dan kriteria kebijakan dan program

Penjabaran sasaran dan programyang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan

Disusun seiring dgn agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran

Penyusunanya meliputi; penetapan sasaran (sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan utama), penyusunan indikator kinerja sasaran/IKU dan penetapan target yang ingin dicapai

Dokumen Pernyataan Kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh sator/kerja

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja;

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;

Menilai keberhasilan sator/satker/unit kerja yang dipimpinnya

Tingkat Penanda TanganDisampaikan

kepadaWaktu

Penyampaian

Kementerian Menteri Agama Presiden 3 bln setelah th anggaran berjalan

Unit Eselon IPusat

Menteri Agama dengan Pimpinan Unit Es. I

Menteri Agama Cq. Sekjen

2 bln setelah th anggaran berjalan

Unit Kerja Eselon IIPusat

Pimpinan Unit Organisasi (Es.I) dengan Pimpinan Satuan Kerja (Es.II)

Pimpinan Unit Organisasi Eselon I masing-masing

1 ½ bln setelah th anggaran berjalan

Kanwil Prov. Kakanwil dengan Sekjen Sekretaris Jenderal


Kankemenag Kab/Kota

Kepala Kemenag dengan Kakanwil

Kepala Kanwil 1 ½ bln setelah th anggaran

berjalan

PTAN Rektor/Ketua PTAN dengan Dirjen Pendis

Sekjen dan Dirjen masing-masing

1 ½ bln setelah th anggaran

berjalan

Tingkat Penanda TanganDisampaikan

kepadaWaktu

Penyampaian

Balai & Lajnah

Kepala Balitbang dan Diklat dengan Kepala Balai/Lajnah

Kepala Balitbang dan Diklat


Kantor Misi Haji & Atase Haji

Dirjen PHU dengan Kepala Kantor Misi Haji dan Atase Haji



MAN Kakanwil dengan Kepala MAN

Kepala Kanwil 1 ½ bln setelah th anggaran berjalan

MTs.N dan MI

Kepala Kankemenag dengan Kepala MTs.N/MI

Kepala Kankemenag


Proses mengukur tingkat capaian kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja;

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja;

Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pengumpulan data: Data internal dan eksternal yang akurat,

lengkap dan tepat waktu Memanfaatkan data kinerja dari

sator/satker Teknik Pengukuran Kinerja: Menetapkan sasaran strategis,menentukan

indikator setiap sasaran, menetapkan target sebagaiman yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Penghitungan prosentase pencapaian target

Realisasi x 100% = 80 x 100% Target 100

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Capaian

Jumlah guru yang

tersertifikasi

100 orang 90 orang 90%

Rumus ISemakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

(2 x Target) - Realisasi x 100% = (2 x 10) - 7 x 100% 10 10

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Capaian

Menurunnya angka

perceraian

10 orang 15 orang 50%

Rumus IISemakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah: Laporan Kinerja Tahunan yang berisi

pertanggung jawaban kinerja organisasi/satuan kerja dalam mencapai tujuan/sasaran

Penanggung jawab penyusunan LAK: Pimpinan sator/satker yang tugas dan

fungsinya melaksanakan ortala/ketatausahaan

Dokumen lAK memuat: laporan dan formulir Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Pengukuran Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah: Laporan Kinerja Tahunan yang berisi

pertanggung jawaban kinerja organisasi/satuan kerja dalam mencapai tujuan/sasaran

Penanggung jawab penyusunan LAK: Pimpinan sator/satker yang tugas dan

fungsinya melaksanakan ortala/ketatausahaan

Dokumen lAK memuat: laporan dan formulir Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Pengukuran Kinerja

TingkatDisampaikan

kepadaWaktu Penyampaian

Kementerian Agama

Presiden melalui MENPAN & RB

2½ bln setelah th anggaran berakhir

Unit Eselon IPusat



Unit Kerja Eselon IIPusat

Pimpinan Unit Organisasi Eselon I masing-masing

1 bln setelah th anggaran berakhir

Kanwil Prov. Sekretaris Jenderal


Kankemenag Kab/Kota

Kepala Kanwil 1 bln setelah th anggaran berakhir

PTAN Sekjen dan Dirjen masing-masing

1 ½ bln setelah th anggaran berakhir

TingkatDisampaikan

kepadaWaktu Penyampaian

Balai & Lajnah Kepala Balitbang dan Diklat

1 bln setelah th anggaran berakhir

Kantor Misi Haji & Atase Haji

Dirjen PHU 1 bln setelah th anggaran berakhir

MAN, MTs.N dan MI Kankemenag masing-masing

½ bln setelah th anggaran berakhir

Prinsip Penyusunan LAK: Prinsip Umum: Disusun secara jujur,

obyektif, akurat, dan transparan Prinsip lingkup pertanggungjawaban:

Proporsional dengan lingkup tanggung jawab dan kewenangan, memuat baik kegagalan maupun keberhasilan

Prinsip Prioritas: Yang dilaporkan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan

Prinsip manfaat: Lebih besar manfaat dari pada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Syarat Penyusunan LAK Keterpaduan dengan sistem perencanaan,

sistem pelaksanaan, dan sistem pengawasan Syarat Pelaksanaan LAK Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh

pegawai Keterpaduan sistem perencanaan, sistem

pelaksanaan dan sistem pengawasan Menjamin penggunaan sumber daya Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan

tujuan Berorientasi pada pencapaian visi dan misi,

serta hasil dan manfaat yang diperoleh Jujur, obyektif, transparan, dan akurat Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting

dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-

sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup Lampiran-lampiran

Kementerian Agama melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) sesuai dengan IKU;

Unit kerja organisasi eselon Kementerian Agama melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting sesuai dengan IKU Eselon I;

Unit kerja Eselon II melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

PMA tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian ini merupakan penyempurnaan atas PMA Nomor 21 Tahun 2006.

PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama dinyatakan tidak berlaku.

PMA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………….Jabatan : Menteri Agama

Pada tahun …..ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, …Maret……Menteri Agama

………………………….

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………….Jabatan : ………………………. Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : ……………………….Jabatan : ……………………….

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun …………ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

……….., Februari ………..Pihak Pertama Pihak Kedua

…………………. ……………….

Sasaran Srategis Indikator Kinerja Target

11 22 33

Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah

1. Jumlah jemaah haji yang mendaftar ......dst

3.000 0rang

2. Jumlah petugas haji yang profesional

293 orang

3. Jumlah waktu layanan perkantoran yang dipenuhi

12 Bulan layanan

Dst........

Sekretaris JenderalSekretaris Jenderal

....................................................................

Kepala Kanwil Kepala Kanwil

........................................................................

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. .......................

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil Kementerian Agama Prov. ……Tahun Anggaran : 2012

Unit Organisasi Eselon I : (a) Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Jumlah Anggaran : Program …………………………. : Rp ……………… ( c )

Jakarta, ............................, 20 ...

Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal . .............................. ( ......................................... )

( ....................................................... )

Sasaran strategis

Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Program Anggaran

Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah Anggaran Tahun ………………: Rp ……( c ) Jumlah Realisasi Anggaran Tahun ………: Rp …..: ( d )

Tatacara penyusunan lakip

Government & Nonprofit