Gambar. Kota Pontianak

Mira S. Lubis**Staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;Anggota Forum DAS Kalimantan Barat E-mail: miralubis@gmail.com, miralubis@yahoo.com HP. +628125704838

Hutan Amazon, Brazil

Pasar terapung, Bangkok

Bangunan sekolah di Kampung Ayer, Brunei

Kota London & Sungai Thames

Kota Pontianak

Kota Sintang

Muara Sungai Paloh

Penataan RuangSuatu Tinjauan Konseptual

PENGERTIAN DASARRUANG adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. TATA RUANG adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. ruang PENATAAN RUANG adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengaturan pembinaan pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. ruang RENCANA TATA RUANG adalah hasil perencanaan tata ruang.

ASAS DAN TUJUANASAS

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

TUJUAN

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

KLASIFIKASI PENATAAN RUANGDIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN SISTEM FUNGSI UTAMA KAWASAN WILAYAH ADMINISTRATIF KEGIATAN KAWASAN Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan

Kws. Lindung

Kws. Budidaya

PR Wil. Nasional

PR Wil. Provinsi

PR Wil. Kab. / Kota

PR Kws. Perkotaan

PR Kws. Perdesaan

NILAI STRATEGIS KAWASAN

PR Kws Strategis Nasional

PR Kws Strategis Provinsi

PR Kws Strategis Kab./Kota

PELAKSANAAN PENATAAN RUANGPELAKSANAAN upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan:

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

PERENCANAAN TATA RUANGMenghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruangRENCANA UMUM RUANG RTRW NASIONAL TATA RENCANA RINCI TATA RUANG RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL RTR KWS STRA. PROVINSI RTR KWS STRA KABUPATEN RTRW KABUPATEN RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS METROPOLITANb. a. sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang disusun apabila: rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan

WILAYAH PERKOTAAN

RTRW PROVINSI

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTR BAGIAN WIL KOTA RTRW KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KOTA

Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi

KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)

PEMANFAATAN RUANGDilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumidikembangkan

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanahdiselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnyadilakukanSPM bidang penataan ruang standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

Penatagunaan Tanah

Neraca Penatagunaan Tanah Neraca Penatagunaan Air Neraca Penatagunaan Udara Penatagunaan SDA lainnya

Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara Penatagunaan SDA lainnyaditetapkan

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategisdilaksanakan sesuai melalui

kawasan budi daya yg dikendalikan kawasan budi daya yg didorong pengembangannya

pengembangan kawasan secara terpadu

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penetapan Peraturan Zonasi

Perizinan

Pemberian Insentif & Disinsentif

Pengenaan Sanksi

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM TATA RUANGHAK a. mengetahui RTR b. menikmati pertambahan nilai ruang c. memperoleh penggantian yg layak d. mengajukan keberatan e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR f. mengajukan gugatan ganti kerugian KEWAJIBAN a. menaati RTR; b. mematuhi larangan: memanfaatkan ruang tanpa izin melanggar kekentuan dalam persyaratan izin menghalangi akses terhadap kawasankawasan yg dinyatakan oleh peraturan perUU-an sebagai milik umum PERAN a. partisipasi dalam penyusunan RTR b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Pengelolaan DAS melaluiTATA RUANG

Mengacu kepada UU No 7 Tahun 2004 dan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, maka ada kesamaan dasar antara Pengelolaan Sumber Daya Air maupun penyelenggaraan tata ruang.

Harmoni Istilah dan DefinisiDalam peraturan-perundangan yang berlaku di Indonesia banyak dijumpai pengertian, istilah dan definisi yang berbeda. Untuk hal tersebut perlu dilakukan harmonisasi, kesepakatan dan kesepahaman perbedaan yang terjadi. Pengertian aspek pengelolaan dalam UU No 7 Tahun 2004 yaitu Konservasi Sumber Daya Air terkait erat dengan istilah Kawasan Lindung dalam UU No 26 Tahun 2007 Pendayagunaan Sumber Daya Air dalam UU No 7 Tahun 2004 terkait dengan Kawasan Budidaya dalam UU No 26 Tahun 2007

UU No 7 Tahun 2004 menyebutkan perlu dibuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Hal ini sepadan dengan kewajiban membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis wilayah administrasi (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam UU No 26 Tahun 2007. Dalam UU No 41 Tahun 1999 hal tersebut terkait dengan Pengurusan Hutan. Untuk sumber daya air ada batas teknis yaitu DAS, CAT dan WS. Sedangkan untuk penataan ruang menggunakan batas administrasi (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota). Untuk wilayah pesisir perlu dibuat batas teknis pengelolaannya misalnya Satuan Wilayah Pesisir (Pantai) atau coastal Cell.

UU No 7 Tahun 2004 mengamanatkan untuk membuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai. Padanan dengan UU No 26 Tahun 2007 adalah pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan batas administrasi (nasional, provinsi, kabupaten, kota). Padanan dengan UU No 27 Tahun 2007 adalah Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan UU No 41 Tahun 1999 adalah Pengurusan Hutan.

UU No 7/2004 Pola PSDA WS -Pola PSDA . -Rencana PSDA -Studi Kelayakan -Penyusu Program -DED (RencDetail) -Pelaks. konstruksi -0 & P

UU No 26/2007 RTRW Penyelengg Penat Rg: -pengaturan, -pembinaan -pelaksanaan: -perencanaan -pemanfaatan -pengendalian -pengawasan

UU No 27/2007 RenStra Wil Pssir -Perencanaan -Rencana Strategis -Rencana Zonasi -Rencana Pengelolaan -renc aksi pengelolaan -Pemanfaatan -Pengendalian & Pengawasan

UU No 41/ 1999 Pengurusan Hutan -perenc. kehutanan -pengelolaan hutan -litbang -diklat, penyuluhan kehutanan -pengawasan

Berdasar contoh uraian tersebut dan tabel di atas (untuk pengertian "pengelolaan" dari peraturan perundangan) maka perlu harmoni, integrasi, kesepahaman dan kesepakatan tentang penggunaan, pengertian istilah dan definisi kata atau kalimat yang dipakai.

2. Harmoni Dan Integrasi Penataan Ruang Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Harmoni berarti: balans, keseimbangan, proporsi, simetri, kepaduan, kesamaan, keselarasan, keserasian, kesesuaian, keteraturan, konsistensi dan ketertiban. Integrasi juga berarti inkorporsasi, konsolidasi, merger, peleburan, pembauran, penggabungan, penyatuan, unifikasi (Endarmoko, 2006). Harmoni juga berarti: keselarasan, keserasian, kecocokan, kesesuaian, kerukunan dan integrasi berarti penggabungan (Echols & Shadily, 2002b). Adanya hubungan peningkatan penduduk, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air mengharuskan adanya harmonisasi dan integrasi antara penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan aspek-aspek lainnya.

Substansi perlunya harmonisasi1. 1. Uraian Air merupakan salah satu sumber kehidupan sehingga untuk kepentingan manusia dan mahkluk hidup lainnya ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan. Namun kelebihan air menimbulkan bencana yaitu banjir dan longsor, kekurangan air juga menimbulkan bencana yaitu kekeringan. Batas administrasi wilayah (misal batas kab/ko