Top Banner
© by soekartono PPID Kemkominfo 2017 © 2017 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Disampaikan oleh : soekartono http://ppid.kominfo.go.id ė-mail : [email protected] twitter : @tonz946 HP.: 0812 95 665 04 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK --- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK --- Diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang Semarang, 19 April 2017
52

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

Mar 16, 2019

Download

Documents

tranhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

© 2017

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Disampaikan oleh :

soekartono http://ppid.kominfo.go.id

ė-mail : [email protected]

twitter : @tonz946

HP.: 0812 95 665 04

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK --- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK ---

Diselenggarakan oleh

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Semarang

Semarang, 19 April 2017

Page 2: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

PROSEDUR DAN

1. Dasar Hukum

2. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

3. Sumber Daya Manusia

4. Sistem Informasi dan Dokumentasi SUBTANSI

5. Penyediaan Informasi Publik

6. Pelayanan Informasi

7. Laporan : Harian – Bulanan – Tahunan

--- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK ---

Page 3: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;

4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN

LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS

--- TUJUAN ---

UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Page 4: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK

UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS

INFORMASI PUBLIK

( UU NO.14 TH.2008 )

DANA

(UU NO. 17 TH.2003 )

BADAN PUBLIK

BADAN PUBLIK

1. BADAN PUBLIK NEGARA :

Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara,

Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. ORGANISASI NON-PEMERINTAH :

Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

INFORMASI PUBLIK

Informasi yang dihasilkan : disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik

Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini

Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Page 5: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

P P I D S I D SDM INFORMASI

PUBLIK PELAYANAN

IP LAPORAN

SKEMA

--- TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK --- BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEDOMAN

PENGELOLAAN

JML.PERMINTAAN

JML. WAKTU

JML.PEMBERIAN & PENOLAKAN

ALASAN PENOLAKAN

S L I P

S O P

TUGAS & TANGGUNG

JAWAB

BERKALA

S. MERTA

S. SAAT

TERBUKA RAHASIA

1.Negara 2.Bisnis 3.Pribadi 4.Jabatan

P.HUMAS

ARSIPARIS

P.KOMPUTER ORGANISASI

PID

PENGUMPULAN

PENGOLAHAN

PENYAJIAN

DATABASE ( S & H )

DESK IP

WEBSITE

HARIAN-BULANAN-TAHUNAN

Page 6: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

TIM PERTIMBANGAN

PELAYANAN INFORMASI

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

P P I D

PEJABAT FUNGSIONAL

PIMPINAN BADAN PUBLIK

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

P P I D PEMBANTU

P P I D PEMBANTU

PRANATA KOMPUTER ARSIPARIS PRANATA HUMAS

NO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)

1. Penyediaan Informasi,

Pendokumentasian Penyimpanan Pengamanan Informasi

2 Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik;

4. Pengujian Konsekuensi;

5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

6. Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ---

1

PPID Utama di lingkungan Pemerintahan Provinsi/Kab/Kota dibantu oleh PPID

Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau

Pejabat Fungsional.

Page 7: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI – KABUPATEN - KOTA

Pengarah : Gubernur/Bupati/Walikota

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) :

Sekretaris Daerah Asisten Daerah dan/atau Staf Ahli Seluruh Kepala Biro Seluruh Kepala Dinas Seluruh Kepala Badan Inspektur Camat/Lurah/Kepala Desa

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris pada Biro/Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan

Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bagian/Bidang

Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Bagian/Bidang

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bagian/Sub.Bag. Tata Usaha

TIM

PER

TIB

AN

GA

N

PEL

AY

AN

AN

INFO

RM

ASI

P

P I

D -

UTA

MA

P

PID

PEM

BA

NTU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Karo Humas

Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bagian Dinas Komunikasi dan Informatika/Humas

Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Pusat Data Elektronik/Kabag pada Dinas Kominfo

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Arsip Daerah

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

: Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian Hukum

Page 8: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

BADAN PUBLIK :

1. Menunjuk dan Menetapkan PPID & Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2. Menetapkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi untuk digunakan di PPID dan PPID Pembantu

3. Menetapkan Standar layanan informasi publik untuk digunakan PPID dan PPID Pembantu

TIM

PERTIMBANGAN

PELAYANAN IP

(ATASAN PPID)

:

1. Menerima dan memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;

2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik;

3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di

lingkungan badan publik;

4. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.

P P I D UTAMA

:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyediaan Informasi Publik

2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan /pembuatan daftar informasi publik

3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengujian Konsekuensi dan menetapkan hasilnya

4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya

5. Mengkoordinasikan dan menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik

yang dapat diakses

6. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi

7. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik

8. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Publik

9. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui website (ENTRY-EDITOR-PUBLISH)

10. Mengkoordinasikan dan Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas

informasi public

11. Mengkoordinasikan dan membuat Laporan Harian/Bulanan/tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik :

12. Mengkoordinasikan dan Membuat Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada Komisi

Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun, paling lambat tiga(3) bulan setelah tahun berakhir.

P P I D PEMBANTU

:

1. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik

2. Membuat daftar informasi publik

3. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan ke PPID

4. Melaksanakan Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya

5. Menetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses

6. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi

7. Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik

8. Melaksanakan Penyebarluasan Informasi yang terbuka melalui website (ENTRY-EDITOR)

9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public

10. membuat Laporan Harian/Bulanan/tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.. Yang disampaikan ke PPID hanya bulanan dan

tahunan

11. Membuat Laporan dan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID setiap tahun, paling lambat dua(2)

bulan setelah tahun berakhir.

KEWENANGAN - TUGAS - TANGGUNG JAWAB

Page 9: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

No. : ……../……/…./2016

TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2016

Gubernur/Bupati/Walikota

……………………………………….

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pertama : Membentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, PPID Pembantu

Ketiga :: Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas…………………………..

Keempat PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………………………..

kelima : PPIDPembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………..

Keenam : PPID dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Funsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparais dan pejabat funsional lainnya

Ketujuh : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, PPID dan PPID Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Page 10: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

Nomor : …../……./2016

Tanggal : 23 Maret 2016

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pengarah :

Atasan PPID (Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ) :

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi :

Bidang Pelayanan Informasi Publik :

Bidang Pengelolaan Informasi Publik :

Bidang Dokumentasi dan Arsip :

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :

PPID Pembantu :

Bidang Pelayanan Informasi Publik :

Bidang Pengelolaan Informasi Publik :

Bidang Dokumentasi dan Arsip :

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2016

Gubernur/Bupati/Walikota

………………………………………….

Page 11: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)

1. Penyediaan Informasi,

Pendokumentasian Penyimpanan Pengamanan Informasi

2 Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik;

4. Pengujian Konsekuensi;

5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

6. Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA IP

SOP

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ---

Page 12: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

PPID UTAMA PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PPID PEMBANTU

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

DATABASE

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

PJ Fungsional

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP

BIDANG PELAYANAN INFORMASI

2

Page 13: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

PENGELOLAAN IP

PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENYAJIAN

IDENTIFIKASI

REGISTRASI

DESKRIPSI

DOKUMENTASI

FORMAT INFORMASI RETENSI KLASIFIKASI

DESK LAYANAN

WEBSITE

INFORMASI PUBLIK

PENYIMPANAN PENGAMANAN

PENATAAN

TEMU KEMBALI INFORMASI

NO

IP ≥26

TERBUKA DIKECUALIKAN

PROSES OUTPUT

D I P D I K

WAKTU (TH.) PEMBUATAN

JUDUL PJ. PENERBITAN RINGKASAN

ISI

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

2

Page 14: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

(UU NO.14 TH.2008)

DANA

(UU NO.17 TH. 2003)

BADAN PUBLIK

UU NO.39 TH.2008 : Kementerian Negara

INFORMASI PUBLIK

INF. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN

INF. YANG DIKECUALIKAN INFORMASI

ATAS DASAR PERMINTAAN

BERKALA RAHASIA NEGARA

RAHASIA BISNIS

RAHASIA PRIBADI

RAHASIA JABATAN

SERTA MERTA SETIAP SAAT

? 26

3

Page 15: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

INFORMASI. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN

BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT

1 10 15

26

SANGSI Pasal 52 – UU NO.14 TH.2008

KEBERATAN Pasal 35, huruf b – UU NO.14 TH.2008

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Page 16: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1. Profil :

1. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas & fungsi, kantor unit dibawahnya

2. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural 3. Visi dan Misi 4. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural;Fungsional;Pendidikan;Gender 5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

2. Program & kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

3. Kinerja Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik

Laporan :

4. Ringkasan Laporan Keuangan Sekurang-kurangnya :

Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi

5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik :

Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan

6. Regulasi : Peraturan Keputusan dan/atau kebijakan

Yang sedang dlm proses pembuatan dan yang telah disahkan/ditetapkan

7. Hak dan tata cara : Memperoleh Informasi Publik Pengajuan Keberatan

Proses penyelesaian sengketa IP berikut pihak2 yg bertanggungjawab yg dapat dihubungi

8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yg mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yg bersangkutan

9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

Page 17: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn

BP Wajib Menyediakan, Memberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah

Kewenangannya Kepada Pemohon IP, Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Ketentuan (Ps.7)

Page 18: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

1. Kondisi Geografis Daerah

2. Demografi

3. Potensi Sumber Daya Daerah;

4. Ekonomi dan Keuangan Daerah;

5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

6. Aspek Pelayanan Umum; Dan

7. Aspek Daya Saing Daerah.

Memuat Informasi : Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan

Laporan Keuangan

a

b

UU NO.23 TH.2014

Page 19: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1. Standar pengumuman informasi serta merta Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

1. Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik

3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan

7. Data perbendaharaan atau inventaris

8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja

10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

Page 20: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya

12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya

13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan

14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik

15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka

Page 21: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO JUDUL RINGKASAN ISI INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN

/ PENERBIT

INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)

BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI

CETAK REKAM ONLINE

1 Profil Badan Publik

1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi 5. Kantor Unit Dibawahnya 6. Struktur Organisasi 7. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja 8. Profil Singkat Pejabat Struktural 9. Visi dan Misi 10. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender 11. Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Telah Dikirimkan Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik.

Biro Kepegawaian 2016 √ √ √ Selama Berlaku KP.01.01

2 Program dan/atau kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Biro Perencanaan 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.01

3 Kinerja Badan Publik Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Biro Perencanaan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02

4 Laporan Keuangan Audited

Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi

Biro Keuangan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02

5 Laporan Akses Informasi Publik

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan

PPID 2010 - 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.02

6

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Biro Hukum 2010 - 2017 √ √ √ Selama Berlaku HK.02.01

7 Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

PPID 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02

8 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Inspektorat Jenderal 2017 √ √ √ Selama Berlaku HM.01

9 Pengadaan Barang dan Jasa Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum 2017 √ √ √ 1 Tahun PL.02.01

10 Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat

Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

Biro Umum 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

--- TAHUN 2017 ---

Page 22: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

19

17

54 54

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG TERTENTU

P P I D

Page 23: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

UU No.14 Tahun 2008

Pasal 17

IP Yg Apabila Dibuka Dan

Diberikan Kepada

Pemohon IP ...

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;

b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas

Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :

g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi

Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau

Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan

Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Page 24: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

METODE PENGUJIAN TERHADAP IP TERTENTU

I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan

alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17

huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang

diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus

dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

III.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu

salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik

terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan

dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib

memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan

dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.

Page 25: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

UU No.14 Tahun 2008

Pasal 17

IP Yg Apabila Dibuka Dan

Diberikan Kepada

Pemohon IP ...

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;

b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas

Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :

g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi

Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau

Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan

Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Page 26: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan

alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17

huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang

diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus

dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

III.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu

salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik

terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan

dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib

memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan

dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.

METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN

Page 27: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO. JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

ALASAN JANGKA WAKTU

I UMUM

1 Dokumen keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited) (Dokumen adalah data, catatan, dan/atau

keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara, baik

tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun

terekam dalam bentuk/corak apapun) pasal 1, ayat

10 UU No.15 Tahun 2004

1. UU No.14 Tahun 2008; ps.17, huruf j :

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

ps.10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan,

pemeriksa dapat : (a). meminta dokumen yang wajib

disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses

semua data yang disimpan di berbagai media, aset,

lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam

penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek

pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu

dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 31 ayat (1) Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

... Tahun

II TUGAS DAN FUNGSI

1 Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan

frekuensi untuk keperluan pertahanan

keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Pasal 17 huruf C: informasi publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada pemohon informasi publik dapat

membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

... Tahun

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Page 28: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

Pasal 54 : Setiap

Orang/Kelompok orang/Badan

Hukum/Badan Publik yang

dengan sengaja dan tanpa hak :

1. mengakses dan/ atau

memperoleh dan/ atau

memberikan informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,

huruf i, dan huruf j dipidana

dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan pidana

denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

2. mengakses dan/ atau

memperoleh dan/ atau

memberikan informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 huruf c dan

huruf e, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan pidana denda paling

banyak Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah).

UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j :

1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang …… pasal 10 : …………

2. UU No.17 Tahun 2004 Tentang …… pasal 30 & 31 : …………

Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum

Diaudit (Unaudited)

Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak

mengakses dan atau/ memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualiakn……………………………. J

Page 29: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan

alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II.

PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17

huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang

diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus

dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

III.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu

salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik

terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan

dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib

memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan

dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN

Page 30: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

PENGHITAMAN ATAU PEMBURAMAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Daftar Informasi Publik

Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba

Imamamamamamam mamamamaman nan bhhhhhhhhhhha ababababba

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba

Xxxc vvnm fffgghh yyy dddd frgyh hujk lkoig mmsmsms msmsnjr ll

Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba

Fsde fsgs hs shsksks ksksks nnsnsnsnsyywywgsgsgs --nannananamanaba

kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

1

5

No. 1 dan 5 diberikan alasan dan konsekuensi

Page 31: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

UU No.14 Tahun 2008

Pasal 17

IP Yg Apabila Dibuka Dan

Diberikan Kepada

Pemohon IP ...

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;

b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas

Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;

d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:

f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :

g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi

Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau

Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan

Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

Undang-Undang.

Page 32: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

1. Memperoleh informasi

Melihat & Mengetahui

Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan

Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka

2. Menyebaluaskan

3. Mengajukan gugatan

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

1. Menggunakan Sesuai Per – UU

2. Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi

PEMOHON INFORMASI

PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

(UU NO.14 TH.2008)

DANA

BADAN PUBLIK

51. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

53. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

55. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KETENTUAN PIDANA, pasal :

--- HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI---

Page 33: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

KOMPONEN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

--- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ---

LAYANAN LANGSUNG PENGUMUMAN

1. DESK LAYANAN INFORMASI √ WEBSITE

2. PETUGAS LAYANAN INFORMASI √ √

3. DAFTAR INFORMASI PUBLIK √ √

4. MAKLUMAT √ √

5. S O P √ √

6. FORMULIR √ √

7. JAM LAYANAN INFORMASI √ √

8. MEKANISME √ √

9. WAKTU PENYELESAIAN √ √

10. TARIF ATAU BIAYA √

5

Page 34: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO JUDUL RINGKASAN ISI INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN

/ PENERBIT

INFORMASI

WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)

BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI

CETAK REKAM ONLINE

1 Profil Badan Publik

1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi 5. Kantor Unit Dibawahnya 6. Struktur Organisasi 7. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja 8. Profil Singkat Pejabat Struktural 9. Visi dan Misi 10. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender 11. Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Telah Dikirimkan Oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik.

Biro Kepegawaian 2016 √ √ √ Selama Berlaku KP.01.01

2 Program dan/atau kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Biro Perencanaan 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.01

3 Kinerja Badan Publik Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Biro Perencanaan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02

4 Laporan Keuangan Audited

Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi

Biro Keuangan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02

5 Laporan Akses Informasi Publik

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan

PPID 2010 - 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.02

6

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Biro Hukum 2010 - 2017 √ √ √ Selama Berlaku HK.02.01

7 Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

PPID 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02

8 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

Inspektorat Jenderal 2017 √ √ √ Selama Berlaku HM.01

9 Pengadaan Barang dan Jasa Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum 2017 √ √ √ 1 Tahun PL.02.01

10 Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat

Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

Biro Umum 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

--- TAHUN 2017 ---

Page 35: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

Page 36: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

JAM PELAYANAN IP

Page 37: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan

melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal

Pemohon adalah Badan Hukum;

2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi

Publik;

3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi

Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;

4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

--- CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK ---

Page 38: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO. REGISTRASI

Page 39: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO. REGISTRASI

Page 40: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

Pasal 54 : Setiap

Orang/Kelompok orang/Badan

Hukum/Badan Publik yang

dengan sengaja dan tanpa hak :

1. mengakses dan/ atau

memperoleh dan/ atau

memberikan informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,

huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,

huruf i, dan huruf j dipidana

dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan pidana

denda paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

2. mengakses dan/ atau

memperoleh dan/ atau

memberikan informasi yang

dikecualikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 huruf c dan

huruf e, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan pidana denda paling

banyak Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah).

UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j :

1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang …… pasal 10 : …………

2. UU No.17 Tahun 2004 Tentang …… pasal 30 & 31 : …………

Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum

Diaudit (Unaudited)

Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak

mengakses dan atau/ memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualiakn……………………………. J

Page 41: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah

pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan

pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau

tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public

dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

Page 42: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan
Page 43: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

menyediakan informasi public secara gratis (tidak

dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau

perekaman, pemohon/pengguna informasi publik

dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri

disekitar gedung Kementerian Komunikasi dan

Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau

flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

TARIF DAN BIAYA

Page 44: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

W ≤ 85 JAM

Page 45: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN

LAPORAN TAHUNAN SETIAP TAHUN

BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI

a. Jumlah permintaan informasi

yang diterima;

b. Waktu yang diperlukan Badan

Publik dalam memenuhi setiap

permintaan informasi;

c. Jumlah pemberian dan

penolakan permintaan

informasi; dan/atau;

d. Alasan penolakan permintaan

informasi.

6

Page 46: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO. REGISTRASI

Page 47: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

NO. REGISTRASI

Page 48: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

http://ppid.kominfo.go.id

Page 49: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

Page 50: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

BULAN JUMLAH

PERMINTAAN IP

WAKTU JUMLAH ALASAN PENOLAKAN

JAM MENIT PEMBERIAN PENOLAKAN PROSES

JAN 40 26 54 40

FEB 33 8 2 32 1 Dikecualikan

MAR 18 105 28 18

APR 40 207 56 39

MEI 37 220 42 38 1 Belum dikuasai

JUNI 21 367 11 12 8 Dikecualikan + tidak dalam

penguasaan

JULI 13 11 10 8 5 Tidak dalam penguasaan

AGUS 41 50 29 41

SEPT 15 6 27 15

OKT 26 9 10 22

NOP 22 168 14 23 3 Dikecualikan

DES 39 104 56 38 1

1.281 339

JML : 345 1.286 39 326 18 1

RINGKASAN

LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2013

11

Page 51: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

P P I D

PIMPINAN BADAN PUBLIK

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

BULANAN HARIAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI

PPID PEMBANTU

LAPORAN

Page 52: TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan

© by soekartono

PPID Kemkominfo 2017

Semoga Bermanfaat Sekian ………. Terima Kasih