TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK · 2. organisasi pengelola informasi dan dokumentasi ... bidang dokumentasi & arsip bidang pelayanan informasi 2 . pengelolaan ip pengumpulan pengolahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK UNTUK MENGHASILKAN
LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
--- TUJUAN ---
UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK
UNTUK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI YANG BERKUALITAS
INFORMASI PUBLIK
( UU NO.14 TH.2008 )
DANA
(UU NO. 17 TH.2003 )
BADAN PUBLIK
BADAN PUBLIK
1. BADAN PUBLIK NEGARA :
Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara,
Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. ORGANISASI NON-PEMERINTAH :
Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
INFORMASI PUBLIK
Informasi yang dihasilkan : disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini
Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pertama : Membentuk organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, PPID Pembantu
Ketiga :: Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas…………………………..
Keempat PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………………………..
kelima : PPIDPembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, mempunyai tugas ……………………………..
Keenam : PPID dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Funsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparais dan pejabat funsional lainnya
Ketujuh : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, PPID dan PPID Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor : …../……./2016
Tanggal : 23 Maret 2016
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Pengarah :
Atasan PPID (Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ) :
Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi :
Bidang Pelayanan Informasi Publik :
Bidang Pengelolaan Informasi Publik :
Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
PPID Pembantu :
Bidang Pelayanan Informasi Publik :
Bidang Pengelolaan Informasi Publik :
Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Maret 2016
Gubernur/Bupati/Walikota
………………………………………….
NO PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; pasal 14)
1. Penyediaan Informasi,
Pendokumentasian Penyimpanan Pengamanan Informasi
2 Pelayanan Informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Pubblik;
4. Pengujian Konsekuensi;
5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
6. Penetapan informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA IP
SOP
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI --- TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ---
PPID UTAMA PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PPID PEMBANTU
PJ Fungsional
PJ Fungsional
PJ Fungsional
PJ Fungsional
DATABASE
PJ Fungsional
PJ Fungsional
PJ Fungsional
PJ Fungsional
PJ Fungsional
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
BIDANG DOKUMENTASI & ARSIP
BIDANG PELAYANAN INFORMASI
2
PENGELOLAAN IP
PENGUMPULAN PENGOLAHAN PENYAJIAN
IDENTIFIKASI
REGISTRASI
DESKRIPSI
DOKUMENTASI
FORMAT INFORMASI RETENSI KLASIFIKASI
DESK LAYANAN
WEBSITE
INFORMASI PUBLIK
PENYIMPANAN PENGAMANAN
PENATAAN
TEMU KEMBALI INFORMASI
NO
IP ≥26
TERBUKA DIKECUALIKAN
PROSES OUTPUT
D I P D I K
WAKTU (TH.) PEMBUATAN
JUDUL PJ. PENERBITAN RINGKASAN
ISI
SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI ALUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
PEMOHON INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
(UU NO.14 TH.2008)
DANA
(UU NO.17 TH. 2003)
BADAN PUBLIK
UU NO.39 TH.2008 : Kementerian Negara
INFORMASI PUBLIK
INF. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN
INF. YANG DIKECUALIKAN INFORMASI
ATAS DASAR PERMINTAAN
BERKALA RAHASIA NEGARA
RAHASIA BISNIS
RAHASIA PRIBADI
RAHASIA JABATAN
SERTA MERTA SETIAP SAAT
? 26
3
INFORMASI. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN
BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT
1 10 15
26
SANGSI Pasal 52 – UU NO.14 TH.2008
KEBERATAN Pasal 35, huruf b – UU NO.14 TH.2008
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
1. Profil :
1. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas & fungsi, kantor unit dibawahnya
2. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural 3. Visi dan Misi 4. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural;Fungsional;Pendidikan;Gender 5. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
2. Program & kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
3. Kinerja Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup Badan Publik
Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik :
Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan
6. Regulasi : Peraturan Keputusan dan/atau kebijakan
Yang sedang dlm proses pembuatan dan yang telah disahkan/ditetapkan
7. Hak dan tata cara : Memperoleh Informasi Publik Pengajuan Keberatan
Proses penyelesaian sengketa IP berikut pihak2 yg bertanggungjawab yg dapat dihubungi
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yg mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yg bersangkutan
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
BP Wajib Menyediakan, Memberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah
Kewenangannya Kepada Pemohon IP, Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Ketentuan (Ps.7)
1. Kondisi Geografis Daerah
2. Demografi
3. Potensi Sumber Daya Daerah;
4. Ekonomi dan Keuangan Daerah;
5. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
6. Aspek Pelayanan Umum; Dan
7. Aspek Daya Saing Daerah.
Memuat Informasi : Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan
Laporan Keuangan
a
b
UU NO.23 TH.2014
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
1. Standar pengumuman informasi serta merta Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1. Daftar Informasi Publik
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
7. Data perbendaharaan atau inventaris
8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya
13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik
15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
NO JUDUL RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN
/ PENERBIT
INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI
CETAK REKAM ONLINE
1 Profil Badan Publik
1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi 5. Kantor Unit Dibawahnya 6. Struktur Organisasi 7. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja 8. Profil Singkat Pejabat Struktural 9. Visi dan Misi 10. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender 11. Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Telah Dikirimkan Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik.
Biro Kepegawaian 2016 √ √ √ Selama Berlaku KP.01.01
2 Program dan/atau kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Biro Perencanaan 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.01
3 Kinerja Badan Publik Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Biro Perencanaan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02
4 Laporan Keuangan Audited
Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
Biro Keuangan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02
5 Laporan Akses Informasi Publik
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan
PPID 2010 - 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.02
6
Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Biro Hukum 2010 - 2017 √ √ √ Selama Berlaku HK.02.01
7 Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
PPID 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02
8 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Inspektorat Jenderal 2017 √ √ √ Selama Berlaku HM.01
9 Pengadaan Barang dan Jasa Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Umum 2017 √ √ √ 1 Tahun PL.02.01
10 Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI PUBLIK YANG TERTENTU
P P I D
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UU No.14 Tahun 2008
Pasal 17
IP Yg Apabila Dibuka Dan
Diberikan Kepada
Pemohon IP ...
a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi
Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;
h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau
Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
METODE PENGUJIAN TERHADAP IP TERTENTU
I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan
alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
II.
PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang
diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus
dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
III.
PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan
dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik
Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib
memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UU No.14 Tahun 2008
Pasal 17
IP Yg Apabila Dibuka Dan
Diberikan Kepada
Pemohon IP ...
a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi
Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;
h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau
Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan
alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
II.
PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang
diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus
dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
III.
PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan
dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik
Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib
memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN
NO. JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
ALASAN JANGKA WAKTU
I UMUM
1 Dokumen keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum Diaudit (Unaudited) (Dokumen adalah data, catatan, dan/atau
keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, baik
tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun
terekam dalam bentuk/corak apapun) pasal 1, ayat
10 UU No.15 Tahun 2004
1. UU No.14 Tahun 2008; ps.17, huruf j :
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
ps.10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan,
pemeriksa dapat : (a). meminta dokumen yang wajib
disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; (b). mengakses
semua data yang disimpan di berbagai media, aset,
lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam
penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek
pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu
dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; ps. 31 ayat (1) Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
... Tahun
II TUGAS DAN FUNGSI
1 Daftar alokasi frekuensi dan penggunaan
frekuensi untuk keperluan pertahanan
keamanan negara (TNI/Polri) dan intelijen
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 17 huruf C: informasi publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
... Tahun
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 54 : Setiap
Orang/Kelompok orang/Badan
Hukum/Badan Publik yang
dengan sengaja dan tanpa hak :
1. mengakses dan/ atau
memperoleh dan/ atau
memberikan informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf a, huruf b,
huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, dan huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan pidana
denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
2. mengakses dan/ atau
memperoleh dan/ atau
memberikan informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 huruf c dan
huruf e, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah).
UU No.14 Tahun 2008, pasal 17 huruf j :
1. UU No.15 Tahun 2004 Tentang …… pasal 10 : …………
2. UU No.17 Tahun 2004 Tentang …… pasal 30 & 31 : …………
Dokumen Keuangan Negara (Lap.Keuangan Sebelum
Diaudit (Unaudited)
Bahwa Setiap Orang/Kelompok Orang/Badan Hukum/Badan Publik Yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengakses dan atau/ memperoleh dan/ atau memberikan informasi yg dikecualiakn……………………………. J
I. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan
alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
II.
PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17
huruf j Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang
diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan. Alasan harus
dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
III.
PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan
dalam Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan pada publik
Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi PPID wajib
memberikan alasan pada masing-masing materi informasi yang dikecualikan
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
METODE PENETAPAN IP DIKECUALIKAN
PENGHITAMAN ATAU PEMBURAMAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
1
5
No. 1 dan 5 diberikan alasan dan konsekuensi
ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UU No.14 Tahun 2008
Pasal 17
IP Yg Apabila Dibuka Dan
Diberikan Kepada
Pemohon IP ...
a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas
Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara;
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi
Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat Seseorang;
h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau
Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan
Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.
HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK
1. Memperoleh informasi
Melihat & Mengetahui
Mendapatkan salinan melalui permohonan dengan mengajukan permintaan disertai alasan
Menghadiri pertemuan yg bersifat terbuka
2. Menyebaluaskan
3. Mengajukan gugatan
KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
1. Menggunakan Sesuai Per – UU
2. Mencantumkan Sumber dari mana memperolehnya baik untuk kepentingan sendiri/ keperluan publikasi
PEMOHON INFORMASI
PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
(UU NO.14 TH.2008)
DANA
BADAN PUBLIK
51. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
53. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
55. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA, pasal :
--- HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI---
KOMPONEN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
--- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ---
LAYANAN LANGSUNG PENGUMUMAN
1. DESK LAYANAN INFORMASI √ WEBSITE
2. PETUGAS LAYANAN INFORMASI √ √
3. DAFTAR INFORMASI PUBLIK √ √
4. MAKLUMAT √ √
5. S O P √ √
6. FORMULIR √ √
7. JAM LAYANAN INFORMASI √ √
8. MEKANISME √ √
9. WAKTU PENYELESAIAN √ √
10. TARIF ATAU BIAYA √
5
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
NO JUDUL RINGKASAN ISI INFORMASI
PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN
/ PENERBIT
INFORMASI
WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (Informasi Yang Tersedia)
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA RETENSI ARSIP KLASIFIKASI
CETAK REKAM ONLINE
1 Profil Badan Publik
1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/Alamat Lengkap, 2. Ruang Lingkup Kegiatan 3. Maksud dan Tujuan 4. Tugas dan Fungsi 5. Kantor Unit Dibawahnya 6. Struktur Organisasi 7. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja 8. Profil Singkat Pejabat Struktural 9. Visi dan Misi 10. Jumlah PNS Berdasarkan : Struktural; Fungsional; Pendidikan; Gender 11. Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Telah Dikirimkan Oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik.
Biro Kepegawaian 2016 √ √ √ Selama Berlaku KP.01.01
2 Program dan/atau kegiatan Ringkasan Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Biro Perencanaan 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.01
3 Kinerja Badan Publik Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup Badan Publik Biro Perencanaan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02
4 Laporan Keuangan Audited
Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi
Biro Keuangan 2010 - 2015 √ √ √ 5 Tahun PR.02
5 Laporan Akses Informasi Publik
Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik : Jml.Permintaan yg diterma Waktu Jml. Pemberian dan Penolakan Alasan Penolakan
PPID 2010 - 2017 √ √ √ 5 Tahun PR.02
6
Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Biro Hukum 2010 - 2017 √ √ √ Selama Berlaku HK.02.01
7 Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
PPID 2017 √ √ √ Selama Berlaku OT.02
8 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Inspektorat Jenderal 2017 √ √ √ Selama Berlaku HM.01
9 Pengadaan Barang dan Jasa Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Biro Umum 2017 √ √ √ 1 Tahun PL.02.01
10 Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat
Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat