Home >Business >Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia

Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia

Date post:19-Oct-2014
Category:
View:1,157 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
paper ini menjelaskan dua hal, yaitu 1. ada perbedaan antara ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi. 2. bahwa apabila pilihannya adalah kedaulatan energi, maka diperlukan a. konsistensi dalam pengawalannya, b. kesadaran bersama, bahwa memilih prioritas, itu juga berarti menomor sekiankan yang tidak prioritas. konsekuensinya harus diterima. Pengelolaan gas lebih berdimensi jangka panjang, dgn manajemen yang berbeda di sisi hulu, midstream dan demand side.
Transcript:

Tata Kelola Gas Bumi sebagai Perwujudan Kedaulatan Energi di IndonesiaOleh : Sampe L. PurbaPengantarKetahanan energi adalah terpenuhinya ketersediaan (availability), kemampuan untuk membeli (affordability), dan adanya akses (accessibility), serta ramah lingkungan (environment friendly) bagi masyarakat pengguna. Kemandirian energi adalah kemampuan negara dan bangsa untuk memanfaatkan keaneka ragaman energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Produksi migas Indonesia dewasa ini telah bergeser dari era dominasi minyak yang mulai menurun (decline), ke era gas yang semakin meningkat. Namun demikian, kecenderungan pengelolaan ekonomi makro Indonesia masih menggunakan paradigma minyak. Hal ini antara lain tergambar pada APBN 2014 yang menggunakan minyak sebagai dasar menghitung penerimaan maupun subsidi. Gas masih lebih diutamakan sebagai sumber penerimaan Negara melalui APBN, dari pada menggunakannya sebagai driver untuk menggerakkan ekonomi domestik. Kekisruhan di awal tahun terkait dengan penyesuaian harga LPG non subsidi yang menyentak sendi kehidupan masyarakat mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya gas telah menjadi faktor penting dan signifikan yang mempengaruhi stabilitas suhu sosial-ekonomi-politik nasional. Dalam Peraturan Menteri ESDM no. 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dinyatakan bahwa bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga perlu diatur pemanfaatannya secara berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berorientasi pada asas kemanfaatan yang implementasi kebijakannya ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pengelolaan gas memiliki dimensi yang tidak sefleksibel mengelola minyak. Hal ini terkait dengan karakteristik pengembangan dan komersialitas gas yang lebih berdimensi jangka panjang, perlunya dukungan infrastruktur yang mendekatkan gas dengan pengguna, manajemen tata kelola dan pemanfaatan dari sisi pemakai (user), serta diversifikasi sumber energi dan penerimaan Negara. Kebijakan pengelolaan energi harus mengubah paradigma penggunaan sumber daya energi sebagai komoditas menjadi modal pembangunan nasional yang berperan sebagai salah satu penggerak transformasi struktur perekonomian pada jangka panjang . Karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di Indonesia. Pokok-pokok Persoalan Identifikasi pokok pokok persoalan sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :Persebaran Cadangan Gas di stranded remote area Persebaran cadangan gas Indonesia baik yang sedang dalam tahapan pengembangan maupun yang sudah contracted terutama adalah di lokasi-lokasi yang jauh dari pasar/ user dan tidak tersedia infrastruktur yang memadai. Lapangan-lapangan gas giant, seperti dari Tangguh Papua, Lapangan Jangkrik di lepas pantai Kalimantan, Lapangan Masela di perbatasan selatan laut Timor, Natuna D Alpha di sekitar perairan Laut Cina Selatan adalah masa depan yang menjanjikan. Namun ketidaktersediaan infrastruktur, jauhnya dari pasar dan tidak tersedianya offtaker domestik yang dapat mendemonstrasikan komitmen dan kemampuan nyata untuk memonetisasinya, mengharuskan diperlukan kompromi realistis ekonomis yang bijak untuk pengembangannya. Pengembangan lapangan-lapangan gas memiliki dimensi pelibatan teknologi yang rumit, permodalan yang besar dan jangka panjang, aspek operasional value chain gas yang harus terpadu, offtaker pembeli gas yang kuat, serta memperhatikan aspek geostrategis politik di kancah global. Kompromi realistis yang berdimensi jangka pendek menengah adalah dengan mengutamakan monetisasi aspek komersialnya, sedangkan untuk jangka menengah dan panjang adalah dengan penguatan dan pemberdayaan kapasitas nasional untuk memungkinkan partisipasi dalam seluruh rangkaian value chain gas development secara bertahap, terencana, konsisten dan rasional.

Infrastruktur Gas yang belum memadaiDalam PerMESDM nomor 3 tahun 2010 dinyatakan bahwa kebijakan pemanfaatan gas bumi adalah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, kebijakan energi nasional, cadangan dan peluang pasar gas bumi, infrastruktur yang tersedia maupun yang dalam perencanaan, keekonomian lapangan dari cadangan migas yang akan dialokasikan. Pemanfaatan gas bumi net dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Rendahnya absorpsi domestik terutama adalah karena beberapa hal. Absorpsi industri pupuk yang masih rendah, terkait dengan keekonomian harga, alokasi volume yang terbatas, jaringan infrastruktur yang belum memadai dan kepastian jadwal pengembangan lapangan gas dengan pengambilannya. Infrastruktur gas untuk rumah tangga dan transportasi belum memadai. Jaringan Citi gas masih dalam tahap awal. Berhasilnya konversi minyak tanah ke LPG seyogianya dipadukan dengan pembangunan jaringan infrastruktur gas perkotaan dan stasiun LPG di pedesaan. Adapun hal pemanfaatan kelistrikan selain faktor ekonomi dan operasional di sisi supply, adalah karena manfaat arbitrage sumber listrik dari gas yang belum dioptimalkan di sisi demand.

Tarik menarik kepentingan keuangan jangka pendek yang konkrit dengan kepentingan ekonomi jangka panjang

Kepentingan keuangan yang bersifat konkrit dan jangka pendek adalah beban yang diembankan ke sektor migas untuk menopang APBN dari sisi penerimaan. Kementerian pemegang portofolio penanggungjawab keuangan APBN, dan penanggungjawab kestabilan devisa dan neraca pembayaran yang surplus akan lebih memilih harga gas yang tinggi. Pilihan ini juga lebih sejalan dengan kepentingan investor migas (baik asing, perusahaan nasional atau domestik) yang mengutamakan pengembalian investasi, kestabilan dan bonafiditas pembeli gas dan keuntungan yang lebih besar. Pemerintah Daerah pun sangat berkepentingan dengan gas yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk menopang APBD dari dana bagi hasil. Di sisi lain, Kementerian yang bertanggungjawab di bidang industri dan pertanian, baik sebagai sumber energi maupun sebagai feedstock dan bahan baku aneka industri dan pupuk lebih menghendaki harga gas yang lebih murah, terjangkau dan tersedia. Kementerian ESDM, SKKMIGAS harus menjaga keseimbangan portofolio kepentingan unit-unit di Pemerintahan (yang tidak selalu searah sinergis), dengan kepentingan investor/ Kontraktor KKS untuk tetap menjaga kegairahan dan kepentingan komersial atas modal yang ditanamkan yang bersaing di tingkat global.

Pengelolaan demand side yang belum optimal

Asumsi dasar RAPBN 2014 menetapkan pertumbuhan ekonomi 6 %. Lifting minyak 870.000 barel/ hari (bph) dan liftings gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari. Harga minyak ICP US $ 105/ barel. Total kebutuhan BBM adalah 1,4 juta bph. Pemerintah melalui Pertamina mengimpor minyak mentah 350.000 bph dan produk bbm 400.000 bph. Dalam rencana belanja negara sebesar Rp. 1.842,5 triliun, terdapat subsidi energi sebesar Rp. 282,1 triliun. Jumlah ini jauh lebih besar dari realisasi APBD seluruh Indonesia tahun 2013 untuk belanja modal, barang dan jasa yang hanya Rp. 94 triliun. Ironisnya dalam tahun 2012 diinformasikan bahwa 77% subsidi tidak tepat sasaran.Data dan proyeksi PT. PLN berikut menunjukkan bahwa gas bumi dan LNG belum merupakan sumber bahan bakar utama untuk memproduksi listrik.

Sektor Industri adalah penyerap energi terbesar di Indonesia. Adanya disparitas harga yang besar antara energi untuk industri dibanding dengan sektor rumah tangga, akan dapat mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme pasar yang efisien.

Pokok-pokok Penyelesaian PersoalanUntuk mengatasi persoalan-persoalan di atas beberapa hal yang dapat dilakukan adalah Mengoptimalkan nilai tambah dari value chain stranded gas.Untuk lapangan-lapangan gas di stranded area yang secara teknis, operasional dan finansial sangat sulit dan beresiko besar, biarlah tetap dalam operatorship Perusahaan multi nasional yang telah berpengalaman dengan mengikutkan mitra nasional untuk apprenticeship dan pembelajaran eksposur global. Posisi dan letak geografis dengan akses pasar akan menjadi pertimbangan dalam alokasi gas. Namun Kapasitas Nasional akan didorong dengan memanfaatkan secara optimal partisipasi pada industri penunjang. Selain itu perusahaan-perusahaan asing seyogianya juga didorong untuk membangun industri penunjangnya di dalam negeri. Pelaku industri nasional harus memperoleh proteksi afirmasi rasional yang memungkinkannya tumbuh, berkembang dan bersaing dengan industri penunjang asing yang terintegrasi dan telah memiliki jaringan yang kuat. Diperlukan sinergitas antara manajemen supply, transportasi dan manajemen demandnya.

Peningkatan perbaikan infrastruktur Peningkatan perbaikan infrastruktur meliputi tiga hal, yaitu infrastruktur fisik (hard infrastructures), non fisik (regulatory infrastructures) dan institutional infrastructuresPerluasan jaringan infrastruktur gas hanya dimungkinkan apabila ada sinergitas antara pembuat kebijakan mulai dari hulu (sumber gas), midstream (pengelola dan pengusahaan jaringan gas), hilir, serta pemberdayaan dan penguatan di sisi buyer (pembeli gas). Penguasaan dominan atas jaringan transmisi dan distribusi gas yang cenderung monopolistis, atau kebijakan open access yang potensial menambah mata rantai inefisiensi harus diminimalkan dengan berbagai aturan dan regulasi yang ketat. Institutional infrastructures meliputi pengaturan domain dan kewenangan yang tegas antara pemegang kebijakan publik, kebijakan bisnis, dan pelaku usaha.

Konsistensi dalam kebijakan untuk mendorong nilai tambah gas untuk peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif. Ses

Embed Size (px)
Recommended