Tata Kelola Final

8/18/2019 Tata Kelola Final

1/29

Tanggal 31 Maret 2015

Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan

12 Mei 2015

.


2/29

OUTLINE

I. Latar Belakang

II. Prinsip & Definisi GCG

III. Cakupan Tata Kelola

IV. Laporan dan Penilaian Tata Kelola

V. Sanksi

VI. Ketentuan Peralihan

VII. Penutup

2


3/29

3

3

I. LATAR BELAKANG

1. BPR berperan memberikan kredit kepada UMKM dan membantumembuka akses pada sistem keuangan, namun pelayanan BPRkepada UMKM belum optimal, sehingga perlu peningkatan

kepercayaan masyarakat dan brand image BPR melalui ketentuanpenerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Beberapa BPR besar telah berkembang sangat pesat. Pada tahun2014 terdapat BPR dengan modal inti dan total aset yang relatif besardibandingkan dengan rata-rata industri BPR. Semakin meningkatmodal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karenabertambahnya dana pihak ketiga, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional, rentang kendali, dan jumlah nasabah. Haltersebut membutuhkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik untukmeminimalkan potensi terjadinya risiko.

3. Terdapat fakta bahwa fraud karena Tata kelola yang lemah

merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasankhusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dankepercayaan masyarakat terhadap BPR.

4. Penerapan Tata Kelola yang baik dalam pengelolaan BPR diharapkandapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangkapanjang yang tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa

keuangan kepada UMKM dan masyarakat di pelosok daerah.


4/29

4

PERTUMBUHAN JUMLAH BPR BESAR (NASIONAL)

Pengelompokan BPR Berdasarkan Total Aset (2007 S/D Mar 2014)

4.4 T

3.4 T

BPR Eka BA, B-Lampung

BPR KS, Bandung

2.0 TBPR Sri Artha L, Denpasar

1.7 TBPR Jawa Timur, Surabaya

1.3 TBPR Palu Lokadana U, Palu

Perkembangan BPR besar pada 5 BPR(Total Aset > Rp1 T) sedangkan BPR keciltidak berkembang

Dibandingkan dg Bank Umum (Mar 2014), terdapat:

•8 Bank Umum memiliki Total Aset < Rp1 Trilyun

•9 BU dgn total aset di kisaran Rp 1 T s.d. < Rp2 T

•5 BU dgn Total Aset di kisaran Rp2 T s.d. < Rp3 T

•5 BU dgn total aset dikisaran Rp3 T s.d. < Rp4 T

Wajib melaksanakan PBI No.8/4/PBI2006 tgl. 30 Jan2006 ttg Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum secarapenuh sejak akhir bulan Juni 2008

Total


5/29

PRINSIP DASAR TATA KELOLA

Keterbukaan (Transparency)

Akuntabilitas ( Accountability )

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Independensi (Independency)

Kewajaran (Fairness)

.

.

Definisi menurut POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BankPerkreditan Rakyat, Tata Kelola yaitu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip sebagaiberikut :


6/29

CakupanTata Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris/Pengawas

2. Komite

3.PenangananBenturan

Kepentingan

4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Ekstern

5. BMPK

6. RencanaBisnis BPR

7.TransparansiKondisi

Keuangan danNon Keuangan

.


7/29

Aspek Pertama : Direksi dan Dewan

Komisaris/Pengawas

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite

3. PenangananBenturan

Kepentingan

4. FungsiKepatuhan,Audit Interndan Extern

5. BMPK


7. TransparansiKondisi


1) Jumlah, Komposisi, Kriteria

dan Independensi Direksi dan

Dewan Komisaris/Pengawas.2) Tugas dan tanggung jawab

Direksi dan Dewan

Komisaris/Pengawas.

3) Rapat Direksi dan DewanKomisaris/Pengawas.

4) Aspek Transparansi Direksi.

.


8/29

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan

Independensi Direksi dan Dewan Komisaris

BPR yang memiliki modal inti


9/29

KOMISARIS INDEPENDEN

• BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp80.000.000.000,00 (delapanpuluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling

sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan

Komisaris.

• BPR yang memiliki modal inti ≥ Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah) s.d.


10/29

Rapat Direksi dan Rapat

Komisaris/PengawasRapat Direksi

• Pengambilan keputusan dilakukandengan musyawarah untuk mencapaimufakat.

• Hasil rapat wajib dituangkan dalam

risalah rapat.• Perbedaan pendapat wajib

disampaikan dalam risalah rapat.

Rapat Komisaris/Pengawas

• Rapat Dewan Komisaris/Pengawaswajib diselenggarakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dandihadiri oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris/Pengawas.• Agenda rapat memuat rencana bisnis

BPR, isu-isu strategis BPR,evaluasi/penetapan kebijakan strategisdan/atau evaluasi realisasi rencanabisnis BPR.

• Dewan Komisaris/Pengawas wajibmenyelenggarakan rapat denganagenda penetapan rencana bisnispaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.

• Hasil rapat wajib dituangkan dalamrisalah rapat.

.


11/29

Aspek Transparansi Direksi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota

Direksi wajib mengungkapkan:

a. Kepemilikan sahamnya pada BPR yang

bersangkutan dan perusahaan lain;

b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi lain dan/atau pemegang

saham BPR.

.


12/29

Aspek Kedua : Komite - Komite

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan

4. Fungsi

Kepatuhan,Audit Interndan Extern

5. BMPK




1) Struktur dan Keanggotaan

Komite.

2) Jabatan Rangkap ketua

Komite.

3) Tugas dan Tanggung Jawab

Komite

4) Rapat komite

•BPR dengan modal inti paling sedikit 80 M wajib membentuk paling sedikit

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

• Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi

dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

.


13/29

Lanjutan Aspek kedua : 1) Struktur dan

Keanggotaan Komite

Dewan Komisaris

Komite Audit

1 Orang KomisarisIndependen (Ketua)

1 Pihak independendi bidang

keuangan/akuntansi

1 pihak independenmemiliki pengalaman

hukum/perbankan

Komite PemantauRisiko

1 Orang KomisarisIndependen (Ketua)

1 Pihak Independendi Bidang Keuangan

1 Pihak di BidangManajemen Risiko

Komite Remunerasidan Nominasi

1 Orang komisarisindependen

1 Orang komisaris

1 Orang PejabatEksekutif yang

menangani SDM

KETUA

• Anggota Direksi dilarang menjadi

anggota komite.

.


14/29

Lanjutan Aspek kedua : 2) Jabatan Rangkap Ketua

KomiteKetua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua

Komite pada 1 (satu) komite.

3) Tugas dan Tanggung Jawab KomiteTugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan auditserta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupanpengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

b. Dalam rangka melaksanakan tugas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap:i. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

ii. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yangberlaku;

iii. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;iv. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern,

akuntan publik, dan hasil pengawasan otoritas yang berwenang (OJK, LPS, PPATK, dll)dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

.


15/29

Lanjutan Aspek kedua : 3) Tugas dan

Tanggung Jawab Komite

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Memberikan Rekomendari mengenai :

• Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut.

• Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja

manajemen risiko

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

1.melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan

2.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham;

b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untukdisampaikan kepada Direksi;

Terkait dengan kebijakan nominasi:

1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihandan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisarisuntuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksikepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggotaKomite;

.


16/29

Lanjutan Aspek kedua : 3) Rapat Komite

• Dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib yang ditetapkan

• Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite

Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan apabila dihadiri oleh

mayoritas anggota komite termasuk seorang Komisaris

Independen dan pihak independen

• Pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapaimufakat/suara terbanyak

• Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan

didokumentasi

.


17/29

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan


5. BMPK




Aspek Ketiga : Pelaporan Intern danBenturan Kepentingan

1) Pelaporan Intern : BPR wajib

memastikan ketersediaan dan

kecukupan pelaporan intern

2) Penanganan Benturan

Kepentingan : dalam hal terjadibenturan kepentingan Direksi,

Dewan Komisaris dan pejabat

eksekutif dilarang mengambil

tindakan yang dapat merugikan

BPR atau mengurangi

keuntungan BPR dan wajib

mengungkapkan beturan

kepentingan dimaksud dalam

setiap keputusan

.


18/29

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan


5. BMPK




Aspek Keempat : Fungsi Kepatuhan,

Audit Intern dan Ekstern1) Fungsi Kepatuhan dan

Penugasan Anggota Direksi

yang membawahkan FungsiKepatuhan BPR

2) Fungsi Audit Intern

3) Fungsi Audit Ekstern

4) Penerapan Manajemen

Risiko

.


19/29

Lanjutan Aspek keempat : 1)Fungsi Kepatuhan dan Penugasan

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR

• BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan



20/29

Lanjutan Aspek keempat : 2) Fungsi Audit Intern



21/29

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan


5. BMPK




Aspek Kelima : Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPK)

BPR wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam penyediaan dana denganberpedoman pada ketentuan yang

mengatur mengenai BMPK BPR

(PBI No.11/13/PBI/2009 tentang BMPK)

.


22/29

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan


5. BMPK




Aspek Keenam : Rencana Bisnis BPR

BPR wajib menyusun rencana bisnis

yang mencakup rencana strategis jangkapanjang dan rencana bisnis tahunan

.


23/29

CakupanTata

Kelola

1. Direksi danDewan

Komisaris

2. Komite


Kepentingan


5. BMPK




Aspek Ketujuh : Aspek TransparansiKondisi BPR

• Mengacu pada ketentuan

mengenai transparansi kondisi

keuangan BPR (PBI

No.15/3/PBI/2013 tentangTransparansi Kondisi Keuangan)

• Melaksanakan transparansi

mengenai produk dan/atau

layanan dan penggunaan data

nasabah BPR dengan berpedoman

pada ketentuan mengenai

perlindungan konsumen sektor

jasa keuangan dan ketentuan yang

mengatur mengenai transparansi

informasi produk bank dan

penggunaan data pribadi nasabah

.


24/29

LAPORAN DAN PENILAIAN TATAKELOLA

1) Laporan Terkait Penerapan Tata Kelola• Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus

ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Direktur Utama dan disampaikankepada OJK paling lambat 3 bulan setelah akhir bulan pelaporan.

• Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undang lainnya danditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan disampaikan paling lambat 10 harikerja sejak ditemukan penyimpangan.

• BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun.

Laporan Penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi :

• Ruang lingkup Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola BPR.

• Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggotaDireksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.

• Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota

Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.• Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

• Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

• Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

• Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.

• Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.

• Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

•

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun pemberian dana.

.


25/29

2) Penilaian Sendiri Terhadap Penerapan Tata Kelola

• BPR wajib melakukan penilaian sendiri atas Tata Kelola BPR dengan cakupan tata kelola palingsedikit 1 (satu) kali dalam setahun

• Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan darilaporan penerapan tata kelola

BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola paling lambat 4bulan setelah tanggal 31 Desember kepada OJK, Asosiasi BPR se indonesiadan 1 (satu ) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

LANJUTAN : LAPORAN DANPENILAIAN TATA KELOLA

.


26/29

Bagi BPR yang tidak mematuhi ketentuan penerapan GCG

akandikenakan sanksi administratif berupa :• Teguran tertulis• Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat

faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan• Pembekuan kegiatan usaha tertentu• Pemberhentian pengurus BPR dan selanjutnya menunjuk

dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat UmumPemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkatPengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas JasaKeuangan

• Pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham

BPR dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme ujikemampuan dan kepatutan ( fit and proper test)

.


27/29

Bagi BPR yang tidak mematuhi ketentuan pelaporan akan dikenakan sanksi yaitu:1. BPR yang terlambat menyampaikan laporan lebih dari 4 bulan tetapi belum

melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus riburupiah) per hari keterlambatan.

2. BPR yang tidak menyampaikan laporan lebih dari 5 (lima) bulan setelah tahunbuku berakhir dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. BPR yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan atau tidak lengkapsecara signifikan tentang audit intern dan pada waktu yang telah ditentukanakan dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/ataub. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham BPR dalam daftar

tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper

test ).4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar karena laporan tidak benar dan atau

tidak lengkap secara signifikan dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kalisurat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) harikerja untuk setiap teguran dan BPR tidak memperbaiki laporan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

.


28/29

KETENTUAN PERALIHAN

Laporan Penerapan Tata Kelola dilaporkan kepada OJK untukposisi akhir bulan Desember 2016

Laporan penerapan Tata Kelola disampaikan kepada para pihakdan diunggah pada lama (homepage) BPR sejak posisi laporan

akhir bulan Desember 2017

Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapanTata Kelola mulai diterapkan untuk penyampaian laporan posisi31 Desember 2017.

Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban kelengkapanstruktur organisasi mulai berlaku 2 tahun setelah peraturan iniditetapkan.

.


29/29

.

Tata Kelola Final

Documents