7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
1/26
1
PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
2/26
2
Muatan Dokumen Tata Kelola
1. Struktur Organisasi2. Prosedur Kerja
3. Pengelompokan Fungsi Yang Logis
4. Pengelolaan SDM (Penerimaan Pegawai, Penempatan, SistemRemunerasi, Jenjang Karir, Pembinaan termasuk Sistem Reward dan
Punishment, serta Pemutusan Hubungan Kerja)
5. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja
6. Kebijakan Keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit
cost dan subsidi, sistem akuntansi dan keuangan)
7. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
3/26
3
1. Struktur Organisasi
Ka.Puskesmas
Kelp Jab.Fung Kelp Jab Fung Kelp Jab Fung
Ka. Sub Bag Umum
& Kepeg
Disesuaikan dengan SOTAKER masing-masing Daerah
Struktur Organisasi menggambarkan posisi jabatan yang adapada SKPD/Unit Kerja dan hubungan wewenang atau
tanggung jawab
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
4/26
4
Penilaian Struktur Organisasi
No URAIAN Nilai
1. Ada Struktur dan Lengkap, sesuai Permendagri
61 Tahun 2007
10
2. Ada struktur, kurang lengkap 6
3. Tidak ada struktur 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
5/26
5
PP 23 Thn 2005
Pasal 32
1. Pemimpin BLUD
2. Pejabat Keuangan
3. Pejabat Teknis
Permendagri 61 Thn 2007
Pasal 34
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
6/26
6
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMIMPIN BLUD
1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatanBLUD;
2. Menyusun renstra bisnis BLUD;
3. Menyiapkan RBA;
4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat
teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
5. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain
pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-
undangan; dan
6. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerjaoperasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
FUNGSI :
Penanggung jawab Umum Operasional dan Keuangan BLUD
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
7/26
7
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT KEUANGAN
1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. Menyiapkan DPA-BLUD;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
investasi;
7. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
FUNGSI :
Penanggung jawab Keuangan BLUD
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
8/26
8
URAIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN
PEJABAT KEUANGAN
1) Mengkoordinasikan Penyusunan RBA
RBA memuat seluruh sumber penerimaan, biaya operasional dan biaya non
operasional, aset yang dikelola, laporan keuangan dan proyeksi tahun anggaran
berikutnya
Pasal 73 & 74, Permendagri 61/2007
2) Menyiapkan DPA BLUD
DPA-BLUD mencakup antara lain:
a. pendapatan dan biaya;
b. proyeksi arus kas;
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
Pasal 80 Permendagri 61/2007
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
9/26
9
3) Melakukan Pengelolaan Pendapatan dan Biaya
RBA memuat seluruh sumber penerimaan, biaya operasional dan biaya non
operasional, aset yang dikelola, laporan keuangan dan proyeksi tahun anggaran
berikutnyaPasal 73 & 74, Permendagri 61/2007
4) Menyelenggarakan Pengelolaan Kas
1.Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
2.Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
3.Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
4.Melakukan pembayaran;
5.Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
6.Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
tambahan.Pasal 16 PP 23/2006 & Pasal 84 Permendagri 61/2007
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
10/26
10
5) Melakukan Pengelolaan Utang Piutang
Piutangyang terjadi karena penyerahan barang, jasa atau transaksi
lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU.
Pasal 17 PP 23/2005 & Pasal 85 Permendagri 61/2007
Misal : piutang yang terjadi karena klaim yang tidak terbayarkan, maka
pejabat keuangan melakukan pengelolaan dan penyelesaian secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikannilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Hutang dilakukan hanya untuk kegiatan belanja operasional, hutang jangka
panjang untuk pemenuhan belanja modal
Pasal 18 PP 23/2005 & Pasal 87 Permendagri 61/2007
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
11/26
11
6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap
dan investasi
Pengelolaan Barang,
BLU dapat mengalihkan barang invetaris kepada pihak lain (dijual, tukar
tambah, dihibahkan) dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan
ekonomis Pasal 20 PP 23/2005 & Pasal 106 Permendagri 61/2007
Pengelolaan Aset Tetap,
BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset
tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 22 PP 74/2012
Note :
Dalam hal pengelolaan barang dan/atau aset tetap disewakan dan/atau
dikerjasamakan untuk mendukung biaya operasional perlu diatur dengan
Peraturan Walikota dengan Tarif Sewa BLUD Unit Kerja Pasal 97
Permendagri 61/2007
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
12/26
12
Investasi, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali ataspersetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengankewenangannya Pasal 19 PP 23/2005
Investasi yang dapat dilakukan adalah investasi jangka pendek, antara lain :a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis,
b. pembelian surat utang negara jangka pendek,
c. pembelian sertifikat Bank Indonesia
Pasal 92 Permendagri 6/2007
Dalam hal melakukan investasi jangka pendek perlu memperhatikan arus kassehingga tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
Contoh :
Memanfaatkan dana idle cashatau dana mengendap yang belum digunakan
atau tidak digunakan karena rencana anggaran kas diketahui mempunyai saldoberlebih.
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
13/26
13
7) Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek
bisnis yang sehatPasal 25 PP 23/2005 & Pasal 115 Permendagri 61/2007
8) Menyelenggarakan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
BLUD Unit Kerja menyelenggarakan akuntansi dengan mengacu pada :
1.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP 71 Tahun 2010
2.Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi
Akuntansi Indonesia
Laporan keuangan antara lain meliputi :
1.Laporan Realisasi Anggaran;
2.Laporan Operasional;
3.Neraca;
4.Catatan Atas Laporan Keuangan;
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
14/26
14
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT TEKNIS
1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
3. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
15/26
15
PEJABAT PENGELOLA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS diangkat dan diberhentikanoleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
Pemimpin BLUD Unit Kerja Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran danbertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna
Anggaran
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin
BLUD Unit Kerja
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA BLUD
Fungsi Perbendaharaan dilakukan oleh :
1. Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Kerja Puskesmas, merangkap sebagaiBendahara Pengeluaran Pembantu
2. Bendahara Penerimaan BLUD Unit Kerja, merangkap sebagai Bendahara
Penerimaan Pembantu
3. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran diangkat dan ditetapkanoleh Kepala Daerah, atas usul Kepala UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas
Kesehatan
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
16/26
16
Pertimbangan Obyektif perlunya Pejabat Keuangan
BLUD Unit Kerja Puskesmas berasal dari Non PNS
Dapat berfungsi sebagai Check and Balance serta melakukanPengawasan dan Pengendalian (pihak Independen).
Sebagai fund manager yang akan memberikan pertimbanganpertimbangan kepada Pimpinan BLUD Unit Kerja untukmelakukan investasi.
Tidak/Belum adanya Panduan Teknis untuk mendukungketugasan Pejabat Keuangan, sehingga diperlukanimprovisasi/pengembangan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan BLUD Unit Kerja yang selanjutnya diusulkan untukditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Unit Kerja atauKepala SKPD sebagai induk organisasi atau Walikota selakuPemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
17/26
17
Dasar Hukum SDM BLU Non PNS
1. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai
negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai
dengan kebutuhan BLU. Pasal 33 ayat (1) PP 74/2012
2. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga
profesional non-pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap
atau berdasarkan kontrak Pasal 33 ayat (2) PP 74/2012
3. Pejabat perbendaharaan pada BLU di lingkungan pemerintah daerah
yang meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh
pegawai negeri sipil Pasal 33 ayat (4) PP 74/2012
4. Apabila Pimpinan BLUD adalah PNS maka Pejabat Keuangan dapat
berasal dari Non PNS Pasal 41 Permendagri 61/2007
5. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD
yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusankepala daerah Pasal 42 Permendagri 61/2007
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
18/26
18
Konsep Pembagian Fungsi dan Tugas
Apabila pejabat keuangan berasal dari Non PNS maka
dengan mendasarkan pada Pasal 31, 32, 33
Permendagri 61/2007, Pimpinan BLUD Unit Kerja dapatmelakukan pembagian tugas dan melimpahkan
sebagian tugas kepada Ka. Sub Bag TU yaitu Koordinasi
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan barang, dan
Penyusunan DPA-BLUD
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
19/26
19
Hubungan Antara Struktur Organisasi
Dengan Pengelola Keuangan BLUD
Ka.
Puskesmas
Kelp
Jab.Fung
Kelp
Jab Fung
Ka. Sub Bag
Umum &
Kepeg
Staf
Urusan
Umum
Staf
Urusan
Kepeg
Staf
Urusan
Keuangan
Pejabat
Keuangan
Bendahara
Pemimpin
BLUD
Pejabat
Teknis
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
20/26
20
2. Prosedur Kerja
menggambarkan wewenang atau tanggungjawab masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam
pelaksanaan tugas
No URAIAN Nilai
1. Ada prosedur yang lengkap 10
2. Ada wewenang dan tanggungjawab, namun prosedur
pelaksanaan tugas tidak lengkap
6
3. Ada prosedur kerja,tetapi tidak ada wewenang dan
tanggungjawab
4
4. Tidak ada prosedur kerja 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
21/26
21
3. Pengelompokan Fungsi Yang Logis
merupakan stuktur organisasi yang logis dan sesuai
dengan prinsip pengendalian intern
No URAIAN Nilai
1. Ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap 10
2. Ada pengelompokan fungsi yang logis tetapi
penempatannya tidak sesuai
6
3. Tidak ada pengelompokan fungsi yang logis 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
22/26
22
4. Pengelolaan SDM
Menggambarkan tata kelola kepegawaian antara lain penerimaanpegawai, penempatan, sistem remunerasi,jenjang karir, pembinaan
termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerja
No URAIAN Nilai
1. Pengelolaan SDM yang lengkap 10
2. Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali kebijakan pemutusan hubungan
kerja
8
3. Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali kebijakan pemutusan hubungan
kerja, dan pembinaan
6
4. Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali kebijakan pemutusan hubungan
kerja, pembinaan dan jenjang karir
4
5. Pengelolaan SDM hanya memiliki kebijakan rekruitmen, penempatan dan
sistem remunerasi
2
6. Tidak ada sama sekali 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
23/26
23
5. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja
Menggambarkan adanya peraturan-peraturan mengenai sistem
akuntabilitas kinerja
No URAIAN Nilai
1. Adanya sistem akuntabilitas kinerja yang lengkap sesuai denga peraturan
yang berlaku
10
2. Adanya sistem akuntabilitas namun tidak ada kaitannya dengan RPJMD 8
3. Adanya sistem akuntabilitas namun tidak memiliki alat ukur kinerja 4
4. Adanya sistem akuntabilitas,namun tidak memiliki alat ukur dan tidak
berhubungan dengan renstra bisnis
2
5. Tidak ada sama sekali 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
24/26
24
6. Kebijakan Keuangan
Kebijakan Keuangan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi,sistem akuntansi dan keuangan
No URAIAN Nilai
1. Adanya sistem pengelolaan keuangan akrual (SAK) yang lengkap &
kebijakan tarif berdasarkan unit cost
10
2. Adanya sistem pengelolaan keuangan (SAP) dan memiliki kebijakann tarifberdasarkan unit cost
8
3. Menggunakan sistem keuangan (SAK atau SAP) tetapi tidak memiliki
kebijakan tarif yang sesuai dengan unit cost
6
4. Ada sistem pengelolaan keuangan tetapi tidak menggunakan sistem
akuntansi berbasis SAP
4
5. Adanya kebijakan tarif berbasis unit cost tetapi tidak memiliki sistemakuntansi dan keuangan 2
6. Tidak ada sistem keuangan dan kebijakan tarif 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
25/26
25
7. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan & Limbah
adalah kebijakan tentang tatacara/aturan pengelolaan lingkungan danlimbah dalam usaha tercapainya kesehatan lingkungan baik internalmaupun eksternal.
No URAIAN Nilai
1. Ada kebijakan mengenai pengelolaan limbah dan lingkungan yang lengkap (kimia,
fisik, biologi)
10
2. Ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan kimia dan fisik 8
3. Ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingk. kimia saja,bilogi saja atau fisik saja 6
4. Ada pengelolaan limbah tetapi tidak ada pengelolaan lingkungan 4
5. Ada pengelolaan lingkungan tetapi tidak ada pengelolaan limbah 2
6. Tidak ada kebijakan pengelolaan limbah dan lingkungan 0
7/24/2019 TATA KELOLA BLUD.pdf
26/26
26
Terima Kasih