Top Banner
LOGO PER-35 dan SE-51 INTEGRITAS-PROFESIONALISME-SINERGI-PELAYANAN-KESEMPURNAAN
35

Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Jul 02, 2015

Download

Education

Tata Cara Ekstensifikasi pada KPP Pratama
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

LOGO

PER-35 dan SE-51

INTEGRITAS-PROFESIONALISME-SINERGI-PELAYANAN-KESEMPURNAAN

Page 2: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Latar Belakang

PER-116 sudah tidak relevan Setelah pengalihan PBB-P2 menjadi Ekstensifikasi bersamaan dengan kegiatan pendataan PBB tidak relevan lagi

Pemisahan kegiatan Ekstensifikasi dan Registrasi (menyeleraskan dengan aturan registrasi yang baru)

Peningkatan kualitas hasil Ekstensifikasi Dilakukan pengumpulan data dan informasi serta analisis pemenuhan syarat subjektif dan objektif atas WP yang menjadi

sasaran ekstensifikasi.

Harmonisasi siklus kegiatan Ekstensifikasi dengan Edukasi, Pembinaan

serta Penyuluhan WP Baru

Pelaksanaan pasal 10 PMK 73/PMK.03/2012Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)

Page 3: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

DPE: Daftar Penugasan EkstensifikasiSID : Sistem Informasi Debitur

18 JUTA EkstensifikasiRegistrasi:

e-reg

Bayar dan Lapor

NPWP Baru

Penambahan NPWP yg Berkualitas

Edukasi WP Baru

SE-94/PJ/2010PER-03/PJ/2013SE-05/PJ/2013

PER-35;SE-51 PER 20/PJ/2013

DSE-DPE

Monev WP Baru:Jumlah, Bayar, Lapor

Kegiatan Eksten+SPN

Informasi tiga menit (Intim)Satu mg/bln./th (Triple One)

NPWP vs NIK, Kendaraan, Properti, SID

PP-31 KPDE

Filtering

Potensi Berdasarkan Data NIK

Sasaran Esktensifikasi

40 Wajib Pajak

22 JutaWajib pajak

Sudah ber-NPWP

Page 4: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Page 5: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

KPP membuat Daftar Sasaran

Ekstensifikasi.

Ekstensifikasi dilakukan terhadapWajib Pajak yang berdasarkandata yang dimiliki dan/ataudiperoleh KPP menunjukkan:a. telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untukdiberikan NPWP; dan/atau

b.sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Upaya proaktif yang dilakukanoleh Direktorat Jenderal Pajakdalam rangka pemberianNomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PengusahaKena Pajak.

DEFINISI1 SASARAN2 PENENTUA

N SASARAN3

POIN-POIN PER DIRJEN TENTANG EKSTENSIFIKASI

Page 6: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

a. Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah wajib membuat Daftar Nominatif dan menyerahkannya ke KPP.

b. Daftar Nominatif kelompok 1 wajib dilengkapi dengandokumen yang disyaratkansebagai kelengkapanpermohonan pendaftaranWajib Pajak

c. Setiap Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai yang tercantum dalam Daftar Nominatif kelompok 1 wajib mengisi, menandatangani Formulir Pendaftaran

a. WP mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dengan jelas, benar, lengkap dan melengkapi dokumen yang disyaratkan

b. Dalam hal WP tidakmelakukan sebagaimanadimaksud diatas/tidakdapat ditemui, kepada WPdiberikan Surat Imbauan.

a. Mendatangi Wajib Pajak di

lokasi Wajib Pajak;

b. Melalui Pemberi Kerja/

Bendaharawan Pemerintah;

dan

c. Mengirimkan SuratImbauan kepada WajibPajak

CARA4MEKANISMEMENDATANGI

LOKASI WP5

MEKANISMEMELALUI PEMBERI

KERJA6

POIN-POIN PER DIRJEN TENTANG EKSTENSIFIKASI

Page 7: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

MEKANISMESURAT IMBAUAN

b. Tanggapan sebagaimana

dimaksud angka 7 huruf a

adalah WP telah

mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP

dan/atau melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PKP pada KPP yang

wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat

kedudukan, dan/atau tempat

kegiatan usaha Wajib Pajak.

c. WP yang tidak memberikan

tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2),

maka terhadap Wajib Pajak

tersebut diterbitkan NPWP

dan/atau dikukuhkan PKP

secara jabatan.

a. Dalam hal ekstensifikasi

dilakukan dengan cara

mengirimkan Surat Imbauan

atau diberikan pada saat

mendatangi lokasi WP, Wajib

Pajak harus memberikan

tanggapan paling lama 14

(empat belas) hari sejak Surat

Imbauan diterima.

MEKANISMESURAT IMBAUAN7 8 MEKANISME

SURAT IMBAUAN9

POIN-POIN PER DIRJEN TENTANG EKSTENSIFIKASI

Page 8: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Peraturan Direktur Jenderal Pajakini mulai berlaku sejak tanggal 1

Januari 2014.

Pada saat Peraturan Dirjen Pajakini mulai berlaku:a.PER-175/PJ./2006;b.PER-116/PJ./2007; danc.PER-16/PJ./2007,dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KETENTUAN

PERALIHAN &

PENUTUP

10 KETENTUAN

PERALIHAN &

PENUTUP

11

POIN-POIN PER DIRJEN TENTANG EKSTENSIFIKASI

Page 9: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Page 10: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Persiapan

• Menyusun DSE

1. Menentukan

Sasaran

2. Analisis syarat

Subjektif dan

Objektif

3. Penelitian ke

Master File

• Membuat RK

• Menyusun DPE

/DPESI

• Cara:

1. Mendatangi

Lokasi WP

2. Melalui Pemberi

Kerja/Bendahara

wan Pemerintah

3. Melalui Surat

Imbauan

• Merekam Formulir

Pendaftaran

• Menyampaikan

Formulir Pengukuhan

ke Seksi Pelayanan

• Memantau tanggapan

atas Surat Imbauan

• Membuat Usulan

Verifikasi/Pemeriksaa

n

• Pemantauan

dilakukan di tingkat

KPDJP, Kanwil

DJP, dan KPP

• Laporan bulanan

disampaikan

secara berkala s.d

tersedianya

aplikasi

4 Tahapan Pelaksanaan

Ekstensifikasi:

Pelaksanaan Tindak LanjutPemantauan &

Evaluasi

Page 11: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

DSE RK

II. Lapangan

Pengumpulan Data

Primer/Skunder

(form pengamatan)

Persetujuan

Kanwil

I. Data Feeding

Edukasi, Pembinaan,

Pelayanan dan

Penyuluhan WP Baru

• SE-94/PJ/2010

• PER-03/PJ/2013 & SE-

05/PJ/2013 (Triple One)

• Mendatangi

(K1&K2)

• Pemberi Kerja

• Surat Imbauan

Pemantauan

ImbauanRegistrasi

Usul

Verifikas/

Pemeriksaan

Entry

•Form. Pendaftran

•Form.

Pengamatan

Upload/Kirim

Data pendukung

Page 12: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1.A Pembuatan DSE (KPP Pratama)

Pengumpulan Data dan Informasi WP (Internal & Eksternal)

Analisis pemenuhan Syarat Subjektif dan Objektif

Penelitian ke MFWP

Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

Aktor:Seksi Ekstensifikasi

Page 13: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1.B Pembuatan DSE (KPP Selain Pratama)

Pengumpulan Data Pemberi

Kerja/BendaharawanPemerintah

Data Pemberi Kerja/Pemberi Kerja

Konsep DSE

Daftar Sasaran

Ekstensifikasi

Aktor: Seksi Waskon

Page 14: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Contoh Pengumpulan Data dan Informasi

Sumber: http://suarapengusaha.com/2013/12/20/kisah-fauziah-dan-ikan-kayu-cap-kapal-tsunami/

Nama : Fauziah

Umur : 45 Tahun

Alamat : Desa Lampulo Kec. Kuta Alam

Kab. Banda Aceh

Penghasilan : 15 s.d 20 Juta

Merk Usaha : Ikan Kayu Cap Kapal

Data NIK 1171025908690003

Nama : Fauziah

Tempat/Tangga Lahir : Aceh Barat,19/08/1969

Pekerjaan : Mengurus RT

Alamat : JL. TANJONG NO. 10

Dusun T Dipulo

Desa Lampulo Kec. Kuto Alam

Banda Aceh Kode Pos 23127

CEK MASTER FILE

Page 15: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

CONTOH DSE

Page 16: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

2.A Pembuatan RK (KPP Pratama)

DSE

Menyusun RK

Rencana Kerja

Persetujuan Rencana

Kerja oleh Kanwil

(Kabid KEP)

Aktor:Seksi Ekstensifikasi

Page 17: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

2.A Pembuatan RK (KPP Selain Pratama)

DSE

Menyusun RK

Rencana Kerja

Persetujuan Rencana Kerja oleh Kanwil Khusus & WP Besar

(Kabid DUktekon) atau Selain Kanwil Khusus & WP Besar

(Kabid KEP)

Aktor:Seksi Pelayanan

Page 18: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1. Mendatangi Lokasi WP

DPESurat Tugas

Pelaksanaan

Cara Ekstensifikasi:

Page 19: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1. Mendatangi Lokasi WP...

Sosialisasi, Penyuluhan & Koordinasi

Mendatangi

Lokasi WP

Kode Kategori

Kode Kategori 1WP mengisi Formulir Pendaftaran dan/atau

Formulir Pengukuhan dan melengkapi

dokumen yg disyaratkan.

Kode Kategori 2, 1.WP tidak bersedia mengisi Formulir

Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan

,atau

2.WP bersedia mengisi Formulir Pendaftaran

dan/atau Formulir Pengukuhan tetapi tidak

melengkapi dokumen yg disyaratkan

(diberikan Surat Imbauan)

Kode kategori 3,WP atau Lokasi WP tidak dapat ditemukan

Cara Ekstensifikasi:

Page 20: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Aktor:Seksi Ekstensifikasi

2. Melalui Pemberi Kerja (KPP Pratama)

DPE

Permintaan

Daftar Nominatif

Menerima & meneliti

Daftar Nominatif yg

dilengkapi Formulir

Pendaftaran & dokumen yg

disyaratakan

Melakukan Sosialisai

dan Penyuluhan

Cara Ekstensifikasi:

Page 21: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Aktor:Seksi Waskon

2. Melalui Pemberi Kerja (KPP Selain Pratama)

DPE

Permintaan

Daftar Nominatif

Menerima & meneliti

Daftar Nominatif yg

dilengkapi Formulir

Pendaftaran & dokumen yg

disyaratakan

Melakukan Sosialisai

dan Penyuluhan

Page 22: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

CONTOH DPE

Page 23: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

3. Mengirimkan Surat Imbauan

DPESI

Membuat Surat Imbauan

Pemantauan tanggapan Surat

Imbauan

Pengiriman Surat

Imbauan

Aktor:Seksi Ekstensifikasi

Page 24: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

CONTOH DPESI

Page 25: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1. Perekaman Formulir Pendaftaran (KPP Pratama)

Pengiriman Formulir Pendaftaran beserta kelengkapannya

Ke seksi pelayanan tempat WP terdaftar.

Perekaman Formulir Pendaftaran

kedalam aplikasi pendaftaran WP oleh Seksi Ekstensifikasi

Formulir Pendaftaran diisi, ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung

Mendatangi Lokasi WP Melalui Pemberi Kerja

SOP Tata Cara

Pendaftaran

WP

Page 26: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

1. Perekaman Formulir Pendaftaran (KPP Selain Pratama)

Perekaman Formulir Pendaftaran

kedalam aplikasi pendaftaran WP oleh Seksi Pelayanan

Formulir Pendaftaran diisi, ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung

Dikirimkan dari Seksi Waskon ke Pelayanan

Formulir Pendaftaran diisi, ditandatangani dan dilengkapi dengan dokumen pendukung

Melalui Pemberi Kerja

SOP Tata Cara

Pendaftaran

WP

Page 27: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Formulur Pengukuhan diisi , ditandatangani

dan dilengkapi dengan dokumen yang

disyaratkan

Pengiriman dari Seksi Waskon ke Seksi

Pelayanan

Diproses dengan SOP Tata Cara Penyelesaian

Permohonan PKP di KPP.

2. Penyampaian Formulir Pengukuhan

Page 28: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

3. Pemantauan Tanggapan atas Surat Imbauan

• Pemantauan tanggapan atas Surat

Imbauan dengan cara:

1)Penelitian ke Masterfile Wajib Pajak;

2)Konfirmasi kepada WP dalam hal WP

belum terdaftar setelah jangka waktu

pemberian tanggapan terlewati.

• Melengkapi DPE/DPESI sesuai dengan

jenis tanggapan Wajib Pajak

Page 29: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

4. Pembuatan Usulan Verifikasi atau Pemeriksanaan

WP yang tidak memberikan tanggapan

mendaftarkan diri untuk diberikan

NPWP

Nota Dinas Usulan Verifikasi

atau Pemeriksaan ke Seksi

Waskon

SOP

VERIFIKASI

Page 30: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

CONTOH DPE

Page 31: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

CONTOH DPESI

Page 32: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

A. KPP ke Kanwil DJP (Tanggal 10 Bulan setelah Pelaksanaan)

• Laporan bulanan disampaikan berkala s.d tersedianya aplikasi

Page 33: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

B. Kanwil ke KPDJP (Tanggal 20 Bulan setelah Pelaksanaan)

• Laporan bulanan disampaikan berkala s.d tersedianya aplikasi

Page 34: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51

Persiapan

• Menyusun DSE

1. Menentukan

Sasaran

2. Analisis syarat

Subjektif dan

Objektif

3. Penelitian ke

Master File

• Membuat RK

• Menyusun DPE

/DPESI

• Cara:

1. Mendatangi

Lokasi WP

2. Melalui Pemberi

Kerja/Bendahara

wan Pemerintah

3. Melalui Surat

Imbauan

• Merekam Formulir

Pendaftaran

• Menyampaikan

Formulir Pengukuhan

ke Seksi Pelayanan

• Memantau tanggapan

atas Surat Imbauan

• Membuat Usulan

Verifikasi/Pemeriksaa

n

• Pemantauan

dilakukan di tingkat

KPDJP, Kanwil

DJP, dan KPP

• Laporan bulanan

disampaikan

secara berkala s.d

tersedianya

aplikasi

4 Tahapan Pelaksanaan

Ekstensifikasi:

Pelaksanaan Tindak LanjutPemantauan &

Evaluasi

Page 35: Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51