www.legalitas.org www.lega litas . or g www.lega litas . or g TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4828 KESRA. Penyelenggaraan. Penanggulangan. Bencana. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA I. UMUM Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup saling berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cermin persatuan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi tumbuh dan kembangnya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman kehidupan yang semakin komplek. Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dan kelestariannya oleh seluruh komponen warga Negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan yang terletak diantara benua Asia dan Australia disamping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia juga memiliki kerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
TAMBAHANLEMBARAN NEGARA RI
No. 4828 KESRA. Penyelenggaraan. Penanggulangan.Bencana. (Penjelasan Atas Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)
PENJELASANATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANGPENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
I. UMUMBangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup salingberdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cerminpersatuan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi tumbuhdan kembangnya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan,hambatan, dan ancaman kehidupan yang semakin komplek.Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dankelestariannya oleh seluruh komponen warga Negara Indonesia. Hal iniberarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap salah satuwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ancamanterhadap seluruh bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauanyang terletak diantara benua Asia dan Australia disamping memiliki posisistrategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia juga memilikikerawanan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukuptinggi, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis,terpadu dan terkoordinasi.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 2
Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, danterkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkanUndang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukumyang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencanatingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain :1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikankeseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencanadari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepadaupaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturanpemerintah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruanglingkupnya meliputi:a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat; dand. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.Pasal 2
Cukup jelas.Pasal 3
Cukup jelas.Pasal 4
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 48283
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiapgejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yangberpotensi menimbulkan bencana.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalahkondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yangmengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapiancaman bencana.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampakbencana” adalah upaya penilaian tingkat risikokemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan olehbencana.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risikobencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapirisiko bencana.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapandan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuanprosedur dan tata kerja pelaksanaan.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 4
Huruf fYang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dansumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas,kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiapinstansi/lembaga yang terkait.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Cukup jelas.
Pasal 7Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Huruf akegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencanadimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman,kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapibencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untukmelaksanakan analisis risiko bencana.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eYang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupakegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan,fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 48285
Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupakegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.
Pasal 8Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Huruf aYang dimaksud dengan “Rencana aksi nasional” adalahrencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalamjangka waktu tertentu.
Huruf bYang dimaksud dengan “Rencana aksi daerah” adalahrencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalamjangka waktu tertentu.
Ayat (3)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat nasional antara lain:BAPPENAS, departemen/lembaga pemerintah nondepartementerkait.Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiap badanhukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmenjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerjadan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Instansi yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaanpenanggulangan bencana untuk tingkat provinsi antara lain:BAPPEDA, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.Untuk tingkat kabupaten/kota antara lain: BAPPEDA, SatuanKerja Perangkat Daerah yang terkait.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 6
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penguranganrisiko bencana merupakan pemaduan rencana-rencana kegiatanyang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalampengurangan risiko bencana.
Pasal 9Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Cukup jelas.
Pasal 13Cukup jelas.
Pasal 14Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga/organisasi” adalahinstansi/lembaga/organisasi yang tugas pokoknya dibidangpenelitian dan pengembangan.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Ayat (1)
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 48287
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiap badanhukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmenjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerjadan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Pasal 17Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatuproses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidakmenentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebihbaik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakatiskenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis danmenejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telahdisetujui bersama.
Pasal 18Cukup jelas.
Pasal 19Cukup jelas.
Pasal 20Cukup jelas.
Pasal 21Ayat (1)
Huruf aPengkajian secara cepat pada saat tanggap daruratditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dankebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 8
Huruf bTermasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencanaadalah penentuan tingkatan bencana.
Huruf cTermasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakatterkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratankesehatan.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fIstilah “pemulihan dengan segera prasarana dan saranavital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihandarurat.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 22Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cTermasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalahkerugian materiil dan non materiil.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 48289
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Pasal 23Ayat (1)
Yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejakstatus siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 24Huruf a
Cukup jelas.Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalamketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat,udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan,peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alatberat, tenda, dan hunian sementara.
Huruf cYang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalam ketentuanini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, airbersih, dan sanitasi.
Huruf dYang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan ini adalahtermasuk kepabeanan.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 10
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
Pasal 25Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuanini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara NasionalIndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, DepartemenPekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan DepartemenSosial.Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini,antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yangmemiliki kemandirian, ketrampilan, kompetensi, danpengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalampenyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 26Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasikorban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencariandan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalamketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dansanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, danpenampungan sementara.Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dansarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinyakembali aliran listrik, air minum, jaringan komunikasi, dantransportasi.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482811
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 27Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Cukup jelas.
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 31Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Termasuk dalam pengerahan peralatan dan logistik di lokasibencana adalah memanfaatkan atau mengoperasikan peralatanbantuan yang berasal dari luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia untuk kegiatan tanggap darurat bencanaseperti kendaraan bermotor, pesawat, dan peralatankomunikasi.
Pasal 32Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalam ketentuanini adalah tidak hanya berupa pembebasan dari pengenaan beamasuk dan pajak impor tetapi termasuk pemberian kemudahanlain, misalnya izin untuk memasuki wilayah dan pengisianbahan bakar.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 33Ayat (1)
Termasuk dalam kemudahan proses dan pelayanan pemberianizin tinggal terbatas adalah kemudahan proses dan pelayanandalam mempersiapkan kepulangan mereka dari Indonesia.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 12
Ayat (2)Cukup Jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Cukup jelas.
Pasal 36Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan dibidangkepabeanan dan perpajakan, antara lain:a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentangPeraturan Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea KeluarUmum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat danAhli Bangsa Asing Tertentu.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentangPembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar HubunganInternasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentangPembebasan Atas Impor.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482813
Ayat (3)Rekomendasi dari BNPB dilampiri dengan surat taksiran nilaibarang, surat muat angkutan laut/udara, daftar barang, dansertifikat donasi.
Pasal 37Terhadap peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahayatetap dilakukan tindakan karantina.
Pasal 38Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “personil asing dan/atau peralatantertentu” adalah misalnya personil militer asing atau personil asingdari Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik denganPemerintah Republik Indonesia dan/atau peralatan transportasimiliter asing yang membawa bantuan untuk penanggulangandarurat bencana, sehingga memerlukan izin khusus dariinstansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertahanandan keamanan atau di bidang hubungan luar negeri.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalam ketentuan iniadalah dalam memperoleh izin khusus dapat dilakukan tanpamengenal waktu, tempat, dan dengan sarana komunikasi yangmudah dilakukan.
Pasal 39Cukup jelas.
Pasal 40Cukup jelas.
Pasal 41Cukup jelas.
Pasal 42Cukup jelas.
Pasal 43Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 14
Pasal 44Cukup jelas.
Pasal 45Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini adalahorang perseorangan, dunia usaha, badan hukum, lembaga swadayamasyarakat, lembaga internasional, dan lembaga asingnonpemerintah.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Penyampaian laporan kepada publik dilakukan melalui mediamassa yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Cukup jelas.Ayat (3)
Cukup jelas.Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sistem komando tanggap daruratbencana” adalah suatu standar penanganan darurat bencana yangdigunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikanpengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasidalam suatu struktur organisasi.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 48Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482815
Pasal 49Cukup jelas.
Pasal 50Cukup jelas.
Pasal 51Cukup jelas.
Pasal 52Cukup jelas.
Pasal 53Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendampingan/fasilitasi” adalah upayadan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepadadaerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis,administratif, peralatan, dan pendanaan.
Pasal 54Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dansarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing,sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya sertaperbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, listrik,telekomunikasi, dan jaringan irigasi
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 55Cukup jelas.
Pasal 56Ayat (1)
Huruf aTujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuanini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 16
yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, sepertilingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkunganusaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan denganpenataan ruang.
Huruf bTujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuanini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomiandan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan,perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasiserta jaringan lainnya.
Huruf cTujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalamketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumahmasyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat,seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkunganperumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupansosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standarpembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.
Huruf dTujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan inidimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial danpsikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupandan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasisosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yangmengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, danpendampingan/fasilitasi sosial.
Huruf eTujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkanuntuk memulihkan kesehatan korban bencana.
Huruf fTujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan inidimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial,termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusikonflik sosial.
Huruf d . . .
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482817
Huruf gTujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalamketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupansosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan caramenghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat.
Huruf hTujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuanini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan danketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembalilembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.
Huruf iCukup jelas.
Huruf jCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 57Ayat (1)
Cukup jelas.Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “APBD tidak memadai” adalah jikaberdasarkan analisis kerusakan dan kerugian dana yangdiperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20% (dua puluh persen)dari APBD
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 18
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “APBD tidak memadai” adalah jikaberdasarkan analisis kerusakan dan kerugian dana yangdiperlukan untuk rehabilitasi mencapai 20% (dua puluh persen)dari APBD
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482819
Pasal 67Cukup jelas.
Pasal 68Cukup jelas.
Pasal 69Cukup jelas.
Pasal 70Cukup jelas.
Pasal 71Cukup jelas.
Pasal 72Cukup jelas.
Pasal 73Cukup jelas.
Pasal 74Cukup jelas.
Pasal 75Ayat (1)
Huruf aTujuan pembangunan kembali prasarana dan saranadalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangunkembali prasarana dan sarana untuk tumbuh danberkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayahpascabencana.
Huruf bTujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakatdalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkanfungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibatbencana agar kegiatan sosial masayarakat dapat tumbuhdan berkembang pada wilayah pasca bencana, sepertisarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, saranaibadah, panti wredha, dan balai desa.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 20
Huruf cTujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budayamasyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untukmenata kembali kehidupan sosial budaya masyarakatyang rusak akibat bencana agar kegiatan sosialmasyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayahpasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsisosial korban bencana agar kondisi kehidupan korbanbencana menjadi lebih layak.
Huruf dTujuan penerapan rancang bangun yang tepat danpenggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencanadalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangirisiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencanaberikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayahpasca bencana dapat tumbuh dan berkembang sesuaidengan penataan ruang.
Huruf eTujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasikemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalamketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, duniausaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupanbermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Huruf fCukup jelas.
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 482821
Pasal 76Cukup jelas.
Pasal 77Cukup jelas.
Pasal 78Cukup jelas.
Pasal 79Cukup jelas.
Pasal 80Cukup jelas.
Pasal 81Cukup jelas.
Pasal 82Cukup jelas.
Pasal 83Cukup jelas.
Pasal 84Cukup jelas.
Pasal 85Cukup jelas.
Pasal 86Cukup jelas.
Pasal 87Cukup jelas.
Pasal 88Cukup jelas.
Pasal 89Cukup jelas.
Pasal 90Cukup jelas.
www.legalitas.org
www.legalitas.org
www.legalitas.org
No 4828 22
Pasal 91Cukup jelas.
Pasal 92Cukup jelas.
Pasal 93Cukup jelas.
Pasal 94Cukup jelas.
Pasal 95Cukup jelas.
Pasal 96Cukup jelas.
Related Documents
