Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii

www.tabloiddiplomasi.org

771978 9173869

iSSn 1978-9173

email: [email protected]

UNITED NATIONS OF ALLIANCE CIVILIZATIONS

UNITY IN DIVERSITYBALI, 29-30 AGUSTUS 2014

TidAk unTuk diperjuAlbelikAn

www.tabloiddiplomasi.orgTgl. 15 mei - 14 juni 2014

No. 76TahuN VII

Media Komunikasi dan InteraksiDiplomasiDiplomasi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

TABLOID

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

DIPLomAsI HIJAUPRo LINgKUNgAN

oPEN govERNmENT PARTNERsHIP

PREsIDEN RI :

mENgUBAH DIRI mENJADI gERAKAN gLoBAL


11 fokus

DiplomasiDaftar IsiTABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

Fokus Utama Sorot

Fokus Utama Sorot

FokusLensa

Lensa

Lensa

Fokus

LensaFokus

Fokus

Fokus

4 15

6 18

820

21

23

9

2210

12

12

Diplomasi Hijaupro lingkungan

Diplomasi ke araH ekonomi Hijau

peran meDia Sebagai aktor NoN-Negara Dalam PeNcaPaiaN kepentingan nasional inDonesia Di Fora multilateral

liberalisasi sektor jasa tiDaklaH seberHasil liberalisasi Di sektor perDagangan barang

open government partnersHip memiliki peran beSar Dalam PeNiNgkataN PelayaNaN Public

presiDen sbY Dan kebijakan luar negeri “konstruktiF”

Diplomasi inDonesia perlu Dimotori sumber DaYa manusia Yang tepat

ri bantu susun kajian islam eropa

membangun kesaDaran masYarakat terHaDap komunitas asean

bantuan teknik kepaDa negara berkembang, inDonesia mengeDepankan penDekatan simpatik

uPaya meNiNgkatkaN citra iNDoNeSia Di DuNia internasional

strategi Diplomasi ekonomi

kebijakan luar negeri inDonesia Di pasiFik selatan

oPEN govERNmENT PARTNERsHIPmENgUBAH DIRI mENJADI gERAKAN gLoBAL


PELINDuNGdirektur jenderal informasi dan diplomasi publik

PENaNGGuNG JaWaB/PEMIMPIN REDaKSIdirektur diplomasi publikdirektur informasi dan mediaSekretaris direktorat jenderal idp

REDaKTuR PELaKSaNaFirdaus

DEWaN REDaKSISiuaji raja eni Hartati i made SubagjaS. Ari Wardhana Azis nurwahyudi Aji SetiawanTriyogo jatmiko

STaF REDaKSIAinan nuran Shirley malinton evan pujonggo A.r. Aji nasution khaririCahyono

PENaNGGuNG JaWaB DISTRIBuSI Tubagus riefhan iqbai muji lastari

TaTa LETaK DaN aRTISTIKTsabit latiefAnggita gumilar

PENaNGGuNG JaWaB WEBSITEkistono Wahono Yulianto

aLaMaT REDaKSIdirektorat diplomasi publik, lt. 12 kementerian luar negeri rijl. Taman pejambon no.6jakarta pusat Telp. 021- 68663162,3863708, Fax : 021- 29095331, 385 8035

Tabloid diplomasi dapat didownload di http://www.tabloiddiplomasi.orgemail : [email protected]

DITERBITKaN oLEh direktorat diplomasi publik kementerian luar negeri r.i.

bagi anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, infor-masi, kritik dan saran, silahkan kirim email:

[email protected]

Wartawan Tabloid diplomasi tidak diperkenankan menerima dana atau

meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber, wartawan Tabloid diplomasi dilengkapi kartu

pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak mencurigakan

sehubungan dengan aktivitas kewartawanan Tabloid diplomasi,

segera hubungi redaksi.

Untuk melengkapi sajian to-pik utama, berikut juga ditam-pilkan beberapa topik lainnya, diantaranya mengenai kursus diplomat yang diperuntukkan bagi para diplomat yunior, upaya-upaya untuk membangun kesada-ran mengenai pembentukan Ma-syarakat Ekonomi ASEAN 2015 di berbagai pelosok daerah di Indo-nesia, dan bantuan kerja sama tek-nik yang diberikan Indonesia ke-pada Negara-negara berkembang khususnya dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.

Berikutnya adalah topik mengenai penguatan SDM da-lam upaya mencapai keberhasi-lan dalam berdiplomasi. Dalam hal ini, diplomasi Indonesia harus dimotori oleh SDM yang tepat, yaitu para diplomat yang tidak pernah merasa lelah untuk te-rus mengembangkan diri secara terus-menerus, dibarengi disiplin, pembentukan watak, karakter dan profesionalisme secara ber-kelanjutan. Diplomat Indonesia juga dituntut untuk memahami Indonesia secara utuh, mengenal dengan baik potensi Negara ter-masuk kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekuatan sosial budayanya serta permasalahan yang dihadapi.

Demikian antara lain berbagai topik yang disuguhkan dalam ta-bloid Diplomasi edisi Mei 2014 kali ini. Harapan kami semoga seluruh sajian yang kami tampilkan dapat memberikan manfaat dan inspi-rasi bagi kita agar menjadi lebih baik.

Selamat membaca.

Salam Diplomasi,

Sidang pembaca yang terhormat, pada edisi Mei 2014 kali ini, tabloid Diplomasi menyuguhkan menge-nai penyelenggaraan Forests Asia Summit 2014 yang dilak-sanakan di Jakarta, sebagai fokus utama. Lebih dari seratus pemuda yang berpartisipasi dalam acara terse-but dan ini menunjukkan kesiapan generasi muda Asia dan khususnya generasi muda Indonesia untuk berbagi dedikasi dalam melestari-kan lingkungan hutan tropis.

Kebijakan pro - lingkungan merupakan bagian dari strategi pembangunan empat - pilar di In-donesia. Dengan strategi ini, Indo-nesia berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan visi ekonomi hijau .

Kebijakan Hijau merupakan program nasional Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon yang dimiliki oleh Indonesia mela-lui reformasi pengelolaan hutan hingga ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Pengelolaan hu-tan merupakan isu lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk melestari-kan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan eko-nomi yang sejalan dengan strategi pembangunan Indonesia yang ber-kelanjutan.

Fokus utama lainnya adalah terkait dengan Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific Re-gional Conference. Pada periode 2013-2014, Indonesia menjabat sebagai Ketua Utama (Lead Chair) di OGP dan menetapkan per-soalan partisipasi dan keterliba-

tan publik sebagai tema dalam masa keketuaan Indonesia. Bagi Indonesia, pelaksanaan prinsip open government memiliki peran besar dalam peningkatan pelaya-nan publik dan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini berujung pada meningkatnya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Diplomasi Ekonomi Indonesia juga menjadi fokus utama yang disuguhkan oleh tabloid Diplomasi edisi Mei 2014 ini. Diplomasi eko-nomi dicanangkan oleh Pemerin-tah RI sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari luar negeri dan menarik inves-tor asing ke Indonesia. Diplomasi ekonomi Indonesia berupaya untuk menjalin, meningkatkan dan me-manfaatkan hubungan kerjasama dengan negara lain dengan meng-gunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Salah satu strategi Indonesia untuk menjalankan diplomasi ekonomi adalah melalui pembentukan FTA bilateral dengan negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

Topik lainnya adalah sepu-tar pelaksanaan Diplomasi Total Indonesia yang dilaksanakan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku ke-pentingan.

RedaksiCATATAN

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun ViiFoKuS uTaMa DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiDiplomasi

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi4


hutan dan daerah aliran sungai.Sekarang ini masyarakat telah

sadar akan bahaya praktek tebas bakar tersebut. Selain melepas-kan karbon ke atmosfer, cara itu juga menghancurkan habitat dan mengancam ekosistem. Selain itu, teknik ini dapat mengekspos risiko yang lebih besar bagi desa ber-sangkutan yaitu bahaya kelaparan. Sekarang ini, para petani di desa Lonca menanam di sebidang tanah permanen. Mereka menanam ber-bagai jenis tanaman secara ber-gantian untuk memastikan kesu-buran lahan mereka.

Presiden SBY.Dalam empat tahun terakhir,

Indonesia telah menanam lebih dari 4 miliar pohon. Sebuah kisah sukses dalam mengadopsi kebi-jakan pro - lingkungan juga dapat dilihat di desa Lonca , Sulawesi Tengah. Selama beberapa gene-rasi, di desa Lonca dipraktekkan pembukaan lahan tebas bakar selama beberapa dekade, karena cara inilah satu-satunya metode yang diketahui masyarakat desa Lonca. Praktik ini bisa dihentikan setelah pengenalan program ber-basis masyarakat dalam mengelola

lahan gambut. Area ini jauh lebih besar dari penggabungan daratan Malaysia dan Filipina. Tahun lalu, kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2015. “Saya berharap peng-ganti saya nanti dapat memper-panjang moratorium ini. Melalui kebijakan ini kita telah menurun-kan tingkat deforestasi dari 1,2 juta hektar per tahun pada periode 2003-2006, menjadi 450 dan 600 ribu hektar per tahun selama pe-riode moratorium pada tahun 2011 hingga 2013. Dan oleh karena itu, kita berhasil mengurangi 211 juta ton setara CO2 per tahun” ungkap

Cerita yang sama juga dapat ditemukan di seluruh pelosok In-donesia. Setelah bergabung deng-an serikat petani dan mendapat-kan izin hutan kemasyarakatan, ratusan petani dari Kabupaten Gu-nung Kidul, Yogyakarta, sekarang mengelola 115 hektar lahan secara berkelanjutan. Di antara pohon-pohon jati raksasa, mereka men-anam tanaman obat dan tanaman untuk pakan ternak. Di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, warga desa membentuk kemitraan de-ngan LSM global untuk mengha-silkan produk-produk kehutanan

bersertifikat internasional. Mereka melakukan ini dari bidang tanah yang mereka memiliki dan mereka kelola.

Komunitas-komunitas sema-cam ini dan organisasi berbasis komunitas lain yang serupa, se-karang ini banyak berada di garis depan dalam upaya pengelolaan hutan lestari. Praktek penggunaan lahan berkelanjutan ini sekarang telah mengakar di masyarakat di Indonesia.

Meskipun demikian, kasus praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan masih banyak

Presiden SBY menyatakan sangat senang karena lebih dari seratus pemuda yang berpartisipasi dalam kesempatan yang baik tersebut un-tuk belajar. Presiden menyatakan bahwa partisipasi para pemuda tersebut menunjukkan bahwa kita siap untuk berbagi dedikasi yang sama untuk melestarikan ling-kungan alam kita. Ini merupakan bukti kesiapan para generasi muda untuk memikul tujuan mulia men-jaga hutan tropis agar tetap aman.

Selain para pemuda, pertemu-an juga dihadiri oleh para Menteri dan pejabat senior yang bertang-gung jawab di bidang kehutanan, para ahli pembangunan, peneliti, akademisi serta perwakilan ma-syarakat dan sektor swasta. Hal ini sesungguhnya merupakan per-wujudan dari kebersamaan gairah dan antusiasme untuk melindungi lingkungan.

Presiden SBY juga merasa senang karena antusiasme terse-but juga dimiliki oleh masyarakat di Asia Tenggara. Saat ini sudah se-makin banyak negara di kawasan ini yang mengadopsi pembangu-nan berkelanjutan dan praktek investasi hijau, dimana kebijakan pro - lingkungan semakin terlihat dalam strategi pembangunan pe-merintah dan juga perencanaan sektor swasta.

Bahkan, kebijakan pro ling-kungan merupakan bagian dari strategi pembangunan empat pi-lar di Indonesia yang meliputi pro - pertumbuhan, pro - lapangan kerja, dan pro- pengentasan ke-miskinan. Dengan strategi ini, In-donesia berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sejalan dengan visi ekonomi hijau .

Salah satu kebijakan baru di Indonesia yang berkaitan dengan Kebijakan Hijau adalah program nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon yang dimiliki oleh In-donesia. Untuk itu Indonesia mela-kukan reformasi pengelolaan hutan hingga ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Disamping itu, Indonesia juga meningkatkan jum-lah pohon yang ditanam dan mela-rang pembukaan lahan dan hutan primer sehingga pohon-pohon di hutan mendapatkan pijakan yang lebih luas.

Pada tahun 2011, Presiden SBY telah menandatangani mo-ratorium izin utilisasi dan konversi baru untuk melindungi lebih dari 63 juta hektar hutan primer dan

bertempat di Hotel Shangrila Jakarta,

pada tanggal 5-6 Mei 2014, Indonesia menjadi tuan rumah

penyelenggaraan Forests Asia Summit 2014. Dalam pidato

pembukaannya, Presiden SBY

menyampaikan penghargaan kepada

CIFOR (Center for International Forestry)

dan Kementerian Kehutanan

Indonesia yang telah menyelenggarakan pertemuan penting

ini.

Dok: cifor.org

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii FoKuS uTaMa 5DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiDiplomasi

TABLOID



terjadi. Hutan dan lahan gambut di Asia Tenggara terus menurun. Di Provinsi Riau, Sumatera, misalnya, meskipun semua tindakan pence-gahan telah dilakukan oleh pihak Pemprov selama bertahun-tahun, kebakaran hutan masih terjadi dari waktu ke waktu dan berdampak sangat buruk bagi masyarakat lo-kal dan provinsi tetangga.

Terkait hal ini Presiden SBY menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang kuat. Le-bih dari seratus orang dan belasan perusahaan menghadapi sidang pengadilan atas kejahatan yang berhubungan dengan kehutanan. Kejahatan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan ling-kungan. Upaya hukum ini mengi-rimkan pesan yang tegas, bahwa pembakaran lahan dan hutan, penebangan ilegal dan pertanian serta perkebunan ilegal baik oleh individu atau perusahaan tidak akan ditoleransi atau dibiarkan tanpa hukuman.

“Dua kasus yang kontras dari komunitas Lonca dan provinsi Riau tersebut meyakinkan kita bahwa tata kelola kehutanan harus di-perkuat. Ini melibatkan pemetaan hutan yang akurat untuk konser-vasi dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan” tukas Presiden SBY. Melalui inisiatif penguatan tata kelola kehutanan ini, Indone-sia akan memiliki peta kesatuan untuk membantu menyelesaikan klaim persaingan. Pada saat yang sama juga dapat lebih mengurangi deforestasi dan meningkatkan produktivitas lingkungan. Upaya lain untuk memperkuat tata kelola kehutanan ini adalah pembentu-kan Badan REDD + .

Pengelolaan hutan merupakan isu lintas sektor, dan tidak hanya tentang menjaga pohon-pohon melainkan tentang keseimbangan antara kebutuhan untuk melesta-rikan lingkungan, dan menjamin hak-hak masyarakat lokal atas hutan adat mereka. Dengan de-mikian maka tersedia sarana un-tuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang seja-lan dengan strategi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekuitas.

Prinsip utama dari strategi ini adalah menciptakan kemakmuran untuk semua, dengan cara yang ti-dak merugikan lingkungan alam di mana semuanya tergantung.

Gagasan pertumbuhan yang

berkelanjutan dan berkeadilan te-lah tercermin dalam dokumen ha-sil akhir dari Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan Pasca 2015. Presiden berharap bahwa setelah penerimaan laporan oleh Majelis Umum PBB, gagasan ini akan menjadi bagian dari kebija-kan pembangunan negara-negara anggota PBB.

Tahun depan Indonesia akan mulai pembahasan proses pas-ca - Kyoto Protocol dan melihat awal dari pelaksanaan agenda pembangunan pasca - 2015. Ke-hutanan yang berkelanjutan tentu-nya akan menjadi bagian penting dari dua proses ini. Indonesia dan negara-negara Asia lainnya harus memastikan bahwa negosiasi iklim mendatang di Lima , Peru , mem-berikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

Hutan melindungi kita ter-hadap perubahan iklim. Indone-sia memiliki hamparan mangrove kedua terpanjang di dunia, dan kawasan terbesar tanah gambut tropis yang menyimpan sejumlah besar karbon. Menjaga hal terse-but tetap utuh adalah penting un-tuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim.

Dalam lima belas tahun ke de-pan, populasi negara-negara ang-gota ASEAN diproyeksikan me-ningkat sebesar 84 juta orang . Ini berarti bahwa akan ada tuntutan lebih untuk perumahan , trans-portasi , makanan dan energi. Jika dibiarkan, ini akan menempatkan lebih banyak tekanan pada ling-kungan.

Oleh karena itu Presiden SBY menghimbau pemerintah di Asia Tenggara untuk terus mengembangkan strategi regio-nal. Sebuah strategi untuk me-ningkatkan kapasitas adaptasi dan untuk mempromosikan ekonomi rendah karbon . Presdiden SBY juga mendesak bisnis di kawasan ASEAN berkomitmen untuk peng-gunaan lahan dan praktik investasi berkelanjutan .

Kepada segenap masyarakat, organisasi-organisasi kemasyara-katan, pusat penelitian , pemikir dan akademisi Presdiden SBY berpesan untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan mereka. Sebuah kemitraan un-tuk mencapai praktek-praktek pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.[]

hutan dan daerah aliran sungai.Sekarang ini masyarakat telah

sadar akan bahaya praktek tebas bakar tersebut. Selain melepas-kan karbon ke atmosfer, cara itu juga menghancurkan habitat dan mengancam ekosistem. Selain itu, teknik ini dapat mengekspos risiko yang lebih besar bagi desa ber-sangkutan yaitu bahaya kelaparan. Sekarang ini, para petani di desa Lonca menanam di sebidang tanah permanen. Mereka menanam ber-bagai jenis tanaman secara ber-gantian untuk memastikan kesu-buran lahan mereka.

Presiden SBY.Dalam empat tahun terakhir,

Indonesia telah menanam lebih dari 4 miliar pohon. Sebuah kisah sukses dalam mengadopsi kebi-jakan pro - lingkungan juga dapat dilihat di desa Lonca , Sulawesi Tengah. Selama beberapa gene-rasi, di desa Lonca dipraktekkan pembukaan lahan tebas bakar selama beberapa dekade, karena cara inilah satu-satunya metode yang diketahui masyarakat desa Lonca. Praktik ini bisa dihentikan setelah pengenalan program ber-basis masyarakat dalam mengelola

lahan gambut. Area ini jauh lebih besar dari penggabungan daratan Malaysia dan Filipina. Tahun lalu, kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2015. “Saya berharap peng-ganti saya nanti dapat memper-panjang moratorium ini. Melalui kebijakan ini kita telah menurun-kan tingkat deforestasi dari 1,2 juta hektar per tahun pada periode 2003-2006, menjadi 450 dan 600 ribu hektar per tahun selama pe-riode moratorium pada tahun 2011 hingga 2013. Dan oleh karena itu, kita berhasil mengurangi 211 juta ton setara CO2 per tahun” ungkap

Cerita yang sama juga dapat ditemukan di seluruh pelosok In-donesia. Setelah bergabung deng-an serikat petani dan mendapat-kan izin hutan kemasyarakatan, ratusan petani dari Kabupaten Gu-nung Kidul, Yogyakarta, sekarang mengelola 115 hektar lahan secara berkelanjutan. Di antara pohon-pohon jati raksasa, mereka men-anam tanaman obat dan tanaman untuk pakan ternak. Di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, warga desa membentuk kemitraan de-ngan LSM global untuk mengha-silkan produk-produk kehutanan

bersertifikat internasional. Mereka melakukan ini dari bidang tanah yang mereka memiliki dan mereka kelola.

Komunitas-komunitas sema-cam ini dan organisasi berbasis komunitas lain yang serupa, se-karang ini banyak berada di garis depan dalam upaya pengelolaan hutan lestari. Praktek penggunaan lahan berkelanjutan ini sekarang telah mengakar di masyarakat di Indonesia.

Meskipun demikian, kasus praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan masih banyak


DIPLomAsI KE ARAH EKoNomI HIJAU

para menteri dari seluruh Asia Tenggara

bersama-sama dengan para CEO, tokoh

masyarakat sipil, ahli pembangunan

dan scientist top dunia, berbagi

pengetahuan tentang bagaimana kawasan dapat mempercepat

pergeseran ke arah ekonomi hijau dengan

mengelola hutan dan lanskap yang lebih baik.

asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling dina-mis di dunia. Ekonominya sema-kin berkembang pesat bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, tetapi di sisi lain menghadapi tantangan besar dalam hal kebijakan : keti-daksetaraan, ketidakpastian kepe-milikan lahan, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, hilang-nya keanekaragaman hayati, ke-rawanan pangan dan perubahan iklim. Dengan latar belakang se-perti itu, beberapa negara Asia Tenggara yang mengadopsi pen-dekatan green-growth, secara su-karela menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengelola hutan dan lanskap mereka secara berkelanjutan. Ber-samaan dengan itu, berbagai bisnis terkemuka juga melakukan upaya penggunaan lahan dan praktik in-vestasi berkelanjutan.

Namun demikian, masih ba-nyak upaya yang harus dilakukan. Perluasan pertanian di Asia Teng-gara telah mengancam hutan tro-pis terbesar ketiga di dunia dan sekian banyak ekosistem yang ter-sedia. Dan perubahan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan juga telah membuat kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu sum-ber emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

Berbagai penelitian terbaru dan juga praktik terbaik yang disampaikan dalam Forests Asia Summit telah memungkinkan para peserta pertemuan untuk berbagi pengetahuan dengan para pem-

buat kebijakan dalam mengejar jalur green-growth terbaru untuk pembangunan.

Pertemuan yang diselenggara-kan oleh Pusat Penelitian Kehu-tanan Internasional bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia ini merupakan pertemuan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir dan me-narik lebih dari 1.000 pemangku kepentingan terkemuka tidak saja dari Asia Tenggara melainkan dari seluruh dunia. Sementara ribuan peserta lainnya berpartisipasi se-cara online atau melalui siaran nasional. Di sini mereka belajar secara khusus dengan para ahli terkemuka dunia di bidang Green Economy, krisis asap di Asia Teng-gara, negosiasi perubahan iklim dan berbagai tujuan pembangun-an berkelanjutan.

Berbagai informasi yang disampaikan terkait dengan ini-siatif nasional dan proses utama di Asia Tenggara yang disampaikan dalam Forests Asia Summit terse-but meliputi: promosi pertukaran bilateral dan multilateral untuk meningkatkan pelaksanaan kebi-jakan green growth; Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola yang berkaitan dengan kepemili-kan lahan, penggunaan lahan dan perdagangan; Mengembangkan ekonomi yang rendah karbon dan meningkatkan kapasitas adap-tasi untuk mencapai sinergi win-win antara perubahan iklim dan pembangunan ekonomi; Mene-gaskan kembali potensi REDD + di ASEAN dan pembelajaran untuk mitigasi perubahan iklim, konser-vasi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian; Mencari ke-

seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif terhadap ketaha-nan pangan.

Forests Asia Summit ini telah menghasilkan beberapa hasil kun-ci, yaitu: komitmen untuk mem-buat program riset regional yang terintegrasi, yang dimulai dengan program percontohan untuk me-ngatasi krisis asap; komitmen untuk melaksanakan investasi di lanskap yang berkelanjutan, dan; komitmen untuk terus melakukan dialog multi-stakeholder untuk memperbaiki berbagai opsi berba-sis kebijakan dalam menghadapi tantangan utama regional.

Forests Asia Summit dipandu oleh pendekatan lanskap berupa: kerangka kerja yang luas dan se-penuhnya mengintegrasikan se-

DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiFoKuS uTaMa6

Dok: cifor.org

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun ViiDiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi FoKuS uTaMa 7

mua sektor berbasis lahan - ke-hutanan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan dan penggunaan lahan perkotaan yang merupakan agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya ini berusaha untuk menilai kinerja terhadap tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pengentasan kemis-kinan, pertumbuhan hijau, ketaha-nan pangan dan gizi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kota yang efisien, serta penggunaan lahan dan praktek pertanian ber-kelanjutan.

Untuk tujuan ini, konferensi di-selenggarakan dengan mengusung lima tema utama. Pertama, Gover-nance and Legal Frameworks to Promote Sustainable Landscapes, yaitu bagaimana kita bisa lebih baik dalam mengatasi lahan dan tata kelola perusahaan untuk per-lindungan sosial dan lingkungan yang efektif, di tengah struktur pemerintahan yang semakin kom-pleks.

Kedua, Investing in Landsca-pes for Green Returns, yaitu bagai-mana kita bisa memandu manfaat dari pertumbuhan ekonomi untuk kembali berinvestasi di lanskap dan penggunaan lahan berkelanju-tan untuk memberikan keuntung-an bagi investor dan produsen.

Ketiga, Climate change and low emissions development on the ground, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan pembangunan rendah emisi dengan cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal lanskap dan mencapai pengurangan emisi yang dapat di diverifikasi sementara itu juga menghasilkan peluang untuk me-ningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Keempat, Forest landscapes for food and biodiversity, yaitu bagai-mana pentingnya hutan sebagai sumber makanan, gizi dan keane-karagaman hayati di Asia Teng-gara.

Kelima, Changing communi-ties, sustainable landscapes and equitable development, yaitu ba-gaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan mata pencaharian mereka serta bagaimana proses migrasi, urbanisasi dan multi-loka-litas berinteraksi dengan lanskap.

Sektor swasta adalah dan akan selalu menjadi pemain kunci dalam memutuskan masa depan lanskap berbasis hutan. Dengan demikian, maka para pemimpin bisnis dari

mulai bisnis skala kecil hingga ska-la besar - termasuk bisnis di sektor kayu, pulp dan kertas, kelapa sawit dan barang-barang konsumsi yang lebih luas - mewakili sektor swasta pada penyelenggaraan Forests Asia Summit.

Panel diskusi memfasilitasi di-alog multi-stakeholder yang terdiri dari sektor swasta , para ilmuwan dan para Menteri dari berbagai pemerintahan. Diskusi ini bertu-juan untuk menghasilkan solusi untuk memfasilitasi lanskap yang berkelanjutan untuk pertumbuhan hijau di seluruh Asia Tenggara.

Para pemimpin bisnis di berba-gai sektor turut ambil bagian seba-gai pembicara dalam panel diskusi yang digelar selama dua hari. Panel diskusi terfokus pada lima tema utama pertemuan.

Delegasi yang terdiri dari para pemimpin pemerintahan, pemim-pin bisnis, pemimpin masyarakat dan inovator dari sektor swasta menghadiri dan berpartisipasi da-lam pertemuan ini untuk berbagi pandangan dan wawasan mereka.

Forests Asia Summit merupakan platform global yang unik yang ber-tujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dan pemim-pin opini kunci di semua pemangku kepentingan pembangunan keber-lanjutan, termasuk klien, pemerin-tah, media dan mitra LSM.

Mitra pendukung dalam pelaksanaan pertemuan ini, dian-taranya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), sebuah organisasi terkemuka yang mewa-kili kepentingan sektor swasta di Indonesia. KADIN Indonesia be-rusaha untuk menciptakan ling-kungan bisnis yang lebih inklusif dan kondusif dengan memperluas platform konsultasi untuk semua industri agar menjadi mitra yang lebih efektif bagi pembangunan nasional dan untuk terciptanya masyarakat yang terstruktur, mak-mur dan sejahtera.

Berikutnya adalah Indonesia Business Council for Sustainable De-velopment (IBCSD), yaitu sebuah asosiasi para CEO pimpinan peru-sahaan yang beroperasi di Indone-

sia yang memiliki komitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbu-han ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologi dan kema-juan sosial.

IBCSD diluncurkan pada bulan April 2011dan merupakan hasil dari upaya bersama antara World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dan KADIN dan merupakan babak regional baru untuk WBCSD. IBCSD menyediakan platform bagi perusahaan untuk berbagi dan mempromosikan praktek terbaik dalam menanggulangi risiko dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. IBCSD juga bertindak sebagai mitra kunci pemerintah dan masyarakat sipil dengan memberikan masukan dan solusi bisnis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengenai isu-isu pembangunan keberlanjutan.[]

Dok: kemojang121

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiFoKuS 8

sTRATEgI DIPLomAsI EKoNomI

Pengertian diplomasi ekonomi in-ternasional adalah segala upaya untuk menjalin, meningkatkan dan memanfaatkan hubungan atau kerjasama dan apabila diperlukan dengan menggunakan kekuatan politik, untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi.

Seperti yang telah ditekankan, bahwa politik luar negeri Indonesia dirumuskan untuk memperjuang-kan suatu kepentingan melalui hubungan atau kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia. Kepen-tingan tersebut dapat bersifat glo-

bal, regional dan nasional.Sebagai salah satu strategi

Indonesia untuk menjalankan diplomasi ekonomi internasional adalah dengan mempertimbang-kan pembentukan FTA bilateral dengan negara-negara terutama yang menjadi mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang dan Ame-rika Serikat.

Setelah melakukan tiga kali pertemuan, kedua pihak mengu-sulkan kepada pemerintah masing-masing untuk mulai merundingkan Economic Partnership Agreement

(EPA). Perundingan ini telah dimu-lai pada tangal 14 Juli 2005. Perse-tujuan kerja sama ini dimotori oleh antisipasi Indonesia berkenaan dengan dibentuknya FTA antara Jepang dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Filipina, dimana negara-nega-ra tersebut adalah pesaing utama Indonesia di pasar Jepang.

Setelah Jepang, Indonesia juga telah mengintensifkan pertemuan dengan Amerika Serikat dalam rangka TIFA (Trade and Investment Facilitation and Agreement). Se-

mentara itu, dengan sejumlah ne-gara lainnya seperti China, Korea, India dan Australia serta Selandia Baru, apabila jalur FTA antara ASEAN dengan negara-negara ter-sebut tidak cukup maksimal, maka ditempuhnya jalur FTA bilateral mungkin dapat dipertimbang-kan, misalnya seperti FTA bilate-ral Indonesia-Australia sebagai bagian dari Comprehensive Agree-ment.

Berbagai hubungan FTA bilate-ral dengan negara-negara tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan sebagai langkah defensif semata, namun juga dijadikan sebagai suatu strategi diplomasi ekonomi yang efektif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebe-sar-besarnya demi tercapainya kehidupan bangsa yang sejahtera, adil dan makmur.

Diplomasi Indonesia di Kawa-san Eropa juga salah satunya di-tujukan untuk pencapaian kepen-tingan ekonomi. Secara garis besar negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat merupakan pangsa pasar tradisional untuk ekspor pro-duk produk RI. Disamping sebagai sumber pendanaan dan investasi serta berbagai kerjasama teknik. Hal ini sesuai dengan ketetapan Pemerintah RI yakni membangun teknologi dan kapasitas industri na-sional dalam rangka memperkuat perekonomian bangsa di dalam era globalisasi dewasa ini. Namun tidak kurang pula negara negara Eropa Barat masih memberlaku-kan hambatan tariff dan non-tariff terhadap produk produk unggulan RI, yang dikaitkan dengan kondisi-onalitas HAM, Eco-labelling dan isu lingkungan hidup, demokratisasi serta good-governance.

Meningkatkan peranan dan ke-pemimpinan Indonesia dalam pro-ses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitra-an strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang.

Salah satu peran penting Indonesia dalam rangka mem-pertahankan dan menjaga stabi-litas regional adalah dengan ber-partisipasi aktif di ASEAN dalam ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS) serta secara berkesinambungan meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dalam setiap partisipasinya, Indonesia selalu menekankan dan memprio-

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari luar negeri, dengan maksud untuk menarik investor asing ke Indonesia adalah dengan dicanangkannya “dip-lomasi ekonomi”. Upaya pemulihan ekonomi nasional terus di lakukan dengan mengun-dang masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Sesungguhnya, minat para investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar amat tinggi. Tetapi ini hanya dapat dicapai kalau kita sukses memperbaiki citra Indonesia, sehingga kepercayaan internasional terhadap Indonesia pulih kembali.

Dok

: wik

iped

ia.o

rg


Media Komunikasi dan Interaksi FoKuS 9

KEBIJAKAN LUAR NEgERI INDoNEsIA DI PAsIfIK sELATAN

kawasan Pasifik Selatan dengan mempertimbangkan kesamaan budaya masyarakat Melanesia di Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

FKKLN akan menindaklanjuti hasil kajian P3K2 Aspasaf dengan mencari dan menganalisis feed-back yang diberikan oleh pihak - pi-hak terkait.

Selain FKKLN, pada tanggal 30 April 2014 P3K2 Aspasaf juga mengadakan Focus Group Discus-sion (FGD) mengenai penjajakan pendirian Pusat Studi Pasifik Sela-tan dan Budaya Melanesia di NTT. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa NTT secara geografis ber-batasan langsung dengan kawasan Pasifik, dan berpenduduk mayori-

gai nara sumber.Sedangkan Duta Besar RI un-

tuk Fiji tahun 2010-2013, Aidil Chandra Salim dan Ketua Bagian Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana, Wilhelmus Wetan Songa SH, M.Hum. bertindak se-bagai moderator.

Acara FKKLN ini dihadiri oleh peserta aktif wakil dari instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan media massa. Se-dangkan acara FGD dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait rencana pendirian Pusat Studi Pa-sifik Selatan dan Budaya Melane-sia di NTT.

P3K2 Aspasaf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerja sama deng-an Pemerintah Provinsi NTT pada tanggal 29 April 2014 lalu menye-lenggarakan Forum Kajian Kebi-jakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema ”Kebijakan Luar Negeri Indo-nesia di Pasifik Selatan” di Hotel Swiss Bell Inn-Kristal, Kupang.

Tujuan pelaksanaan FKKLN adalah untuk mensosialisasikan hasil kajian P3K2 Aspasaf dengan tema ”Kebijakan Indonesia di Pa-sifik Selatan: Menimbang Budaya Melanesia” yang telah dilaksana-kan pada tahun 2013.

Dalam kajian tersebut diru-muskan rekomendasi kebijakan luar negeri Republik Indonesia di

tas etnis Melanesia.Acara yang dibuka oleh Gu-

bernur NTT, Frans Lebu Raya dan Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri, Dr. Darmansyah Djumala, MA. ini menampilkan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Velix Wang-gai, Kepala P3K2 Aspasaf Kemen-terian Luar Negeri, Mohamad Hery Saripudin, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Arto Suryodipuro, Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Diah Harianti, Kepala Museum Propinsi NTT, Leonardus Nahak, dan Rektor Uni-versitas Nusa Cendana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si. Ph.D. seba-

kemakmuran bersama. Berdasar-kan hal ini, diplomasi luar negeri Indonesia di era globalisasi harus dapat membangun dan memeliha-ra kerja sama yang lebih luas dan efektif untuk memperoleh kema-juan yang subtantif dalam penye-lesaian konflik dan integrasi eko-nomi di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan kondisi alamnya, kemampuan ekonomi dan kemau-an politik untuk bergabung dalam proses regional, Indonesia akan terus memainkan peran strategis demi kemajuan dan terciptanya in-tegrasi ASEAN. Peranan Indonesia di Asia Tenggara diperkuat dengan partisipasi untuk menyelesaikan konflik di Kamboja dan Filipina Se-latan serta ikut menjadi anggota dalam pasukan perdamaian PBB.

Indonesia juga memiliki inisiatif untuk melaksanakan diplomasi ke-manusiaan dan turut serta dalam proses pembentukan Masyarakat Asia Timur. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Sum-mit) yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2005 dihadiri oleh 10 negara ASEAN dan enam negara kunci di kawasan yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Sela-tan dan Selandia Baru dan telah menghasilkan kesepakatan bersa-ma untuk membangun suatu ma-syarakat regional Asia Timur. Ker-jasama tersebut akan ditingkatkan

Malaka harus dilihat secara kom-prehensif dimana diperlukan kerja sama di bidang capacity building dan burden sharing antara negara pantai dan negara-negara peng-guna.

Indonesia juga berperan aktif dalam pertemuan tahunan ARF Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Cri-mes (ISM CTTC) untuk kegiatan pertukaran informasi intelijen dan peningkatan integritas dan keama-nan dokumen. Selanjutnya, Pada pertemuan ARF Seminar on Cyber Terrorism di Cebu, Filipina, 3-5 Oktober 2005, Indonesia menge-mukakan bahwa tanggapan suatu negara terhadap ancaman cyber terrorism bisa beragam karena per-bedaan tingkat penguasaan dan pemanfaatan, serta ketergantung-an pada teknologi informasi dan tingkat kesadaran terhadap anca-man cyber terrorism. Oleh karena itu. Indonesia terus mendorong peningkatan kapasitas, alih tek-nologi, sosialisasi dan pertukaran informasi.

Memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kon-tribusi Indonesia dalam penca-paian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.

ritaskan cara-cara damai (confi-dence building measures) dalam menyelesaikan segala macam ben-tuk konflik yang terjadi dengan te-tap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan secara konsisten terus mendukung setiap usaha menjaga perdamaian di kawasan dengan memperhati-kan prinsip-prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Telah disebutkan bahwa ASEAN merupakan pilar utama bagi politik luar negeri Indonesia. Itu artinya bahwa ASEAN berfungsi sebagai kendaraan utama bagi Indonesia untuk melaksanakan hubungan luar negeri atau kerja sama nega-ra-negara kawasan Asia Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Melalui ASEAN, Indone-sia juga dapat memproyeksikan norma dasarnya – prinsip regional resilience and non-interference-terhadap wilayah sekitar kawasan. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif dapat diciptakan secara kolektif untuk kemajuan ekonomi bersama.

Walaupun terdapat perbedaan budaya, kondisi geografis, sistem politik dan tingkat kesejahteraan, negara-negara anggota ASEAN te-lah menunjukan kesamaan etikad dalam mengutamakan kerja sama untuk mencapai keuntungan dan

dengan tujuan strategis bersama untuk mendorong terbentuknya perdamaian, stabilitas dan kema-juan ekonomi di kawasan.

ASEAN Regional Forum (ARF) yang dilahirkan sebagai respon dari berakhirnya perang dingin yang menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan internasional, ditandatangani pada tahun 1995. ARF didirikan untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik melalui tiga tahap yaitu: confi-dence building measures (CBM), preventive diplomacy dan conflict resolution.

Dalam penanganan bencana tsunami di kawasan Samudera Hindia, Pertemuan Tingkat Men-teri ARF ke-12 telah menyepakati untuk diaktifkannya kembali ARF Intersessional Meeting on Disaster Relief (ISM on DR) yang sejak ta-hun 2000 sudah tidak aktif. Bagi In-donesia pengaktifan kembali ISM on DR diharapkan mendukung pro-ses rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia, serta sekaligus untuk mengembangkan kemampuan dan kesiapan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam.

Pada pertemuan ARF CBMs on Regional Cooperation in Maritime Security di Singapura, 2-4 Maret 2005, Indonesia menekankan bah-wa isu keamanan maritim di Selat


Media Komunikasi dan Interaksi10 FoKuS

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan pada Organisasi Internasional, Phi-lemon Arubaya, mewakili Kepala BPPK Kemlu.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Philemon Arubaya, Kepala BPPK Kemlu menyam-paikan beberapa hal mengenai mengapa BPPK mengadakan aca-ra FGD ini, yaitu selain untuk terus menelurkan kebijakan yang lebih efektif, juga memaparkan menge-nai posisi Indonesia di percaturan diplomasi internasional. Saat ini In-donesia merupakan the new middle power, kekuatan ekonomi ke-16 di dunia dan digadang akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, ten-

tunya hal ini menuntut Indonesia untuk lebih cermat dalam melak-sanakan politik luar negerinya.

Di tengah krisis global tahun 2008, ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5-6%, lebih baik diban-dingkan negara-negara emerging powers lain.

Indonesia juga menjadi ang-gota G20 dan mempunyai banyak inisiatif dan partisipasi aktif dalam fora multilateral, termasuk co-chair UN High-Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, tuan rumah APEC 2013 dan inisia-tor Bali Democracy Forum.

Dalam konteks hubungan me-dia dan kebijakan luar negeri, me-dia mempunyai beberapa peran. Peran yang pertama adalah media sebagai controlling actor. Sebagai controlling actor, media mendo-

BADAN Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia (BPPK Kemlu RI) pada tanggal 2 Mei 2014 mengadakan acara Focus Group Discussion bertajuk Peran Media sebagai Aktor Non-Negara dalam pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia di Fora Multilateral. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat.

rong sekaligus menekan kebija-kan luar negeri ini” papar Kepala BPPK.

Pada dekade 1990an, menurut Kepala BPPK, terjadi sejumlah pe-ristiwa yang menjadi contoh nyata peran media sebagai pengontrol kebijakan luar negeri, yakni CNN effect.

Peran yang kedua adalah me-dia sebagai constraining actor, atau memberikan informasi real-time dalam proses pengambilan keputu-san. Ketiga, intervening actor, yaitu media sebagai penengah konflik.

Peran media yang terakhir adalah media sebagai instrumen-tal actor, yaitu peran media untuk mengartikulasikan dan mempro-mosikan kebijakan luar negeri.

FGD kali ini dibagi menjadi dua sesi dan menghadirkan beberapa praktisi media yang sangat mum-puni. Sesi pertama hadir sebagai moderator Dr. Mahmud Syatout, Direktur Eksekutif PACIVIS, UI.

Trias Kuncahyono, Wakil Pe-mimpin Redaksi Kompas dan Vic-tor Silaen, Ketua Pengurus Yayasan Komunikasi Massa hadir sebagai pembicara. Sesi kedua, hadir Siti Sofia Sudarma, Direktur Informasi dan Media dari Kementerian Luar Negeri.

Susy Tekunan, Ketua Program Studi HI dari FISIP Universitas pe-lita Harapan dan Edi Utama, editor senior kantor berita Antara juga hadir sebagai pembicara.

Dalam FGD ini antara lain mengemuka pandangan bahwa meskipun pemerintah dan me-dia memiliki peran yang berbeda, namun masing-masing dapat ber-peran memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional di fora multilateral.

Pemerintah perlu meningkat-kan dan mempertahankan hu-bungan baik dengan media karena media dapat menjadi sumber in-formasi dalam proses pengambi-lan kebijakan luar negeri. (Sumber: BPPK Kemlu)

PERAN mEDIA sEBAgAI AKToR NoN-NEgARA DALAm PENcAPAIAN KEPENTINgAN NAsIoNAL INDoNEsIA DI foRA mULTILATERAL

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii 11FoKuS

Kami sangat senang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia-Pa-cific Regional Conference dari Open Government Partnership (OGP) dengan tema Unlocking In-novative Openness: Impetus to Greater Civic Engagement. Kegiatan ini memang sangat tepat waktu. Sejalan deng-an pencapaian ekonomi di seluruh kawasan kita, kita melihat pening-katan aktivisme diantara masyara-kat kita di pemerintahan.

Karena itu saya memuji Orga-nizing Committee Indonesia, ber-sama-sama dengan OGP Steering Committee dan OGP Support Unit, atas penyelenggaraan Konferensi penting ini. Anda telah berhasil menghimpun beragam kelompok delegasi dalam kesempatan yang baik ini. Saya melihat bahwa di antara kita ada perwakilan dari pe-merintah, organisasi regional dan internasional, organisasi masyara-kat sipil, akademisi, pemuda, sek-tor swasta, dan media.

Pertemuan ini menunjukkan kekuatan dan peningkatan rele-vansi Open Government Partner-ship atau OGP. Kalau kita melihat ke belakang, OGP berawal dari inisiatif multilateral negara-negara like-minded di seluruh dunia. Ter-masuk diantaranya Brazil, Indone-sia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Ame-rika Serikat, serta sejumlah organi-sasi masyarakat sipil.

Dua tahun kemudian, OGP telah mengubah dirinya menjadi sebuah gerakan global. Sekarang ini ada 64 negara, dan sekitar 200 organisasi masyarakat sipil berga-bung dengan OGP. Ini adalah per-kembangan yang menggembira-kan dan Indonesia merasa bangga menjadi co-chairs OGP tahun ini bersama-sama dengan Meksiko. Sebagai co-chairs, kami bertekad untuk memperkuat gerakan global ini sejalan dengan dinamika yang terus-menerus di kawasan.

Saya percaya kita semua ber-bagi pandangan bahwa keterbu-kaan dan transparansi merupakan kunci untuk pemerintahan yang efektif. Ini adalah kebajikan dari promosi OGP. Dan ini adalah ke-

mempengaruhi mereka.Ketiga adalah Fasilitasi dan

Pemberdayaan.Tidak semua warga negara dan

masyarakat sipil memiliki kapasi-tas dan kesempatan untuk berpar-tisipasi dalam proses pemerinta-han yang terbuka. Oleh karena itu, kita perlu memberdayakan mereka sehingga mereka dapat secara ak-tif terlibat dalam ruang publik. Ini termasuk pemberdayaan melalui berbagai langkah administratif, hukum, dan kelembagaan.

Dan Keempat adalah Mem-bangun Budaya Partisipasi dan Ke-terlibatan.

Budaya partisipasi dan keterli-batan sangat penting, tidak hanya untuk demokrasi yang kuat tetapi juga gagasan tentang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan yang terbuka. Membuat partisipasi dan keterlibatan sebagai kebiasaan sangat penting untuk keterbukaan dan transparansi yang berkelanju-tan.

Indonesia terus menempatkan

bajikan yang dapat membantu pemerintah dalam merespon ke-butuhan publik secara lebih cepat dan tepat. Seperti misalnya untuk lebih memberikan manfaat ekono-mis, hak-hak sipil, dan kesempatan yang sama untuk memperbaiki ke-hidupan masyarakat.

Kita juga percaya bahwa pe-merintahan yang terbuka dan transparan merupakan sumber kepercayaan dan prediktabilitas. Itu semua memberikan dasar yang baik bagi kerjasama yang lebih berkelanjutan antara pemerin-tah, termasuk untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah regional dan global yang lebih ko-heren.

Meskipun pemerintahan yang terbuka dan transparan itu baik, namun masih belum cukup baik jika masyarakat jauh dari partisipa-si masyarakat. Dalam pandangan saya, keterbukaan dan transparan-si harus merangsang rasa kepemili-kan masyarakat dalam pemerinta-han yang terbuka.

Itulah sebabnya kepemimpi-nan Indonesia di OGP tahun ini memberikan penekanan khusus pada partisipasi publik.

Dalam hal ini, perkenankan saya berbagi beberapa pemikiran tentang cara untuk mempromosi-kan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Pertama adalah Bangunan Kepercayaan. Pemerintahan yang terbuka dan transparan harus be-kerja sama dengan warga dan ma-syarakat sipil berdasarkan keper-cayaan. Kepercayaan tersebut akan memungkinkan mereka se-mua untuk memecahkan masalah mendesak bersama-sama sebagai mitra.

Kedua adalah Outreach. Dalam era “jaringan sosial online, “pemerintah perlu menjangkau lebih sering dan inovatif kepada warga negara. Mereka perlu untuk membuka akses yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat. Ini termasuk dalam proses anggaran dan pengambilan keputusan yang

oPEN govERNmENT PARTNERsHIP mENgUBAH DIRI mENJADI gERAKAN gLoBAL

DiplomasiTABLOID


PREsIDEN RI :

Dok

: ang

kor.c

o

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun ViiFoKuS 12

makna terhadap cita-cita pemerin-tahan yang terbuka. Kita mencoba yang terbaik untuk memberdaya-kan daripada menginstruksikan, menginspirasi daripada kekuatan, dan merangkul daripada menge-cualikan. Ini adalah alasan menga-pa kami membuat Pemerintahan Indonesia Terbuka - atau dikenal sebagai OGI (Open Government In-donesia).

Saya harus mengatakan bahwa OGI telah meningkatkan upaya nasional kami untuk menerapkan good governance dan transparansi. Ini berfungsi sebagai katalis untuk reformasi pelayanan publik. Dan pada saat yang sama, ini mengu-bah persepsi publik mengenai hak-hak mereka terhadap informasi.

Dengan cara persuasi dan ino-vasi program OGI kami telah mem-bantu mereformasi birokrasi kami menjadi lebih baik. Saya senang bahwa beberapa inisiatif kami telah disebut sebagai praktik terbaik.

Dalam hal ini, perkenankan saya berbagi dengan Anda tiga inisiatif yang telah kami majukan dalam konteks OGI.

Pertama, di bidang transparan-si fiskal dan data.

Program transparansi fiskal kami ditujukan untuk memberikan informasi anggaran kepada ma-syarakat. Hal ini memungkinkan warga untuk melakukan pengawa-san yang lebih besar pada transpa-ransi anggaran.

Saya senang bahwa upaya kami telah diakui oleh Internatio-nal Budget Partnership melalui Sur-vei Indeks Anggaran Terbuka. In-dex Anggaran Terbuka kami score nya meningkat pada 2012, dari 51 di tahun 2010 menjadi 62 di 2012 - menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Dan pada transparansi data, penemuan baru kami adalah “One Map Indonesia”. Ini adalah suatu peta yang berfungsi sebagai refe-rensi nasional - yang dimungkin-kan oleh upaya kolektif dari ber-bagai instansi pemerintah. Anda mungkin ingin memeriksa Peta ini di portal web dari waktu ke waktu.

Fungsi peta ini adalah seba-gai acuan otoritatif tunggal untuk semua jenis peta pemerintahan- mulai dari hutan hingga konsesi pertambangan dan kawasan kon-servasi. Hal ini juga membuat kami lebih menghargai nilai dari satu re-ferensi, satu standar, satu geopor-tal dan satu database informasi.

bahwa beberapa pengiriman terbukti berguna dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada sisi saya, saya telah membuka diri untuk komunikasi langsung dengan warga melalui media tradisional seperti PO Box 9949 dan SMS 9949. Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam delapan tahun terakhir, saya masih menerima le-bih dari 100.000 surat melalui PO Box. Saya juga menerima lebih dari 3,5 juta teks - pesan .

Baru-baru ini, saya bergabung dengan media sosial seperti Twit-ter dan Facebook untuk pertukaran ide secara cepat dengan warga negara. Yang mengejutkan, pada hari ini saya memiliki hampir 5 juta pengikut Twitter dan 2,7 juta fans Facebook. Saya juga aktif terlibat dalam Youtube.

Beberapa followers saya me-ngatakan bahwa ini membuat saya sebagai Pemimpin politik kedua yang paling diikuti di dunia. Bah- kan, berdasarkan laporan dari sumber terpercaya, banyak di an-tara para audiens saat ini yang aktif mengikuti akun Twitter saya.

Dalam pengalaman saya ber-gabung dengan Twitter, Facebook dan Youtube, kita harus setiap saat siap menghadapi kritik dan saran. Dan pastinya juga untuk mempero-leh dukungan. Setelah kita mampu menanggapi masukan ini dengan bijak, kita pasti akan merasa lebih dekat dengan nasyarakat.

Saya menggunakan masukan mereka untuk menilai apakah me-reka mendukung atau tidak kepu-tusan dan kebijakan saya. Saya dapat mengatakan bahwa masyarakat saya tidak merasa ditinggalkan dalam proses peng-ambilan keputusan. Alhamdulillah, ini telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya kami dalam menjaga stabilitas sosial dan poli-tik dalam sepuluh tahun terakhir. Sebagaimana kami mencapai sta-bilitas sosial serta politik dan ke-amanan, dengan demikian kami juga dapat terus meningkatkan perekonomian kami.

Meskipun pertumbuhan yang luar biasa dari OGP, partisipasi negara-negara Asia-Pasifik dalam gerakan ini belum meningkat. Un-tuk saat ini, hanya sepuluh negara Asia - Pasifik yang menjadi ang-gota OGP. Kami ingin melihat lebih banyak negara dari kawasan kami untuk bergabung dengan gerakan ini, sehingga suara kita dapat cu-

Kami sekarang juga mengembangkan “Data Portal Indonesia”. Sebuah ruang virtual yang terintegrasi untuk semua data pemerintah, yang tersedia secara bebas dan dapat diakses untuk keperluan publik.

Saya percaya bahwa Portal ini akhirnya akan membantu Pemerin-tah Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik ; mencapai pembangunan ekonomi yang lebih besar; mengkatalisasi inovasi; dan mempromosikan good governance dan akuntabilitas so-sial. Sumber informasi yang terin-tegrasi ini akan membantu mem-percepat pencapaian tujuan kami untuk pembangunan berkelanju-tan.

Kedua, di bidang pelayanan publik, kami telah memulai “Kom-petisi Layanan Publik OGI” pada 2012. Kami mengundang 34 Ke-menterian dengan 62 pelayanan publik mereka untuk berpartisipasi dalam “Kompetisi OGI.”

Melalui kompetisi, lembaga pemerintah diukur berdasarkan tingkat keterbukaan kepada publik. Kompetisi ini juga memungkinkan birokrasi untuk berinovasi dan menciptakan cara-cara praktis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang terbuka.

Dan Ketiga, di bidang suara warga negara, kami telah meman-faatkan teknologi informasi untuk mempercepat lalu lintas komuni-kasi dua arah antara pemerintah dan warga negara.

Terinspirasi oleh penggunaan media sosial yang luas, kami telah meningkatkan dan memperkuat program “Lapor“ - yang berarti “melaporkan”. Dalam program ini, kami dapat memperkecil penyim-pangan waktu dalam menanggapi keluhan, aspirasi, dan pertanyaan warga.

Kami juga telah mengembang-kan sebuah program yang dikenal sebagai “Solusimu“ - yang berarti “solusi Anda“. Program ini dit-ujukan untuk katalisisasi ide-ide inovatif dan menyediakan saluran yang lebih komprehensif bagi in-put warga.

Dalam program ini, kami me-nerima sejumlah besar pengajuan dari warga negara, termasuk mela-lui media sosial. Ini adalah salah satu sarana bagi pemerintah untuk menjangkau berbagai lokasi ter-pencil di seluruh Nusantara. Saya senang untuk menyebutkan

kup terwakili dalam OGP.Partisipasi Asia-Pasifik penting

karena kekuatan terbesar OGP ter-letak pada fasilitasi pertukaran ide, pembelajaran, dan pengalaman pemerintahan yang baik dan ter-buka. Melalui pengalaman belajar bersama ini, OGP menawarkan kesempatan bagi negara-negara di kawasan untuk bertukar pengala-man dalam pelaksanaan good go-vernance.

Saya percaya bahwa kawasan kita harus memainkan peran pen-ting dalam mempromosikan OGP. Asia-Pasifik tetap menjadi salah satu kawasan yang paling dinamis di dunia. Saya yakin bahwa hal itu akan terus menjadikan kawa-san sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global. Dan saya senang bahwa kepercayaan saya juga di-miliki oleh Pemimpin APEC lainnya ketika mereka berkumpul di sini di Bali pada beberapa bulan yang lalu. Bersama-sama kami menyatakan bahwa masa depan Asia - Pasifik akan makmur, stabil, dinamis, in-klusif, dan forward-looking.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin sekali lagi menyam-paikan penghargaan kepada Anda semua atas partisipasi dalam kon-ferensi ini. Saya juga ingin men-gucapkan terima kasih kepada Pe-merintah Meksiko atas dukungan dan kerja sama yang erat selama menjadi co-chairs OGP.

Dengan partisipasi publik seba-gai tema sentral dari konferensi ini, saya berharap bahwa pembahasan selama dua hari ini akan lebih me-majukan keterlibatan masyarakat di OGP. Saya juga berharap bahwa konferensi kita bisa menarik lebih banyak minat di antara organisasi-organisasi masyarakat sipil ter-hadap OGP, dan mungkin berga-bung dengan gerakan ini.

Akhir kata, sambil berharap akan suksesnya konferensi, saya harap Anda sekalian juga akan mendapatkan kesempatan dan memiliki banyak keterlibatan ma-syarakat di Bali. Saya mendorong Anda untuk menikmati keindahan budaya dan alam Bali. Saya juga mendorong Anda untuk membawa pulang souvenir Bali. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan terlibat dengan masyarakat lokal yang beragam dan memberikan kon-tribusi bagi perekonomian lokal. (Disunting dari pidato Presiden RI pada pembukaan Asia-Pacific Re-gional Conference of OGP di Nusa Dua, Bali tanggal 6 Mei 2014)

DiplomasiTABLOID


15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii FoKuS 13

oPEN govERNmENT PARTNERsHIP mEmILIKI PERAN BEsAR DALAm

PENINgKATAN PELAyANAN PUBLIcSebagai Ketua (Lead Chair) Open Government Partnership (OGP) periode 2013-2014, Indonesia me-nyelenggarakan OGP Asia Pacific Regional Conference (6-7/05). Aca-ra yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudho-yono.

Acara dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang datang dari ne-gara-negara kawasan, antara lain terdiri atas para Menteri asing, menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, para Duta Be-sar dan perwakilan korps diploma-tik di Indonesia, anggota-anggota organisasi masyarakat sipil (CSO), kaum muda, swasta, media, serta anggota organisasi internasional.

Dalam keynote speech-nya, Presiden Yudhoyono menyam-paikan arti penting keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik bagi pemerintahan yang efektif.

Bagi Indonesia, partisipasi dan keterlibatan publik menjadi tema dalam masa keketuaan utamanya. Pelaksanaan prinsip kunci open go-vernment tersebut memiliki peran besar dalam peningkatan pelaya-nan publik dan menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut berujung pada meningkatnya kemampuan pe-merintah untuk mewujudkan ke-sejahteraan bagi masyarakat dan memperkuat upaya pemberanta-san korupsi.

Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pelopor terbentuknya OGP pada tahun 2011, bersama dengan Brasil, Mek-siko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Se-rikat.

Hanya dalam tiga tahun sejak terbentuk, gerakan keterbukaan ini telah berhasil diterima secara luas dan kini beranggotakan 64 negara. Berbeda dengan organi-sasi international lainnya, partisi-pasi CSO, bersama dengan pihak pemerintah, merupakan hal yang krusial dalam OGP.

Terhadap perkembangan OGP

ran informasi tersebut, Presiden Yudhoyono berbagi pengalaman mengenai berbagai inovasi open government di Indonesia, antara lain portal “One Map Indonesia” dan “Indonesia Data Portal” untuk transparansi data fiskal, peluncu-ran “Open Government Indonesia Public Service Competition” pada tahun 2012, dan jaringan “LAPOR” yang berbasis sosial media.

Setelah pembukaan oleh Pre-siden RI, dilaksanakan sesi Pleno dimana para wakil pemerintahan dan CSO dari Negara anggota dan non-anggota OGP pun turut meny-ampaikan pengalamannya dalam penyelenggaraan open government masing-masing.

Selain itu, dalam dua hari kon-ferensi dilaksanakan pula 18 brea-kout sessions berbagai tema terkait open government, seperti lessons

tersebut, Presiden Yudhoyono lebih lanjut menyampaikan pen-tingnya peningkatan pemahaman OGP di kawasan Asia Pasifik, yang tingkat keanggotannya dalam OGP masih cukup rendah dibandingkan kawasan lainnya.

Hal ini menjadi perhatian Indo-nesia dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan konferensi di Bali.

“Kawasan Asia Pasifik yang besar dan dinamis harus memi-liki suara yang cukup dalam OGP,” ungkap Presiden Yudhoyono.

Konferensi di Bali diharapkan membuka kesempatan bagi penye-baran informasi dan pendalaman pemahaman akan manfaat OGP, yang akhirnya bisa meningkatkan tingkat partisipasi negara-negara kawasan.

Sebagai bagian penyeba-

learned pelaksanaan open govern-ment, partisipasi publik, inovasi-inovasi open data, serta kemitraan pemerintah dan masyarakat. Sesi ini menghadirkan lebih dari 60 pembicara dari berbagai negara.

Konferensi OGP diselenggara-kan back-to-back dengan CSO Day pada tanggal 4 Mei 2014 dan Per-temuan Komite Pengarah (Steering Committee) OGP pada tanggal 4-5 Mei 2014.

Pertemuan yang dihadiri oleh delegasi dari sembilan negara ang-gota Komite Pengarah, masing-masing terdiri atas wakil pemerin-tah dan CSO, tersebut mencapai berbagai kesepahaman demi pe-majuan organisasi OGP dan misi outreach ke depannya. Komite Pengarah diantaranya menyepa-kati dokumen “OGP Four-Year Strategy 2014-2017”.

DiplomasiTABLOID


15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun ViiFoKuS 14

Penerapan politik luar negeri bebas - aktif tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik di ting-kat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Polugri Indonesia didesain untuk mampu mempertemukan kepen-tingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang se-lalu berubah. Tidak dapat dipung-kiri perlunya polugri yang luwes dan flexible untuk menghadapi segala tantangan dimaksud. Pe-rubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang ber-upa non-state actors.

lingkungan strategis internasio-nal

Fenomena saling ketergan-tungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah me-mang telah terlihat dalam inter-aksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling ke-terkaitan antar masalah juga ter-lihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi ma-nusia (HAM), intervensi humani-ter, demokrasi dan demokratisasi, “good governance” dan anti-ko-rupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transna-sional seperti terorisme dan lain-lainnya.

Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globali-sasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekua-tan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa berbagai peluang besar bagi kema-juan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bah-wa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang meru-gikan, khususnya bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempa-tan yang tersedia.

Situasi politik dan keamanan dunia pasca perang dingin relatif stabil dalam pengertian tidak ada

menghambat pertumbuhan eko-nomi global adalah kemiskinan. Sekitar 21 % dari penduduk dunia masih berada di bawah garis ke-miskinan. Sementara itu, upaya mencapai sasaran pembangunan global yang ditargetkan dalam Mil-lenium Development Goals (MDGs) setelah lima tahun ternyata masih menjadi sumber keprihatinan khu-susnya bagi negara-negara ber-kembang.

Setelah 20 tahun pasca pe-rang dingin, unilateralisme ekslusif Amerika Serikat memang masih terjadi di berbagai kawasan, te-tapi sudah mulai melemah secara berangsur-angsur. Dalam gamba-ran dunia yang kontradiktif, mun-cul kekuatan-kekuatan baru di luar Amerika. Untuk kawasan Eropa, Uni Eropa masih merupakan be-nih kekuatan baru kendati di tahun 2005 mereka gagal menyepakati konstitusi bersama.

Di Asia Selatan, India muncul sebagai kekuatan yang sangat ber-pengaruh dan menjadi penentu stabilitas di kawasan. Sedangkan di kawasan Asia Timur, China dan Jepang memainkan peranan poli-tik yang sangat penting. Pergese-ran kekuatan ini disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi, lebih spesifik lagi adalah soal minyak.

Di tahun mendatang, persoalan energi ini masih akan tetap menjadi motor dinamika politik dunia. Pe-rebutan pengaruh atas sumber mi-nyak dunia tercermin di lapangan geostrategis. Ketika Amerika ber-hasil mengontrol minyak Timur Tengah, China dan Rusia berhasil menguasai jalur eksplorasi minyak Asia Tengah dan Laut Utara. Me-dan pengaruh minyak masih akan meluas ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afika dan lain-lain.

Dunia yang penuh dengan ke-tidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan me-nyeluruh. Peluang untuk meman-faatkan kesempatan yang terbuka dari era globalisasi ini, akan ter-gantung pada kedekatan faktor-faktor internasional dengan faktor-faktor domestik (intermestik) kita. Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah memun-gkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam menghadapi proses globalisasi dan mampu me-nempatkan dirinya tampa ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

perang besar yang terjadi, namun terjadi proxy war dibeberapa ka-wasan. Dalam perkembangan ter-akhir, kawasan Asia dan Pasifik re-latif aman dan stabil. Situasi konflik di Afghanistan telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dalam si-tuasi konflik Arab/Israel, terdapat langkah maju dengan penarikan mundur Israel secara sepihak dari Jalur Gaza dan berlangsungnya proses demokratisasi di Palestina yang memberikan harapan bagi pembukaan kembali perundingan damai yang berkelanjutan.

Selain itu, di sejumlah negara khususnya di kawasan Afrika, Ame-rika Selatan dan Tengah, serta Asia Pasifik –yang sejak awal 1990-an menjadi ajang konflik internal- kini telah tampil pemerintahan-pe-merintahan baru yang demokratis. Proses demokratisasi yang mulai tumbuh dan menguat di wilayah-wilayah konflik dapat dijadikan titik awal yang sangat diperlukan demi terciptanya penyelesaian konflik-konflik tersebut. Selain konflik-konflik eksternal, konflik - konflik internal di berbagai be-lahan dunia juga relatif mereda. Misalnya saja Indonesia yang da-pat menyelesaikan konflik di Aceh dengan cara-cara damai. Banyak pihak yang menilai bahwa penye-lesaian masalah di Aceh dapat dijadikan salah satu contoh yang

baik dalam menyelesaikan konflik internal suatu negara.

Dalam sektor ekonomi, per-tumbuhan ekonomi dunia akhir – akhir ini menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif. Peningka-tan ini dipengaruhi oleh ekonomi AS yang terus membaik dan eko-nomi China yang terus tumbuh dengan rata-rata tinggi. Menyusul perekonomian Jepang yang mulai pulih setelah mengalami stagnasi, berbagai krisis dan skandal selama 15 tahun. Bahkan Jepang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada Eropa. Ekonomi India juga telah menyumbangkan prestasi ekonomi dalam dunia in-ternasional dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 %.

Namun demikian, terdapat pula beberapa peristiwa penting yang berdampak pada pereko-nomian dunia saat ini. Kenaikan harga bahan bakar minyak adalah salah satu masalah yang cukup mendominasi. Setelah topan Ka-trina menyapu Amerika Serikat, harga minyak per barrel sempat menyentuh 70 Dolar AS. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dunia terutama disebabkan permintaan tinggi yang tidak diimbangi kapa-sitas penyediaan yang memadai dari pihak produsen.

Selain itu, faktor lain yang

DiplomasiTABLOID


DUNIA YANG PENUH DENGAN KETIDAKPAS-

TIAN DAN KONTRADIKSI INILAH YANG MENJADI LINGKUNGAN STRATE-

GIS DI MANA DIPLOMASI INDONESIA DAPAT DIJA-LANKAN SECARA TEPAT

DAN MENYELURUH


Media Komunikasi dan Interaksi FoKuS 15

moenir ari soenanDa

Pada hakekatnya kepentingan na-sional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indo-nesia yang berada di dalam Ne-gara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasio-nal dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indo-nesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, me-miliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Dengan posisi strategis terse-but, maka berbagai negara khus-usnya negara-negara besar memi-liki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan ke-cenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari ne-gara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagaimana tercantum da-lam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bang-sa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde-kaan, perdamaian abadi dan kea-dilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah sa-tunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja kabinet dan merupakan bagi-an dari kebijakan pemerintah yang secara konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Pencapaian kepentingan nasio-nal Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan ling-kungan strategis balik dalam tata-ran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapai-an kepentingan tersebut. Dan da-lam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disada-ri perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berba-

PREsIDEN sBy DAN KEBIJAKAN LUAR NEgERI “KoNsTRUKTIvIs”

kui pentingnya menggalang kerja sama dengan like-minded develo-ping countries. Itulah yang menye-babkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan Non-Aligned Movement (NAM), the Or-ganization of the Islamic Conference (OIC), the Group of 77 (G-77) dan the Group of 20 (G-20).

Dengan forum-forum terse-but Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat usaha bersama dalam rangka menjembatani kesenjangan an-tara negara-negara berkembang dengan negara maju. Sementara itu, pada level global, Indonesia mengharapkan dan menekankan secara konsisten penguatan mul-tilateralisme melalui PBB, khusus-nya dalam menyelesaikan segala permasalahan perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia juga menolak segala keputusan unila-teral yang diambil di luar kerangka kerja PBB.

gai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal.

Sehubungan dengan hal ter-sebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “konstruktivis”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kon-disi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola keru-mitan permasalahan luar negeri; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang so-lid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian do-mestik dan diplomatiknya.

Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turut meng-aktualisasikan program dan priori-tas pemerintah yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total

untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Untuk memastikan tercapai-nya tujuan nasional, Kemlu mene-kankan pada kerja sama diploma-tik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang meru-pakan pilar utama bangsa Indone-sia dalam menjalankan politik luar negerinya.

Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indo-nesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia.

Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia menga-

Dok

: reu

ters

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii16 DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan InteraksiSoRoT

LINgKUNgAN sTRATEgIs KAwAsANinvestasi, kesempatan kerja dan alih tekonologi; (3) meningkat-kan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kon-tribusi Indonesia dalam penca-paian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat in-ternasional sebagai negara demo-kratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkat-kan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koor-dinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.

Berkaitan dengan pemeli-haraan dan peningkatan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia, diplomasi Indonesia telah me-mainkan peranan penting se-menjak masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Pada waktu itu, diplomasi Indonesia telah berhasil mencari dukungan dan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, diplomasi juga memainkan peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Upaya ini dilakukan baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral.

Dengan perubahan lingkungan internasional dan regional, upaya pencapaian kepentingan nasional mendapatkan hambatan dengan munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Dukungan NGOs terhadap separatisme dan pemberitaan media massa untuk pembentukan opini internasional semakin menyulitkan upaya diplo-masi Indonesia.

Pelaksanaan Kebijakan Luar negeri RI demi mewujudkan kepen-tingan nasional RI di Pasifik Selatan

Proses integrasi negara-negara kawasan Asia Timur semakin ber-kembang pesat. Hal ini tidak ter-lepas dari peran penting ASEAN sebagai organisasi regional di ka-wasan Asia Tenggara. Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IX telah menyepakati pem-bentukan ASEAN Community pada tahun 2020 yang bersendikan pada tiga pilar (komunitas ekonomi, po-litik keamanan dan sosial budaya), serta kesepakatan mengenai ren-cana-rencana aksi untuk masing-masing pilar tersebut.

Selain itu, KTT ASEAN + 3 di Vientiene juga telah menghasilkan kesepakatan untuk memprakarsai penyelenggaraan KTT Asia Timur (East Asian Summit) pertama yang telah diadakan di Malaysia pada tahun 2005 lalu. Hal tersebut te-lah menegaskan ASEAN sebagai pemegang peran kendali dalam proses integrasi di kawasan Asia Timur.

Ketegangan antara Jepang dan China menjadi isu yang menon-jol di kawasan Asia akhir – akhir ini. Ketegangan ini terjadi karena kedua belah pihak belum mampu mengatasi beban sejarah masa lalu. Namun ketegangan tersebut tidak berubah menjadi konflik ter-buka. Bahkan tidak mengurangi kecenderungan kerja sama kawa-san yang menguat seperti dapat diselenggarakannya KTT Asia Ti-

mur pertama.Korea Selatan dan Korea Ut-

ara semakin meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mendukung ter-laksananya pertemuan puncak antar Korea yang ke-II. Pertemuan tersebut membuat kedua negara mencapai kemajuan kerja sama ekonomi yang cukup besar yang meliputi berbagai sektor dan Seoul memusatkan perhatian pada pem-berian bantuan kemanusiaan kepa-da Korea utara dalam membangun negaranya. Kemudian dilakukan pula kerja sama kelautan dan per-tanian. Kedua Korea telah setuju untuk mengadakan kerja sama pada perairan bebas di laut Barat, sedangkan di bidang pertanian merupakan perpaduan antara la-han di Korea Utara, dengan modal dan manajemen pertanian dari Korea Selatan. Selain itu, kerja sama di bidang industri ringan dan pembangunan sumber-sumber mi-neral, juga merupakan aspek baru pengembangan kemitraan.

Upaya-upaya perdamaian un-tuk penyelesaian konflik Palestina – Israel sudah banyak dirundingkan dan disepakati, namun demikian implementasinya selalu kandas di tengah jalan. Kekerasan yang ter-jadi di lapangan sangat mengham-bat pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai di meja perundingan damai. Meskipun demikian, upaya

perundingan damai terus diupaya-kan dengan harapan dapat menca-pai penyelesaian final.

Melihat berbagai per-kembangan lingkungan strategis baik ditingkat internasional mau-pun regional, untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, Kemlu menjalankan total diplo-masi.

Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemlu turut mengaktualisasikan program dan prioritas Indonesia yang pada in-tinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indo-nesia yang bersatu, lebih aman dan damai, adil, demokratis dan se-jahtera. Dalam lingkup tugas dan kompetensi utama Kemlu sebagai penyelenggara hubungan luar ne-geri, Kemlu berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku ke-pentingan untuk mempertahan-kan NKRI dan menerapkan agenda utama yang ditetapkan pemerin-tahan Presiden SBY.

Kepentingan nasional Indo-nesia diterjemahkan kedalam visi Kemlu yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia; (2) membantu penca-paian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan

PREsIDEN sBy DAN KEBIJAKAN LUAR NEgERI “KoNsTRUKTIvIs”

Dok

: wor

ldcd

n.ne

t


mEDIAsI PERDAmAIAN TImUR TENgAH

Untuk melaksanakan pembangu-nan nasional, Indonesia memer-lukan kondisi lingkungan regional dan internasional yang kondusif. Untuk tujuan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memperkuat kerjasama bi-lateral, regional dan internasional dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.

Dalam kerangka upaya-upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentu-kan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jeru-salem) sebagai ibukotanya serta prinsip “land for peace”. Indone-sia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah di-keluarkan oleh PBB maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al-Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (Road Map) gagasan kuartet AS, Rusia, PBB dan UE yang diharapkan da-

pat dilaksanakan sesuai jadwal.Indonesia mendukung prakarsa

Kuartet (AS-Rusia-UE dan PBB) dan mengharapkan kedua negara dapat melaksanakan isi PJP secara baik sehingga konflik Palestina – Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad dapat terselesaikan dan kedua negara dapat hidup ber-dampingan secara damai.

Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung senantiasa menyam-but baik upaya perdamaian di ka-wasan Timur Tengah yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB maupun OKI, sehingga tercapai pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Indonesia mengharap negara-negara pemrakarsa Road Map un-tuk terus mengupayakan agar Road Map tersebut dilaksanakan oleh ke-dua negara, Palestina-Israel.

Dalam rangka upaya mediasi penyelesaian konflik Palestina - Is-rael, Indonesia mempertimbang-kan untuk tidak hanya berbicara dengan Palestina saja, namun juga dengan Israel dalam kapasitas in-formal dan low profile. Ini mengin-dikasikan adanya suatu pengakuan diplomatik terhadap negara Israel. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan pihak Pa-lestina dan dimaksudkan untuk me-majukan kepentingan Palestina.

terutama ditujukan untuk menja-min dukungan dari negara-negara kunci di kawasan, terutama Aus-tralia, Selandia Baru, Papua Nugini dan Fiji, bagi keutuhan dan kedau-latan wilayah RI, khususnya di ba-gian Timur Indonesia, dan mendo-rong rekonsiliasi permanen dalam hubungan RI dan Timor Leste.

Hubungan dengan Australia telah semakin dipererat dengan kunjungan Presiden SBY dan telah menghasilkan Pernyataan Bersa-ma Kemitraan Komprehensif yang memperkokoh hubungan antar pemerintah dan anatar masyara-kat. Pemerintah Australia terlihat tetap konsisten dalam mendukung upaya Pemerintah RI dalam me-nyelesaikan masalah separatisme dengan jalan damai seperti misal-nya kebijakan otonomi khusus di Papua.

Upaya pelibatan atau engage-ment Indonesia dengan negara-negara Melanisia di Pasifik terus dibina melalui keikutsertaan aktif dalam forum-forum di kawasan khususnya PIF dan Dialog Pasi-fik Barat Daya (SWPD) yang telah memberikan hasil politik yaitu tidak digunakannya forum-forum kawa-san tersebut untuk mendukung ke-merdekaan Papua. Sebagai mitra-wicara PIF, Indonesia menjalankan peranan penghubung antara PIF dengan ASEAN dan menampilkan berbagai permasalahan keamanan dan pembangunan kawasan serta pencapaian Indonesia khususnya dalam hal perkembangan Otonomi Khusus di Papua. Indonesia juga turut memfasilitasi keterlibatan para anggota PIF dalam pertemuan kontra-terorisme tingkat menteri di kawasan yang dikenal dengan sebutan “the Bali Process”. Semen-tara itu, pertemuan tingkat men-teri dengan negara-negara anggota SWPD (Indonesia, Australia, Selan-dia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste) terutama membica-rakan permasalahan dalam kerja sama sosial budaya dan keamanan (khususnya terorisme dan kejaha-tan transnasional).

Membantu pencapaian Indo-nesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, pro-mosi dagang dan investasi, kesem-patan kerja dan alih tekonologi.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ber-dampak besar bagi perekonomian Indonesia. External creditor dan juga investor asing menarik diri, maka dengan sendirinya sumber-

sumber dana jangka pendek yang menjadi pendukung utama bagi perekonomian Indonesia juga ikut berkurang.

Secara bertahap krisis ekono-mi di Indonesia telah berkembang menjadi krisis yang bersifat mul-tidimensi yang melibatkan unsur sosial, politik, etnis, terutama ma-salah disintegrasi bangsa. Mero-sotnya nilai rupiah hingga ke ti-tik terendah didorong oleh krisis kepercayaan pihak investor, baik domestik maupun asing terhadap kredibilitas pemerintah yang saat itu tampaknya tidak berdaya da-lam menanggulangi masalah ter-sebut. Stabilitas keamanan yang tidak menentu menimbulkan kera-guan investor untuk melanjutkan penanaman modalnya di Indone-sia dan tingginya resiko berusaha yang disebabkan oleh melonjaknya inflasi.

Sektor perdagangan terutama ekspor dan impor, yang selama ini mendatangkan devisa utama dalam perekonomian Indonesia, mengalami hambatan yang cukup besar. Demikian juga investasi se-bagai suatu bagian tak terpisahkan dari sektor perdagangan. Indone-sia kehilangan sumber foreign ex-change yang dapat digunakan un-tuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan ekonomi interna-sionalnya.

Pertumbuhan ekonomi Indo-nesia yang saat ini telah mencapai angka 5,5% ternyata masih berada diatas rata-rata pertumbuhan eko-nomi di kawasana Asia Tenggara. Indikasi pulihnya perekonomian Indonesia, menuntut perhatian yang cukup besar dari pemerin-tah. Namun angka pertumbuhan tersebut belum cukup bagi upaya Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengang-guran dan peningkatan mutu pen-didikan.

Meskipun konsumsi dan in-vestasi asing langsung cukup mem-berikan kotribusi bagi pertumbu-han tersebut, namun masuknya investasi asing di Indonesia ma-sih relatif rendah. Oleh sebab itu penataan kembali perekonomian Indonesia dari sisi makro perlu dilakukan secepatnya agar kegia-tan ekonomi mikro, seperti sektor industri/manufaktur dapat berta-han dan kembali berjalan dengan baik. Manajemen yang baik sangat diperlukan dan waktu yang dibutu-hkan untuk kembali mencapai se-muanya itu cukup panjang.

17DiplomasiTABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi SoRoT

PREsIDEN sBy DAN KEBIJAKAN LUAR NEgERI

Dok

: pre

side

nsby

.go.

id


Media Komunikasi dan Interaksi18 SoRoT

Wakil menlu ri Wardana pada pembukaan Diklat Sekolah Dinas Luar Negeri ke-38, PKKRT Angkatan ke-8, dan Pendidikan Petugas Komunikasi Angkatan ke-5 yang dilangsungkan di Ruang Nusantara Kemlu RI pada tanggal 5 Mei 2014 mengatakan bahwa agar tercapainya sebuah keberhasilan dalam berdiplomasi, maka diplomasi Indonesia perlu dimotori oleh sumber daya manusia yang tepat. “Saudara sekalian diberikan kepercayaan demi kelanjutan estafet perjuangan bangsa” tegas Wamenlu Wardana.

Untuk mengemban misi tersebut, Wamenlu Wardana mengingatkan agar seluruh peserta didik jangan pernah merasa lelah untuk terus mengembangkan diri.

“Profesi ini menuntut pening-katan diri secara terus-menerus, dibarengi disiplin, pembentukan watak, karakter dan profesionalis-me secara berkelanjutan dari mulai sekarang ini”.

Penting bagi seluruh calon diplomat untuk juga memahami Indonesia secara utuh, tambah Wamenlu RI.

“Mengenali negeri dengan baik berarti memiliki pengetahuan yang baik tentang potensi negara kita, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusia, termasuk kekuatan sosial budayanya beserta dengan masalah-masalah yang dihadapi-nya”, papar Wamenlu Wardana.

Sementara itu, dalam laporan-nya, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI, Dubes Soehar-djono Sastromihardjo menyata-kan bahwa dalam membekali para peserta didik, Pusdiklat akan me-nerapkan metode-metode yang baru.

Cara-cara tersebut tidak lagi akan menempatkan peserta di-dik dibelakang meja, namun aktif untuk melakukan kegiatan-kegi-atan di luar kelas dan mekanisme praktek.

Untuk mempersiapkan diplo-mat muda dalam menghadapi tantangan ke depan, Dubes Soehardjono menitikberatkan pada peningkatan keterampilan diplomasi dan pengembangan karakter. pengembangan karak-ter ini akan mengedepankan mekanisme konseling bersama para diplomat senior dan para Dubes. ”Peningkatan keterampilan

diplomasi adalah mutlak harus dimiliki oleh para calon diplomat”, tegas Dubes Soehardjono.

Lebih lanjut Dubes Soehard-jono menjelaskan bahwa Pusdiklat akan membekali para diplomat muda dengan kegiatan budaya dan ekstrakulikuler. Sedangkan yang menjadikan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, menu-rut Dubes Soehardjono, adalah akan diajarkannya ragam bahasa ASEAN kepada para peserta didik.

“Bahasa-bahasa ASEAN yang akan dipelajari oleh para peserta didik meliputi bahasa Thailand, bahasa Viet Nam, bahasa Laos, ba-hasa Kamboja dan bahasa Myan-mar”, imbuh Dubes Soehardjono.

Untuk bisa bergabung bersama Kementerian Luar Negeri dan

menjadi diplomat, para calon diplomat harus melalui proses seleksi yang sangat ketat yang juga diakui secara nasional dan internasional.

Dalam hal ini Kemlu telah me-nerima berbagai penghargaan sebagai bentuk konsistensi pelak-sanaan sistem rekrutmen yang telah dibakukan dan telah mem-peroleh Sertifikat Sistem Manaje-men Mutu ISO 9001:2008.

Bukan hanya itu, Kemlu juga telah menerima Piagam Penghar-gaan dari Museum Rekor Indone-sia sebagai instansi pemerintah pertama dengan sistem seleksi yang memenuhi standar ISO.

Pendekatan ini telah menda-patkan sambutan luas dari masy-arakat, terlihat dari tingginya jum-

lah pelamar untuk mengisi formasi di Kementerian Luar Negeri, yang pada tahun 2013 mencapai lebih dari 20.000 pelamar.

Untuk merefleksikan kemaje-mukan dan memberikan kesem-patan yang sama kepada lulusan berbagai perguruan tinggi di dae-rah, Kemlu juga telah menyeleng-garakan seleksi penerimaan mela-lui jalur khusus.

Seleksi ini dilakukan atas kerja-sama Kemlu dengan lima perguru-an tinggi terpilih, yakni: Universitas Negeri Papua, Manokwari; Uni-versitas Cendrawasih, Jayapura; Universitas Khairun, Ternate; Uni-versitas Nusa Cendana, Kupang; dan Universitas Negeri Gorontalo.

DIPLomAsI INDoNEsIA PERLU DImoToRI sUmBER DAyA mANUsIA yANg TEPAT

wAmENLU RI :

”Peningkatan keterampilan diplomasi adalah mutlak harus dimiliki oleh para calon diplomat”

Dubes soehardjono.


Media Komunikasi dan Interaksi 19SoRoT

DIPLomAT HARUs mENINgKATKAN KAPAsITAs gUNA mEmBERIKAN PERLINDUNgAN PRImA luar negeri. “Ini merupakan

amanat konstitusi yang menjadi agenda nasional dan prioritas kita bersama”.

Dubes Kristiarto mengha-rapkan bahwa dengan pelatihan ini, pejabat dan staf konsuler di Perwakilan RI menjadi semakin tanggap akan bahaya TPPO dan mampu mencegah kasus TPPO terjadi kepada WNI di negara akreditasi.

Sekjen Kemlu juga me-nyampaikan penghargaan yang besar atas jasa para diplomat perlindungan yang tidak kenal lelah melindungi WNI di luar negeri. “Kehadiran saudara sekalian adalah bukti bahwa kami mengikuti secara dekat kerja keras saudara di manapun kalian ditempatkan”.

Sementara itu Direktur Per-lindungan WNI dan BHI Kemlu, Tatang Budie Utama Razak me-nyampaikan bahwa kejahatan trafficking adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusia-an dan di luar negeri kejahatan trafficking ini telah menunjukan trend peningkatan yang meng-khawatirkan.

Pelatihan ini merupakan sa-lah satu inovasi yang terus digi-atkan pemerintah RI guna mela-wan kejahatan trafficking WNI di luar negeri. “Langkah pemerin-tah ini menunjukan keberpiha-kan dan langkah ini tidak jarang terus bekejaran dengan para ok-num individu penyelundup ma-nusia” jelas Tatang Budie Utama Razak .

Berdasarkan Laporan Global 2012 Kantor PBB Urusan Nar-koba dan Kejahatan (Global Re-port 2012 UNODC), data kasus perdagangan orang di Indonesia pada periode tahun 2008 – 2010, tercatat bahwa Organisasi In-ternasional untuk Migrasi (IOM) telah memberikan bantuan kepada WNI korban trafficking (perdagangan orang) sebanyak 1.647 orang.

Kegiatan yang dihadiri oleh 52 pe-serta yang merupakan utusan dari 27 perwakilan RI di luar negeri se-perti Doha, Hongkong, Moskow, Amman, Baghdad dan Dubai ini dimaksudkan sebagai sebuah pe-latihan dan peningkatan kapasitas bagi staf kedutaan Indonesia. Se-makin rumitnya aspek perdagang-an manusia harus dijawab dengan sumber daya manusia yang memi-liki teknik identifikasi yang cang-gih.

Diplomat adalah garda terde-pan perlindungan WNI, dan sudah menjadi tugas diplomat untuk te-rus meningkatkan kapasitas guna memberikan perlindungan yang prima. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Kemlu Dubes Kristiarto Soeryo Legowo menanggapi isu TPPO yang semakin kompleks.

Kasus TPPO adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak lagi dapat ditangani dengan cara-cara yang konvensional. Pelatihan ini, diharapkan mampu memberi-kan pemuktahiran tentang bagai-mana menangani dan mencegah kasus TPPO secara cerdas.

“at the end, kita (diplomat) harus mampu memberikan perl-indungan, kita harus mampu jadi solusi”, tegas Dubes Kristiarto. Menurutnya hal ini penting karena sudah merupakan amanat kon-stitusi dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun, niat perlindungan harus juga dibarengi dengan niat baik di dalam hati kita masing-masing untuk membantu sesama.

“Apabila kita ingin men-jadi pembawa solusi, kita tidak boleh berpuas diri dan terus mengembangkan diri. Sudah harus menjadi kesepahaman bersama bahwa pejabat Kemlu harus terus mengembangkan diri untuk me-lindungi WNI dari tindak pidana penyelundupan orang (TPPO) di

Pada saat membuka Basic Training on Victim Identification for Indonesia Consular Officers and

Staffs di Mataram, NTB yang dihelat oleh Direk-torat PWNI BHI bersama lembaga internasional

IOM dan UNODC pada tanggal 12 Mei 2014, Sekjen Kemlu, Drs. Kristiarto Legowo mengatakan bah-

wa semua kegiatan di Pemerintahan, termasuk Kementerian Luar Negeri, harus dapat dipertang-

gungjawabkan kepada publik. Hasil dari kegia-tan dimaksud harus jelas, bisa diukur dan tidak

mengada-ada. Dengan cara itulah, maka kemajuan bangsa secara keseluruhan dapat diraih.

sEKJEN KEmLU :

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii20 no. 73 TAHun ViiLENSa DiplomasiTABLOID


Gubernur NTB Dr. TGH. Muham-mad Zainul Majdi dalam pidato pembukaannya. “Dengan ber-kembangnya jaman, para sindi-kat/mafia TPPO atau bad guys punya keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan aksinya, sudah menjadi tugas kita para good guys untuk juga mening-katkan kapasitas”. Ini adalah tugas penting dan amanat yang mulia, tambahnya.

Apabila peningkatan kapa-sitas penegak hukum adalah penting, pendekatan berbeda disampaikan oleh wakil UNODC, Troels Vester dalam pidato pem-bukaannya. “Perlu suatu lang-kah bersama untuk tidak hanya mengindetifikasi para korban namun bagaimana menindak dan membidik para pelaku atau sindikat TPPO”.

Menurutnya, banyak kasus dimana para sindikat sama se-kali tidak tersentuh dan sedikit sekali yang terkena hukuman. Hal ini harus menjadi pekerjaan rumah semua negara anggota PBB untuk bekerja bersama karena tidak ada satupun ne-gara yang tidak terpengaruh isu TPPO.

Sedangkan pada database e-perlindungan Kementerian Luar Negeri tercatat pada Ku-artal I Tahun 2014 sebanyak 109 kasus trafficking telah terjadi, dengan peningkatan mencapai 73% jika dibandingkan dengan data Kuartal I Tahun 2013. Un-tuk itu maka semua pihak wa-jib memiliki komitmen serta mengambil peran aktif dalam upaya pemberantasannya, se-suai porsi kewenangannya ma-sing-masing.

Berangkat dari kondisi ob-yektif tersebut, Kemlu melihat bahwa pejabat dan staf konsu-ler di Perwakilan RI adalah first responder dalam kasus WNI korban trafficking dan kemam-puannya untuk melakukan identifikasi korban secara dini merupakan kunci utama yang akan menentukan keberhasilan pencegahan dan pemberanta-san kejahatan trafficking selan-jutnya.

Selain menghadirkan trai-ner dari UNODC, IOM, dan ILO, kegiatan pelatihan ini juga menghadirkan Deputi Perlin-dungan Perempuan Kemeneg PP & PA, Mudjiati, SH, Staf Ahli

Bidang Hubungan Kelembagaan Kemlu, Duta Besar Salman Al Fari-si, S.E., dan Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur, Hermono.

Pelatihan menggunakan me-tode simulasi dan studi kasus di-mana para peserta mendapatkan pengajaran dan pelatihan intensif mengenai indikator-indikator keja-hatan trafficking, termasuk teknik wawancara dan identifikasi kor-ban, sekaligus membahas tahapan dalam proses penanganan korban sebelum dan selama proses hukum berjalan di luar negeri.

Guna melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak lagi hanya cukup menyamakan persepsi, namun sekarang yang terpenting adalah menyamakan langkah dan aksi. “Tanpa inovasi maka hal ini akan sulit untuk di-penuhi”, ujar Tatang Budie Utama Razak. Namun, inovasi dan lang-kah konkret dalam menangani isu TPPO tidak muncul baru-baru ini.

Kemlu telah tanggap dan mengikuti hal ini dari dekat, hal ini terbukti dari terbentuknya ci-tizenship service di 24 Perwakilan RI sejak lama. Ke-24 Perwakilan RI yang ditunjuk adalah yang saat itu sangat rawan terhadap kasus

perdagangan manusia, utamanya WNI.

Salah satu langkah tepat yang diambil pemerintah adalah mo-ratorium. “Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diterapkannya mo-ratorium, kasus penyelundupan manusia dan praktek jual beli TKI ilegal turun secara drastis”, ungkap Direktur PWNI dan BHI..

Namun ternyata hal ini tidak cukup karena beberapa negara seperti Persatuan Uni Emirat men-jadi hub baru transaksi ilegal ini ke berbagai negara tujuan. “Untuk itu Kemlu senantiasa memperbaha-rui grand desain perlindungan dan penopangnya melalui eksplorasi dan identifikasi kasus serta kerja sama dengan berbagai organisasi internasional”, tambah Tatang Bu-die Utama Razak.

Pelatihan ini adalah salah satu elemen penting dalam grand de-sain perlindungan. Melalui pelati-han ini bukan hanya dapat menya-makan persepsi tentang TPPO tapi lebih dari itu, yaitu menyamakan langkah dan tindakan. Diharapkan bahwa ke depan, pelatihan ini da-pat menjadi rujukan strategis per-lindungan WNI dari TPPO.

Hal serupa juga disampaikan

hubungan luar negeri.Berbagai perencanaan ke-

giatan diplomasi di masa yang akan datang harus didukung dengan tata kelembagaan yang kuat dan kapasitas mesin diplomasi yang memadai baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Disamping melanjutkan proses penataan kelembagaan, Kemlu RI akan terus membe-rikan perhatian dalam upaya menciptakan tertib fisik, admi-nistrasi, keuangan dan tertib waktu. Selain itu, pembenahan pengamanan jaringan komu-nikasi juga sangat diperlukan guna menciptakan misi diplo-matik yang aman.

(Sumber : P3K2 Aspasaf)

Saat ini, Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghor-mati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia.Upaya untuk meningkatan citra Indonesia di masyarakat inter-nasional ini dilakukan dengan promosi pariwisata dan budaya dengan berbagai negara di du-nia. Selain berbagai pembica-raan tingkat tinggi, Indonesia juga mendorong hubungan antarmasyarakat atau disebut juga people-to-people contact terutama melalui pelatihan per-tanian, pertukaran kebudayaan dan beasiswa seni-budaya.

Program beasiswa seni-bu-daya telah memfasilitasi rakyat negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam SWPD

untuk mempelajari kesenian Jawa, Sunda dan Bali di berbagai kota di Indonesia. Dengan demikian, maka untuk membina hubungan yang le-bih erat dengan masyarakat Mela-nisia Pasifik, Pemerintah Indonesia nampaknya dapat mewujudkan berbagai skema kerja sama prak-tis dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang penegakkan hukum dan perluasan beasiswa yang tidak hanya men-cakup SWPD tetapi juga negara-negara PIF (misalnya Kiribati, Tu-valu), serta peningkatan program penyuluhan pertanian yang tidak hanya melalui skema Kerja sama Teknik antara Negara-Negara Berkembang (KTNB) tetapi juga dengan memanfaatkan peluang kerja sama dengan negara-negara donor pihak ketiga. Promosi citra Indonesia ini juga dengan intensif dilakukan di seluruh belahan du-

nia.Meningkatkan pelayanan dan

perlindungan Warga Negara Indo-nesia (WNI) di luar negeri serta me-lancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat bencana. Diplomasi kemanusiaan ini berfokus pada usaha diplomasi Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan serta memelihara nilai-nilai etis dan kemanusiaan da-lam hubungan internasional, mem-promosikan solidaritas global dan mendorong perasaan “kekitaan” antar negara serta pada akhirnya adalah mengaktualisasikan usaha bersama dalam mengatasi tragedi kemanusiaan.

Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelem-bagaan, budaya kerja dan profe-sionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan

UPAyA mENINgKATKAN cITRA INDoNEsIA DI DUNIA INTERNAsIoNAL

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii LENSa 21LENSa

Fakultas Teologi dan Kajian Agama, Universitas Katolik Lueven (Katholieke Universiteit Leuven - FTKA-KUL ) di Belgia berencana untuk membuka program S2 Kajian Islam pada Musim Gugur Tahun Akademik 2014-2015, dan sehubungan dengan hal ini, Indonesia di-minta untuk membantu me-nyusun kurikulum program S2 tersebut.

Counsellor KBRI Brussel, Riaz J.P. Saehu dalam keterang-annya yang disampaikan ke-pada media mengatakan bah-wa Program S2 Kajian Islam di Universitas Katolik Lueven ini merupakan yang pertama kali-nya di seluruh Eropa. Program ini disusun dengan konsep dan karakter yang khas dengan me-libatkan akademisi Indonesia dari sejak awal.

Selanjutnya FTKA-KUL Belgia juga meminta Direktur

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatul-lah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra untuk membantu penyempurnaan konsep penyelenggaraan Program S2 Kajian Islam (MA Program in Islamic Studies) yang tengah di-siapkan oleh tim kerja dengan penanggung jawab dari FTKA-KUL. Sekitar tiga minggu Prof. Az-yumardi Azra berada di Belgia dan menjadi ”Visiting Professor” di Fa-kultas Teologi dan Kajian Agama, Katholieke Universiteit Leuven (FTKA-KUL) serta melakukan ka-jian terkait sumber pembelajaran, jaringan kerjasama dan dukungan tenaga pengajar bagi FTA-KUL. Prof. Azyumardi Azra menekan-kan agar program S2 Kajian Islam di KUL ini memiliki arah dan tu-juan untuk memberikan perspektif yang lebih akurat tentang Islam dan kaum Muslim, baik di kalangan Muslim sendiri maupun di kalangan non-Muslim, khususnya di Belgia atau Eropa pada umumnya.

Program Kajian Islam ini dia-rahkan untuk membuka wawa-san intelektual, pemahaman dan praktek keislaman yang lapang, moderat dan toleran di kalangan generasi muda di Eropa yang ke-lak diharapkan akan menjadi pe-mimpin Eropa di masa yang akan datang.

Untuk kepentingan tersebut, Prof. Azyumardi Azra menekankan agar dalam proses pembelajaran di FTA-KUL dapat diberikan per-hatian khusus tentang kontekstu-alisasi dan indigenisasi Islam di Eropa, khususnya di Belgia. Deng-an demikian, maka para alumni Program S2 ini akan dapat men-jelaskan dan sekaligus melakukan kontekstualisasi dan indigenisasi Islam, sehingga Islam bukan lagi merupakan sesuatu hal yang im-ported dari tempat lain dan asing bagi masyarakat Eropa atau khus-usnya masyarakat Belgia.

Seiring dengan kebijakan baru

Pemerintah Belgia agar KUL membentuk program S2 Kajian Islam untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Belgia dan Muslim di Eropa dalam mengembangkan pengertian yang lebih baik dan lebih akurat tentang Islam dan masyarakat Muslim, Duta Besar RI Arif Ha-vas Oegroseno menjelaskan bahwa Indonesia telah mena-warkan bantuan kepada Belgia.

Jika Program S2 Kajian Is-lam di KUL ini dapat diwujud-kan, Dubes Havas Oegroseno berharap agar akademisi Per-guruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, apakah itu dari UIN atau IAIN dapat menjadi tenaga pengajar di universitas tersebut, dan secara tidak langsung hal ini dapat mengangkat status Indo-nesia sebagai negara demokrasi dengan masyarakat Muslim ter-besar di dunia.[] (Sumber : KBRI Belgia).

RI BANTU sUsUN KAJIAN IsLAm ERoPA

DiplomasiTABLOID


Dok

: pw

ikip

edia

.org


Media Komunikasi dan Interaksi22 LENSa

BANTUAN TEKNIK KEPADA NEgARA BERKEmBANg, INDoNEsIA mENgEDEPANKAN PENDEKATAN sImPATIK

Kegiatan ini secara resmi di-buka oleh Duta Besar Adiyatwidi Adiwoso, mewakili Direktur Jende-ral Informasi dan Diplomasi Publik, bertempat di The Premiere Hotel, Pekanbaru Riau pada tanggal 7 Mei 2014.

Perbedaan ini menurutnya terletak pada pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam mem-berikan bantuan kepada negara-negara berkembang lainnya.

Pendekatan Indonesia lebih simpatik, dimana dalam pelak-sanaannya, Indonesia mengguna-kan pendekatan berbagi pengala-man, dan tidak terkesan mengajari,

ungkapnya.Kapasitas yang dimiliki Indo-

nesia terasa lebih mengena sasa-ran pada kelompok negara-negara berkembang, kata diplomat wanita yang akrab disapa Nining ini. Pen-dekatan yang dilakukan Indonesia diakui lebih menjawab persoalan-persoalan pembangunan men-dasar di negara-negara penerima bantuan.

Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan negara-negara maju yang terkesan menggurui dan mendikte, untuk kepentingan me-reka, yaitu sesuatu yang oleh ba-nyak kalangan disebutkan sebagai

boomerang assistance.Nining juga menuturkan bah-

wa dengan pendekatan ‘simpatik’ yang dilakukan Indonesia ini, ne-gara mitra Indonesia pun menda-patkan manfaat nyata.

“Dapat kita lihat pada negara-negara pasifik sebagai penerima bantuan capacity building kita da-lam bidang pertanian, khususnya padi, dimana sebagai hasilnya, produksi beras mereka yang awal-nya hanya berkisar sekitar 40% da-pat naik hingga 80%”.

Hal ini adalah sebagai hasil dari magang mereka di Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin kita ang-gap sederhana. Sebaliknya, bagi mereka ini adalah sesuatu yang istimewa dan dirasakan menjawab kebutuhan mereka.

Kegiatan Seminar dan Dise-minasi Perkembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular In-donesia untuk Aparatur Pemerin-tah Daerah se-Indonesia ini juga menampilkan Basilio Dias Araujo dari Kementerian Dalam Negeri dan Abraham Labelauw dari Direk-torat Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Luar Ne-geri sebagai pembicara. Sejumlah aparatur dari 50 Pemerintah Dae-rah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) se-Indonesia Barat diundang da-lam acara ini. Sementara itu, turut memberikan sambutan dalam ke-giatan ini adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan Gubernur Riau, DR. H. Syamsurijal, SE, MM.

Pelibatan Pemerintah Daerah terkait kerjasama Selatan-Selatan ini adalah bentuk keterlibatan se-mua pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah salah satunya.

Ini tentu tidak lepas dari kepe-milikan kapasitas masing-masing daerah dalam berbagai bidang pembangunan yang juga ditunjang dengan adanya institusi pelaksana di daerah masing-masing.

Indonesia dengan status se-bagai emerging economic di dunia, serta anggota G20, saat ini paling tidak telah menerima permintaan bantuan teknik dari 46 negara, meliputi berbagai bidang seperti pertanian, good governance, dan lain sebagainya.

Langkah pemberian bantuan kepada negara berkembang te-lah dimulai Indonesia sejak 1981, lewat pengiriman tenaga ahli ke Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin. (Sumber: Dit KST)

“Indonesia memiliki pen-dekatan yang berbeda dalam

memberikan bantuan kerjasama terhadap negara-negara ber-

kembang dalam kerangka kerja-sama Selatan-Selatan, demikian

Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah menyam-paikan pernyataan dihadapan

belasan wartawan lokal Riau se-saat setelah pembukaan kegiatan

Seminar dan Diseminasi Per-kembangan Kerjasama Selatan-

Selatan dan Triangular Indonesia untuk Aparatur Pemerintah

Daerah se-Indonesia.

Dok

: dip

lom

asi

15 mei - 14 juni 2014no. 76 TAHun Vii 23LENSa

KoMuNITaS aSEaNrong pemanfaatannya adalah ketersediaan infrastruktur. Sabang didukung dengan in-frastruktur konekti-fitas laut (Pelabuhan Balohan) dan konek-tifitas udara (Bandara Sabang).

Terkait dengan infrastruktur, Dr. Ben menyoroti penting-nya mengaktifkan bandara udara Sa-bang dan menyela-raskan jadwal penerbangan dan penyeberangan kapal feri.

“Konektifitas akan memain-kan peran dalam meningkatkan geliat sektor pariwisata di Sa-bang”.Adapun dalam kesempa-tan pemas-yarakatan Komunitas ASEAN 2015 juga dilakukan di SMA 1 Sabang.

Pada kesempatan tersebut, Kabag DKK memacu para pelajar untuk terus meningkatkan kapa-sitas, antara lain, dengan mening-katkan kemampuan berbahasa inggris.

“Bahasa inggris akan menjadi bekal untuk bergaul dengan pelajar dan pemuda baik di tingkat regio-nal, kawasan ASEAN maupun di tingkat internasional”, pungkas-nya.

Untuk memaksimalkan rang-kaian pemasyarakatan, Setditjen KSA juga melaksanakan pemas-yarakatan melalui media televisi di TVRI Aceh (8/5). Rangkaian pema-syarakatan ditutup dengan penye-lenggaraan kuliah umum di Fakul-tas Fisip, Universitas Syiah Kuala (9/5).

Dalam rangka meningkatkan pe-mahaman masyarakat menge-nai Komunitas ASEAN, Setditjen Kerja Sama ASEAN bekerjasama dengan Pemkot Sabang, menga-dakan rangkaian pemasyarakatan Komunitas ASEAN 2015 di Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussa-lam dan dilanjutkan dengan acara Live Show, Dialog Interaktif di TVRI Banda Aceh serta Kuliah Umum di Universitas Syah Kuala.

Kegiatan pemasyarakatan ini merupakan bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat dalam membangun kesadaran terhadap Komunitas ASEAN. Dalam kun-jungan di Kota Sabang yang dilak-sanakan pada tanggal 8 Mei 2014 tersebut telah diselenggarakan dua kegiatan pemasyarakatan, yaitu di Kantor Walikota Sabang dan SMA 1 Sabang.

Sebelumnya pada tanggal 7 Mei 2014 juga telah diadakan pe-masyarakatan Komunitas ASEAN lewat RRI Kota Sabang, dengan na-rasumber Kepala Bagian Data dan Kertas Kerja (DKK), Setditjen KSA, Kementerian Luar Negeri; Endo Anugrah, SH., MH., Direktorat Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI), Kementerian Perdagangan; dan Jamin Seda, Pemerhati Seni Budaya Aceh.

Kegiatan pemasyarakatan di Kantor Walikota Sabang ditujukan untuk pejabat di Kantor Walikota Sabang, SKPD Kota Sabang, per-wakilan guru, dan beberapa tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ber-tindak sebagai narasumber adalah Dr. Ben Perkasa Drajat, Pejabat Senior Kemlu dan Endo Anugrah, SH., MH., Dit. KSA, Ditjen KPI, Ke-mendag. Acara tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah Kota Sa-bang, Bapak Sofyan Adam.

Dalam kesempatan pemas-yarakatan di Kantor Walikota, na-rasumber Kemlu menjelaskan arti

penting ASEAN, perkembangan kerja sama ASEAN khususnya pembentukan Komunitas ASEAN 2015, dan keterlibatan masyarakat pada Komunitas ASEAN.

Sementara, narasumber Ke-mendag mengungkapkan bebera-pa hal terkait Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) meliputi peluang dan tantangannya serta berbagai langkah untuk menjawab tantang-an KEA.

Secara umum kedua nara-sumber selain mendorong agar Sabang dapat mengidentifikasi sektor atau produk unggulannya, mereka juga menegaskan bahwa masyarakat harus membangun kapasitasnya, merubah pola pikir yang cenderung inward looking menjadi outward looking, dan be-rani keluar dari comfort zone serta beralih pada competitive zone.

Menurut Dr. Ben, masyarakat Indonesia seringkali merasa pe-simis dan berpikiran kecil, meski-pun mengetahui bahwa Indonesia adalah negara besar. “Indonesia sebagai perekonomian 10 terbesar di dunia tidak boleh merasa kecil dalam menghadapi persaingan dengan negara anggota ASEAN lainnya”, tegas Dr. Ben.

Menyoroti mengenai arti pen-ting Komunitas ASEAN 2015 bagi Sabang, Endo Anugrah mengung-kapkan bahwa “Komunitas ASE-AN-utamanya KEA-akan menge-liminasi berbagai hambatan baik dalam aliran barang dan jasa mau-pun manusia/masyarakat”.

Oleh karena itu Sabang harus memaksimalkan potensi atau ke-unggulan daerahnya, salah satu-nya yaitu pelabuhan bebas.

Endo juga menganjurkan agar pelaku usaha di Sabang berkon-sultasi dengan instansi terkait se-perti, Dinas Perindag, Dinas Kope-rasi dan UKM, atau memanfaatkan Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia yang berada di Jakarta.

Modal lainnya yang perlu dido-

DiplomasiTABLOID


mEmBANgUN KEsADARAN mAsyARAKAT TERHADAP


dukungan dan kerja sama yang diberikan oleh Sekretariat ASEAN dan bantuan capacity building yang diberikan Asian Development Bank (ADB) sebagai Regional Develop-ment Advisor.

KTT BIMP-EAGA ditutup deng-an pengesahan Joint Statement KTT BIMP-EAGA ke-10.

(Sumber: Ditjen KSA/Ditjen As-pasaf/Dit. Infomed/VKH)

Presiden RI Susilo Bambang Yud-hoyono mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brunei Da-russalam-Indonesia-Malaysia-Phi-lippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-10 di Nay Pyi Taw, Myanmar (11/05).

KTT BIMP-EAGA ini juga di-hadiri oleh Sultan Brunei Darussa-lam, Presiden Filipina dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri selaku special envoy PM Malaysia.

Presiden RI membahas menge-

nai peran penting BIMP-EAGA dalam mendorong perwujudan Komunitas ASEAN tahun 2015.

“Integrasi kawasan hanya da-pat diwujudkan dengan mening-katkan konektivitas, mendorong sektor pariwisata, dan memperha-tikan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada upaya pelesta-rian sumber daya alam dan ling-kungan,” tegas Presiden RI.

BIMP-EAGA juga berfungsi un-tuk meminimalkan development gap yang disesuaikan dengan em-

pat pilar strategis dari Implementa-tion Blueprint (IB) 2012-2016, yaitu konektivitas, lumbung pangan, pa-riwisata dan lingkungan hidup.

Para Kepala Negara BIMP-EA-GA mendapatkan laporan menge-nai beberapa langkah kongkrit yang sudah diambil, termasuk pembukaan jalur udara baru dan proyek pembangkit tenaga listrik Kalimantan Barat-Sarawak.

Kepala Negara yang hadir mengapresiasi progress yang su-dah dilakukan dan menghargai

http://www.tabloiddiplomasi.org

www.tabloiddiplomasi.org

No. 76 TahuN Vii, Tgl. 15 mei - 14 juN 2014

Tabloid diplomasi dapat diakses melalui:http://www.tabloiddiplomasi.orgbagi Anda yang berminat menyampaikan tulisan, opini, saran dan kritik silahkan kirim ke: [email protected]

Direktorat Diplomasi Publik

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110Telepon : 021-3813480Faksimili : 021-3858035

Media Komunikasi dan InteraksiDiplomasiTABLOIDDiplomasi

wUJUDKAN KomUNITAs AsEAN 2015, RI PImPIN KTT BImP EAgA

Tabloid Diplomasi Versi PDF Mei 2014

Government & Nonprofit