Home >Documents >T E S I S KAJIAN PENINGKATAN SANITASI

T E S I S KAJIAN PENINGKATAN SANITASI

Date post:01-Oct-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURAKAJIAN PENINGKATAN SANITASI UNTUK MENCAPAI BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
DI KECAMATAN KARANGASEM BALI
PROGRAM MAGISTER BIDANG KEAHLIAN TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA 2012
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Sasaran MDG’s 2015 : Peningkatan akses air minum & sanitasi dasar sebesar separuh proporsi
penduduk yang belum mendapat akses
Kebijakan terkait:
– RPJMN 2010-2014 - Terwujudnya kondisi Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
– Kepmenkes No.852/Menkes/SK/IX/2008 - STBM
– RPJMD Kab. Karangasem 2011-2015
Tidak menargetkan kondisi Bebas BABS
Dinkes & BPS 2010:
– 48% penduduk tidak memiliki jamban; – BABS dilakukan di kebun, sungai, lubang tanah, kolam/sawah, lainnya.
2
PENDAHULUAN
BABS di Kecamatan Karangasem?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi sanitasi di Kecamatan Karangasem menuju Bebas BABS ditinjau dari aspek sosial, teknis, dan kelembagaan?
3
PENDAHULUAN
terkait BABS di Kecamatan Karangasem.
• Menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi sanitasi di Kecamatan Karangasem menuju Bebas BABS ditinjau dari aspek sosial, teknis, dan kelembagaan.
MANFAAT :
4
PENDAHULUAN
• Kondisi eksisting terkait peran serta dan perilaku masyarakat dalam sanitasi dianalisis untuk mendapatkan penyelesaian masalah aspek sosial
• Pemilihan teknologi mengacu SNI/NSPK yang berlaku, dikaitkan dengan penggunaan jamban sehat
• Kondisi eksisting kelembagaan dan peran serta masyarakat dianalisis untuk mendukung aspek sosial dan teknis
5
• Pilihan Sistem dan Teknologi Sanitasi yang layak
• Jamban Sehat
Data Primer lapangan
kelembagaan untuk mencapai Bebas BABS
a
Jumlah penduduk: 85.236 jw
Kawasan Perkotaan Amlapura
44%
56%
Tidak Punya Jamban; 34%
1 jt ; 39%
Rp 1,5 jt - 2jt; 4%
Analisis
Bugbug
Pertima
Subagan
Padangkerta
Karangasem
Tumbu
Tegalinggah
Bukit
Analisis
ASPEK TEKNIS
Faktor yang mempengaruhi: a. Kepadatan penduduk (ketersediaan lahan); 9 jw/ha rural (< 25 jw/ha) b. Kondisi tanah & MAT, kemiringan tanah&genangan air, ketersediaan/sumber air
bersih
16
daerah yang jarang terjadi genangan (banjir)
• Ketersediaan lahan di rumah
Harga ± Rp 200.000,00
Kel. Karangasem Kel. Padangkerta Kel. Subagan Desa Tumbu
Pilihan Teknologi yang Layak (Individual)
Sistem yang layak diterapkan Sistem Setempat (On Site System)
Analisis
• Sesuai diterapkan pada daerah yang jarang terjadi genangan (banjir)
• Ketersediaan lahan di rumah
• Harga ± Rp 125.000,00
Alas kayu/ Plester beton
Desa Seraya Timur Desa Seraya Tengah Desa Seraya Barat Desa Bukit Desa Bugbug Desa Pertima Desa Tegallinggah
Pilihan Teknologi yang Layak (Individual) (lanjutan)
Analisis
masyarakat (jamban individual) Bidang resapan di tempatkan lebih
rendah dan berjarak >10 m dari sumur
Pemeliharaan dengan pemeriksaan bak kontrol dan pengurasan tangki septik
Membutuhkan biaya pengurasan lumpur tinja untuk diolah ke IPLT
Harga Rp.2.000.000,00- Rp.2.500.000,00
Kel. Karangasem Kel. Padangkerta Kel. Subagan Desa Bugbug
Pilihan Teknologi yang Layak (Individual)
Analisis
dari sumur Pemeliharaan dengan
tambahan untuk penyedotan tinja
Harga Rp 500.000,00 - Rp.1.200.000,00
Cubluk Cubluk Tunggal Cubluk Kembar
Ds Seraya Timur Ds Seraya Tengah Ds Seraya Barat Ds Bukit Ds Pertima Ds Tegallinggah
Pilihan Teknologi yang Layak (Individual)
Analisis
rumah warga untuk membangun jamban individu
Ketersediaan air bersih yang cukup
Sesuai kemauan/ keinginan masyarakat
Masyarakat mau berperan serta dalam pembangunan (tenaga/material)
Kel. Padangkerta Kel. Subagan
Ditempatkan berdasarkan ketersediaan lahan
Teknologi pengolahan berupa tangki septik atau cubluk
Pilihan Teknologi yang Layak (Komunal)
Analisis
Eksisting Akses ke
Jamban 2010 (KK)
Eksisting Tidak Terakses
Analisis
Desa/Kel. Jumlah KK
2011 KK Terakses
2015 Jamban
Jamban Komunal
(IPAL Komunal)
Bugbug 2.809 1.854 3.039 2.421 2.421 Pertima 1.677 1.107 1.814 1.445 1.445 Subagan 3.880 2.561 4.197 3.330 3 4 3.950 Padangkerta 2.293 1.514 2.481 1.977 1 2 2.237 Karangasem 4.359 2.877 4.715 3.757 3.757 Tumbu 985 650 1.065 849 849 Tegalinggah 849 561 919 732 732 Bukit 1.314 867 1.421 1.132 1.132 Seraya Barat 1.481 977 1.602 1.276 1.276 Seraya Tengah 2.547 1.681 2.755 2.196 2.196 Seraya Timur 1.901 1.254 2.056 1.638 1.638
Jumlah 24.095 15.903 26.064 20.768 4 6 21.633
Ketr: MCK : kapasitas 100 KK IPAL Komunal : kapasitas 80 KK
Hasil Survei Primer: • Belum ada lembaga khusus sanitasi • Kegiatan sanitasi yang melibatkan masyarakat penyuluhan & lomba desa • Lembaga yang dilibatkan PKK – Posyandu • Pelaksanaan minim koordinasi • Belum ada kebijakan/regulasi khusus menyangkut sanitasi di tingkat desa
Instansi Terkait
Seksi Kesehatan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang Bangunan-bangunan dan Perumahan Seksi Perumahan dan Penyediaan Air Bersih
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yaitu dengan pembangunan IPAL Komunal
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Kebersihan Seksi Pengelolaan Sanitasi
Program pengembangan kinerja persampahan, yaitu revitalisasi IPLT
25
Analisis
Monitoring dan Evaluasi
Koordinasi Koordinasi yang minim dengan instansi lain dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan.
Pembinaan masyarakat
Analisis Peran dan Keterkaitan Instansi Pengelola Sanitasi
26
Analisis
Perencanaan dan pembangunan
(PHBS) Peningkatan prosentase penggunaan
Kegiatan pembangunan dalam hal sanitasi tidak dilakukan, namun lebih difokuskan pada pembinaan pengetahuan dan perilaku kesehatan terhadap masyarakat.
Monitoring dan Evaluasi
Pendataan dan pemantauan kualitas air bersih, penyakit diare, rumah tangga yang ber-PHBS, kepemilikan jamban
Data kualitas air bersih, penyakit diare, rumah tangga yang ber-PHBS, kepemilikan jamban terus dipantau perkembangannya
Analisis Peran dan Keterkaitan Instansi Pengelola Sanitasi
27
Analisis
Koordinasi yang minim dengan instansi lain dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan.
Koordinasi dilakukan Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu terhadap lembaga masyarakat (Posyandu) sebagai penerima manfaat pembinaan secara langsung.
Pembinaan masyarakat
Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Himbauan penggunaan jamban sehat
Kegiatan pembinaan oleh sanitarian dan bidan desa melalui Posyandu dilaksanakan secara rutin, namun terbatas pada anggota saja.
Masyarakat umum mendapatkan pembinaan namun tidak secara rutin
Analisis Peran dan Keterkaitan Instansi Pengelola Sanitasi
28
Analisis
Perencanaan dan pembangunan
Pengembangan sistem distribusi air minum
Penyediaan sarana prasarana air limbah lebih ditekankan pada IPAL Komunal
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring tidak pada pasca pembangunannya, sehingga kurang memperhatikan aspek keberlanjutan program
Koordinasi Koordinasi yang minim dengan instansi lain dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan.
Pembinaan masyarakat
Analisis Peran dan Keterkaitan Instansi Pengelola Sanitasi
Peningkatan Kelembagaan:
• Penetapan fungsi dan peranan masing-masing instansi agar lebih jelas dan spesifik: Perencanaan dan pembangunan prasarana : DPU Operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana : DPU dan DKP Monitoring dan evaluasi prasarana : DPU dan DKP Pembinaan (sosialisasi & penyuluhan) : Dinkes
• Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program dengan memperhatikan keberlanjutan program.
• Koordinasi dan penyusunan program yang lebih ditekankan pada penyediaan air bersih pada desa-desa yang rawan kekeringan (mobil tangki air; Dinas PU- PDAM)
• Peningkatan peran lembaga masyarakat, khususnya Posyandu PKK), dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan (pemicuan), penyediaan jamban dengan tabungan, angsuran, arisan jamban
• Peningkatan peran Dinas PU dalam penyediaan prasarana jamban komunal (MCK) (selain IPAL Komunal)
29
Analisis
Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan 43%masyarakat buang air besar sembarangan (BABS. Hal tersebut dipengaruhi pengetahuan dan perilaku masyarakat yang rendah. Secara teknis, hal yang menjadi kendala terbesar adalah keterbatasan air bersih di beberapa desa rawan kekeringan, khususnya di Desa Seraya Timur.
Beberapa upaya peningkatan kondisi sanitasi di Kecamatan Karangasem yaitu peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat menggunakan metode pemicuan yang diprakarsai Dinas Kesehatan bekerja sama dengan sanitarian di Puskesmas. Permasalahan air bersih harus segera dapat teratasi, misalnya dengan distribusi menggunakan mobil tangki yang diprakarsai oleh Dinas PU bekerja sama dengan PDAM. Penyediaan prasarana sanitasi yang layak di Kecamatan Karangasem adalah sistem setempat atau on site system (individual dan komunal) dengan WC sentor jongkok/leher angsa dan dudukan kayu/beton berpenutup sebagai dudukan jamban, dan cubluk kembar, tangki septik-sistem resapan, dan ABR sebagai pengolah tinjanya.
30
PENUTUP
Saran
Diperlukan studi lebih lanjut mengenai penyediaan air bersih yang tepat, yang merupakan kebutuhan/syarat utama penyediaan jamban, sehingga masyarakat dapat segera membangun dan memanfaatkannya tanpa terkendala keterbatasan air bersih. Selain itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai kegiatan penyuluhan dan pemicuan yang efektif untuk dapat mengubah perilaku masyarakat yang buruk terkait sanitasi.
31
PENUTUP
SEKIAN
of 32/32
T E S I S KAJIAN PENINGKATAN SANITASI UNTUK MENCAPAI BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI KECAMATAN KARANGASEM BALI Oleh: MADE YATI WIDHASWARI NRP. 3310 202 712 Dosen Pembimbing: Dr. Ir. NIEKE KARNANINGROEM, M.Sc. PROGRAM MAGISTER BIDANG KEAHLIAN TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) SURABAYA 2012
Embed Size (px)
Recommended