T E N T A N G PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_153_TAHUN...-2-Mengingat Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena keterbatasan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 153 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS

PERTAMBANGAN BATUBARA PT SWARNADWIPA DERMAGA JAYA DI

DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI

KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal

Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,

Penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum

selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi

dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan

sendiri tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan

darurat dengan izin dari Menteri;

b. bahwa pada wilayah Penukal Abab Lematang Ilir,

Provinsi Sumatera Selatan terdapat kegiatan

pertambangan batubara yang memerlukan fasilitas

terminal untuk kegitan bongkar muat hasil

pertambangan batubara, dimana Pelabuhan Palembang

sebagai pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani

permintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan

pertambangan batubara pada daerah Kabupaten Penukal

- 2-

Mengingat

Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, oleh

karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terminal Khusus

Pertambangan Batubara PT Swarnadwipa Dermaga Jaya

telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk

menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran

sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan

umum yang bersifat sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan

sementara Terminal Khusus Pertambangan Batubara

PT Swarnadwipa Dermaga Jaya untuk melayani

kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin

Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan

Batubara PT Swarnadwipa Dermaga Jaya di Desa

Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Untuk Melayani

Kepentingan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151), Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,

- 3-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan

di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Perlindungan

Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Pengesahan International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974;

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- 4-

Menetapkan :

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1843);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 394);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 3335);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL

KHUSUS PERTAMBANGAN BATUBARA PT SWARNADWIPA

DERMAGA JAYA DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI

SUMATERA SELATAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

- 5-

PERTAMA Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus

PT Swarnadwipa Dermaga Jaya di Desa Prambatan,

Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,

Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dioperasikan

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Laut Nomor BX-502/PP008 tanggal 21 Desember 2018

tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian

Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Swarnadwipa

Dermaga Jaya di Desa Prambatan, Kecamatan Abab,

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera

Selatan, digunakan sementara untuk melayani kepentingan

umum berupa bongkar/muat hasil produksi pertambangan

batubara untuk perusahaan yaitu:

1. PT Duta Bara Utama;

2. PT Bumi Merapi Energi;

3. PT Truba Bara Banyu Enim;

4. PT Bara Anugrah Sejahtera;

5. PT Menambang Muara Enim;

6. PT Kasih Karya Agung;

7. PT Pacific Globala Utama;

8. PT Bukit Asam;

9. PT Sriwijaya Bara Priharum;

10. PT Wiraduta Sejahtera Langgeng;

11. PT Bumi Merapi Energy;

12. PT Bara Alam Utama;

13. PT Golden Great Borneo;

14. PT Dizamatra Powerindo;

15. PT Primanaya Energy;

16. PT Putra Hulu Lematang;

17. PT Sarana Cipta Gemilang;

18. PT Aman Toebillah Putra;

19. PT Dairar Duege Energi;

20. PT Dianrana Petrojasa;

21. PT Tri Mandiri Perkasa;

22. PT Citra Bara Raya;

23. PT Duta Alam Sumatera;

24. PT Banjarsari Pribumi;

- 6-

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

25. PT Era Energi Mandiri;

26. PT Mandiri Nusa Pratama;

27. PT Budi Gema Gempita;

28. PT Mustika Indah Permai;

29. PT Bara Selaras Resources;

30. PT Lahat Pulau Pinang Bara Jaya;

31. PT Bumi Merapi Energy.

Izin penggunaan terminal khusus PT Swarnadwipa Dermaga

Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

berlaku selama 1 (satu) tahun.

Penggunaan Terminal Khusus PT Swarnadwipa Dermaga

Jaya melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama

antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas II

Palembang dengan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya.

Penggunaan Terminal Khusus PT Swarnadwipa Dermaga

Jaya untuk melayani kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang

pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan,

kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa

kepelabuhanan.

Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus

PT Swarnadwipa Dermaga Jaya selama digunakan untuk

pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa

kepelabuhanan yang berlaku pada Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Kelas II Palembang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan

dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara

terminal khusus PT Swarnadwipa Dermaga Jaya untuk

pelayanan umum.

- 7-

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;2. Menteri Keuangan;3. Menteri Perindustrian;4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;9. Gubernur Sumatera Selatan;10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;11. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;12. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;13. Kepala Kan tor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas II Palembang;14. Direksi PT Swarnadwipa Dermaga Jaya.