Swara Nusantara #3

1SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015

Volume I / No. 3 / Tahun I / 15 Maret - 15 April 2015Rp. 27.500,- (Luar Jakarta Rp. 30.000,-)

www.swaranusantara.net

Kuli di Negeri Sendiri

2 SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015


Pemimpin Umum: Aries R. PrimaPemimpin Redaksi:

IrwantoDewan Redaksi:

I Made Susila (Ketua), Rusman Rachman, Suharsono, Syaefudin, Tuti Fatimah, Genta,

Irwanto, Aries R. Prima Redaktur:

Iwan Hartawan,Eko SaputroReporter:

Irul, Binus, RioKoresponden Seoul (Korea Selatan):

Yi Sun Hyeong, Lee Hyun Beom, Hur Young Soon, Phillips Kim

Redaktur Foto:Jimmy Valentino

Fotografer:Ridwan RalleRedaktur Artistik:

DankorTata Letak:

Alam GerilyaPemimpin Usaha:

Genta BGeneral Manager - Sales & Marketing:

SuharsonoAdvertisement Manager:

Gaun VirgiatiAd Sales Executive:

A. Fauzi, Astrid, Ratna, Ade, EgiManajer Sirkulasi dan Distribusi:

MataniStaf Sirkulasi dan Distribusi:

Afifi, ApitGeneral Manager - Keuangan dan Umum:

Rusman RachmanStaf Keuangan dan Umum:

Fitri AndrianiSwaranusantara.net:Syaefudin S.Sos

Penerbit: PT Nuansa Cipta Swara Nusantara

Direktur Utama: I Made Susila

Direktur Keuangan: Rusman Rachman

Penasehat hukum: Sofian Abdi SH

Staf Keuangan: Fitri Andriani

Marketing dan Iklan: Ratnaningsih

Sirkulasi: Nano, RahmanAlamat Redaksi:

Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur

(021) 80898650Email:

[email protected]@swaranusantara.net

Website: www.swaranusantara.net

REDAKSI

Di penghujung 2015 kita akan menghadapi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja di kawasan ASEAN, yang disebut sebagai ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Rencana awal, MEA akan mulai diberlakukan 1 Januari 2015. Namun, karena beberapa pertimbangan, diundur menjadi 31 Desember 2015. Banyak pihak yang meragukan kesiapan pelaksanaannya. Beberapa bahkan meminta agar bisa ditunda lagi.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, menegaskan bahwa pelaksanaan MEA sudah tidak bisa ditunda lagi. Ini membuat 10 negara anggota ASEAN sudah harus siap menjalankan dengan semua keterbatasan dan kendala yang muncul.

Indonesia sebagai negara dengan populasi dan luas terbesar di ASEAN tentulah menjadi pasar yang menarik bagi negara-negara lainnya. Singapura, Malaysia dan Thailand tampaknya telah memersiapkan segala sesuatunya, termasuk berbagai persyaratan dan sertifikasi untuk tenaga kerjanya dalam menghadapi MEA.

Di dalam negeri, kita masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingkat dan komposisi pendidikan yang belum ideal, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, ketergantungan kepada teknologi dan bahan baku impor, serta banyak produk yang belum sesuai dengan standar mutu internasional.

Selain itu tenaga kerja dan profesi tertentu, seperti insinyur, masih banyak yang belum tersertifikasi. Untuk bekerja di negeri sendiri saja, tenaga kerja kita akan mengalami berbagai hambatan. Apalagi jika harus bersaing di negara lain, dengan berbagai persyaratannya.

Jadi, pertanyaan mendasar yang harus bisa kita jawab saat ini adalah: Sudah siapkah kita menghadapi MEA?

SIAPKAH KITA?


VOLUME I / NO. 3 / TAHUN I / 15 MARET - 15 APRIL 2015

U T A M AH a l a m a n 0 6

K A B I N E TH a l a m a n 1 8

P A R L E M E NH a l a m a n 1 2

DAFTAR ISI

Kuli di Negeri Sendiri

Melonjaknya Harga Beras

Tak cuma kalah berhitung dalam hal modal dan teknologi, pemberlakuan MEA juga disebut-sebut bakal membikin keok tenaga kerja di negeri sendiri.

Jaminan ketersediaan pangan sangat perlu diperhatikan. Harga beras melonjak karena ada permainan.

Tekad Kementan MewujudkanSwasembada Pangan

Pemerintah bertekad mewujudkan kedaulatan pangan. Berbagai upaya terus

dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Apalagi pemerintah telah menargetkan swasembada padi, jagung dan kedelai.


PAPI CEPIPAPI CEPI

Anindya Kusuma Puteri, Puteri Indonesia 2015

Brain, Beauty, Behaviour

L E M B A G AH a l a m a n 3 4

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Teknologi Nuklir untuk Masa Depan

Pada tahun 1962, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya BATAN sekaligus

mengangkat Gerrit A. Siwabessy, seorang dokter ahli radiologi dan radioterapi, sebagai

Direktur Jenderal BATAN

T O K O HHa l aman 26

Saleh Husin, Menteri Perindustrian:

Industri Indonesia Miliki Modal Kesiapan Bersaing di ASEAN

SENI & BUDAYAH a l a m a n 1 6

IndeksU T A M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6P A R L E M E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2S E N I & B U D AYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6K A B I N E T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8S E N A T O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3T O K O H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6L E M B A G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4D A E R A H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6D U N I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2B I S N I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6U K M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0K E A D I L A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3H A N K A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6L E N S A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8E V E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0E TA L A S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

DAFTAR ISI


UTAMA

KULI Tak cuma kalah berhitung dalam hal modal dan teknologi, pemberlakuan MEA juga disebut-sebut bakal membikin keok tenaga kerja di negeri sendiri. Alih-alih unjuk prestasi, MEA malah mengancam putra-putra bangsa menjadi kuli di negeri sendiri. Tapi, siap nggak siap, MEA sudah di depan mata.

DI NEGERI SENDIRI



UTAMA

ASEAN Economic Community (AEC), di-Bahasa-Indonesia-kan menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),

sejatinya membawa visi besar dari sepuluh pemimpin negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nations (ASEAN) untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang tangguh secara ekonomi. Kawasan yang bergerak maju dan makmur bersama-sama. Ini cita-cita awal, pada saat rencana pemberlakuan AEC yang dicantumkan dalam Piagam ASEAN yang disahkan pada 2007. Pada tahun itu pula disepakati bahwa pencapaian AEC akan dipercepat dari 2020 menjadi 2015. Pengesahan AEC sendiri dicantumkan pada pasal 1 ayat 5 Piagam ASEAN dan diperkuat dengan pembentukan Dewan Area Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Council) yang tercantum dalam lampiran I Piagam ASEAN. Itulah dasar hukum yang mengesahkan terbentuknya ASEAN Economic Community.

Masyarakat Ekonomi ASEAN ditujukan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar tunggal (single regional market) dan kesatuan basis produksi yang terintegrasi (regional production base). MEA akan membawa pada liberalisasi ekonomi yang semakin luas di ASEAN, ditandai dengan peredaran secara bebas tanpa hambatan baik barang, jasa, modal maupun tenaga kerja.

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hermanto Siregar, terdapat beberapa konsep dalam AEC yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Political Security Community, dan ASEAN Socio-Culture Community.

Ketiga hal tersebut akan direalisasikan di antara negara-negara anggota ASEAN secara bertahap. Untuk langkah pertama yang akan direalisasikan adalah AEC pada 2015 mendatang, setidaknya terdapat 5

hal yang akan diimplementasikan yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja terampil. Pada 2015, 10 Negara ASEAN, yakni Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Laos, dan Kamboja, dan Vietnam, harus membebaskan 5 hal di atas untuk menerapkan aturan dari kesepakatan tersebut.

Siapkah Indonesia membuka pintu pasar selebar-lebarnya bagi sembilan negara kerabat tersebut? Nampaknya, persoalan siap atau tidak siap sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena AEC sudah menjadi keputusan dan ketetapan politik yang harus dihadapi semua negara ASEAN.

Presiden Jokowi pun bilang jangan takut. Karena suasana kebatinan para

pemimpin di ASEAN berikut para pelaku usahanya, juga

dilanda kecemasan. “Kita sama-sama

tidak tahu mengenai

apa yang akan terjadi dengan dibukanya pasar bebas ASEAN ini,” kata Jokowi pada

Musyawarah Nasional

ke-15 Himpunan Pengusaha Muda

Indonesia (HIPMI) di Trans Luxury Hotel,

Bandung, Januari lalu. “Kuncinya adalah amankan pasar dalam negeri. Setelah aman, baru ekspansi ke luar negeri.”

Senada Jokowi, Wapres Jusuf Kalla juga tak terlalu menganggap berat urusan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara ini. Bagi Jusuf Kalla, kekhawatiran akan serbuan tenaga-tenaga kerja asing ke Indonesia, terlalu berlebihan. Arus pergerakan tenaga profesional itu tidak dari negara bergaji tinggi ke negara dengan gaji rendah. “Para pekerja profesional di Singapura, mereka lebih baik tinggal dan bekerja di sana, karena gaji lebih tinggi di sana. Mana mungkin mereka lantas hijrah ke Indonesia,” ujar pria dengan kumisnya yang khas ini. “Yang ada, tenaga-tenaga profesional kita menyerbu ke luar negeri.”

Namun, ketenangan duo pemimpin ini tak menular kepada bawahannya.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, misalnya. Saat berdialog dengan para pelaku usaha dan pengamat ekonomi di kantornya, di Jakarta, Februari lalu, dia tak menutupi kecemasannya. Berlatar belakang pengusaha, Gobel paham benar hitung-hitungan angka yang tertera pada data statistik di antara negara-negara serumpun tersebut. “Neraca perdagangan Indonesia dengan hampir semua negara ASEAN, masih defisit. Hanya dengan Filipina kita positif. Indonesia lebih banyak melakukan impor daripada ekspor,” ujar Gobel. Dan, itu membuat dia cemas. “Bagaimana kita memasuki MEA?”

Integrasi 10 negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam suatu kawasan ekonomi eksklusif, akan menciptakan akses pasar terhadap sedikitnya 600-an juta jiwa, dengan pendapatan domestik bruto kurang lebih sebanyak 2,1 triliun dolar AS.

Indonesia merupakan negara dengan pasar terbesar di ASEAN. Mau tidak mau, serbuan barang impor merangsek tanpa hambatan di pasar Indonesia. “Kalau kita tidak siap, defisit bisa meningkat 2 kali lipat, karena saat MEA nanti tarif sudah 0%,” ujar Gobel. “Kita harus jaga pasar yang besar ini.”

Nah, itu dari hitung-hitungan dagang. Hitungan komoditas. Soal SDM bagaimana? Ini juga persoalan. Sejak dipancangkan sepuluh tahun lalu, nampaknya Indonesia tak pernah benar-benar serius mempersiapkan diri untuk menghadapi detik-detik pemberlakuan MEA.

Dari kalangan tenaga kerja profesional hingga buruh pabrik, mengaku terus terang belum siap menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing, seiring pemberlakuan MEA nanti.

Dewan Area Perdagangan ASEAN

Free Trade Council)

kawasan Asia Tenggara sebagai pasar tunggal single regional market) single regional market) single regional market

pelaku usahanya, juga dilanda kecemasan.

“Kita sama-sama tidak tahu

mengenai apa yang akan terjadi

Musyawarah Nasional

ke-15 Himpunan Pengusaha Muda

Indonesia (HIPMI) di Trans Luxury Hotel,

Bandung, Januari lalu.

FOTO

: IS

T

Presiden RI Joko Widodo: “Jangan Takut MEA”


UTAMA

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Zaenal Abidin, M.HKes, secara blak-blakan bilang, dokter di Indonesia masih tertinggal dalam hal modal dan penguasaan teknologi. “Dokter Indonesia hanya punya skill,” ujar Zaenal saat wawancara dengan SWARA NUSANTARA, baru-baru ini di Jakarta.

Bahkan, lebih jauh lagi, Zaenal mengkritik masuknya bidang kesehatan sebagai salah satu bidang yang dibuka pasarnya pada MEA. “Saya menyatakan bidang kesehatan seharusnya jangan dibuka untuk negara asing. Dokter asing datang ke Indonesia tujuannya sekadar bisnis,” tandas Zaenal. “Secara SDM, dokter dalam negeri mampu melayani masyarakat Indonesia.”

Dan, bisnis itu, artinya penguasaan modal dan teknologi. Para dokter di Indonesia sejak dahulu kala memang sepertinya tidak dipersiapkan untuk menjadi dokter pebisnis. Profesi ini disematkan lebih kepada orang-orang berjiwa pengabdi tanpa pamrih. Wajar, bila para profesional di bidang kesehatan ini bereaksi keras jelang pemberlakuan MEA. “Saya melihat kehadiran MEA itu hanya menguntungkan para investor dan negara-negara ASEAN yang sudah tangguh, sistem korporasinya solid dan mampu laksana, mempunyai tenaga terampil dan unggul yang memang sudah lama dipersiapkan dengan didukung penuh oleh pemerintah yang sehat dan pondasi yang kokoh,” beber Zaenal. “Sementara negeri kita tak henti-hentinya dirudung masalah, struktur dan sistem yang lemah tak mampu laksana dan pondasi yang amat rapuh. Sehingga jelas terjadi perang dagang yang tidak imbang.”

Jelas sudah, alasan para dokter menolak pemberlakuan MEA pada

bidang kesehatan. Ini, setidaknya mewakili beberapa, kalau tidak semuanya, suasana kebatinan kalangan tenaga kerja profesional di Indonesia. Nadanya mirip-mirip. Soal skill, mereka berani diadu. Tapi, urusan kapital dan penguasaan teknologi, mereka tidak siap.

Itu suara sumbang dari kalangan profesional. Suara buruh lebih sumbang lagi. Pemberlakuan MEA, menurut para buruh, mengancam pendaringan mereka. Soalnya begini, kata mereka, MEA berlaku, tenaga kerja dengan upah murah dari negara tetangga, akan masuk ke sini. Ya, meskipun kerap berunjuk rasa meminta kenaikan upah, namun, di kalangan negara tetangga, tetap ada buruh yang upahnya lebih rendah dari upah minimun yang berlaku di Indonesia. Dengan upah buruh di sini yang rata-rata berkisar Rp2,4juta, itu adalah incaran serius dari para pekerja di Vietnam dan Kamboja. Soalnya, di negara mereka, buruh dengan kemampuan yang sama, berpenghasilan rata-rata satu jutaan rupiah saja.

“Jika upah masih rendah tentu pekerja asing tidak tertarik, kecuali upah pekerja di Indonesia sudah lebih tinggi dibanding upah di negaranya, tentu akan menjadi daya tarik besar bagi pekerja asing tersebut,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) DKI Jakarta M Toha di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hukum ekonomi berlaku, dengan modal serendah-rendahnya menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya. Buruh khawatir, pengusaha lokal akan tergoda untuk menggaruk sebanyak-banyaknya para pekerja dari dua negara sahabat tersebut.

“Kalau tidak ada pengertian antara pekerja dan pengusaha, dan pekerja tidak meningkatkan skill, pengusaha akan cari aman. Bisa menggunakan tenaga dari Vietnam atau mengganti dengan mesin,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulistyo.

Tak ayal, PHK massal membayang di depan mata. Wajar, para buruh menolak MEA.

Satu hal yang juga membuat letoynya daya saing tenaga kerja Indonesia, ialah lambannya pemerintah melakukan sertifikasi-sertifikasi terhadap para tenaga kerja berkeahlian (Profesional Skilled). Ini pastinya, karena pemerintah juga lamban mempersiapkan badan-badan sertifikasi bagi para tenaga kerja tersebut.

Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai meminta kepada pemerintah bersigera melakukan sertifikasi terhadap beberapa profesi. “Karena pemerintah belum siap dalam melakukan sertifikasi terhadap profesi-profesi tertentu,” kata Yorrys. “Pemerintah harus menyiapkan para pekerja dan memberikan sertifikasi supaya sumber daya manusia (SDM) mampu bersaing dengan asing.”

Kekhawatiran Yorrys boleh jadi masuk akal. Urusan sertifikasi ini memang nampaknya masih bejibun yang harus dilakukan pemerintah.

Simak pernyataan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar. “Hingga Agustus 2014, Indonesia baru memiliki 124 tenaga insinyur yang memenuhi standar kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan standar mutual recognition arrangements (MRA), dan bersertifikasi ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).”

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

TJusuf Kalla Rachmat Gobel Bobby Gafur Umar


UTAMA

Bagaimana insinyur di negara tetangga? “Insinyur di seluruh negara kawasan MEA yang sudah ber-standar MRA dan bersertifikasi ACPE sudah banyak sekali. Mencapai 700 orang lebih, didominasi Singapura dan Malaysia,” ujar Bobby.

Jelas, meningkatkan daya saing para insinyur Indonesia sehingga mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan standar kriteria MRA dan bersertifikasi ACPE, adalah sebuah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. “Insinyur Indonesia harus memiliki daya saing lebih,” ucap Bobby. “Enam kriteria MRA adalah pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan, dan

kode etik.”Tenaga kerja di bidang konstruksi

juga masih berkutat dengan masalah sertifikasi. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU-PR Hediyanto Husaini setengah optimis bilang, sebenarnya Indonesia sudah siap menghadapi MEA di bidang konstruksi. Hanya saja, masih ada masalah di sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi. “Soal kemampuan membangun sudah ada, kualifikasi sudah ada, tapi standar ASEAN belum dimiliki,” kata Hediyanto.

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian PU-PR Masrianto menambahkan, saat ini jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi mencapai

6,9 juta orang. Perinciannya, 620.000 orang tenaga ahli, 1,8 juta tenaga terampil, dan sisanya tenaga non terampil. Dari jumlah itu, baru sekitar 400.000 tenaga kerja yang tersertifikasi.

Minimnya tenaga kerja yang tersertifikasi ini lantaran keterbatasan kemampuan Kementerian PU-PR untuk melakukan sertifikasi. Kemampuan Kementerian PU-PR dalam menyertifikasi hanya 20.000 orang per tahun. “Tapi, dalam lima tahun mendatang kami targetkan 750.000 orang tersertifikasi,” jelas Masrianto.

Hediyanto bilang, ada standar khusus yang harus dimiliki oleh tenaga konstruksi untuk menghadapi MEA. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah menandatangani MRA yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan standar kompetensi serta kualifikasi untuk engineer dan arsitek. Dengan kerjasama ini, semua tenaga ahli akan disertifikasi bersama dengan standar yang sama antara negara-negara ASEAN.

Saat ini, di Indonesia baru ada 290 engineer yang tersertifikasi ACPE dan 53 orang tenaga arsitek bersertifikat ASEAN Architect (AA). “Kita harus mempercepat proses kualifikasi sesuai dengan standar yang diwajibkan dalam persyaratan regional ASEAN,” ungkap Hediyanto. Dia berharap, jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi ASEAN terus meningkat. “Kami targetkan meningkat jadi 5.000 orang.”

Well, nampaknya selubung kecemasan menghantui nyaris segenap lapisan tenaga kerja di Indonesia, menyambut pemberlakuan MEA pada awal tahun mendatang. Suara pesimis dari sektor tenaga kerja ini, setidaknya mencerminkan bagaimana wajah dunia tenaga kerja Indonesia selama ini. Di dalam negeri, mereka sepertinya memang sekadar dipersiapkan untuk bekerja dan mencari duit, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Begitu berhadapan dengan tanda-tanda ancaman dari luar, yang muncul adalah reaksi negatif, cemas, khawatir, merasa terancam. Urusan dapur memang tidak bisa ditawar-tawar, harus tetap ngebul. Siap tidak siap, era MEA sudah akan datang tahun depan. Dan, mereka harus tetap bekerja. Meskipun itu artinya, mereka nanti harus menjadi kuli di negeri sendiri. Nah...

TIM

Defi sit Menjelang MEA

Berhitung bulan menuju dibukanya gerbang MEA, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara serumpun malah menurun. Simak data nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN per-November

2014, yang disarikan dari keterangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin, Januari lalu.

Ekspor ke Singapura USD 717 juta atau turun 11,87 persen dibandingkan Oktober (month to month/mtm) yang masih USD 813,7 juta. Malaysia, ekspor nonmigas anjlok 14,35 persen (mtm) dari USD 590,7 juta menjadi USD 506,0 juta. Thailand, ekspor Indonesia juga melorot 11,84 persen (mtm) menjadi USD 371,9 juta dari posisi USD 421,8 juta. Negara ASEAN lainnya, ekspor juga anjlok 14,69 persen (mtm) dari USD 757,7 juta ke USD 646,4 juta.

Penurunan ekspor barang-barang nonmigas juga diikuti impor. Namun, hal itu belum bisa menekan defisit. Per-November 2014 impor dari Singapura turun 28,61 persen (mtm) dari USD 1,00 miliar ke USD 715,4 juta. Dengan Thailand melemah 7,7 persen ke USD 733,9 juta dari USD 795,1 juta. Sedangkan dengan Malaysia, impor drop 11,86 persen dari USD 524,4 juta ke USD 462,2 juta. Hanya dengan negara ASEAN lainnya impor kita naik 9,95 persen (mtm) dari USD 341,6 juta ke USD 375,6 juta.

Sumber: JPNN

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

THediyanto Husaini Yorrys Raweyai


UTAMA

Secara keilmuan, dokter Indonesia telah siap dan mampu bersaing dengan dokter asing. Dokter Indonesia hanya tidak

mampu bersaing lantaran ketiadaan kemampuan teknologi yang setiap tahun muncul inovasi baru dan terus berkembang.

Sehingga, di saat negara belum mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam bidang kesehatan, lantas membuka pintu pasar bebas selebar-lebarnya, sama halnya seperti mendatangkan ‘malaikat maut’ bagi profesi dokter di tanah air.

Itulah penegasan dr. Zaenal Abidin, M.HKes Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), kepada Chairul Abshar dari SWARA NUSANTARA di Kantor PB IDI di Menteng,

modal besar yang dimiliki para dokter asing, hal itu bisa menyulitkan dokter Indonesia untuk bersaing. “Meski begitu, IDI juga tetap harus mengikuti apa yang tengah terjadi dalam perkembangan masyarakat Asean,” imbuhnya.

Nah, bagaimana pandangan lengkap Ketua Umum PB IDI soal MEA 2015 yang akan berlaku akhir Desember mendatang, berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana posisi dokter Indonesia di era MEA 2015 nanti?

Berdasarkan Mutual Recognition Agreement (MRA) negara ASEAN, terdapat 12 sektor utama yang diberikan kebebasan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Salah satu sektor tersebut adalah kesehatan, sehingga dokter

dr. Zaenal Abidin M.HKes, Ketua Umum PB IDI:

“Malaikat Maut”Bagi Profesi Dokter

Jakarta Pusat, Jumat (27/2) silam, menyoal kesiapan dokter di Indonesia menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang.

Zaenal menyatakan, dalam menghadapi MEA 2015, dokter di Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi dan memperbaiki seluruh sistem teknologi yang baru. Begitu pun dengan komunikasi kepada pasien yang menjadi tugas utama dalam bersaing dengan tenaga dari luar. Namun, bagaimanapun dikejar tetap akan susah. Sebab, modal dan kemampuan dokter asing luar biasa besar. “Dokter kita cuma punya skill,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, PB IDI tetap pada sikap semula, yaitu menolak dokter asing praktik di Indonesia. Alasannya dengan

Modal dan kemampuan dokter asing luar biasa besar. Dokter kita cuma punya skill.


UTAMA

merupakan profesi yang terbuka. Dokter yang tergabung dalam negara ASEAN berhak bekerja di setiap negara tersebut.

Kenapa sikap IDI tetap menolak dokter asing?

Saya menyatakan bidang kesehatan seharusnya jangan dibuka untuk negara asing. Dokter asing datang ke Indonesia tujuannya sekadar bisnis. Secara SDM, dokter dalam negeri mampu melayani masyarakat Indonesia. Artinya, demi kepentingan masyarakat, dokter asing diperbolehkan untuk melakukan aktivitasnya tapi dalam ‘rangka alih teknologi’. Sebenarnya saat ini pun para dokter asing turut membantu para dokter yang ada di Indonesia, istilahnya itu transfer of knowledge.

Apakah itu berarti dokter

asing lebih hebat dari dokter Indonesia?

Saya tidak percaya dokter asing lebih hebat daripada dokter dalam negeri. Itu hanya rumor yang dihembuskan agar dokter asing boleh praktik di Indonesia. Dokter asing datang ke sini hanya untuk alih teknologi. Hanya diminta atas institusi pendidikan dan organisasi profesi. Misalnya, kami butuh dokter untuk mendidik dokter kami. Kalau enggak salah itu juga hanya satu tahun. IDI menolak kehadiran dokter asing kecuali transfer informasi dan pengetahuan serta pengaturan regulasi.

Jad IDI sebenarnya sudah siap bersaing dengan dokter asing?

IDI mengatakan tunda dulu MEA dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menata ulang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) agar benar-benar dijalankan sesuai untuk tujuan utama membangun bangsa. Bukan sekedar reaktif menyambut MEA. Jaminan kesehatan Nasional harus dijalankan secara komprehensif, integrated, efisien, futuristic dan senantiasa mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai catatan, SKN dan SKJN hanya berjalan baik bila semua pemangku kepentingan termasuk pekerja medik memahami visi-misinya, kebutuhan hidupnya terpenuhi dan merasa aman

Anda melihat MEA itu seperti apa dan kenapa Indonesia harus menunda?

Saya melihat kehadiran MEA itu hanya menguntungkan para investor dan negara-negara ASEAN yang sudah tangguh, sistem korporasinya solid dan mampu laksana, mempunyai tenaga terampil dan unggul yang memang sudah lama dipersiapkan dengan didukung penuh oleh pemerintah yang sehat dan pondasi yang kokoh. Mereka (asing) datang ke negeri ini dengan strategi matang.

Sementara negeri kita tak henti-hentinya dirudung masalah, struktur dan sistem yang lemah tak mampu laksana dan pondasi yang amat rapuh. Sehingga jelas terjadi perang dagang yang tidak imbang. Jadi, pemerintah harus sepenuhnya memegang kendali memimpin perbaikan sistem teknologi dan

finasial kesehatan nasional. Membiarkan mekanisme pasar bebas berlaku di sektor kesehatan hanya membawa negeri ini ke pelayanan kesehatan berbiaya tinggi, terjadi gap dan lost generation.

Apa saja upaya IDI agar MEA ditunda?

PB IDI pada 2014 lalu mengirim surat kepada Presiden RI yang isinya menyatakan sikapnya untuk juga tidak setuju 4 sektor dimasukkan dalam skema globalisasi, pasar bebas dan MEA. Keempat sektor tersebut adalah Pertahanan, Hukum, Kesehatan, dan Pendidikan. Dua sektor pertama adalah alat negara dan dua sektor terakhir adalah kendaraan menuju masa depan bangsa. Tentu juga sangat sensitif berisiko dan menyangkut nasib rakyat. Seperti diketahui bahwa globalisasi atau MEA dengan pasar bebas atau pasar tunggalnya sejatinya bukan dimaksudkan untuk menciptakan kemakmuran bersama, bukan pertandingan persahatan, melainkan suatu olimpiade keras. Untuk bidang kesehatan yang misi dan ideologinya adalah pelayanan sosial kemanusiaan, rasa-rasanya bertolak-belakang dengan ideologi pasar bebas yang kepentingan utamanya bisnis.

Apa harapan IDI ke depan? Ada MEA atau tidak ada MEA,

Indonesia harus terus menerus berbenah diri. Bergerak cepat untuk memenuhi hak rakyat di bidang kesehatan. Karena itu seharusnya pembenahan bukan dilakukan karena ketakutan oleh MEA. Sebab pelayanan kesehatan dan kedokteran tidak diamanahkan untuk melayani program MEA. Pemerintah seharusnya juga memberikan fasilitas agar dokter kita dapat bekerja dengan baik. Misalnya bila tidak punya tempat untuk praktik atau membeli teknologi, pemerintah bisa memberikan modal atau meminjamkannya, program semacam ini mesti ada.

Gap teknologi medik dokter Indonesia dengan negara ASEAN lain sudah sangat serius. Jadi harus disiapkan langkah-langkan strategis untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Begitu juga siapkan terobosan-terobosan kreatif untuk meningkatkan performa sektor kesehatan di semua lini seperti level primer, level sekunder dan level tertier. ***


PARLEMEN



PARLEMEN


Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Namun kenyataan,

hingga saat ini Indonesia masih mengimpor pangan. Produksi pangan Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya.

Lantaran itulah, Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah untuk mengoptimalkan produksi beras dalam negeri. “Saat ini untuk memenuhi kebutuhan beras masih banyak bergantung pada impor,” ujarnya kepada Swara Nusantara di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (27/2) lalu.

DPR, sambung Setya Novanto, melalui persetujuan keuangan telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menggenjot produksi beras nasional. “Dengan kondisi tanah yang subur dan iklim yang baik, seharusnya Kementerian Pertanian dapat menjamin ketersediaan pangan yang cukup untuk semua warga negara,” imbuhnya.

Pemerintahan Jokowi, singgung Ketua DPR asal Partai Golkar ini, selain harus mampu merealisasikan upaya peningkatan produksi menuju kedaulatan pangan, juga harus melakukan pengawasan dan pemberantasan kartel maupun mafia yang bermain di sektor pangan.

Dalam kaitan itu, pemerintah harus mampu mengurangi resiko kisruh distribusi akibat ulah para tengkulak, situasi kelangkaan maupun melambungnya harga. Kalau sekarang ini harga beras melonjak, maka sepertinya pemerintah tidak berdaya mengendalikan harga. Meski operasi

pasar sudah dilakukan, tetap belum berdampak adanya penurunan.

Menurut Setya, kondisi tersebut bisa membuat rakyat terancam kelaparan. Karenanya pemerintah harus memastikan distribusi operasi ke pasar-pasar tradisional secara benar. “Distribusi beras merupakan hal yang menyangkut kehidupan masyarakat,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa DPR juga sudah meminta pihak kepolisian untuk turun tangan memberantas mafian beras yang mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga kebutuhan pangan itu.

DPR telah berbicara dengan Wakapolri sekaligus calon tunggal kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk ikut terjun langsung memantau adanya tengkulak-tengkulak yang melakukan penyimpanan komoditas beras.

Selanjutnya, polisi yang tersebar di seluruh Tanah Air akan ikut menyelidiki para tengkulak yang mempermainkan stok beras di tingkat pasar. “Dengan adanya keterlibatan polisi, kami harap segera selesai.

Jaminan ketersediaan pangan sangat perlu

diperhatikan. Harga beras melonjak karena ada

permainan.

Ketua DPR Setya Novanto


PARLEMEN

Ini komoditas penting. Jadi harus benar-benar dipantau. Jangan sampai ini membuat orang miskin semakin miskin atau orang dengan tingkat ekonomi menengah menjadi miskin,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, Setya mengatakan, masalah tanam harus diperhatikan. Sentra-sentra pertanian harus dihidupkan kembali agar bisa mengurangi impor. “Beras satu-satunya produk pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Ada Permainan Naiknya harga beras dalam

beberapa hari terakhir memang menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebagian pihak menilai hal itu disebabkan adanya permainan dalam distribusi dan transaksi jual beli.

Anggota Komisi VI DPR Sarmuji, bahkan menyebut bahwa intelijen ekonomi sudah tahu siapa pemain besar dalam harga beras. Ia menilai kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini sesuatu yang tak masuk akal. “Ini pelanggaran dari sisi hukum ekonomi,” ujarnya pada diskusi di Gedung DPR, Kamis (26/2). “Ada pihak yang memainkan harga. Ini pemain besar,” tambahnya.

Kenaikan harga beras tak masuk sebab stok beras di gudang Bulog menumpuk. Misalnya, beras yang diperuntukan wilayah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya masih tersedia untuk 14 bulan ke depan. Terlebih lagi, masa panen besar beras terjadi di bulan Maret dan April. “Makanya, sangat janggal ada kenaikan harga beras ketika stok beras menumpuk dan menghadapi masa panen,” ujarnya.

Menurut Sarmuji, ada beberapa motif bagi pelaku untuk memainkan harga beras. Pertama adalah motif untuk membuka keran impor dengan cara memberi imajinasi bahwa stok beras tidak cukup. Kedua, motif untuk melepas stok di gudang dengan harga yang relatif tinggi.

Begitu pemerintah ikut melepas beras dengan harga rendah dengan waktu yang sangat dekat dengan atau bersamaan dengan panen raya, harga akan terjun bebas dan pemain pasar akan membeli dengan harga yang rendah. Sebagai solusi jangka pendek, raskin untuk bulan Februari harus dipercepat. Saat ini, raskin untuk bulan Januari baru dibagi pertengahan Februari.

Sarmuji melihat para pemain mengeruk keuntungan dua kali. Pertama, melepas stok dengan harga tinggi. Kedua, membeli beras fresh dengan harga rendah. Karena itu, sekali lagi ia memberikan solusi, operasi pasar harus dipercepat secara simultan sehingga awal Maret harga sudah stabil. Operasi pasar tidak perlu lagi di pertengahan Maret. “Jika di pertengahan Maret masih operasi pasar, dikhawatirkan akan mengganggu harga di tingkat petani karena harga bisa turun secara drastis,” cetusnya prihatin.

Hal senada dilontarkan Anggota Komisi IV Daniel Djohan. Ia katakan, jika pemerintah melakukan impor beras akan makin merusak harga pasar bagi petani beras. Komisi IV yang membidangi pertanian meminta pemerintah tak mengimpor beras demi kesejahteraan petani. Selain itu, Bulog diminta tak main mata dengan pengusaha beras.

Sebaliknya, Bulog segera terjun ke pasar-pasar melakukan operasi. Berdasarkan hasil temuan Komisi IV, terdapat persedian stok sebanyak 2 juta ton beras. Sehingga tidak ada alasan Bulog tidak mengatasi kelangkaan beras. “Bulog jangan main-main. Operasi pasar jangan mengandalkan pengusaha besar, karena salah satu masalah itu pengusaha yang mempunyai kemampuan menaikan harga,” katanya. ***

Anggota Komisi VI DPR Sarmuji Anggota Komisi IV Daniel Djohan


PARLEMEN

Ruhut Sitompul:

Soal Calon Kapolri, Tunggu Aja…

Pemberitaan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan belakangan terakhir memang cukup menyita perhatian.

Betapa tidak, sejak dicalonkan jadi Kapolri oleh Presiden Jokowi Widodo, hingga batal dilantik jadi orang nomor satu di kepolisian, nama perwira polisi bintang tiga itu tetap menjadi pembicaraan hangat.

Dan yang mencengangkan, Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurahman Ruki mengaku kalah dalam perkara Budi Gunawan. Ujung-ujungnya, KPK pun melimpahkan kasus BG (Budi Gunawan) kepada Kejaksaan Agung.

Ternyata pelimpahan kasus tersebut menuai pro kontra . Banyak kalangan yang mempertanyakan pelimpahan tersebut.

Sikap kontra justru diperlihatkan pegawai KPK, Mereka mempertanyakan pimpinannya yang melimpahkan kasus BG ke Kejagung. Mereka tidak terima kasus itu dilimpahkan.

Pakar hukum pidana UI Ganjar Laksamana, menilai pelimpahan kasus BG ke Kejagung dalam status BG apa. BG, sambungnya, dalam praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Selatan, sudah tidak menjadi tersangka. Berarti kasus ini tidak lagi penyidikan. Dan penyelidikan itu tidak bisa dilimpahkan.

Hal senada disampaikan peneliti ICW Emerson Yuntho yang menyayangkan pelimpahan kasus BG ke Kejagung. Menurutnya, KPK telah menyia-nyiakan dukungan publik.

“Sejak kriminalisasi, bahkan ancaman yang ditebar terhadap para komisioner dan anggota KPK lainnya, publik tak henti-hentinya memberikan dukungan lewat berbagai cara agar KPK tidak surut mengusut tuntas perkara yang melibatkan Komjen Budi Gunawan. Namun belum genap dua pekan sejak pelantikan tiga Plt, KPK justru mengambil langkah kontroversial yang sangat

mengecewakan,” tandasnya di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 2 Maret.

Lantas, bagaimana tanggapan parlemen terhadap pelimpahan kasus BG ke Kejagung? Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul, dalam diiskusi yang digelar di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Maret, tidak mempermasalahkan KPK yang melimpahkan kasus BG ke Kejagung. Keputusan yang diambil sudah tepat.

Politisi Partai Demokrat itu juga meminta KPK jangan mengganggu kinerja kepolisian dalam menuntaskan kasus Budi Gunawan. Dia pun meminta semua pihak berpikir jernih dalam menyikapi persoalan ini.

Terkait calon Kapolri baru, Badrodin Haiti, Ruhut menyatakan belum bisa bicara banyak. Dia belum mengetahui sikap anggota dewan, akan menerima atau menolak polisi yang kini menjabat Wakapolri itu.

“Sekarang kan masih reses, Tunggu tanggal 23 Maret, kita masuk. Sekarang saya belum bisa ngomong soal Badrodin Haiti,” tukasnya.

WAN

“Sekarang kan masih reses, Tunggu tanggal 23 Maret, kita masuk. Sekarang saya belum bisa ngomong soal Badrodin Haiti”


SENI BUDAYA

Anindya Kusuma Puteri, Puteri Indonesia 2015

1616

SENI BUDAYA

Anindya Kusuma Puteri,

Kaget, tak percaya, tapi bercampur rasa bahagia. Mungkin, itulah perasaan yang tersirat di dalam diri Anindya Kusuma Puteri saat disebut namanya sebagai Putri Indonesia 2015. “Sungguh, aku tidak menyangka bisa memakai mahkota Puteri Indonesia ini di atas kepala aku,” begitu ujarnya kepada Swara Nusantara di Graha Mustika Ratu, Pancoran,

Jakarta Selatan, Selasa (24/2) silam. Anindya mengaku kaget dan sama sekali merasa tak percaya. Alasannya,

karena ia melihat finalis Putri Indonesia semuanya berbakat. Itu pula sebabnya, targetnya dalam pemilihan Putri Indonesia 2015, hanya memberikan yang terbaik. “Alhamdulilah, Allah memberi hadiah ulang tahun terbaik aku di Februari ini,” ujarnya dengan raut muka bahagia. “Saat ini pokoknya kaget dan sangat terharu,” cetusnya lagi.

Gadis kelahiran Semarang Jawa Tengah, 3 Februari 1992 ini, lantas menceritakan, dari duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada teman-temannya ia suka bicara bahwa

dirinya ingin sekali memakai mahkota Putri Indonesia. “Sekarang saya percaya bahwa kata-kata yang kita lontarkan itu mengandung doa,” tuturnya.

Anin – begitu panggilan akrabnya – pun mengaku bahwa dirinya seorang yang pemalu dan tak pandai speak-up. Tapi sekarang ini, dengan berhasil

meraih predikat Putri Indonesia, dirinya lebih percaya diri. “Saya bisa mencoba jadi presenter program TV jejak petualang,” ujarnya seraya tersenyum kecil.

Anin pun bersyukur. Kemenangan atas mahkota Putri Indonesia 2015 yang diraihnya, didedikasikan untuk keluarga, teman, serta semua orang yang telah mendukungnya. Termasuk untuk bangsa Indonesia. “Saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam mengenalkan semua kebudayaan di pentas luar negeri. Indonesia adalah negara yang memiliki budaya santun dan kaya akan keindahan alam,” tuturnya.

Memang, Anindya sebagai Putri Indonesia akan menjadi duta Indonesia pada kegiatan-kegiatan yang bertaraf Internasional. Putri Indonesia akan ikut serta dalam memajukan komoditas-komoditas ekspor Indonesia, pariwisata dan budaya Indonesia. Tak hanya itu,

Puteri Indonesia juga mendapat tugas untuk melakukan berbagai aksi sosial ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Brain, Beauty, BehaviourMenjadi Putri Indonesia itu tidak mudah. Putri Indonesia harus memiliki

kecerdasan (Brain), penampilan menarik (Beauty), dan perilaku baik (Behaviour). Selain itu, juga harus terampil dalam berkomunikasi, dapat berpikir

secara rasional, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan berwawasan pariwisata.

Citra itulah yang kini melekat di diri Anindya Kusuma Putri, Puteri Indonesia 2015. Anindya resmi mengenakan mahkota Puteri Indonesia

menggantikan Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira. Anin bukan pertama kali ikut kontes Puteri Indonesia. 2011 lalu, ia

pernah gagal. Dia hanya menempati posisi runner-up di Jawa Tengah. Kala itu yang mewakili provinsinya adalah Maria Selena yang kemudian

menjadi Puteri Indonesia 2011. Mahasiswi jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Semarang ini, dikenal aktif di berbagai organisasi kampus. Ia pernah menjabat sebagai President of Local Committee Diponegoro University tahun 2013 dan aktif sebagai ketua Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC).

Tahun lalu dia berkesempatan menjadi duta muda Indonesia dalam The 41st Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP).

AIESEC ini merupakan organisasi pemuda tingkat internasional. ***

Brain, Beauty, Behaviour

17SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015 17SWARA NUSANTARA | 115 MARET - 15 APRIL 2015

SENI BUDAYA

’No System is Safe’ Diilhami Kisah Nyata’No System is Safe’ Diilhami Kisah Nyata

Film bergenre action memang selalu menarik untuk ditonton. Satu lagi film action meramaikan bioskop Tanah Air. Film yang dirilis Warner Bros bertajuk ‘Who

Am I ; No System is Safe’ (Who Am I — Kein System ist sicher). Film ‘Who Am I ; No System is Safe’ akan hadir bioskop Blitzmegaplex dan Platinum mulai 11 Maret.

Film produksi Jerman ini mengisahkan petualangan kelompok Hacker di Jerman yang sarat aksi menegangkan. Kelompok ini bekerja secara rapi dan tersembunyi.

Kelompok yang menamakan dirinya CLAY, yang menggunakan topeng badut nyengir yang terinspirasi dari topeng milik tokoh ‘V for Vendetta’. Remaja kurang gaul dan penyendiri , Benjamin (Tom Schilling) tanpa disengaja berjumpa dengan Max (Elyas M’Barek). Keduanya memiliki ketertarikan dan pekerjaan yang sama sebagai hacker. Max lalu memperkenalkan benjamin dengan Stephan (Wotan Wilke Mohring). Perkenalan inilah yang mengawali kiprah hebat mereka membentuk kelompok hacker bernama CLAY, yang paling di buru di Eropa.

Film Who Am I ; No System is Safe, sebenarnya adalah ungkapan cerita yang mendekati keaslian kejadian susungguhnya, yang pernah terjadi di Jerman dan Eropa, diilhami dari peristiwa sesungguhnya. Petualangan penuh aksi menegangkan ini dituturkan Benjamin saat

berhadapan dengan penyidik

Eurpol Hanne Lindberg (Trine Dyrholm), setelah ia mengalami ketakutan yang hebat, ketika 3 orang kru CLAY tewas di sembelih mafia Rusia , di sebuah kamar hotel.

Benjamin telah memperkenalkan kita tentang peradaban kejahatan di dunia maya, yang penuh intrik, kebohongan, tipuan yang sangat teroganisir.

Sebagai gambaran, ‘Who Am I ; No System is Safe, juga meraih satu penghargaaan festival, dan dua nominasi seperti ; memenangkan piala penghargaan sutradara terbaik, Baran bo Odar di ajang Bavarian Film Awards 2015, Nominasi aktor terbaik Elyas M’Barek dalam Jupiter Award 2015, serta nominasi Golden Eye, Best German Language Feature Film, Baran bo Odar.

WAN


KABINET

Tekad Kementan MewujudkanSwasembada Pangan

Pemerintah bertekad mewujudkan kedaulatan

pangan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk merealisasikan

hal tersebut. Apalagi pemerintah telah menargetkan

swasembada padi, jagung dan kedelai.


KABINET

Kementerian Pertanian sebagai instansi yang menangani pangan sangat responsif dengan target yang ditetapkan

pemerintah. Bahkan, kementerian yang dipimpin Amran Sulaiman, mempercepat target waktu yang telah ditetapkan tersebut. Kementan menargetkan swasembada padi dapat dicapai dalam waktu kurang dari tiga tahun.

“Kementan menargetkan swasembada lebih cepat dari target tersebut, saya targetkan swasembada pangan pada tahun 2016, Khusus

padi tak sampai tiga tahun dapat diraih. Kami secara internal menargetkan 2016 untuk padi,” tegas Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai pelantikan Dirjen Tanaman Pangan yang baru, Hasil Sembiring, di Gedung Kementerian Pertanian, baru-baru ini.

Mentan menambahkan, sebagai bentuk komitmen tersebut pemerintah terhadap program swasembada, pemerintah menambah

alokasi anggaran 2015 melalui APBN-P sebesar Rp.16 triliun, serta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian sebesar Rp.4 triliun.

Amran mengakui, untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah melakukan identifikasi permasalahan terkait produktivitas, yaitu irigasi, benih, pupuk, dan alat mesin pertanian.

Jadi, sambungnya, faktor kunci untuk merealisasikan program swasembada tersebut adalah perbaikan irigasi, pengadaan benih, pupuk, dan alsintan. Itu akan menjadi fokus kementan. Bila faktor-faktor tersebut terpenuhi, maka Amran yakin produktivitas akan naik dalam waktu tiga tahun.

Mentan mengakui, saat ini 52 persen dari total irigasi rusak di seluruh Indonesia. Sudah barang tentu hal itu berimbas pada tanaman pertanian seluas tiga juta hektar.

Untuk benih, serapan benih pada 2014 hanya mencapai 20 persen. Kemudian pupuk, ketersediaan pupuk di banyak daerah yang dikunjungi kerap terlambat. Oleh

karena itu, kementan akan fokus menangani hal tersebut.

Untuk alat dan mesin pertanian, Amran menyatakan pihaknya akan mempergunakan untuk penanganan pasca panen yang selalu kehilangan 10,2 persen dari hasil panen.

Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan mesin pemanen padi yang khusus dirancang untuk kondisi tanah sawah Indonesia yaitu combine harvester. Keunggulan mesin itu ialah memiliki gaya tekan yang lebih rendah, yakni sebesar 0,13 kg/cm2.

Kerjasama dengan TNI

Dukungan dan kerjasama berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program swasembada pangan. Selain bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait, kementan juga merangkul Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mentan menyatakan, keterlibatan TNI sangat diharapkan untuk memotivasi petani, menanamkan kedisiplinan, kejujuran petani, dan mengontrol bantuan agar cepat sampai ke tangan petani.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan jajaran TNI dan lembaga terkait secara baik, sehingga program swasembada pangan dapat berjalan dengan baik dan cepat serta target 2 juta ton di Jawa Tengah tercapai,” tukas Mentan saat menghadiri rapat koordinasi pendataan target dan realisasi tanam serta panen dalam mendukung swasembada padi, jagung dan kedelai Provinsi Jawa Tengah di Solo, Selasa 24 Februari lalu.

Rapat dihadiri Pandam IV/Diponegoro Mayjen Bayu Purwiyono seluruh Danrem, Dandim, dan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan se Jawa Tengah.

Orang nomor satu di Kementan itu mengemukakan, rapat koordinasi itu bertujuan mempercepat serapan alokasi APBN yang ditargetkan selesai pada bulan April. Kemudian dai April hingga November, realisasi APBN Perubahan dapat diselesaikan.

Kita pun berharap target swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai. Syukur-syukur bisa terealisasi sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan tersebut. Amin.

WAN

FOTO

: IS

T


KABINET

SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015

Di tengah dinamika politik yang kembali menghangat lantaran Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK pengesahan Agung Laksono, sejumlah menteri terus bekerja. Masyarakat berharap kinerja para Menteri Kabinet Kerja memang sesuai arah dan tujuan NKRI


KABINET

SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015


KABINET

Kemenpar Optimis

20 Juta Wisman

Optimisme Kementerian Pariwisata akan mencapai target 20 juta wisman pada 2019 cukup beralasan. Hal

ini setelah melihat pertumbuhan pariwisata di 2014 lalu yang tumbuh sebesar 7,2 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan pariwisata kawasan Asia Pasifik sebesar 5 persen. Bahkan melampaui dunia yang hanya 4,7 persen.

Laporan UN-WTO menyebutkan jumlah wisatawan dunia 2014 sebanyak 1,136 miliar. Sementara jumlah kunjungan wisman ke Indonesia menurut laporan BPS sebanyak 9,43 juta. “Oleh sebab itu, melihat trend pertumbuhan pariwisata nasional serta trend pariwisata dunia yang terus membaik, kita optimistis target 20 juta wisman pada 2019 tercapai,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam jumpa pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Arief optimis target wisatawan Indonesia akan melampaui Malaysia yang sudah di atas 20 juta wisman. Hal ini lantaran potensi Indonesia jauh lebih besar. “Ini tekad untuk kita wujudkan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan tekad tersebut berbagai

upaya akan dilakukan terutama dalam memperbaiki infrastruktur pariwisata, ICT (Information and Communication Technology ), health and hygiene, aksesibilitas (conectivity, seat capacity dan direct flight) dan regulasi. “Perbaikan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di tataran global meningkat menjadi 30 ranking dunia dari sebelumnya

ranking 70,” imbuhnya. Dalam kesempatan berbeda, Arief juga menjelaskan,

bahwa Kemenpar telah menetapkan implementasi strategi pemasaran berdasarkar DOT (Destination, Orgin, dan Time) dengan menetapkan Greater Bali, Greater Jakarta, dan Greater Batam yang selama ini menjadi pintu masuk terbesar dengan total kontribusi wisman mencapai 77 persen.

Adapun fokus pasar paling utama adalah Singapura, Malaysia, Australia, China, dan Jepang yang masing-masing didorong akan memberikan kontribusi lebih besar lagi. “Kontribusi wisman China tahun 2014 sekitar 900 ribu, tahun 2015 kita dorong agar meningkat menjadi dua kali lipat atau sekitar 2 juta wisman,” harapnya.

WANTO

FOTO

: IS

T


SENATOR

Vonis mati yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap pengguna narkoba, tengah menjadi pembicaraan hangat

dunia.Bahkan dua negara yang

warganya terjerat hukuman mati, Brasil dan Australia, memprotes keras vonis mati tersebut. Kedua negara itu meminta Indonesia membatalkan hukuman mati itu. Sebagai bentuk solidaritas, ribuan warga Australia menggelar unjuk rasa menentang vonis mati itu.

PM Australia Tony Abbot lebih keras lagi dalam mengeluarkan statement. Abbot mengungkit jasa yang diberikan Australia terhadap Indonesia dalam kasus tsunami Aceh. Saat itu Australia menyumbang gempa tsunami Aceh miliaran dollar.

“Mari untuk tidak melupakan beberapa tahun lalu ketika Indonesia dihantam badai tsunami, Australia

mengirimkan bantuan senilai miliaran dolar,” ujar Tony Abbott seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, 18 Februari lalu.

Sikap keras juga diperlihatkan Pemerintah Brasil. Sebagai ekspresi penentangan terhadap vonis mati terhadap warganya, Presiden Brasil Dilma Rousseff, beberapa waktu lalu, menolak menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Indonesia.

Meski mendapat tentangan dari Brasil dan Australia, Pemerintah Indonesia jalan terus dengan hukuman matinya. Dukungan dari berbagai kalangan pun terus mengalir.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Farouk Muhammad.

Farouk mendukung hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Indonesia. “Kita menghargai, tapi menghapus hukuman mati juga perlu dipikirkan. Mungkin 10 atau 20 tahun, kita bisa meninggalkan hukuman mati,” ujarnya di kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Februari .

Dalam pandangannya, sebelumnya tercatat 50 negara memberlakukan sistem hukuman mati, termasuk Belanda dan Brasil. Hukuman mati yang terjadi di Indonesia merupakan warisan Belanda.

Purnawirawan perwira tinggi polisi itu mengakui, dirinya akan terus mendalami soal hukuman mati dari sisi akademis. “Saya lebih ingin pandangan akademis, untung rugi hukuman mati dihapus atau dihapus. Setahap demi setahap memperbaiki hukuman mati. Jangka panjang menghapus hukuman mati,” ujarnya berterus terang.

Meski demikian, senator asal Nusa Tenggara Barat itu menghargai sikap yang diperlihatkan Brasil dan Australia “Kita menghargai Belanda, Brasil, tapi dia harus menghargai sistem hukum yang menggunakan hukuman mati,” cetusnya.

WAN

Farouk Muhammad Wakil Ketua DPD RI

Dukung Hukuman Mati

“Kita menghargai, tapi menghapus hukuman mati juga perlu dipikirkan. Mungkin 10 atau 20 tahun, kita bisa meninggalkan hukuman mati”

Farouk Muhammad

FOTO

: SN

Dua anggota Bali Nine yang dipidana mati

FOTO

: IS

T


SENATOR

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI, terkait dana APBD

terus bergulir. Apalagi mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri mengalami jalan buntu. Ahok dan anggota DPRD tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing.

Bahkan buntut dari kasus ini anggota DPRD DKI Abraham Lunggana yang lebih dikenal dengan Haji Lulung menjadi pembicaraan di media sosial. Alhasil, perseteruan elit eksekutif dan legislatif di DKI itu mendapat sorotan banyak pihak.

Momentum Bersih-bersih

dari Korupsi

Kalangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia turut menyoroti persoalan itu. Tak kuramg Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dan anggota DPD AM Fatwa turut bersuara keras menyikapi persoalan itu.

Dalam pandangan anggota DPD RI AM Fatwa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah figur yang berani dan bersih, tapi sebagai penyelenggara negara, etika dan komunikasi politiknya lemah. Hak angket DPRD DKI Jakarta untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tekait anggaran siluman Rp12,1 triliun, dinilai belum

memenuhi syarat, karena belum terjadi krisis kepercayaan rakyat.

Angket itu sangat politis, dan akan membuat RAPBD dan pembangunan terbengkalai, dan terpaksa menggunakan APBD tahun lalu. Kalangan DPD RI pun menyesali kisruh politik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Kisruh tersebut harus jadi pelajaran berpolitik dan berdemokrasi dalam menjalankan otonomi daerah.

“Ahok adalah figur kepala daerah yang berani melawan DPRD secara terbuka meskipun anggota DPRD dari beberapa fraksi. Kalau bicara dana siluman, terus terang saya belum tahu yang mana yang disebut Ahok. Kalaupun disebut-sebut, tentunya ada fakta-fakta sebagai pendukung. Sangat naif kalau DPRD DKI gunakan hak angket, karena Gubernur Ahok ingin adanya transparansi, dan warga banyak mendukung dia,” ujarnya dalam diskusi‚ Dialog Kenegaraan: Ahok vs DPRD DKI’ di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 4 Maret lalu.

Menurut senator asal DKI Jakarta itu, Ahok kadang-kadang sikapnya emosional dan pernyataannya di ruang publik sering kurang santun. Sebagai kepala daerah yang merupakan penyelenggara negara, menurut dia, Ahok hendaknya dapat meredam sikap emiosionalnya serta berbicara lebih hati-hati dan santun di ruang publik.

“Jumlah APBD DKI Jakarta yang cukup besar sampai Rp 73,083 triliun

memang menjadi sasaran empuk untuk terjadinya penyelewengan.”

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

AM Fatwa Fahira Idris


SENATOR

Dalam penilaian politisi yang pernah aktif di Partai Amanat Nasional (PAN) ini, hal itu lebih bernuansa politis, sebab yang mengepung Ahok di DPRD semuanya adalah partai politik. Yang lebih menarik lagi, Fraksi PDIP ngotot menggalang angket ini, masyarakat bisa mencurigai, ada kepentingan politik, karena Wakil Gubernurnya adalah orang PDIP. Sementara, Nasdem menarik diri, karena kemungkinan ingin Ahok bisa bergabung dengan partai itu. Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta ini menjelaskan, kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Ahok dan DPRD DKI setelah Ahok membuka keruang publik adanya dugaan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun pada APBD DKI Jakarta tahun 2015.

“Saya menyayangkan, Ahok langsung melontarkan dugaan rencana penyimpangan APBD itu ke ruang publik. Seharusnya hal ini diselesaikan dulu secara internal antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Sebagai kepala daerah, Ahok seharusnya dapat meredam emosinya dan bicara hati-hati di ruang publik. Tapi itu soal lain, itu soal kepantasan saja. Yang penting dia ingin dikenang sejarah sebagai Gubernur DKI. Persoalan dugaan adanya dana siluman, bukan hanya ada di Pemprov tapi juga ada di DPRD. Bagaimana DPRD ingin meminta penjelasan Pemprov tapi menafikan

sisi DPRD,” ujarnya. Di sisi lain, Fatwa juga menilai,

DPRD DKI belum layak mengajukan hak angket, karena persoalan ini bukan hanya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga di DPRD DKI Jakarta. Dia menjelaskan, hak angket adalah hak anggota legislatif untuk meminta penjelasan dari eksekutif. Fatwa mengusulkan, untuk menyelesaikan persoalan ini, agar Ahok dan DPRD dapat saling menahan diri dan memperbaiki bersama dengan pendekatan untuk pembangunan daerah.

Fatwa menyatakan, dari sisi Ahok sendiri memang ingin meniru jejak Ali Sadikin, yakni dikenang sebagai gubernur yang menorehkan keberhasilan dan dikenang rakyat. Dalam hal ini Ahok menggunakan cara dan gayanya sendiri. Hanya saja, Ahok etikanya lemah, komunikasi politik buruk, dan kurang santun, tidak bisa menahan emosi. Harusnya tidak boleh seperti itu. Menurutnya Ahok sosok yang berani dan bersih. Komunikasi politik yang buruk itu yang sering membuat marah DPRD, semua mereka terluka.

Ada oknum bermain dengan uang rakyat

Nada lebih keras dilontarkan Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris. Fahira menilai perselisihan antara Ahok dan anggota DPRD DKI mengindikasikan adanya oknum yang bermain dengan uang

rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Senator asal DKI Jakarta itu menegaskan, bila benar ada ‘dana siluman’ sebesar Rp.12 triliun, jelas akan melukai hati rakyat.

“Jadi, jangan main-main dengan uang rakyat. Bahwa DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, sedang diawasi oleh rakyat. Sehingga, kasus ini harus dipastikan dibawa ke ranah hukum. Siapa saja yang terlibat harus diusut dan diberi sanksi hukum yang tegas agar ke depan tidak ada lagi oknum yang berani-berani memainkan anggaran,” ujar Fahira kepada wartawan di Gedung DPD RI Jakarta, Senin, 2 Maret lalu.

Dia mengakui, sejak penyusunan APBD sudah mulai terjadi praktek korupsi di daerah-daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari APBD.

“Jumlah APBD DKI Jakarta yang cukup besar sampai Rp 73,083 triliun memang menjadi sasaran empuk untuk terjadinya penyelewengan. Karena itu, warga Jakarta harus mengawasi kasus ini, mengingat APBD idealnya diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” urainya.

Menurutnya, lolosnya proyek-proyek tersebut lantaran ada persengkokolan antarlegislatif dan eksekutif. Bila itu terjadi pada APBD DKI Jakarta, maka oknum yang terlibat harus ditindak tegas.

Oleh sebab itu, dia menandaskan hal itu menjadi pelajaran untuk Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI agar dalam menyusun APBD memperhatikan kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Meski mendukung langkah Ahok yang melaporkan dugaan ‘dana siluman’ APBD ke KPK, Fahira juga mengapresi langkah DPRD DKI akan membawa kasus ini melalui hak angket.

Dia pun menyatakan hal itu bisa menjadi momentum untuk membersihkan Jakarta dari praktek-praktek curang mengambil uang rakyat.

Kita pun berharap perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI bisa diselesaikan dengan baik. Semoga.

IRUL/WAN

FOTO

: IS

T


TOKOH

Saleh Husin, Menteri Perindustrian:

Industri Indonesia Miliki Modal Kesiapan

Bersaing di ASEANDi era otonomi daerah,

peran pemerintah daerah dalam menghadapi MEA sangat vital.


TOKOH

FOTO

: IS

TAkhir Desember 2015 mendatang, Indonesia akan memasuki pasar bebas dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Banyak kalangan menilai Indonesia belum siap untuk menghadapi MEA itu. Termasuk di antaranya

sektor industri. Kendati begitu Kemenperin tak larut dalam sikap

pesimistis menghadapi MEA. Sejumlah langkah dan program strategis telah disiapkan Kemenperin. Dari mulai menyiapkan kompetensi sumber daya manusia yang terampil di bidang industri sampai peningkatan daya saing industri itu sendiri.

Misalnya, dengan menjalankan program revitalisasi dan penumbuhan industri melalui restrukturisasi mesin/peralatan. “Kemenperin terus melakukan pengembangan potensi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki, dan industri penyamakan kulit,” ujar Saleh Husin, Menteri Perindustrian kepada Ade Sunarti dari Swara Nusantara melalui pesan elektronik, pekan lalu.

Bagaimana kesiapan Indonesia secara umum? Persiapan Indonesia secara umum dalam menghadapi

MEA dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk itu telah diterbitkan 3 (tiga) Inpres terkait AEC, yaitu: (a) Inpres Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Fokus Program Ekonomi yang mencakup pelaksanaan komitmen AEC 2015, (b) Inpres Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Fokus Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru ASEAN Tahun 2011, dan (c) Inpres No. 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam menghadapi AEC 2015.

Apa saja kebijakan yang ditempuh Kemenperin sendiri?

Langkah-langkah dalam menghadapi AEC 2015 oleh Kementerian Perindustrian secara umum dapat dibagi kedalam 2 (dua) bidang, yaitu: bidang Trade in Goods (Perdagangan Barang), dan bidang Trade in Services (Perdagangan Jasa).

Di bidang perdagangan barang, Kementerian Perindustrian melakukan langkah-langkah yaitu: peningkatan daya saing industri. Untuk ini dilakukan melalui penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur industri yang masih kosong, serta menyiapkan strategi ofensif dan defensif dalam akses pasar. Strategi ofensif meliputi penyiapan produk-produk unggulan untuk menembus pasar ASEAN. Sedangkan strategi defensif

Nah, apa dan bagaimana program serta langkah strategis yang ditempuh Kemenperin di bawah kepemimpinan Saleh Husin dalam menghadapi MEA 2015 mendatang, berikut petikan lengkap wawancaranya:

Banyak kalangan mengatakan Indonesia belum siap hadapi MEA, termasuk di bidang industri. Bagaimana Kemenperin menanggapi hal itu?

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), semua negara ASEAN termasuk Indonesia tentu berupaya untuk menyiapkan diri. Sektor industri adalah termasuk yang paling gencar untuk disiapkan, mengingat sektor ini nantinya akan berhadapan head-to-head dengan negara lain, dalam bentuk persaingan produk di pasar maupun preferensi tujuan investasi.

Jika dilihat dari performa sektor industri serta daya saing produk-produk industri nasional terhadap produk sejenis dari berbagai negara ASEAN, dapat dikatakan bahwa industri Indonesia telah memiliki modal kesiapan yang cukup baik untuk bersaing di ASEAN. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menyiapkan daya saing industri nasional agar secara keseluruhan dapat lebih tinggi lagi.

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

Kunjungan Kerja Menperin di PT Astra Honda Motor, Karawang, 21 November 2014

Kunjungan Kerja Menperin ke Pabrik Daihatsu, Karawang, 21 November 2014

Kunjungan Kerja Menperin ke Pabrik Toyota (TMMIN), Karawang, 21 November 2014


TOKOH

dengan cara penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk-produk manufaktur.

Kedua, mendorong investasi di sektor industri. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran industri Indonesia dalam rantai suplai global (global supply chain) serta meningkatkan proses transfer teknologi melalui investasi.

Dalam bidang perdagangan jasa, Kementerian Perindustrian juga menggunakan strategi defensif dan ofensif.

Bisa dijelaskan yang dimaksud strategi defesif dan ofensif?

Strategi defensif, Kemenperin membangun dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri melalui penyediaan infrastruktur kompetensi yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan melibatkan Asosiasi Industri dan pelaku usaha industri.

Sampai saat ini sudah tersusun 50 SKKNI sektor industri serta 25 LSP dan TUK. Secara progresif diupayakan penambahan 15 SKKNI dan 10 LSP sektor industri setiap tahunnya, diutamakan bidang industri prioritas, yaitu industri berbasis agro dan industri padat karya, antara lain pengolahan produk turunan kelapa sawit, kakao, karet, perikanan, tekstil & produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furniture, makanan dan minuman, pupuk & petrokimia, mesin dan peralatannya, logam dasar, besi & baja.

Strategi ofensif, dilakukan melalui Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri tersebut dalam bentuk Akademi Komunitas bidang industri dan/atau lembaga pelatihan industri serta meningkatkan keterampilan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sektor industri melalui diklat sistem three-in-one (pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja) untuk tingkat operator, supervisor maupun ahli pratama dan ahli muda (D1 dan D2). Diklat ini diberikan untuk industri padat karya, antara lain industri TPT dan alas kaki, industri karet, industri plastik, bidang

logistik, pengelasan, dan industri pengolahan kelapa sawit bekerjasama dengan asosiasi industri dan pelaku usaha industri.

Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 telah dihasilkan sebanyak 11.200 orang yang dilatih dan ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Tahun 2014 direncanakan 6000 orang dilatih dan ditempatkan serta tahun 2015 diprogramkan sebanyak 10.000 orang.

Bicara produk industri, apakah Indonesia lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya?

Berdasarkan data Trade Performance Indicator (TPI) yang dikeluarkan oleh International Trade Center, dari 14 produk industri unggulan yang dipantau, Indonesia memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Jumlah produk industri Indonesia yang memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya itu, antara lain, terhadap Brunei unggul 9 produk; terhadap Malaysia unggul 4 produk; terhadap Thailand unggul 2 produk; terhadap Filipina unggul 12 produk; terhadap Singapura unggul 5 produk; terhadap Vietnam unggul 9 produk; terhadap Kamboja unggul 11 produk; terhadap Myanmar unggul 14 produk, dan terhadap Laos unggul 12 produk.

Secara umum, jumlah produk industri unggulan Indonesia masih lebih banyak yang lebih unggul dibandingkan produk sejenis dari negara-negara ASEAN lainnya. Namun demikian, beberapa produk masih harus ditingkatkan daya saingnya agar tidak kalah dengan produk impor.

Bisa dijelaskan lebih rinci produk industri yang akan dikembangkan dalam MEA nanti?

Industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu: (1) Produk berbasis Agro (CPO, kakao, karet);

FOTO

: IS

T

Peresmian Pabrik TCF 2, Citeureup, 6 Januari 2014


(2) Ikan dan Produk Olahannya; (3) Tekstil & Produk Tekstil; (4) Alas Kaki, Kulit dan Barang Kulit; (5) Furniture; (6) Makanan dan Minuman; (7) Pupuk & Petrokimia; (8) Mesin dan Peralatannya; (9) Logam Dasar, Besi & Baja.

Adapun industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara-negara ASEAN, yaitu: (1) Otomotif; (2) Elektronik; (3) Semen; (4) Pakaian jadi; (5) Alas kaki; (6) Makanan & minuman; (7) Furniture.

Di era otonomi daerah ini, sebenarnya bagaimana sinergisitas antara pusat dan daerah dalam kesiapan menghadapi MEA?

Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam menghadapi MEA sangat vital, terutama karena mereka yang secara langsung menghadapi dan membina sektor industri khususnya yang berskala kecil dan menengah. Untuk itu, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan, dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam bentuk:

Strategi defensif. Ini dilakukan antaralain dengan mengevaluasi Perda-perda yang bersifat “bottleneck” dan menghambat investasi; mendorong terlaksananya reformasi berokrasi untuk pelayanan yang lebih efisien; mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang akan meningkatkan daya saing nasional; Mengkampanyekan ”cinta produk industri dalam negeri” dalam rangka menahan laju serangan produk impor negara asing; Mendahulukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri; Meningkatkan sertifikasi produk (SNI) dan sertifikasi profesi/kompetensi SDM khususnya terkait produk unggulan daerah.

Kedua, strategi ofensif. Dilakukan dengan mengoptimalkan Kebijakan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi dan Kompetensi Inti industri Kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 28 Tahun 2008 untuk menembus pasar ASEAN; Meningkatkan kualitas SDM industri bertaraf internasional serta pemanfaatan Mutual Recognition Agreements (MRA) untuk mendukung ekspor jasa profesi ke ASEAN; Menumbuhkan dan mengarahkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda; Meningkatkan kegiatan litbang/inovasi teknologi serta mengembangkan keterpaduan dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha (swasta) dan perguruan tinggi; Meningkatkan sosialisasi kepada para stakeholder industri untuk meningkatkan awareness tentang pemberlakuan MEA.

Terkait kesiapan masyarakat sebagai pasar, apa upaya dan harapan Kemenperin?

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN, yaitu 251 juta jiwa atau 40% dari populasi ASEAN (629 juta), tentunya menjadi potensi pasar yang sangat besar. Tidak hanya bagi produk-produk negara ASEAN tapi juga bagi produk Indonesia sendiri. Untuk itu, Pemerintah melalui Kemenperin berharap agar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan untuk mengkonsumsi produk dalam negeri yang kualitasnya tidak kalah dengan produk impor.

Namun demikian, Pemerintah tetap menjaga agar produk-produk yang beredar di pasar telah terjamin keamanan dan kualitasnya, antara lain melalui pemberlakuan SNI. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha industri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. ***

FOTO

: IS

TFO

TO :

IST

FOTO

: IS

TFO

TO :

IST

Kunjungan kerja Menperin ke PT. Dan Liris di Surakarta, 13 Februari 2015

MoU pendirian dan pengembangan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Berbasis Kompetensi, Surakarta 13 Feb 2014 (1)

Perluasan Pabrik PT Sritex, Surakarta, 13 Februari 2015

Pembukaan Diklat Garmen di BDI Jakarta, 19 Januari 2015


SENI BUDAYA

JAVA JAZZ 2015Bukan Hanya untuk Penikmat Jazz


31SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015 31SWARA NUSANTARA | 15 MARET - 15 APRIL 2015

Kata-kata itu meluncur dari Cameron Smith, pemandu acara yang didatangkan

khusus dari Amerika Serikat, ketika membuka pertunjukan Chaka Khan dan Incognito di hari kedua pergelaran Jakarta International Java Jazz Festival di Jakarta International Expo, Jakarta.

Tidak berlebihan apa yang disampaikan oleh Cameron Smith, yang mengaku telah menyaksikan banyak festival besar Jazz di dunia. Java Jazz 2015 menampilkan 187 pertunjukan selama 3 hari penyelenggaraan dengan 87 penampil lokal dan 55 penampil internasional.

Di hari pertama, sebagian besar pengunjung memenuhi tempat-tempat pertunjukan penampil dari Indonesia, seperti 3 Diva, Mus Mudjiono, Dian Pramana Poetra dan Dewa Budjana. Ruth Sahanaya, Titi DJ, dan Krisdayanti, yang tergabung dalam 3 Diva, mampu menyedot sejumlah besar pengunjung ke dalam ruang pertunjukan utama untuk menyaksikan atraksi mereka dengan antusias. Para penonton turut larut dalam lagu-lagu yang ditampilkan malam itu.

Dian Pramana Poetra dan Mus Mudjiono pun tampil memukau dengan lagu-lagu andalan yang pernah populer di masanya. Tidak terlihat penurunan kualitas vokal yang nyata dari kedua penyanyi ini, walaupun mereka sudah tidak muda lagi. Mereka hanya terlihat harus minum berkali-kali. “Minum dulu, bro. Tenggorokan kering,” kata Mus Mudjiono setengah berkelakar.

Chaka Khan, penyanyi peraih 10 Grammy Award, tampil memukau bersama Incognito di hari kedua. Para pengunjung dibuat kagum dengan kemampuan vokalnya

Kata-kata itu Kata-kata itu KFO

TO-F

OTO

: SN


SENI BUDAYA


yang terkadang melengking tinggi, termasuk ketika membawakan nomor yang begitu terkenal di telinga orang Indonesia, Through The Fire. Miles Davis pernah memuji kemampuan vokal Chaka Khan: “Dia bernyanyi seperti trumpet saya.”

Di panggung yang sama pada waktu yang berbeda, Chris Botti menyuguhkan berbagai komposisi yang sudah

tidak asing lagi, termasuk komposisi pembuka, Spain, yang begitu terasa magis lewat alunan terompet yang ditingkahi dengan gesekan violin dari Caroline Campbell. Selain itu ada Alain Caron, pemain bas Uzeb, yang tampil apik dengan bas “fretless”.

Pengunjung masih disuguhkan penampilan artis-artis yang memukau di hari terakhir. Sebut saja ada Ramsey Lewis, peraih 3 Grammy Award, masih tampil prima walaupun sudah menginjak usia 80 di tahun ini. Selain itu ada Bobby McFerrin, yang menggunakan mulut dan bagian tubuhnya untuk menciptakan bunyi-bunyian khas.

Christina Perri dan Jessie J adalah penampil yang banyak ditunggu oleh penggemarnya di hari terakhir penyelenggaraan Java Jazz kali ini. Penonton rela antre untuk mendapatkan tempat terbaik di area pertunjukkan. Bahkan konser Jessie J terlambat satu jam dari jadwal yang telah ditentukan akibat antrean pengunjung yang begitu panjang.

Antara Jazz dan non-JazzDari artis yang tampil, tidak semuanya beraliran

musik Jazz. Banyak di antara mereka memainkan jenis musik Pop yang lebih mudah “dicerna”. Termasuk di antaranya adalah Christina Perri dan Jessie J. Dari Indonesia ada Kahitna dan 3 Diva. Namun, penampilan mereka mampu menyedot sejumlah besar penonton. Bahkan jumlah penontonnya lebih banyak dari penampilan musisi Jazz, seperti Ramsey Lewis, Alin Caron, atau Eric Miyashiro dari Blue Note Tokyo All Star Jazz Orchestra.

Tentu sah-sah saja pihak penyelenggara menampilkan musisi beraliran musik non-Jazz, yang sering disebut “crossover” ini untuk menarik lebih banyak pengunjung sekaligus memerkenalkan musik Jazz kepada bukan penikmat Jazz. Namun, akan lebih baik jika para penampil diwajibkan untuk menggubah musiknya ke dalam irama Jazz atau setidaknya Jazzy dan menampilkan musisi Jazz terkenal dalam special show, agar festival ini menjelma menjadi pergelaran musik Jazz yang sesungguhnya dan menjadi ‘prestasi’ yang membanggakan bagi musisi dan artis Jazz yang bisa tampil di sini. ***

Konperensi Pers

Dewi Gontha

FOTO

: SN

FOTO

: SN


ATAP W-400Atap W 400 sangat s e s u a i u n t u k bangunan pabrik, bisa dipasang dengan tingkat kemiringan kecil, anti bocor dan menggunakan sistem boltless. Menggunakan bahan tinggi Zincalume yang sangat tahan karat, menggunakan sistem boltless (tanpa sekrup di atas atap), dan proses produksi langsung di lokasi proyek (roll on site) tanpa sambungan hingga 60 meter, Anda tak perlu khawatir akan masalah bocor dan karat.

ROLL ON SERVICE (BOLTLESS)aKemungkinan bocor = 0% (nol persen)aTingkat Kemiringan Atap 5 derajataPenyekatan (Kaca/ Wol mineral, PE)aTanpa tumpang tindih (Roll on Site)aAtap Gelombang Tahan Beban BerataDaya Tampung Air Hujan Kapasitas Besar

DINDING, PARTISI, JENDELAn A P I a d a l a h

p e r u s a h a a n terkemuka dalam bidang dinding dan partisi Sandwich Panel yang terdiri dari 2 lapis logam aluzinc dan EPS (Styrofoam) tahan api yang berfungsi sebagai peredam utama terhadap panas dan suara. Sandwich Panel kami dibuat sesuai pesanan tanpa sambungan hingga 12 meter.

n CNPAPI telah mengerutkan tampilan khusus untuk memaksimalkan hasil dan kekuatan tarikan yang bisa Anda dapatkan dari tampilan C-Channel. Pesanan Anda kami buat secara khusus, sesuai dengan kebutuhan Anda.

nDengan kerangka alumunium kualitas premium, kami memproduksi bermacam tipe dan ukuran jendela alumunium sesuai dengan kebutuhan Anda.

PRODUK ATAP YANG LAINBahan atap Sandwich Panel terdir i dar i kombinasi lapisan Zincalume (campuran seng dan alumunium) – Styrofoam yang melindungi bangunan Anda dar i panas matahari dan bunyi

hujan. Kami menggunakan EPS (Styrofoam) yang tahan api, sebagai peredam suara yang murah. Selain itu, kami juga memproduksi atap satu sisi dengan lapisan peredam yang bervariasi di antaranya atap PE (Polyethylene), wol mineral/ alumunium foil berlapis kaca yang lain. Aktivitas dalam ruangan Anda akan lebih nyaman. Panjang bahan yang dibutuhkan bisa dipesan sesuai dengan dataran Anda.

Construction Partner

Head Office:Wisma Korindo 7th Floor

Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780Tel: (021) 797 8989/8949 Fax: (021) 797 8990/8951

E-mail: api15anekapanel.co.id, [email protected]

Conctact Person:Choe Byoung Woo (President Director) 0811 965 227,

Choi Young Hee (Factory Manager) 0811 924 790


LEMBAGA

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Teknologi Nuklir untuk Masa Depan

Dari kiri ke kanan: Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan (Deputi Pendayagunaan Teknologi Nuklir), Dr. Taswanda Taryo, M.Sc.Eng. (Deputi Teknologi Energi Nuklir), Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto (Kepala BATAN), Dr. Ferhat Aziz, M.Sc. (Deputi Sains & Aplikasi Teknologi Nuklir), Ir. Falconi Margono S., MM.(Sekretaris Utama)

Pada tahun 1962, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya

BATAN sekaligus mengangkat Gerrit A. Siwabessy, seorang dokter

ahli radiologi dan radioterapi, sebagai Direktur Jenderal BATAN

FOTO

: IS

TEnergi, pangan dan

akses terhadap air bersih merupakan hal-hal dasar yang harus tersedia bagi

kehidupan modern. Sebuah negara wajib memenuhi ketersediaannya bagi semua warga, baik dengan cara memproduksi sendiri atau membuka kran impor.

Saat ini, tanpa ketersediaan energi, mustahil manusia dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Buat sebuah negara, ini berarti terhentinya pembangunan dan berarti juga menyebabkan terhentinya perputaran roda perekonomian.

Energi yang berasal dari fosil masih menjadi andalan sebagai sumber energi primer bagi Indonesia dan hampir semua negara di dunia. Yang menjadi masalah di masa depan adalah sumber energi ini semakin langka yang juga, kemudian, akan mendorong harganya menjadi semakin tinggi.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengurangi berbagai ketergantungan terhadap

kebutuhan energi fosil ini dengan upaya terencana, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan, untuk menyediakan sumber energi baru dan terbarukan (EBT), seperti tenaga air, matahari, angin, bio, dan juga nuklir.

Sebagian besar energi ini akan dikonversi menjadi listrik, yang disebut sebagai energi masa depan. Listrik akan digunakan

sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan pembangunan dan mobilitas penduduk serta barang.

Namun, hingga kini, teknologi yang tersedia belum mampu mengubah EBT menjadi daya listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Hanya tenaga nuklir lah, saat ini, yang bisa menghasilkan daya listrik yang besar, selain juga mempunyai tingkat pencemaran lingkungan yang paling kecil. Kendalanya bukan pada teknologinya, tapi lebih pada persepsi masyarakat yang mengkhawatirkan bahaya radiasi, jika terjadi kebocoran atau kerusakan pada reaktor nuklir. Tragedi kerusakan reaktor nuklir di Jepang beberapa


LEMBAGA

FOTO

: IS

T

tahun lalu akibat gempa dan tsunami, memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya radiasi reaktor nuklir. Namun begitu, dengan melakukan berbagai evaluasi yang mendalam, pemerintah Jepang berniat mengoperasikan kembali reaktor nuklirnya di tahun ini. Kebutuhan akan tenaga listrik tidak bisa ditunda. Negara seperti Jerman, yang telah menutup pembangkit listrik tenaga nuklirnya, tetap membeli daya listrik dari negara tetangganya yang mengoperasikan reaktor nuklir.

Nuklir di IndonesiaPemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan

tentang perizinan instalasi dan pemanfaatan bahan nuklir dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2014. Dalam aturan ini disebutkan bahwa pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir serta dekomisioning atau kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir wajib memiliki izin, yang terdiri dari izin pembangunan reaktor nuklir yang meliputi izin tapak dan izin konstruksi, serta izin pengoperasian reaktor nuklir yang meliputi izin komisioning dan izin operasi.

PP ini juga menyebutkan bahwa pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor daya non-komersial atau reaktor non-daya non-komersial hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), yang dahulu dikenal sebagai Badan Tenaga Atom Nasional. Untuk reaktor non-daya komersial bisa dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau institusi lain yang berbadan hukum. Selain itu, pembangunan reaktor daya komersial yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Dalam Bauran Energi Nasional 2025 (Visi 25/25), pangsa penggunaan EBT, termasuk nuklir, adalah sebesar 25 persen dari 4,79 persen pada tahun 2011.

Badan Tenaga Nuklir NasionalCikal bakal Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

adalah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA) yang didirikan pada 5 Desember 1958, yang diawali dari pembentukan panitia negara untuk penyelidikan radioaktivitet pada tahun 1954

Reaktor atom pertama yang dioperasikan adalah Triga Mark II di Bandung. Kemudian dibangun pula beberapa fasilitas penelitian, pengembangan dan rekayasa (libangyasa), sepertiPusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serbaguna 30 MW (1987)

Saat ini, BATAN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan berada langsung di bawah Presiden, yang bertugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BATAN melakukan prosedur dan standar yang tinggi, terutama yang menyangkut keamanan dan keselamatan dari penggunaan teknologi nuklir, termasuk pengelolaan limbah nuklir yang ketat. Untuk mendukung pengembangan teknologi nuklir, BATAN dilengkapi beberapa fasilitas penunjang, seperti Fasilitas Uji Keselamatan Lingkungan, Compliance Test untuk menjamin kualitas dan kendali kualitas, Fasilitas Uji

Keselamatan Radiasi, Laboratorium Standarisasi Radionuklida, dan Laboratorium Biomedika.

Sebagian besar masyarakat memersepsikan bahwa tenologi nuklir hanya diaplikasikan untuk menghasilkan energi dan bom penghancur. Persepsi ini tidak tepat. Teknologi nuklir bisa diaplikasikan untuk hal lainnya, seperti penggunaan dalam bidang pangan, pertanian, pakan ternak, hidrologi, obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Benih padi Mira-1 Si Kapas – Kharisma 1 adalah contoh produk yang dihasilkan BATAN dengan bantuan teknologi nuklir.

Teknologi nuklir non-daya banyak diaplikasikan di bidang kesehatan. Sejarah mencatat adanya kaitan yang erat antara BATAN dengan bidang kesehatan. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno meresmikan berdirinya BATAN sekaligus mengangkat Gerrit A. Siwabessy, seorang dokter ahli radiologi dan radioterapi, sebagai Direktur Jenderal BATAN. Pada masa itu telah disadari pentingnya peran tenaga nuklir di bidang kedokteran dan pengobatan. Ini dibuktikan dengan didirikannya Lembaga Radiologi di Departemen Kesehatan dan

dirintisnya layanan pengobatan berbasis tenaga nuklir di RS Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Subroto.

Selain melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah berbagai pusat litbang, BATAN juga mempunyai beberapa laboratorium yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, seperti jasa kalibrasi, jasa sertifikasi untuk keahlian spesifik di bidang teknoilogi nuklir, jasa analisisi pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja, termasuk analisis klinis, serta uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional dengan tenaga terlatih dan standar laboratorium yang sesuai dengan ISO/IEC 17025 2005 secara konsisten.

Dari kiprah BATAN selama ini, Indonesia meraih penghargaan tertinggi di bidang nuklir (outstanding achievement award) dunia atas peran serta mendukung ketahanan pangan melalui radiasi dengan mengembangkan varietas benih unggul pada 2014. ***

Kantor Pusat BATANJl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710


DAERAH



DAERAH



FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

DAERAH

Batik dan gula aren menjadi potensi yang bisa dikembangkan di sejumlah desa di Kecamatan

Salem Kabupaten Brebes. Dua komoditas itu sudah mulai marak dikembangkan di daerah yang juga penghasil bawang merah tersebut. Seperti kata Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah Ny. Hj. Siti Atikoh Ganjar Pranowo, di Balai Desa Bentar, Kecamatan Salem, Brebes, baru-baru ini. “Saya lihat gula aren dan batik sudah mulai dikembangkan. Sudah mulai bicara di kancah lokal dan nanti harapannya nasional. Tahap sekarang adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat itu apa,” ujarnya dalam kunjungan yang sekaligus dalam rangka identifikasi calon desa binaan PKK terintegrasi dengan desa berdikari yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Berdasar hasil identifikasi setiap kelompok kerja (pokja) PKK, lanjut Hj. Atikoh, akan diketahui potensi, sumber daya manusia dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat desa dan bisa ditentukan desa mana yang akan dijadikan pilot model desa berdikari (desa yang bila diintervensi akan menumbuhkan ekonomi desa-desa di sekitarnya). Selanjutnya, dari hasil identifikasi, PKK akan membantu mengatasi kendala. “Misalnya batik tadi

terkendala modal, ada keluhan juga mengenai kompor yang membuat malam menempel di tangan dan dalam jangka panjang dikhawatirkan menimbulkan gangguan kesehatan. Desain perlu pula dikembangkan. Atau gula aren yang dihadapkan pada masalah hama babi hutan sehingga pohon aren yang menjadi bahan baku langka. Data awal kita kumpulkan bareng. Nanti treatmentnya seperti apa untuk masing-masing itu. Apa bentuk intervensi yang bisa dilakukan TP PKK Jateng,” paparnya.

TP PKK provinsi akan mengintervensi hasil identifikasi, bersinergi dengan badan PKK di kabupaten/ kota dan SKPD di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota. Dengan begitu, harapannya bisa menumbuhkan simbiosis mutualisme. “Kalau PKK itu kan mempunyai kader, tapi kan sumber dayanya tetap kurang. Sementara, program SKPD sulit terwujud tanpa bantuan PKK. Nanti kita tanggung renteng,” ujarnya.

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE menyatakan Pemerintah Kabupaten

Brebes,Ada Gula Ada Batik

Brebes kini bukan lagi sekadar telur asin. Brebes kini adalah

juga batik dan gula aren.


DAERAH

Paska lepas dari Kabupaten Ciamis, pertamakalinya Kabupaten Pangandaran menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDyang pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Sementara itu bantuan keuangan desa yang sebelumnya hanya Rp 34 miliar, melonjak dratis menjadi Rp 102 miliar atau naik 300 persen. “Ini untuk pertamakalinya Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyusun APBD bersama dengan DPRD. Selain itu anggaran sebelumnya, hanya dalam bentuk peraturan bupati, akan tetapi saat ini sudah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015,” tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, secara global APBD Pangandaran 2015, mengalami lonjakan sangat tinggi. Tahun 2014 APBD Pangandaran hanya sebesar Rp 681 miliar, akan tetapi Tahun 2015 meningkat hingga menjadi Rp 1.014 triliun. “Peningkatan tersebut, tentunya harus mampu mendongkrak pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi struktur APBD juga lebih banyak untuk porsi belanja publik,” ujarnya.

Mahmud menambahkan dengan peningkatan APBD, banyak hal yang bisa dikerjakan. Salah satunya adalah anggaran untuk pembanguan infrastruktur. Hal tersebut untuk melengkapi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kerja.

Berkenaan dengan bantuan keuangan desa yang mengalami lonjakan signifikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud menyatakan bahwa hal tersebut harus didukung sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkannya, adalah dengan melakukan bimbingan teknis keuangan. “Jangan sampai muncul persoalan baru setelah bantuan keuangan desa dimanfaatkan, harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Saat ini bantuan keuangan desa, berkisar antara Rp 400 juta - Rp 700 juta,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pangandaran Hendar Suhendar, menyatakan pembahasan bersama antara lehgislatif dengan eksekutif menyusun APBD, merupakan catatan penting dalam perkembangan Kabupaten Pangandaran. “Ini merupakan momentum penting bagi Pangandaran, karena baru pertama kali menyusun APBD bersama antara pemerintah dengan DPRD, hasilnya dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015,” katanya.

Dia menyatakan bahwa struktur APBD Pangandaran lebih banyak untuk belanjaa publik, dibandingkan untuk belanja pegawai. Hal itu menunjukkan anggaran berpihak kepada masyarakat. “APBD 2015 mencerminkan prorakyat, karena anggaran belanja publik lebih besar. Belanja tidak langsung sebesar Rp 627 miliar, sedangkan belanja langsung Rp 517 miliar,” ungkap Hendar.

PR

Pangandaran,

Anggaran Desa Naik 300 Persen

Brebes akan memberi dukungan dan bantuan penuh kepada PKK melalui SKPDnya. Sehingga, program-program PKK yang juga menjadi bagian program pemerintah dapat terlaksana dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Brebes antara lain memberi pembinaan, pendampingan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan agar kualitas produk mereka semakin baik. Selain itu, memberi kemudahan akses permodalan bekerjasama dengan Bank Jateng dan memperkenalkan hasil karya masyarakat melalui pameran baik di tingkat regional maupun nasional.

Idza mencontohkan salah satu produk yang berhasil dibina adalah batik tulis khas Kecamatan Salem yang dihasilkan Desa Ciputih, Bentar dan Bentarsari. Batik tulis itu mulai dikenal setelah pemerintah Kabupaten Brebes mewajibkan PNSnya mengenakan batik salem setiap Rabu dan Kamis. Kini, batik salem sudah ditampilkan dalam acara fashion show di tingkat nasional dan bahkan merambah pasar ekspor di Jepang.

Terbukanya pasar batik salem di luar negeri dibenarkan salah satu perajin batik bernama Pupung Rukaesih. Dia sendiri kini sedang berupaya membuka pasar di Singapura melalui tetangganya yang bekerja sebagai TKW di negara singa itu. “Kebetulan tetangga bekerja jadi TKW di Singapura. Tapi meski TKW dia kreatif. Bisa desain baju. Termasuk mendesain baju dari kain batik salem produksi saya. Awal bawa cuma lima lembar kain. Ternyata ada yang suka. Lambat laun dijual. Bulan ini dia mau ikutkan batik saya ke pameran di Singapura,” bebernya.

Namun begitu, Pupung mengaku menghadapi kendala kurang modal dan pemasaran. Dia berharap PKK maupun pemerintah kabupaten bisa membantu membentuk koperasi khusus untuk perajin batik salem yang bisa membantu permodalan sekaligus pemasaran. ***

“Ini merupakan momentum penting bagi Pangandaran, karena baru pertama kali menyusun APBD bersama antara pemerintah dengan DPRD, hasilnya dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015.” Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud


DAERAH

Provinsi Papua dan Papua Barat nampaknya memang tengah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Seiring berlakunya era

kemaritiman di Indonesia, dua provinsi di pulau paling timur Indonesia ini, seolah mendapatkan momentum untuk mempersolek diri. Target investasi ratusan triliun rupiah pun disasar ke tanah asal Suku Asmat ini.

Lima tahun mendatang, sepanjang 2015 – 2019, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di

PAPUA, Target Investasi Rp256 Triliun

“Kami mampu membangun, tapi sayangnya masih ada beberapa kendala. ”

Papua dan Papua Barat mencapai Rp 265 triliun. “Target tersebut naik cukup drastis dibandingkan dengan realisasi investasi 2010-2014 sebesar Rp 67 triliun,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani, di Jakarta, akhir Februari lalu. “Saya optimis dengan pencapaian target tersebut karena rencana investasi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi.”

Franky membeber, selama 2010-2014 terdapat rencana investasi Rp 165,8 triliun dan baru terealisasi 40 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 98,8 triliun rencana investasi stock on the pipeline yang belum terealisasi karena berbagai hambatan. Dengan melihat kondisi tersebut, kata Franky, BKPM akan melakukan fasilitasi untuk eksekusi rencana investasi tersebut. “Juga berbagai minat investasi baru dan

perluasan yang sudah masuk ke BKPM,” ucapnya. “Target tersebut ditetapkan untuk mendukung capaian pembangunan Papua yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.”

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menetapkan sasaran pembangunan Provinsi Papua, antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 14,1 persen pada 2015 dan 17,7 persen di 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 30,9 persen tahun 2015 dan 21,5 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,4 persen pada 2015 dan 2,8 persen di 2019.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, sasaran pembangunan

Kepala BKPM Franky Sibarani Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri

FOTO

: SN

FOTO

: SN

FOTO

: SN


DAERAH

yang telah ditetapkan di antanya, peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,9 persen pada 2015 dan 16,9 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 25,6 persen pada 2015 dan 17,4 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran 5,1 persen tahun 2015 dan 4,1 persen di 2019.

Gas BentuniSementara itu, Gubernur

Papua Barat Abraham O Ataruri mengatakan sudah banyak investor yang akan masuk ke daerahnya, namun sayangnya masih banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. Abraham berharap DPR dapat ikut mendorong menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Abraham mengungkapkan hal tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI

Fahri Hamzah, yang datang ke Papua Barat, baru-baru ini. “Kami mampu membangun, tapi sayangnya masih ada beberapa kendala. Misalnya ada investor yang mau membangun gedung atau hotel, lantas mereka tanya ke saya Pak Gubernur bisa kasih berapa daya listrik kepada kami? Kami tidak sanggup memberikannya,” ujar Abraham.

Dia pun mengharapkan agar temuan cadangan gas terbesar di Indonesia yang ada di Bentuni, Papua Barat bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan listrik di Papua Barat. Kota-kota di Papua Barat diharapkan semuanya bisa diterangi listrik dari pasokan gas dari Bentuni. “Ada Fak-fak, Manokwari, Sorong, Kaimana Raja Empat dan lain-lain. Mudah-mudahan semua bisa diterangi dari gas Bentuni,” ujarnya.

Abraham pun menceritakan bahwa saat ini sudah ada investor dari Cina yang akan membangun pabrik semen yang bisa mencukupi kebutuhan Papua. Mereka, kata Abraham, siap berinvestasi dan target pembangunan jalan 10.000 km di Papua bisa direalisasikan dengan menggunakan semen yang diproduksi di Papua Barat. “Ke depan, kami harapkan juga tidak akan ada lagi cerita harga semen di Papua Rp 1 juta per-saknya,” katanya.

Wakil Ketua DPR,Fahri Hamzah berjanji membantu merealisasikan semua keinginan dan kebutuhan masyarakat Papua Barat. “Rencana membangun infrastruktur tentunya akan lebih mudah direalisasikan kalau ada pabrik semen di Papua Barat. Untuk masalah listrik, saya akan bicarakan dengan pemerintah dan PLN,” katanya.***


DUNIA

Protes Latihan Key Resolve,

dubes as di seoul diserang

Pelaku penyerangan adalah seorang aktivis anti-AS berpandangan nasionalistik

bernama Kim Ki-jong.

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T


DUNIA

Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan, Mark Lippert, menjadi korban penyerangan

saat sedang sarapan di pusat kota Seoul, Kamis (5/3). Pelaku penyerangan Lippert itu adalah Kim Ki-jong, seorang aktivis anti-AS yang berpandangan nasionalistik.

Mengutip sumber kepolisian, saluran berita YTN memberitakan, Kim Ki-jong menyerang Lippert dengan pisau cukur yang disembunyikan di tangan kanannya. Akibat penyerangan dengan pisau cukur sepanjang 10 inci tersebut, Lippert terlihat berdarah dan memegang tangan kanan ke pipi kanannya.

Usai melakukan penyerangan, Kim Ki-jong langsung berteriak slogan anti perang. Aksinya ini langsung dilumpuhkan aparat kepolisian. Sementara Lippert yang baru bertugas di Seoul sejak Oktober 2014 langsung dibawa ke rumah sakit.

Melansir dari laporan Hankyoreh, sebuah harian terkemuka Korea, Kim pada 2 Maret sempat mem-posting pendapat di Facebook yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap latihan perang Key Resolve-Foal Eagle, sebuah latihan militer tahunan gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang secara rutin menimbulkan ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bahkan, saat Kim akan diangkut ke Rumah Sakit Palang Merah setelah menyerang duta besar, dia terus berteriak, “Saya menentang latihan Key Resolve,” lapor Hankyoreh.

Menurut Hankyoreh, posting-an Kim di Facebook berbunyi, “Key Resolve-Foal Military Exercises, menimbulkan masalah parah. Pertama-tama, atmosfer pembicaraan (Korea) Selatan-Utara membeku, walau dialog semacam itu tampak mungkin dalam pesan Tahun Baru Utara dan Selatan. Sepertinya, dialog itu tidak akan terjadi sampai akhir April, saat latihan militer tersebut resmi berakhir. Saat kita menghadapi ulang tahun ke-70 kemerdekaan dan pemisahan, atmosfer harapan telah muncul di Semenanjung bersamaan dengan datangnya musim dingin. Organisasi saya ‘Our Turf’ dan 48 organisasi lain merupakan bagian dari ‘Anti-War Bring Peace Citizen Action’, yang berkumpul pada tanggal 24 di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat

untuk menuntut penghentian latihan perang itu, yang akan mendorong perundingan Utara-Selatan dan harapan damai kita...”

Selain penyerangan terhadap Lippert, Kim ternyata juga diketahui terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Kepulauan Dokdo, sekelompok pulau kecil yang menjadi pokok sengketa teritorial antara Korea Selatan dan Jepang. Dalam bukunya “Dokdo dan Kami, dan 2010”, yang terbit tahun 2014, dia menulis, “Pulau Dokdo merupakan titik penting di mana (Korea) Selatan dan Utara punya kepentingan bersama; baik Selatan dan Utara harus bersama-sama melindungi

memerkosa seorang perempuan anggota organisasi itu.

Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyatakan, serangan terhadap Lippert adalah serangan yang tidak dapat ditoleransi terhadap aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat.

Sebuah sumber di komunitas aktivis unifikasi Korea Utara dan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah wawancara telepon dengan Metro News bahwa, memang benar Kim Ki-jong berpartisipasi dalam kegiatan unifikasi untuk waktu yang lama. Akan tetapi, karena pidato dan perilaku agresifnya itu membuat para aktivis lain memilih

pulau-pulau itu, dan hal ini akan menyebabkan kedua belah pihak mengarah ke unifikasi.”

Menurut kantor berita Korea, Yonhap, Kim pernah mendapat pembebasan bersyarat tahun 2010 karena melemparkan sebuah batu bata kepada utusan Jepang yang datang ke Korea Selatan. Ia juga pernah membakar dirinya tahun 2007 di depan Blue House, kediaman Presiden Korea, yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh. Aksi ini dia lakukan sebagai bentuk protes sebuah kasus 1988, saat empat orang tak dikenal masuk ke kantor Our Turf, organisasi sipil Kim, dan

menghindar untuk berkontak dengan dia.

Sebelum ditugaskan sebagai duta besar di Korea Selatan, Lippert sempat lama menjadi penasihat Obama. Dia melayani Obama di Senat AS, dalam pemilu yang sukses tahun 2008, lalu menjadi tim transisi presiden dan di Gedung Putih sebagai Kepala Staf Dewan Keamanan Nasional (Pentagon).

Lippert juga adalah mantan perwira intelijen untuk operasi khusus Angkatan Laut. Dia pernah mendapat Bronze Star Medal setelah penempatannya di Irak.

MBO

FOTO

: IS

T


DUNIA

Mencapai Status Budha :

Mumifi kasi Diri Master Liuquan

Mumi ini ditemukan dalam posisi duduk dan di sekitarnya ada beberapa potong kertas bertuliskan aksara Tiongkok, yang mengungkap identitasnya sebagai Liuquan, seorang biarawan Budha. Ia

diperkirakan meninggal sekitar tahun 1100.Keberadaan mumi dalam patung Budha ini belum

diketahui ketika seorang warga Belanda membeli patung ini pada tahun 1996. Setelah diteliti lebih lanjut, baru diketahui keberadaan mumi di dalam patung tersebut.

Patung Budha ini menjadi salah satu obyek yang dipamerkan dalam kerjasama antar museum di Belanda, Jerman, Swis, dan Huangaria. Setelah pameran di Museum Drent, Assen, para peneliti tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang patung berbalut emas ini. “Setelah pameran, kami memiliki banyak pertanyaan seputar bagian dalam dari mumi ini,” ungkap Vincent van Vilsteren, kurator arkeologi pada Museum Drents.

Setelah pertama kali dipindai pada tahun 2013 di Universitas Mannheim, Jerman, patung ini kembali dipindai dan dilakukan praktek endoskopi dengan memasukkan sebuah kamera kecil ke dalamnya. “Apa yang kami kira sebagai jaringan paru-paru, ternyata sebuah catatan kecil,” tutur van Vilsteren. Dari catatan itulah kemudian diketahui identitas mumi ini sebagai Liuquan, seorang Master Budha dari Sekolah/Aliran Meditasi Tiongkok yang hidup sekitar abad 11-12.

Hasil pindaian juga menghasilkan petunjuk arkeologis tentang balutan kain yang diperkirakan berasal dari abad 14. Van Vilsteren menambahkan, “Selama kurang lebih 200 tahun mumi ini dihormati dan disembah di dalam kuil, baru pada abad 14 mumi ini dimasukkan dalam sebuah patung (Budha)”.

Hingga saat ini van Vilsteren dan timnya masih menunggu hasil uji DNA untuk mengetahui secara pasti tempat asalnya di Tiongkok. Sementara itu patung tersebut masih dipamerkan di Museum Nasional Budapes, Hungaria. Kemudian akan berada di Luksemburg hingga Mei 2015 dalam rangka tur internasional “Mummy World”.

Proses Mumifikasi DiriLalu, mengapa mumi ini ada di dalam sebuah patung?

Ini dikenal sebagai mumifikasi diri. Praktek seperti ini telah dikenal lebih dari seribu tahun lalu di negara Jepang, Cina, juga Thailand. Mumifikasi diri ini dilakukan sebagai persiapan seorang rahib dalam menghadapi hidup setelah kematian. Di Jepang, praktik ini dikenal dengan nama Sokushinbutsu. Sebuah sekte di daerah Yamagata, sekte Budha Vajrayana, diketahui kerap mempraktekkan ini. Para pengikut aliran ini percaya bahwa praktek ini sebagai bentuk/jalan menuju pencerahan. Kemudian pada abad 19 praktek ini dilarang.

Praktek mumifikasi diri ini kurang lebih dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahap pertama selama 1.000 hari, para biarawan melakukan diet sangat ketat.

Setelah 1000 hari sejak tidak terdengarnya bel, kubur itu akan dibuka untuk melihat apakah biarawan berhasil dalam ritual mumifikasi diri ini.


DUNIA

Mereka hanya memakan kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan. Kegiatan fisik diutamakan untuk meminimalkan kadar lemak dalam tubuh. Tahap kedua juga dilakukan selama 1000 hari. Tetap melakukan diet ketat dan hanya mengonsumsi kulit dan akar. Menjelang akhir tahapan ini, para biarawan akan minum teh beracun dari getah pohon Urushi. Racun jenis ini akan menyebabkan hilangnya cairan tubuh secara cepat. Ini berguna untuk mengawetkan tubuh dan membunuh segala jenis bakteri juga belatung yang dapat menyebabkan pembusukan tubuh.

Tahap ketiga juga berlangsung selama 1000 hari. Para biarawan akan masuk ke dalam semacam kubur batu seukuran badannya dan disediakan sebuah tabung untuk untuk menyalurkan oksigen ke dalam melalui sebuah lubang kecil. Di dalam kubur itu mereka melakukan meditasi dalam posisi lotus hingga meninggal. Sebagai penanda, para biarawan yang tengah mengubur dirinya itu membunyikan bel setiap hari agar orang di luar tahu bahwa ia masih hidup. Saat bel sudah tidak terdengar lagi, tabung akan disingkirkan dan kubur itu akan disegel.

Penutupan kubur itu dilakukan selama 1000 hari sebagai tahap terakhir dari proses atau ritual ini.

Setelah 1000 hari sejak tidak terdengarnya bel, kubur itu akan dibuka untuk melihat apakah biarawan berhasil dalam ritual mumifikasi diri ini. Jika tubuh itu ditemukan dalam keadaan yang awet, biarawan itu akan memperoleh status Budha. Tubuhnya akan diletakkan dalam kuil untuk disembah dan dihormati oleh para biarawan lain. Tidak semua tubuh menjadi awet. Tubuh yang tidak awet akan dibiarkan berada dalam kuburnya dan tetap dihormati, meski tidak dianggap memiliki status Budha.

Ada ratusan biarawan yang diduga melakukan ritual mumifikasi diri. Hingga saat ini baru 24 mumi yang telah ditemukan. Salah satunya adalah mumi dalam patung Budha yang sedang dipamerkan di Museum Naional Hungaria. ***


BISNIS

TANAMPOHONKorindo Group

Presiden Direktur Korindo Group, Mr Robert Seung

FOTO

: SN

Semoga kegiatan ini dapat dicontoh perusahaan lain agar dapat merasakan pentingnya

kelestarian lingkungan


BISNIS

Ia menambahkan, Korindo Group yang berdiri di Indonesia sejak 1969 silam, tentunya ikut dan sangat peduli dengan kelestarian lingkungan. Terlebih lagi motto Korindo memang îmelestarikan lingkungan hidup untuk masa mendatangí. Dengan motto tersebut, perusahaan Korea Selatan ini berharap bisa menyatu dengan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup.

Korindo menyatakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di Indonesia dan Timor Leste. “Semoga kegiatan ini dapat dicontoh perusahaan lain agar dapat merasakan pentingnya kelestarian lingkungan,” ujar Robert.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, dalam sambutannya menyatakan dukungan pemerintah terhadap program yang dikembangkan Budiasi-BNI dan Korindo. Ia salut terhadap ide adopsi pohon, yang tidak saja memperhatikan aspek lingkungan, tapi juga aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya sistem adopsi ini, akan terlihat bahwa masyarakat sebenarnya ingin berubah untuk lebih menjaga lingkungan. ìIni sinyalemen positif bagi kita bahwa saat ini isu lingkungan telah menjadi perhatian bersama, tidak hanya pemerintah,î tuturnya.

Danjen Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo, selaku pengurus Budiasi, dalam kesempatan yang sama menegaskan, bahwa pemerintah memang gencar melaksanakan program menanam pohon 1 miliar pohon. Akan tetapi, menurutnya, berapa banyak tanaman yang bisa tumbuh subur seringkali terlupakan.

Oleh karena itu, menjadi bagian sangat terpenting dari program penanaman pohon adalah program merawat sampai pohon tumbuh dengan subur. Masyarakat diharapkan tidak hanya berani menanam pohon, tapi juga berani merawat pohon. “Banyak orang yang berlomba-lomba menanam pohon, tapi sedikit yang berani merawat pohon hingga tumbuh besar,” cetusnya.

Jenderal bintang dua ini pun lantas menceritakan saat dirinya bertemu peneliti dari Jerman. Peneliti Jerman tersebut mengungkapkan, bahwa orang Jerman bisa sehat dan pintar lantaran mereka peduli lingkungan. Terutama hutan dan sumber mata air.

Selanjutnya peneliti Jerman itu mengatakan, kalau ada yang mencemarkan lingkungan, terutama mata air, maka mereka terkena sanksi yang sangat keras. “Dari cerita ini, menjadi standar bagi kita agar masyarakat mau merawat lingkungan, terutama hutan,” serunya. ***

Korindo Group, perusahaan asal Korea Selatan yang ada di Indonesia, sejak lama sangat peduli dengan pelestarian lingkungan. Belum lama ini, bekerja sama dengan Paguyuban Budiasi dan Bank Nasional Indonesia (BNI),

kembali melakukan aksi pelestarian lingkungan dengan menanam 5.000 pohon untuk penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu. Tepatnya di Desa Cibereum, Cisarua, Bogor.

Namun, berbeda dengan metode sebelumnya, dalam aksi kegiatan sosial perusahaan (CSR) yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Tunas Sawa Erma, Korindo berinisiatif untuk tidak hanya menanam pohon, akan tetapi juga mengadopsi 5.000 pohon tersebut dengan cara menanggung biaya perawatan selama 3 tahun.

Menariknya, perawatan itu melibatkan langsung masyarakat Desa Cibeureum dengan memberikan insentif sebesar Rp 1 Miliar, berupa biaya perawatan, pemberian hewan ternak (kambing), dan bibit sayuran. Hal ini ditujukan agar animo warga semakin tinggi dalam merawat pohon-pohon tersebut. Selain itu dengan adanya insentif ini, diharapkan warga juga tidak terpikir untuk memanfaatkan pohon yang telah ditanam dengan cara menebang kayunya.

Penandatangan perjanjian kerja sama antara Korindo, Paguyuban Budiasi-BNI, serta masyarakat Desa Cibeureum tersebut, dilakukan di Kebun Pembibitan Paguyuban Budiasi-BNI, Sentul Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (21/2) lalu. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Danjen Kopasus Mayjen TNI Doni Monardo dari Paguyuban Budiasi dan Direktur Utama PT Tunas Sawa Erma, Kim Hoon. Perjanjian disaksikan pula oleh Presiden Direktur Korindo Group Mr Robert Seung dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Presiden Direktur Korindo Group, Mr Robert Seung, mengatakan, aksi perusahaan Korindo melalui pemberian bantuan penanaman pohon dengan model adopsi diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua warga negara dan lingkungan.

Penanaman pohon juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan warisan kepada generasi berikut. Oleh sebab itu pelestarian lingkungan harus dijaga dengan baik.“Kita harus berusaha keras agar tanah, sungai, air, sebagai sumber daya alam, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” tuturnya.

FOTO

: SN

FOTO

: SN


LEMBAGA

Gelanggang Olah Raga (GOR), sarana latihan untuk olahraga karate, taekwondo, pencak silat, futsal, bulutangkis, senam, bola volley, ruang pelatihan, serta asrama untuk atlet dan pemuda yang berkapasitas sekitar 400 kamar. Dalam perjalanannya, PP PON berhasil mencetak olahragawan dan pemuda berprestasi.

PP PON ini bisa dikatakan sebagai candradimuka bagi pemuda dan olahragawan. Hal itu diakui Kepala PP PON, H. Teguh Raharjo, yang menegaskan PP Pon merupakan candradimuka bagi pemuda dan atlet berprestasi. Alhasil, banyak jebolan PP PON yang berhasil berkiprah di kancah internasional.

Meski baru bertugas di PP PON selama 8 bulan Teguh terus berusaha memperbaiki lembaga

yang dipimpinnya itu. “ Saya di sini baru 8 bulan, namun kami terus melakukan kajian, pemetaan, potensi apa yang sudah ada, dikembangkan, diberdayakan. Ada banyak ggagasan yang bisa dilakukan. Namun masih ada revisi dan regulasi bisa bekerja sesuai dengan relnya. Tanpa mengurangi hasil atau output atau hasil yang bisa dicapai, bagaimana pemuda Indonesia mempunyai kemampuan, skill, berkarakter, dan daya saing ,” ujarnya kepada Swara Nusantara di ruang kerjanya kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu . 11 Maret.

Dia pun berharap ke depan PP PON terus eksis. “Bahkan ini menjadi perhatian dunia internasional. Kita sering dikunjungi tamu dari luar, Korea, Thailand, Brunei,” katanya berterus terang.

Tenaga profesionalTeguh menambahkan, untuk

meningkatkan kualitas pelatihan PP PON mendatangkan tenaga-tenaga profesional. Pelatih handal pun didatangkan untuk membina atlet. Sementara untuk mendidik pemuda prestasi dihadirkan para ahli, seperti

Kepala PP PON H. Teguh Raharjo

Berharap PP-PON Dikenal Luas

“Kalau dikasih kesempatan dua tahun lagi memimpin, PP PON akan menasional. Kalau pun saya tidak terus di sini (PP PON) sudah ada fondasinya. Paling tidak sudah membangun sistem, informasi, SDM, mindsetnya ada.”

Pemuda dan olahraga adalah satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan. Maka tidaklah berlebiihan bila pemerintah membuat Kementerian

Pemuda dan Olahraga. Kementerian yang dipimpin oleh Imam Nachrowi itu terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya.

Seperti yang dilakukan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Oalharaga Nasional Deputi Pemberdayaan Pemuda. Sesuai PP 14 Tahun 2007, lembaga yang lebih dikenal PP PON ini merupakan unit pelaksana teknis dibawah Deputi Pemberdayaan Pemuda dan olahraga.

Sebagai pusat pelatihan untuk olahragawan dan pemuda berprestasi, PP PON memiliki sarana dan prasarana memadai, seperti

FOTO

: SN


LEMBAGA


akademisi, praktisi, dan dari internal PP PON.

“Hal itu dilakukan agar mereka (pemuda dan olahragawan) bisa menjadi pemuda berkarakter dan atlet berprestasi,” cetusnya.

Pusat pelatihan ini, sambungnya, tak ubahnya sekolah. Untuk atlet yang akan berkiprah di event internasional , akan berada di PP PON dalam jangka waktu tiga bulan hingga satu tahun. Namun untuk pendidikan remaja seperti Paskibraka hanya memerlukan waktu satu bulan.

“Program Paskibraka ini pesertanya datang dari 34 provinsi. Mereka satu bulan penuh di sini. Mereka datang dari daerah dan sudah melalui proses seleksi,” kilah pria kelahiran Wonosobo, 12 Juni 1959.

Kerjasama dengan pihak lainTeguh mengakui, kerjasama

dengan pihak lain terus dilakukan agar kiprah PP PON terus berjalan. Kementerian Pemuda dan Olahraga, sambungnya, beberapa waktu bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari kerjasama tersebut tercermin bahwa banyak sekali SDM yang perlu penanganan serius, dari segi mindset dan pembentukan karakter.

Dan Teguh pun menandaskan, untuk mencari pemuda dan atlet berprestasi bukan hanya tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga, tapi tugas semua pihak. “Ada 20 kementerian yang berkewajiban

mencari potensi pemuda. Kebetulan UU ada di Kemnpora UU no 40 tahun 2009. Mengajak tidak hanya ke Kementerian, tapi juga swasta, juga media,” urainya.

PP PON Terus bersinarTeguh mengakui, meski

lembaga yang dipimpinnya telah mencetak banyak atlet dan pemuda berprestasi, namun masih banyak yang belum mengetahui PP PON. Oleh sebab itu, pria yang pernah menjadi petugas cleaning service ini berharap PP PON dikenal luas.

“Kalau dikasih kesempatan dua tahun lagi memimpin, PP PON akan menasional. Kalau pun saya tidak terus di sini (PP PON) sudah ada fondasinya. Paling tidak sudah membangun sistem, informasi, SDM, mindsetnya ada. Bagaimana mereformasi sebagai pelayanan,” tukas pria yang mengaku dirinya tidak hebat itu berharap ke depan tiap provinsi ada pelatihan seperti PP PON.

Cita-cita terbesar yang terbersit dalam Teguh adalah nama PP PON mendunia, tidak hanya dalam lingkup nasional.

WAN

FOTO

: SN


UKM

TEROBOSAN BARU Kementerian Koperasi dan UKM

Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) akan membantu

untuk pembuatan notaris sebesar Rp. 2,5 juta

FOTO

: SN


UKM

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, dari sekitar 200 ribu koperasi, ada sekitar 30 persen yang kurang berkembang. Lantas apa yang menjadi menyebab terjadinya hal tersebut? Setidaknya ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam membina dan mengembangkan koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi yang mengurusi koperasi dan UKM nampaknya tidak tinggal diam melihat fenomena itu. Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk menyelamatkan koperasi dan UKM yang tengah terpuruk.

Upaya yang telah dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah melakukan pembinaan koperasi. Lewat Deputi Pembinaan SDM, Kementerian ini telah memberi arahan kepada pengurus koperasi tentang berbagai hal, seperti pembukuan (akutansi), kelembagaan, usaha.

“Mereka semua diberi bekal pengetahuan. Juga pembinaan anggota,” ujar Irianta Narun, Kepala Bidang Penelaan Kasus Kementerian Koperasi dan UKM.

“Memang tugas pemerintah memberi penyuluhan dan pembinaan, baik di tingkat pusat hingga daerah, Di Dinas koperasi provinsi hingga kabupaten,” lanjutnya.Diungkapkannya, meski ada koperasi yang pasang surut, masih ada koperasi yang terus berkibar, malah mengalami kemajuan cukup pesat. “Banyak koperasi yang besar, seperti Koperasi Pegawai Semen Gresik, Koperasi Warga Semen Gresik. Itu sudah triliunan omsetnya,” sambungnya.

Terobosan baruSalah satu terobosan

kementerian yang dipimpin Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga adalah program fasilitasi pembuatan akte pendirian koperasi bagi pengusaha mikro. Hal itu semacam subsidi kepada usaha mikro yang ingin membuat koperasi.

Ini merupakan kebijakan baru Kementerian Koperasi

dan UKM. Program ini baru dimulai tahun 2015.

Menurut Irianta, program ini sesuai dengan UU No.20 tahun 2008. “Kira-kira ada 5000 koperasi yang akan disubsidi,” ujarnya di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang sudah siap dengan program ini akan diproritaskan. Dan, akunya, Provinsi Bali sudah siap dengan program ini. “Dinas Koperasi di Bali kebetulan bagus. Mereka peduli terhadap koperasi,” urainya.

Dia kemudian menjelaskan soal mekanisme subsidi tersebut. Pemerintah, sambungnya, akan membantu pembayaran pembuatan akte notarisnya. “Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) akan membantu untuk pembuatan notaris sebesar Rp. 2,5 juta,” katanya seraya mengakui, biaya notaris mulai dari Rp.500 ribu hingga Rp. 6 juta.

Namun demikian, pihaknya berusaha meminta notaris agar meringankan biaya yang dibebankan itu. Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalin kerjasama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia).

“Kita sudah MoU dengan Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia). Dengan kerjasama ini diharapkan pembayarannya untuk notaris bisa lebih murah,” katanya berterus terang.

Diakuinya, meski program tersebut akan digulirkan, anggarannya belum turun. “Anggarannya belum keluar, ketika sudah disetujui Kementerian Keuangan baru dana dibayarkan ke notaris. Jadi sementara ini ditalangi dulu, nanti baru dibayarkan ke notaris.”

Siap Hadapi MEAMenghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA), Kementerian Koperasi dan UKM mengaku siap. Irianta menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan hal itu sejak jauh-jauh hari. Seperti kegiatan promosi barang-barang kualitas ekspor yang digelar di gedung Smesco, Pancoran, Jakarta.

Menurutnya, barang-barang yang dipamerkan memiliki kualitas cukup baik, sehingga bisa bersaing di pasar internasional. “Dan harga yang ditawarkan bervariasi, ada yang mahal hingga termurah,” paparnya.

WAN

FOTO

: SN


UKM

Dalam menopang usaha, banyak orang lebih cenderung mendirikan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas

(PT) atau CV. Padahal bentuk badan hukum lain, seperti koperasi, juga bisa digunakan untuk mengembangkan usaha.

Memang ada perbedaan antara PT, CV, dan Koperasi. PT atau CV hanya didirikan beberapa orang. Bila usaha sudah berjalan, otomatis segala keputusan berada di sejumlah orang yang mendirikan PT atau CV itu.

Sementara Koperasi bisa didirikan banyak orang. Dan keputusan tertinggi berada di Rapat Anggota Tahunan (RAT). Semua mempunyai hak dan kewajiban sama. Bidang usaha yang bisa dikelola koperasi juga berbagai macam, seperti halnya PT atau CV.

Lantas, seberapa minatkah orang untuk membuat koperasi? Ternyata ketertarikan orang untuk membuat koperasi masih cukup besar. Seperti yang dilakukan I Ketut Guna Artha dan sejumlah rekannya.

I Ketut dan rekannya sepakat membuat koperasi bernama Koperasi Guna Mitra Kosha (KGMK). Diakui I Ketut, ada 34 orang yang tercatat namanya di akte. Mereka datang dari berbagai daerah. “Ke-34 orang itu berasal dari 10 provinsi, yaitu Bali, NTB, NTT, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Sumatera

menambahkan, sebenarnya ada 100 listing nama yang diproyeksikan masuk di akte notaris, namun lantaran berbagai faktor, hal itu tak bisa terealisasi.

I Ketut mengakui, dia dan rekannya sudah mempersiapkan pendirian koperasi ini sejak Desember 2014. Memang, lanjutnya, di awal mendirikan koperasi itu ada kendala yang dihadapi, seperti sulitnya menyatukan visi. Karena mereka datang dari berbagai daerah dan berbagai profesi. “Kami bersyukur hal itu akhirnya bisa diatasi,” kilahnya.Kawal Nawa Cita

Bidang usaha yang dikelola KGMK adalah jasa. Ruang lingkup bidang jasa, seperti percetakan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.

Pria yang juga menjadi salah satu Ketua KNPI itu mengakui, selain untuk mengembangkan bisnis, mereka juga mengawal nawa cita pemerintahan Joko Widodo. “Kementerian itu kan sudah ada program, dalam rencana anggaran lembaga, nomenklatur.”

“Anggaran tersebut harus ada mekanisme kontrol. Agar program tersebut tepat sasaran. Seperti Kementerian Pertanian itu kan ada program pembibitan, pupuk subsidi, di Kelautan ada program pengadaan kapal, ada nomenklatur. Kita akan masuk ke bagian itu. Kita mau mengakselarasi percepatan program pemerintah,” tuturnya.

WAN

Koperasi Dibentuk, Nawa Cita Dikawal

Anggaran tersebut harus ada mekanisme kontrol. Agar program tersebut

tepat sasaran.

I Ketut Guna Artha

Selatan,” ujarnya kepada SWARA NUSANTARA di bilangan Cilandak, beberapa waktu lalu.

Ditambahkannya, tidak semua anggota koperasi itu saling kenal. Dan mereka datang dari berbagai pekerjaan dan profesi. “Nah, kita sepakat untuk mendirikan koperasi ini,” katanya berterus terang.

Meski demikian, urainya, KGMK masih membuka pendaftaran untuk anggota baru. “Pendiri otomatis anggota. Tapi anggota belum tentu pendiri. Itu perbedaannya,” cetusnya seraya


KEADILAN

Kala Azis Bestari Mencari Keadilan Melalui PK Kedua

Beberapa tahun lalu, mantan Ketua DPRD Tolitoli ini dituduh melakukan pemalsuan ijazah yang membuatnya terpaksa meringkuk di balik jeruji besi. Kini, setelah bebas, nama baiknya yang tercemar itu ingin kembali dipulihkan.

Setelah sempat merasakan hidup dalam bui akibat tuduhan pemalsuan ijazah, politisi asal Tolitoli, Sulawesi Tengah, Azis

Bestari, kini mencoba bangkit lagi untuk mendapatkan keadilan. Ada keinginan kuat pada dirinya untuk mengungkapkan kejadian sesungguhnya di balik peristiwa getir yang dialaminya itu.

Selama bertahun-tahun, Azis Bestari terpaksa bersabar atas penzaliman yang diterimanya. Bahkan akibat dari penzaliman tersebut, dia dan seluruh keluarganya kini harus rela dicap sebagai keluarga mantan narapidana. Sebuah kondisi yang tentunya sangat berat diterima bagi pria yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Tolitoli ini.

Setelah menghirup udara bebas, sejak beberapa bulan terakhir ini Azis Bestari mulai kembali mendatangi semua sahabatnya yang pernah bersaksi melawannya di pengadilan. Dalam prosesnya untuk mencari keadilan ini, Azis Beradi akhirnya

bisa mendapatkan pencerahan. Semua yang pernah bersaksi memberatkannya di pengadilan ketika itu ternyata mengaku memberikan keterangan palsu. Semua keterangan palsu tersebut terpaksa diberikan di pengadilan karena adanya tekanan dari penguasa daerah saat ini yakni Ma’ruf Bantilan, yang menjabat sebagai bupati Tolitoli.

“Saya merasa harus lakukan ini agar istri, anak dan cucu saya tahu bahwa saya tidak bersalah dan saya dizalimi oleh penguasa di Tolitoli,” ungkap Azis Bestari saat bertandang ke sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, beberapa waktu lalu.

“Dan di hadapan anak dan istri saya, para sahabat saya mengaku bersalah terhadap saya dan mengakui bahwa saya tidak melakukan pemalsuan ijazah seperti yang dituduhkan kepada saya. Dan sekarang para sahabat saya itu bersedia memberikan keterangan di atas meterai bahwa saya tidak

bersalah,” lanjut Azis didampingi Yahdi Basma, anggota DPRD Sulteng dari fraksi Nasdem dengan mata berkaca-kaca.

Karena mendapat kesaksian ini, Azis Bestari pun merasa seperti mendapatkan lagi ”nyawanya” yang dulu hilang direnggut penguasa.

“Saat ini saya tengah mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) yang kedua kalinya. Dulu saya dinyatakan bebas murni oleh Pengadilan Negeri. Namun oleh jaksa mengajukan banding di Mahkamah Agung dan PK pertama saya ditolak,” Azis menjelaskan.

Sejak Republik ini berdiri, sejatinya memang belum pernah ada terpidana yang diluluskan saat mengajukan PK kedua kalinya. Namun karena pada tanggal 6 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Antasari Azhar (Terpidana Pembunuhan/mantan Ketua KPK) untuk mengajukan PK lebih dari sekali, Azis Bestari pun termotivasi untuk coba melakukannya.

PK kembali diajukan Azis Bestari ke MA karena didasari bukti baru (novum) ke MA. Sejumlah novum tersebut bukan hanya pengakuan dari sejumlah mantan guru Sekolah Tinggi Negeri (STN) Palu yang menyatakan bahwa benar Moh. Said Lamureke sudah menjabat kepala STN pada tahun 1976.

“Selain itu juga ada pengakuan sejumlah rekan-rekan mantan siswa yang seangkatan dengan saya dan foto hitam putih jadul saya bersama rekan-rekan sekolahan dulu. Termasuk pengakuan khilaf dari seseorang yang saat persidangan di PN Palu saat itu memberikan keterangan yang palsu,” paparnya bersemangat.

“Insya Allah dengan dibukanya pintu upaya PK dapat dilakukan lebih dari satu kali, menjadi langkah ikhtiar bagi saya dan keluarga untuk mencari kebenaran di bumi Tuhan ini,” tutup pria yang kini menjadi politisi Partai Nasdem itu.

MBO

Azis Bestari


KEADILAN

Peringatan Hari Perempuan Internasional

PRT Tetap Dipandang Sebelah Mata

Dari kiri ke kanan:Petty S.Fatimah. Editor In Chief Femina,Esti

Andayani. Dirjen Informasi dan Informasi Publik Kementrian Luar Negeri,Eka

Sari Lorena CEO PT.Eka Sari Lorena Group,Neneng Goenadi.Country Managing Director Accenture Indonesia,Druvaan Von

Drehnen accenture Recources Operanting Unit.managing Director for APAC. Saat

mengadakan press conferece pada acara hari wanita sedunia beberapa waktu lalu di

Hotel Rits Charlton jakarta.

T indakan negara, Pemerintah dan DPR, tidak memberikan perlindungan hukum bagi PRT adalah tindakan diskriminatif

dan bertentangan dengan konstitusi. “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu” (Ps.28 I ayat (2) UUD 1945).

Demikian nada yang terlontar dalam acara memperingati Hari Perempuan Internasional 2015 yang berlangsung pada siang hari Jumat 6 Maret 2015 di Bakoel Coffee, Jakarta. Tampil sebagai pembicara adalah Budhis Utami (Institut Kapal Perempuan), Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), Anis Hidayah (Migrant Care), dan Kodar Triwusaningsih (PEKKA). Acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Perempuan Indonesia Beragam (Berdaulat, Adil Gender dan Majemuk) ini digelar dalam suasana santai.

Seperti telah diketahui sebelumnya, perjuangan menuntut UU tentang PRT mengalami jalan terjal. Keempat pembicara sepakat bahwa Pemerintah seperti tidak peduli pada PRT. Anis Hidayah mengomentari ketiadaan data pasti tentang PRT. Ia menyebut bahwa data itu mestinya dapat diketahui berbarengan dengan program sensus penduduk yang biasa dibuat oleh BPS. Namun hal ini tidak pernah dibuat. Anis berujar, “Mindset bahwa PRT itu rendah atau hina sama sekali tidak betul. Itu adalah kamuflase penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya”. Sementara Budhis Utami telah melihat adanya usaha Pemerintah mengayomi PRT yang menjadi korban kekerasan atau kasus lainnya, namun

jumlahnya masih amat sedikit. PRT tetap dipandang sebelah mata.

Anis Hidayah menunjukkan adanya peningkatan 3 kali lipat kasus kekerasan terhadap PRT dalam beberapa tahun terakhir (15.000 kasus dengan korban meninggal lebih dari 1000 orang). Kebanyakan kasus berupa kekerasan fisik, seksual dan upah rendah. Untuk itu PRT membutuhkan kontrak kerja yang jelas agar tidak terjadi ekspoitasi. Dan Budhis Utami mengajak masyarakat untuk memahami beratnya kerja PRT. Pengertian dan dukungan dari mayarakat dibutuhkan PRT agar hak-haknya terjamin.

Perempuan MenuntutDalam kesempatan ini Gerakan

Perempuan Indonesia Beragam juga menyuarakan tujuh tuntutan kepada Pemerintah dan DPR. Pertama, pengakuan bahwa PRT adalah pekerja rumah tangga. Kedua, membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT. Ketiga, meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT. Keempat, menghentikan praktek-praktek diskriminasi dalam bentuk apapun kepada PRT.

Tuntutan kelima, merumuskan ketentuan dalam RUU PPRT sesuai dengan Konvensi ILO 189 yang menjamin terpenuhinya hak-hak PRT

atas perlindungan sosial, hari libur, upah yang layak berdasarkan jenis dan waktu kerja. Keenam, pembahasan revisi UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) harus sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam International Convention on The Rights of All Migrant Workers and Their Families yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 dan dituangkan dalam UU No.6 Tahun 2012. Ketujuh, selain hak-hak di atas juga dituntut adanya hak atas kebebasan berserikat, hak atas informasi dan komunikasi dalam perekrutan/penempatan/pemulangan PRT migrant, Pemerintah Daerah juga dituntut melindungi calon PRT migrant, juga perlindungan bagi keluarga PRT migrant yang tidak punya/kehilangan kewarganegaraan.

Perempuan BerbagiDi hari yang sama, peringatan

Hari Perempuan Internasional juga dilakukan dengan diskusi atas hasil riset yang dibuat oleh ACCENTURE INDONESIA. Acara ini diselenggarakan di hotel Ritz Carlton, Jakarta. SWARA NUSANTARA hadir dalam konferensi pers dimana

Mindset bahwa PRT itu rendah atau hina sama sekali tidak betul. Itu adalah kamuflase penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.


KEADILAN

yang menjadi pembicara adalah para perempuan pemimpin, Eka Sari Lorena (CEO Lorena Grup), Neneng Goenadi (Accenture Indonesia), Esti Andayani (Dirjen Komunikasi Publik Kemenlu), dan Petty S Fatimah (Pemred Majalah Femina). Kehadiran mereka seakan menegaskan bahwa perempuan memang patut diperhitungkan dan mampu berkarir tinggi.

Accenture melakukan riset #ListenLearnLead dan menyatakan bahwa pada era digital ini keahlian mendengar para pekerja menjadi semakin sulit. Ini dapat menghambat kesuksesan. Menjadi pendengar (listener) yang baik akan membawa perempuan untuk menjadi pembelajar (learner) yang pada waktunya akan menjadi pemimpin (leader). Riset ini dilakukan pada November 2014 dan atas kerjasama dengan majalah Femina (3600 responden dari 30 negara; tiap negara minimal 100 orang).

80% responden mengaku ber-multitasking saat menghadiri pertemuan (dengan membaca, merespons surel, atau sekedar melihat akun sosial media). Dari jumlah tersebut hanya 27% responden yang merasa terganggu, hilang fokus, dan hasil kerja tidak maksimal. Sementara

itu panggilan telepon (79% responden) dan rapat/kunjungan tidak terjadwal (72% responden) diakui sebagai hambatan dalam bekerja.

Muncul kesadaran bahwa kecepatan tinggi dalam bekerja di era digital ini membutuhkan kemampuan mendengar (listening). Untuk memperoleh itu dapat dilakukan dengan berpikir sebelum bicara (71% responden), membuat catatan (63%), dan melontarkan pertanyaan (59%). Juga kontak mata dalam interaksi (17%) dan memberikan umpan balik (10%). Nonaktifkan perangkat dipilih oleh 23% responden.

Perempuan dapat memahami dan melihat peluang mengembangkan karir dengan cara belajar (learning). Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menerima peran/tanggung jawab baru (54% responden), mengikuti pelatihan yang tersedia (48%), menjadi mentor bagi yunior (42%), atau dengan terlibat dalam kegiatan eksternal dan internal (35%).

Pada titik learning, ada kewajiban perusahaan yakni menyediakan program-program pelatihan bagi pekerja. Dengan itu terbuka peluang untuk berkembang dan meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Hasil riset

menunjukkan adanya kekurangan. Para responden menyatakan kurangnya peluang berkembang (55%), gaji yang tidak setara/di bawah standar (51%), jam kerja yang berat dan berlebih (42%), atau adanya keharusan mengikuti kegiatan eksternal/internal (27%).

Kemudian para responden menyetujui beberapa hal tentang menjadi leader. Seorang pemimpin diyakini harus memiliki kemampuan interpersonal lintas level (63%), memahami perangkat teknologi (57%), menjadi inspirasi dan membawa ide-ide baru (50%), memahami peran, tanggung jawab dan harapan dari setiap anggota tim (41%), kemampuan berkomunikasi efektif (32%), semangat untuk belajar (17%), mampu memimpin tim secara virtual (14%), juga mampu membuat keputusan yang sulit (8%).

Perempuan dikatakan memiliki modal dasar yang baik karena kemampuan mendengarnya. Di berbagai bidang industri ada banyak perempuan menjadi pemimpin. Eka Sari Lorena, pemimpin grup usaha yang anggotanya sebagian besar pria, memberi tips sukses sebagai perempuan karir sekaligus ibu, yakni dengan terus belajar, berkomitmen, serta terus berkomunikasi. “Menjadi apa atau seperti apa diri kita nantinya, yang penting terus berkomunikasi”, ujarnya. Petty S Fatimah, pemimpin majalah wanita, menganjurkan untuk berusaha mencari sisi positif dan menyenangkan dari pekerjaan yang digeluti. Sementara Neneng Goenadi, pemimpin Accenture Indonesia, menyatakan bahwa perusahaannya akan terus menjaring perempuan Indonesia untuk dilatih agar dapat berkontribusi secara sosial.

Dirjen Komunikasi Publik Kemenlu, Esti Andayani menegaskan, “Adalah fakta bahwa perempuan, bahkan juga yang ada di desa, justru lebih dapat menerima inovasi teknologi.”. Teknologi/gadget saat ini memungkinkan pekerja perempuan untuk melakukan multitasking. Multitasking dengan gadget ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ada banyak hal dapat dilakukan sekaligus; pada sisi lain, itu dapat mengurangi fokus kerja dan hasil yang tidak maksimal. Untuk itu, Esti melanjutkan, “Dibutuhkan sosialisasi tentang penggunaan dan risiko/bahaya dari teknologi/gadget kepada perempuan.”. ***


HANKAM

Sebagai bentuk kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap lingkungan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko melakukan penanaman pohon Kemiri Sunan di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Raya, Pontianak, di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Sabtu, 7 Maret.

Penanaman pohon Kemiri Sunan (KS) di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya di area seluas 5.000 hektar sebagai upaya penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan serta pencegahan pemanasan global dan sebagai tahap awal, menanam 12.300 batang bibit KS, 200 bibit grafiting KS , dan 25 kilogram benih KS.

Penanaman pohon yang dilakukan atas kerjasama TNI dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, serta Asia Pasific R-20, juga dalam rangka membangun ekosistem hutan dan mengurangi dampak pemanasan global, serta untuk membangun semangat menanam bukan menebang kepada masyarakat luas, selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitarnya dan menciptakan ketahanan energi bagi bangsa Indonesia.

Panglima TNI mengakui, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat fokus terhadap lingkungan hidup dan krisis yang akan terjadi antara lain krisis energi, air dan

lingkungan yang dampaknya sangat buruk terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila hal itu tidak ditangani secara benar.

“Di sisi lain penanaman pohon ini juga mempunyai nilai strategis untuk TNI, karena hutan pohon Kemiri Sunan dapat sebagai tameng atau perlindungan terhadap prajurit apabila diserang musuh. Selain berguna untuk ketahanan pangan, hasil pengolahan buah kemiri ini mampu menjadi bahan bio diesel yang nantinya mampu digunakan warga sekitar dan pasukan TNI di wilayah perbatasan,” tutur jenderal bintang empat itu.

Hal senada disampaikan Special Envoy of President Seychelles for ASEAN Mr. Nico Barito yang merupakan Direktur Asia-Pasifik R-20, bahwa Kemiri Sunan merupakan tanaman yang berasal dari Philipina yang memiliki ketahanan hidup sampai dengan 75 tahun dan di umur 5 tahun sudah mulai produktif serta cukup baik pada berbagai kondisi lahan yang bijinya dapat menghasilkan minyak sebagai bahan baku bio diesel sangat cocok di budidayakan di wilayah tropis Indonesia.

Acara yang bertemakan Membangkitkan Motivasi dan Budaya Menanam Pohon Kemiri Sunan Dalam Rangka Membangun Ekosistem Hutan Yang Mantap Guna Mengurangi Dampak Pemanasan Global serta Sebagai Sumber Energi Terbarukan, dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelius, Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedy, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Karibiyama, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI B. Agus Margono, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Toto R. Soedjiman dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya. Juga dihadiri oleh 40 perwakilan negara sahabat penghasil minyak dan pemerhati lingkungan di mana masing-masing dari mereka menaman satu pohon Kemiri Sunan.

WAN

TNI Peduli Lingkungan

Selain berguna untuk ketahanan pangan, hasil pengolahan buah kemiri ini mampu menjadi bahan bio diesel yang nantinya mampu digunakan warga sekitar dan pasukan TNI di wilayah perbatasan.


HANKAM

Langkah Pemerintah Indonesia yang memvonis mati terpidana narkoba menuai protes dari negara yang warganya terjerat

hukuman mati. Brasil dan Australia adalah negara yang paling gencar mengecam vonis mati tersebut.

Meski mendapat tentangan Brasil dan Australia, Indonesia tetap jalan terus dengan kebijakan hukum mati yang telah diputuskan Presiden Joko Widodo. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh hukum yang telah diputuskan Pemerintah Indonesia itu.

Dukungan TNI ditegaskan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Orang nomor satu di institusi militer itu mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum Presiden Joko Widodo.

Moeldoko mengungkapkan bahwa untuk memperkuat dukungan TNI dirinya selaku Panglima TNI dan para Komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Oleh karena itu, sambungnya, unsur intelijen dan alat tempur

akan disiagakan, dan dapat setiap saat digerakkan. Para komandan sàtuan khusus juga harus bersiap-siap. Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara.

“Tetapi sekali lagi, TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Setelah saya perintahkan hari ini para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,” tegas Panglima TNI di sela-sela pertemuan dengan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat, baru-baru ini.

“Kami sangat memahami resiko atas kemungkinan terjadinya lost generation akibat narkoba. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba,” cetusnya.

WAN

TNI Dukung Hukuman Mati“Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam bentuk apa pun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba”


Maraknya media di Nusantara membuat masyarakat Indonesia semakin ingin tahu berita atau isu yang

sedang beredar saat ini. Berawal dari berita politik, ekonomi, otomotif, olahraga, dan lain sebagainya.

Lahir dari sebuah obrolan beberapa orang media dan pengusaha yang terbiasa minum kopi di sudut warung di Pancoran. Beberapa orang ini sangat terobsesi dan memiliki dedikasi tinggi untuk membangun sebuah media baru di Indonesia. Sampai pada akhirnya media ini lahir dengan latar belakang mengedepankan daerah –daerah yang ada di Indonesia untuk menjembatani sebuah aspirasi atau opini yang mana akan disampaikan ke pemerintah pusat. Media tersebut diberi nama “Swara Nusantara” dengan tag line “Referensi Indonesia”. Media ini berbentuk majalah dengan beberapa rubrik yang menjadi tolak ukur untuk menjadi referensi berita kepada para masyarakat, pemerintah, sampai pengusaha.

Pada 15 Januari 2015, Media Swara Nusantara Launching di salah satu Hotel bintang lima di bilangan Jakarta dengan tema “Cermin Retak NKRI” sekaligus penandatanganan kerjasama antara Majalah Swara Nusantara dengan perwakilan TV langganan asal Korea KBS World Indonesia yaitu PT. OKTN (Overseas Korean Television Network). MOU kerjasama ditandatangani oleh Made Susila (Komisaris Swara Nusantara) dan Yi Sun Hyeong (Direktur PT. OKTN)

didepan para tamu acara.Launching tersebut terkonsep

baik dengan menyuguhkan talk show bersama Nita Thalisa sebagai host-nya dan beberapa nara sumber dari pemerintah DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) seperti Dedi Gumelar (Miing), Effendy Gozali (Pengamat Politik), I Gede Pasek (Anggota DPD 2014 – 2019 perwakilan provinsi Bali), AM Fatwa, dan Sofyan Tan (anggota DPR 2014 – 2019). Ada pula dari kalangan pengusaha asing dan lokal, serta perwakilan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia.

Sofyan Tan mengatakan, ”ajarkan keberagaman dengan saling bantu membantu antar sesame, ibarat air hanya setetes mungkin tidak

bermanfaat, akan tetapi apabila posisi kita berada digurun pasir dengan air setetes akan sangat bermanfaat”. Cerita kehidupan Sofyan Tan yang penuh liku sampai pada akhirnya dapat duduk di kursi DPR membuat cair suasana.

Banyak para artis, seniman dan budayawan yang terjun ke dunia politik. “Tema Cermin Retak NKRI tidak provokatif, justru keretakan moral itu lebih bahaya,” tukas Dedi Gumelar yang sebelumnya pernah menjadi sosok komedian. Dedi Gumelar menambahkan, ‘’Jika Anda merasa benar Anda mungkin salah.”

Diki, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB menyetujui kesan moralitas mengenai keretakan di NKRI. Diki mengatakan bahwa mahasiswa tidak boleh adem, sama seperti pada saat lahirnya sumpah pemuda. “budaya pragmatisme yang sudah membudaya seperti pemecahan daerah atau provinsi, banyaknya konflik-konflik horizontal. Yang mana artinya segala cara dihalalkan dan akhirnya moralitas dikorbankan”. Terkait majalah Swara Nusantara, mahasiswa mengharapkan berita positif dan negatif harus di angkat, agar Indonesia memiliki optimism sehingga tidak menyebabkan keretakan yang sangat.

Menurut Diki, mahasiswa jangan dipandang sebelah mata, mahasiswa harus diberikan kontribusi lebih dalam memberikan aspirasi. Karena 20 tahun yang akan datang yang akan memimpin nantinya adalah kawan-kawan dari mahasiswa. (AF)

Launching Majalah Swara Nusantara

Acara peluncuran Majalah SWARA NUSANTARA

Para pengelola Majalah SWARA NUSANTARA berpose bersama

EVENT


LENSA

Danau Patenggang atau juga dikenal dengan nama Situ Patenggang (Situ berarti

Danau dalam Bahasa Sunda) berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1600 meter dari permukaan laut dan berada di kaki Gunung Patuha. Karena berada pada ketinggian tersebut kita akan merasakan udara yang dingin dan segar.

Dibutuhkan waktu sekitar dua jam dari Kota Bandung menuju kearah Selatan untuk tiba dilokasi Danau.Tepatnya disebelah Selatan Kota Bandung di Ciwidey.

Situ Patenggang berdasarkan legenda Jawa Barat berasal dari air mata keharuan dan kegembiraan dari Ki Santang dan Dewi Rengganis,yang merupakan sepasang kekasih yang lama berpisah dan melewati perjalanan sulit dalam percintaan, mereka,akhirnya bertemu kembali ditempat ini.

Situ Patenggang memang sebuah Danau yang menarik untuk dikunjungi dengan pemandangan dan kesejukannya.

(Naskah dan Foto: Kristianus Bonifasius)

Situ Patenggang Danau di atas Ketinggian


Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Direktur Bank Tabungan Negara

Iman Nugroho Soeko (kanan) saat meluncurkan kerja sama pelayanan transaksi pembayaran produk Pertamina di Jakarta. Kerja sama pelayanan transaksi pembayaran produk Pertamina itu dapat dilakukan secara online dan real time melalui Bank BTN oleh seluruh pelanggan ataupun agen penyalur ritel bahan bakar minyak Pertamina.

JIMMY

Proteksi Sehatku-President Director & CEO Indosat Alexander Rusli (kanan) bersama President Director & CEO Cigna

Indonesia Tim Shields (kiri) saat peluncuran layanan asuransi Proteksi Sehatku di kantor pusat Indosat Jakarta. Indosat bersama Cigna Indonesia kembali menghadirkan layanan asuransi terbaru bagi pelanggan Indosat Dompetku, yaitu layanan asuransi Proteksi Sehatku yang sudah bisa dinikmati.

JIMMY

Dr. Imran Agus Nurali, SpKO, Dr. Nusye E. Zamsiar, MS, SpOk, dan Dr. Maya Setyawati, MKK,

SpOk sedang mendiskusikan buku “Pedoman Kebutuhan Cairan bagi Pekerja agar Tetap Sehat dan Produktif” yang baru diluncurkan Rabu (4/3) dalam acara Talkshow “Apakah Minum 2 Liter Sehari Cukup bagi Pekerja?” yang digelar di Hotel Le Meridien Jakarta.Buku pedoman tersebut berisi tentang pengetahuan hidrasi bagi pekerja demi meningkatkan kesehatan & produktivitas.

WANTO

Trans TV mempersembahkan program-program terbaru bagi keluarga Indonesia. Sejumlah program baru di bulan Maret 2015

ini Trans TV konferensi pers yang digelar di gedung Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015), 4 program tersebut diperkenalkan, diantaranya program “Curahan Hati Perempuan” yang hadir setiap Senin-Jumat 08.30wib. “The Experiment” yang tayang setiap Selasa pada pukul 18.00 WIB. “Super Chef” tayang setiap Rabu pukul 18.00 WIB. Dan “Ibu Dibalik Tokoh” nantinya akan tayang setiap Selasa pada pukul 19.00 WIB.

IRUL

EVENT

FOTO

: IS

T

FOTO

: SN

FOTO

: SN

FOTO

: SN


FORMULIR BERLANGGANAN

Mulai Berlangganan : ............................................................................................................................................

Nama Lengkap : ............................................................................................................................................

Alamat Lengkap : ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nomor Telp. : ...........................................................................................................................................

HP : ...........................................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................................

Berlangganan Paket : Jakarta 6 Bulan Rp. 148.000,- 12 Bulan Rp. 280.000,- Luar Jakarta 6 Bulan Rp. 162.000,- 12 Bulan Rp. 306.000,-

Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: [email protected]

Harga paket diatas belum termasuk ongkos kirim

Hari Musik Nasional pada 9 Maret 2015 dirayakan masyarakat di Jakarta

denan beragam ekspresi. Selain diisi pemutaran musik di radio, televisi dan perbincangan di media sosial, masyarakat memanfaatkan momen ini untuk menyerukan perdamaian.Pertunjukan musik reggae oleh Rumah Demokrasi bersama Tony Q Rastafara digelar di pelataran Taman Ismail Marzuki Jakarta. Seratusan penggemar musik reggae dan ska ikut menyanyikan lagu-lagu? kritik politik yang dibawakan Tony. Tampil pula Joker, Andre, dan Anton Klobot. Joker membawakan sejumlah lagu, seperti ‘Si Umut Imut’, ‘So Wahat’, dan ‘Botak Depan Belakang’. Joker mengajak penonton berdialog. Anton Klobot membawakan lagu “Serenada”. Para

musisi Indonesia mendapatkan tempat untuk berapresasi did alma berkarya dalam sebuah music yang tercipta. Pengukuhan 9 Maret sebagai HMN sebetulnya telah direncanakan sejak era Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden, yakni pada 2003. Salah

satunya dengan memperingati Hari Musik Nasional teman-teman musisi seperti Tony Q dan Jok Jocker band memperingatinya dengan mengadakan sebuah konser yang berlokasi di pelataran Taman Ismail Marjuki pada tanggal (9/3/2015).

IRUL

EVENT

Hari Musik Nasional

Bangkitkan Gairah Nasionalisme

FOTO

: SN


ETALASE

Untuk pertama kalinya, Samsung menggunakan material logam dan kaca secara ekstensif pada Galxy S6 dan S6

Edge yang secara resmi diluncurkan di Barcelona, Spanyol, pada 1 Maret 2015.

CEO Samsung, JK Shin mengatakan bahwa S6 adalah ponsel yang paling indah dalam sejarah Samsung dan mengusung teknologi mutakhir, seperti chip Exynos 7420 yang diklaim 20 persen lebih efisien tenaga dari chip Exynos yang terdapat di Galaxy Note 4.

S6 juga dibekali dengan bukaan diafragma F/1.9 pada kamera depan (5 megapiksel) dan belakang (16 megapiksel). Dengan fitur ini, smartphone ini mampu menghasilkan kualitas foto optimal pada berbagai kondisi pencahayaan.

Selain itu, fitur keamanan pun telah ditingkatkan. S6 diklaim mampu menangkal serangan cyber, dengan platform Samsung Knox versi terbaru, yang juga telah mendukung banyak layanan Mobile Device Management, termasuk BlackBerry, AirWatch dan MobileIron. Fitur ini menjadi penting, ketika digunakan untuk urusan korporat. ***

Setelah dinanti oleh jutaan penggemarnya, Apple akhirnya mengumumkan

produk jam tangan pintarnya yang disebut Apple Watch pada 9 Maret 2015 di San Francisco.

Jam tangan ini dilengkapi dengan interface yang mudah digunakan untuk mengakses aplikasi standar, mengecek kesehatan, dan sistem pembayaran nirkabel Apple Pay mutakhir.

Prosesor S1 yang dibenamkan, mampu mengintegrasikan banyak subsistem ke dalam satu modul tunggal. Bagian belakang

perangkat, dibekali dengan empat lensa safit yang dapat mendeteksi denyut nadi pengguna. Sistem pembayaran Apple Pay dimungkinkan, karena jam tangan ini dilengkapi fitur konektivitas NFC.

Apple menawarkan tiga varian jam tangan ini sesuai dengan

kebutuhan dan gaya hidup pengguna, yaitu Watch, Sport dan Edition, yang juga dapat menjalankan aplikasi dari pihak ketiga. Namun, Apple Watch membutuhkan perangkat iPhone agar dapat dioperasikan.

Harganya yang ditawarkan, beragam. Tergantung bahan casing, jenis tali dan ukuran layar. Versi termurah, Sport dengan layar 38 mm, dibanderol sekitar 349 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 4 juta rupiah. Sayangnya belum jelas kapan akan mulai dijual di Indonesia. ***

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T

FOTO

: IS

T


SUHARSONO 0812 9320 3208

GAUN VIRGIATI 0812 824 966 89


Swara Nusantara #3

Documents