Surat Pengantar Penyampaian/Pengiriman Laporan GCG PT. BPR ...€¦ · Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya Argamandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas

Surat Pengantar

Penyampaian/Pengiriman

Laporan GCG

( Tata Kelola ) 2019

PT. BPR HITAMAJAYA

ARGAMANDIRI

Dan Bukti Kirim/Resi

Pengiriman Laporan GCG

ke OJK

PT. BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI JL. PAHLAWAN NO. 60 CITEUREUP BOGOR 16810 (021) 8757089 – (021) 8750030

( EDISI APRIL 2020 )

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019 Halaman │1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI TAHUN 2019

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan dan perbankan Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai

penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah

menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR

menerapkan prinsip-prinsipyaitu sebagai berikut:

Keterbukaan( Transparency),

Adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam

proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip

keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai

Undang-Undang yang berlaku

Akuntabilitas ( Accounttability )

Adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya

berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang

konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas

Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ

organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan

terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.


Pertanggung jawaban ( Resposibility )

Adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang

terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang

mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga

kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking

practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good

corporate citizen (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan

melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi ( Indenpendency )

Adalah pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank

menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh

kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Setiap keputusan

berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (Fairness )

Adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta

memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi

sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manajemen PT BPR Hitamajaya Argamandiri berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai

Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan

infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya Argamandiri disusun selaras dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan

Rakyat.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:


A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan

Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota

Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

I. Frekuensi Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

J. Jumlah Penyimpangan Intern

K. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

N. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

PT. BPR Hitamajaya Argamandiri dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai

Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor

20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta yang telah

diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR Hitamajaya Argamandiri Nomor AHU-AH.01.03-

0031135 tanggal 18Januari 2018. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode ini

akan berakhir pada tahun 2023.

Pada tahun 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah

sebagai berikut :


No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 UDIN SAMSUDIN Direktur Utama 18/01/2018 –18/01/2023

2 MINAR M. PARDEDE Direktur 18/01/2018 – 18/01/2023

Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Sdri. Minar M. Pardede, A.Md merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran

Dasar BPR, antara lain :

Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi.

Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

o Fungsi audit intern;

o Fungsi manajemen risiko; dan

o Fungsi kepatuhan

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

o pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani

pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

o penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan

independen terhadap unit kerja lain.


Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum

Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya

diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan

Akta Pernyataan Pengangkatan Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta yang telah diberitahukan kepada

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT BPR Hitamajaya Argamandiri Nomor AHU-AH.01.03-0031135 tanggal

18Januari 2018 dan Akta RUPS No. 20 tanggal 26 Maret 2018.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam

Anggaran Dasar BPR, antara lain :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 NURPADJA SORTA

BERLIANA. S

Komisaris Utama Januari2018 –Januari2023

2 EDI KRISTIAWAN Komisaris Maret2018– Maret2023


Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh

tingkatan atau jenjang organisasi.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta

memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan

keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

o penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai

batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

o hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau

pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau

keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi Kepemilikan Saham

PT BPR Hitamajaya Argamandiri Perusahaan Lain

UDIN SAMSUDIN

Nihil

Nihil

MINAR M. PARDEDE

Nihil

Nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA

DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota

Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan

Komisaris, dan Pemegang Saham.


E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan

Komisaris

Kepemilikan Saham

PT BPR Hitamajaya

Argamandiri BPR Lain Perusahaan Lain

NURPADJA SORTA

BERLIANA. S 85% Nihil Nihil

EDI KRISTIAWAN Nihil Nihil Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan

Komisaris lainnya, anggota Direksi.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan

Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan

Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas lain

Jumlah diterima dalam 1 tahun

Dewan Komisaris Direksi

orang Jutaan

Rp Orang

Jutaan

Rp

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan

rutin, tantiem dan fasilitas lainnya

dalam bentuk non natura)

2 750 2 1000

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(transportasi) :*)

Dapat dimiliki

2 50 2 84

Total 4 800 4 1084

*) dinilai dalam ekivalen rupiah


a) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang

dalam 1 tahun

Jumlah Direksi

(orang)

Jumlah Dewan

Komisaris

(orang)

DibawahRp 25 juta - 1

Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta 2 1

Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta - -

Diatas Rp 100 juta - -

b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI pada tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Keterangan Gaji tertinggi

(jutaan rupiah)

Gaji Terendah

( jutaan rupiah)

Skala

perbandingan

(jutaan rupiah)

Dewan Komisaris >30 >24454020 4530 - 1,5 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan

Pegawai tertinggi >45>20 - 2,25 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

Rapat-rapat Dewan Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No Materi Tanggal Peserta

Rapat

1 1. Evaluasi Target RBB dan Realisasi

2. Pembahasan Raker Tahun 2019

3. Target Penyaluran Kredit Tahun 2019

Senin, 07

Januari 2019

2 orang


4. Evaluasi Hasil Exit Meeting OJK

2 1. Evaluasi Target Penyaluran Kredit Bulan Januari

2019

2. SEOJK No.01 Th.2019 tentang Penerapan

Manajemen Risiko

3. Pelaksanaan Pendidikan Analisa Kredit

4. POJK 33 tentang KAP dan PPAP

Senin, 11

Februari

2020

2 orang

3 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Februari 2019

2. Target Penyaluran Kredit

3. Kinerja Karyawan

4. Pelatihan Karyawan

Senin, 04

Maret 2019

2 orang

4 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Maret 2019


3. Kinerja Karyawan


5. Rencana Penambahan Pinjaman

Senin, 08

April 2019

2 orang

5 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan April 2019

2. Target Deposito dan Kredit

3. Penempatan Karyawan

4. Penagihan Menjelang Libur Hari Raya

Jumat, 03

Mei 2019

2 orang

6 1. Evaluasi Hasil Kerja

2. Pencapaian Target RBB Semester 1 Bulan Juni

2019


Jumat, 14

Juni 2019

2 orang

7 1. Pengiriman Laporan Hasil Kerja RBB Semester 1

2. Evaluasi hasil Promosi


Senin, 08 Juli

2019

2 orang

8 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Juli 2019


3. Promosi dan Funding

Senin, 12

Agustus

2019

2 orang

9 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Agustus 2019

2. Promosi dan Funding

Senin, 02 2 orang


3. Target Deposito dan Tabungan

4. Upaya meminimalisasi tunggakan

September

2019

10 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan September 2019

2. Evaluasi Tagihan dan Kolektibilitas Petugas

3. Antisipasi menjelang akhir Tahun 2019

Kamis, 03

Oktober

2019

2 orang

11 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Oktober 2019

2. Kinerja Bulan Oktober 2019 sebagai Acuan Rencana

Bisnis Bank Tahun 2020

Senin, 04

Nopember

2019

2 orang

12 1. Evaluasi RBB dengan Realisasi Bulan Nopember 2019

2. Tindak Lanjut Hasil Exit Meeting OJK tanggal 21

Nopember 2019

3. Antisipasi Penyaluran dan Penagihan Kredit Akhir

Tahun 2019

Senin, 02

Desember

2019

2 orang

Jumlah rapat 12

Data Kehadiran Anggota Dewan Direksi pada Rapat Dewan Direksi:

Nama Anggota Dewan Direksi Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

UDIN SAMSUDIN 12 100 %

MINAR M. PARDEDE 12 100 %

Total rapat per tahun 12

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No Materi Tanggal Peserta

Rapat

1 1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

2. Pengawasan Kinerja Direksi

3. Penerapan APU/PPT dan Tata Kelola

Senin, 14

Januari

2019

2 orang


4. Gambaran kondisi ekonomi makro

2 1. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR




Senin, 22

April 2019

2 orang





Senin, 15

Juli 2019

2 orang





Senin, 14

September

2019

2 orang

JumlahRapat 4

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran

NURPADJA SORTA BERLIANA. S 2 100 %

EDI KRISTIAWAN 2 100 %

Total rapat per tahun 4

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan

Komisaris Pegawai Tetap

Pegawai Tidak

Tetap

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Fraud - - - - - - - -


Telah Diselesaikan - - - -

Dalam proses penyelesaian internal

BPR - - - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses

hukum - - - -

Pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada penyimpangan intern.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) - -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

Pada tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No

Nama dan Jabatan

Pihak yang

Memiliki Benturan

Kepentingan

Nama dan

Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

(Juta

Rupiah)

Keterangan

1. Komisaris Utama Direksi

Sewa

Kantor

Pusat

198 Jt Telah Di Evaluasi

2. Direktur Operasional Direksi

Sewa

Kantor Kas

Griya Bukit

Jaya

100 Jt Lokasi Strategis untuk

Pelayanan dan Pemasaran

3.

PemegangSaham Direksi

Sewa

Kantor Kas

BojongKulur

35 Jt Lokasi Strategis untuk

Pelayanan dan Pemasaran

Pada tahun 2019 terdapat benturan kepentingan yaitu Sewa Kantor Kas Bojong Kulur.


L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN

PENERIMA DANA

No Nama Penerima Jumlah (Juta Rp) Tanggal

1. Sumbangan Acara Keagamaan 4.400.000 Tahun 2019

2. SumbanganLansia 840.000 Tahun 2019

3. Sumbangan HUT RI 1.600.000 Tahun 2019

4. SumbanganDukaCita 5.200.000 Tahun 20191

5. SumbanganSukaCita 3.250.000 Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat, PT. BPR Hitamajaya Argamandiri melakukan self assessment untuk periode yang

berakhir pada 31 Des 2019. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2019:

No Faktor yang dinilai Bobot (B) Peringkat Nilai

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung JawabDireksi 20% 2.00 0.40

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

15% 2.00 0.30

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

(bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp.

80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)

0% 0.00 -

4 Penanganan Benturan Kepentingan ` 2.00 0.20

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10% 2.00 0.20


6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10% 2.00 0.20

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total

aset paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah)

2,5% 2.00 0.05

8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem

Pengendalian Intern*)

10% 2.83 0,28

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,5% 2.00 0.15

10 Rencana Bisnis BPR 7,5% 2.00 0.15

11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 7,5% 2.00 0.15

Nilai Komposit 100% 2.09

Peringkat Komposit Baik

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur

mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut setelah pentahapan penerapan

manajemen risiko menjadi 100.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Hitamajaya Argamandiri ini disampaikan

sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen dan serta seluruh jajaran PT. BPR

Bogor, 29 April 2020

Direksi dan Dewan Komisaris

PT BPR HITAMAJAYA ARGAMANDIRI

Udin Samsuddin, SE Ny. Nurpadja Sorta Berliana S Direktur Utama Komisaris Utama

Surat Pengantar Penyampaian/Pengiriman Laporan GCG PT. BPR ...€¦ · Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hitamajaya Argamandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas

Documents