SURAT KETETAPAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK

115 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK(Pasal 1 Angka 15)

SURAT KETETAPAN PAJAK ADALAH SURAT KETETAPAN YANG MELIPUTI : SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB), SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT), SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) DAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

15 MEI 2011 2


Pasal 1 Angka 16 : SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH POKOK PAJAK, JUMLAH KREDIT PAJAK, JUMLAH KEKURANGAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK, BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI, DAN JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pasal 1 Angka 17 :SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN TAMBAHAN ATAS JUMLAH PAJAK YANG TELAH DITETAPKANPasal 1 Angka 18 : SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) ADALAH : SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN JUMLAH POKOK PAJAK SAMA BESARNYA DENGAN JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK

Pasal 1 Angka 19 : SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) ADALAH SURAT KETETAPAN PAJAK YANG MENENTUKAN JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KARENA JUMLAH KREDIT PAJAK LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG TERUTANG ATAU SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

15 MEI 2011 3


KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKPasal 11 ayat (1)

ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17, PASAL 17B, Pasal 17C, ATAU PASAL 17D DIKEMBALIKAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERNYATA WAJIB PAJAK MEMPUNYAI UTANG PAJAK, LANGSUNG DIPERHITUNGKAN UNTUK MELUNASI TERLEBIH DAHULU UTANG PAJAK TERSEBUT.

15 MEI 2011 4


KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKPasal 11 ayat (1a)

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AKIBAT DARI :1. SK. KEBERATAN,2. SK. PEMBETULAN,3. SK. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI,4. SK. PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,5. SK. PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK,6. SK. PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN7. PUTUSAN BANDING, ATAU8. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, SERTA9. SK. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA,

DIKEMBALIKAN KEPADA WAJIB PAJAK DENGAN KETENTUAN JIKA TERNYATA WAJIB PAJAK MEMPUNYAI UTANG PAJAK, LANGSUNG DIPERHITUNGKAN UNTUK MELUNASI TERLEBIH DAHULU UTANG PAJAK TERSEBUT.

15 MEI 2011 5


JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPasal 11 ayat (2)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sbgmn dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB sbgmn dimaksud Pasal 17 ayat (1) atau sejak diterbitkannya SKPLB sbgmn dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya SKPPKP sbgmn dimaksud Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya : SK. Keberatan, SK. Pembetulan, SK. Pengurangan Sanksi Adm. SK. Penghapusan Sanksi Adm. SK. Pengurangan Ketetapan Pajak SK. Pembatalan Ketetapan Pajak, SK. Pemberian Imbalan Bunga, Atau sejak diterima Put. Banding,Atau Putusan Peninjauan KembaliYANG MENYEBABKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

15 MEI 2011 6


IMBALAN BUNGAPasal 11 ayat (3)

APABILA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DILAKUKAN SETELAH JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN, PEMERINTAH MEMBERIKAN IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PERBULAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, DIHITUNG SEJAK BATAS WAKTU SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (2), BERAKHIR SAMPAI DENGAN SAAT DILAKUKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN.

15 MEI 2011 7

TATA CARA PENGHITUNGANPasal 11 ayat (4)

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.


MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 12 ayat (1)

SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, DENGAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK.

15 MEI 2011 8

MEMBAYAR PAJAK TERUTANG TIDAK TERGANTUNG PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 12 ayat (2)

JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK ADALAH JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.TERDAPAT BUKTI SPT TIDAK BENARPasal 12 ayat (3)

APABILA TERDAPAT BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) TIDAK BENAR, DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENETAPKAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG.


Huruf aBerdasarkan hasil

Pemeriksa an atau

Keterangan lainPajak yang terutang

Tidak atau kurang dibayar

Huruf bSPT tdk disampaikan dlm jk.wkt. sbgmn Ps.

3 (3) dan setelahditegur, tidak dilaporkan sbgm

ditentukan dalam

surat teguran

Huruf cBerdasarkan hasil pemeriksaan atau ketlain mengenaiPPN/PPnBM ternyata tidakseharusnya dikompensasi

atau tdk seharusnya dikenai

Tarif 0%.

Huruf dkewajibansbgmn di

maksud Ps28 atau Ps29 tdk dipenuhi sehingga tdk dpt

diketahui besarnya pajak

terutang.

Huruf ekepada WPditerbitkanNPWP/PKPsecara jabatan sbgmndimaksud dlm Ps 2

(4a)

Jumlah kurang bayar dalam SKPKBsbgmn dimaksud huruf a dan huruf e, ditambah dengan Sanksi Adm. Berupa bunga 2% per bulan, maks. 24 bulan.

Jumlah kurang bayar dalam SKPKB sbgmn.dimaksud huruf b, c dan d, ditambah sanksi kenaikan :b. 50% dari PPh yg tdk atau kurang dibayar dalam

satu tahun pajak;c. 100% dari PPh yg tdk atau kurang dipotong/di

pungut/disetor,dan dipotong/dipungut tapi tdk

atau kurang disetor;d. 100% dari PPN dan PPnBM yg tdk atau kurang

dibayar.

15 MEI 2011 9


SPT MENJADI PASTI SETELAH JANGKA WAKTU 5 TAHUNPasal 13 ayat (4)

BESARNYA PAJAK TERUTANG DALAM SPT, MENJADI PASTI DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), SETELAH

SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK,

TIDAK DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK

15 MEI 2011 10


SKPKB DAPAT DITERBITKAN SETELAH 5 (LIMA) TAHUNPasal 13 ayat (5)

WALAU JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TELAH LEWAT SKPKB TETAP DAPAT DITERBITKAN DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 48 % DARI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR, APABILA :1.WAJIB PAJAK SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT DIPIDANA KARENA

MELAKUKAN TIDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, ATAU

2.TINDAK PIDANA LAINNYA YANG DAPAT MENIMBUL KAN KERUGIAN PADA NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

15 MEI 2011 11


TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA (Pasal 13A)

WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT, ATAU MENYAMPAIKAN SPT, TETAPI ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR, SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA :1. KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN WAJIB PAJAK,2.WP WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG BESERTA SANKSI KENAIKAN BERUPA KENAIKAN 200% DARI JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR, YANG DITETAPKAN MELALUI PENERBITAN SKPKB

15 MEI 2011 12


SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)(Pasal 1 Angka 20)

SURAT UNTUK MELAKUKAN TAGIHAN PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA

15 MEI 2011 13

PENERBITAN STPPasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, dan d

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA :a. Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,c. Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda dan/atau bunga, d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu.


PENERBITAN STPPasal 14 ayat (1) huruf e

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sbgmn dimaksud dlm Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan perubahannya, selain :

1. Identitas pembeli sbgmn dimaksud Ps. 13 (5) huruf b UU PPN 1984 dan perubahannya,

2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sbgmn dimaksud Ps. 13 (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

15 MEI 2011 14


SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (2)

SURAT TAGIHAN PAJAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN SURAT KETETAPAN PAJAK

15 MEI 2011 15

SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAKPasal 14 ayat (3)

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK SBGMN DIMAKSUD PADA HURUF a DAN HURUF b, DITAMBAH DENGAN SANKSI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN UTK PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK : SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN THN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK SAMPAI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK



TERHADAP PENGUSAHA ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF d, HURUF e, ATAU HURUF f MASING-MASING, SELAIN WAJIB MENYETOR PAJAK YANG TERUTANG, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) DARI DASAR PENGENAAN PAJAK

15 MEI 2011 16


TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF g DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG DITAGIH KEMBALI, DIHITUNG DARI PENERBITAN SKPKPP SAMPAI DENGAN PENERBITAN STP BAGIAN DALAM BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN


SKPKBT Pasal 15 ayat (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SETELAH SAAT TERUTANGNYA PAJAK, ATAU BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK APABILA DITEMUKAN DATA BARU YANG MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG SETELAH DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT.

15 MEI 2011 17

SKPKBT Pasal 15 ayat (2)

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DARI JUMLAH KEKURANGAN TERSEBUT.


TIDAK DIKENAKAN KENAIKAN 100%Pasal 15 ayat (3)

KENAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2) TIDAK DIKENAKAN APABILA :

SKPKBT DITERBITKAN BERDASARKAN KETERANGAN TERTULIS DARI WAJIB PAJAK ATAS KEHENDAK SENDIRI;

DGN SYARAT DIRJEN PAJAK BELUM MULAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN SKPKBT TERSEBUT.

15 MEI 2011 18


SKPKBT DAPAT TERBIT SETELAH LEWAT 5 (LIMA TAHUN)Pasal 15 ayat (4)

APABILA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TELAH LEWAT, SKPKBT TETAP DAPAT DITERBITKAN DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI SEBESAR 48 % DARI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM HAL :1. WAJIB PAJAK STL JK. WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, ATAU2. TINDAK PIDANA LAINNYA YANG DAPAT MERUGI KAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

15 MEI 2011 19


PENERBITAN SKPLBPasal 17 ayat (1), (2) dan (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB):

(1). APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG;(2). APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG;(3). SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI, APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU DATA BARU, TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAH NYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

15 MEI 2011 20


SURAT KETETAPAN PAJAK NIHILPasal 17A

DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL, APABILA :1.JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG; ATAU2.PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK; ATAU3.TIDAK ADA PEMBAYARAN PAJAK.

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAKPasal 17B ayat (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, SELAIN PERMOHONAN KELEBIHAN SBGMN DIMAKSUD PASAL 17C DAN 17D, HARUS MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK PALING LAMA 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK SURAT PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP.

15 MEI 2011 21


PERLAKUAN PEMERIKSAAN THD BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANAPasal 17B ayat (1a)

KETENTUAN SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI BIDANG PERPAJAKAN, KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

PENERBITAN SKPLB LEWAT JK. WKT. PEMERIKSAANPasal 17B ayat (2)

APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MENERBITKAN SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR.

15 MEI 2011 22


IMBALAN BUNGA KARENA SKPLB TERLAMBAT TERBITPasal 17B ayat (3)

APABILA SKPLB TERLAMBAT DITERBITKAN SBGMN DIMAKSUD PADA AYAT (2), WAJIB PAJAK BERHAK MENERIMA IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN DITERBITKAN SKPLB.

15 MEI 2011 23


PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSAPasal 20 ayat (1)

1. STP;2. SKPKB;3. SKPKBT;4. SK. PEMBETULAN;5. SK. KEBERATAN;6. PUTUSAN BANDING;7. PUTUSAN PENINJAUAN

KEMBALI

MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERDASARKAN :

YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PENANGGUNG PAJAK SESUAIDENGAN JANGKA WAKTU SBGMN DIMAKSUD DLM Ps. 9 (3) atau (3a)

DILAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

15 MEI 2011 24


PENAGIHAN SEKETIKADAN SEKALIGUSPasal 20 ayat (2)

DILAKUKAN APABILA : Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

atau berniat untuk itu; Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau

dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usaha, menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.

15 MEI 2011 25


PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSAPasal 20 ayat (3)

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

15 MEI 2011 26

SURAT KETETAPAN PAJAK

Documents