SURAT E · 2016. 11. 3. · Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka penerapan prinsip-prinsip good (GCG) pada BUMN perlu terus didorong sehingga GCG menjadi budaya kegiatan operasional

1,. an untuk mem um

reksi BUMN, taan kepada; D`

kepada BUMN

genai biart

auan kepada menawarkat jat at

an kepadaDi nenawarkan ja an

MEN 'ER! NEGARA BADAN USAHA

KM ;ARA

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN;

Jakarta, 04 Jartuar0. 21006 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas di tempat

SURAT E ARAN Nomor : SE- 01 MBU/200 6

dan tindakan 'dak Tahun 2004 te

°morale gofer an diterapkan d lam ngan hal ters but, berikut:

mbauan untuk egawai di lingk

Dalam rangka membangun BUMN yang bersih dan i segala bentuk terpuji lainnya serta dalam rangka melaksanakan Instruksa Presiden Noma Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka penerapan prinsip-prinsip good (GCG) pada BUMN perlu terus didorong sehingga GCG menjadi budaya kegiatan operasional sehari-hari di lingkungan BUMN. Berkenaan Kementerian Negara BUMN telah menerbitkan beberapa Surat Edaran sebag 1. SE Nomor SE-03/MBU/2004 tanggal 27 Oktober 2004 mengenai h

menanggapi permintaan dari pihak-pihak tertentu termasuk dari pejabat/ Kementerian BUMN di luar mekanisme korporasi.

2. Surat Nomor S-95/MBU/2005 tanggal 2 Maret 2005 hal tindak lanjut Inp 3. Surat Nomor S-154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005 mengenai

permintaan dari pejabat/pegawai di lingkungan IteTenterian B korporasi.

4. SE Nomor SE-01/MBU/2005 tanggal 3 Mei 2005 mengenai eksiste Hukum BUMN.

5, Surat Nomor S-168/S.MBU/2005 tanggal 11 Mei 2005 mengenai lar permintaan dari pihak-pihak yang menawarkan jabatan sebagai anggota D

6. SE Nomor SE-02/MBU/2005 tanggal 19 Mei 2005 mengenai pe BUMN untuk menindaklanjuti basil temuan BPK,

7. SE Nomor SE-03/MBU/2005 tanggal 20 Mei 2005 mengenai permintaai mempublikasikan data perusahaan pada BUMN Online. SE Nomor SE-04/MBU/2005 tanggal 8 September 2005 pengacara/penasihat hukum bagi anggota Direksi/pejah at BUMN.

9. SE Nomor SE-06/MBU/2005 tanggal 8 September 2005 mengenai him Komisaris, dan Dewan Pengawas agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yan sebagai anggota Direksi di BUMN.

10, SE Nomor SE-07/MBU/2005 tanggal 17 Oktober 2005 mengenai pene Komisaris, dan Dewan Pengawas agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yan sebagai anggota Direksi di BUMN.

g

a No.5 Tahurt 2 gan untuk mem uhi di luar rnek snap

Lembaga Ba uan

'dak

A

edaran sebagai san operasional karni, prins ususnya me

adanya penedia

pok penyedi b

ana leh sip kut

an pembenahan Lid paling lamb minta agar jSa snis yang b

as BUMN ena itu, a pengendal te ster kepada teri asil evaluasi

MENTERI NEGARA BAl'AN USAHA K NEGA

2-

Walaupun Kementerian Negara BUMN telah menerbitkan surat-sura tersebut di atas, namun prinsip-prinsip GCG belum dijadikan sebagai land Direksi BUMN dalam melakukan pengelolaan BUMN. Menurut pengamat GCG belum diterapkan oleh Direksi dalam bidang operasional secara utuh, "pengadaan barang dan jasa", yaitu antara lain; I masih terdapat conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa de

barang dan jasa yang terafiliasi dengan Direksi BUMN.

2. masih terdapat pengadaan barang dan jasa yang dilatasai hanya oleh kelo dan jasa tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara melaku melaporkannya kepada kami mengenai pengadaan barang dan jasa di (empat betas) hari kerja terhitung tanggal surat iii. Selain itu, kami menyampaikan hal tersebut kepada anak perusahaan dan/atau unit-unit b lingkungan BUMN masi n g-m a s ing.

Di swiping itu, Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai organ Peng sangat penting dalam mendorong penerapan prinsip-prin sip GCG. Oleh k kepada Komisaris dan Dewan Pengawas untuk melakukan evaluasi terhada perusahaan (internal control) dan melaporkannya secara berkala setiap se Negara BUMN. Khusus untuk tahun 2005 (periode Januar.-Desember 2005) agar disampaikan kepada kami pada akhir Januari 2006.

Demikian k sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

Taubman: I. Presider) RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Mental Koordinator Bidang Pereko omian; 4. Mentcri Keuangan; 5. Para Pejabat Eselon I dan 11 di lingkungan Kementerian NegaraB

MENTER1 BADAN USAHA MtLK NEGARA

Jakarta, 27 Oktober 2004

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN; 3. Para Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN; di Tempat

SURAT EDARAN Nomor SE- 03 /MBUi2004

Pada kesempatan ini kami rnenyampailcan terima kasih atas ucapan selamat sehubungan dengan pengangkatan kami selaku Menteri Negara BUMN. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kerja sama yang baik dari para anggota Direksi, Jfomisaris dan Dewan Pengawas serta karyawan BUMN dalarn upaya kita bersama- melakukari penyehatan BUMN.

Upaya penyehatan BUMN terus dilakukan oleh Pernerintah baik dari segi operasional / rnaupun dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN gun a menciptakani lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif dengan berpe gang pada budaya korporasi dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas bisnis harus didorong untuk berperilaku berdasarkan budaya korporasi, transpanan, akuntabel, dan mandiri, bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun ku luar organ perusahaan dan mekanisme korporasi, termasuk mandiri, beau dari campur tangan pemegang saham itu sendiri yang ditakukan diluar mekanisme korporasi atau di Juan asas-asas umum pemerintahan yang balk (Good Government Governance).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mak,' kami minta kepada para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, den seluruh jajaran kabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya untuk:

t. tidak menanggapi penawaran jasa dari pihak manapun, balk secara langOung, maupun mengatasnamakan Menteri Negara BUMN dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang berkaitan dengan penempatan dalam jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada suatu BUMN.

2. tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu maupun permintaan dengan mengatasnamakan Menteri Negara BUMN dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, produk/komoditi BUMN tertentu antara lain CPO, gula, pupuk, hasil tambang, dan produk/komoditi BUMN lainnya termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Anabila

MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA

- 2 -

Apabila Saudara mengetahui adanya tindakan-tindakan tersebut pada butir 1 dan 2 di alas, maka kami minta agar Saudara segera melaporkannya kepada kami.

Di samping butir I dan 2 di alas, kami minta pu la kepada para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, dan se luruh jajaran pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya, untuk tidak memberikan hadiah, bingkisan, parse!, karangan bunga atau bentuk-ben.:uk pemberian lainnya pada hari-hari raya keagarnaan maupun hari-hari besar/tertentu lainriya kepada Menteri BUMN dan keluarganya.

Kami harapkan dengan dukungan para anggota Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, karyawan BUMN, dan seluruh jajaran pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN serta masyarakat pada umumnya, kita secara bersama-sama dopat mewujudkan i BUMN yang efisien, mandiri, tangguh, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Demikian kami sampaikan, untuk mendapatkan perhatian Saudara dan di akan

dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

IC

Tembusan Yth: I. Bapak Presiden RI; 2. Bapak Wakil Presiden RI; 3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

MENTERI BADAN USAHA

NEGARA

Nornor Sifat Lampiran Hall.

S- 9 5/1VISU/2005 : Pealing

Tindak lanjut Inpres No. 5 Tahun 2004

2 iMaret 2005

Kepada Yth. Para Direktur Utama dan Para Komisaris Utama BUMN Di —

Tempat.

I Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republi (INPRES ) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Peinberantasan Koru

Desembef 2004, bersama ini kami minta laporan Saudara mengenai ProgT

dan tindak lanjut serta implementasinya di BUMN Saudara.

Indonesia tariggal 9

1-program

2. Supaya dapat disampaikan masalah-masalah yang saat ini s angani -dan diproses dalam kaitan INPRES tersebut agar Kernenterian BUMN dapat ikut memonitor tindak lanjut dan penyelesaiannya.

3. Apabila dalam pengelolaan Perusahaan Saudara terdapat indikasi 'intervej maupun

hal-hal diluar aturan dan ketentuan yang berlaku, yang mengatas namak Presiden, Wakil Presiden, Menteri BUMN, dan jajaran Kernenterian 13UMN, lagar segera dikonfirmasikan ke Sekretaris Kernenterian BUMN atau Kotak Pos 1 13 dengan Menteri BUMN.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

adan Usaha M— egara,

memorial) BUMN um,

14 EMENTEI AN 13A.1AN USAHA MILIK N CARA

Alan lh Walodot RyaNo, "'depot 14R 1/0111 Jakarta 10710 Fax 3864441

Nomor S- /5Y/S.MBU/2005 /.9 April t2005 Sifat Segera Lampiran - Hal Pemberitahuan

Kepada Yth. Direksi BUMN di- Selurult Indonesia

il.) Dengan ini diberitahukan bahwa akhir-akhir ini tersebar berita bahwa Kementerian BUMN meminta sejumlah uang untuk kelaricaran proses pen adaan-pengadaan yang dilakukan oleh , BUMN, pengangkatan-pengangkatan ejabat dilingkungan BUMN maupun pengangkatan Direksi BUMN serta untuk ke Juan-keperluan lainnya.

Melalui surat ini kami tegaskan bahwa Menteri BUMN, pejabat Kerne BUMN (seiuruh Eselon), tidak pemah, tidak dibenarkan dan tidak diperb melakukan hal-hal seperti tersebut di atas. Dalam kaitan ini apabila diketah ditemukan ada pejabat Kementerian M.JMN yang melakukan hal dimaksu ditaporkan secara langsung kepada Menteri,BUMN.

Demikian agar dimaklumi

erian lehkan i atau

agar

Tembusan Yth. I. Menteri BUMN;

Sekretaris Kementerian BUMN; 3, Para Pejabat Eselon I dan II Kernel 4. Media Masa.

nanBUMN

MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA

Jakarta, 3 MEl 2005 Yth. 1. Direksi BUMN 2. Para Deputi di lingkungan Kern Jakarta

e ian BUMN

SURAT EDARAN Nomor SE -01 /MBU/2005

Sehubungan dengan adanya surat dari "Lembaga Bantuan Huk to BU dengan alamat Gedung Merpati Nusantara Li 6 31. Angkasa Blok B-15 K 2-3 Jakarta Nomor 18/LBH-BUMN/SK/II/2005 tanggal 7 Febniari 2005 clan banyakn a pertanyaari dad BUMN mengenai hubungan lembaga tersebut dengan Kementerian B

ini disampaikan bahwa lembaga tersebut bukan merupakan iemb a

Kementerian BUMN dan tidak ada kaitannya dengan Keraenterian BUMN.

Hal ini perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahan informasi bagi BUMN

dikaitkan dengan kebijakan Kementerian BUMN.

Apabila BUMN akan melakukan hubungan dengan Lembaga

BUMN, hal tersebut sernata-mata didasari at hubungan profesional ant4ra. Wien dan lembaga profesi, sebagaimana pula hubungan dengan lembaga profesi iainn

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian, dan ats kerjasama

Saudara, katni ucapkan terirna kasih.

, den

is Kernenterian BUMN

Clap oth

KEMENTE N BADAN USAHA MUM( NEGARA

11. Dr. Wahidin Raya No. 2

Telepon : 021-3859215 Jakarta Pusat Faksimili : 021-3864442

Nomor : S- tas.MBU/2005 Lampiran : Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth Direksi BUMN Di Seluruh Indonesia

ll Mei 2005

Bersama ini diberitahukan kepada seluruh Direksi BUMN agar tidak rnelayani perrnintaan dari orang-orangtoknum tertentu balk berupa permintaan uang atau datam bentuk apapun dengan menjanjikan untuk ditempatkan menjadi Direksi atau jabatan-jabatan tertentu di Perusahaan 80'4N,

Jariji-janji yang ditawarkan oknum-oknum tersebut tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan proses pengang,katan Direksi di Perusahaan 13UMN.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk rnenjadikan periksa_ Atas perhatian yang diberikan karni ucapkan terima kasih,

Tembusan : 1. Menteri BUM 2. Para Deputi dan St Aitli di Lingkungan Kementer an 3UMN

MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA

Eepada Yth. 19 Mei 2005 1. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Negara BUMN 2. Direksi BUMN Di Temp at

SURAT EDARAN Nomor SE — 02 /MBU/2005

Sehubungan dengan laporan Hasil Perneriksaan (Hapsem) BPK Semester II Tabun 2004, dengan ini kami minta agar Saudara segera menindaklanjuti secara sun -sunoguh hasil temuan dan saran BPK yang disampaikan BPK dalam laporannya dimaksud.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut agar dilaporkan kepada kami dalam $vaktu yang "tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, karni ucapkan terima kasih.

Tembusan Ketua BPK-RI;

2. Presiden RI; 3, Wakil Presiden RI.

al 30 Juli 2002 dan Nomor gan Tahurran t:

MENTER1BADAN USAHA MtLJK NEGARA

Yth. Seluruh Direksi BUMN 20 Me .i2005 di Tempat

SURAT EDARAN Nomor SE— 03 /MBU/2005

Menunjuk surat Menteri BUMN nomor S-489/M-MBU/2002 ran hal Kelengkapan data BUMN di web presence www.bumn-ri.c S-185/MBU/2004 tanggal 19 April 2004 hal Pengumuman Laporan K BUMN, bersama ini karni minta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai

1. Sampai saat ini, belturi seluruh BUMN melakukan pengisian data p www.bumn-ri.com atau www.bumn.go.id sebagaimana telah kami tersebut di atas, bahkan ada BUMN yang sama sekali tidak melakuk dimaksud. Untuk itu, kami minta agar seluruh BUMN melengkap perusahaan yang terdiri dari: a. Berita dan event perusahaan. b. Profil BUMN dan kegiatan usahanya. C. Manajemen dan Struktur Organisasi. d. Afiliasi/anak perusahaan. e. Produk, supplier, maupun rekanan. f. Rencana Kerja dan Anggaran Penzahaan. g. Laporan kinerja finansial dan operasional. h. Kontibusi kepada Negara (pajak-pajak) dan masyarakat. I. Pengumuman lelang (pengadaan barang dan jasa). 3. Statement of Corporate Intent (SCI). k. Hal-hal lain yang spesifik yang perlu diketahui oleh msyarakat'sta1eholder.

2. Di samping hal-hal tersebut di atas, Saudara dapat memasukkan pula dakan-tinclakan yang telah dilakukan oleh Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan percepatan pemberantasan korupsi sebagaim4ia dimaksuclkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004.

3. Apabila menemui kendala dalam melakukan pengisian data pada situs rsebut, Saudara dapat menghubungi kami e.g. Asdep Urusan Informasi dan A u*, strasi Kekayaan BUMN untuk membantu Saudara.

4. Perlu kami tegaskan bahwa kami sangat mengharapkan agar selurui BUMN d melakukan pengisian data pada situs tersebut dan apabila Saudu . tidak melakukannya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian kami terhadap lc' Saudara sebagai anggota Direksi BUMN.

Demikian

pada ems am surat

pengisian data data mengenai

Badan Usaba Milik Negara

Tembusan 1. Para Deputi dart Staf 2. Asdep thus= informasi d

3. Kepala Biro Hukum Kernent

ikian karrti

MENTERt BADAN USAHA Mii~1K NE ARA

-2-

per atiafl S fa ka i u p sib .

9/7

MENTERI BA:DAN USAHA MILK NEGA A

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengnwas BUMN; di tempat

SURAT EDARAN Nomor : SE- 04 /MBU/2005

8 September 005

Sehubungan dengan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa anggota Direksi BUMN akhir-akhir ini, dalarn prakteknya terdapat dana perusahata. yang digunakan untuk membiayai jasa pengacara atau jasa penasihat/konsultan hula= lainnya dalam proses pemeriksaan/penyidikan yang bersangkutan, yang ditangani oleh apara...- penegak hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong dan menegakkan penerapez, prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan BUMN, maka peaiggunaan data perusahaan dimaksud perlu diatur sebagai berikut:

1. Kemungkinan penggunaan dana dibedakan dalam tiga tahap yaitu: a. tahap anggota Direksi sebagai saksi; b. tahap anggota Direksi sebagai tersangka; c. tahap anggota Direksi sebagai terdakwa/terpidana.

2, Pada tahap anggota Direksi sebagai saksi, biaya dalam rangka petneriksaan menja° beban perusahaan.

3. Pada tahap anggota Direksi sebagai tersangka, biaya dalam rangka pemerilçsaan, term. untuk pengacara, dapat dibayarkan oleh perusahaan dengan syarat: a. Penunjukan pengacara dilakukan oleh perusahaan, tanpa melibatkan pihak tersangkai b. Jika tersangka tidak mau menggunakan pengacara yang ditunjuk oleh perusah

maka yang bersangkutan dapat menunjuk pengacara sendin dan Rembiayaann3 menjadi beban pribadi.

c. Jika tersangka bebas, maka biaya tersebut menjadi beban perusahaan, namun jia

yang bersangkutan menjadi terpidana maka biaya tersebut menjadi beban pribadi.

4. Pada tahap anggota Direksi sebagai terdakwa/terpidana, dana perusahaan tidak dapat lai dipergunakan untuk biaya jasa pengacara atau jasa penasihat/konsultan lukum lainnya. Oleh karena itu, jika terdakwa akan menggunakan pengacara, maka dapai menggunakip

5. Biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 adalah biaya-biaya yang sah den eh memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengzh ketentuan yang berlaku.

Ang 20

a

pengacara yang disiapkan oleh pengadilan.

E NE GAR. BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MLIK NEGARA

-2-

6. Anggota Direksi atau pejabat BUMN lainnya yang akan rnenggunakan dam perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, harus membuat surat pemyataan yang ditandatanganinya di atas meterai yang cukup, dengan memperhatikan dan mengatur butir-butir sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian karni sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan: I. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan. 5. Para Pejabat Eselon I, H, dan III di Jingkungan Kemei :erian Negara BUN/IN

RI NEGARA BADAN USAHA MILIK IsIEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MUIR NEGARa

Yth. 1. Para Anggota Direksi BUMN; Jakarta, 8 September 2p05I 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan Pengaw as BUM; di tempat

SURAT EDARAN Nomor : SE- 06 /MBU/2005

Sehubungan dengan banyaknya usaha penipuan melalui SMS dan melalui cara-cara in yang ditujukan kepada Direksi BUMN akhir-akhir ini yang mengatasnarnalcan balk langspig maupun tidak langsung atau seolah-olah bertindak sebagai pejabat Kementeriani Negara BUMN, dengan ini kami meminta perhatian kepada para anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN serta pihak-pihak lainnya agar tidak melayani permintaan-permintaan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1, Bahwa anggota-anggota Direksi BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Kemente an

Negara BUMN, seperti para pejabat BUMN setingkat di bawah Direksi dan para calon ane Direksi yang sedang dalam proses fit and proper test, telah sering dan akan selalu berpo untuk dijadikan objek penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Surat-surat edaran dart Kementerian Negara BUMN seperti ini telah bentlang t. all disam kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, maupun kepada para pejabat lingkungan Kementerian Negara BUMN, yaitu melalui Surat Edaran Nomor : E-03/MBU/2004 tanggal 27 Oktober 2004 dan surat Nomor : S-95/MBU/2005 tanggal 2 M et 2005, Nomor S-154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005, dan Nomor S-168/S.MBU/2 tanggal 11 Mei 2005, namun upaya-upaya penipuan nampaknya tidak pernah surut dan dikhawatirkan masa], ada yang menjadi korban penipuan tersebut.

3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Un Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan prinsip-prinsip dood Corpo Governance, seorang anggota Direksi yang dipercaya sebagai pengurus dan mew perusahaan, dituntut untuk bertindak dengan penuh kecakapan, kecerdasan, dii kehati-hati Oleh karena itu, apabila masih terdapat anggota Direksi, Komisaris, dan D&wan Penga BUMN yang menjadi korban penipuan, maka hal tersebut akan dijadikani sebagai b ,pertimbangan kami dalam melakukan penilaian terhadap kincrja yang bersangktitan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan. 5. Para Pejabat Eselon I, II, dan 111 di lingkungan Kementerian Negara BUMN

4

MENTE NEGARA BADAN USAHA MILIK NEOARA

. 1. Para Anggota Direksi BUMN; alcarta,17 0ktaber 200 2. Para Anggota Komisaris dan Dewan PengawasB di ternpat

SURAT EDARAN Nomor : SE- 07 /MBU/2005

Sehubungan dengan banyaknya usaha penipuan melalui short message service (SMS) melalui eara-cara lain yang ditujukan kepada anggota Direksi BUMN maupun calon anggo Direksi BUMN, dengan mengatasnarnakan balk langsung maupun tidak langsung atau seolah+ol bertindak sebagai Menteri Negara BUMN, Sekretaris Kementerian Negara BUMN, atau pejab dari Kementerian Negara BUMN, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berilcut:

L Bahwa anggota-anggota Direksi BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Kementeri Negara BUMN, seperti para pejabat BUMN setingkat di bawah Direksi dan para calon anggo Direksi yang sedang claim.' proses fit and proper lest, telah sering dan akan selalu berpoten untuk dijadikan objek penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jaWab.

2. Surat-surat edaran dari Kementerian Negara BUMN seperti ini telah berulang kali disam kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, maupun kepada; para pejabat lingkungan Kementerian Negara BUMN, yaitu melalui Surat Edaran Nomor SE-03JMBUI20 tanggal 27 Oktober 2004 dan surat Nomor S-95/MBU/2005 tanggal 2 Maret 2005, Nomor S 154/S.MBU/2005 tanggal 19 April 2005, dan Nomor S-163/S.MBU/2005 tanggal 11 Mei 200 namun upaya-upaya penipuan nampaknya tidak pernah surat dan dikhawatirkan masih ada menjadi korban penipuan tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kart; minta perhatian kepada para. anggota dan calo anggota Direksi, Komisaris, dan Dewar* Pengawas BUMN serta pihak-pihak terkait lainnya age tidak menjadi korban usaha-usaha penipuan tersebut, yaitu dengan tidak mernpercayai melayani permintaan-permintaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut aerl segera melaporkan usaha-usaha penipuan tersebut kepada kami.

Demikian kami satnpaikan urtuk dilaksanakan dengan sebaik-bailmya

Tembusan: I. Presiden RI; 2, Wakil Presiden RI; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Menteri Keuangan; 5. Para Pejabat Eselon I dan II di Iingkungan .Kementerian Negara BUMN.