Supervisi KPPN dan kepatuhan internal

1. Perkembangan Organisasi dan Struktur Organisasi

2. Proses Bisnis pembinaan dan Supervisi KPPN

3. Peningkatan Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

4. Usulan Perubahan KEP-26/PB/2013

2

OUTLINEOUTLINE

Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN

Perkembangan Reorganisasi

Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:

Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;

Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;

Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;

Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan

Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;

Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;

Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;

Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan

3Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN

Struktur Organisasi Baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bagian UmumBagian Umum

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Supervisi KPPNDan Kepatuhan InternalBidang Supervisi KPPNDan Kepatuhan Internal

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C

SubbagianKepegawaian

SubbagianKepegawaian

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan

Laporan keuangan

Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan

Laporan keuangan

Seksi SupervisiProses Bisnis

Seksi SupervisiProses Bisnis

Seksi SupervisiTeknis AplikasiSeksi SupervisiTeknis Aplikasi

Seksi Kepatuhan Internal


Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

SubbagianKeuanganSubbagianKeuangan

SubbagianTata Usaha dan

Rumahtangga

SubbagianTata Usaha dan

Rumahtangga

SubbagianPenilaian Kinerja

SubbagianPenilaian Kinerja

Kantor PelayananPerbendaharaan Negara

Kantor PelayananPerbendaharaan Negara

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional


Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

TUGAS:Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

TUGAS:Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

FUNGSI:1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas

kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan

perbendaharaan;3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur

operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN

dan SAKTI;7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN

dan SAKTI;8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan

9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah

FUNGSI:1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas

kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan

perbendaharaan;3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur

operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN

dan SAKTI;7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN

dan SAKTI;8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan

9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah

Seksi Supervisi Proses Bisnis

Seksi Supervisi Teknis Aplikasi


Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN

Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN


www.themegallery.com

Proses Bisnis Supervisi KPPN

Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN

Pelayanan Perbendaharaan

Output Output Output

INPUT SUPERVISI BAGI KANWIL

Standar Kinerja Pelayanan Publik (KMK 275/KMK.01/2010)

Standar Tata Kelola KPPN(PER-30 /PB/2012)

Standar Kinerja Utama KPPN(KEP-107/PB/2012)

Kinerja Pelayanan Publik1. Visi , Misi, Motto, Janji Layanan2. Sistem dan Prosedur3. SDM4. Sarana Prasarana

1 .Struktur, tugas dan fungsi KPPN

2 .Proses bisnis3 .Sistem Pengendalian

Internal (SPI)4 .SDM5 .Standardisasi sarana

dan prasarana

1. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Kinerja Organisasi (NKO)

2. Evaluasi Ketepatan Waktu3. Monitoring Pelaksanaan

Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN

IKM1. Kemudahan Prosedur2. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan3. Kedisplinan petugas4. TanggungJawab Petugas5. Kemampuan petugas6. Kecepatan layanan7. Kesopanan dan keramahan petugas8. Ketepatan penyelesaian pelayanan9. Kenyamanan lingkungan10. Ada/tidaknya pungutan tidak resmi

Inovasi Layanan

P R

O S

E S

Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada Masing-Masing KPPN Di Wilayah Kerja

Rekapitulasi Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada KP DJPBN

Analisis + pembobotan Supervisi

MAPPING KINERJA & RATING KPPN

OU

TPU

TMonitoring dan evaluasi

Standar Tata Kelola KPPN


Supervisi Teknis Aplikasi

Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:


Laporan Supervisi

Pelaksanaan Supervisi

• Modul SPAN dan SAKTI

• Peraturan-peraturan

Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi

Supervisi Implementasi SPAN & SAKTISupervisi Implementasi SPAN & SAKTI

INPUT PROSES OUTPUT

Manajemen User Manajemen UserSubag Umum

Manajemen PembayaranManajemen Kas

Manajemen PembayaranManajemen Kas

Seksi Bank/PosSeksi Pencairan Dana

Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran

Seksi Vera Manajemen Pelaporan

dan Buku Besar Manajemen Pelaporan

dan Buku Besar

1. Modul Administrasi

2. Modul Anggaran

3. Modul Aset4. Modul

Bendahara5. Modul

Komitmen6. Modul

Persediaan7. Modul

Pembayaraan8. Modul GL dan

Pelaporan

1. Modul Administrasi

2. Modul Anggaran

3. Modul Aset4. Modul

Bendahara5. Modul

Komitmen6. Modul

Persediaan7. Modul

Pembayaraan8. Modul GL dan

Pelaporan


Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi

Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM

• Modul SPAN dan SAKTI

• Peraturan-peraturan

• Infrastruktur

INPUT

Pelaksanaan Supervisi

PROSES

Laporan Supervisi

OUTPUT

Hardware Software Maintenance SDM

Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI

• Peraturan-peraturan• Modul SPAN dan SAKTI• Infrastruktur • Aplikasi

INPUT• Inisiasi• Koordinasi Tim• Inventarisasi Kebutuhan• Jenis & Waktu Bimtek• Pelaksanaan Bimtek

PROSES

LaporanBimtek

OUTPUT


ASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISIASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISI

PERUBAHAN KETENTUAN DI BIDANG PERBENDAHARAAN

DISESUAIKANDENGAN

KEBIJAKAN ORGANISASI

INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN


PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISIPENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI

MATRIKS PERMASALAHAN (untuk permasalahan-

permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut dipantau

tindak lanjut dan penyelesaiannya)

LAPORAN HASIL PEMBINAANISINYA PALING KURANG

MEMUAT:

LAPORAN HASIL PEMBINAANISINYA PALING KURANG

MEMUAT:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PENILAIAN KINERJA KPPN

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN

SUPERVISI

LAPORAN PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN

PERBENDAHARAAN NEGARA

ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada;3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada;3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Akhir SemesterAkhir Semester

LAPORAN PENILAIAN KINERJA SELURUH KANTOR PELAYANAN

PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH KERJANYA

DIBAHAS

ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut;3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut;3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya.

2. Metodologi penulisan laporan.

3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut.

4. Kontinuitas tindak lanjut.

5. Kualitas laporan.6. Ketepatan waktu.7. Kelengkapan

layanan KPPN

1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya.

2. Metodologi penulisan laporan.

3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut.

4. Kontinuitas tindak lanjut.

5. Kualitas laporan.6. Ketepatan waktu.7. Kelengkapan

layanan KPPN

KP PUSAT DJPBN

Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun

berikutnya

Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun

berikutnya

1. inventarisasi permasalahan;2. Analisis;3. Menyusun rekomendasi kebijakan;4. menyusun peta kinerja pelayanan

dan pelaksanaan tugas KPPN per semester

1. inventarisasi permasalahan;2. Analisis;3. Menyusun rekomendasi kebijakan;4. menyusun peta kinerja pelayanan

dan pelaksanaan tugas KPPN per semester

PROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI PROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI

1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN;2. Proses Bisnis;3. Sistem Pengendalian Intern (SPI);4. Sumber Daya Manusia (SDM);5. Standarisasi Sarana dan Prasarana.


KPPN SELAKU KUASA BUN

KPPN SELAKU KUASA BUN

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

TATA KELOLATATA KELOLA


PROSES PENILAIANPROSES PENILAIAN

1. Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012.

2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik.

3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu:a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP);b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);c. Standar Kinerja Utama (SKU).

1. Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012.

2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik.

3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu:a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP);b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);c. Standar Kinerja Utama (SKU). Standar

Kinerja Pelayanan Publik

Standar Kinerja

Pelayanan Publik

Standar Kinerja

Tata Kelola

Standar Kinerja

Tata Kelola

Standar Kinerja Utama

Standar Kinerja Utama


STANDAR KINERJA UTAMA STANDAR KINERJA UTAMA

1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan.

1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan.

2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN

2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN

Indeks Capaian IKU=Realisasi/Target X 100%


∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)

(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif

∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif

CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU

Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Kinerja PerspektifNilai Kinerja Perspektif

Nilai Kinerja OrganisasiNilai Kinerja Organisasi


1. Evaluasi perhitungan capaian IKU

2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP)

1. Evaluasi perhitungan capaian IKU

2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP)

1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja

2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan.

3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil.

1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja

2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan.

3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil.

Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui :a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana;b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut

Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui :a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana;b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut

Evaluasi Capaian NKOEvaluasi Capaian NKO Evaluasi Ketepatan WaktuEvaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN

Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN

salah satu bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan yang dilakukan di KPPN akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, ditingkatkan,

dilanjutkan.


KANWILKANWILCHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH

DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAANCHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH

DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN

NO. URAIAN

KONDISI LAPANGAN(DIISI √)

PERMASALAHANREKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN

SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG

A. Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN ……….. ……….. ………..Penerimaan SPM dan penerbitan SP2Da.transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi KPPNb.penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPMc.pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme UP/GUP/TUPd.pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerjae.SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bankf.pengembalian SPM g.konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan h.pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negarai.proses pencetakan SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnyaj.pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang berlakuk.prosedur retur SP2D

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..


NO. URAIAN


PERMASALAHANREKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN


1. Penatausahaan data perjanjian/kontrak ……….. ……….. ………..2. Perubahan data pegawai ……….. ……….. ………..3. Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank ……….. ……….. ………..4. Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank ……….. ……….. ………..5. Pelaksanaan Koreksi/ralat dan pembatalan SP2D ……….. ……….. ………..6. Penerimaan SP2BLU ……….. ……….. ………..7. Prosedur SKPA ……….. ……….. ………..8. Penerbitan SKPP ……….. ……….. ………..9. Pembuatan LKPP ……….. ……….. ………..

10. Pelaksanaan TSA ……….. ……….. ………..11. Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ……….. ……….. ………..12. Pelaksanaan Rekonsiliasi ……….. ……….. ………..13. Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank ……….. ……….. ………..14. Penatausahaan Daftar Selisih Saldo ……….. ……….. ………..15. Penatausahaan Pembukuan BO I dan II

a.Penatausahaan pembukuan BO I dan IIb.Penerimaan dan pembukauan Nota debet pelimpahan Bank/Pos Persepsic.Penerimaan Faktur Kiriman Uang

………..………..………..

………..………..………..

………..………..………..

16. Konfirmasi Surat Setoran ……….. ……….. ………..17. Verifikasi AKUN ……….. ……….. ………..18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) ……….. ……….. ………..19. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ……….. ……….. ………..20. Perencanaan Kas ……….. ……….. ………..


NO. URAIAN


PERMASALAHAN

REKOMENDASI TIM

PEMBINAAN DAN


B. Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ……….. ……….. ………..Kinerja Pelayanan Publik ……….. ……….. ………..Indeks Kepuasan Masyarakat ……….. ……….. ………..Inovasi Layanan ……….. ……….. ………..

C. Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN ……….. ……….. ………..Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN ……….. ……….. ………..Penggunaan electronic filling sistem dalam pengelolaan dokumen ……….. ……….. ………..Pengelolaan pengaduan ……….. ……….. ………..Pelaksanaan rotasi pegawai ……….. ……….. ………..Pelaksanaan observasi, survei kepuasan pelayanan ……….. ……….. ………..Pemenuhan Standar kompetensi SDM ……….. ……….. ………..Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM ……….. ……….. ………..Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai ……….. ……….. ………..Proses penyelesaian adminsitrasi kepegawaian ……….. ……….. ………..Pelaksanaan Kode Etik Ditjen Perbendaharaan ……….. ……….. ………..Pengusulan rotasi pegawai ……….. ……….. ………..Penyusunan laporan Kepegawaian ……….. ……….. ………..Pelaksanaan program GKM, pelatihan service Excellence, kegiatan Team Building, dan pelatihan lainnya.

……….. ……….. ………..

Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku satker ……….. ……….. ………..Pelaksanaan pengendalian internal ……….. ……….. ………..Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan prasarana. ……….. ……….. ………..


No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah dan

SatuanKondisi Lapangan Nilai √

1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan1.1 – 1.3

(bobot 5%)Nilai Maksimum: 50

(1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Visi dan Misi a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan

b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan

c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan

d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan

2515100

….….….….

(1) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik

Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaskana

b. Ada, tidak dipahami pelaksana

c. Tidak ada motto

1550

….….….

(1) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan

Pengumuman Motto

a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa

b. Diumumkan terbatasc. Tidak diumumkan

1070

….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 1 ….




2. Standar dan Maklumat Pelayanan(1) Penyusunan,

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Standar Pelayanan

a. Standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009

b. Standar pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009

c. Standar pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009

d. Tidak ada standar pelayanan

200100500

….….….….

(1) Maklumat pelayanan yang dipublikasikan

Maklumat pelayanan

a. Disusun dan dipublikasikan

b. Tdak ada maklumat pelayanan

500

….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 2 ….

Bobot Nilai 1 ….


No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah

dan Satuan

Kondisi Lapangan Nilai √

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1– 3.4


(1) (Memilikki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke pertanyaan 3.2)

Sertifikat ISO

9001:2008

a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009

b. Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009

c. Tidak memiliki

25100

….….….

(1) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001;2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan 3.3)

SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009

b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009

c. Tidak menerapkan

25100

….….….

(1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP a. Ada, dan diterapkanb. Ada, dan tidak diterapkanc. Tidak ada

25100

(1) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian Tugas

a. Ada, dan dipampangkanb. Ada, dan tidak

dipampangkanc. Tidak ada uraian tugas

25100

….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 3 ….



dan Satuan


4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 4.1 – 4.6


1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai

Kode etik a. Ada, dan diterapkanb. Ada, dan tidak diterapkanc. Tidak ada

30100

….….….

1) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

Sikap dan

perilaku

a. Baik b. Cukup c. Kurang

30100

….….….

1) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

Kedisiplinan

a. Disiplinb. Kurang disiplinc. Tidak disiplin

30100

….….….

1) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

Responsivitas

a. Responsifb. Kurang responsifc. Tidak responsif

30100

….….….

1) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penguna layanan

Keterampilan

a. Terampilb. Kurang terampilc. Tidak terampil

25100

….….….

1) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan

Pengembangan pegawai

a. Ada, sesuai kebutuhanb. Ada, tidak sesuai

kebutuhanc. Tidak ada

25100

….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 4 ….



dan Satuan


5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5.1 – 5.3

(bobot 8%)Nilai Maksimal: 80

(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal

Sarana dan

prasarana

a. Dipergunakan secara optimal

b. Dipergunakan, tidak secara maksimal

c. Tidak dipergunakan

30150

….….….

(1) Sarana dan prasarana pelauanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan)

Kebersihan

a. Sangat bersihb. Bersihc. Tidak bersih

30150

….….….

(1) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telpon, tol, email, dan lainnya)

Sarana pengadu

an

a. Ada, dan efektifb. Ada, tidak efektifc. Tidak ada

20100

….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 5 ….



dan Satuan


6. Penanganan Pengaduan 6.1 – 6.4


(1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan

Sistem pengadu

an

a. Ada, dan dikelola dengan baik

b. Ada, tidak dikelola dengan baik

c. Tidak ada

30100

….….….

(1) Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan

Petugas pengadu

an

a. Adab. Tidak ada

300

….….

(1) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaiakan

Jumlah pengadu

an

a. 71% - 100% diselesaikanb. 51% - 70% diselesaikanc. 10% - 50% diselesaikand. < 10% diselesaikan

201050

….….….….

(1) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pengelolaan

pengaduan

a. Mengacub. Tidak mengacu

205

….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 6 ….




7. Indeks Kepuasan Masyarakat7.1 – 7.4


(1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian

Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan

b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan

c. Tidak dilaksanakan

25100

….….….

(1) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan

b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan

c. Tidak mengacu

25100

….….….

(1) Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM

a. 80 – 100b. 60 – 79c. < 60

25100

….….….

(1) Tindak lanjutdari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut

250

….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 7 ….




8. Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1 – 8.3


(1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik

Sistem informasi

a. Ada, berfungsi dan di-update

b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian di-update

c. Tidak ada

25100

….….….

(1) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan

Penyampaian informasi

a. Ada b. Tidak ada

200

….….

(1) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan

Keterbukaan informasi

a. Sangat terbukab. Terbuka c. Tidak terbuka

25100

….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 8 ….

9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan 9.1 – 9.2


(1) Penetapan target kinerja pelayananTarget kinerja

a. Ada b. Tidak ada

400

….….

(1) Tingkat pencapaian target kinerja Pencapaian kinerja

a. Tercapai/melampaui (≤100%)

b. Tidak tercapai (80% - 99%)

c. Tidak tercapai (40% - 79%)

d. Tidak tercapai (<40%)

4030200

….….….….

Skor Nilai ….

Bobot Nilai 9 ….

TOTAL BOBOT NILAI(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2+ Bobot Nilai 3+ Bobot Nilai 4+ Bobot Nilai 5+ Bobot Nilai

6+ Bobot Nilai 7+ Bobot Nilai 8+ Bobot Nilai 9)….


No. UraianNilai pendapat

masyarakat/responden (diisi oleh petugas)

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?a. Tidak mudahb. Kurang mudahc. Mudahd. Sangat mudah

1234

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?a. Tidak sesuaib. Kurang sesuaic. Sesuaid. Sangat sesuai

1234

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak disiplinb. Kurang disiplinc. Disiplind. Sangat disiplin

1234

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak bertanggung jawabb. Kurang bertanggung jawabc. Bertanggung jawabd. Sangat bertanggung jawab

1234

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak mampub. Kurang mampuc. Mampud. Sangat mampu

1234


No. UraianNilai pendapat

masyarakat/responden (diisi oleh petugas)

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?

a. Tidak cepatb. Kurang cepatc. Cepatd. Sangat cepat

1234

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?

a. Tidak sopan dan ramahb. Kurang sopan dan ramahc. Sopan dan ramahd. Sangat sopan dan ramah

1234

8. Bagaimana pengetahuan Saudara tentang adanya pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku) di unit ini

a. Selalu adab. Adac. Kadang-kadang adad. Tidak ada

1234

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan?

a. Selalu tidak tepatb. Kadang-kadang tepatc. Banyak tepatnyad. Selalu tepat

1

2

3

410. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?

a. Tidak nyamanb. Kurang nyaman.c. Nyamand. Sangat nyaman

1

2

3

4


KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLAKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA

NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLAADA/TIDAK

ADA/YA :√TIDAK ADA : X

NILAISESUAI :50TIDAK : 0

1. Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem ................... ...................2. Dokumen Arsip dapat dikelompokan dokumen aktif dan in aktif

dengan ditata dengan rapi dan tertib................... ...................

3. Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK ................... ...................

NILAI (Total Nilai/1.5) ...................




1. Terdapat Petugas pengelola pengaduan ................... ...................2. Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu

yang tersedia................... ...................

3. Penyelesaian pengaduan dimonitoring secara rutin ................... ...................4. Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan ................... ...................

NILAI (Total Nilai/2) ...................




1. Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indek kepuasan masayarakat secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

................... ...................

2. Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat ................... ...................

3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada

................... ...................


PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN

(PPD)

PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL)

PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML)


KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN

PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP)


PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP)

NO OBYEKSESUAI/TIDAK

SESUAI :√TIDAK : X


Gedung Bangunan1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan ................... ...................2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung APAR) ................... ...................

3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga security yang memadai)

................... ...................

4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) ...................

5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) ................... ...................

6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, resapan) ................... ...................

7. Fasilitas Gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushola, lahan parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area)

................... ...................

8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau ................... ...................

9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam dan tata udara alam bila listrik padam.

................... ...................

10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik ................... ...................

11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA)

................... ...................

Tata Ruang Kantor 1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN ................... ...................

2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................

3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................

4.Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................

5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................

6.Adanya informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker yang dipasang dengan rapi dan lebih informatif

................... ...................

7.Ruang kerja yang nyaman bagi begawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang memadai) ................... ...................

8.Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20derajat celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan atau tetesan air)

................... ...................

9.Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas CCTV)

................... ...................





PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM)

KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES

BISNIS (KPPB)




1. Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan ................... ...................

2. Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatan service excelent pada pelayanan kepada satker

................... ...................

3. Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

................... ...................


NO. URAIAN FORMULA * NILAI

1.Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam

Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %Jml SP2D tepat waktu

..........

2.Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK

Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %Jml TSA tepat waktu

..........

3.Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi

Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %Jml LHP tepat waktu

..........

4.Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)

Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %Jml LKP tepat waktu

..........

5. Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 %

Jml SP2D tdk diretur..........

6.Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara

Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %Jml LPJ tepat waktu

..........

7. Tingkat Akurasi Perencanaan KasJml Proyeksi Penarikan Dana – Jml Realisasi Penarikan Dana

x 100 %Jml Realisasi Penarikan Dana

..........

NILAI (Total Nilai/7) ...........




IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

(ISPI)

NO URAIAN Bobot Nilai

1. Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN

10 ...................

2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal

10 ...................

3. Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (Sesuai format yang telah ditentukan pada KEP-85/PB/2012)

10 ...................

4. Ketepatan penandatanganan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang menjalankan tugas dan fungsi kepatuhan internal tingkat KPPN

10 ...................

5. Ketepatan penyebutan nama kegiatan 10 ...................

6. Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu fekuensi pemantauan secara harian/bulanan)

10 ...................

7. Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi pengendalian utama dilaporan harus sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama)

10 ...................

8 Ketepatan pengambilan sampel 9. a)Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam

bentuk % (persentase)20 ...................

10. a)Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan jumlah/persentase sampel, dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu)

10 ...................

11. Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (Apabila mendapatkan suatu temuan, maka dirumuskan di laporan dengan baik, dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau status tindak lanjutnya(dinilai secara kualitatif))

0 ...................

NILAI TOTAL ...................




KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP

(KISOP )

NO. URAIANADA/TIDAK


NILAIADA/YA :50TIDAK ADA : 0

1. Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ...................2. KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan

dengan membuat format yang baru?................... ...................

3. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, Jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkhis ke kantor pusat?

................... ...................

4. Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ...................5. Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ...................6. Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ...................7. Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ...................8. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ...................9. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ...................

10. Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ...................11. Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima

SPM yang menjadi pertinggal KPPN.................... ...................

12. Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit

................... ...................

13. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar.

................... ...................

14. Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ...................15. Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ...................16. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat

Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud

................... ...................

17. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ...................18. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat

Penegasan dimaksud sesuai ketentuan................... ...................

19. Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja

................... ...................

20. Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama

................... ...................



KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPNKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN

NO URAIAN Valid/Tidak

Valid : √TIDAK : X

NILAI

1 Perhitungan Capaian IKU

a. Persentase Penyeluran Dana Oleh BO I secara tepat waktu ................... ...................

a. Nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN ................... ...................

a. Dst....................................................... ................... ...................

Nilai Capaian Kinerja (a) = Rata-rata perhitungan capaian IKU ...................

2 Perhitungan NSS

a.Sasaran Strategis .......................... ...................

a.Sasaran Strategis .......................... ...................

Nilai NSS (b) = Rata-rata perhitungan NSS ...................

3 Perhitungan Nilai Perspektif

a. Stakeholder Perspektif ...................

a. Customer Perspektif ...................

a. Internal Process ...................

a. Learning and Growth Perspektif ...................

Nilai NKP (c) = Rata-rata perhitungan nilai perspektif ...................

4 Perhitungan NKO

Nilai NKO (d) ...................

Nilai Evaluasi NKO (ENKO) = a + b + c + d 4

...................

EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA

ORGANISASI (EPNKO)


KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN

KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN

NO URAIAN Tepat/Tidak

Tepat : √Tidak : X

NilaiTepat : 100Tidak : 0

1 Ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja ...................2 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja

Triwulan I...................

3 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan II

...................

4 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan III

...................

5 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan IV

...................

Nilai Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) = Rata-rata Ketepatan Waktu

EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA

ORGANISASI (EPNKO)

EVALUASI KETEPATAN WAKTU (EKW)

NO URAIAN Ya/Tidak

Ya : √Tidak : X

NilaiYa : 100Tidak : 0

1 Evaluasi Internal dilaksanakan setiap bulan ...................

2 Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan) ...................

Nilai Monitoring Evaluasi Internal (EI) = Rata-rata Nilai evaluasi internal ...................


FORMULA PETA KINERJA KPPNFORMULA PETA KINERJA KPPN

NO. NILAI HASIL1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 50%) ...................

2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%)

...................

3. INOVASI PELAYANAN (TOTAL NILAI x 20%) ...................

TOTAL ...................

NO. NILAI HASIL1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ...................

2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ...................

3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ...................

4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ...................

5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ...................

6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ...................

7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ...................

8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ...................

TOTAL (NILAI RATA-RATA) ...................

NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3

...................

NILAI SUPERVISI KPPN =

(∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) +

(∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) +

( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%)


KUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISIKUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI

NO. INDIKATOR Nilai Bobot

1 Kategori KanwilBesar (>10 KPPN) 100

5%Sedang (5 - 10 KPPN) 85Kecil (<5 KPPN) 70

2 Checklist Pembinaan KPPNAda 100

7%Tidak Ada 0

3Kelengkapan Unsur-Unsur Checklist

Pembinaan KPPNLengkap 100

8%Tidak Lengkap 50

4 Cakupan PembinaanSeluruh KPPN 100

5%Sebagian KPPN 50

5 Metodologi PenulisanKonstruktif 100

10%Cukup Konstruktif 75Kurang Konstruktif 50

6 Perhitungan Standar Kinerja UtamaLengkap dan Jelas 100

8%Sebagian Lengkap dan/atau Jelas 50

7 Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut

Lengkap (Dasar Hukum, Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC, waktu penyelesaian) 100

10%Kurang Lengkap (Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC) 75

Tidak Lengkap (Permasalahan, Rekomendasi) 50

8 Kontinuitas Tindak Lanjut

Menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 100

12%Kurang Lengkap menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 50

Tidak menggambarkan Tindak Lanjut sebelumnya 0

9 Kualitas Laporan

Penjilidan Bagus 1003%

Penjilidan Biasa 50Desain Grafis Bagus 100

3%Desain Grafis Biasa 75

Komposisi Warna Variatif 1003%

Komposisi Warna Monoton 50

Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 1003%

Tidak menggambarkan Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 50

Ilustrasi/analisis lebih komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 100

3%Ilustrasi/analisis komprehensif dan kurang dilengkapi grafik, tabel, dan gambar atau kurang komprehensif tetapi

dilengkapi grafik, tabel, dan gambar75

Ilustrasi/analisis sebagian komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 50

10 Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanTepat Waktu 100

5%Tidak Tepat Waktu 50

11 Kelengkapan Layanan KPPNLengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 100

15%Tidak Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 50

100%


KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014

KPPN NON SPAN KPPN SPAN




KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)

1. Standar Kinerja Pelayanan Percontohan (SKPP);2. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);3. Standar Kinerja Utama (SKU).

SKPP

1. Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan. a. Visi, Misi, dan Motto Pelayananb. Standar dan Maklumat Pelayananc. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pelayanand. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanane. Sarana dan Prasarana Pelayananf. Penanganan Pengaduang. Indeks Kepuasan Masyarkath. Sistem Informasi Pelayanan Publiki. Produktivitas Dalam pencapaian Target

Pelayanana. Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayananb. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan

b. Kedisiplinan petugasc. Tanggung jawab petugasd. Kemampuan petugase. Kecepatan pelayananf. Kesopanan dan keramahan petugasg. Ada atau tidaknya pungutan tidak resmih. Ketepatan penyelesaian pekerjaani. Kenyamanan lingkunganj. Kemudahan prosedur

1. Struktur, tugas, fungsi dan uraian jabatan

2. Proses bisnis3. Sumber Daya Manusia (SDM)4. Sarana dan prasarana5. Sistem Pengendalian Internal

(SPI)

SKTK SKU



∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)

(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif

∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif

CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU

Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran

Strategis (NSS)

Nilai Kinerja Perspektif

Nilai Kinerja Perspektif

Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi

Pembinaan dan supervisi

Kinerja KPPN

Evaluasi

Perhitungan NKO

Evaluasi

Ketepatan Waktu

Evaluasi

Capaian Kinerja Internal

Evaluasi Perhitungan NSS

Evaluasi Ketepatan Waktu Kontrak

Evaluasi Ketepatan Waktu Pelaporan

Evaluasi Perhitungan capaian IKU

Evaluasi Perhitungan NKP



FORM B PENILAIAN NOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN (BOBOT 30%)

No.

Komponen Penilaian

IndikatorJumlah

dan Satuan


1. Inovasi dan Prstasi Kantor Pelayanan

Tingkat kemanfaatan inovasi

Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan

b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan

100

80

…..

….

2. Prestasi yang berhasil diraih kantor pelayanan

Prestasi a. Tingkat nasional/Internasional

b. Tingkat daerah/Kanwil

… x 30

….x 10

…...

…...

Skor Nilai

Bobot Nilai 2

TOTAL BOBOT NILAI(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2)



URAIAN FORMULA * NILAI

Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam

Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %

Jml SP2D tepat waktu..........

Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK

Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %Jml TSA tepat waktu

..........

Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi

Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %Jml LHP tepat waktu

..........

Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)

Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %Jml LKP tepat waktu

..........

Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D

Retur x 100 %Jml SP2D tdk diretur

..........

Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara

Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %Jml LPJ tepat waktu

..........

Tingkat Akurasi Perencanaan Kas

Jika JML Proyeksi PD>JML Realisasi PD Rumus:{(1- (JML Proyeksi PD-JML

Realisasi PD)/JML Ralisasi PD)x100%}x100

Jika JML Proyeksi PD<JML Realisasi PD Rumus: (Jml Proyeksi PD– Jml

Realisasi PD/Jml Realisasi PD)x 100 %Jika JML Proyeksi PD=JML Realisasi

PD=Nilai 100

..........



URAIAN FORMULA * NILAI

Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam

Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %

Jml SP2D tepat waktu..........

Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK

Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %

Jml TSA tepat waktu..........

Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi

Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %

Jml LHP tepat waktu..........

Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)

Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %

Jml LKP tepat waktu..........

Jumlah SP2D yang Tidak Diretur

Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 %Jml SP2D tdk diretur

..........

Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara

Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %

Jml LPJ tepat waktu..........





URAIANADA/TIDAKADA/YA :√TIDAK ADA : X


Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ...................

KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru?

................... ...................

Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN?

................... ...................

Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok.

................... ...................

Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok.

................... ...................

Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ...................

Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya

................... ...................

Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual

................... ...................

Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ...................

Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ...................

Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN.

................... ...................

Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit

................... ...................

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar.

................... ...................

Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ...................

Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ...................

Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud

................... ...................

Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D

................... ...................

Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan

................... ...................

Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja

................... ...................

Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama

................... ...................


URAIANADA/TIDAKADA/YA :√TIDAK ADA : X


Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS?

................... ...................

Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN?

................... ...................

Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok.

................... ...................

Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok.

................... ...................

Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar.

................... ...................

Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya.

................... ...................

Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual

................... ...................

Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar (by SPAN).

................... ...................

Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada).

................... ...................

Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan daftar SP2D.

................... ...................




NO. NILAI HASIL1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 70%) ...................

2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%)

...................

TOTAL ...................

NO. NILAI HASIL1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ...................

2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ...................

3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ...................

4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ...................

5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ...................

6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ...................

7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ...................

8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ...................

TOTAL (NILAI RATA-RATA) ...................

NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3

...................

NILAI SUPERVISI KPPN =

(∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) +

(∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) +

( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%)


Masukan email ke : [email protected] atau [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Supervisi KPPN dan kepatuhan internal

Government & Nonprofit