Supervisi Kolaboratif Sebagai Pengendali Mutu PAUDNI

KARYA TULIS ILMIAH

SUPERVISI KOLABORATIF SEBAGAI PENGENDALI MUTU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN

INFORMAL

oleh:

Sudarwati, M.Pd.

Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bejen

2011

ii

ABSTRAK

Sudarwati. 2011. Supervisi Kolaboratif dalam Pengendalian Mutu Penyelenggaraan

Program PAUD NI. Karya Tulis. Model Penjaminan Mutu Program Pendidikan

Nonformal: Penilik PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : Supervisi Kolaboratif dan Pengendalian mutu.

Mutu adalah kondisi ideal yang menjadi daya tarik seseorang tertarik pada

sesuatu, tak terkecuali pendidikan. Dikarenakan mutu merupakan nilai jual, maka

mutu tersebut perlu dikendalikan agar terjaga mutunya. Pendidikan bermutu

merupakan jaminan masyarakat memilih pendidikan tersebut. PAUD NI sebagai

bagian sistem pendidikan juga memerlukan jaminan mutu. Guna menjamin mutu

tetap terjaga, maka mutu tersebut perlu dikendalikan. Dalam penelitian ini mengkaji

supervisi kolaboratif dalam pengendalian mutu pendidikan PAUN NI.

Peranan penilik dalam pengendaian mutu pendidikan PAUD NI diwujudkan

melalui kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan program-program PAUD NI.

Penilaian akan berhasil apabila para penilik PLS dapat memahami tugas pokok dan

fungsinya sebagai penjamin mutu. Pengendalian mutu pendidikan PAUD NI

dilakukan dengan kegiatan pengontrolan terhadap komponen dalam sistem

pendidikan, baik input, proses, output, maupun outcome secara berkelanjutan.

Dengan supervisi kolaboratif diharapkan mutu pendidikan PAUD NI terjamin.

Terjaminnya mutu pendidikan PAUD NI maka pelanggan baik interen maupun

eksteren akan merasa puas.

Dalam pelaksanaan supervisi kolaboratif terdapat beberapa kendala.

Beberapa kendala tersebut, yaitu: (1) Pergolakan batin. Pergolakan batin ini terjadi

karena penilik dengan pengelola dan guru sudah sling kenal, sehingga timbul rasa

sungkan untuk mengevaluasi; (2) Luasnya wilayah. Dikarenakan luasnya wilayah

dengan pesebaran PAUD NI yang menyebar menyulitkan penilik memaksimalkan

pembinaan; (3) Jumlah PAUD NI yang tidak sebanding dengan penilik. Dengan

perkembangan jumlah PAUD NI yang banyak tidak diimbangi dengan penambahan

penilik PLS menyebabkan kekurangan penilik dalam memberikan pembinaan PAUD

NI, sehingga kualitas pembinaan kurang maksimal; (4) Terbaasnya waktu. Penilik

dengan jumlah sedikit harus melayani sebegitu banyaknya PAUD NI, sehingga

alokasi waktu yang didapat masing-masing PAUD NI berkurang, dan (5)

Kompleksitas Permasalahan PAUD NI. Setiap lembaga memiliki permasalahan

sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lain, sehingga memerlukan pembinaan

yang berbeda-beda pula; dan (6) Rangkap tugas penilik. Disamping harus melakukan

kepenilikan, penilik juga harus mampu menyelesaikan tugas-tugas administratif. .

Adapun faktor – faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi ’kolaboratif yaitu:

(1) Pengalaman. Sebagai penilik, penulis telah memiliki penglaman sebagai pengajar

dan pengelola lembaga pendidikan, dengan berbekal pengalaman tersebut

memudahkan penulis mencari kelemahan dan kelebihan dari pengelolaan lembaga

pendidikan. Disamping itu, penulis memiliki lembaga PAUD, sehingga memiliki

pengetahuan dalam mengelola dan mengetahui seluk beluk lembaga tersebut; (2)

Dukungan moral. Penulis sebagai penilik sangat didukung rekan-rekan sejawat dan

pimpinan, sehingga suasana kerja yang kondusif tersebut memotivasi kerja penulis;

iii

(3) Kepercayaan diri tinggi. Penilik sebagaimana diketahui merupakan petugas yang

sangat dihormati ketika melakukan supervisi, dengan adanya anggapan tersebut

menjadikan kepercayaan yang tinggi pada penulis; (4) Kooperatif. Selama kegiatan

berlangsung, pengelola dan guru sangat kooperatif dengan penulis sehingga segala

bentuk pembinaan dapat dijalankan; dan (5) Fasilitas. Pemerintah menyedikan

fasilitas selama bertugas, sehingga memaksmalkan penulisan berkaitan dengan tugas-

tugas penulis sebagai penilik.

iv

PRAKATA

Penulis panjatkan ke Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya, penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dalam rangka Jambore 1001

PTK-PNF tingkat nasional tahun 2011.

Karya tulis dengan Judul: ”Supervisi Kolaboratif dalam Pengendalian Mutu

Penyelenggaraan Program PAUD NI “ disusun guna mengikuti lomba karya tulis

penilik pada Jambore 1001 PTK-PNF tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

Dengan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembang-an konsep, prosedur maupun prinsip peningkatan mutu pendidikan,

khususnya pada jalur PAUD NI.

Permasalahan yang diambil dalam karya tulis ini, penulis anggap cukup penting

dan strategis karena sesuai tugas pokok dan fungsi penilik adalah sebagai penjamin

mutu pendidikan non formal. Pada sisi lain masih terdapat sebagian penilik yang

belum memahami tugas pokok dan fungsi tersebut. Sehingga diharapkan karya tulis

ini akan bermanfaat bagi penilik dalam menjalankan perannya sebagai penjamin

mutu PAUD NI.

Tak ada gading yang retak, keterbatasan penulis selalu ada. Oleh karena itu

saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan

penulisan berikutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat, khususnya bagi guru-guru

mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu baik secara fisik maupun psikis, sehingga karya

tulis ini dapat penulis selesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya penulis mohon doa dan restu kepada semua pihak semoga karya tulis ini

memberikan hasil yang terbaik dalam pelaksanaan lomba pada Jambore 1001 PTK-

PNF tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

Penulis,

Sudarwati, M.Pd.

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

ABSTRAK ............................................................................................................. ii

PRAKATA ........................................................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ................................................................................................. vi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 6

C. Tujuan Karya Tulis ...................................................................................... 7

D. Manfaat Karya Tulis .................................................................................... 7

BAB II LANDASAN TEORETIS ......................................................................... 8

A. Hakekat Kepenilikan PLS dan Pengendalian Mutu Pendidikan .................. 8

B. Implementasi Kegiatan Supervisi sebagai Pengendalian Mutu

Pendidikan .................................................................................................. 13

BAB III METODE DAN PROSEDUR KERJA ................................................ 24

A. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................... 24

B. Rancangan Penerapan Strategi Pemecahan Masalah ................................. 25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 28

A. Hasil atau Dampak yang Dicapai ............................................................... 28

B. Kendala-kendala yang Dihadapi ................................................................ 31

C. Tindak Lanjut ............................................................................................. 33

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 34

A. Simpulan ................................................................................................... 34

B. Rekomendasi ........................................................................................... 34

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 35

LAMPIRAN ......................................................................................................... 37

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Pembuatan Klo ............................................................................ 30

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas Penilik PLS dalam Pengendalian Mutu ...................................... 11

Gambar 2 Diagram Tulang Ikan ............................................................................ 17

Gambar 3 Kerangka Berpikir ................................................................................. 23

Gambar 4 Model Proses Penyelesaian Masalah.................................................... 26

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan

dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20,

Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia dan

untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang

bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang

status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses

dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia

memiliki kecakapan hidup (lifeskills) sehingga mendorong tegaknya

pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang

dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun2010-2014 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas)

2

telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang

(RPPNJP) 2005-2025, seperti yang tertuang didalam Permendiknas Nomor 32

Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemdiknas Tahun 2005-2009.

RPPNJP telah dijabarkan kedalam empat tema pembangunan pendidikan,

yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas

dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus pada

penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada

penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020-2025) dengan

focus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan

penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005-

2025 dan RPJMN 2010-2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu

dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010-

2014 tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Renstra Kemdiknas Tahun 2010-

2014.

Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua

tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan serta mengevaluasi program kegiatan pembangunan pendidikan.

Termasuk di dalamnya adalah program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidkan Nonformal dan Informar (PAUD NI).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia

enam tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal maupun

non formal. PAUD formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul

Athfal (RA) untuk anak usia 4-6 tahun. PAUD non formal meliputi Taman

3

Penitipan Anak (TPA) untuk anak usia 0-2 tahun, Kelompok Bermain (KB)

untuk anak usia 2-4 tahun, dan Satuan PAUD sejenis.

Selama ini masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah

pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan berbagai jenis layanan sesuai

dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Namun demikian pengelolaan,

pelayanan, dan pola pembinaan PAUD masih bervariasi. Untuk memberikan

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan anak, maka pemerintah

melalaui Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun Standar PAUD

sebagai acuan dasar. Agar dapat dilakukan pembinaan dan pengelolaan

pendidikan anak usia dini, khususnya melalui jalur formal, yang berbentuk

TK/RA, diperlukan adanya standar mutu pendidikan Taman Kanak-kanak.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Butir 14:

“Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”

Pasal 28:

(1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan

dasar.

(2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan

formal, nonformal, dan/ atau informal.

(3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman

Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain

yang sederajat.

(5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan seperti telah

dikutip di atas, maka perangkat hukum penyelenggaraan PAUD NI sudah sangat

jelas. Dengan melihat keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan

4

hukum terhadap terselenggarakannya pendidikan sejak usia dini tersebut

merupakan bukti nyata implementasi UUD 45. Disamping itu jug pemerintah

dalam tahun 2011 ini menganggarkan dana sekitar 2.991.650.531 di direktorat

PAUD NI.

Dengan didukung oleh undang-undang serta pendanaan yang besar

tersebut menjadikan PAUD NI menjadi program pemerataa pendidikan sejak usia

lebih dini semakin diminati oleh masyarakat luas. Sehingga banyak sekali

bermunculan lembaga-lembaga pendidikan PAUD di berbagi pelosok tanah air,

termasuk salah satunya yang pertumbuhannya pesat adalah di Kabupaten

Temanggung.

Denagan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan PAUD NI

tersebut sudah barang tentu memerlukan suatu pembinaan yang terus-menerus

dari pemerintah. Pembinaan tersebut dilakukan oleh para penilik pendidikan luar

sekolah (PLS). Para penilik ini yang bertanggung jawab dalam membina lembaga

PAUD NI tersebut.

Salah satu pembinaan yang dilakukan penilik PLS terhadap PAUD NI

adalah dengan melaksanakan supervisi. Supervisi adalah strategi manajemen

yang terdiri atas serangkaian untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan

dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi memenuhi standar

yang telah ditetapkan. Praktek supervisi selalu berubah seiring dengan

tumbuhnya kesadaran para pemangku kepentingan untuk meningkatkan

penjaminan mutu. Supervisi merupakan bagian dari usaha meningkatkan mutu

pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Ekosusilo (2003)

”... bahwa supervisi merupakan strategi yang penting memonitor, menilai,

membimbing, dan membina pendidik dan tenaga kependidikan sehingga

melalui kegiatan supervisi sekolah memiliki peta mutu kinerja.”

Menurut Mantja (2010) mengemukakan bahwa supervisi dapat menjaga

mutu pendidikan. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan, seperti sistem

pada umumnya, yaitu mengikuti alur input - proses - output - outcome. Masukan

(input) dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan

membuahkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek (output) dan hasil

5

jangka panjang (outcome). Input pendidikan terdiri atas kurikulum, peserta didik,

guru, sarana-prasarana, dana, dan masukan lain sesuai dengan karakteristiknya.

Proses pendidikan mencakup antara lain peningkatan kemampuan peserta didik,

yang dapat diukur melalui penilaian terhadap prestasi belajar.

Output pendidikan antara lain peningkatan kemampuan peserta didik,

yang dapat diukur melalui penilaian terhadap peserta belajar. Outcome

pendidikan antara lain peningkatan mutu lulusan, yang dapat dilihat melalui

jumlah lulusan yang memiliki nilai lebih. Dengan demikian, mutu input dan mutu

proses merupakan faktor penentu mutu hasil (output), baik yang berupa hasil

jangka pendek maupun hasil jangka panjang.

Guna mencapai hasil maksimal dalam menjaga mutu pendidikan tersebut,

maka pemerintah mengeluarkan PP. No. 101 Tahun 2000 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain perlunya penetapan jabatan

fungsional dalam pendidikan. Jabatan yang dimaksud adalah penilik sekolah.

Tindak lanjut dari PP di atas adalah ditetapkannya Keputusan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang

Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Keputusan Bersama Menteri

Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

I/U/SKB/2002 dan 04 tahun 2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Penilik, yang

diantaranya adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai peranan

yang sangat strategis dalam rangka pengendalian mutu pendidikan khususnya

pada jalur pendidikan luar sekolah. Tugas pokok dan fungsi sebagai penilik

dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap program-program pendidikan luar

sekolah. Salah satu tugas penilik PLS adalah melakukan pembinaan PAUD NI.

Tugas pembinaan penilik PLS pada PAUD ini ini salah satunya adalah

melakukan pengendalian mutu terhadap lembaga PAUD NI. Guna menjalankan

tugas tersebut seorang penilik PLS dapat melakukan berbagai aktivitas, yang

salah satunya melalui kegiatan supervisi.

6

Tujuan supervisi pendidikan menurut Arikunto (2006) pembinaan yang

diberikan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar mereka dapat

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar

dengan lebih baik. Purnomo (2010) bahwa supervisi pendidikan bertujuan

menghimpun informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan

pembinaan dan tindak lanjut perbaikan kinerja belajar siswa. Tujuan lanjut adalah

bermanfaatnya hasil akreditasi untuk melakukan perbaikan mutu.

Supervisi mempunyai peranan penting dalam pengendalian mutu

pendidikan. Kegiatan supervisi mempunyai dampak positif terhadap peningkatan

mutu baik pada variabel input, proses, output maupun outcome. Hal ini seperti

yang dikemukakan Hamalik (2006) bahwa tujuan supervisi pendidikan ialah

untuk mengetahui situasi mengukur tingkat perkembangan kegiatan sekolah

dalam usahanya mencapai tujuan

Tanggung jawab supervisi yang melekat pada penilik dalam pengendalian

mutu program PAUD NI dirasakan sangat penting dan pokok, karena dalam

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap suatu

program perlu dijabarkan dalam langkah-langkah yang operasional dan terpadu.

Kegiatan supervisi sebagai salah satu penjabaran tugas pokok dan fungsi penilik

PLS dilakukan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan program pendidikan PAUD

NI agar sesuai dengan standar Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang

telah ditentukan. Sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan proses belajar

mengajar (PBM), perbaikan kinerja tenaga pendidik, dan penyelenggara program

PAUD NI maupun tenaga teknis lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah karya tulis

ini adalah: Bagaimanakah implementasi supervisi dengan pendekatan kolaboratif

dalam pengendalian mutu PAUD NI?

7

C. Tujuan Karya Tulis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari

penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan gambaran teoretis maupun

praktis tentang implementasi supervisi dengan pendekatan kolaboratif dalam

pengendalian mutu PAUD NI.

D. Manfaat Karya Tulis

Karya tulis ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan manfaat praktis

sekaligus.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya teori

tentang kepenilikan PLS, supervisi dengan pendekatan kolaboratif dalam

pengendalian mutu PAUD NI.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada para penilik PLS tentang konsep, prosedur

dan prinsip supervisi dalam pengendalian mutu pendidikan PAUD NI.

b. Memberikan masukan kepada para penyelenggara satuan pendidikan

PAUD NI dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya

pengendalian mutu pendidikan.

c. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan dalam merumuskan

arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan.

8

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Hakekat Kepenilikan PLS dan Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Hakekat Kepenilikan PLS

Penilik pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional dijabat oleh

seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini

didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan

Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya bahwa penilik adalah PNS yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan.

Salah satu penilik pendidkan adalah penilik Pendidikan Luar Sekolah

(PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak

usia dini nonformal dan informal (PAUD NI), dan keolahragaan. Jadi, penilik

lembaga PAUD NI berada pada kewenangan penilik PLS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penilik sekolah adalah jabatan

fungsional yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Dengan demikian

penilik sebagai jabatan fungsional harus memiliki persyaratan kompetensi

dalam melakukan pekerjaannya. Konsekuensi penilik PLS dituntut untuk

memiliki kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugas

pokoknya.

Menurut Depdiknas (2010) bahwa kompetensi dasar yang harus

dimiliki seorang penilik PLS ada dua.

a. Kompetensi untuk memastikan kualitas dalam pembimbingan program

dari input proses, sampai output pada masing-masing satuan pandidikan;

b. Kompetensi untuk menguasai prinsip-prinsip pelaksanaan program, baik

pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini maupun

keolahragaan.

9

Dengan menguasai kompetensi dasar tersebut di atas diharapkan

penilik PLS akan dapat bekerja secara profesional dalam rangka pengendalian

mutu program PAUD NI. Jadi pengendalian mutu PAUD NI dapat

diimplmentasikan secara baik apa bila penilik PLS memiliki kompetensi

dasar yang memadahi.

2. Hakekat Kepenilikan PLS dengan Pengendalian Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan lembaga

pendidikan dalam hal ini adalah PAUD NI kepada masyarakat adalah bentuk

jaminan yang harus ditawarkan pengelola PAUD NI. Oleh sebab itu,

pengelolaan PAUD NI tersebut perlu melibatkan penilik PLS sebagai petugas

yang memberikan kontrol dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan atau

dengan istilahnya pengendalian mutu.

Arti penting pengendalian mutu adalah untuk menjaga kualitas

program pendidikn memiliki standar mutu terjaga. Guna menjamin kualitas

layanan pendidikan diperlukan kemampuan manajemen yang sesuai dengan

standar. Standar yang dimaksud adalah ukuran minimal terhadap prestasi

kerja. Sculler dan Jacson (1999) menyatakan:

Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan struktur yang

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan

pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidak hadiran. Fokusnya

adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan

apakah ia bisa bekerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan

datang.

Konsep manajemen kegiatan pemberian layanan pendidikan PAUD

NI dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pemastian

kualitas (controlling). Penilik PLS dalam mengimplementasikan konsep

manajemen tersebut mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

a. Menyusun rencana kerja penilaian pendidikan PAUD NI;

b. Menyusun rencana induk pendidikan PAUD NI;

c. Melaksanakan penilaian pendidikan PAUD NI;

10

d. Melaksanakan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

PAUD NI;

e. Menyusun laporan.

Secara ringkas tugas pokok penilik PLS tersebut terdiri dari:

perencanaan, pelaksanaan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan

penilikan PAUD NI.

3. Kepenilikan dan Pengendalian Mutu

Mutu dalam berbagai bidang adalah alasan utama seseorang

melakukan pilihan. Bisa juga mutu adalah bentuk jaminan ataupun garansi

yang diberikan seseorang atas kualitas produk pada pemkai. Demikian halnya

dengan mutu lembaga pendidikan termasuk PAUD NI. Di dalam lingkup

pendidikan tugas-tugas peningkatan maupun pengendalian mutu salah

satunya menjadi kewenangan dan kewajiban penilik.

Alasan yang mendasari mengenai kewenangan dan kewajiban penilik

adalah adanya perubahan jabatan penilikan PLS dari struktural menjadi

jabatan fungsional. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap profesionalisme

tugas pokok penilik. Tugas pokok yang diemban penilik PLS adalah salah

satunya adalah pengendalian mutu, artinya bahwa layanan pendidikan yang

diberikan pada masyarakat berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan situasi

masyarakat atau daerah.

Pengendalian mutu dimaksudkan untuk mengontrol semua variabel

baik input, proses, output, maupun outcome. Input dikontrol agar benar baik

jenis, jumlah, maupun mutunya. Proses harus dikontrol agar tidak terjadi

kesalahan prosedur. Dengan demikian pula output harus diawasi agar

memperoleh hasil yang optimal. Outcome dilakukan pengontrolan agar dapat

diketahui seberapa banyak jumlah lulusan yang memasuki jenjang pendidikan

lebih tinggi.

Gambar tugas penilik PLS dalam pengendalian mutu dapat dilihat

pada gambar 1 berikut.

11

Gambar 1 Tugas Penilik PLS dalam Pengendalian Mutu

4. Tugas Pokok dan Fungsi Penilik PLS

Tugas dan fungsi penilik PLS didasarkan atas Keputusan MENPAN

No. 15/M.PAN/3/2002, yaitu penilik mempunyai wewenang untuk

melakukan kegiatan penilaian pendidikan luar sekolah, yang meliputi

pendidikan masyarakat, kepemudaan pendidikan anak usia dini dan

keolahragaan. Adapun yang dimaksud pendidikan luar sekolah sendiri adalah

pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan maupun

tidak melalui kegiatan belajar yang tidak harus berjenjang dan

berkesinambungan pada satuan pendidikan luar sekolah yang meliputi

keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis

(Depdiknas, 2003).

Tugas pokok penilik PLS adalah merencanakan, melaksanakan,

menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan kepenilikan pendidikan luar

sekolah. Adapun rincian tugas dan pokok penilik dilaksanakan dengan

penjenjangan jabatan. Jenjang penilik dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jenjang jabatan penilik terampil

1) Penilik Pelaksana

2) Penilik Pelaksana Lanjutan

3) Penilik Penyelia

b. Jenjang Jabatan Penilik Ahli

1) Penilik Pertama

2) Penilik Muda

3) Penilik Madya

Tugas pokok dan fungsi, penulis sebagai penilik pada jenjang jabatan

Penilik Ahli Pertama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

input

kontrol

proses

kontrol

output

kontrol

outcome

kontrol

12

a. Mengidentifikasi hasil penilikan pendidikan luar sekolah tahun lalu di

bidang sumber daya pendidikan luar sekolah dan pemanfaatannya;

b. Mengolah data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan luar sekolah

dan pemanfaatannya;

c. Menganalisis data hasil identifikasi hasil penilikan pendidikan luar

sekolah tahun lalu di bidang sumber daya pendidikan luar sekolah dan

pemanfaatannya;

d. Merumuskan rancangan rencana penilikan luar sekolah tingkat kabupten;

e. Mempresentasikan rancangan rencana penilikan luar sekolah tingkat kota;

f. Menyusun rencana kerja triwulan penilikan pendidikan luar sekolah

bidang analisis dan penilaian pelaksanaan program pembelajaran;

g. Membuat kisi-kisi penilikan pendidikan luar sekolah di bidang

pembelajaran, pelatihan dan bimbingan;

h. Membuat instrument penilikan pelaksanaan pendidikan luar sekolah di

bidang sumber daya pendidikan luar sekolah;

i. Mengolah data hasil penilikan pelaksanaan pendidikan luar sekolah di

bidang materi dan metode pembelajaran, pelatihan dan bimbingan;

j. Menganalisis data dan menyusun rekomendasi penyelenggaraan

pendidikan luar sekolah bagi pengelola di bidang sumber daya

pendidikan;

k. Memberikan contoh atau bimbingan pada sumber belajar di bidang

bimbingan;

l. Menyusun kisi-kisi penilaian pelaksanaan pendidikan luar sekolah di

bidang pelatihan;

m. Membuat draf instrument penilaian pelaksanaan pendidikan luar sekolah

di bidang pelatihan;

n. Menyempurnakan instrument penilaian pelaksanaan pendidikan luar

sekolah di bidang pembelajaran;

o. Mengolah data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan luar sekolah di

bidang pembelajaran;

13

p. Menganalisis data hasil penilaian pelaksanaan pendidikan luar sekolah di

bidang pembalajaran;

q. Memberikan saran/arahan kepada pengelola pendidikan luar sekolah

dalam rangka menentukan standar kompetensi warga belajar dan atau

sumber belajar;

r. Memberikan saran/arahan kepada pengelola pendidikan luar sekolah

dalam rangka menentukan standarisasi sumber belajar;

s. Menyusun laporan triwulan dan penilaian pendidikan luar sekolah tentang

hasil analisis dan penilaian pelaksanaan pembelajaran (Depdiknas 2003:

11-12)

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok penilik PLS yang dijabarkan di

atas bahwa tugas dan fungsi penilik PLS sangat berat. Dengan demikian

penilik harus memahami dan menguasai bidang tugas dan fungsi secara baik,

mengingat keberadaan penilik PLS dari segi kuantitas lebih sedikit dibanding

dengan penilik sekolah formal. Disamping itu, adanya ketidakberimbangan

antara jumlah penilik PLS dengan jumlah PLS atau PAUD yang ada. Misal

saja di Kecamatan Bejen Kab. Temanggung hanya memiliki perbandingan 1

PLS dengan kurang lebih 10 PAUD NI yang harus dibina.

B. Implementasi Kegiatan Supervisi sebagai Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Supervisi dengan Pendekatan Kolaboratif dalam PAUD NI

Kegiatan supervisi dalam pendidikan dilakukan untuk mengawasi

kegiatan satuan pendidikan dengan tujuan kegiatan berjalan dengan baik.

Dalam prakteknya lebih bersifat kepengawasan merekam apakah guru/tutor

bekerja dengan baik. Pada perkembangan berikutnya kegiatan supervisi

ditekankan pada aspek pemberhasilan proses belajar mengajar.

Dari konsep tersebut muncul bermacam-macam konsep supervisi.

Sahertian (2000) memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha dan

petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas

lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi,

14

menyelesaikan pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta

merevisi tujuan-tujuan pendidikan.

Menurut Hamalik (2006) supervisi adalah suatu kegiatan menstimulir,

mengkoordinasi, dan membimbing secara kontiyu pertumbuhan guru-guru

sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti,

dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran, sehingga

dengan demikian mereka mampu dan lebih berpartisipasi dalam masyarakat

moderen.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Purwanto (2006) bahwa

supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju

kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya

di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi berupa dorongan,

bimbingan, dan kesempatan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-

pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran

dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang

sistematis terhadap frase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya.

Menurut pandangan Ekosusilo (2003) bahwa:

Supervisi (pembinaan profesional guru) dimaksudkan untuk

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan

tugas pokoknya sehari-hari yaitu mengelola proses belajar mengajar

dengan segala aspek pendukungnya sehingga berjalan dengan baik

khususnya proses belajar mengajar dengan dan tujuan pendidikan dasar

umumnya tercapai secara optimal.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk

membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan

pekerjaan mereka secara efektif.

Sejalan dengan konsep supervisi di atas, maka supervisi pendidikan

mememiliki tujuan yang jelas. Menurut Arikunto (2006) pembinaan yang

diberikan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar mereka dapat

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar

dengan lebih baik. Pidarta (2006) berpendapat bahwa tujuan supervisi

15

pendidikan ialah untuk mengetahui situasi mengukur tingkat perkembangan

kegiatan sekolah dalam usahanya mencapai tujuan.

Purwanto (2006) berpendapat bahwa tujuan supervisi pendidikan

yaitu (a) membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai

sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-

baiknya, (b) berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan

termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi

kelancaran jalannya proses belajar mengajar yang lebih baik, (d) membina

kerja sama yang baik dan harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah,

antara lain dengan mengadakan workshop, seminar, inservice-training, atau

up-grading.

Kata kunci dari supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan

kepada guru-guru, maka tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan

bantuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang dilakukan guru

di kelas yang pada gilirannya meningkatkan kualitas belajar siswa. Pendapat

ini diuraikan oleh Sahertian (2000) yang menyatakan bahwa tujuan sipervisi

pendidikan ialah: (a) mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan

di sekolah, (b) meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah, (c)

mengembangkan kinerja sekuruh staf sekolah, termasuk para guru.

Permasalahan-permasalahan di lapangan yang sering terjadi antara

lain:

a. Komponen input, terdiri atas peserta didik, program belajar, sumber

belajar, sarana belajar, dan dana belajar. Permasalahan pada peserta didik

dapat diidentifikasi sebagai berikut: usia peserta didik yang masih belia,

sehingga terkadang belum siap untuk diberi pengetahuan secara

sistematis, jumlah peserta didik yang terkadang overload dengan

kapasitas, dan kecenderungan peserta didik hanya sebagai titipan ke

PAUD, karena orang tua bekerja. Program belajar/ kurikulum PAUD NI

masih terdapat satuan pendidikan yang belum menerapkan standar isi

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan SDM guru dan

pengelola PAUD NI sebagian besar belum mimiliki kompetensi

16

penyusunan kurikulum (harusnya pendidik di PAUD sesuai standar

minimal adalah Sarjana atau diploma IV, dengan spesifikasi pendidikan

S1 PAUD atau psiklogi). Masih terbatasnya sumber belajar pada tiap

PAUD NI, karena implemntasi kurikulum tidak dapat berjalan. Demikian

pula dana belajar, masih manyak satuan pendidikan yang bergantung pada

bantuan pemerintah, artinya satuan pendidikan belum mampu untuk

berswadaya, jika pun ada masih belum mencukupi.

b. Komponen proses, terdiri atas proses belajar mengajar, evaluasi belajar,

dan ragi belajar. Permasalahan yang dihadapi dari proses belajar adalah

kesiapan peserta didik dalam menerima pengetahuan sistematis, karena

usia yang masih belia. Guru dalam proses belajar juga belum memiliki

kecakapan yang dibutuhkan, karena sebagian besar guru adalah lulusan

SMA. Di dalam proses belajar mengajar hanya berjalan secara monoton,

guru dan pengelola belum memiliki inovasi yang dibutuhkan dalam PBM

anak PAUD NI. Evaluasi belajar masih banyak kelemahan, baik teknis

maupun nonteknis. Lemahnya ragi belajar yang berdampak pada tidak

tercapainya tujuan PBM di PAUD NI.

c. Komponen output, masih beragamnya kesiapan peserta didik PAUD NI

untuk diberikan pengetahuan sistematis, sehingga tidak semua lulusan

PAUD NI memiliki standar kemampuan yang sama.

d. Komponen outcome, permasalahannya adalah tidak semua peserta didik

PAUD NI langsung memasuki jenjang pendidikan TK atau lembaga

belajar yang lebh tinggi.

Variabel permasalahan tersebut di atas, dapat digambarkan dengan

diagram tulang ikan berikut:

17

Gambar 2.2 Diagram Tulang Ikan

Pada jalur pendidikan termasuk PAUD NI supervisi merupakan suatu

proses bimbingan bukan merupakan kegiatan yang bersifat kebetulan,

insidental, mendadak, tidak sengaja, sewaktu-waktu atau asal-asalan,

melainkan suatu kegiatan yang dilakukan secara terarah pada tujuan. Bentuk

layanan yang diberikan kepada guru dan penyelenggara program dilakukan

dengan memberikan supervise. Supervisi diberikan tergantung dengan situasi

prototype guru dan penyelenggara PAUD NI.

Pendekatan yang digunakan dalam menerapkan supervisi modern

didasarkan pada prinsi-prinsip psikologis. Suatu pendekatan atau teknik

pemberian supervisi, sangat bergantung kepada prototipe guru. Ada satu

paradigma yang dikemukakan Glickman (2005) untuk memilah-milah guru

dalam empat prototipe guru. Ia mengemukakan setiap guru memiliki dua

kemampuan dasar, yaitu berpikir abstrak dan komitmen serta kepedulian.

Pendekatan dan perilaku serta teknik yang diterapkan dalam memberi

supervisi kepada guru-guru berdasarkan prototipe guru seperti yang disebut di

atas. Bila guru profesional maka pendekatan yang digunakan adalah non-

direktif.

Perilaku supervisor (1) mendengarkan, (2) memberanikan, (3)

menjelaskan, (4) menyajikan, dan (5) memecahkan masalah. Teknik yang

diterapkan dialog dan mendengarkan aktif.

Proses Input Output Outcome

Peserta didik

Program belajar

Sumber belajar

Dana Belajar

KBM

Evaluasi Belajar

Ragi Belajar

Prestasi Belajar

Kompetensi

afektif,

kognitif, dan

psikomotorik

Jenjang

pendidikan

atas

Kecakapan

sosial

18

Bila gurunya tukang kritik atau terlalu sibuk, maka pendekatan yang

diterapkan adalah kolaboratif. Perilaku supervisi (1) menyajikan, (2)

menjelaskan, (3) mendengarkan, (4) memecahkan masalah, dan (5) negosiasi.

Teknik yang digunakan percakapan pribadi, dialog menjelaskan.

Bila gurunya tidak bermutu, maka pendekatan yang digunakan adalah

direktif. Perilaku supervisor (1) menjelaskan, (2) menyajikan, (3)

mengarahkan, (4) memberi contoh, (5) menetapkan tolak ukur, dan (6)

menguatkan.

Berdasarkan uraian singkat tentang paradigma kategori di atas, maka

dapat diterapkan berbagai pendekatan teknik dan perilaku supervisi berdasar

data mengenai guru yang sebenarnya yang memerlukan pelayanan supervisi.

Berikut ini akan disajikan beberapa pendekatan supervisor yang

dipergunakan.

a. Pendekatan Langsung (Direktif)

Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah

yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah

tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini

berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip

behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu

respons terhadap rangsangan/stimulus. Oleh karena guru ini mengalami

kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi.

Supervisor dapat menggunakan penguatan (reinforcement) atau hukuman

(punishment). Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku

supervisor adalah: menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi

contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan.

b. Pendekatan Tidak Langsung (Non-direktif)

Pendekatan tidak langsung (non-direktif) adalah cara pendekatan

terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor

tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu

mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Ia memberi

kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan

19

permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-drektif ini berdasarkan

pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat

menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang

dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan

permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru mengemukakan masalahnya

supervisor mencoba mendengarkan, memahami, apa yang dialami guru-

guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif adalah:

mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan

memecahkan masalah

c. Pendekatan Kolaboratif

Yang dimaksud dengan pendekata koplaboratif adalah cara

pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non–direktif

menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun

guru bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan

kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang

dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif.

Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara

kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nantui berpengaruh

dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian pendekatan

dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke bawah dan dari

bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut: menyajikan,

menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi

(Sahertian, 2000).

Pendekatan supervisi yang digunakan penulis adalah pendekatan

kolaboratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan strategik dan integratif

yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-

metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkelanjutan

proses-proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melibihi kebutuhan,

keinginan, dan harapan pelanggan pendidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dapat

diidentifikasi antara lain kurang memadainya kemampuan supervisor,

20

sehingga pelaksanaannya tidak lebih dari suatu kegiatan administrasi rutin;

kurang lancarnya komunikasi dan transportasi akibat kondisi geografis;

sistem birokrasi dan terbaginya loyalitas supervisi sebagai dampak dualisme

pengelolaan; dan sikap guru serta supervisor terhadap pembaharuan

pendidikan (Pidarta, 2009).

Pelaksanaan bimbingan terhadap klien sering ditemukan hambatan.

Dari hasil temuan yang ada di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa

hambatan-hambatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hambatan Internal. Seorang penilik sering kali terbawa, pada

kebiasaannya sebagai aparat pemerintah yang merasa lebih tahu, lebih

bisa dan lebih berkuasa. Kebiasaan itu dapat menimbulkan jarak antara

penilik selaku pembimbing dengan penyelenggara program selaku pihak

yang dibimbing sehingga penyelenggara program tidak berani

mengemukakan permasalahan dan informasi yang berguna dalam proses

pembimbingan. Pembimbingan membutuhkan cara-cara khusus dan

penguasaan kemampuan, ketrampilan, serta pengalaman yang memadai

dari seorang pembimbing. Tanpa penguasaan semua hal seperti tersebut di

atas mustahil seorang penilik selaku pembimbing dapat memfasilitasi

proses pembimbingan dengan baik.

b. Hambatan Eksternal. Dalam pelaksanaan di lapangan tidak jarang

ditemukan bahwa klien merasa sudah dapat, sudah tahu, dan tidak merasa

melakukan kesalahan, sehingga hal-hal secara teknis maupun operasional

belum sesuai dengan ketentuan tidak dilaksanakan oleh para guru,

penyelenggara, maupun para teknis lainnya di lapangan. Disamping itu

para klien merasa enggan dan malu mengakui kekurangan dirinya.

2. Kegiatan Supervisi sebagai Pengendali Mutu Pendidikan

Konsep tentang mutu memiliki pengertian yang bervariasi. Mutu

dalam percakapan sehari-hari, sebagian besar dipahami sebagai suatu yang

absolut. Sebagai konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat yang

baik, cantik, dan benar artinya merupakan suatu idealisme yang tidak dapat

dikompromikan, sehingga mutu perlu kendalikan.

21

Dikarenakan mutu adalah sesuatu yang ideal, maka mutu tersebut

perlu dijaga. Cata untuk menjaga mutu tersebut dapat dilakukan dengan

pengendalian mutu. Hal ini seperti yang dikmukakan Sallis (2006) bahwa

jaminan mutu didisain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses

produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah

ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi

produk yang bebas dari cacat dan kesalahan.

Pengendalian mutu adalah satu proses penetapan dan pemenuhan

standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para

pelanggan, pemakai memperoleh kepuasan (Sallis, 2006). Pengendalian mutu

pendidikan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan

pada jenjang, jenis dan jalur pada satuan pendidikan (Oliva, 2004).

Di dalam konteks pengendalian mutu di Indonesia dapat dilakukan

secara internal oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dapat pula

dilakukan secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) baik pada

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta

pada jalur pendidikan nonformal.

Guna memberikan jaminan mutu diperlukan konsep manajemen mutu

yang efektif, efesien dan dapat memperkokoh pelaksanaan program. Tujuan

pelaksanaan manajemen mutu ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi

masalah-masalah sistem, mengenal cara-cara baru untuk memecahkan

masalah, mendorong dan menyempurnakan kinerja staf (Pramana, 2009).

Implementasi batasan tersebut dalam kegiatan supervisi adalah untuk

menjaga agar dalam kegiatan proses pembelajaran dapat berjalan sesuai

dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Produk dari pendidikan adalah

peserta didik. Sehingga peserta didik inilah yang harus dijamin mutunya

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar (ukuran minimal) dalam

proses pembelajaran telah diatur sedemikian rupa, seperti yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

22

Sebagai seorang supervisor, penilik dituntut untuk memahami dengan

benar standar-standar yang telah ditetapkan. Sehingga dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya akan sesuai dengan tujuan akhir dari kegiatan

supervisi. Secara ringkas dapat dirujuk pendapat Mantja (2002) bahwa

seorang supervisor:

“…hendaknya mengetahui dan mengenal benar potensi atau kapasitas

staf/bawahannya, apa tugas utamanya di samping tugas tambahannya, di

mana dilaksanakan, kapan harus dikerjakan dan bagaimana

melakukannya.”

Dengan konsep dasar tersebut, maka tugas seorang supervisor akan

dapat terukur, sehingga tugas pokok sebagai penjamin mutu pendidikan

diharapkan akan dapat berhasil secara optimal.

Pengendalian mutu PAUD NI memperlihatkan bahwa kenyataan di

lapangan masih banyak benturan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

Asumsi ini diperkuat dengan lemahnya atau terbatasnya beberapa komponen

dalam sistem pendidikan. Perbandingan antara standar kualitas nasional yang

diatur dalam PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

dengan keadaan nyata pada masing-masing program pendidikan PAUD NI

masih jauh dari harapan. Hal ini dilatarbelakangi oleh SDM pengelola dan

pendidik yang sebagian besar tidak memenuhi kualifikasi sebagai pendidik di

PAUD NI sebagai mana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI

No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29:

(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. Kualifikasi akdemik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana

(S1)

b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini,

kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD.

Harapan yang dicantumkan dalam PP No. 19 tahun 2005 di atas masih

banyak yang belum dipenuhi oleh pengelola PAUD NI. Fakta dilapangan

penelola dan pendidik berijazah SMA sederajat. Hal tersebut merupakan ironi

yang dihadapi PAUD NI

23

Tugas penilik PLS dalam pengendalian mutu PAUD NI mempunyai

tantangan yang berat, sehingga kompetensi seorang supervisor perlu terus

tingkatkan melalui pendidikan bagi para penilik PLS. Peningkatan kualifikasi

pendidikan (minimal setara S1) dan atau melalui kegiatan in-servise training

bagi penilik perlu dikembangkan baik kualitas maupun kuantitas kegiatannya.

3. Kerangka Berpikir

Memperhatikan permasalahan-permasalahan pada jalur PAUD NI,

maka perlu diupayakan peningkatan mutu melalui proses penjaminan dan

pengendalian mutu. Proses pengendalian mutu ini dapat dilakukan dengan

kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi harus dilakukan secara terus menerus

dan rutin dengan berbagai pendekatan yang tepat. Adapun pendekatan yang

dipakai di lapangan adalah supervisi kolaboatif.

Dengan terjaminnya mutu pendidikan PAUD NI maka kebutuhan,

keinginan, dan harapan pelanggan akan terpenuhi, sehingga pelanggan baik

intern maupun ekstern merasa puas. Pelanggan ekstern terdiri atas peserta

didik, orang tua, kepala daerah, sponsor, pemerintah dan masyarakat. Sedang

palanggan intern adalah penyelenggara PAUD NI dan guru. Untuk lebih

jelasnya kerangka berpikir karya tulis ini dapat digambarkan, sebagai berikut:

Gambar 3 Kerangka Berpikir

Supervisi

Kontrol

Input

Proses

Output

Outcome

Mutu PAUD

Terkendali

Pengendalian Mutu PAUD NI

Kolaboratif

24

BAB III

METODE DAN PROSEDUR KERJA

A. Strategi Pemecahan Masalah

Pengendalian standar mutu proses pengelolaan pendidikan PAUD NI

merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) seperti sekarang ini agar mutu penyelenggaraan PAUD NI

benar-benar terjaga. Upaya menjaga mutu tersebut salah satunya dengan

pengendalian standar mutu. Guna mengendalikan mutu agar tetap baik maka

salah satu strategi yang digunakan penilik PLS adalah dengan supervisi dengan

pendekatan kolaboratif.

Stretegi ini dipilih dengan beberapa alasan, yaitu: (1) bahwa pembinaan

pendidikan PAUD NI tidak semata dilakukan hanya kepada penyelenggara dan

guru, tetapi harus diberikan kepada semua variabel (butir-butir mutu) pendidikan

nonformal, (2) bahwa kegiatan supervisi tidak boleh berhenti pada satu titik,

melaikan harus dilakukan terus-menerus guna mendapatkan informasi sistematis

tentang tingkat keberhasilan kegiatan suatu program, dan (3) untuk

membangkitkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam

penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Proses pengendalian mutu dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap

masing-masing komponen dalam sistem proses pembelajaran, baik input, proses,

output maupun outcome. Komponen yang terdapat dalam input, seperti peserta

didik, kurikulum), sumber belajar, sarana belajar, dana belajar dilakukan

penilaian agar input yang akan diproses benar atau sesuai dengan standar yang

berlaku.

Komponen yang terdapat dalam proses, seperti kegiatan belajar mengajar

(KBM), evaluasi belajar, pemberian ragi belajar dinilai agar sesuai dengan

prosedur yang tepat. Demikian pula output dilakukan penilaian agar dapat

menghasilkan keluaran yang optimal. Hasil output akan memberikan gambaran

tingkat kualitas dari keseluruhan proses penilaian. Kualitas output yang telah

diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan Standar Kualitas Nasional yang

25

telah ditetapkan. Hasil komparasi antara kualitas output dengan Standar Kualitas

Nasional dijadikan sebagai umpan balik dalam penilaian seluruh komponen

sistem. Proses ini dilakukan secara terus menerus dalam rangka perbaikan

berkesinambungan).

Outcome perlu dilakukan penilaian guna mendapatkan informasi seberapa

banyak hasil dari proses yang dapat masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan

memiliki kepekaan sosial yang lebih dibandingkan dengan anak-anak seusia

mereka yang tidak memasuki pendidikan PAUD NI.

B. Rancangan Penerapan Strategi Pemecahan Masalah

Proses pengendalia mutu PAUD NI membutuhkan kajian dari metode-

metode yang diperlukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan

kajian ini adalah menemukan kesempatan untuk peningkatan atau inovasi dari

metode yang dipergunakan, serta menganalisis dan mengimplementasikan

perubahan-perubahan terhadap metode untuk memenuhi standar pendidikan.

Pelaksanaan strategi supervisi dengan pendekatan kolaboratif di lapangan

tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan, baik teoretis

maupun praktis, sehingga diperlukan sebuah rancangan penerapan strategi

pemecahan masalah. Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan model proses

penyelesaian masalah. Model ini terdiri dari enam langkah, seperti terlihat pada

bagan berikut:

26

\

Gambar 4 Model Proses Penyelesaian Masalah

Bagan tersebut di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan memilih masalah. Penilik mengembangkan suatu pernyataan

masalah yang dipahami secara jelas oleh obyek yang akan disupervisi.

Langkah ini penilik perlu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan

keinginan dari sumber daya yang akan disupervisi. Dengan demikian

diharapkan akan dapat ditetapkan spesifikasi atau standar yang telah

ditentukan.

2. Analisis masalah. Penilik menganalisis masalah dan mengidentifikasi

penyebab kunci. Langkah ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian

data untuk mendokumentasikan penyebab-penyebab masalah. Hasil

identifikasi kebutuhan dan keinginan dari sumber daya, kemudian

dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai variabel-variabel pada komponen

input, proses, output dan outcome. Sehingga akan dapat diketahui, gejala,

1. Identifikasi dan seleksi Masalah

2. Analisis Masalah

3. Membangkitkan Solusi Potensial

4. Seleksi dan Perencanaan Solusi

5. Implementasi Solusi

6. Evaluasi Solusi

27

penyebab, dan akar penyebab masalah pada masing-masing variabel. Akar

penyebab masalah yang telah ditemukan dibuat skala prioritas dalam

penyelesaian.

3. Membangkitkan Solusi Potensial. Penilik menentukan semua solusi potensial

terhadap masalah. Setelah pengelompokan dan penentuan skala prioritas

penyelesaian masalah, penilik menyusun alternatif-alternatif penyelesaian

masalah (problem solving). Alaternatif-alternatif penyelesaian masalah ini

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan solusi

4. Memilih dan merencanakan solusi. Penilik memilih solusi terbaik dari

berbagai solusi potensial yang ada terhadap masalah, serta menyusun rencana

untuk melaksanakannya. Pilihan alternatif penyelesaian masalah yang

dianggap potensial akan dijadikan sebagai bahan uji coba implementasi

pemecahan masalah. Sebaiknya rencana penyelesaian masalah berfokus pada

tindakan-tindakan untuk mengilangkan akar penyebab dari masalah yang ada.

Rencana peningkatan untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada

diisi dalam suatu formulir daftar rencana tindakan.

5. Menerapkan solusi. Penilik menggunakan solusi itu pada suatu basis

percobaan dengan bantuan anggota-anggota lain bukan tim peningkatan mutu.

Langkah ini meliputi koordinasi, penugasan, pemantauan, dan pengukuran

rencana itu. Implementasi rencana solusi terhadap masalah mengikuti daftar

rencana tindakan peningkatan kualitas. Tahap ini dibutuhkan komitmen dari

semua yang terlibat dalam pelaksanaan program.

6. Menilai soluasi. Efektifitas dari solusi dan temuan-temuan penilaian dapat

dijadikn alternatif pemecahan masalah.

Model penyelesaian masalah di atas dipakai dalam setiap alur proses

pengendalian mutu untuk mengontrol semua variabel baik input, proses, output.

maupun outcome. Setelah diketahui apakah jenis masalah yang ada telah hilang

atau berkurang, perlu dilakukan penilaian terhadap solusi apakah hasil yang telah

dicapai telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum? Hasil

perbandingan antara hasil solusi dengan standar dapat dijadikan bahan untuk

melakukan tindak lanjut terhadap penyelesaian masalah.

28

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil atau Dampak yang Dicapai

Hasil atau dampak yang dicapai dalam melaksanakan strategi supervisi

dengan pendekatan kolaboratif dalam setiap alur proses pengendalian mutu untuk

mengontrol semua variabel baik input, proses, output maupun outcome dapat

dipaparkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan-permasalahan

Melalui strategi proses penyelesaian masalah akan dapat diketahui

akar penyebab masalah. Upaya mencari penyabab masalah ini dapat

dilakukan dengan metode brainstorming. Gasperstz (2003) mengungkapkan

bahwa brainstorming membantu membangkitkan ide-ide alternatif dan

persepsi dalam suatu tim kerja sama yang bersifat terbuka dan bebas.

Proses penjaminan mutu pendidikan nonformal dilakukan dengan

kegiatan supervisi melalui penilaian pada variabel input, proses, output dan

outcome. Temuan-temuan di lapangan dapat dipaparkan, sebagai berikut:

a. Input

Pengontrolan terhadap variabel input, bertujuan agar peserta didik,

program belajar (kurikulum), sumber belajar, sarana belajar menjadi

benar. Benar yang dimaksud adalah sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan masing-masing

program. Pada variabel input ini ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Terdapat beberapa sasaran peserta didik yang belum sesuai skala

prioritas program, misal: usia yang belum masuk kriteria;

2) Terdapat PAUD NI yang belum menggunakan kurikulum yang telah

ditetapkan oleh pemerintah;

3) Terdapat banyak sumber belajar yang belum memenuhi persyaratan

kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan;

4) Terdapat beberapa sarana belajar yang belum memadai, misal media

pembelajaran dn bermain, buku-buku referensi bagi peserta didik.

29

b. Proses

Penilaian terhadap variabel proses bertujuan untuk memastikan

bahwa kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi belajar, dan

pemberian ragi belajar tidak salah prosesur atau tepat. Pada variabel ini

terdapat beberapa temuan, antara lain:

1) Terdapat kegiatan belajar mengajar belum maksimal. Hal ini

disebabkan oleh faktor inovasi pembelajaran monoton, seharusnya

guru kreatif;

2) Evaluasi belajar belum dilakukan;

3) Jarang dilakukannya evaluasi harian;

4) Lemahnya ragi belajar yang diberikan kepada peserta didik.

c. Output

Variabel output dilakukan pengontrolan dengan maksud agar

dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Sebab hasil output akan

memberikan gambaran tingkat kualitas dari keseluruhan proses penilaian.

Untuk mengatahui kualitas output yaitu perkembangan prestasi kognitif,

afektif, dan psiomotorik peserta didik.

d. Outcome

Variabel outcome sebagai hasil variabel proses dalam jangka

panjang perlu dilakukan pemantauan agar dapat diketahui besaran jumlah

peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Meningkatkan Angka Partisipasi

Penerapan strategi proses penyelesaian masalah sebagai upaya

pengendalian mutu akan membuahkan hasil yang optimal apabila setiap alur

diaplikasikan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila kebutuhan pelanggan

dapat diidentifikasi dan dipenuhi, maka tidak menutup kemungkinan animo

calon sasaran garapan akan meningkat. Dengan meningkatnya angka

partisipasi pada masing-masing program akan membantu dalam pengelolaan

pembiayaan lembaga.

Sejak dilantik sebagai penilik PLS penulis telah melakukan

pembinaan terhadap program-program PAUD yang berada di Kecamatan

30

Bejen baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah

maupun APBD Kabupaten Temanggung. Berikut penulis paparkan jumlah

sasaran garapan selama tiga tahun terakhir seperti pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1 Tabel Data Pembinaan Program Pendidikan Anak Usia Dini

No Nama Lembaga Jumlah Peserta Didik

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KB Harapa Bangsa

KB Melati

KB Amanah

PAUD Sinar Mentari

PAUD Ceria

PAUD Tunas Mulia

PAUD Tunas Harapan

KB Harapan Bunda

PA UD Kasih Ibu

PAUD Mentari Pagi

KB Permadi Siwi

Dharma Wanita

Al Hidayah

20

25

20

25

20

25

25

25

25

20

30

25

25

25

25

25

25

26

26

30

29

34

25

38

28

30

30

30

30

25

30

30

30

30

35

30

40

30

30

Jumlah 330 360 400

Sumber: UPTD Pendidikan Kec. Bejen Kab. Temanggung 2011

Dalam rangka memberikan layanan PAUD NI, UPTD Pendidikan

Kecamatan Bejen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraannya. Hal ini

terbukti dengan menjamurnya lembaga-lembaga PAUD NI. Dengan peran

aktif masyarakat dalam penyelanggaraan PAUD NI diharapkan angka

partisipasi PAUD NI akan meningkat sesuai target dan arah kebijakan

pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pembinaan pada masing-masing bidang tersebut di atas dilakukan

secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kegiatan yang

telah dibuat, baik rencana kerja triwulan maupun rencana kerja tahunan.

Pembinaan dalam setiap supervise menggunakan pendekatan kolaboratif

sesuai permasalahan yang dihadapi pada setiap PAUD NI. Pembinaan secara

terus-menerus dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dilakukan

sebagai upaya perbaikan/peningkatan kualitas secara berkesinambungan agar

mutu tetap dapat dijaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

31

3. Meningkatnya Mutu Pembinaan PAUD NI

Pemahaman terhadap konsep, prosedur dan prinsip penjaminan mutu

dan implementasinya dalam supervisi diharapkan kualitas pembinaan yang

diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan akan meningkat secara

signifikan. Semakin tinggi kualitas pembinaan, maka akan berdampak

terhadap kualitas baik output maupun outcome-nya.

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator tingkat keberhasilan suatu program ditentukan

dengan seberapa banyak outcome yang memiliki kecakapan sosial dibanding

anak seusia yang tidak mengikuti pendidikan di PAUD NI.

5. Tercapainya Indikator-indikator Keberhasilan Penyelenggaraan PAUD NI

Indikator-indikator keberhasilan PAUD NI adalah: (a) tersedianya

lembaga pendidikan yang semakin bervariasi yang diikat oleh visi dan misi

pendidikan nasional; (b) jumlah lembaga yang semakin efisien; (c) lembaga

pendidikan yang didukung oleh organisasi yang efektif dan efisien; (d) mutu

dan sarana-prasarana yang semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang

semakin kondusif bagi peserta didik; dan (e) tingkat kemandirian lembaga

satuan pendidikan semakin tinggi.

6. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara PAUD

Pengelola, pendidik, dan semua komponen yang terlibat pada PAUD

NI memiliki kinerja baik. Ketercapaian kinerja dapat dibangun dengan

kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen. Dengan iklim dan

komitmen yang kuat antar komponen yang terlibat, maka kinerja

penyelenggara program, pendidik, dan tenaga kependidikan lainya akan akan

meningkat pula. Sehingga tujuan akhir dari sebuah organisasi yaitu mutu

akan dapat dicapai dan dipertahankan/dijaga secara optimal.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam proses pengendalian mutu yang dilaksanakan melalui kegiatan

supervisi terdapat beberapa kendala di lapangan, antara lain:

32

1. Pergolakan batin. Pergolakan batin ini terjadi karena penilik dengan

pengelola dan guru sudah sling kenal, sehingga timbul rasa sungkan untuk

mengevaluasi;

2. Luasnya wilayah. Dikarenakan luasnya wilayah dengan pesebaran PAUD NI

yang menyebar menyulitkan penilik memaksimalkan pembinaan.

3. Jumlah PAUD NI yang tidak sebanding dengan penilik. Dengan

perkembangan jumlah PAUD NI yang banyak tidak diimbangi dengan

penambahan penilik PLS menyebabkan kekurangan penilik dalam

memberikan pembinaan PAUD NI, sehingga kualitas pembinaan kurang

maksimal.

4. Terbaasnya waktu. Penilik dengan jumlah sedikit harus melayani sebegitu

banyaknya PAUD NI, sehingga alokasi waktu yang didapat masing-masing

PAUD NI berkurang.

5. Kompleksitas Permasalahan PAUD NI. Setiap lembaga memiliki

permasalahan sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lain, sehingga

memerlukan pembinaan yang berbeda-beda pula.

6. Rangkap tugas penilik. Disamping harus melakukan kepenilikan, penilik juga

harus mampu menyelesaikan tugas-tugas administratif.

C. Faktor-faktor Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pengendalian mutu, terdapat beberapa faktor

yang mendukung pelaksanaan tugas, antara lain:

1. Pengalaman. Sebagai penilik, penulis telah memiliki penglaman sebagai

pengajar dan pengelola lembaga pendidikan, dengan berbekal pengalaman

tersebut memudahkan penulis mencari kelemahan dan kelebihan dari

pengelolaan lembaga pendidikan. Disamping itu, penulis memiliki lembaga

PAUD, sehingga memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengetahui

seluk beluk lembaga tersebut.

2. Dukungan moral. Penulis sebagai penilik sangat didukung rekan-rekan

sejawat dan pimpinan, sehingga suasana kerja yang kondusif tersebut

memotivasi kerja penulis.

33

3. Kepercayaan diri tinggi. Penilik sebagaimana diketahui merupakan petugas

yang sangat dihormati ketika melakukan supervisi, dengan adanya anggapan

tersebut menjadikan kepercayaan yang tinggi pada penulis.

4. Kooperatif. Selama kegiatan berlangsung, pengelola dan guru sangat

kooperatif dengan penulis sehingga segala bentuk pembinaan dapat

dijalankan.

5. Fasilitas. Pemerintah menyedikan fasilitas selama bertugas, sehingga

memaksmalkan penulisan berkaitan dengan tugas-tugas penulis sebagai

penilik.

D. Tindak Lanjut

Kegiatan supervisi sebagai upaya penjaminan mutu PAUD NI akan

memberikan hasil yang optimal apabila program supervisi tersebut dapat

ditindaklanjuti dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya upaya perbaikan secara terus menerus melalui daur ulang proses

penjaminan mutu terhadap semua komponen pembelajaran baik: input,

proses, output, maupun outcome;

2. Adanya pemahaman yang benar tentang tugas pokok dan fungsi penilik,

sebagai pengendali mutu pendidikan melalui kegiatan supervisi;

3. Konsep, prosedur, dan prinsip karya tulis ini akan bermanfaat bagi

pelaksanaan tugas pokok penilik, apabila dipahami dan dilaksanakan dalam

praktek pengendalian mutu PAUD NI.

34

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Supervisi dengan pendekatan kolaboratif memberikan pengaruh terhadap

peningkatan kinerja PAUD NI baik komponen perencanaan pembelajaran mapun

komponen pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan kinerja PAUD NI tersebut

berdampak pada terjaganya mutu layanan pendidikan pada PAUD NI di

Kcamatan Bejen Kab. Temanggung.

B. Rekomendasi

1. Supervisi dengan pendekatan kolaboratif dapat dilakukan oleh pengawas

sekolah terhadap pengelola dan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

sampai dengan evaluasi program-program PAUD NI.

2. Kesulitan-kesulitan pengelola dan guru dalam memberikan layanan

pendidikan perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal

pendanaan dan pembiayaannya, sehingga pelayanan pendidikan dapat lebih

optimal.

Di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bejen Kab. Temanggung, rekan sejawat,

pengelola dan guru PAUD NI di Kec. Bejen dan semua pihak yang telah membantu

penulisan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan

pada umumnya, dan khususnya bagi para penilik dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.

35

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-dasar Supervisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Keputusan MENPAIN Nomor

15/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Keputusan Bersama Mendiknas dan

Kepala BKN Nomor: 1/U/SKB/2002 dan Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Dirjen

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Keputusan Mendiknas Nomor: 082 / V /

2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Penilik dan

Angka Kreditnya. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Himpunan tentang Jabatan Fungsional

Penilik. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.

Ekosusilo Madyo. 2003. Supervisi Pengajaran dalam Latar Belakang Jawa.

Sukoharjo: Univet Bantara Press.

Gaspersz Vincent. 2005. ISO 9001: 2000 and Continual Quality Improvement.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Glickman, Carl. D. 2005. Developmental Supervision: Alternative Practice for

Helping Teacherss Improve Instruction. Alexandria: ASCD.

Hamalik, Oemar. 2006. Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum.

Bandung: Maju Mandar.

Mantja, Williem. 2002. Bahan Ajar Model Pembinaan Berdasarkan Pendekatan

Sistem. Malang: Universitas Negeri Malang.

Mantja, Williem. 2010. Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Malang:

Wineka Media.

Oliva, F Peter. Supervison for Today’s Shool. New York: Longman.

Paramata, Yoseph. 2009. “Pengembanagn Model Sosialisasi Inovasi dan Supervisi

Pembelajaran”. Diambil dari http://www.jurnallipi.go.id. Akses 14 Mei

2011.

Purwanto, Ngalim. 2006. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: Remaja

Rodakarya.

35

36

Sahertian, Piet. 2000. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka

Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Sallis, Edward. 2006. Total Quality Management in Education. Yogyakarta:

IRCiSoD.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20. Tentang Sistem Pendidkan Nasional.