Summary of Acquisition Regulations

Ringkasan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)UU Pasar Modal adalah ketentuan umum mengenai undang-undang Pasar Modal. Berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Di dalamnya berisi tentang:1) Ketentuan UmumMemberikan penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal.2) Badan Pengawas Pasar ModalAturan mengenai fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal.3) Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan PenyelesaianMemberikan pemaparan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.4) Reksa DanaAturan mengenai bentuk dan sifat Reksa Dana, serta ketentuan mengenai pengelolaan Reksa Dana.5) Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat InvestasiAturan mengenai persyaratan, ketentuan, otoritas kegiatan, serta pedoman untuk Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi.6) Lembaga Penunjang Pasar ModalAturan mengenai persyaratan dan ketentuan tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang di dalamnya termasuk Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat.7) Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan KolektifPenjelasan mengenai tata cara aktivitas penyelesaian transaksi bursa, serta syarat dan ketentuan mengenai penitipan kolektif.8) Profesi Penunjang Pasar ModalAturan yang mengatur profesi penunjang aktivitas Pasar Modal, serta persyaratan, tata cara, dan kewajiban saat melakukan aktivitas di Pasar Modal.9) Emiten dan Perusahaan PublikPenjelasan mengenai persyaratan pendaftaran, kewajiban, ketentuan, serta hak yang dimiliki Emiten dan Perusahaan Publik dalam aktivitas di bursa saham.10) Pelaporan dan Keterbukaan InformasiMemberikan paparan kewajiban bagi pelaku di bursa saham untuk melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal, termasuk jenis laporan yang harus disampaikan.11) Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang DalamPenjelasan mengenai aktivitas dan kegiatan apa saja yang dilarang di kegiatan Pasar Modal, termasuk penipuan, dan pelarangan penggunaan orang dalam sesuai ketentuan berlaku.12) PemeriksaanDasar hukum mengenai wewenang Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, termasuk aturan tata cara pemeriksaan.13) PenyidikanAturan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Bapepam terhadap pelanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.14) Sanksi AdministratifAturan mengenai sanksi administratif yang diberikan Bapepam terhadap pelanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.15) Ketentuan PidanaPenjelasan mengenai ketentuan pidana terhadap pihak yang melanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.16) Ketentuan Lain-lainPenjelasan mengenai ketentuan menuntut ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dari pelanggaran UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta kewajiban konsultasi dan atau koordinasi Bapepam dan Bank Indonesia terkait aktivitas pengawasan di Pasar Modal.17) Ketentuan PeralihanMemberikan paparan kewajiban dan ketentuan bagi Perusahaan Publik setelah UU Pasar Modal ini diundangkan, dan sifat peraturan lain terkait Pasar Modal setelah UU Pasar Modal ini resmi berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)UU PT adalah ketentuan umum mengenai undang-undang perseroan terbatas. Di dalam undang-undang ini diatur tata cara:a. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;b. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;c. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya.Selanjutnya di dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan, serta mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.Kemudian diatur juga mengenai penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perseroan. Dalam hal Pengambilalihan, di dalam undang-undang ini diatur sebagai berikut: Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, maka Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham; e. jumlah saham yang akan diambil alih;f. kesiapan pendanaan; g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan; k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada. Perbuatan hukum Pengambilalihan selanjutnya wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Rancangan, Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (PP 57 2010)PP 57 2010 adalah pengaturan lebih rinci tentang tata cara proses Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tata cara penyampaian pemberitahuan, penilaian Komisi, dan konsultasi.1) Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; danb. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.2) Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh KPPU. Berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, KPPU selanjutnya melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana yang diatur, dapat melakukan konsultasi lebih dulu secara lisan atau tertulis kepada KPPU. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, KPPU kemudian memberikan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP 27 1998).PP 27 1998 adalah peraturan pemerintah yang isinya meliputi, persyaratan, tata cara, pembuatan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, kewajiban mengumumkan, pemberitahuan kepada karyawan, hal-hal yang harus dimuat dalam rancangan penggabungan, keberatan terhadap rancangan serta hak pengajuan pembatalan terhadap tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.1) Tata Cara Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambilalihan. Usulan sebagaimana dimaksud masing-masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih, dengan memuat sekurang kurangnya:a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan;c. laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan;d. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil pengambilalihan;f. jumlah saham yang akan diambil alih;g. kesiapan pendanaan;h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen;i. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan. Usulan tersebut merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Pengambilalihan yang disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang akan mengambil alih. Rancangan Pengambilalihan yang kemudian akan dibuat sekurang kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud.2) Kewajiban Mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.3) Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Rancangan Pengambilalihan. Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambil alih dan yang akan mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambil alih. Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui dituangkan dalam Akta Pengambilalihan. Akta Pengambilalihan dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar Perusahaan. Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.4) Keberatan Terhadap Rancangan dan Hak Pengajuan Pembatalan Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-111/PM/1996 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran (Peraturan IX.A.1)Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengajuan pernyataan pendaftaran bagi emiten atau perusahaan publik untuk ikut serta dalam penawaran umum.

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-25/PM/2003 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan IX.A.2)Peraturan ini berisi tentang tata cara pendaftaran bagi emiten atau perusahaan publik dalam rangka penawaran umum. Adapun materi muatan dari peraturan ini antara lain:1) Hal-hal yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan Penawaran Umum, yaitu:a. Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; danb. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif.2) Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3) Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. mengumumkan Propektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran. b. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman Propektus Ringkas.4) Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; ataub. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.5) Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli;b. mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan perbaikan dan atau tambahan atas Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain; danc. menyampaikan kepada Bapepam bukti pengumuman perbaikan dan atau tambahan atas Prospektus Ringkas selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.6) Masa Penawaran Umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/Pm/2003 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan IX.D.1)Peraturan ini mengatur tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-44/PM/1998 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Peraturan IX.D.4)Di dalam peraturan ini diatur bahwa setiap Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam angka 2 Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan ini.Namun apabil dalam hal penambahan modal tersebut mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketenutan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan IX.E.1).Peraturan IX.E.1 merupakan peraturan di dalam bidang pasar modal yang mengatur mengenai benturan kepentingan antara transaksi tertentu. Adapun isi dari peraturan ini memuat materi antara lain:1. Transaksi Yang Mempunyai Benturan KepentinganJika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan2. Transaksi Yang DikecualikanTransaksi yang dikecualikan dari peraturan ini, adalah: a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh persen), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak.d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama.e. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan taggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan3. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham untuk menyetujui suatu transaksi yang tidak dikecualikan harus memuat informasi yang diatur di dalam peraturan ini.4. Laporan Tentang Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini harus disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal.5. Informasi Tentang Rencana Transaksi Dan Rapat Umum Pemegang Saham Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam peraturan ini meliputi:c. kekayaan atau jasa yang bersangkutan; nilai transaksi yang bersangkutan; nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi Tersebut;d. Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk; e. Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya rapat umum pemegang saham dan Rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika Korum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapatSesuai dengan peraturan ini;f. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan.Dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung benturan Kepentingan; g. Rencana perusahaan, data perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan; h. Pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material Telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh6. Transaksi Material Perubahan Kegiatan Usaha Utama Atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Yang Mengandung Benturan Kepentingan. Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha7. Pernyataan Pemegang Saham Independen sebelum rapat umum pemegang saham, perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani pemegang saham independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa: yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi8. Pengumuman Mengenai Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Pengumuman mengenai pemberitahuan rapat umum pemegang saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud.

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender (Peraturan IX.F.1)Peraturan IX.F.1 merupakan peraturan di dalam bidang pasar modal yang mengatur mengenai transaksi dalam rangka penawaran tender. Adapun isi dari peraturan ini memuat materi antara lain: Transaksi dalam rangka Penawaran Tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek. Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli dan penjual secara langsung. Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Tender wajib mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, memuat identitas dari Pihak, persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender, jumlah Efek, pernyataan Akuntan, bank, atau Penjamin Emisi Efek. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak pengumuman menyampaikan pernyataan Penawaran Tender Bapepam, Bursa Efek di mana Efek Bersifat Ekuitas tersebut tercatat, Perusahaan Sasaran, Pihak lain yang telah melakukan Penawaran Tender. Pernyataan Penawaran Tender menjadi efektif pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterimanya Pernyataan Penawaran Tender secara lengkap oleh Bapepam. Pernyataan Penawaran Tender wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Perusahaan Sasaran, Pihak Terafiliasi dari Perusahaan Sasaran, Pihak yang melakukan Penawaran Tender atas Efek yang sama pada waktu yang bersamaan, dapat membuat Pernyataan untuk mendukung atau menentang Penawaran Tender. Direksi atau komisaris dari Perusahaan Sasaran mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup bahwa informasi yang dimuat dalam Pernyataan Penawaran Tender tidak benar atau menyesatkan, maka Perusahaan Sasaran yang bersangkutan wajib membuat pernyataan yang mengandung informasi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Nomor IX.F.3. Harga Penawaran Tender, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Bapepam, harus lebih tinggi dari Harga Penawaran Tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengumuman dan Harga pasar tertinggi atas Efek dimaksud di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman. Transaksi Penawaran Tender wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari setelah penawaran berakhir. Jangka waktu Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pernyataan Penawaran Tender Efektif diumumkan. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Jika jumlah Efek yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah Efek yang ditetapkan dalam Penawaran Tender, maka Pihak yang melaksanakan Penawaran Tender wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender. Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib menunjuk Akuntan dan wajib menyampaikan laporannya kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Pihak yang akan menjual Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Tender wajib menyerahkan Efek. Penawaran Tender wajib membeli seluruh Efek Jika Penawaran Tender dapat mengakibatkan Efek tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa Efek dimana Efek tersebut tercatat, perubahan persyaratan Penawaran Tender hanya dapat dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Penawaran Tender berakhir. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang membeli atau menjual Efek Bersifat Ekuitas yang sedang ditawarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum penerbitan pengumuman Formulir Penawaran Tender hanya dapat dibagikan setelah Pernyataan Penawaran Tender Efektif. Dalam masa Penawaran Tender, Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat melakukan pengumuman ulang atas Pernyataan Penawaran Tender yang diajukan kepada Bapepam. Perusahaan Sasaran dilarang melakukan transaksi yang semata-mata dilaksanakan dengan tujuan menghalangi perubahan pengendalian Perusahaan Sasaran. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dan Afiliasinya yang mengetahui rencana Penawaran Tender wajib merahasiakan rencana Penawaran Tender dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum pengumuman. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dilarang menetapkan pembatasan dan persyaratan yang berbeda. Pihak yang melakukan Penawaran Tender dapat membuat rencana mengenai kelangsungan atau perubahan manajemen perusahaan dan karyawan setelah Penawaran Tender. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyelesaian Penawaran Tender berakhir atau dibatalkan, Pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib melaporkan hasil atau pembatalan dari Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam.

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-85/PM/1996 tentang Penawaran Tender, Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Penawaran Tender, dan Pedoman Tentang Bentuk dan Isi Pernyataan Perusahaan Sasaran Dan Pihak Lainnya Sehubungan Dengan Penawaran Tender (Peraturan IX.F.1)Peraturan ini berisi tentang bentuk dan isi yang harus ada di dalam sebuah Penawaran Tender.

12. Keputusan Ketua Bapepam Dan LK Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Peraturan IX.H.1)Peraturan IX.H.1 merupakan peraturan di dalam bidang pasar modal yang mengatur mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. Adapun isi dari peraturan ini memuat materi antara lain: 1) Negosiasi Dalam Rangka Pengambilalihan:a. Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi dalam rangka Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi dalam minimal satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan menyampaikan pengumuman tersebut kepada Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, Bapepam dan LK, dan Bursa Efek.b. Setiap informasi perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan, wajib diumumkan paling lambat 2 hari kerja dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia serta diinformasikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.c. Informasi yang diumumkan dan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib meliputi:i. perkiraan jumlah saham dan nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;ii. jati diri calon Pengendali baru yang meliputi nama Pihak, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;iii. jumlah Efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru (jika ada);iv. rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak-pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka;v. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; danvi. materi negosiasi Pengambilalihan.d. Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi maka calon Pengendali baru termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi hasil negosiasi tersebut.2) Pengambilalihan Perusahaan Terbuka:a. Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan: mengumumkan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan, melakukan Penawaran Tender Wajib, Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS;b. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS mengenai Pengambilalihan;c. Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:1). penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;2). perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau.com3). perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih.3) Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.4) Kewajiban Pengalihan Kembali Saham:Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% dari modal disetor Perusahaan Terbuka, maka saham harus dialihkan kepada masyarakat paling sedikit 20% modal disetor Perusahaan Terbuka dan dimiliki paling sedikit oleh 300.5) PengecualianDi dalam peraturan ini terdapat pengecualian terhadap ketentuan terhadap pengambilalihan perusahaan terbuka, yakni apabila pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan; karena pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau Negara berdasarkan undang-undang; dan seterusnya.

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Peraturan IX.I.1)Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham bagi perusahaan publik. Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1) RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;2) Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;3) Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;4) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.5) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep- 45/PM/2004 Tentang Direksi Dan Komisaris Emiten Dan Perusahaan Publik (Peraturan IX.I.6)Peraturan ini mengatur mengenai syarat-syarat bagi Direksi dan Komisaris di dalam suatu perusahaan publik. Calon anggota direksi dan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. mempunyai akhlak dan moral yang baik;b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dand. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.Anggota direksi dan atau komisaris di perusahaan publik kemudian dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan dibuat. Oleh karena itu, apabila pelanggaran tersebut terjadi anggota direksi dan atau komisaris bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain. Namun, apabila anggota direksi dan atau komisaris yang bersangkutan telah cukup berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan, maka anggota direksi dan atau komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (PP 15 1999)Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang ketentuan persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi perseroan agar bentuk-bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan sebagai setoran saham yang memenuhi persyaratan.

16. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PKPPU 2 2013)Pada pokoknya, peraturan ini mengubah Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Komisi menetapkan pedoman yang jelas mengenai tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi terhadap penggabungan, peleburan atau pengambilalihan termasuk juga deskripsi dari aspek-aspek yang akan dinilai oleh Komisi dalam menentukan apakah suatu penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.Pedoman ini menjelaskan mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan seperti apa yang dapat dinotifikasikan kepada Komisi, prosedur pemberitahuan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, dan aspek-aspek yang akan dinilai olehKomisi dalam memberikan pendapatnya serta prosedur konsultasi rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan oleh pelaku usaha terhadap Komisi.Adapun materi muatan dari peraturan ini antara lain adalah:1) Tata Cara Pemberitahuan Dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;2) Penilaian Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;3) Penilaian dengan Syarat (Remedies);4) Aturan Sanksi;5) Contoh Kasus.

17. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (PKPPU 4 2012)Peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari PP 57 2010. PKKPU 4 2012 ini mengatur mengenai kewajiban bagi badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dan Pengambilan Saham Perusahaan untuk menyampaikan pemberitahuan tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilan sahamnya kepada KPPU. Selanjutnya apabila badan usaha yang dimaksud terlambat melakukan pemberitahuan, maka KPPU dapat menetapkan keterlambatan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, yang selanjutnya badan usaha yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi berupa denda administratif oleh KPPU. Denda administratif yang dimaksud berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

18. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (PKPPU 10 2010)Peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari PP 57 2010. Peraturan ini mengatur tentang Formulir Pemberitahuan, yaitu pemberitahuan resmi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi, apabila Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dilakukan mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah nilai yang ditentukan dalam PP 57 2010. Formulir Pemberitahuan yang dimaksud terdiri atas:e. Formulir Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha;f. Formulir Pemberitahuan Peleburan Badan Usaha;g. Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

19. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Konsultasi Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU 11 2010)Peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari PP 57 2010 yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara Konsultasi oleh KPPU bagi badan usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perusahaan. Selanjutnya di dalam peraturan ini diatur antara lain mengenai:1) Syarat Konsultasi;2) Tata Cara Konsultasi;3) Penilaian Komisi;4) Penilaian Awal;5) Penilaian Menyeluruh;6) Hasil Penilaian.

20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38 2015)Peraturan ini merupakan peraturan yang mengakomodasi kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial. Pada pokoknya di dalam peraturan ini diatur tentang proyek kerjasama infrastruktur antara pemerintah dengan badan usaha, dimana yang dapat menjadi pemrakarsa proyek adalah pemerintah dengan dukungan badan usaha, atau badan usaha dengan dukungan pemerintah. Peraturan ini antara lain memuat tentang Tujuan dan Prinsip Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Jenis Infrastruktur dan Bentuk Kerjasama yang ada, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian diatur juga tentang Pengembalian Investasi Badan Usaha, KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha, Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, Pembiayaan Sebagian KPBU Oleh Pemerintah, Perencanaan KPBU, Identifikasi dan Penetapan KPBU, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU, Simpul KPBU, dan Ketentuan Peralihan. Perencanaan, Identifikasi dan Penetapan, Penyiapan, Transaksi, dan Simpul KPBU merupakan suatu proses kesinambungan untuk penyelenggaraan suatu KPBU.

15