Home >Documents >Suluh Indonesia - Jumat, 24 September 2010

Suluh Indonesia - Jumat, 24 September 2010

Date post:10-Feb-2016
Category:
View:247 times
Download:16 times
Share this document with a friend
Description:
Suluh Indonesia - Jumat, 24 September 2010
Transcript:
  • Pengemban Pengamal Pancasila

    Redaksi/Sirkulasi/Iklan:GEDUNG PERS PANCASILA

    Jl. Gelora VII No. 32Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

    Tlp: 021-5356272, 5357602Fax: 021-53670771

    No. 178 tahun IVJumat, 24 September 2010

    www.suluhindonesia.com

    BNI Diharapkan Right Issue PU Akui Ada Penyimpangan

    KEMENTERIAN Pekerjaaan Umum(PU) mengakui adanya indikasipenyimpangan tender gedungbaru kementerian itu senilaiRp 390 miliar. Kami juga heranmengapa antarpeserta tendersama-sama tahu struktur ...hal. 3

    Pertumbuhan K-III Lebih Tinggi

    MENKO Perekonomian HattaRajasa memprediksi pertumbuhanekonomi pada kuartal III (K-III)2010 akan lebih tinggi dari kuartalII (K-II) yang mencapai 6,2persen. Kalau K-II sudah 6,2persen, saya optimis K-III ...hal. 1

    ANGGOTA Komisi XI DPR RIMaruarar Sirait mengatakanpihaknya mengharapkan rightissue Bank BNI dan Mandiridilakukan tahun 2010. KhususBNI kita berharap tahun ini,Mandiri kita berharap ...hal. 2

    Suluh Indonesia/antCALON - Calon Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bejabat tangan dengan Ketua Komisi I DPRMahfudz Shiddiq sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR Jakarta, kemarin.

    JAKARTA - Menko Pol-hukam Djoko Suyanto menga-takan, Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono meminta agarPolri terus mengejar pelaku ter-or sekaligus meningkatkan ke-waspadaan sehingga tidak ter-jadi laku kasus penyeranganterhadap aparat negara. Res-pons Presiden adalah kejar ter-us para teroris itu dan jaga ke-waspadaan. Tingkatkan kewas-padaan dan secara internal dit-ingkatkan pengawasan senja-ta di semua instansi, katanyadi kompleks Istana PresidenJakarta, kemarin.

    Djoko menjelaskan, penga-wasan senjata di semua instan-si pemerintah diperlukan untukmemastikan tidak ada yang di-salahgunakan. Selain TNI danPolri, Menko Polhukam juga

    mengatakan perlu dilakukanpengawasan terhadap perusa-haan yang memiliki bahanpeledak untuk keperluan usa-hanya. Yang terjadi di sanakan mereka menggunakan laraspanjang, peluru besar denganjumlah besar artinya perlupengetatan di TNI dan Polriatas barang-barang tersebutsehingga pengawasannyadiperketat, katanya.

    Ketika ditanya apakah Pres-iden kecewa terhadap aparatKepolisian atas kejadian ini,Djoko mengatakan KepalaNegara merasa prihatin danmenyampaikan duka cita men-dalam terhadap keluarga yangditinggalkan.

    Sementara ketika ditanyaperlu tidaknya keterlibatansatuan anti teror yang dimiliki

    YOGYAKARTA - Mantan WapresJusuf Kallamenyatakan, untuk menghapus terorisme di In-donesia, maka satu-satunya jalan adalah denganmembersihkan ideologi tersebut. Indonesiaadalah negara yang paling banyak menangkapteroris, tetapi pada kenyatannanya permasa-lahan terorisme itu tidak hilang karena ideologiitu tidak dapat ditangkap secara fisik sepertiorangnya, kata di Yogyakarta, kemarin.

    Usai menjadi pembicara pada Seminar Lus-trum XI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM,Kalla mengatakan, masyarakat Indonesia harusmendapatkan pemahaman yang benar tentangkenegaraan untuk menghindari semakinberkembangnya ideologi terorisme tersebut.Pemahaman itu penting dilakukan. Tidak ha-nya dilakukan melalui pendidikan, tetapi jugadilakukan oleh seluruh elemen masyarakat,kata Ketua Umum PMI ini.

    Ia mengatakan, membersihkan ideologi ter-orisme tersebut tidak dapat dilakukan dalamwaktu singkat, namun tetap penting untuk di-kerjakan.

    Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RIEdi Ramli Sitanggang mengatakan, pihaknyaakan mengkaji ulang pola penanganan teroris-me di tanah air, termasuk standar operasionalyang dilakukan Densus 88 Anti Teror. Tin-dakan represhif seperti yang dilakukan Densus88 itu perlu dikaji ulang, katanya.

    Berdasarkan laporan yang disampaikan, ka-tanya, tindakan pihak kepolisian khususnyaDensus 88 Anti Teror dapat dimaklumi karenabagian dari standar operasional.

    Namun, dengan alasan apapun, pihak kepoli-sian tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang dan semudah itu bertindak secararepresif sehingga menimbulkan korban.

    Seharusnya, ada tahapan-tahapan tertentuyang perlu dilakukan pihak kepolisian jika adaseseorang yang diduga terlibat dalam aksi ataujaringan terorisme.

    Tindakan represhif tanpa perhitungan yangmatang dan alasan yang kuat, dikhawatirkanakan memancing aksi timbal balik dari pihak lainsebagaimana yang terjadi di Sumut. (ant)

    Ideologi Teroris Harus Dihapus

    SBY Minta

    Polri Waspada

    Menghormati Profesi Wartawan

    Dugaan Bermain ProyekSetjen DPR Dirombak

    JAKARTA - Proyek pembangunan Gedung Baru DPR nam-paknya sudah akan memakan korban. Jajaran Sekretariat Jen-deral (Setjen) yang menjadi penanggungjawab pembangunanmenjadi korban pertama. Ketua Tim Teknis PembangunanGedung Baru DPR yang juga Kepala Biro Pemeliharaan Pem-bangunan dan Instalasi (Harbangin) Mardian Umar nampak-nya harus menelan pil pahit sebagai salah satu yang akandiganti sebelum kajian ulang selesai dilakukan.

    Meski tidak menyatakan secara tegas, namun, Ketua DPRMarzuki Alie memberi sinyal kemungkinan dicopotnya SekjenNining Indra Saleh dan juga Mardian Umar sebagai ketua timteknis. Lihat saja nanti. Yang jelas kita mendengarkan ma-sukan banyak pihak termasuk mengenai dugaan permainandalam proyek-proyek di DPR, katanya di Jakarta, kemarin.

    Marzuki mengungkapkan, pimpinan DPR segera melaku-kan rapat untuk membahas rotasi jajaran kesekjenan DPR.Salah satu agendanya adalah membahas masalah sumberdaya manusia di lingkungan kesekjenan, karena saat ini diper-lukan penyegaran dan penyesuaian jabatan menghadapi tan-tangan kedepan, kilah Marzuki.

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan tidakmengetahui persis agenda rapat pimpinan DPR. Namun, iaminta publik bersabar sampai dengan hasil kajian ulang proyekgedung baru DPR, termasuk apakah ada sanksi berupa rotasiatau pergantian jajaran Setjen yang dinilai terlibat dalam per-mainan proyek gedung baru itu. Kita lihat saja dulu evalua-sinya, saya belum bisa berkomentar banyak mengenai rotasitersebut, tegasnya.

    Wakil Ketua DPR lainnya Pramono Anung justru memban-tah rotasi akan dilakukan sampai level sekjen. Politisi PDIP ituhanya mengetahui bahwa akan ada pergantian di level eselondua. (har)

    PROFESI wartawan di Indonesia harus lebihterlindungi secara profesional, karena tugasnya

    mereka membawa kepentingan rakyat danmengemban misi demokrasi. Tetapi realitasnya ?

    Ketua Dewan Pers BagirManan mengungkapkan kepri-hatinan tersebut. Saya ini lamamenjadi hakim karir danmerasakan profesi hakim bera-da di posisi yang tidak me-nyenangkan dalam menjalan-kan tugasnya. Kini selamamenjadi Ketua Dewan Pers,saya merasakan profesi war-tawan dalam menjalankan tu-

    gasnya lebih tidak menyenang-kan, ujarnya saat silaturahmidan halal bil halal di GedungDewan Pers Jakarta, kemarin.

    Guru besar di FH UnpadBandung tersebut menge-mukakan, di tengah membaik-nya industri pers beberapawaktu belakangan ini belumdibarengi dengan terjaminnyakeamanan wartawan dalam

    menjalankan profesinya.Masih ada wartawan di negeri

    ini yang tewas terbunuh saatmenjalankan tugas jurnalistik-nya. Ini ironis, katanya.

    Mantan Rektor Unisbatersebut mengemukakan, halyang ironis adalah tewasnyawartawan saat menjalankan tu-gas jurnalistiknya tidak menda-patkan perhatian penuh daripejabat negara maupun DPR.Kita bisa menyaksikan Pres-iden dan anggota DPR mem-berikan perhatian, setidak-tidaknya melalui komentarmereka mengenai sejumlah halyang dinilai penting. Namun,belum ada keprihatinan atau

    hal lebih nyata menanggapi te-wasnya wartawan dalam tugasjurnalistiknya, katanya.

    Ia pun mengemukakan, bisajadi political will (kemauanpolitik) pejabat negara, parle-men, bahkan aparat keamananterhadap perlindungan profe-si wartawan karena belum adapemahaman mengenai berat-nya dunia kewartawanan.Dalam hal ini masyarakatpers harus lebih bersatu padumenegakkan profesinya. Kitajuga harus lebih bersatu un-tuk saling melindungi, ujar-nya. (ant)

    TNI untuk menangani masalahini, Djoko mengatakan TNImemiliki fungsi untuk memban-tu pemberantasan teroris na-mun ada aturan-aturannya.Sebatas sesuai dengan Un-dang-Undang, jadi itu nantidirumuskan. Jadi jangan keliru,proses penegakan hukum be-rada di Kepolisian, tegasnya.

    Untuk menindaklanjuti in-struksi Presiden tersebut,Kapolri Jenderal Pol BambangHendarso Danuri melakukanteleconference dengan sejum-lah kapolda. Kapolri mengi-ngatkan ke seluruh jajarannyabaik kesatuan maupun pero-rangan untuk lebih berhati-hatidan siaga untuk mengantisipa-si serangan, kata Kadiv Hu-mas Mabes Polri Irjen Pol. Is-kandar Hasan. (har/son)

    Terkait Jaksa AgungMK Tidak Tegas

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitanmenilai amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak tegasmenyebutkan pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Su-pandji. Apalagi, dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan tidak mengatur tentang tata cara masatugas seorang Jaksa Agung.

    Mengingat tata cara masa tugas seorang Jaksa Agung tidakdiatur di dalam UU Kejaksaan, kata dia, maka seharusnya tidakada tudingan dan pelemparan kesalahan kepada Presiden Susi-lo Bambang Yudhoyono yang telah mengangkat HendarmanSupandji sebagai Jaksa Agung. Ketentuannya juga tidakjelas mengatur hal itu. Jadi, amar putusan MK itu hanya se-bagai pengaturan masa tugas Jaksa Agung ke depan, katapengamat hukum, Irman Putra Sidin.

    Dengan kondisi normal melalui keputusan itu, kata dia, makaseharusnya masa tugas Hendarman sebagai Jaksa Agung akanberakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahanKabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jadi, tidak ada yang terla-lu bermasalah di sini, katanya.

    Intinya, lanjut dia, MK ingin ada suatu pembatasan masatugas Jaksa Agung ke depan. Selama ini yang terjadi, ketikapresidennya turun, Jaksa Agung justru tetap menjabat jikatidak diberhentikan Presiden, katanya.

    Mahfud BerlebihanSementara itu JAM Was Kejagung Dr. Marwan Effendy me-

Embed Size (px)
Recommended