Subsidi Dan Perimbangan Keuangan

8/18/2019 Subsidi Dan Perimbangan Keuangan

1/25

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Tujuan utama sistem transfer

Tujuan lain sistem transfer

Bentuk transfer

Evaluasi sistem transfer

Implementasi sistem subsidi di Indonesia

Evaluasi sistem subsidi di Indonesia

Kesimpulan


2/25

SUBSIDI DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Tujuan Pembahasan

Menggambarkan konsep dasar subsidi sebagai bagian dari bentuk transfer keuangan

dari pusat ke daerah serta melakukan evaluasi stas pelaksanaanya di Indonesia.

Menjelaskan mengenai konsep dan implementasi hubungan keuangan pusat dan

daerah di Indonesia.


3/25

Tujuan Utama Sistem transfer

Transfer keuangan pusat ke daerah adalah merupakan praktek yang luas yang diterapkan

di hampir seluruh negara. Terdapat beberapa tujuan utama sistem transfer keuangan pusat

ke daerah, antara lain adalah :

Pemerintah daerah mempunyai sumber yang ukup untuk melaksanakan fungsi

yang diberikan oleh pemerintah pusat.

!ntuk mendistribusi sumber daya seara adil antara pemerintah daerah sesuai

dengan kebutuhan relatif dan kapasitas keuangan yang dimilikinya

!ntuk mengkompensasikan efek spill"over dimana pelayanan di satu pemerintah

daerah ikut dinikmati juga oleh masyarakat dari pemerintah daerah lain.


4/25

Tujuan lain sistem transfer

#elain tujuan utama yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa tujuan lain yang

berkaitan dengan sistem dan hubungan keuangan pusat dan daerah:

!ntuk menga$asi seara menyeluruh tingkat pengeluaran pemerintah daerah

!ntuk mendorong mobilisasi pendapatan asli daerah

!ntuk mendorong tanggung ja$ab pemerintah daerah atas keputusan yang akan

diambil.

!ntuk menstimulasi pembangunan ekonomi

!ntuk melaksanakan pelayanan yang bersifat darurat


5/25

Pena!asan "euanan #leh pemerintah

Transfer keuangan dan Penga$asan pusat atas kegiatan keuangan daerah ini dirasakan

perlu karena beberapa alasan:

Penga$asan ini dipandang untuk mengamankan %egulasi pemerintah atas sektor

ekonomi makro. #ebab diketahui bah$a pembiayaan pemerintah daerah

mempunyai porsi yang ukup besar dari total pembiayaan publik.

Penga$asan atas pengeluaran pemerintah daerah juga dipandang sebagai bentuk

dari koordinasi pengeluaran publik untuk menjamin adanya keselarasan dalam

perenanaan nasional serta untuk menghindari tumpang tindinya perenanaan.

Penga$asan juga merupakan aplikasi dari standarisasi pelayanan publik untuk

menjamin bah$a setiap penduduk mempunyai akses yang sama dan adil atas setiap

pelayanan pokok.

Penga$asan merupakan bentuk &paternalism', dimana pemerintah pusat merasa

sebagai institusi yang bertanggung ja$ab terhadap masyarakat atas ketidak

efisienan dan korupsi pemerintah daerah

Penga$asan diperlukan karena adanya kesenjangan skill yang umumnya dihadapi

oleh pemerintah daerah

(epentingan politik dan ideologi umumnya menjadi perhatian utama pemerintah

pusat ketimbang pemerintah daerah.


6/25

PENDAPAT K$NTRA PENGA%ASAN

Pendapat yang mendukung perlunya pengurangan atau penghapusan penga$asan pusat

atas daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

)akta yang menunjukkan adanya variasi, perbedaan tingkat kebutuhan, kondisi

daerah, yang berarti bah$a tidak dimungkinkannya untuk melaksanakan pelayanan

yang seragam seara nasional.

Peranan politisi daerah dan pihak oposisi yang tidak memungkinkan pemerintah

pusat untuk dapat selalu menerapkan kebijaksanaan nasionalnya.

Pendapat yang mengatakan bah$a penga$asan yang berlebihan akan berdampak

negatif. *lasannya, sistem penga$asan tersebut tidak dapat memunulkan model

pelayanan yang lebih baik, karena penga$asan umumnya menekankan pada upaya

untuk menghindari pelaksanaan yang tidak efisien dan efektif.


7/25

Bentu" transfer

Transfer atau pengalihan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat

dalam beberapa maam bentuk antara lain:

Pembagian pajak atau pendapatan lain +ta or revenus sharing-

Bantuansubsidi yang bersifat umum +generalblok grants-

Bantuansubsidi yang bersifat khusus +speifi grants-

Bantuansubsidi untuk menanggulangi defisit.

Ta& #r re'enue sharin

Bagi hasil pendapatan atau pajak antara pusat dan daerah, adalah pembagian hasil

pendapatan yang dipungut didaerah.

Pembagian ini diatur dalam peraturan pemerintah

Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau per$akilan

pemerintah pusat di daerah. /ontoh bentuk bagi hasil pendapatan adalah atas

pendapatan atas royaltis eksploirasi mineral.


8/25

Kara"teristi" bai hasil pen(apatan

Bagi hasil pendapatan dapat dalam bentuk formula original

0ibandingkan dengan grants +bantuansubsidi-, bagi hasil pendapatan adalah lebih

elastis, karena umumnya berdasarkan pada prosentase atas sumber pendapatan

nasional yang enderung lebih responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk

dan pertumbuhan ekonomi.

Tidak seperti 1rants dimana keputusan mengenai alokasi dana menjadi $e$enang

penuh pihak pemerintah pusat, bagi hasil pendapatan akan merupakan bentuk

kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dimana memungkinkan kedua bela

pihak mempunyai hak dan ke$ajiban yang sama dalam mobilisasi pendapatan.

Bagi hasil pajak umumnya memberikan wewenang yang adil bagi pemerintah

daerah untuk menetapkan hal"hal yang akan dibiayai dari sumber tersebut. *kan

tetapi pemerintah pusat masih mempunyai peran yang dominan dalam penetapan

tingkattarif pajak. 2al ini tentu saja akan berbeda dengan pajak asli daerah dimana

penetapan tarifnya menjadi $e$enang penuh pemerintah daerah.

Bagi hasil seara original, memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk

mengupayakan seara maksimal mobilisasi pendapatan, dibanding bagi hasil

dengan formula.


9/25

Bantuan bersifat umum

)General*Bl#+" Grants,

Bantuan yang bersifat umum, diranang untuk memberikan kontribusi

+sebagianseluruhnya- atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Bantuan bersifat umum, membutuhkan formula alokasi untuk mendistribusi bantuan

seara adil terhadap seluruh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan

perbedaan tingkat kebutuhan, kapasitas relatif sumber keuangan daerah.

Bantuan bersifat umum, memberikan keluasan kepada pemerintah daerah untuk

menetapkan penggunaan sumber dana, dengan pembatasan tertentu misalnya sektor

yang dapat dibiayai masih menjadi kendali pemerintah pusat.


10/25

Bantuan bersifat "husus

Bantuan yang bersifat khusus, diranang mendorong pemerintah daerah

melaksanakan proyek nasional, karenanya dana tersebut diperuntukan sebagai

kontribusi +sebagianseluruhnya- atas pelayanan yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah.

Bantuan yang bersifat khusus, dapat pula diranang dalam pola kemitraan

pembiayaan antara pusat dan daerah.

Bantuan yang bersifat khusus, memungkinkan pemerintah pusat untuk menetapkan

prioritas, jenis pelayanan atau proyek dalam spesifikasi yang sangat terini.

Berbagai jenis bantuan yang bersifat khusus, adalah: staff grants +Indonesia-,

Mahing grants, Emergeny grants.


11/25

Bantuan (efisit

Bantuan ini diterapkan dibeberapa negara untuk membantu pemerintah daerah yang

mengalami defisit anggaran. Beberapa kriteria defisit grants adalah:

Bantuan ini menyebabkan pemerintah daerah melepaskan tanggung ja$ab atas

inefisiensi pengelolaan anggaran kepada pemerintah pusat

Bantuan ini dapat menyebabkan pemerintah daerah kurang dalam usaha untuk

menegah inefisiensi

Mendorong ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat.


12/25

Bentu" bantuan lainn-a

Initial .apitalisati#n, digunakan untuk mendorong aktivitas unit tertentu yang

dapat menghasilkan pendapatan

.entral bu(et all#+ati#n, dalam beberapa hal, pemerintah daerah dapat menarik

dana seara langsung dari pemerintah pusat untuk suatu kepentingan khusus.

Praktek ini dilakukan di negara dimana pemerintah daerah bertindak sebagai $akil

pemerintah pusat di daerah.

Subsi(ise( l#ans, adalah pemberian subsidi atas tingkat bunga, sehingga

pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih

rendah dari tingkat bunga umum. *kan tetapi hal ini dapat memunulkan berbagai

risiko:

a. *kan menyebabkan munulnya investasi yang tidak feasible, karena murah,

sehingga pemerintah daerah tidak diperhadapkan dengan biaya yang

sesungguhnya atas investasi +ontoh: pinjaman untuk pembangunan pasar-

b. Pemerintah daerah yang kaya akan memperoleh manfaat yang lebih besar

karena dapat melakukan pinjaman yang lebih besar.


13/25

E'aluasi atas sistem transfer

Terdapat berbagai pendekatan untuk mengevaluasi sistem transfer dari satu negara.

!kuran"ukuran yang umumnya digunakan adalah:

A(e/ua+-0 Elasti+it-0 Stabilit-

Bantuan +transfer- pemerintah pusat ke daerah haruslah dapat menutupi biaya untuk

menyelenggarakan fungsi yang diserahkan.

3umlah dana bantuan yang ditransfer, haruslah disesuaikan dengan tingkat

pertumbuhan inflasi, penduduk dan pertumbuhan ekonomi

(arenanya bagi hasil pajak akan lebih elastis dari pada grants

2al yang dapat membantu elastisitas bantuan adalah dengan melakukan indeksasi

+inflasi dan penduduk-

(riteria alokasi +formula-, haruslah dapat menghindarkan adanya fluktuasi yang

besar antara satu tahun dengan tahun lainnya.

Pemerintah daerah haruslah memperoleh informasi mengenai jumlah bantuan

sebelum mereka menyiapkan anggarannya.

Bantuan yang telah disetujui, haruslah dibayarditransfer, dan tepat $aktu.


14/25

Keseimbanan antara pemerintah (aerah

#istem bagi hasil pendapatan"metode origin, akan mendorong gap yang lebih besar

antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, antara daerah yang kaya dan

daerah yang miskin.

#istem 1rant akan dapat membantu untuk mengurangi gap yang dimunulkan oleh

sistem bagi hasil pendapatan.

Masalahnya adalah bagaimana mengukur kapasitas pendapatan daerah seara

objetif +karena pendapatan asli daerah adalah refleksi dari kapasitas fiskal dan

tingkat usaha mobilisasi fiskal daerah-.

*lokasi dengan sistem formula haruslah mempertimbangkan perbedaan dalam

tingkat kebutuhan pembiayaan. *kan tetapi adalah sangat sulit untuk mengukur

seara objektif tingkat kebutuhan setiap daerah.

*lokasi dengan sistem formula haruslah mempertimbangkan perbedaan dalam

beberapa faktor objektif lainnya, seprti kondisi alam, biaya transportasi didalam

$ilayah daerah bersangkutan, jarak dengan pusat daerah, akan tetapi variasi dalam

standar biaya akan memunulkan masalah kompleksitas perhitungan dan alokasi-

(ebutuhan atas biaya rutin, mungkin berbeda dengan kebutuhan atas pembelanjaan

pembangunan. +0aerah pertanian dan kota-.


15/25

E+#n#mi+ effi+ien+- an( in+enti'es

#istem anggaran harus mendorong daerah untuk menggunakan sumber daya seara

efisien

2al ini berarti grant haruslah mengutamakan output dan bukan input +grant haruslah

berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan bukan subsidi untuk staf pemerintah

daerah-

1rants haruslah diranang untuk mendorong pemerintah daerah untuk

menyesuaikan pengeluaran mereka dengan tujuan pembangunan nasional, akan

tetapi haruslah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah keluasan yang

ukup untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, jika tidak, sumber dana yang

ada akan terbuang sia"sia pada proyek yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuk

kondisi lokal.

1rants haruslah diranang untuk menghindarkan kemalasan pemerintah daerah

dalam memobilisasi pendapatan asli daerah. 3ika tidak maka grants hanya menjadi

subtitusi pendapatan asli daerah.


16/25

Desentralisi*#t#n#mi (aerah

#istem grant haruslah mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan tujuan

nasional dengan otonomi daerah

Idelanya, sistem grant, haruslah memberikan atau menjadi dasar frame$ork standar

dan kebijaksanaan nasional, akan tetapi pemerintah daerah haruslah mempunyai

kebebasan yang ukup untuk memanfaatkan grant sesuai dengan kondisi daerah

#eara keseluruhan sistem, membutuhkan dua hal, yakni penga$asan pemerintah

pusat untuk menentukan apakah dana telah digunakan sebagaimana seharusnya

digunakan dan pertanggung ja$aban pemerintah daerah kepada pembayar pajak dan

pemilih daerah.


17/25

Beberapa isu Peran+anan sistem transfer

3umlah dana yang akan di transfer haruslah merefleksikan keseimbangan antara

sumber daya dengan tanggung ja$ab yang diemban oleh setiap level pemerintah

daerah. 3ika terdapat lebih dari level pemerintah daerah +Tk.4 dan Tk.5-, sumber

daya haruslah dialokasikan seara adil berdasarkan refleksi distribusi dan tanggung

ja$ab

0alam beberapa kasus, terdapat alternatif dimana dana diturunkan melalui $akil

pusat di daerah +. (an$il- atau langsung ke pemerintah daerah.

0ari keseluruhan dana yang tersedia, berapa dana yang akan ditransfer melalui

setidaknya 6 metode:

a. Bagi hasil pendapatan: jumlah besar"kemitraan"kebebasan yang ukup bagi

daerah

b. Bantuan khusus: untuk mendukung tujuan pembangunan nasional

. Bantuan umum: untuk kepentingan penyeimbangan fiskal antar pemda


18/25

F#rmula Bantuan umum harus memenuhi elemen1

a. (ebutuhan pembelanjaan, dipengaruhi oleh: jumlah penduduk, luas $ilayah,

lumpsum.

b. )aktor Biaya perunit, dipengaruhi oleh: kondisi geogarafis, jarak dengan pusat

. (apasitas fiskal daerah: hal ini harus didasarkan pada potensi pendapatan dari

pada realisasi pendapatan

#istem transfer membutuhkan suatu perpaduan yang harmonis antara kebutuhan

untuk meranang sistem yang memungkinkan keseimbangan antar daerah dengan

simplisiti yang memungkinkan sistem transfer yang sederhana namun transparan


19/25

Implementasi sistem subsi(i

(i In(#nesia

*lokasi subsidi dan batuan pusat diperuntukan:

*nggaran rutin

*nggaran pembangunan


20/25

#ubsidi 0aerah 7tonomi +#07-

!ntuk belanja rutin dati I dan dati II

489 anggaran nasional

Elemen utama adalah untuk pembayaran gaji pega$ai pemda

ogikanya: semua pega$ai adalah pega$ai pemerintah nasional karenanya biaya

atas gaji haruslah menjadi tanggungan pemerintah pusat.

6; #07 untuk dati I

< #07 untuk dati II

2al ini disebabkan oleh jumlah guru yang menjadi tanggung ja$ab dati satu relatif

lebih besar

#07 perapita berbeda antar daerah

=>9 dari #07 adalah untuk gaji ? pensiun +spesifik-

>9 untuk pembelanjaan rutin +69 untuk pemeliharaan, dan 8.>9 untuk kesehatan-

*lokasi dari pusat melalui dati I selanjutnya ke dati II

*kibatnya terkadang terjadi penundaan transfer, dan pembayaran yang tidak ukup

Tahun 4@=A=A telah dilakukan pembayaran langsung dari pusat ke dati II

#aat ini alokasi didasarkan pada bukti tingkat pembelanjaan daerah ketimbang dasar

kebutuhan

2al ini dapat menghindarkan pembelanjaan yang berlebihan

*kan tetapi melibatkan sentralisasi penetapan yang tidak realistis tehadap

kebutuhan daerah


21/25

Inpres

0iterapkan sejak tahun 4@A8

#ebagai bagian dari kelebihan dana akibat naiknya harga minyak

0iperuntukan bagi pembangunan regional

0isalurkan tidak melalui *PB0 tetapi malalui rekening bank +B%I- yang bertujuan

untuk efisiensi penyaluran dana +keuali untuk inpres dati I-

Terdapat jenis inpres

(urang lebih 9 dari total nasional budget

Inpres blok dialokasikan berdasarkan pertimbangan Mendagri dan Bapenas

Inpres spesifik dialokasikan oleh departemen terkait


22/25

Inpres Dati I

0iperuntukan bagi pembangunan infrastruktur

Terdapat dua bagian: " ditetapkan >89 +dibelanjakan berdasarkan ketetapan mentri:

irigasi dan jalan- C diarahkan +menjadi $e$enang pemda th 4 kendati juga harus

dibelanjakan untuk infrastrukturD irigasi, jalan-

Bera$al dari bagi hasil pajak eport

*lokasi didasarkan pada luas $ilayah 55 propinsi memperoleh alokasi yang sama

dan 45 prop. Memperoleh yang berbeda

Pertanyaan adalah apakah hal ini telah memenuhi asas keadilan

Inpres Dati II

Blok grant

0iajukan untuk infrastruktur

F untuk jalan dan jembatan

Proyek harus disetujui ole dati I

0ialokasikan berdasarkan jumlah penduduk dan alokasi minimum

;9 alokasi didasarkan pada penapai target PBB


23/25

Inpres Desa

Blok grant

!ntuk pembangunan desa, jalan, jembatan, irigasi, pertanian, sosial infrastruktur,

sosial aktivitas

Proyek harus disetujui oleh Bupati

0ialokasi berdasarkan jumlah yang sama untuk setiap desa

Inpres Se"#lah Dasar

Bantuan inpres terbesar ;89 dari total

0iperuntukan bagi pengembangan sekolah

*lokasi didasarkan pada jumlah sis$a yang belum terakomodasi di sekolah

Inpres Kesehatan

0iperuntukan bagi pengembangan pelayanan kesehatan utamanya didaerah

pedesaan

6>9 klinik";89 obat"obatan"5>9 air dan sanitasi


24/25

*lokasi didasarkan pada usulan Pemda dan berdasarkan penilaian tingkat

kebutuhan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan dati I

Inpres 2alan

0iperuntukan bagi konstruksi dan pera$atan jalan pedesaan

0itetapkan berdasarkan usulan pemda dati II dan penilaian tingkat kebutuhan oleh

pmda dati I dan pemerintah pusat

Inpres Penhijauan

0iperuntukan bagi konservasi lahan, hutan dan air

Perenanaan dilakukan oleh dati I berdasarkan pada usulan kebutuhan dati II

Proyek dikerjakan oleh dati II


25/25

E'aluasi a(ministrasi bantuan*subsi(i

*lokasi inpres untuk provinsi menunjukkan provinsi yang besar memperoleh

alokasi yang besar akan tetapi keil dalam hal perkapita: Irian, Timtim, Bengkulu,

(altim 6"; kali prop lain.

(euali inpres dati I, semua inpres tidak nampak dalam *PB0 akibatnya, 0P%0

sebagai $akil rakyat tidak terlibat dalam penetapan kebijasanaan alokasi dan

penga$asannya

Element yang terlibat langsung adalah Bupati dan Bapeda

Penundaan transfer dana dari pusatdati I menyebabkan penundan proyek

#iap yang harus dikembalikan

(eterbatasan skill

Subsidi Dan Perimbangan Keuangan

Documents