Study club prepare for semunas 2014

STUDY CLUB PERSIAPAN SEMUNAS ALSA INDONESIA 2014

“STRATEGI MENGATASI ANCAMAN KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN SOLVEN”

PURWOKERTO, 8 MARET 2014

Kata kunci :1.Kepailitan2.Perusahaan Solven

Pengaturan tentang Kepailitan :1.UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan2.UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Apa itu kepailitan ?

Berdasar pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Debitur adalah orang yang mempunyai utang atau yang diberi utang

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang atau yang memberi utang

Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit?Berdasar pasal 2 UU No.37 tahun 2004

1. Debitur atas permohonan sendiri 2. Kreditur3. Kejaksaan4. Bank Indonesia5. Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa

Keuangan6. Menteri Keuangan

Kapan debitur dinyatakan pailit?

Berdasar pasal 2 (1) UU No.37 tahun 2004

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Dimana penyelesaian permohonan pernyataan pailit?

Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum si debitur.

Apakah dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit?

- Berdasar pasal 11 (1) UU No. 37 tahun 2004dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Apakah ada cara mencegah terjadinya kepailitan?

Berdasar pasal 222 UU No.37 tahun 2004 Debitur dapat memohon mengajukan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya

Bagaimana akibat hukum dari putusan pernyataan pailit?

1. Debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. (pasal 24 (1) UU No.37 tahun 2004)

2. Penguasaan dan pengurusan beralih ke kurator

3. Debitur pailit masih berwenang melakukan perbuatan hukum asal menguntungkan harta pailit (pasal 25 UU No.37 tahun 2004)

• Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, kecuali :

1. benda atau hewan yang digunakan untuk pekerjaan debitur

2. tempat tidur3. bahan makanan untuk 30hari kedepan4. gaji dari suatu jabatan5. uang untuk memberi nafkah

Perbedaan pembatalan dan pencabutan putusan pernyataan pailit• Pembatalan putusan pernyataan pailit adalah

akibat adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali

• Pencabutan putusan pernyataan pailit adalah jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan

Kapan berakhirnya kepailitan?

Ada dua cara, yaitu :

1. Akur (Accord)perjanjian antara debitur dan kreditur mengenai pengaturan untuk melunasi semua tagihan dengan cara membayar beberapa presentase dan debitur dibebaskan dari sisanya

2. Insolvensi penjualan barang debitur yang masih ada dan hasilnya dibagikan ke para kreditur

Apa itu perusahaan solven?

• Solvent artinya sehat, sanggup membayar hutangnya.

• Perusahaan solven artinya perusahaan yang sehat serta mampu membayar hutangnya.

• Perusahaan yang mempunyai aset yang jauh lebih besar dibanding utang yang di klaim.

• Perusahaan yang memiliki rasio aktiva jauh di atas pasiva, serta berada dalam kondisi keuangan yang sangat likuid atau untuk perusahaan yang terdaftar di bursa disebut sebagai the blue chip company.

• Perusahaan yang berpengaruh sangat besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat dan negara.

Kasus perusahaan solven yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga

1. 13 Juni 2002 - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun dibatalkan di tingkat kasasi

2. 23 April 2004 - PT Prudential Life Insurance (Prudential) dimohonkan pailit oleh mantan konsultan agennya namun dibatalkan di tingkat kasasi

3. Januari 2005 - Total E&P Indonesie (Total) dimohonkan pailit oleh kontraktornya (PT Sanggar Kaltim Jaya) dan Sub-Kontraktornya (PT Istana Karang Laut) namun ditolak oleh Pengadilan Niaga

4. 4 September 2007 - PT. Dirgantara Indonesia dimohonkan pailit oleh karyawannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun dibatalkan di tingkat kasasi

5. 14 September 2012 – PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkomsel) dimohonkan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika (PJI) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat namun dibatalkan di tingkat kasasi

Pertimbangan hakim yang menjadi alasan perusahaan solven di pailit

• Pasal 1 ayat (1) UU No. 4tahun 1998 jo Perpu No. 1/1998 tentang Kepailitan yang menyebutkan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.“

• Pada kasus pailitnya 2 perusahaan asuransi masih menggunakan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Kepailitan

• Persyaratan mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur menegaskan bahwa dalam kepailitan yang menjadi batasannya adalah jumlah kreditur yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih, jadi bukan jumlah piutangnya.

• Dalam UU ini untuk menyatakan perusahaan pailit hanya berdasarkan terbuktinya debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa melihat perusahaan tersebut sehat atau tidak.

• Jelas dengan syarat-syarat yang seperti itu, begitu mudahnya suatu perusahaan dipailitkan.

• Kemudian dengan UU yang baru yaitu UU. No. 37 tahun 2004 pemerintah memberikan perlindungan terhadap perusahaan asuransi. Caranya, dengan membatasi pihak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi yaitu hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Strategi Mengatasi Ancaman Kepailitan terhadap Perusahaan Solven

1. Melihat siapa yang mengajukan permohonan pernyataan pailit sesuai pasal 2 UU No.37 tahun 2004

2. Kreditur lebih diarahkan memilih penyelesaian sengketa lewat gugatan perdata dibandingan permohonan pailit jika debitur merupakan perusahaan yang terkenal perusahaan sehat

3. Badan yang dapat mewakili untuk mempailitkan perusahaan swasta

4. Tugas dan peran advokat yang mewakili

THANKYOU