Studium General Univ Widya Dharma Klaten 17 Okt BP · d e' w d >/ d< e d ^z z < d m.rhvqdgl+dugmdvrhpdqwul ³3hqhjdndq kxnxp dgdodk nhzdmledq vhoxuxk pdv\dudndw gdq xqwxn

BASARIA PANJAITAN – WAKIL KETUA KPK RI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

STUDIUM GENERALUNIVERSITAS WIDYA DHARMA

Klaten, 17 Oktober 2018

37

Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2012:

tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, sertakejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karenamengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yangbanyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasakepada masyarakat.

Fakta Kasus Korupsi 2004-2017

No. Jenis Perkara Jumlah1 Pengadaan

Barang/Jasa 164

2 Perijinan 213 Penyuapan 3404 Pungutan 215 Penyalahgunaan

Anggaran 46

6 TPPU 197 Merintangi

Proses KPK 7

Jumlah 618

No. Jabatan/Profesi Pelaku Jumlah1 Anggota DPR dan DPRD 1342 Kepala

Lembaga/Kementerian 25

3 Duta Besar 44 Komisioner 75 Gubernur 186 Walikota/Bupati dan

Wakil 60

7 Eselon I / II / III 1558 Hakim 159 Swasta 17010 Lainnya 82

Jumlah Keseluruhan 670*https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi

Strategi Pemberantasan Korupsi

Public Participation

Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang

Pasal 1 UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK:

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaiantindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsimelalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku.“

MENGAPA MELIBATKAN MASYARAKAT?

Koesnadi Hardjasoemantri (2000 :375-376): “Penegakan hukumadalah kewajiban seluruhmasyarakat dan untuk inipemahaman tentang hak dankewajiban menjadi syarat mutlak,masyarakat bukan penontonbagaimana hukum ditegakkan, akantetapi masyarakat aktif berperandalam penegakan hukum”.

PenegakanHukum

AparatPenegakHukum

MasyarakatPenye-

lenggaraNegara

Kunci utama penegakan hukum adalah kesadaran dan ketaatan hukumdari masing-masing stakeholder

Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183)menyampaikan pendapatnya mengenaipenegakan hukum (law enforcement)adalah pelaksanaan hukum secarakonkrit dalam kehidupanmasyarakat.

STRUKTUR KELEMBAGAAN KPK

Pimpinan

DeputiPencegahan

DeputiPenindakan

DeputiInformasi & Data

Deputi PIPM SekretariatJenderal

Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat

Direktorat PembinaanJaringan Kerja AntarKomisi dan Instansi

Penasihat

DirektoratPengaduan Masyarakat

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsimenurut UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK

• Berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlakuPasal 1

• Melaporkan tindak pidana korupsi (pengaduanmasyarakat)Pasal 9, 11

• Turut melakukan Pendidikan, Sosialisasi, dan KampanyeAnti KorupsiPasal 13

• Mengikuti/mengawasi proses dan mekanisme pencalonandan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan KorupsiPasal 22, 29,30

Peran Perguruan Tinggi dalamPemberantasan Korupsi

10

Pendidikan

• Pembekalan OrientasiMahasiswa (pengenalan)

• Mata Kuliah / Insersi Anti Korupsi (pendalaman)

• Pembekalan CalonWisuda

• Kampanye Anti Korupsi

Penelitian

• Skripsi/Riset/Kajian• Pembentukan pusat

kajian• Perbaikan sistem /

tata kelola (good governance)

PengabdianMasyarakat

• KKN Tematik Anti Korupsi

• Pengawasanpemerintahan / layanan publik

TridharmaPerguruan

Tinggi

Perguruan tinggi harusmenjadi pusat gerakanakademis pemberantasankorupsi dan mendoronggerakan pemberantasankorupsi baik secara lokalmaupun nasional

Pendidikan Anti Korupsi

Mahasiswa Baru

• Kuliah Umum (saat orientasi)

• Membangunkesadaran(Awareness)

• Workbook OrientasiAntikorupsi

MahasiswaPerkuliahan

• Perkuliahan• Meningkatkan

pemahaman• Mata Kuliah Wajib• Mata Kuliah Pilihan• Insersi• Modul Pembelajaran

Antikorupsi

Mahasiswa jelangkelulusan

• Kuliah Umum (Saat Judicium, Dies Natalis, Wisuda)

• Memberikan motivasi / tips antikorupsi kepadamahasiswa yang akanterjun ke dunia kerja

• Buku Saku Antikorupsi

11

Materi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)untuk Perguruan Tinggi

12

Workbook Orientasi

Mahasiswa Baru

Buku PanduanMateri PAK untuk

Perkuliahan

Buku PanduanDosen Pengampu

PAK

Pengantar Micro Teaching Materi

PAK

Buku PanduanKampanye Nilai-Nilai Anti Korupsi

Buku Saku Anti Korupsi

Kelulusan

On Progress..

Link Download: https://acch.kpk.go.id/id/tema/edukasi/buku-antikorupsi

Penelitian/Riset/Skripsi Anti Korupsi

13

KKN Tematik Anti Korupsi

14

Kampanye Anti Perilaku Koruptif

KPK mendorong civitas akademika dan masyarakat luasuntuk menghasilkan ide-ide dan solusi, tidak hanyaterhadap permasalahan korupsi saja, tapi juga perilakukoruptif sehari-hari yang kemudian disebarluaskanmelalui Kampanye / Gerakan Anti Korupsi di lingkungansekitarnya.

Agar gerakan kampanye yang dilakukan oleh civitasakademika dapat dilakukan lebih terukur, KPK telahmenyusun panduan kampanye nilai-nilai integritas yangdiharapkan dapat membantu masyarakat untukmelakukan gerakan/kampanye nilai-nilai integritas

Link Download: https://acch.kpk.go.id/id/tema/edukasi/buku-antikorupsi

Contoh Kebijakan Kampus Berintegritas

Kampanye Nilai Integritas / Budaya AntikorupsiMelalui Gerakan Mahasiswa di Kampus

17Link: https://acch.kpk.go.id/id/festival-integritas-kampus Instagram: @fik.2017

BUTUHNYA 50 MINTANYA 300YAKIN TEGA?

KPK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Akses Konten Anti Korupsi

19

INTEGRITAS

20

Mulai dari

diri sendiri

Pantang terlibatkorupsi, baik sebagai

pelaku maupunkorban

Terlibat dalamgerakan

pemberantasankorupsi

Edukasi Anti Korupsi

http://aclc.kpk.go.id/

http://acch.kpk.go.id/

TERIMA KASIH