STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN … · 2 Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa- Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan

1

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU

PAPUA

Oleh: Ir. Mhd. Rasyidi Harahap, MM Kasubdit Pengaturan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Denpasar, 16 Juni 2014

Kerangka Sosialisasi

1 RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(penjelasan pasal 14 ayat 3 huruf a )

2 Rencana tata ruang Pulau disusun sbg perangkat operasional rencana umum tata ruang

(penjelasan pasal 14 ayat 4)

3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua dan RTR Kepulauan Maluku ditetapkan dalam

Peraturan Presiden (pasal 21 ayat 1)

DASAR HUKUM AMANAT UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Rencana tata ruang pulau/kepulauan merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem (PP No 15 Tahun 2010)

AMANAT PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRWN 1 RTR Pulau merupakan rencana rinci RTRWN (pasal 123 ayat 1 huruf a )

2 Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-

Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara,

dan Pulau Papua. (pasal 123 ayat 2)

3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua dan RTR Kepulauan Maluku ditetapkan dalam

Peraturan Presiden (pasal 123 ayat 4)

Pengertian dan Dasar Hukum

RPJPN (2005-2025)

RPJMN (2010-2014)

Harus Memperhatikan

Pasal 19 UUPR

Menjadi Pedoman

Pasal 20 ayat (2) UUPR

• RTRWN

• RTR PULAU/KEPULAUAN

• RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Menjadi Pedoman

Pasal 20 ayat (2) UUPR

Menjadi Acuan

Pasal 22 ayat (1) huruf a UUPR

Pasal 25 ayat (1) huruf a UUPR

• RTRW PROVINSI

• RTRW KAB / KOTA

RPJP Prov. RPJM Prov.

RPJP

Kab/Kota

RPJM

Kab/Kota

Kedudukan RTR Pulau/Kepulauan

6

Peran dan Fungsi RTR Pulau/Kepulauan

RTR PULAU/KEPULAUAN

PERAN:

a) sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi

program pembangunan wilayah;

b) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang

FUNGSI:

Sebagai pedoman untuk:

a) penyusunan rencana pembangunan;

b) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan

antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;

c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d) penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

STRUKTUR RUANG • Sistem Perkotaan Nas • Sistem Jar. Transportasi Nas • Sistem Jar. Energi, Telekom, SDA

POLA RUANG • Kaw Lindung Nasional • Kaw Budidaya Nasional

• Fungsional Kaw Perkotaan • Fungsional Jar. Jalan Nas • Fungsional Jar. ASDP • Fungsional Pelabuhan • Fungsional Bandar Udara • Fungsional Jar. Energi • Fungsional Jar. Telekomunikasi • Fungsional Wilayah Sungai

• Fungsional Kaw Lindung Nas. • Fungsional Kaw Andalan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG: INDIKASI PROGRAM UTAMA 5 TAHUNAN

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

(SISTEM)

I

N

D

I

V

I

D

U

MUATAN RTR PULAU/KEPULAUAN

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KETENTUAN UMUM (Lingkup Pengaturan serta kedudukan, peran & Fungsi)

TUJUAN KEBIJAKAN & STRATEGI PENATAAN RUANG

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN (SOP)

RENCANA STRUKTUR RUANG & POLA RUANG PULAU, Skala 1:500.000

11

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

10

ARAHAN PENGEMBANGAN 20 TAHUN KE DEPAN Rencana Tata Ruang

Memiliki sumber daya kelautan yang potensial;

Belum didukung dengan pengembangan industri

pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang

optimal;

Potensi sumber daya lainnya, yaitu kelapa, belum

optimal pengembangannya;

Perlu optimalisasi peningkatan produksi dan industri

pengolahan hasil sumber daya alam;

Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur

pendukung ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, listrik,

dan telematika.

1. Optimalisasi Pengembangan

Sektor dan Komoditas Unggulan

Merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau

besar dan kecil dalam kesatuan Gugus Pulau dengan

luas lautan yang lebih besar dari daratan;

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat,

laut, dan udara belum optimal untuk dapat

menghubungkan antarGugus Pulau, antarpusat

kegiatan, dan antara pusat-pusat kegiatan dengan

kawasan penghasil sumber daya.

2. Peningkatan aksesibilitas dan

keterhubungan antarpulau

Memiliki kawasan perbatasan yang perlu ditingkatkan

fungsinya sebagai beranda depan negara dan pintu

gerbang internasional;

Akses penduduk pada sarana dan prasarana masih

rendah;

Pembangunan tidak hanya diarahkan pada pulau-

pulau besar tetapi termasuk pula pada pulau-pulau

kecil berpenghuni, dengan tetap mempertimbangkan

kawasan bencana pada Kepulauan Maluku.

Tingginya perambahan hutan dan perusakan atau

gangguan lingkungan, baik di daratan maupun laut;

Potensi keanekaragaman hayati kelautan merupakan

aset yang harus dilindungi karena menjadi bagian

potensi dunia;

Ketersediaan sumber daya pertambangan mineral,

minyak dan gas bumi serta kehutanan harus

dimanfaatkan secara arif dengan mempertimbangkan

daya dukung lingkungan dan ekosistem wilayah

Kepulauan Maluku;

Pengembangan pusat-pusat kegiatan harus dilakukan

dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan

rawan bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi

bencana.

3. Pembangunan wilayah perbatasan,

tertinggal dan pulau terpencil

4. Konservasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup dan mitigasi bencana

1. Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;

2. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata,

pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai,

perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan

memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;

3. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia

sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral

Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit

30% dari luas daratan Kepulauan Maluku;

4. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus

Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis

mitigasi dan adaptasi bencana; dan

5. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan

pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan

Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.

mewujudkan

Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan Tujuan 1

1. pengembangan dan rehabilitasi kawasan

perikanan tangkap dan perikanan budi

daya sebagai kawasan minapolitan

2 Kebijakan

2. pengembangan pusat industri serta jasa

perikanan dan kelautan berskala

internasional

1. mengembangkan Kawasan Andalan

dengan sektor unggulan perikanan

sebagai kawasan minapolitan yang

berkelanjutan;

2. mempertahankan, memelihara, dan

merehabilitasi ekosistem

terumbukarang dan kawasan pantai

berhutan bakau sebagai kawasan

pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil

laut lainnya yang potensial;

3. memantapkan dan/atau

mengembangkan pelabuhan

perikanan, pelabuhan laut, dan lintas

penyeberangan;

4. meningkatkan keterkaitan sentra

produksi perikanan dengan kawasan

perkotaan nasional.

9 Strategi 1. mengembangkan kawasan peruntukan

industri pengolahan hasil perikanan dan

kelautan bernilai tambah tinggi dan

berdaya saing;

2. mengembangkan pusat jasa di bidang

perikanan dan kelautan;

3. mengembangkan kawasan industri

perkapalan;

4. meningkatkan kualitas dan kuantitas

jaringan energi, jaringan telekomunikasi,

dan jaringan sumber daya air pada

kawasanperuntukan industri dan/atau

kawasan perkotaan nasional yang berfungsi

sebagai pusat industri hilir pengolahan

perikanan dan/atau industri perkapalan;dan

5. mengembangkan prasarana dan sarana

transportasi serta pemasaran hasil produksi

perikanan dan kelautan ke pasar nasional

dan internasional.

Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak

dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan

dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Tujuan 2

5 Kebijakan

1. mengembangkan secara terbatas zona

pemanfaatan untuk pariwisata berbasis

ekowisata, wisata budaya, dan wisata

bahari pada kawasan konservasi;

2. mengembangkan kawasan peruntukan

pariwisata berbasis ekowisata, wisata

budaya, dan wisata bahari;

3. mengembangkan kawasan perkotaan

nasional sebagai pusat pengembangan

pariwisata berbasis ekowisata, wisata

budaya, dan wisata bahari; dan


transportasi untuk meningkatkan

keterkaitan antarkawasan peruntukan

pariwisata serta kawasan peruntukan

pariwisata dengan kawasan perkotaan

nasional.

12 Strategi 1. mengembangkan kawasan peruntukan

pertambangan minyak dan gas bumi

lepas pantai secara terkendali; dan

2. mengembangkan pusat industri

pengolahan hasil pertambangan minyak

dan gas bumi lepas pantai.

1. pengembangan pusat pariwisata

berbasis ekowisata, wisata budaya,

dan wisata bahari

2. pengembangan pusat pengelolaan

sumber daya minyak dan gas bumi

lepas pantai

Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak

dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan

dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Tujuan 2

5 Kebijakan

1. mengembangkan dan

merehabilitasi kawasan

peruntukan pertanian

untuk kegiatan

perkebunan dengan

komoditas pala,

cengkeh, kelapa, dan

kakao;

2. mengembangkan

kawasan perkotaan

nasional sebagai pusat

industri pengolahan

hasil perkebunan; dan

3. mempertahankan dan


perkebunan sagu untuk

mendukung

kemandirian pangan.

12 Strategi 1. mempertahankan dan


peruntukan hutan dengan

memperhatikan

kesejahteraan

masyarakat.

3. pengembangan dan

rehabilitasi sentra

perkebunan

4. pemertahanan dan

rehabilitasi sentra

kehutanan

5. pengendalian dan

rehabilitasi sentra

pertambangan mineral

1. merehabilitasi sentra

produksi komoditas

unggulan

pertambangan mineral ;

dan

2. mengendalikan

perkembangan kawasan

peruntukan

pertambangan mineral

yang berpotensi

merusak lingkungan dan

mengancam keberadaan

Pulau Kecil.

Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari

Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku

Tujuan 3

4 Kebijakan

1.mengembangkan pengelolaan dan

mempertahankan kawasan

konservasi di laut yang memiliki

keanekaragaman hayati tinggi;

2.mengendalikan pemanfaatan sumber

daya alam pada kawasan yang

termasuk dalam Segitiga Terumbu

Karang; dan

3.mengendalikan perkembangan

kegiatan budi daya dan transportasi

perairan yang berpotensi merusak.

10 Strategi 1. mengendalikan perkembangan

kegiatan budi daya dan aktivitas

transportasi pada Koridor Ekosistem;

dan

2. mengembangkan prasarana penanda

keberadaan Koridor Ekosistem.

1. penetapan dan pelestarian kawasan

konservasi di laut yang memiliki

keanekaragaman hayati tinggi

2. pengendalian wilayah perairan di

sekitar Koridor Ekosistem

Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari

Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku

Tujuan 3

4 Kebijakan

1. melestarikan kawasan suaka alam

dan pelestarian alam dalam kesatuan

Gugus Pulau;

2. mempertahankan luasan dan

merehabilitasi kawasan bervegetasi

hutan tetap yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan

bawahannya; dan

3. meningkatkan perlindungan fungsi

ekologis kawasan peruntukan hutan

terutama di Pulau Kecil.

10 Strategi 1. mengendalikan kegiatan budi daya

yang berpotensi merusak fungsi

kawasan hutan lindung untuk menjaga

ketersediaan air; dan

2. mengendalikan pemanfaatan ruang di

sekitar kawasan suaka alam dan

pelestarian alam yang berpotensi

mengganggu dan/atau merusak

fungsi kawasan.

3. pemertahanan luasan dan rehabilitasi

kawasan berfungsi lindung yang

terdegradasi

4. pengendalian kegiatan budi daya yang

berpotensi merusak kawasan berfungsi

lindung

Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan

permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Tujuan 4

6 Kebijakan

1. mengembangkan jaringan energi

berbasis teknologi mikrohidro,

tenaga angin, tenaga surya, dan

tenaga panas bumi;

2. mengembangkan jaringan terestrial

danjaringan satelit;

3. mengembangkan prasarana

penyediaan air baku dengan

penerapan teknologi penggunaan

air laut; dan

4. mengembangkandan memelihara

prasarana sumber daya air skala

regional atau skala pulau.

17 Strategi 1. mengembangkan jaringan jalan

nasional yang terpadu dengan lintas

penyeberangan pada pulau-pulau

dalam Gugus Pulau; dan

2. mengembangkan jaringan jalan yang

terpadu dengan pelabuhan dan

bandar udara.

1. pengembangan jaringan energi, jaringan

telekomunikasi, danjaringan sumber daya

air berbasis teknologi terapan dan

masyarakat

2. pengembangan jaringan jalan yang

terpadu dengan jaringan transportasi

penyeberangan, pelabuhan, dan bandar

udara berbasis Gugus Pulau



6 Kebijakan

1. mengembangkan dan/atau

memantapkan Pelabuhan Utama dan

Pelabuhan Pengumpul; dan

2. mengembangkan dan/atau

memantapkan Bandar Udara

Pengumpul dengan Skala Pelayanan

Tersier.

17 Strategi 1. mengembangkan prasarana dan

sarana penyeberangan untuk melayani

lintas penyeberangan ke Pulau Kecil

berpenghuni;

2. mengembangkan bandar udara yang

melayani angkutan udara keperintisan;

3. mengembangkan jaringan

transportasi antarmoda yang

menghubungkan Pulau Kecil

berpenghuni dengan kawasan

perkotaan nasional; dan

4. mengembangkan jaringan jalan

nasional yang terpadu dengan

dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.

3. pengembangan prasarana transportasi

laut dan udara yang berfungsi sebagai

Pintu Jamak

4. pengembangan jaringan transportasi

untuk membuka keterisolasian wilayah



6 Kebijakan

1. mengendalikan pemanfaatan ruang

yang berada di kawasan rawan

bencana tanah longsor, gelombang

pasang, banjir, letusan gunung

berapi, gempa bumi, dan tsunami;

dan

2. mengendalikan alih fungsi dan

merehabilitasi kawasan pantai

berhutan bakau di kawasan

perkotaan nasional.

17 Strategi 1. mengembangkan dan merehabilitasi

prasarana dan sarana yang adaptif

terhadap dampak bencana tanah

longsor, gelombang pasang, banjir,

letusan gunung berapi, gempa bumi,

dan tsunami;

2. mengembangkan sistem peringatan dini

pada kawasan rawan tanah longsor,

gelombang pasang, banjir, letusan

gunung berapi, gempa bumi, dan

tsunami; dan

3. mengembangkan dan merehabilitasi

tempat dan jalur evakuasi pada kawasan

rawan tanah longsor, gelombang

pasang, banjir, letusan gunung berapi,

gempa bumi, dan tsunami.

5. pengendalian perkembangan

kawasan permukiman perkotaan yang

berada di kawasan rawan bencana

6. pengembangan serta rehabilitasi

prasarana dan sarana mitigasi dan

adaptasi bencana

Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang

internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan

Negara Palau

Tujuan 5

2 Kebijakan

1. mempercepat pengembangan PKSN

sebagai pusat pengembangan

ekonomi, pintu gerbang internasional,

dan simpul transportasi, serta pusat

promosi dan pemasaran ke negara

yang berbatasan;

2. mengembangkan sentra produksi

berbasis sumber daya alam potensial

dengan memperhatikan daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup;

dan

3. mengembangkan kawasan pertahanan

dan keamanan negara sebagai

perwujudan kedaulatan negara.

8 Strategi 1. membangun dan memelihara mercusuar

dan/atau sarana penanda di 19 (sembilan

belas) PPKT;


transportasi penyeberangan yang dapat

meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni;

3. menyediakan dan meningkatkan prasarana

dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan

air baku pada PPKT berpenghuni;

4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga

angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga

surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik

tenaga angin-surya (hybrid) untuk

memenuhi kebutuhan energi PPKT

berpenghuni; dan

5. mengembangkan jaringan telekomunikasi

pada PPKT berpenghuni.

1. percepatan pengembangan Kawasan

Perbatasan dengan pendekatan pertahanan

dan keamanan, kesejahteraan masyarakat,

serta kelestarian lingkungan hidup

2. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan

belas) PPKT sebagai titik-titik garis

pangkal Kepulauan Indonesia

24

STRATEGI OPERASIONALISASI Rencana Tata Ruang

Menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKSN (Pusat Kegiatan

Strategis Nasional) sebagai pusat-pusat kegiatan

yang terintegrasi dalam kesatuan Gugus Pulau

1. Sistem Perkotaan Nasional

Sistem jaringan transportasi nasional;

Mengembangkan jaringan transportasi darat, laut

dan udara yang mendukung pengembangan Pintu

Jamak pada pusat-pusat kegiatan

2. Sistem Jaringan Prasarana

Mengembangkan sarana dan prasarana energi

berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga

surya, dan tenaga panas bumi 3. Sistem Jaringan Energi Nasional

Mengembangkan dan meningkatkan jaringan

terestrial dan satelit yang melayani pusat perkotaan

nasional dan kawasan andalan di Kepulauan Maluku

4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Nasional

Mendayagunakan sumber air berbasis wilayah sungai

dan mengembangkan prasarana sumber daya air

untuk mendukung penyediaan air baku dan

pengembangan kawasan andalan

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air


sistem perkotaan nasional

Strategi operasionalisasi perwujudan

Sistem Perkotaan Nasional:

c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN

berbasis mitigasi dan adaptasi

bencana;

d. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN

yang menjadi Pintu Jamak;

e. mengembangkan dan meningkatkan

fungsi PKSN sebagai pusat

pengembangan ekonomi, pintu

gerbang internasional, simpul

transportasi, serta pusat promosi dan

pemasaran ke negara yang berbatasan;

f. mengembangkan prasarana dan

sarana perkotaan untuk mendukung

kegiatan industri pengolahan serta

perdagangan dan jasa;

g. mengendalikan perkembangan fisik

PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil

sesuai daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; dan

h. mengembangkan jaringan lalu lintas

dan angkutan jalan yang handal untuk

melayani PKN, PKW, dan PKSN.


sistem perkotaan nasional


Sistem Perkotaan Nasional:

a. mengembangkan dan/atau

meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan

PKSN sebagai: pusat industri

pengolahan hasil perikanan dan

kelautan bernilai tambah tinggi dan

berdaya saing; pusat jasa perikanan

dan kelautan; pusat pengembangan

perikanan dan kelautan berbasis riset

pengembangan kelautan dan Pulau

Kecil; pusat industri pengolahan hasil

perkebunan; pusat pengembangan

pertambangan mineral; pusat industri

pengolahan hasil pertambangan

minyak dan gas bumi lepas pantai;

pusat pengembangan pariwisata

berbasis ekowisata, wisata budaya

dan wisata bahari; dan pusat

pengembangan industri perkapalan

dan jasa maritim untuk mendukung

sistem transportasi, pertahanan dan

keamanan negara, serta perikanan

dan kelautan;

b. mengembangkan PKN, PKW, dan

PKSN sebagai pusat pertumbuhan

Gugus Pulau;


sistem jaringan transportasi darat



jaringan jalan nasional:

a. mengembangkan jaringan jalan arteri

primer dan jaringan jalan kolektor primer ;

b. mengembangkan jaringan jalan strategis

nasional untuk mendorong

perekonomiandi Kepulauan Maluku dan

membuka keterisolasian Kawasan

Perbatasan, kawasan tertinggal dan

terisolasi,termasukP ulau Kecil;

c. mengembangkan dan meningkatkan

fungsi jaringan jalan nasional untuk

menghubungkan kawasan perkotaan

nasional dengan pelabuhan dan/atau

bandar udara;

d. mengembangkan jaringan jalan nasional

yang terpadu dengan jaringan transportasi

penyeberangan berbasis Gugus Pulau

serta mendukung jaringan penyeberangan

sabuk;

e. mengembangkan jaringan jalan strategis

nasional yang terpadu dengan

pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni;

dan

f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang

berpotensi merusak fungsi Kawasan

Lindungdan lahan pertanian pangan

berkelanjutan di sekitar jaringan jalan

nasional.

jaringan jalan nasional



jaringan transportasi penyeberangan:

a. mengembangkan lintas

penyeberangan untuk

meningkatkan keterkaitan

antarpulau dan antarwilayah;

b. mengembangkan lintas

penyeberangan untuk


antarGugus Pulau;

c. mengembangkan lintas

penyeberangan untuk


antarpulau dalam Gugus Pulau;

d. mengembangkan pelabuhan

dan/atau dermaga penyeberangan

yang dilengkapi dengan depo

bahan bakar minyak (BBM) untuk

membuka akses antarpulau dan

antarwilayah termasuk ke/dari

Pulau Kecil; dan

e. mengembangkan jaringan

transportasi penyeberangan yang

terpadu dengan jaringan jalan

nasional.

jaringan transportasi penyeberangan



tatanan kepelabuhanan:

a. mengembangkan dan

memantapkan pelabuhan untuk

melayani kawasan perkotaan

nasional sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan;

b. mengembangkan pelabuhan

dengan memanfaatkan ALKI IIIA,

ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;

c. mengembangkan pelabuhan yang

terpadu dengan pengembangan

jaringan transportasi lainnya;

d. mencegah pengembangan

pelabuhan yang berpotensi

mengganggu fungsi Kawasan

Lindung dan ekosistem pesisir;

dan

e. memanfaatkan bersama

pelabuhan untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan negara

tatanan kepelabuhanan



alur pelayaran:

a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI

IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai

alur pelayaran internasional;

b. mengembangkan mengembangkan

alur pelayaran yang menghubungkan

antarpelabuhan;

c. mengembangkan prasarana dan

sarana penanda alur pelayaran laut

pada kawasan konservasi perairan

yang memiliki keanekaragaman

hayati tinggi, kawasan lindung

lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang

memiliki nilai strategis nasional;

d. membangun dan memelihara

mercusuar sebagai navigasi

pelayaran dan/atau sarana penanda

di PPKT;

e. mengendalikan pengembangan alur

pelayaran yang mengganggu fungsi

Kawasan Lindung; dan

f. memanfaatkan bersama alur

pelayaran untuk kepentingan


alur pelayaran



Tatanan Kebandarudaraan:

a. mengembangkan dan memantapkan

fungsi bandar udara untuk melayani

kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan Kawasan

Andalan guna mendorong

perekonomian di Kepulauan Maluku;

b. mengembangkan dan memantapkan

bandar udara yang terpadu dengan

jaringan jalan nasional;

c. mengembangkan bandar udara

pengumpul yang melayani angkutan

udara keperintisan guna

meningkatkan aksesibilitas Kawasan


terisolasi, termasuk Pulau Kecil

berpenghuni; dan

d. memanfaatkan bersama bandar udara

untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara.

tatanan kebandarudaraan


Strategi Operasionalisasi

Perwujudan Ruang Udara

untuk Penerbangan:

a. mengendalikan kegiatan

budi daya di sekitar bandar

udara yang digunakan

untuk operasi penerbangan;

dan

b. memanfaatkan bersama

ruang udara untuk

penerbangan guna

kepentingan pertahanan

dan keamanan negara.

ruang udara untuk penerbangan

3. Sistem Jaringan Energi Nasional


Perwujudan Jaringan Pipa

Minyak dan Gas Bumi:

mengembangkan jaringan distribusi

minyak dan gas bumi antarpulau

untuk memenuhi kebutuhan energi

kawasan perkotaan nasional dan

Kawasan Andalan

sistem jaringan energi nasional

3. Sistem Jaringan Energi Nasional


Perwujudan Pembangkit Tenaga

Listrik

a. mengembangkan dan memelihara

pembangkit listrik untuk memenuhi

kebutuhan tenaga listrik di kawasan

perkotaan nasional dan Kawasan

Andalan; dan

b. mengembangkan pembangkit listrik

energi terbarukan untuk melayani

kawasan perdesaan, Kawasan


terisolasi, termasuk Pulau Kecil

berpenghuni.


Perwujudan Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik

Mengembangkan dan memelihara

jaringan transmisi tenaga listrik untuk

melayani kawasan perkotaan nasional

dan Kawasan Andalan berbasis Gugus

Pulau.

sistem jaringan energi nasional

4. Sistem Jaringan

Telekomunikasi Nasional


Perwujudan Jaringan Terestrial

Mengembangkan dan

meningkatkan fungsi jaringan

terestrial yang menghubungkan

antarpusat perkotaan nasional

dan melayani Kawasan Andalan


Perwujudan Jaringan Satelit

a.mengembangkan jaringan

satelit untuk melayani kawasan

perkotaan nasional dan

Kawasan Andalan; dan

b.mengembangkan jaringan

satelit untuk membuka isolasi

di Kawasan Perbatasan,

kawasan tertinggal dan

terisolasi, termasuk Pulau

Kecil berpenghuni.

sistem jaringan telekomunikasi nasional

5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

sistem jaringan SDA

Strategi Operasionalisasi Perwujudan

Sumber Air

a. mendayagunakan sumber air berbasis WS

untuk melayani kawasan perkotaan nasional

dan Kawasan Andalan; dan

b. merehabilitasi DAS kritis.


Prasarana Sumber Daya Air

a. mengembangkan dan memelihara

bendungan beserta waduknya untuk

mempertahankan daya tampung air dan

pemasok air baku bagi kawasan perkotaan

nasional dan Kawasan Andalan;

b. mengembangkan dan memelihara bendung

untuk memenuhi kebutuhan air baku pada

Kawasan Andalan;

c. mengembangkan prasarana penyediaan air

baku dengan penerapan teknologi

penggunaan air laut;

d. mengembangkan prasarana penyediaan air

baku dengan menggunakan metode

pengawetan air;

e. mengembangkan dan memelihara embung

untuk memenuhi kebutuhan air baku pada

kawasan pertanian tanaman pangan;

danmeningkatkan fungsi, mengembangkan,

dan

f. memelihara jaringan irigasi pada daerah

irigasi (DI) untuk mendukung

pengembangan kawasan pertanian tanaman

pangan.


Kawasan Hutan Lindung

a.mempertahankan luasan kawasan

hutan yang bervegetasi hutan tetap

pada kawasan hutan lindung;

b.merehabilitasi kawasan hutan lindung

yang mengalami deforestasi dan

degradasi; dan

c.mengendalikan kegiatan pemanfaatan

ruang yang berpotensi mengganggu

fungsi kawasan hutan lindung.


Kawasan Resapan Air

a.mempertahankan dan merehabilitasi

kawasan resapan air untuk menjaga

kualitas dan kuantitas sumber air; dan

b.mengendalikan kegiatan pemanfaatan


fungsi kawasan resapan air.


Kawasan Perlindungan Sertempat

a.mempertahankan dan merehabilitasi

sempadan pantai, sempadan sungai,

dan kawasan sekitar danau atau

waduk;

b.mengendalikan kegiatan pemanfaatan

ruang pada sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan

sekitar danau atau waduk yang

berpotensi mengganggu dan/atau

merusak fungsi kawasan perlindungan

setempat; dan

c.mengembangkan struktur alami dan

struktur buatan di sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan

sekitar danau atau waduk untuk

mencegah abrasi, erosi, dan

mengendalikan daya rusak air.

kawasan lindung


Kawasan Suaka Alam, Pelestarian

Alam, dan Cagar Budaya

a.mengembangkan pengelolaan,

mempertahankan luasan, serta

meningkatkan fungsi suaka alam

perairan, suaka margasatwa, cagar

alam, taman wisata alam laut, dan

taman wisata perairan;

b.mempertahankan, memelihara, dan


berhutan bakau sebagai kawasan

pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil

laut lainnya yang potensial;

c.mengendalikan alih fungsi dan


berhutan bakau di kawasan perkotaan

nasional;

d.merehabilitasi dan memantapkan

fungsi taman nasional yang

terdegradasi;

e.mengembangkan pengelolaan dan

merevitalisasi kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan; dan

f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan


fungsi kawasan suaka alam dan

pelestarian alam.


Perwujudan Kawasan Rawan

Bencana Alam

a.menetapkan zona rawan

bencana alam beserta ketentuan

mengenai standar bangunan

gedung serta prasarana dan

sarana yang sesuai dengan

karakteristik, jenis, dan ancaman

bencana;

b.mengendalikan pemanfaatan

ruang pada kawasan budi daya

terbangun yang berada di

kawasan rawan bencana alam;

c.mengembangkan sistem

peringatan dini pada kawasan

rawan bencana alam; dan

d.menyelenggarakan upaya

mitigasi dan adaptasi bencana

melalui penetapan lokasi dan

jalur evakuasi bencana serta

pembangunan sarana

pemantauan bencana.


Kawasan Cagar Alam Geologi

a. mengembangkan pengelolaan untuk

melestarikan kawasan yang memiliki

keunikan bentang alam;

b. merehabilitasi kawasan keunikan

bentang alam yang terdegradasi; dan

c. mengendalikan perkembangan kawasan

budi daya terbangun di sekitar kawasan

keunikan bentang alam.


Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a. menetapkan zona rawan bencana alam

geologi beserta ketentuan mengenai

standar bangunan gedung yang sesuai

dengan karakteristik, jenis, dan ancaman

bencana alam geologi;

b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada

kawasan budi daya terbangun yang

berada di kawasan rawan bencana alam

geologi;

c. mengembangkan sistem peringatan dini

pada kawasan rawan bencana alam

geologi; dan

d. menyelenggarakan upaya mitigasi dan

adaptasi bencana alam geologi melalui

penetapan lokasi dan jalur evakuasi

bencana alam geologi serta

pembangunan sarana pemantauan

bencana alam geologi.

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya a.mempertahankan,

memelihara, dan merehabilitasi terumbu karang sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial serta kawasan wisata bahari;

b.menetapkan kawasan Koridor Ekosistem; dan

c. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang, serta jalur migrasi paus, lumba-lumba dan duyung.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan

peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi b. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan

hutan dengan prinsip berkelanjutan; c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan

hutan, terutama di Pulau Kecil; dan d. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang

berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian a. mengembangkan dan merehabilitasi Kawasan Budi

Daya perkebunan dengan komoditas kelapa, kakao, pala, dan cengkeh, melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan;

b. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan;

c. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas;

d. mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan

e. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan Budi

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan

tangkap dan perikanan budi daya yang didukung industri pengolahan dan jasa hasil perikanan berskala internasional, serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan;

b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;

c. meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional;

d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing; dan

e. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; b. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral (emas dan nikel) dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup; c. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam

keberadaan Pulau Kecil; dan d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri a. mengembangkan kawasan peruntukan industri

pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal;

b. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumi lepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu;

c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu; dan

d. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari

yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; b. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya dan bahari pada kawasan konservasi; c. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang

didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan d. meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.

Stategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Peruntukan permukiman a. mengembangkan kawasan peruntukan

permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;

b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;

c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air;

d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara; dan

e. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pulau Papua terdiri

dari 2 Provinsi yaitu

Provinsi Papua Barat

dan Provinsi Papua.

• Provinsi Papua

Barat terdiri dari

12 Kabupaten dan

1 Kota.

• Provinsi Papua

terdiri dari 28

Kabupaten dan 1

Kota.

Arah Pengembangan

• Pulau Papua sebagai pusat

pengembangan wilayah

• Pulau Papua sebagai kawasan

berfungsi lindung paling sedikit

70% (tujuh puluh persen) dari

luas Pulau

• Pulau Papua sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi berbasis

pertanian, perikanan, pariwisata,

serta pertambangan

• Pulau Papua sebagai beranda

depan dan pintu gerbang

internasional

• Yang semuanya itu berbasis

Kampung Masyarakat Adat

1. Optimalisasi pengembangan

sektor dan komoditas unggulan

2. Pengembangan Wilayah Papua

belum mempertimbangkan


3. Pengamanan dan peningkatan

kesejahteraan di wilayah

perbatasan, tertinggal dan

bencana

4. Meningkatnya kebutuhan

ketahanan pangan

5. Keragaman hayati wilayah

Papua dan Mitigasi Bencana

Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan Pulau

Papua sebagai :

1. pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat

Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal ;

2. kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh

persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman

hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu

Karang (Coral Triangle);

3. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan,

pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan

prinsip berkelanjutan; dan

4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang

internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini,

Negara Palau, dan Negara Australia

TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG

TUJUAN 1 Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal

5 KEBIJAKAN

20 STRATEGI

1.pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam

pengembangan wilayah Pulau Papua

1. mengembangkan kawasan Kampung Masyarakat Adat;

2. memberdayakan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung;

3. mengintegrasikan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah; dan

4. mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis Kampung Masyarakat Adat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. pengembangan Klaster

1. mengembangkan kawasan

peruntukan pertanian yang didukung

dengan pengembangan potensi

kearifan lokal


peruntukan perkebunan


peruntukan pertambangan mineral


peruntukan perikanan dan

perkebunan


peruntukan pertambangan minyak dan

gas bumi

3.pengembangan Pusat Klaster

1.mengembangkan kawasan perkotaan

nasional sebagai Pusat Klaster;

2.mendorong pengembangan kawasan

perkotaan nasional sebagai pusat

industri komoditas unggulan; dan

3.mengembangkan prasarana dan sarana

perkotaan untuk mendukung kegiatan

industri pengolahan serta perdagangan

dan jasa

Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal

1. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;

2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;

3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi dan tsunami; dan

4. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami.

1. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan;

2. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;

3. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang melayani angkutan keperintisan; dan

4. mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses Kampung Masyarakat Adat.

TUJUAN 1

5 KEBIJAKAN

20 STRATEGI

4.pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana

5. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan

nasional


Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari

Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)

1. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan

berfungsi lindung yang terdegradasi

3. pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki

nilai ekologis tinggi

2 pemertahanan kawasan hutan yang

bervegetasi sesuai dengan

ekosistemnya

1. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

2. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan

3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam

1. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

2. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;

3. mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan

4. mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan

1.mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan;

2.mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir; dan

3.mengendalikan kegiatan budi daya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut

TUJUAN 2

3 KEBIJAKAN

10 STRATEGI


Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan

2. pengembangan kawasan

pertanian berbasis tanaman pangan

lokal

3. pengembangan kawasan minapolitan

1. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan ramah lingkungan;

2. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;

3. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan

4. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan

1. mengembangkan sentra produksi tanaman pangan lokal; dan

2. mengembangkan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan lokal yang didukung prasarana dan sarana distribusi

1. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan;

2. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan

3. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan budi daya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

TUJUAN 3

5 KEBIJAKAN

16 STRATEGI

1. pengembangan kawasan Merauke

sebagai pusat pertanian tanaman

pangan, perkebunan, dan peternakan

berbasis bisnis


Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan

1. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata;

2. mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas pariwisata; dan

3. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional

1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

2. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang di dukung penggunaan teknologi tinggi padat modal dan pengelolaan limbah industri terpadu;

3. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

4. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambang mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.

TUJUAN 3

5 KEBIJAKAN

16 STRATEGI

4. pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta

ekowisata

5. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi


Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Republik Palau, dan

Negara Australia

1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;

2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara

4. meningkatkan pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perbatasan

1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda

2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni

3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni;

4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni; dan

5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni

TUJUAN 4

2 KEBIJAKAN

8 STRATEGI

1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan,

kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup

2. pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) Pulau Kecil terluar sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.


a. mengembangkan PKN dan

PKW sebagai Pusat Klaster;

b. mengembangkan dan/atau

meningkatkan fungsi PKN,

PKW, dan PKSN

c. mengembangkan prasarana

dan sarana perkotaan untuk

mendukung kegiatan industri

pengolahan serta perdagangan

dan jasa;

d. mengembangkan PKSN

sebagai pusat pengembangan

ekonomi, pintu gerbang

internasional, simpul

transportasi, serta pusat

promosi dan pemasaran ke

negara yang berbatasan;

e. mengembangkan PKN, PKW,

dan PKSN berbasis mitigasi

dan adaptasi bencana; dan

f. mengembangkan jaringan lalu

lintas dan angkutan jalan yang

melayani PKN, PKW, dan PKSN.

g. mengendalikan perkembangan

fisik PKN, PKW, dan PKSN

untuk mempertahankan

keberadaan Kawasan Lindung

dan lahan pertanian pangan

berkelanjutan;

a. jaringan jalan nasional;

• mengembangkan jaringan jalan arteri

primer dan jaringan jalan kolektor

primer

• mengembangkan jaringan jalan strategis

nasional;

• mengembangkan jaringan jalan

nasional;

• mengembangkan jaringan jalan nasional

yang terpadu dengan jaringan jalur

kereta api dan jaringan transportasi

penyeberangan; dan

• mengendalikan pemanfaatan ruang

a. jaringan jalur kereta api;

• mengembangkan jaringan jalur kereta

api antarkota;

• mengembangkan jaringan jalur kereta

api dengan memperhatikan Kawasan

Lindung dan lahan pertanian pangan

berkelanjutan.

a. jaringan transportasi sungai, danau, dan

penyeberangan.

• mengembangkan pelabuhan sungai dan

penyeberangan yang dilengkapi dengan

depo bahan bakar minyak (BBM);

• mengembangkan jaringan transportasi

sungai dan danau;

• mengembangkan lintas penyeberangan

untuk meningkatkan keterkaitan

antarpulau dan antarwilayah; dan

• mengembangkan jaringan transportasi

sungai, danau, dan penyeberangan yang

terpadu dengan jaringan transportasi

lainnya

PROGRAM POLA PROGRAM STRUKTUR LANGKAH

• mengembangkan dan

memantapkan pelabuhan untuk

meningkatkan akses kawasan

perkotaan nasional sebagai pusat

pengembangan Kawasan Andalan;

• mencegah pengembangan

pelabuhan yang berpotensi

mengganggu fungsi Kawasan

Lindung dan ekosistem pesisir;

• mengembangkan pelabuhan yang

terpadu dengan pengembangan

jaringan transportasi lainnya; dan

• memanfaatkan bersama pelabuhan

untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan negara

• mengembangkan alur pelayaran

yang menghubungkan

antarpelabuhan;

• mengembangkan prasarana dan

sarana penanda jalur pelayaran

laut;

• membangun dan memelihara

mercusuar sebagai navigasi

pelayaran dan sarana penanda di

PPKT;

• mengendalikan pengembangan

alur pelayaran yang mengganggu

fungsi Kawasan Lindung; dan

• memanfaatkan bersama alur

pelayaran guna kepentingan


• mengembangan dan

memantapkan fungsi bandar

udara untuk melayani kawasan

perkotaan nasional sebagai

pusat pengembangan Kawasan

Andalan serta mendukung

kegiatan perikanan, industri,

dan pariwisata;

• mengembangkan bandar udara

yang terpadu dengan jaringan

transportasi darat;

• mengembangkan bandar udara

pengumpul yang melayani

angkutan udara keperintisan

guna meningkatkan

aksesibilitas Kawasan

Perbatasan, kawasan tertinggal

dan terisolasi termasuk PPKT

dan Kampung Masyarakat Adat;

dan

• memanfaatkan bersama bandar

udara guna kepentingan

pertahanan dan keamanan

negara

• mengendalikan kegiatan budi

daya di sekitar bandar udara

yang digunakan untuk operasi

penerbangan; dan

• memanfaatkan bersama ruang

udara untuk penerbangan guna

kepentingan pertahanan dan

keamanan negara

a. jaringan pipa minyak dan gas

bumi;

• Strategi operasionalisasi

perwujudan jaringan pipa

minyak dan gas bumi dilakukan

dengan mengembangkan

jaringan pipa transmisi dan

distribusi minyak dan gas

bumi.

b. pembangkit tenaga listrik;

• mengembangkan dan/atau

memelihara pembangkit tenaga

listrik; dan

• mengembangkan pembangkit

listrik energi terbarukan.

c. jaringan transmisi tenaga listrik


memelihara jaringan transmisi

tenaga listrik untuk melayani

kawasan perkotaan nasional

dan Kawasan Andalan

a. jaringan terestrial;


meningkatkan fungsi

jaringan terestrial yang

menghubungkan

antarpusat perkotaan

nasional dan melayani

Kawasan Andalan.

b. jaringan satelit.

• mengembangkan jaringan

satelit untuk melayani

kawasan perkotaan

nasional dan Kawasan

Andalan; dan

• mengembangkan jaringan

satelit di Kawasan

Perbatasan, kawasan

tertinggal dan terisolasi

termasuk PPKT

berpenghuni dan

Kampung Masyarakat

Adat.

a. sumber air;

• mendayagunakan sumber air

berbasis WS untuk melayani

kawasan perkotaan nasional dan

Kawasan Andalan;

• mengendalikan pemanfaatan ruang

di kawasan imbuhan air tanah pada

CAT; dan

• mengendalikan eksploitasi air tanah

pada CAT yang letaknya berbatasan

dengan laut untuk menghindari

terjadinya penurunan muka tanah

dan instrusi air laut.

b. prasarana sumber daya air.

• membangun dan memelihara

bendungan beserta waduknya untuk

mempertahankan daya tampung air

sehingga berfungsi sebagai pemasok

air baku bagi Kawasan Perkotaan

dan Kawasan Andalan;

• mengembangkan dan memelihara

bendung sebagai pemasok air baku

bagi Kawasan Andalan;

• mengembangkan dan memelihara

embung untuk memenuhi kebutuhan

air baku pada kawasan pertanian;

dan

• meningkatkan fungsi,

mengembangkan, dan memelihara

jaringan irigasi pada daerah irigasi

(DI) untuk mendukung

pengembangan kawasan pertanian

Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang A. Kawasan Lindung

Ringkasan Strategi Operasionalisasi

• mempertahankan dan meningkatkan

fungsi ekologis kawasan hutan lindung

dengan memperhatikan keberadaan

Kampung Masyarakat Adat;

• mempertahankan luasan dan

melestarikan kawasan bergambut untuk

merehabilitasi sistem tata air alami dan

ekosistem.

• mempertahankan dan merehabilitasi

kawasan resapan air untuk menjaga

kualitas dan kuantitas sumber air


sempadan pantai, sempadan sungai, dan

kawasan sekitar danau


fungsi ekologis kawasan suaka

margasatwa, suaka margasatwa laut,

suaka alam perairan, suaka alam laut,

cagar alam, cagar alam laut, taman

nasional, taman nasional laut, taman

wisata alam, dan taman wisata alam laut

dengan memperhatikan keberadaan


• menetapkan zona rawan bencana alam

beserta ketentuan mengenai standar

bangunan gedung serta prasarana dan

sarana yang sesuai dengan karateristik,

jenis, dan ancaman bencana

• menetapkan zona rawan bencana alam

geologi beserta ketentuan mengenai

standar bangunan gedung yang sesuai

dengan karateristik, jenis, dan ancaman

bencana alam geologi


• mengendalikan perubahan peruntukan

dan/atau fungsi kawasan peruntukan

hutan;

• mengembangkan sentra pertanian

tanaman pangan, perkebunan, dan

peternakan yang didukung industri

pengolahan dan jasa yang ramah

lingkungan

• mengembangkan kawasan minapolitan

berbasis masyarakat

• mengendalikan perkembangan kawasan

peruntukan pertambangan mineral serta

minyak dan gas bumi yang mengganggu

kawasan berfungsi lindung;

• mengembangkan kawasan peruntukan

industri pengolahan hasil pertambangan

mineral serta minyak dan gas bumi yang

didukung dengan penggunaan teknologi

tinggi, padat modal, dan pengelolaan

limbah industri terpadu;

• melestarikan dan mengembangkan

kawasan peruntukan ekowisata dan wisata

bahari yang didukung ketersediaan

prasarana dan sarana pariwisata

• mengendalikan kegiatan budi daya yang

berpotensi mengganggu fungsi ruang

tradisional (jalur arwah dan tempat

penting) dan kawasan berburu masyarakat

adat


• mengembangkan kawasan untuk kegiatan

kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan

industri jasa hasil hutan, permukiman, serta

didukung prasarana dan sarana


pertanian, kegiatan industri pengolahan dan

industri jasa hasil pertanian, permukiman,

serta didukung prasarana dan sarana


perkebunan, kegiatan industri pengolahan

dan industri jasa hasil perkebunan,

permukiman, serta didukung prasarana dan

sarana


perikanan, kegiatan industri pengolahan dan

industri jasa hasil perikanan, permukiman,

serta didukung prasarana dan sarana


sektor unggulan pertambangan, kegiatan

industri pengolahan pertambangan, lokasi

pembuangan tailing dengan memperhatikan

daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, permukiman, serta didukung

prasarana dan sarana


pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu

pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan

pendukung pariwisata, permukiman, serta

didukung prasarana dan sarana

Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang C. Kawasan Andalan

Sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Maluku

83

Perwujudan struktur ruang dan pola ruang RTR Pulau/Kepulauan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah kabupaten /kota. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan pengawasan Koordinasi dilakukan oleh Menteri, sedangkan pengawasan diselenggarakan oleh seluruh Gubernur dan dilaporkan kepada menteri

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

86



Kebijakan

Strategi

pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan,

pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau

1. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas

penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan

2. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.

Pasal 15 Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk

meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;

b. dst….

87

Pasal 15 Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan

keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku; b. dst….

Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari

Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)

pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi

1. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

2. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan

3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam

TUJUAN 2

KEBIJAKAN

STRATEGI

Pasal 35 ayat 2 Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan

memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat ; b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan; dan c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan

hutan lindung.

89

Pasal 35 ayat 2 Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan

keberadaan Kampung Masyarakat Adat ; b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan; dan c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.

90

Terima Kasih

STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN … · 2 Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa- Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan

Documents