STRATEGI utama menuju sukses 2018 - bpjs-kesehatan.go.id · menuju sukses INFOBPJS 2018 MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 58 TAHUN 2018. CEO MESSAGE Strategi Jitu Jadi Penentu Tahun

K E S E H A T A N

STRATEGI utama menuju sukses

I N F O B P J S

2018

MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 58 TAHUN 2018

CEOMESSAGE Strategi Jitu Jadi Penentu

Tahun 2017 telah berakhir. Banyak hal yang saya lalui bersama 7.195 Duta BPJS Kesehatan dalam mengelola pelayanan kesehatan dan juga mengemban amanah mulia untuk menjadikan Indonesia yang lebih sehat. Tahun 2017 merupakan tahun kerja keras bagi seluruh Jajaran BPJS Kesehatan yang membuahkan berbagai capaian dan inovasi yang luar biasa.

Di tahun kelima beroperasinya BPJS Kesehatan, implementasi Program Jaminan Kesehatan-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini masih sesuai dengan peta jalan (roadmap) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diantaranya yaitu kesinambungan operasional dan cakupan kepesertaan yang saat ini sudah mencapai 72.9% dari total penduduk Indonesia. Walaupun masih sejalan dengan peta jalan yang ditetapkan, namun berbagai perbaikan dan kesempurnaan program terus kami upayakan. Terlebih, di tahun ini semakin besar tantangan yang akan kami hadapi. Salah satunya adalah komitmen kami dalam mencapai universal health coverage (UHC) pada tahun 2019 mendatang. Sehingga, menyongsong tahun 2018 ini yang akan tetap menjadi sorotan kami adalah cakupan peserta dan sustainbilitas keuangan.

Layaknya dalam permainan catur yang membutuhkan strategi dan kejelian dalam memperhitungkan kekuatan, tentunya Manajemen BPJS Kesehatan telah menyusun strategi di tahun 2018 yang kami nilai jitu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dituangkan dalam 3 Fokus Utama dari rangkaian program-program yang harus dijalankan yaitu Menjaga Kesinambungan Program JKN-KIS, Meningkatkan Kepuasan Peserta dan Efektif dan Efisien dalam Mengimplementasikan Program Kerja. Tiga Fokus Utama ini optimis akan dapat diwujudkan mengingat adanya dukungan dari kualitas SDM dan pengembangan-pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan bagi seluruh Peserta JKN-KIS.

Dengan berbagai strategi yang kami ramu ini, kami optimis bisa menjadi strategi jitu yang jadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan cakupan peserta pada tahun 2019 dan kesinambungan Program JKN-KIS dengan berlandaskan gotong royong yang berkeadilan, sesuai dengan Visi BPJS Kesehatan untuk menjadi Lembaga yang handal, unggul dan terpercaya.

Secara pribadi dan atas nama Manajemen BPJS Kesehatan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan dan peran serta seluruh elemen yang senantiasa mendukung jalannya Program JKN-KIS ini. Karena ketika niat yang tulus dan ikhtiar gotong royong didukung dengan upaya dan doa yang selalu kita panjatkan untuk membangun Negara ini, niscaya pertolongan Tuhan akan selalu datang.

Direktur Utama Fachmi Idris

“ Karena ketika niat yang tulus dan ikhtiar gotong

royong didukung dengan upaya dan doa yang selalu

kita panjatkan untuk membangun Negara ini,

niscaya pertolongan Tuhan akan selalu datang ”

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

KILAS & PERISTIWA

5

FOKUStig fokus utama bpjs kesehatan di tahun 2018 6

PELANGGAN

12tinggkatkan kemudahan akses dan mutu layanan faskes

SEHAT & GAYA HIDUP

14INDEKS KEPUASAAN PESERTA JKN-KIS TAHUN 2017 MENINGGKAT

BENEFIT

16PEMBIYAAN AMAN DOKTER PUN NYAMAN

TESTIMONI

18KOMUNITAS CBC SAHABAT ANAK-ANAK PENDERITA KANKER

INSPIRASIKOMUNITAS CBC SAHABAT ANAK-ANAK PENDERITA KANKER

PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Mira Anggraini PEMIMPIN UMUM Afrizayanti PEMIMPIN REDAKSI Nopi Hidayat SEKRETARIAT Rini Rahmitasari, Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia, Budi Setiawan, Widiani Utami, Sri Wahyuningsih, Dede Chandra S, Endang Diarty, Upik Handayani, Maria Yuniarti, Tati Haryati Denawati, Juliana Ramdhani, Diah Ismawardani, Ranggi Larissa Izzati, Darusman Tohir, DISTRIBUSI & PERCETAKAN Erry Endri, Asto Bawono, Muhammad Aryad, Imam Rahmat Muhtadin, Eko Yulianto

PERSEPSI

20Hati-Hati, KANKER SANGAT MENYUKAI GULA

DAFTAR ISI

BINCANG

atur strategi agar jkn-kis jadi kebanggan negeri 10

19

SALAM REDAKSI

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan,

Mengawali penerbitan di tahun 2018, berbagai masukan serta kritikan yang membangun kami terima dan beberapa hal kami ejawantahkan di tahun ke-5 Program JKN-KIS diimplementasikan. Kami sadar, media ini harus terus berkembang serta menampilkan peforma yang sebaik-baiknya, menghadirkan berbagai informasi yang berkualitas, sehingga dapat terus mengiring Program JKN-KIS yang telah diamanatkan ke BPJS Kesehatan. Dengan format baru, konsistensi ini kami harapkan dapat memuaskan para pembaca, semakin mudah dalam penyimpanan, sehingga informasi yang ada dalam media ini dapat membantu memberikan pemahaman serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan.

Memasuki tahun ke-5, BPJS Kesehatan menjadi semakin besar, mengapa, karena di usia yang bisa dibilang masih muda jumlah peserta bisa dikatakan terbesar di dunia, dengan pemanfaatanpun samakin besar dari tahun ke tahun. Tak tertutup berbagai tantangan pun akan semakin kompleks dan terus berdinamika seiring menuju kesempurnaan program. Seperti apa jajaran manajemen akan mengelaborasi tantangan dan strategi di Tahun 2018 menuju Cakupan Semesta, kesemuanya akan kami hadirkan di edisi ini.

Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Nuansa baru yang kami hadirkan diharapkan dapat menambah tujuan dari penerbitan Media ini, melalui informasi yang berkualias, baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas.

Redaksi

Tahun Pertaruhan

PUBLIC EXPOSE AWAL TAHUN 2018

INFO BPJS KESEHATANEDISI 58 TAHUN 2018

KILAS & PERISTIWA

5

Jakarta - Setelah genap 4 tahun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tepat 31 Desember 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target. Hal itu selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019, disebutkan terdapat sasaran kuantitatif terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan, minimal mencakup 95% pada tahun 2019.

Berbagai strategi dan upaya akan dilakukan salah satunya melalui dukungan dan peran Pemerintah Daerah. Saat ini dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya Universal Health Coverage (UHC). Di tahun 2017, 95% atau 489 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dalam Program JKN-KIS melalui program JKN-KIS.Tercatat 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo), 67 Kabupaten, dan 24 Kota sudah lebih dulu UHC di Tahun 2018, dan yang berkomitmen akan menyusul UHC lebih awal yaitu 3 Provinsi (Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta 59 Kabupaten dan 15 Kota (data terlampir).

“Saat ini peran Pemda sudah sangat baik khususnya dari segi komitmen dalam mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda. Kami juga sangat berterimakasih kepada Pemda yang sudah mendorong UHC di daerah masing-masing dan kami harapkan seluruh Pemda dapat melakukan hal serupa, mendukung dan merealisasikan rencana strategis nasional serta amanah UU Nomor 40 tahun 2004,” ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, dalam Public Expose dengan tema ”Jaminan Kesehatan Semesta Sudah Di Depan Mata” Selasa, (02/01/2018).

Andayani menambahkan, dukungan dan peran serta Pemda sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

PUBLIC EXPOSE AWAL TAHUN 2018

Jakarta - Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN-KIS. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan pun memperkuat sinerginya dengan berbagai instansi, salah satunya dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

"Nantinya akan dilakukan bridging system antara POLRI dengan BPJS Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi pasien JKN-KIS yang mengalami kecelakaan lalu lintas," ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai melakukan audiensi dengan Kepala POLRI Tito Karnavian, Kamis (11/01).

Dalam kesempatan tersebut, Fachmi juga menjelaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan di era JKN-KIS mengutamakan optimalisasi di FKTP, sehingga FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata. Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang,

diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib menjadi mitra BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Oleh karena itu, kami berharap POLRI dapat mendorong FTKP dan FKRTL di bawah naungannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama peserta JKN-KIS," tutup Fachmi.

DORONG OPTIMALISASI FASKES PROVIDER, BPJS KESEHATAN PERKUAT SINERGI DENGAN POLRI

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 58 TAHUN 2018

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris

F O K U S

6

Di tahun 2018 ini, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah menetapkan tiga fokus utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program bagi seluruh unit kerja. Ketiga fokus utama tersebut yakni Menjaga Kesinambungan Program JKN-KIS, Meningkatkan Kepuasan Peserta, serta Efektivitas dalam Pengelolaan Program Kerja.

Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah memasuki tahun ke-5. Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 sudah di depan mata.

Hingga 1 Februari 2018, jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini mencapai 192.029.645 jiwa. Selain dari sisi peserta, jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga telah meningkat dari 18.437 fasilitas kesehatan primer di akhir 2014 menjadi 21.763 fasilitas kesehatan primer di akhir 2017. Begitu juga dengan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di mana per 1 Februari 2018 sudah mencapai 2.109 rumah sakit.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan, dalam perjalanan program JKN-KIS selama lebih dari empat tahun, selain memberikan perlindungan finansial, keberadaan program ini juga telah membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga dapat membantu meningkatkan status kesehatan penduduk. Di sisi lain, program ini juga telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya bergotong-royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama.

Fachmi menambahkan, tantangan yang dihadapi di tahun 2018 sudah di depan mata. Berbagai langkah pun telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam rangka antisipasi agar pengelolaan program JKN yang diamanatkan dapat dijalankan dengan baik dan sustain.

Penyelesaian Missmatch

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mundiharno menyampaikan, sebagai badan hukum publik yang diamanatkan untuk menyelenggarakan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan

saat ini tengah menghadapi “multiple burdens” yang harus diselesaikan, yakni mencapai Universal Health Coverage yang merupakan mandat dari regulasi, masalah financial gap atau mismatch serta kualitas layanan atau kepuasan peserta.

“Ketika harus mencapai UHC, tantangan besarnya datang dari sisi financial. Lantaran struktur iuran yang saat ini berlaku masih jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan, maka ketika jumlah pesertanya semakin bertambah, mismatch-nya pun akan makin besar,” papar Mundiharno.

2018TIGA FOKUS UTAMABPJS KESEHATAN

di Tahun


FOKUS

7

Ketiga tantangan tersebut menurutnya tak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Harus ada salah satu yang diprioritaskan, dalam hal ini menyelesaikan masalah financal gap dengan lebih memperhatikan sisi penerimaan dan juga pengeluaran.

Mundiharno menambahkan, kondisi sustainabilitas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang mengalami defisit memang masih akan menjadi tantangan yang dialami program JKN di tahun 2018 ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Sigit Priohutomo. Sejak program JKN-KIS mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2014, Sigit mengatakan persoalan mismatch sebetulnya memang sudah terprediksi, mengingat penetapan iuran sampai saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Hal ini juga menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan untuk bagaimana mengelola iuran peserta dengan sebaik-baiknya, tanpa meninggalkan kualitas pelayanan yang memang harus selalu menjadi prioritas.

“Meningkatkan jumlah kepesertaan dari segmen PPU menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, upaya-upaya peningkatan kolektabilitas iuran untuk semua segmen peserta juga harus terus dioptimalkan,” ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengatakan masyarakat dan badan usaha sebetulnya juga bisa ikut berperan dalam membantu penanganan mismatch, utamanya dengan mendaftarkan diri atau karyawannya sebagai peserta, serta disiplin dalam membayar iuran. Pemda juga diharapkan dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita-cita

UHC yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 Januari 2019. Dengan begitu, prinsip-prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS bisa terus dijalankan, di mana yang sehat bisa membantu pasien yang sakit melalui iuran yang dibayarkan.

Pada tahun 2017, BPJS Kesehatan secara aktif juga telah melakukan pembahasan tentang pengurangan mismatch JKN dengan beberapa Kementerian. Hasilnya adalah delapan bauran kebijakan dalam penanganan defisit.

Mundiharno memaparkan, delapan bauran kebijakan tersebut antara lain efisiensi biaya operasional, perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan yang terkait dengan mitigasi kecurangan (fraud mitigation), perbaikan kinerja BPJS Kesehatan untuk dapat melakukan strategic purchasing, pengaturan terhadap cost sharing terhadap tindakan yang mengandung moral hazard, kenaikan batas upah pekerja untuk PPU dari Rp 8 juta menjadi Rp 10 juta, perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik, serta optimalisasi peran Pemda melalui pemanfaatan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Dampak revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 atas tunggakan Pemda pada tahun 2014-2017 juga diharapkan dapat mengurangi defisit. Sebagai payung hukum dalam penyelesaian hutang Pemda terhadap BPJS Kesehatan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.


F O K U S

8

Tiga Fokus Utama

Melihat kondisi yang berkembang serta potensi tantangan yang akan terjadi di sepanjang tahun 2018, Fachmi Idris mengatakan tahun 2018 ini BPJS Kesehatan telah menetapkan tiga fokus utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program bagi seluruh unit kerja hingga akhir tahun 2018, yaitu Menjaga Kesinambungan Program JKN-KIS, Meningkatkan Kepuasan Peserta, serta Efektivitas dalam Pengelolaan Program Kerja.

Menjaga Kesinambungan Program JKN-KISUntuk menjaga kesinambungan program JKN-KIS ini, Fachmi Idris menjelaskan terdapat tiga pilar asuransi kesehatan sosial yang harus dioptimalkan. Pilar pertama adalah risk pooling atau bauran kepesertaan, dengan melakukan percepatan rekrutmen peserta melalui proses canvassing Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha, serta meningkatkan kepatuhan Pekerja dan Pemberi Kerja dengan melakukan integrasi program pemasaran sosial dan kepatuhan pekerja dan pemberi kerja.

Untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), upayanya adalah melalui optimalisasi kanal, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta optimalisasi data Dukcapil. Integrasi Jakmesda ke dalam program JKN-KIS juga terus didorong dengan melakukan edukasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Pilar kedua yang juga terus dioptimalkan adalah revenue collection, melalui optimalisasi fungsi Kader JKN yang telah dibentuk untuk membantu meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran bagi segmen PBPU, serta meningkatkan awareness kepada peserta terhadap pentingnya Program JKN-KIS.

Terobosan lainnya yaitu melalui program cicilan piutang iuran khusus peserta Mandiri. Optimalisasi pembayaran iuran autodebet juga terus dilakukan, khususnya bagi peserta PBPU. Selanjutnya adalah melakukan penyelesaian tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil. Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.07/2017.

Pilar ketiga dalam upaya menjaga kesinambungan program JKN-KIS yaitu purchasing, di antaranya optimalisasi mekanisme pembayaran provider melalui pengembangan sistem pembayaran berbasis kinerja di FKRTL, serta pengembangan mekanisme cara pembayaran lain melalui implementasi hasil kajian Strategic Purchasing.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga juga menjadi hal yang penting dalam implementasi cost sharing yang berpotensi moral hazard. Selanjutnya adalah sinergitas penjaminan peserta JKN-KIS untuk kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja. Upaya lainnya adalah pengembangan manajemen e-claim di FKRTL (Vedika) dan di FKTP, serta melakukan penanganan terhadap risiko fraud.

Meningkatkan Kepuasan Peserta

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik yang kinerjanya diukur dari kemampuan melayani masyarakat dengan baik, kepuasan peserta juga ditempatkan sebagai prioritas. Fachmi Idris mengatakan, fokus peningkatan kepuasan peserta ini diwujudkan melalui peningkatan pelayanan administrasi, antara lain dengan memperluas sarana dan kanal pendaftaran terintegrasi dan pengiriman KIS, melakukan pengembangan SMS mobile advertising dalam rangka pemberian informasi terintegrasi, hingga melakukan pengembangan sistem pembayaran iuran dengan kode identik melalui id-transaksi.

Upaya lainnya adalah meningkatkan kemudahan akses ke fasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu layanan faskes. Peningkatan layanan customer feedback system juga dilakukan untuk memberi kemudahan dalam penyampaian keluhan melalui berbagai saluran, dan tata kelola penanganan keluhan.

November 2017 lalu, BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan aplikasi Mobile JKN. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan layanan JKN-KIS melalui fitur-fitur inovatif yang dihadirkan.

Fachmi menegaskan, kepuasan peserta tidak hanya menjadi perspektif Duta BPJS Kesehatan yang tugasnya langsung berhubungan dengan peserta, tetapi harus menjadi orientasi seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh fungsi organisasi, baik di Kantor Pusat maupun di daerah. Selain itu, kepuasan peserta juga sangat dipengaruhi oleh ketanggapan Duta BPJS Kesehatan dalam menangani keluhan dengan cepat dan tuntas.

Direktur Perencanaan dan Pengembangana BPJS Kesehatan Mundiharno


FOKUS

9

“Seluruh upaya perbaikan sistem kerja organisasi dalam penyelenggaraan program JKN-KS, semata-mata ditujukan untuk kepentingan peserta dan publik,” imbuhnya.

Efektifitas Pengelolaan Program Kerja

Efektivitas dalam Pengelolaan Program Kerja menjadi fokus ketiga BPJS Kesehatan di tahun 2018. Berbagai terobosan yang dilakukan antara lain peningkatan produktifitas pegawai melalui review Analisa Beban Kerja (ABK), implementasi manajemen talenta dan manajemen karier. Upaya lainnya seperti melakukan pengendalian dan optimalisasi aset tetap, review dan penyempurnaan proses bisnis melalui penguatan

fungsi Change Management Action Team (CMAT), serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang fokus pada pencapaian target kinerja. Strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM, khususnya dengan pemberlakuan struktur organisasi baru di tahun 2017, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan otomasi proses verifikasi klaim melalui implementasi Verifikasi Digital Klaim (Vedika).

Fachmi menyadari, pemahaman terhadap konsep Vedika yang mengubah model pengelolaan klaim secara signifikan, serta kesiapan sarana dan prasarana merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam

implementasi Vedika. Dalam struktur organisasi baru yang diimplementasikan pada 1 Juli 2017 lalu, sudah tidak ada lagi unit BPJS Kesehatan Center di rumah sakit. BPJS Kesehatan melakukan pengalihan fungsi BPJS Kesehatan Center menjadi Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di Rumah Sakit.

“Dengan implementasi Vedika dan PIPP ini, jumlah SDM yang digunakan dapat diefisiensikan, karena mengalihkan fungsi manual menjadi proses otomasi. Perubahan-perubahan melalui inovasi dan otomasi bisnis proses, tentunya harus terus dilakukan pada seluruh fungsi-fungsi kerja yang ada di organisasi, sehingga administrasi penyelenggaraan program yang efektif dan efisien dapat tercapai,” paparnya.

Fachmi menegaskan, apa yang ingin dicapai melalui tiga fokus utama tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan SDM yang unggul, yang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui kepemimpinan yang efektif, memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan bidang tugasnya, dan yang terakhir adalah memiliki karakter yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai organisasi, yaitu integritas, profesional, pelayanan prima, dan efisiensi operasional, yang saat ini masih terus dibangun sebagai karakter dan budaya organisasi.


Jadi Kebanggaan Negeri

ATUR Agar JKN-KIS

STRATEGI

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno

B I N C A N G



BINCANG

11

Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sejak 2014 terus mengalami pembenahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan dalam menjalankan program JKN-KIS sangat besar salah satunya mengenai ketidakcocokan (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran.

Selain itu sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Program JKN-KIS diarahkan untuk mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Perlu strategi yang tepat agar BPJS Kesehatan bisa menjalankan amanat regulasi sekaligus mampu menghadapi tantangan yang ada.

Apa saja strategi yang akan dijalankan BPJS Kesehatan untuk menghadapi segala tantangan di tahun 2018? Untuk menjawabnya tim redaksi Info BPJS Kesehatan telah melakukan wawancara dengan Direktur Pengembangan dan Perencanaan BPJS Kesehatan, Mundiharno, berikut ini kutipannya :

Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN-KIS tahun ini? Ada 3 beban berat yang akan dihadapi BPJS Kesehatan untuk tahun 2018 dan beberapa tahun ke depan yakni mencapai target UHC, mismatch, dan meningkatkan kepuasan peserta (layanan). Ketiga beban itu tidak bisa dibenahi sekaligus, harus ada satu yang jadi fokus. Untuk tahun 2018 fokus utamanya menjawab persoalan mismatch.

Dalam mencapai UHC setidaknya harus memperhatikan 2 hal yaitu sektor finansial dan kualitas layanan. Untuk sektor finansial, besaran iuran

saat ini lebih kecil daripada biaya yang dibutuhkan setiap orang per bulan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini menyebabkan keuangan program JKN-KIS mengalami mismatch, penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Jika struktur iuran itu tidak dibenahi, akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima peserta.

Jumlah peserta yang semakin banyak harus diimbangi jumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai, tapi untuk bidang kesehatan itu tidak mudah karena untuk membangun faskes tidak cukup hanya dengan dana besar tapi juga tenaga terampil seperti dokter, bidan, dan perawat.

Apa strategi yang akan digunakan untuk menghadapi mismatch?

Ketika membahas soal mismatch maka bicara soal penerimaan dan pengeluaran. Semakin banyak peserta maka iuran yang diterima besar, tapi resiko pengeluaran juga besar. Ini terjadi karena struktur iuran JKN-KIS masih rendah.

Oleh karena itu kepesertaan harus dijaga moderat agar keberlanjutan finansial bisa terjaga. Ini artinya jumlah peserta yang sehat harus digenjot lebih banyak lagi.

Kemudian kolektabilitas iuran ditingkatkan terutama untuk kategori peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU). Pemerintah juga berkomitmen untuk membantu penerimaan BPJS Kesehatan untuk mengelola program JKN-KIS melalui realokasi pajak rokok dan dana talangan.

Untuk pengeluaran, BPJS Kesehatan melakukan kendali biaya. Caranya mulai dari pencegahan tindak kecurangan (fraud), rujukan dan verifikasi klaim. BPJS Kesehatan juga berharap ke depan bisa menjadi strategic purchaser, bukan sekedar membayar klaim. Penyempurnaan

regulasi juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan mismatch.

Bagaimana untuk operasional, strategi apa yang akan dijalankan tahun 2018?

Ada 3 fokus yaitu kesinambungan program, kepuasan peserta (kualitas layanan), dan peningkatan kualitas kerja. Tahun ini kami meningkatkan penegakan kepatuhan terutama untuk badan usaha, tujuannya agar mereka mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya, memberikan data akurat, dan membayar iuran tepat waktu dan jumlah. Kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) badan usaha juga ditingkatkan dengan cara canvassing. Kolektabilitas iuran PBPU ditingkatkan dengan cara memperbanyak saluran pembayaran dan program cicilan iuran serta mengembangkan kader JKN.

Apa harapan anda terhadap program JKN-KIS ke depan?

Tahun 2018-2019 merupakan tahun paling menantang bagi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS. Seolah di tahun ini kami harus melompati jurang. Tapi jika persoalan mismatch bisa diatasi dan struktur iuran bisa dibenahi secara fundamental maka program JKN-KIS ke depan bisa berlari kencang. Jika itu mampu terwujud program JKN-KIS bisa hadir sebagai program kebanggaan bangsa Indonesia.

JKN-KIS ini program unggulan untuk menjaga tingkat kesehatan sekaligus melindungi masyarakat dari kemiskinan. Program JKN-KIS sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Hal itu selaras hasil penelitian organisasi kesehatan PBB (WHO) yang menyebut jutaan rumah tangga jatuh miskin karena tidak punya asuransi kesehatan.

Fokus utama tahun ini membenahi mismatch atau financial gap antara penerimaan dengan pengeluaran.


B E N E F I T

12

Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang baru berjalan empat tahun, BPJS Kesehatan terbilang sukses memenuhi komitmennya untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan terhadap BPJS Kesehatan yang dilakukan salah satu lembaga survey ternama, PT Frontier Consulting Grup.

Survei ini menunjukkan indeks kepuasan fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani pasien JKN-KIS secara total mencapai 75,7%. Khusus Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) indeks kepuasan mencapai 75,9%, dan faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sebesar 75,2%. Angka-angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi, dan sesuai angka yang ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan indeks kepuasan faskes ini telah memenuhi target pemerintah sebesar 75,7% di 2017, meningkat dari 2014 sebesar 65%, dan akan mencapai 80% di 2019 mendatang.

Survei ini dilakukan terhadap 4.766 faskes di 126 wilayah kerja kantor cabang dari 238 kabupaten/kota di Indonesia. Mereka terdiri dari 1.603 puskemas, 1.113 dokter praktik perorangan, 1.1195 klinik, dan 855 FKRTL. Responden merupakan perwakilan dari faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan kriteria, antara lain terdaftar sebagai faskes BPJS Kesehatan paling sedikit 1 tahun. Responden FKTP adalah pimpinan puskesmas atau dokter praktik perorangan dan pimpinan klinik. Sedangkan FKRTL merupakan direktur utama rumah sakit, direktur keuangan, direktur pelayanan dan ketua tim pengendali rumah sakit. Pemilihan responden menggunakan metode stratified random sampling. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Dimensi yang diukur meliputi tangibles, emphati, reliability, dan responsiveness assurance.

Pengukuran tingkat kepuasan di fasilitas Kesehatan merupakan cara BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta. BPJS Kesehatan mengapresiasi seluruh faskes yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, sehingga indeks kepuasan peserta pun meningkat. Diakui kepuasan peserta yang makin tinggi tidak lepas dari peran faskes.

Meski indeks kepuasan faskes tergolong tinggi, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan beberapa area agar faskes dapat melayani dengan baik. Beberapa atribut yang akan diperbaiki BPJS Kesehatan, misalnya dari sisi kecepatan petugas BPJS Kesehatan merespon dan mencari solusi atas pengaduan rumah sakit.

Area perbaikan menurut Fasilitas Kesehatan antara lain kesesuaian pelaksanaan prosedur pelayanan BPJS sesuai ketentuan berlaku, keandalan sistem aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP), dan penjelasan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai faskes BPJS Kesehatan serta proses administrasi klaim.

Untuk itu BPJS Kesehatan mengembangkan berbagai terobosan untuk meningkatkan kepuasan fasilitas Kesehatan, salah satunya dengan mengembangkan

Akses dan Mutu Layanan Ke FaskesTINGGKATKAN KEMUDAHAN


BENEFIT

13

sistem Vedika atau verifikasi digital klaim. Sistem ini merupakan proses verifikasi menggunakan aplikasi digital menggantikan proses verifikasi manual satu satu yang dilakukan oleh Verifikator. Proses ini mempercepat waktu verifikasi yang memberikan manfaat kecepatan Pembayaran klaim bagi FKRTL. Tentu saja pengembangan sistem ini membutuhkan dukungan sistem jaringan komunikasi baik dari infrastruktur BPJS Kesehatan maupun dari FKRTL.

Untuk mencapai target indeks kepuasan baik fasilitas Kesehatan maupun peserta di 2019 mendatang, BPJS Kesehatan melakukan berbagai inovasi dan terobosan. Salah satunya dengan pengembangan layanan aduan informasi melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Di dalamnya terdapat layanan pemberian informasi, pelayanan pengaduan, pendaftaran, teleconsulting, dan aplikasi di website yaitu Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan atau SIPP. Juga telah ditetapkan maklumat pelayanan tahun ini, yang salah satunya berisis standar operasional prosedur (SOP), misalnya batas waktu paling lama merespon pengaduan. Juga melalui pertemuan kemitraan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan faskes.

Di samping meningkatkan kepuasan faskes melalui berbagai terobosan, BPJS Kesehatan juga dalam upaya meningkatkan keterjangkauan peserta terhadap faskes di berbagai daerah. Mengingat tersisa beberapa bulan lagi untuk mencapai Universal Health Coverage pada 1 Januari 2019 mendatang. Ketika itu minimal 95% warga negeri Indonesia dan warga negeri asing yang menetap di Indonesia selama 6 bulan atau lebih sudah harus menjadi peserta JKN-KIS, sehingga kemudahan akses ke faskes maupun mutu layanan faskes menjadi salah satu fokus utama BPJS Kesehatan sepanjang tahun ini. Makin tingginya pemanfaatan peserta

terhadap program JKN-KIS akan menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan peserta maupun faskes.

Dalam rangka memudahkan akses peserta ke faskes, BPJS Kesehatan melalui kantor cabangnya di seluruh daerah telah melakukan pemetaan ketersediaan faskes. Kantor cabang maupun pusat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan terkait ketersediaan faskes di daerah. Koordinasi dengan dinas kesehatan dan pemerintah daerah untuk memastikan di

Akses dan Mutu Layanan Ke FaskesTINGGKATKAN KEMUDAHAN

tiap wilayah ada faskes yang bekerjasama atau menjadi provider. Pertumbuhan peserta yang cukup signifikan diharapkan juga mendorong tumbuhnya faskes di daerah.

Bukan hanya selesai di pemetaan ketersediaan faskes, BPJS Kesehatan melakukan penajaman pemetaan sampai dengan kapasitas pemeriksaan yang ada di FKRTL serta kompetensi tenaga pemberi pelayanan Kesehatan yang ada di FKRTL. Saat ini telah tersedia profil fasilitas pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia. Profil ini sangat bermanfaat untuk mengetahui daerah yang masih memerlukan fasilitas dan dokter tertentu. Di sisi lain profil ini digunakan untuk sistem rujukan berbasis kompetensi yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Selain faskes, BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan Kemkes, dinkes dan pemda untuk memastikan faskes yang ada berisi tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuat program penugasan tenaga kesehatan, seperti tim Nusantara Sehat, Wajib Kerja Dokter Spesialis, dan program internsip dokter. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pengalokasian anggaran kesehatan cukup optimal untuk pengembangan insfratruktur dan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya masing-masing. Mendorong kesadaran pemerintah daerah bahwa peningkatkan infrastruktur dan SDM kesehatan sebetulnya adalah investasi. Dengan memiliki faskes dan tenaga SDM yang cukup memadai, pasien tidak perlu dirujuk keluar kota. Dengan demikian pembiayaan atau iuran peserta beredar di wilayahnya sendiri, sehingga meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

BPJS Kesehatan juga membuka akses lebih mudah bagi faskes untuk menjadi provider. Ini terbukti dari jumlah faskes yang menjadi provider terus bertambah. Di awal 2018, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 21.763 FKTP (puskesmas, dokter praktek perorangan, klinik pratama, RS kelas D dan dokter gigi). Sebanyak 2.292 FKRTL (rumah sakit dan klinik utama), serta 2.937 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan optik yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada 192.915.774 penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan per 17 Februari 2018.

Untuk memastikan mutu layanan kepada peserta, proses kredensialing untuk faskes masih tetap dipertahankan. Penting bagi faskes untuk menyamakan persepsi dengan BPJS Kesehatan tentang semangat program JKN-KIS. Bahwa prinsip program pemerintah ini adalah non-profit. Faskes harus memegang komitmennya dengan kesepakatan awal baik soal perlatan, SDM maupun standar pelayanan yang diberikan.


P E L A N G G A N

14

Berbagai upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berbuah manis. Hasil survei yang dilakukan lembaga independen terhadap 62.629 partisipan yang merupakan peserta, fasilitas kesehatan dan badan usaha dari berbagai daerah menunjukan tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan program JKN-KIS meningkat menjadi 79,5 persen. Tahun 2016 tingkat kepuasan peserta sebesar 78,6 persen.

Tingkat kepuasan peserta itu meliputi sejumlah tempat yang memberikan layanan terhadap peserta JKN-KIS yaitu kantor cabang BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), klinik, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), rawat jalan, dan rawat inap termasuk Badan Usaha. Tingkat kepuasan peserta terhadap tempat layanan itu sebagian besar meningkat dibandingkan tahun lalu.

Tempat Pelayanan 2016 2017

Kantor Cabang BPJS Kesehatan

77, 8% 79,4%

FKTP 78,9% 79,6%

PUSKESMAS 78,6% 78,6%

DPP 79,1% 80,4%

Klinik 79,1% 79,7%

FKRTL 78,3% 79,2%

Rawat Jalan 78,3% 78,8%

Rawat Inap 78, 2% 79,6%

Berikut ini indeks kepuasan peserta berdasarkan kontak layanan tahun 2016 - 2017.

Tahun 2017 MeningkatIndeks Kepuasan Peserta JKN-KIS


PELANGGAN

15

Loket Waktu Tunggu Waktu Layanan

Pelayanan Cepat (Fast Track)

25 Menit 3 Menit

Perubahan Data dan Cetak Kartu

35 Menit 7 Menit

Korporasi 35 Menit 15 Menit

Informasi dan Pengaduan

50 Menit 15 Menit

Meningkatnya kepuasan peserta terhadap layanan JKN-KIS itu membuktikan komitmen BPJS Kesehatan serta pemangku kepentingan untuk terus melayani peserta secara paripurna. Tak sekedar itu, sebagai penyelenggara program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus membuat terobosan guna meningkatkan pelayanan untuk peserta. Misalnya, meluncurkan aplikasi mobile JKN, aplikasi yang bisa dipasang di telepon pintar ini memiliki beragam fitur yang dapat memudahkan peserta mengakses sejumlah pelayanan antara lain memperbarui data kepesertaan, pindah FKTP, skrining riwayat kesehatan, pendaftaran baru, dan pengaduan. Bahkan saat ini sudah diberlakukan KIS digital dimana peserta bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan smartphone tanpa kartu fisik.

Masih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan membentuk loket pelayanan cepat (fast track) di kantor BPJS Kesehatan. Pelayanan yang diberikan meliputi pendaftaran baru peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU), tambah anggota keluarga PBPU, perubahan FKTP, perubahan kelas perawatan, dan perubahan segmen peserta.

Kemudian loket pelayanan korporasi, melayani pendaftaran peserta kategori pekerja penerima upah (PPU) badan usaha dan penyelenggara negara secara kolektif atau individu dan perubahan data kepesertaan. Berikutnya loket perubahan data dan cetak kartu, melayani pendaftaran bayi dalam kandungan, pendaftaran PBPU dengan rekomendasi dinas sosial (dinsos), mutasi kurang data anggota keluarga PBPU, perubahan identitas peserta (NIK, Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Telephone dan Email), perubahan data ganda dan penggantian kartu hilang. Terakhir loket pelayanan informasi dan pengaduan.

Peserta yang ingin mendapat layanan di loket tersebut harus terlebih dulu menyiapkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Misalnya, untuk mendaftarkan bayi dalam kandungan, dokumen yang harus dibawa yakni kartu JKN-KIS orangtua, Kartu Keluarga (KK) orangtua, dan surat keterangan dokter yang memuat informasi tentang deteksi denyut jantung bayi, usia kandungan dan hari perkiraan lahir.

Setiap loket memiliki perkiraan waktu tunggu dan waktu layanan. Waktu tunggu dihitung sejak peserta datang, melengkapi persyaratan, mengambil nomor antrian, mengisi formulir daftar isian, dan menuju loket layanan. Waktu layanan dihitung sejak peserta dilayani oleh petugas di loket layanan.

Tak kalah penting, untuk menjamin agar peserta mendapat pelayanan yang terbaik BPJS Kesehatan membuat Maklumat Pelayanan pada setiap kantor cabang. "Dengan ini, kami menyatakan siap memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," begitu isi Maklumat Pelayanan.

Terakhir, jika peserta masih mengalami kendala dalam layanan JKN-KIS, ada berbagai macam saluran yang bisa digunakan untuk pengaduan. Peserta bisa menyampaikan pengaduan dengan cara menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 1500400. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti petugas kantor cabang. Laporan yang sudah ditindaklanjuti akan disampaikan kepada peserta untuk konfirmasi.

Bisa juga melapor menggunakan aplikasi Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Aplikasi ini dikembangkan Kantor Staf Presiden (KSP), masyarakat bisa menyampaikan pengaduan kepada BPJS Kesehatan lewat aplikasi ini. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti petugas kantor cabang dan Kedeputian Bidang Pelayanan Peserta dengan cara menjawab langsung melalui aplikasi Lapor! .

Mengacu laporan bulanan aplikasi Lapor! periode Oktober 2017 BPJS Kesehatan termasuk salah satu lembaga nonstruktural (LNS) yang paling banyak menerima laporan masyarakat. Tercatat ada 1.634 laporan yang masuk melalui aplikasi Lapor! untuk BPJS Kesehatan pada periode Oktober 2017. Walau menerima laporan paling banyak, BPJS Kesehatan menjadi LNS yang paling cepat merespon laporan itu. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian laporan rata-rata 0,14 hari dan tindaklanjut 0,61 hari.


T E S T I M O N I

PEMBIAYAAN AMANDOKTER PUN NYAMAN

16

Dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan menggunakan sistem pembiayaan Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan INA CBG’s untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Sistem pembayaran Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di sebuah FKTP dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sementara INA CBG's merupakan pembayaran dengan sistem “paket” berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

Setelah empat tahun lebih program JKN-KIS berjalan, kini semakin banyak FKTP seperti Puskesmas, Klinik, atau dokter praktek perseorangan yang bergabung menjadi provider BPJS Kesehatan. Rumah sakit pun semakin banyak yang melayani peserta program JKN-KIS. Dengan menjadi provider BPJS Kesehatan, ada kepastian yang menanggung biaya pengobatan pasien.

Dikatakan dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Royal Prima Jambi, dr. M. Arif Hidayat Sp.B, sejak era JKN-KIS, memang terjadi peningatan kunjungan ke rumah sakit, begitu juga dengan kasus-kasus yang membutuhkan tindakan pembedahan, sehingga beban kerja para dokter pun menjadi lebih tinggi.

“Adanya program JN-KIS membuat banyak masyarakat terbantu, apalagi untuk kondisi penyakit yang membutuhkan tindakan pembedahan. Biayanya kan mahal, makanya sebelum ini banyak yang menahan-nahan untuk diobati. Tapi sekarang, masyaraat bisa dengan mudah mendapatkan penanganan medis,” kata dr. Arif.

Ditanya mengenai nilai jasa medik yang diterimanya, dr. Arif mengatakan memang ada peningatan dari sisi jumlah. Namun pasien yang ditangani pun jauh lebih banyak dibandingkan sebelum era JKN-KIS.

“Dulu misalkan sehari pasiennya dua, sekarang pasiennya enam. Kalau ada peningkatan nilai jasa medik secara kumulatif, ya wajar saja karena memang yang ditangani juga lebih banyak. Tapi bila dibandingkan dengan nilai yang diterima apabila menangani pasien umum yang membayar sendiri, tentunya yang didapat akan lebih besar lagi. Tapi kan tidak hanya sisi itu saja yang kita lihat. Dari sisi masyarakat, sekarang jadi banyak yang terbantu,” ujarnya.

Pendapat senada juga disampaikan Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, SpRad (K)OnkRad dari Departemen Radioterapi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)


TESTIMONI

17

Jakarta. Sejak era JKN-KIS, ia melihat masyarakat kini menjadi lebih mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan, tidak terkecuali untuk para penderita kanker yang banyak ditanganinya di RSCM. Apalagi jaminan perlindungan kesehatan yang diberikan untuk penderita kanker juga cukup lengkap, sehingga tingkat kunjungan ke rumah sakit jadi meningkat.

“Sebelum era JKN-KIS, yang ditanggung pemerintah hanya yang punya Surat Keterangan Tidak Mampu atau pegawai negeri saja. Tapi sekarang yang dijamin jumlahnya sangat banyak, mulai dari orang-orang tidak mampu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga yang membayar sendiri dengan iuran terjangkau. Ini membuat kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat, sementara penambahan fasilitas dan peralatan kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Sehingga misalnya saja dalam pemberian terapi radiasi untuk pasien kanker yang kami lakukan, daftar tunggunya menjadi sangat panjang,” tutur dr. Soehartati.

Dokter senior ini mengaku sudah puas dengan pembagian jasa medik yang diterimanya sejak era JKN-KIS. Namun puas atau tidaknya menurut dr. Soehartati sangat bergantung pada kebutuhan dokter dan juga kebijakan yang berlaku di rumah sakit. Apabila ada dokter yang merasa belum puas, ia pun sangat memaklumi.

“Kalau saya sih oke-oke saja. Prinsipnya kan apa yang kita lakukan saat ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk tabungan kita di kehidupan nanti. Sebenarnya nilai yang diterima dokter ini juga tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Kalau untuk saya di Departemen Radiologi RSCM, saya sih merasa oke, tidak merasa kurang,” tutur dr. Soehartati.

Pendapat lainnya diutarakan Dr Elisna Syahruddin Sp.P(K) dari RSUP Persahabatan Jakarta. Ia tak menampik kalau memang masih ada sebagian dokter yang merasa belum puas dengan nilai jasa medik yang diterima. Ia pun memaklumi. Namun, sebagai dokter yang sudah cukup senior, yang menjadi fokus utamanya adalah kualitas pelayanan yang tidak boleh turun, bukan hanya soal besaran nilai jasa medik saja.

“Sebagai dokter, baiknya kita tidak melulu bicara besaran nilai jasa medik. Yang perlu di-highlight harusnya mengenai kualitas pelayanan. Sekarang kan pasiennya semakin banyak, sehingga waktu pemeriksaan pasien menjadi lebih singkat. Kalau misalkan hanya 5 menit per pasien, itu tidak akan maksimal, apalagi untuk dokter spesialis. Tapi kan kondisinya memang begitu karena banyak pasien di luar ruangan yang sudah mengantre. Ini yang menurut saya lebih penting untuk disuarakan. Bagaimana mengatur kemampuan dokter memberikan mutu yang baik, dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau pasiennya terlalu banyak,” tutur dr. Elisna.

Merumuskan Nilai Jasa Medik

Sementara itu diungkapkan Direktur Utama RS Pelni Jakarta, DR. dr. Fathema Djan Rachmat Sp.B, Sp.BTKV (K), MPH, untuk bisa mendapatkan jasa medik yang layak dan berkeadilan, memang tidak mudah karena dokter dan tenaga medis lainnya harus bekerja lebih keras, dengan jumlah pasien yang lebih banyak dibandingkan sebelum era JKN-KIS. Namun Fathema sangat yakin bahwa setiap rumah sakit selalu berusaha mengapresiasi dokter dan tenaga medisnya dengan baik.

“Kesejahteraan staf pelayanan kesehatan ini harus menjadi tanggung jawab penuh bagi para leader di rumah sakit. Namun harapan saya tanggung jawab ini juga dapat diperhatkan oleh suprastruktur dari rumah sakit, agar mutu layanan rumah sakit dapat dipertahankan dan meningkat,” ujarnya.

dr. Fathema menambahkan, merumuskan nilai jasa medik juga perlu mendengar suara para dokter, serta melibatkan beberapa unsur penting di rumah sakit, yaitu Komite Medis dan Mitra Bestari untuk merumuskan remunerasi yang baik. “Harmonisasi antara berbagai jenis spesialis, antara senior dan junior ini juga perlu rasa kebersamaan dan saling menghormati. Yang paling penting adalah penerapan Clinical Governance-nya harus jalan, sehingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi dokter dan tenaga medis,” ujar dr. Fathema.

Dokter RSUD Persahabatan Jakarta Elishna Syahruddin

Direktur Utama RS Pelni Jakarta Fathema Djan Rachmat


P E R S E P S I

18

Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), wajah pelayanan kesehatan di Indonesia perlahan-lahan mulai berubah. Dulu, banyak orang lebih cenderung ingin langsung berobat kerumah sakit begitu mengalami gangguan kesehatan baik ringan atau berat, darurat atau pun non darurat. Alhasil rumah sakit menjadi seperti puskesmas raksasa lantaran semua orang berbondong-bondong kesana.

Namun sejak di implementasikannya program JKN-KIS pada 1 Januari 2014, penguatan sistem rujukan menjadi salah satu fokus utama perbaikan sistem kesehatan. Penguatan sistem rujukan dimaksudkan agar fasilitas kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Perorangan, memberikan pelayanan pertama jika peserta mengalami keluhan atau gangguan kesehatan. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti Rumah Sakit dan Klinik Utama memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang tidak dapat ditangani di FKTP. Dengan demikian, fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu dan lebih terfokus karena tidak terjadi penumpukan pasien, terutama di Rumah Sakit. Pelaksanaan rujukan berjenjang tidak hanya diwajibkan bagi peserta JKN-KIS, namun juga diwajibkan kepada pemberi pelayanan kesehatan yaitu FKTP dan FKRTL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Namun hingga hari ini bagi sebagian orang sistem ini masih terasa asing, dan sedikit kebingungan untuk mengikutinya. Ada yang masih datang langsung kerumah sakit, tidak kepuskesmas dulu. Ada yang sudah terlanjur kerumah sakit, terus disuruh petugas balik kepuskesmas untuk mengambil surat rujukan. Ada pula yang kepuskesmas hanya ingin minta rujukan kerumah sakit. Beberapa lagi datang kepuskesmas untuk minta rujukan, tapi tidak diberikan oleh dokternya.Tapi, benarkah “serempong” itu pelaksanaan sistem rujukan, ataukah hanya karena kurangnya informasi dan pemahaman kita mengenai sistem ini? Yuk, kita pahami bersama seperti apa sistem rujukan berjenjang itu? Apakah benar anggapan bahwa sistem ini malah merepotkan masyarakat?

Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta JKN-KIS dan seluruh fasilitas kesehatan (Faskes).

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hanya akan memberikan rujukan jika pasien membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak dapat ditangani di FKTP tersebut. Misalnya karena keterbatasan fasilitas, tenaga, kompetensi atau kewenangan dokter di FKTP tersebut atau peserta memang membutuhkan

pelayanan spesialistik yang hanya tersedia di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Mengapa harus dengan rujukan? Pertama, mempermudah akses pelayanan. Sebenarnya sistem rujukan diciptakan untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan lebih mudah dengan mengakses fasilitas kesehatan terdekat dengan tempat tinggal yaitu FKTP.

Selain itu, sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan menjadi lebih teratur. Bayangkan jika sistem rujukan ditiadakan, semua pasien langsung kerumah sakit dengan beragam penyakit dari yang ringan hingga yang berat. Mulai dari panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, susah buang air besar, hingga pasien kanker stadium akhir semuanya datang ke rumah sakit. Yang terjadi, dokter akan kewalahan menangani jumlah pasien yang membludak. Terjadilah penumpukan pasien di rumah sakit, antrian memanjang, pelayanan menjadi lebih lama dan kurang maksimal. Pasien juga lah yang rugi. Kedua, meningkatkan kualitas layanan. Dokter umum yang bertugas di FKTP memiliki kompetensi yang terstandarisasi. Berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, ada 144 penyakit yang wajib dikuasai oleh dokter umum di layanan primer. Pasien akan ditangani di FKTP sesuai kewenangan dan kompetensi dokter tersebut. Jadi bila mana peserta BPJS Kesehatan berkunjung ke puskesmas namun tidak dirujuk kerumah sakit, itu artinya penyakit yang di alami masih bisa ditangani di puskesmas sesuai kewenangan dan kompetensi dokter tersebut.

Dokter di puskesmas akan berusaha mengobati berdasarkan keilmuannya sesuai dengan keluhan pasien. Bila belum ada perubahan, atau mungkin keluhan semakin memberat, silahkan berkonsultasi dengan dokter di puskesmas. Apabila dokter menilai pasien memerlukan penanganan dokter spesialis, pemeriksaan penunjang di rumah sakit, atau membutuhkan obat yang tidak tersedia di puskesmas, maka dokter pasti memberikan surat rujukan kerumah sakit. Jadi, selagi penyakit masih ringan dan dapat diobati di puskesmas, mengapa harus ke rumahsakit. Mengambil rujukan tidak bisa diwakili oleh keluarga. Kenapa? Karena dokter harus memeriksa lalu mendiagnosa pasien sebelum memutuskan apakah pasien ini perlu dirujuk atau masih bisa ditangani di puskesmas. Kepatuhan atas rujukan berjenjang merupakan salah satu syarat dijaminnya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Peserta yang tidak mematuhi prosedur system rujukan dapat berakibat tidak dijaminnya pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan medis, peserta bisa langsung ke rumah sakit baik yang bekerjasama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa surat rujukan. Kondisi kegawatdaruratan adalah keadaan pasien yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kecacatan, memperburuk kondisi kesehatan pasien, hingga kematian. Penetapan apakah kondisi pasien termasuk dalam kriteria kegawatdaruratan medis dilakukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

K a l a u B i s a d i P u s k e s m a s, M e n g a p a H a ru s k e R u m a h S a k i t

INFO BPJS KESEHATANEDISI 58 TAHUN 2018 19

I N S P I R A S I

Dahulu ketika mendengar kata kanker anak yang langsung terlintas di benak adalah penyakit ganas yang mematikan. Namun dengan kemajuan teknologi pengobatan, kini penyakit tersebut juga bisa disembuhkan. Tentunya apabila kanker tersebut ditemukan lebih dini maka peluang untuk sembuh akan menjadi lebih besar.

Pemahaman inilah yang terus disebarluaskan oleh komunitas Cancer Buster Community (CBC) kepada anak-anak penderita kanker. Para penyintas (survivor) kanker anak anggota CBC ini telah membuktikan bahwa dengan disiplin menjalani pengobatan yang tepat, kanker anak jenis apapun juga bisa disembuhkan.

Wakil Ketua CBC Sazkia Gabriellia Zakaria menjelaskan, CBC merupakan sebuah komunitas dimana para anggotanya merupakan penyintas kanker anak yang telah dinyatakan sembuh. Komunitas yang berada di bawah naungan Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI) ini didirikan pada 24 Mei 2006 sebagai bentuk rasa syukur karena berhasil melalui masa pengobatan kanker anak hingga dinyatakan sembuh.

Lima orang yang menjadi pendiri CBC yaitu Priesnanda, Natarini, Saprita Tahir, Andrew, dan Ario Falah. Di Jakarta, CBC saat ini beranggotakan lebih dari 40 penyintas kanker anak. Tidak hanya di Jakarta, CBC juga sudah hadir di kota Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Medan, hingga Padang.

"Melalui CBC, kami ingin memotivasi pasien dan keluarga pasien kanker anak untuk terus berjuang melawan penyakitnya,” kata Sazkia yang pernah menderita kanker darah (leukemia) di tahun 2007 dan telah dinyatakan sembuh.

Dalam komunitas ini, setiap anggotanya aktif berbagi pengalaman dan memberikan informasi kepada masyarakat awam tentang kanker anak. Sejumlah kegiatan rutin komunitas ini antara lain kunjungan ke ruang pasien kanker anak di rumah sakit, hingga menggelar berbagai acara sekaligus melakukan sosialiasi mengenai kanker anak di perayaan Hari Kanker Anak Internasional.

"Setiap akhir pekan, anggota CBC secara bergantian rutin berkunjung ke RSCM dan Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk menemui anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Kami datang untuk memberi semangat kepada mereka, menceritakan bagaimana dulunya kami juga berjuang melawan kanker dan berhasil sembuh,” papar Sazkia.

Keyakinan yang besar untuk bisa sembuh menurut Sazkia sangat penting untuk dimiliki anak-anak penderita kanker. Dengan keyakinan tersebut, penderita kanker

menjadi lebih bersemangat untuk menjalani pengobatan, tidak kapok dengan berbagai efek samping yang mungkin ditimbulkan saat menjalani pengobatan. Tidak hanya kepada anak-anak penderita kanker, keyakinan bahwa penyakit kanker anak bisa disembuhkan juga ditularkan kepada orangtua pasien. Apalagi masih banyak yang belum paham mengenai penyakit kanker anak dan proses pengobatan yang harus dilalui.

“Masih banyak orangtua pasien yang bingung menghadapi anaknya yang pusing dan mual-mual setelah dikemoterapi, padahal itu kan proses yang wajar. Kalau hal-hal semacam ini tidak diberitahu kepada orangtua pasien, mereka bisa ikutan stres dan akhirnya bisa berdampak negatif pada proses pengobatan anaknya,” ujar Sazkia. Dengan aktif berkegiatan di komunitas CBC, Sazkia mengaku dapat banyak sekali pelajaran hidup, terutama rasa syukur karena telah diberi kesembuhan dari penyakit kanker. “Melihat anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker, kami sering teringat pengalaman ketika dulu mengalami hal yang sama. Ini membuat kami jadi lebih bersyukur, lebih menghargai hidup karena telah diberi kesembuhan,” pungkas Sazkia.

Sahabat Anak-Anak Penderita KankerKomunitas CBC


S E H A T & G A Y A H I D U P

HATI-HATI

20

Dalam sebuah penelitian yang membandingkan antara kelompok pria yang minum minuman manis kemasan serta mereka yang tidak minum, membuktikan bahwa kelompok peminum minuman manis kemasan berpotensi 3 kali lipat lebih besar terserang kanker prostat. Begitu pula dengan wanita dengan kanker payudara. Potensi ini akan bertambah besar jika orang tersebut merokok, obesitas dan makanan hariannya tidak sehat.

Bagaimana gula bisa memicu kanker? Dokter Spesialis Gizi Klinik, Verawati Surdarma, mengatakan, pada dasarnya tubuh kita memang membutuhkan gula (glukosa) sebagai sumber energi agar dapat berfungsi secara normal. Tapi gula berlebihan pun tidak baik untuk kesehatan. Sel kanker akan berkembang apabila tersedia lingkungan yang baik dalam tubuh, salah satunya zat glukosa. Sel kanker sangat menyukai gula. Untuk berkembang sel kanker membutuhkan gula dalam darah, sehingga tidak aneh bila pada kelompok orang-orang yang mengonsumsi manis berlebihan memiliki kejadian kanker tinggi.

Mengonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Selain itu, tubuh juga akan menghasilkan lebih banyak hormon insulin like growth factor (IGF). IGF ini merangsang pertumbuhan dan menghambat kematian sel kanker.

Secara alamiah gula (karbohidrat) sudah terkandung didalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti kentang, roti, nasi putih dan berbagai jenis kue.

Jenis makanan ini memiliki indeks glikemik tinggi dan merupakan golongan karbohidrat sederhana. Karbohidrat jenis ini mudah dicerna dalam tubuh menjadi glukosa. Lebih lanjut yang menjadi perhatian adalah karbohidrat sederhana lain seperti gula yang banyak terdapat dalam minuman kemasan dan minuman manis lainnya. Minuman kemasan adalah salah satu produk yang mengandung gula tinggi. “Misalnya satu botol soft drink saja sudah mengandung 30 gram gula. Bayangkan kalau sehari 3-4 botol, maka konsumsi gula sudah jauh melebihi batas yang dibutuhkan tubuh,” ujarnya.

Kanker Sangat Menyukai Gula

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab penyakit kanker. Banyak faktor pemicunya. Meski begitu, sejumlah penelitian menemukan bahwa konsumsi makanan dan minuman tertentu ternyata terkait dengan penyakit kanker. Ada beberapa makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari tanpa disadari bisa memicu kanker baik karena kandungannya ataupun cara pengolahannya. Salah satunya adalah makanan dan minuman manis.

INFO BPJS KESEHATANEDISI 58 TAHUN 2018 21

Batas konsumsi gula yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan adalah 50 gram per orang per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Batas asupan gula pada anak-anak lebih rendah dari orang dewasa. Sedangkan menurut The American Heart Association (AHA), rekomendasi gula untuk laki-laki dewasa adalah 36 gram per hari sedangkan, wanita 25 gram per hari dan anak 15 gram per hari.

Perubahan pola hidup dan mudahnya akses mendapatkan beragam produk makanan dan minuman manis membuat konsumsi gula melampaui kebutuhan harian. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengontrol asupan gula per hari. Meski sudah mengetahui bahayanya gula tinggi, banyak orang mengabaikannya. Bahkan tidak sedikit yang kecanduan minuman dan makanan manis atau sugar craving. Ketagihan gula sering tidak kita sadari karena menyatu dengan pola makan sehari-hari.

Kondisi kecanduan menyebabkan seseorang ingin mengonsumsi gula secara terus-menerus. Jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan berbagai perubahan perilaku seperti emosi yang kurang stabil, sulit berkonsentrasi, atau hiperaktif. Tidak mengonsumsi gula dalam beberapa waktu juga dapat menyebabkan rasa cemas, tidak semangat, atau merasa ngantuk. Konsumsi manis berlebih menyebabkan penyimpanan kalori yang tidak dibutuhkan, karena pada dasarnya sudah terpenuhi dari jenis makanan lainnya, meskipun tidak memiliki rasa terlalu manis.

Untuk mengurangi kecanduan perlu komitmen dari diri sendiri. Ada banyak cara untuk menguranginya. Tidak harus drastis, tapi bertahap sekaligus untuk membiasakan lidah. “Misalnya minum kopi dan teh kemasan atau siap saji digantikan dengan membuat sendiri kopi dan teh. Penambahan gula dilakukan secara sedikit demi sedikit sambil mencicipi untuk merangsang kepekaan lidah terhadap rasa manis,” kata Verawati.

Selain itu hindarilah hal-hal yang mendorong untuk minum atau makan yang manis. Pilihlah aktivitas yang mengalihkan perhatian seperti membaca buku, menonton film, atau berbicara dengan teman atau keluarga. Perbanyak makan buah dan sayur atau makanan berserat lain. Aktifitas fisik atau berolah raga dianjurkan lima kali dalam seminggu selama 30 menit.

Memperingati Hari Kanker Anak Sedunia pada 15 Februari 2018 lalu, Dirut RS Kanker Dharmais Prof Abdul kadir mengatakan, kanker bisa mengenai siapa saja. Karenanya deteksi dini sangat penting. Lebi cepat diketahui, lebih cepat penanganannya.

Risiko terkena kanker juga bisa dihindari. Oleh Kementerian Kesehatan upaya pencegahan ini diringkas dalam istilah CERDIK, yakni cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin olah raga, diet sehat seimbang, istiraha yang cukup dan kelola stres dengan baik. Dengan CERDIK saja, sepertiga dari kejadian kanker bisa dihindari

SEHAT & GAYA HIDUP


KO N S U LTA S I

Apabila dalam kondisi darurat, peserta JKN-KIS dapat langsung pergi ke IGD rumah sakit tanpa harus meminta rujukan dari Fasilitas Kesehaan Tingkat Pertama (FKTP). Kondisi gawat darurat yang dimaksud adalah kondisi yang dapat mengakibatkan keparahan, kecacatan, dan/atau kematian jika tidak segera ditangani.

Kartu BPJS Kesehatan istri saya sudah lama hilang (setahun). Kami tidak pernah bayar iuran hingga sekarang. Kalau bikin kartu baru lagi diputihkankah bayar iurannya? Pengirim : [email protected]

Status kepesertaan BPJS Kesehatan seseorang tidak dapat dihapus atau diputihkan. Untuk mengaktifkan status peserta kembali, maka peserta yang bersangkutan harus membayar tagihan iuran tersebut. Manfaatkan program Tabungan Sehat yang telah diluncurkan BPJS Kesehatan agar Anda dapat membayar iuran JKN-KIS lebih mudah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mekanisme Program Tabungan Sehat, silakan hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400 atau kunjungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

J A W A B :

Jika saya sudah daftarkan diri ke klinik A, jika malam hari klinik tersebut tutup apa bisa pindah ke klinik lain sementara saya butuh pertolongan segera?Pengirim: [email protected]

J A W A B :

01

02

22


STRATEGI utama menuju sukses 2018 - bpjs-kesehatan.go.id · menuju sukses INFOBPJS 2018 MEDIA INTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 58 TAHUN 2018. CEO MESSAGE Strategi Jitu Jadi Penentu Tahun

Documents