4
Berdasarkan dokumen yang diunggah ke laman www.kpu.go.id,
diketahui bahwa visi misi mereka diberi judul dengan tema besar
Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian. Berkas visi dan misi Jokowi-Kalla yang terdiri dari
42 lembar ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN).Mukadimah visi misi keduanya memuat latar belakang
kelahiran Indonesia Hebat. Awalannya adalah jalan perubahan
ideologis yang bersumber pada Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi.
Ada tiga masalah pokok bangsa yang harus dijadikan perhatian
bersama. Pertama, ancaman terhadap wibawa negara. Kedua, kelemahan
sandi perekonomian bangsa. Terakhir, intoleransi dan krisis
kepribadian bangsa.Duet Jokowi-JK sepakat bahwa Trisakti sebagai
upaya untuk mengembalikan jalan ideologi bangsa Indonesia. Menurut
mereka, Trisakti menjadi pondasi utama dalam pembangunan karakter
bangsa ke depan agar berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong.Berikut visi misi Jokowi-JK yang telah
dirangkum dalam tujuh poin,Pertama, mewujudkan keamanan nasional
yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan
demokratis.Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.Keempat, mewujudkan
kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing.Keenam,
mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.Ketujuh, mewujudkan
masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.(http://www.jokowi.id/berita/inilah-visi-misi-jokowi-kalla/).Sedangkan,
visi misi Jokowi-JK telah dipaparkan oleh Jokowi menjadi enam
bagian.1. Pendidikan Jokowi menekankan pada revolusi mental.
Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang
sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya
mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi
pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu
pengetahuan cukup 20 persen saja. Jangan terbalik seperti sekarang.
Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika,
Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku,
moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar, kata Jokowi.Menurut
Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP.
Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi
pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia
menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan
karakter. Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu
pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia,
mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan
karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja. Selain
itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya,
negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman
adalah negara-negara yang punya banyak SMK. Peningkatan jumlah SMK
adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di
sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di
situ ada skill yang dibangun, ucap Jokowi.Ia yakin, jika semua hal
di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental
dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada
akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.
Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan
produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya.
Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak
kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan
produktivitas, papar Jokowi.2. Pertanian Jokowi menilai, Indonesia
kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata
dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan,
menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya
dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa
mencapai 8-9 ton. Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan
pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem
irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk,
pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci
utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa
memunculkan kembali varitas-varitas unggul, katanya.Selain itu,
Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang
terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan.
Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini
membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya
itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk
dan bendungan juga harus diperbanyak. Pernah tidak mendengar kita
bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita
bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena
kita kehilangan disorientasi, ujar Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi
juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung
pada pupuk dan pestisida kimia. Harusnya petani disediakan pupuk
dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya,
katanya.Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya,
terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia
menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat
meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan
Thailand. Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di
Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat
penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada
yang seperti itu, ujar Jokowi. Sebanyak apa pun panen yang melimpah
ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen.
Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani
untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya,
katanya lagi.3. Kelautan Jokowi menyoroti kalah bersaingnya
nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi
dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah
satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran. Kapal-kapal negara
lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang
sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung
dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya
bisa, kata Jokowi. Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan
menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai
dengan pelatihan bagi para nelayan. APBN kita gede banget, hampir
Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan
berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak
mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan, ujarnya.4.
Energi Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik.
Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih
baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.
Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70
triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai
batubara? kata Jokowi.Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak
yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik.
Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang
sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu. Kenapa harus kita
lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar
dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu
waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu
semuanya, kata mantan Wali Kota Solo itu. Kalau BBM bisa dikonversi
ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp
70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran, lanjutnya.5.
Infrastruktur Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan
infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan
jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat
dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga
antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep
pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah
tol laut. Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal
berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang
sesering mungkin.Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan
bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal
dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah
manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih
murah, kata Jokowi. Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep
distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar,
yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung
Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).Jadi harus ada
penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke
Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi
kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak
akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta,
ujar Jokowi. Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan
yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak
kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini
hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran
besar.Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil.
Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi
Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai
50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa
sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita
tidak punya, katanya.Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah
distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar.
Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi
dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal
kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa,
karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen,
hilang sapinya, jelas Jokowi .Sementara itu, untuk pengembangan
bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan
investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari
permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang
berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.
Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak
masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya
tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua
bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya, ujarnya.Lebih lanjut,
Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta.
Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di
Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di
Sumatera dan Kalimantan. Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit
jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga
akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara, kata Jokowi.6.
Administrasi birokrasi Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya
dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia
berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik
dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh
institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem
tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan
pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kita harus menerapkan e-budgeting,
e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita
online-kan semua. Jadi tidak ada lagi ketema-ketemu, supaya
amplop-amplopan hilang,
katanya.(http://nasional.kompas.com/read/2014/05/15/0705215/Ini.Visi.Misi.Jokowi.kalau.Jadi.Presiden).C.
TERWUJUDNYA SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIASila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea keempat, berbunyi: ..dengan berdasar kepada: ..,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.a. KeadilanIstilah keadilan berasal dari pokok kata adil,
yang berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib
sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik terhadap diri sendiri,
sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila keadilan
sosial ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia
yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta
adil terhadap Tuhan.Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh
apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan
kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan
sesama sebagaiman mestinya. Dengan demikian pelaksanaan keadilan
selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak
lain dalam hidup bermasyarakat.Di dalam masyarakat ada tiga macam
bentuk keadilan yang pokok, hal ini berdasarkan tiga macam hubungan
hidup manusia bermasyarakat, yaitu keadilan komutatif, keadilan
distributif, dan keadilan legalis. Ketiga macam keadilan ini
diuraikan sebagai berikut:1. Keadilan KomutatifHubungan pribadi
dengan pribadi. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil
antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi.
Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara
warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini
bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan
umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan ini merupakan asan
pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang
bercorak ujung ekstrem menjadikan ketidak adilan dan akan merusak
atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai
keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan
negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta
melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh
warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar
dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip
ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan
antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan
bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup
bersama (keadilan bersama).2. Keadilan DistributifAristoteles
berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang
sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan
tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan
keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak
negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan
membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta
kesempatan dalam hidup bersama yang didasrkan atas hak dan
kewajiban. Jadi hubungan masyarakat dengan pribadi. dalam hubungan
ini harus ada perlakuan sifat adil dari masyarakat keseluruhan
terhadap pribadi.3. Keadilan LegalisHubungan pribadi dengan
masyarakat. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari
pribadi terhadap masyarakat keseluruhan.Dalam masyarakat,
pelaksanaan tiga macam keadilan ini ada dua musuh besar, yang
keduanya itu merupakan penonjolan dari penjelmaan salah satu sifat
kodrat manusia, yaitu sifat individu dan sifat sosial, yang
mewujudkan individualism dan liberalism, yaitu:1. Individualisme
mutlakDalam aliran individualisme mutlak ini, masyarakat tidak
diakui sebagai perserikatan sosial yang mempunyai realita sendiri
dan tata sosial sendiri. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan
individu-individu yang banyak tanpa ada pertalian kepentingan
bersama, setiap individu hanya mengutamakan kepentingannya sendiri
sehingga kepentingan umum tidak diperhatikan.2. Kolektivisme
mutlakDalam aliran kolektivisme mutlak ini, masyarakat ditempatkan
sebagai keseluruhan manusia, yang hanya memperhatikan kepentingan
umum, tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua adalah milik
umum. Kedua aliran ini selalu berlawanan, yang kedua-duanya
berdasarkan atas salah satu sifat kodrat manusia. Di dalam negara
yang berdasarkan Pancasila, sifat individu dan sifat sosial selalu
diseimbangkan secara harmonis, yang berarti berdasarkan atas sifat
kodrat manusia monodualis, dan negaranya disebut negara berfaham
monodualisme. Dalam bentuk negara ini ketiga macam keadilan itu
betul-betul terlaksana dalam masyarakat. Adapun keadilan yang dapat
menghimpun tiga macam keadilan itu berlaku di dalamnya disebut
keadilan sosial.b. SosialDari persaudaraan dalam pergaulan hidup
ini timbullah suatu paham yang menamakan dirinya dengan
sosiallisme, yang secara umum berarti suatu faham yang mendasarkan
cita-citanya ini atas kebersamaan dalam persaudaraan umat manusia
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antar umat manusia. Dalam
hal ini cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama didasari
adanya rasa persaudaraan.c. Keadilan sosialKonsep yang terkandung
dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang
selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana
mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap kesluruhan baik
material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga
macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial
sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme
dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat
kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih
mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi
kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi
kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.Adapun
syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah
sebagai berikut:1. Semua warga wajib bertindak, bersikap secara
adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu
bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama.2. Semua
manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi,
maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang
bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.d. Seluruh Rakyat
ManusiaRumusan seluruh rakyat manusia yang dimaksudkannya ialah
sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang
berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik
yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara
Indonesia yang berada di negara lain.e. Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat IndonesiaPerwujudan dari sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya, setiap warga harus
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan
antara hak dan kewajibannya serta menghormati hak-hak orang lain.
Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan
perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta
masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila
kelima adalah sebagai berikut:a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan
luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan, menghendaki agar setiap warga negara nerbuat baik
satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang
diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan
luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling
membantu, bergotong-royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian
dari keluarga yangdekat yang layak dibantu, sehingga kehidupan
setiap manusia layak dan terhormat.b. Bersikap adil, menghendaki
dalam melaksanakan kegiatan antarmanusia untuk tidak saling pilih
kasih, dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia
untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia
yang akan ditolong.c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
menghendaki, bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan
hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang
sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara
seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan yang
baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yanng
teraniaya, membarikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan
beragama.d. Menghormati hak-hak orang lain, mengharuskan bahwa
setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang
orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha
menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri arta
orang lain, menyiksa, merusak tempat peribadatan agama lain, adalah
contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain.e. Suka memberi
pertolongan kepada orang lain, menyangkut pengembangan sikap dan
budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong-royong,
dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis.f.
Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menghendaki manusia
Indonesia bukanlah homo hominilupus (manusia yang memakan manusia
yang lain). Manusia Indonesia tidak boleh memeras orang lain demi
kepentingan sendiri. Contoh perbuatanya seperti melakukan
perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi lepada peminjam
terutama pada kalangan orang kecil dan miskin.g. Tidak bersikap
boros, menghendaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau
mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan.h.
Tidak bergaya hidup mewah, menghendaki agar untuk tidak bergaya
hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan manusia itu
sendiri. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan
dengan tingkat pemenuhan kehidupan dan keadilan pada setiap strata
kebutuhan manusia.i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan
kepentingan umum, menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk
menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana
tersebut dapat berguna bagi masyarakat luas.j. Suka bekerja keras,
semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir. Sebagai
manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwaibkan berusaha dan diiringi
dengan doa.k. Menghargai karya orang lain, sebagai bagian dari
penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya
membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu
dihargai.Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan
antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara
sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung
menghubung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Pancasila terdapat
sila-sila yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam
makalah ini akan dibahas yaitu pada pancasila sila kelima, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna
bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik
dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan
spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan
makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima
intinya bahwa adanya persamaan manusia didalam kehidupan
bermasyarakat tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata
didalamnya semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya
diperoleh dengan adil.Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dapat diuraikan secara singkat sebagai suatu tata
masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap
warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai
dengan hakikat manusia adil dan beradab. Perwujudan dari sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengamalannya,
setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibanya serta menghormati
hak-hak orang lainPEMERINTAHAN JOKOWI-JK. FOKUS: JOKOWI-JK PERLU
MEMILIKI KABINET TERPUSAT PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT, RAMPING,
LINCAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN RESPONSIF TERHADAP TANTANGAN NASIONAL
DAN GLOBAL Artikel ini membahas langkah strategis awal ke 5 dari ke
14 langkah strategis awal penentu keberhasilan pemerintahan
Jokowi-Jk tersebut, yaitu: membangun dan memberdayakan struktur
(organisasi) kabinet yang terpusat pada kesejahteraan rakyat
(people value-centered) ramping, lincah, efektif, efisien dan
responsif terhadap tantangan nasional dan global.
Sebelum Anda membaca artikel ini lebih jauh, sebaiknya kita
samakan terlebih dahulu pemahaman kita tentang organisasi yang saya
maksud di dalam artikel ini adalah organisasi sebagai sebuah
sistem, sebagai sebuah kesatuan elemen vital organisasi yang saling
berinteraksi dalam mencapai sebuah visi yang telah ditetapkan oleh
pencipta dan atau pengelolanya.
Organisasi yang kita bahas ini terdiri dari tujuh (7) elemen
vital, yaitu: visi, strategi, kompetensi, struktur, infrastruktur,
manusia dan budaya, yang semuanya dirancang untuk berfungsi sebagai
satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam mencapai
sasaran-sasaran dan visi organisasi yang telah ditetapkan oleh
pencipta dan pengelolanya.
Merujuk pada pemahaman tentang organisasi di atas dan dilihat
dari perencanaan organisasi dengan pendekatan total-system
perpectives, keberhasilan Jokowi-Jk sebagai presiden dan wakil
presiden terpilih dalam memenuhi janji-janji kampanyenya sangat
ditentukan oleh kemampuan Jokowi-Jk sendiri dan tim transisinya
dalam membangun, mengkonsolidasikan, menyelaraskan dan
mensinergikan ke tujuh elemen vital organisasinya tersebut dan
segala sumber daya yang dimilikinya (alignment) menjadi satu energi
besar yang utuh untuk mendukung implementasi strateginya dalam
memenuhi janji-janji kampanyenya tersebut secara optimal.
Untuk melihat apakah pemerintahan Jokowi-Jk berhasil membangun
dan memberdayakan organisasi yang terpusat pada kesejahteraan
rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap
tantangan-tantangan strategis yang dihadapi Negara kita atau tidak,
setelah kabinet terpublikasikan nanti kita dapat melihat apakah ke
tujuh elemen vital organisasi dan segala sumber daya yang dimiliki
pemerintah terbangun, terkonsolidasi, terselaraskan dan
tersinergikan menjadi satu energi besar yang utuh dan terberdayakan
secara maksimal dalam mendukung terpenuhinya janji-janji
kampanyenya tersebut secara optimal.
Dalam praktek manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional di
segala bidang, kualitas struktur (organisasi) kabinet pemerintahan
Jokowi-Jk dapat kita lihat dari beberapa hal yang mengindikasinnya
berikut:
1. Visi pemerintahan dan visi pembangunan nasional Jokowi-Jk
legitimate (sesuai dengan undang-undang yang berlaku) dan dapat
diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan dan
terdampak (DPR dan Rakyat).
2. Strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional
pemerintahan Jokowi-Jk dirancang sesuai kebutuhan visi (dipastikan
dapat mendukung) tercapainya visi pemerintahan dan pembangunan
nasional Jokowi-Jk secara optimal. Sekedar mengungatkan, strategi
menjadi dasar dan fokus perancangan infrastruktur dan alokasi
sumber daya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan
terlaksananya pembangunan nasional di segala bidang oleh
pemerintahan Jokowi-Jk..
3. Kompetensi pemerintahan Jokowi-Jk dirancang sesuai kebutuhan
strategi (dipastikan dapat mendukung) implementasi strategi
pemerintahan dan strategi pembangunan nasionalnya dalam mencapai
sasaran-sasaran pemerintahan dan pembangunan nasionalnya, termasuk
visi pemerintahannya secara optimal.
4. Struktur (organisasi) pemerintahan Jokowi-Jk dirancang
(dipastikan dapat mendukung) memperjelas dan mempertegas otoritas
dan tanggung jawab masing-masing unit pemerintahan Jokowi-Jk. Hal
ini seharusnya dilakukan agar masing-masing pemangku posisi
strategis di masing-masing unit di pemerintahan Jokowi-Jk dapat
saling berinteraksi dalam mendukung peningkatan kompetensi
organisasi pemerintahan Jokowi-Jk secara keseluruhan dalam
mendukung implementasi strategi pemerintahan dan pembangunan
nasional pemerintahan Jokowi-Jk.
5. Infrastruktur adalah sistem-sistem dan proses-proses
pemerintahan Jokowi-Jk yang mencakup: indikator kinerja-sistem dan
proses pengukuran kinerja, sistem dan proses pengawasan, sistem dan
proses perencanaan, sistem dan proses pengelolaan informasi
(teknologi informasi dan manajemen informasi), sistem dan proses
sumber daya manusia, sistem dan proses operasi, sistem dan proses
komunikasi, dan sistem dan proses alokasi sumber daya yang
dirancang sesuai kebutuhan strategi pemerintahan dan strategi
pembangunan nasional Jokowi-Jk, tersedia secara memadai,
terselaraskan, terkonsolidasi, tersinergikan, terberdayakan dan
terkendali dalam mendukung peningkatan kompetensi pemerintahan
Jokowi-Jk secara keseluruhan dan dipastikan dapat mendukung
implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan
nasional pemerintahan Jokowi-Jk dalam rangka mencapai sasaran
strategisnya secara bersih, baik dan benar, efektif, efisien
(operationalexcellence)dan peningkatan kualitas hasil pemerintahan
Jokowi-Jk yang memuaskan rakyat dan stakeholder lainnya (quality
excellence).
6. Sumber daya manusia (SDM), terutama yang menempati
posisi-posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jk, seperti
strategist, transformist, controller, menteri (anggota kabinet),
dan lain-lain di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah direkrut
melalui sistem rekrutmen yang solid dan responsif, yang memastikan
bahwa semua pemangku posisi strategis di pemerintahan Jokowi-Jk di
pusat maupun di daerah memiliki kompetensi (hard skill) dan
karakter (integritas, sikap, prilku) atau soft skill yang memdai
serta komitmen (dedikasi) yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat
dan dapat mendukung peningkatan kompetensi pemerintahan Jokowi-Jk
secara menyeluruh untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran
pemerintahan dan sasaran pembangunan nasional Jokowi-Jk di segala
bidang. Secara optimal.
7. Nilai-nilai dasar, pandangan strategis dan budaya
pemerintahan Jokowi-Jk dirancang, distandarisasi, disebarluaskan
dan diinternalisasikan (deployment) di kalangan seluruh lapisan
manajemen pemerintahannya yang selanjutnya menjadi dasar dan acuan
berprilaku bagi selalu manajemen pemerintahan Jokowi-Jk, terutama
yang menempati posisi-posisi strategist, transformist, controller,
menteri dan posisi-posisi lain di pemerintahan Jokowi-Jk baik yang
di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
Ini dilakukan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis
pemerintahan dan sasaran-sasaran strategis pembangunan nasionalnya,
termasuk visinya secara optimal.
Membahas organisasi pemerintahan Jokowi-Jk yang terpusat pada
kesejahteraan rakyat (people value-centered), ramping, lincah,
efektif, efisien, responsif terhadap tantangan strategis nasional
dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan strategi
pembangunan nasional (national development strategy-focused)
Jokowi-Jk secara menyeluruh hingga tuntas memerlukan waktu lama dan
ini dapat membuat kita semua kehilangan momentum paling menentukan
bagi pengawalan pemerintahan Jokowi-Jk.
Mempertimbangkan tingkat urgensinya bagi kepentingan kita semua,
seluruh warga NKRI, untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Jk, fokus
pembahasan artikel saya kali ini saya batasi hanya pada pembahasan
tentang bagaimana membangun struktur kabinet, seringkali disebut
oleh banyak orang sebagai struktur organisasi, yang merupakan salah
satu elemen vital organisasi penentu keberhasilan pemerintahan
Jokowi-Jk. dalam mencapai sasaran-sasaran strategis pemerintahan,
sasaran-sasaran strategis pembangunan nasional dan visi
pemerintahannya.
Mengingat sedemikian strategis dan sedemikian menentukannya
peran struktur (organisasi) dalam pemerintahannya, pemerintahan
Jokowi-Jk perlu merancang struktur (organisasi) kabinetnya secara
sangat berhati-hati.
Struktur (organisasi) kabinet harus dipastikan dapat mengatur
otoritas dan tanggung jawab masing-masing unit pemerintahan
Jokowi-Jk secara jelas dan tegas. Hal ini harus dilakukan agar
masing-masing unit dan fungsi yang ada di pemerintahan Jokowi-JK
dapat saling berinteraksi dalam meningkatkan kompetensi
pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan untuk mendukung
implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan
nasional pemerintahan Jokowi-JK.
Meski hanya sebagai salah satu elemen organisasi, struktur
(organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-JK tetap harus dirancang
struktur (organisasi) kabinet yang terpusat pada kesejahteraan
rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap
tantangan-tantangan strategis nasional dan global dan terforkus
pada strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional
Jokowi-Jk.
Kita semua tahu bahwa presiden dan wakil presiden terpilih,
Jokowi-Jk, saat ini belum mempublikasikan sistem kepemimpinan
pemerintahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah asional /
RPJMN 2014-2019 secara jelas.
Secara teoritis, ini tentu membuat kita kesulitan merancang
model struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-Jk yang
terpusat pada kesejahteraan rakyat (people value-centered),
ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tantangan
strategis nasional dan global dan terfokus pada strategi
pemerintahan Jokowi-JK dan strategi pembangunan nasional secara
tepat.
Namun supaya tidak kehilangan momentum mengawal pemerintahan
Jokowi-Jk, kita dapat mendorong Jokowi-Jk untu merancang struktur
(organisasi) cabinet pemerintahannya berdasarkan analisis terhadap
isu-isu strategis lingkungan strategis nasional dan global dan
tantangan-tantangan strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan) nasional dan global terkini yang dihadapi
Indonesia.
Perancangan struktur (organisasi) kabinet pemerintahan Jokowi-Jk
dimaksud dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai, pandangan
strategis, prinsip-prinsip dasar dan budaya yang diyakini secara
strategis dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat secara signifikan melalui pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan nasional yang bersih, baik, benar, efektif, efisien dan
responsif terhadap tuntutan dan tantangan strategis nasional dan
global.
Nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, pandangan strategis dan
budaya pemerintahan yang mendasari perancangan struktur
(organisasi) kabinet tersebut di atas pada intinya adalah sebagai
berikut:
1. People value-centered bermakna bahwa semua unit pemerintahan
Jokowi-Jk yang ada di pusat dan di daerah memiliki otoritas dan
tanggung jawab yang tegas dan terukur dalam menjalankan pengelolaan
unit masing-masing.
2. Slim bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk yang
ada di pusat maupun di daerah harus ramping supaya dapat memangkas
birokrasi dan memperpendek proses pemerintahan dan pembangunan
nasional di segala bidang baik di pusat maupun di daerah.
3. Agile bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk yang
ada di pusat maupun di daerah harus dapat bergerak dan bereaksi
secara cepat dalam menyelesaikan seluruh permasalahan pemerintahan
dan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah serta dapat
mencapai sasaran strategisnya secara optimal.
4. Effective bermakna bahwa semua unit pemerintahan pemerintahan
Jokowi-Jk yang ada di pusat maupun di daerah harus berdaya-guna dan
tepat guna dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan Jokowi-Jk
dan terlaksananya pembangunan nasional di segala bidang secara
bersih, baik dan benar.
5. Efficient bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk
baik yang ada di pusat maupun di daerah harus dapat mendukung
terselenggaranya pemerintahan Jokowi-Jk yang efisien dan bernilai
tambah bagi rakyat, demi peningkatan kesejahterahkan rakyat dan
peningkatan daya saing Indonesia di segala bidang di kancah
persaingan global.
6. Resposive bermakna bahwa semua unit pemerintahan Jokowi-Jk
baik yang ada di pusat maupun di daerah harus dapat merespon /
menjawab tuntutan dan tantangan perubahan nasional dan global
secara cepat guna mendukung terselenggaranya pemerintahan Jokowi-JK
yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah bagi
rakyat secara berkelanjutan.
Jokowi-JK dan tim transisinya menyatakan di berbagai media bahwa
arah pemerintahan dan pembangunan nasionalnya kurang-lebih adalah
sebagai berikut:
1. Perlindungan bagi segenap warga Negara tenang dan aman
melalui politik bebas aktif, keamanan nasional terpercaya melalui
pembangunan pertahanan udara Tri Matra terpadu, yang dilandasi
kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara
maritim.2. Tata-kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.3. Pembangunan Indonesia dari pinggiran, daerah-daerah,
dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan, 4. Reformasi sistem
dan pengakan hokum untuk bebaskan korupsi, bermartabat dan
terpercaya.5. Tingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui Indonesia
pintar dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land form dan
program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampuug
deret, rumah murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat
pada tahuhn 2019.6. Peningkatan produktivitas dan daya saing di
pasar internasional7. Kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sector-sektor strategis ekonomi domistik8. Revolusi karakter bangsa
melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional
dengan mengedepankan aspek-aspek pendidikan seperti sejarah
pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotism dam cinta tanah air,
semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia.9. Peneguhan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial
Indonesia melalui kebijakan penguatan pendidikaan kebhinekaan dan
penciptaan ruang-ruang dialog antar warga. Selain arah pembangunan
dan pembangunan nasionalnya di atas, Jokowi-Jk juga menyatakan
memiliki 9 sasaran strategisnya melalui program nyatanya Nawacita,
berikut:
1. Kenaikan gaji PNS dan perluasan program remunerasi PNS hingga
PNS Daerah.2. Alokasi dana 1,4 juta untuk setiap desa dan jadikan
perangkat desa sebagai PNS secara bertahap3. Peningkatan anggaran
penanggulangan kemiskinan, diantaranya dengan subsidi Rp 1 juta per
bulan untuk kelompok prasejahtera.4. Kepemilikan tanah untuk Rp 4,5
juta kepala keluarga, pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektar lahan
pertanian baru, penguatan bulog, serta pendirian bank petani dan
UMKM.5. Perbaikan 4000 pasar tradisional dan pusat pengelolaan
ikan6. Penciptaan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun7.
Layanan kesehatan gratis dengan kartu Indonesia sehat dan
pembangunan 6 ribu puskesmas rawat inap8. Peningkatan mutu
pendidikan pesantren dan kesejahteraan guru pesantren9. Penyediaan
fasiltas pendidikan gratis dengan kartu Indonesia pintar dan
peniingkatan partisipasi 95 % SMP serta peningkatan program
sertifikasi guru. Untuk dapat menjaga arah pembangunan dan mencapai
semua sasaran strategis di atas secara optimal, Jokowi-Jk perlu
strategi pemerintahan akurat yang mampu menyelaraskan (alignment),
mengkonsolidasikan ke tujuh elemen vital organisasi dimaksud di
atas menjadi energi besar yang utuh, mensinergikan dan memfokuskan
segala sumber daya yang dimiliki pemerintahannya untuk mendukung
implementasi strategi pemerintahan dan strategi pembangunan
nasionalnya.
Berdasarkan semua uraian di atas dan berdasarkan
pernyataan-pernyataan Jokowi-Jk dan tim transisinya tentang
sasaran-sasaran pemerintahan dan pembangunan nasional nya di
berbagai media, saya pikir strategi yang bakalan mampu
menyelaraskan (alignment) ke tujuh elemen vital organisasi dan
mengkonsolidasikan segala sumber daya pemerintahan Jokowi-Jk,
mensinergikan serta memfokuskannya untuk mendukung implementasi
strategi pemerintahan dan strategi pembangunan pemerintahannya
dalam mencapai semua sasaran strategis di atas secara optimal,
adalah tiga strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional
berikut:
1. Penajaman orientasi pemerintahan dan pembangunan nasional
Jokowi-Jk2. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan nasional Jokowi-Jk secara menyeluruh.3. Peningkatan
kepuasan publik melalui peningkatan kualitas hasil pemerintahan dan
hasil pembangunan nasional Jokowi-Jk secara berkelanjutan. Kemudian
untuk mendukung implementasi ketiga strategi pemerintahan dan
strategi pembangunan nasionalnya tersebut di atas, pemerintahan
Jokowi-Jk perlu membangun dan memberdayakan struktur (organisasi)
kabinet pemerintahan yang terpusat pada kesejahteraan rakyat,
ramping, lincah, efektif, efisien, responsive terhadap tantangan
strategis nasional dan global, bersih, baik, dan benar, berbasis
nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar dan pandangan strategis yang
standar.
Saya pikir struktur (organisasi) kabinet yang secara strategis
saya yakini bakalan secara strategis dapat mendorong
terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk
bersih, baik, benar, efektif dan efisien dan tercapainya sasaran
perintahan dan sasaran pembangunan nasional secara optimal adalah
sebagai berikut:
1. Presiden dan wakil presiden (di dalamnya terdapat
fungsi-fungsi strategis pendukung presiden dan wakil presiden,
yaitu presidential secretary, strategists, transformist, planner
(fungsi perencanaan dan pembangunan Nasional dalam kabinet presiden
Sby fungsi ini sebelumnya ditangani menteri perencanaan dan
pembangunan nasional), fungsi pengendali informasi dan isu-isu
strategis terkait dengan presiden dan wakil presiden (chief of
information), internal auditor, fungsi kepatuhan
(hukum,undang-undang, nilai-nilai, prinsip-prinsip, pandangan
strategis), etika dan budaya pemerintahan..2. Tim pengendali
(controller) adalah unit funsional pendukung pengendalian kinerja
presiden (Ketua UKP3R / Unit Kerja Presiden Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan) dan wakil presiden, pemerintahan dan
pembangunan nasional di segala bidang secara menyeluruh. Tim ini
bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden,
terdiri dari:
2.1.Controller kinerja perlindungan bagi segenap warga Negara
tenang dan aman melalui politik bebas aktif, keamanan nasional
terpercaya melalui pembangunan pertahanan udara Tri Matra terpadu,
yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri
sebagai Negara maritime.
2.2.Controller kinerja tata-kelola pemerintahan bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya (governance).
2.3.Controller kinerja pembangunan Indonesia dari pinggiran,
daerah-daerah, dan desa-desa dalam kerangka Negara kesatuan.
2.4.Controller kinerja reformasi sistem dan pengakan hokum utk
bebaskan korupsi, bermartabat dan terpercaya.
2.5.Controller kinerja peningkatan kualitas hidup manusia
Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
melalui Indonesia pintar dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong
land form dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program
rumah kampubg deret, rumah murah bersubsidi serta jaminan sosial
untuk rakyat pada tahuhn 2019.
2.6.Controller kinerja peningkatan produktivitas dan daya saing
di pasar internasional.
2.7.Controller kinerja kemandirian ekonomi dengan menggerakan
sector-sektor strategis ekonomi domistik.
2.8.Controller kinerja revolusi karakter bangsa melalui
kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan
mengedepankan aspek-aspek pendidikan seperti sejarah pembentukan
bangsa, nilai-nilai patriotism dam cinta tanah air, semangat bela
Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan
Indonesia.
2.9.Controller kinerja peneguhan kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikaan
kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
Selain 9 controller di atas, pemerintahan Jokowi-JK perlu
beberapa 9 controller lagi untuk memastikan bahwa janji-janji
kampanyenya dalam program nyatanya Nawacita, terpenuhi secara
maksimal. Berikut 9 controller tersebut:
1.10. Controller kinerja kenaikan gaji PNS dan perluasan program
remunerasi PNS hingga PNS Daerah.1.11. .Controller kinerja alokasi
dana 1,4 juta untuk setiap desa dan jadikan perangkat desa sebagai
PNS secara bertahap.1.12. Controller kinerja peningkatan anggaran
penanggulangan kemiskinan, diantaranya dengan subsidi Rp 1 juta per
bulan untuk kelompok prasejahtera.1.13. Controller kinerja
kepemilikan tanah untuk Rp 4,5 juta kepala keluarga, pembangunan 25
pembangunan, 1 juta hektar lahan pertanian baru, penguatan bulog,
serta pendirian bank petani dan UMKM.1.14. Controller kinerja
perbaikan 4000 pasar tradisional dan pusat pengelolaan ikan.1.15.
Controller kinerja penciptaan 10 juta lapangan kerja baru selama 5
tahun.1.16. Controller kinerja layanan kesehatan gratis dengan
kartu Indonesia sehat dan pembangunan 6 ribu puskesmas rawat
inap.1.17. Controller kinerja peningkatan mutu pendidikan pesantren
dan kesejahteraan guru pesantren.1.18. Controller kinerja
penyediaan fasiltas pendidikan gratis dengan kartu Indonesia pintar
dan peniingkatan partisipasi 95 % SMP serta peningkatan program
sertifikasi guru.
Untuk merealisasikan semua janji kampanyenya di atas, Jokowi-Jk
perlu struktur (organisasi) kabinet yang terpusat pada
kesejahteraan rakyat, bersih, ramping, efektif, efisien, responsif
terhadap tantangan perubahan nasional dan global dan terfokus pada
strategi pemerintahan dan pembangunan nasionalnya.
Untuk itu Jokowi-Jk bersama tim transisinya, perlu segera
melakukan transformasi struktur (organisasi) kabinet presiden
Sby-Budiono yang terdiri dari 34 menteri berikut menjadi kabinet
yang lebih terpusat pada kesejahteraan rakyat, bersih, ramping,
efektif, efisien, responsif terhadap tantangan perubahan nasional
dan global dan terfokus pada strategi pemerintahan dan pembangunan
nasionalnya:1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan2.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian3. Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat4. Menteri Sekretaris Negara5.
Sekretaris Kabinet6. Menteri Dalam Negeri7. Menteri Luar Negeri8.
Menteri Pertahanan9. Menteri Perhubungan10. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan11. Menteri BUMN12. Menteri Perindustrian13. Menteri
Sosial14. Menteri Hukum dan HAM15. Menteri Perdagangan16. Menteri
Agama17. Menteri Komunikasi dan Informasi18. Menteri Pertanian19.
Menteri Pariwisata20. Mneteri Kehutanan21. Menteri Lingkungan
Hidup22. Menteri Keuangan23. Menteri ESDM24. Menteri PPA25. Menteri
Kesehatan26. Menteri Kelautan dan Perikanan27. Menteri PAN28.
Menteri PDT29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi30. Menteri
Perumahan Rakyat31. Menteri Koperasi dan UKM32. Menteri Pekerjaan
Umum33. Menteri Pemuda dan Olahraga34. Meneg PPN/Kepala Bapenas35.
Menristek/Kepala BPPT36. Kepala BKPM37. Kepala UKP438. Jaksa
Agung39. Kepala BIN40. Panglima TNI41. Kepala Polri
Bila kita melihat struktur (organisasi) kabinet pemerintahan
presiden Sby-Budiono, masih ada beberapa fungsi dan kemenentrian
yang tumpang tindih (overlapping). contoh: Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, Kementrian sosial dan Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Anak.
Contoh lain, adalah kementrian yang seharusnya menjadi satu
tetapi sekarang terpisah (disintegrated), contoh: Kementrian
Koordinator perekonomian, Kementrian Koperasi dan UKM dan
Kementrian Pariwisata dan industry kreatif. Kementrian
Perindustrian dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kementrian Perhubungan (+ infrastruktur) dan Kementrian Pekerjaan
Umum. Kementrian Pertanian dan Kementrian (Kelautan diintegrasikan
ke kementrian lingkungan hidup) dan Perikanan. Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan. Kementrian Kesehatan dan
Kementrian Pemuda dan Olahraga. Demikian juga dengan kementrian
Riset dan Teknologi dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Overlaping dan disintegrasi beberapa kementrian di atas selama
ini telah menjadi penyebab terjadinya kondisi pemerintahan yang
tidak kondusif, kehilangan momentum kepemimpinan, pemborosan
anggaran belanja Negara di segala bidang, lambannya gerak
pemerintahan, birokrasi yang panjang, berbelit dan biaya mahal.
Belum lagi kalau kita menhitung besarnya biaya sosial yang harus
dutanggung rakyat.
Berdasarkan semua uraian di atas, pemerintahan Jokowi-Jk
memiliki peluang besar untuk mentransformasi struktur (organisasi)
presiden Sby-Budiono menjadi struktur (organisasi) kabinet
Jokowi-Jk yang lebih terpusat pada kesejahteraan rakyat, bersih,
ramping, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutasn perubahan
tuntutan dan tantangan nasional dan global dan terfokus pada
strategi pemerintahan dan pembangunan nasionalnya. Transformasi
struktur (organisasi) kabinet dapat dilakukan melalui rekayasa
seperti berikut:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan2. Menteri
Koordinator Perekonomian, di bawah koordinasinya terdapat / +
Direktorat Pariwisata dan Ekonomi kreatif.3. Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, di bawah koordinasinya terdapat /+ Direktorat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan + Direktorat sosial4.
Menteri Sekretaris Negara, di bawah koordinasinya terdapat / + unit
fungsional Sekretaris kabinet5. Menteri Sekretaris Kabinet
(diintegrasikan ke Mensetneg)6. Menteri Dalam Negeri (tetap)7.
Menteri Luar Negeri (tetap)8. Menteri Pertahanan (tetap)9. Menteri
Perhubungan10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah
koordinasinya terdapat +Direktorat Riset dan Teknologi / BPPT.11.
Menteri BUMN.(tetap) di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat
UKM dan Koperasi12. Menteri Perindustrian13. Menteri Sosial
(diintegrasikan ke dalam Kementrian Koordinator Kesejahteraan
rakyat)14. Menteri Hukum dan HAM (tetap)15. Menteri Perdagangan
(tetap)16. Menteri Agama (tetap)17. Menteri Komunikasi dan
Informasi18. Menteri Pertanian, di bawah koordinasinya terdapat /
+Direktorat pengairan +Direktorat Perikanan19. Menteri Pariwisata
dan ekonomi kreatif (diintegrasikan ke dalam Kementrian Koordinator
Bidang perekonomian)20. Menteri Kehutanan (diintegrasikan ke dalam
Kementrian Lingkungan hidup)21. Menteri Lingkungan Hidup, di bawah
koordinasinya terdapat / + Direktorat Kehutanan + Direktorat
Kelautan + Direktorat keudaraan22. Menteri Keuangan (tetap)23.
Menteri ESDM (tetap)24. Menteri PPA (tetap)25. Menteri Kesehatan
(tetap)26. Menteri Kelautan dan Perikanan (Urusan Kelautan
diintegrasikan ke dalam Kementrian Lingkungan Hidup, sedangkan
Perikanan diintegrasikan dengan Kementriasn Pertanian)27. Menteri
PAN (diintegrasikan ke dalam unit fungsional transformists yang
bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden)28.
Menteri PDT (tetap)29. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.
Menteri Perumahan Rakyat 31. Menteri Koperasi dan UKM
(diintegrasikan dengan Kementrian BUMN)32. Menteri Pekerjaan
Umum33. Menteri Pemuda dan Olahraga34. Meneg PPN/Kepala Bapenas35.
Menristek/Kepala BPPT (diintegrasikan dengan Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan)36. Kepala BKPM (tetap)37. Kepala UKP4
(diintegrasikan ke Tim pengendali Kinerja)38. Jaksa Agung
(tetap)39. Kepala BIN (tetap)40. Panglima TNI (tetap)41. Kepala
Polri (tetap):Catatan:1. Kementrian yang bertinta merah
diintegrasikan ke Kementrian lain2. Kementrian bertinta hijau
adalah kementrian yang tidak mengalami perubahan.3. Kementrian
bertinta hitam adalah kementrian yang mengakomodasi kementrian lain
yang diintegrasikan.4. Kementrian yang diintegrasikan diposisikan
sebagai Direktorat di Kementrian yang mengakomodasi. Nama
Direktorat dapat disesuaikan. Merger / penggabungan /
pengintegrasian beberapa kementrian di atas sangat perlu dilakukan
oleh pemerintahan Jokowi-Jk berdasarkan pertimbangan
prinsip-prinsip kerumpunan, kemudahan aksesibiltas oleh rakyat,
peningkatan sinergi (integrasi, koordinasi dan sinkronisasi)
diantara semua unit dan fungsi pemerintahan baik di pusat maupun di
daerah, peningkatan kelincahan gerak pemerintahan dalam
menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan yang
timbul, pemangkasan birokrasi dan peningkatan efektifitas dan
efisiensi proses pemerintahan dan pembangunan nasional Jokowi-Jk di
pusat dan di daerah dan mendorong terciptanya nilai tambah bagi
rakyat bagi rakyat secara berkelanjutan.
Setelah dilakukan merger / penggabungan atau pengintegrasian
beberapa kementrian, postur struktur (organisasi) kabinet Jokowi-Jk
dapat menjadi seperti berikut:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan2. Menteri
Koordinator Perekonomian, di bawah koordinasinya terdapat / +
Direktorat Pariwisata dan Ekonomi kreatif.3. Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, di bawah koordinasinya terdapat /+ Direktorat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan + Direktorat sosial4.
Menteri Sekretaris Negara, di bawah koordinasinya terdapat / + unit
fungsional Sekretaris kabinet5. Menteri Dalam Negeri (tetap)6.
Menteri Luar Negeri (tetap)7. Menteri Pertahanan (tetap)8. Menteri
Perhubungan9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah
koordinasinya terdapat +Direktorat Riset dan Teknologi / BPPT.10.
Menteri BUMN.(tetap) di bawah koordinasinya terdapat / + Direktorat
UKM dan Koperasi11. Menteri Perindustrian12. Menteri Hukum dan HAM
(tetap)13. Menteri Perdagangan (tetap)14. Menteri Agama (tetap)15.
Menteri Komunikasi dan Informasi16. Menteri Pertanian, di bawah
koordinasinya terdapat / +Direktorat pengairan +Direktorat
Perikanan17. Menteri Lingkungan Hidup, di bawah koordinasinya
terdapat / + Direktorat Kehutanan + Direktorat Kelautan +
Direktorat keudaraan18. Menteri Keuangan (tetap)19. Menteri ESDM
(tetap)20. Menteri PPA (tetap)21. Menteri Kesehatan (tetap)22.
Menteri PDT (tetap)23. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.
Menteri Perumahan Rakyat 25. Menteri Pekerjaan Umum26. Menteri
Pemuda dan Olahraga27. Meneg PPN/Kepala Bapenas28. Kepala BKPM
(tetap)29. Jaksa Agung (tetap)30. Kepala BIN (tetap)31. Panglima
TNI (tetap)32. Kepala Polri (tetap):Secara keseluruhan struktur
(organisasi) kabinet Jokowi-Jk terdiri dari: 3 menteri koordinator,
23 menteri + 13 direktorat, 1 menteri Negara PPN/ Kepala Bapenas, 1
Kepala BKPM, 1 Kepala UKP4, 1 Jaksa agung, 1 Kepala BIN, 1
Kepala.
Saya yakin, seluruh posisi strategis di atas dapat mendukung
keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jk bila pejabat atau pemangku
posisi-posisi strategisnya diseleksi secara ketat dan direkrut
dengan menggunakan sistem rekrutmen yang solid.
Selama ini inefisiensi sumber daya, dissinergi antara unit-unit
dan fungsi-fungsi pemerintahan pusat dan unit-unit pemerintah
daerah seringkali terjadi. Hal ini karena banyaknya kebijakan
publik yang parsial dan sepotong-sepotong (kurang terintegrasi) dan
menyebabkan mahalnya biaya birokrasi yang harus ditanggung oleh
rakyat.
Melalui upaya-upaya transformasi organisasi di atas, postur
struktur (organisasi) pemerintahan Jokowi-JK menjadi lebih terpusat
pada kesejahteraan rakyat (people value-centered), ramping, lincah,
efektif, efisien, responsif terhadap tuntutan dan tantangan
perubahan lingkungan nasional dan global (iklim investasi dan
emerging market semakin kondusif) dan dapat mendukung implementasi
strategi pemerintahan dan strategi pembangunan nasional Jokowi-Jk
dalam mencapai sasaran pemerintahan dan sasaran pembangunan
nasional (kesejahteraan rakyat) secara optimal.
Kerangka kerja konseptual (conceptual framework), struktur
(organisasi) kabinet terpusat pada kesejahtereaan rakyat, yang
ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap tuntutan dan
tantangan nasional dan global serta terfokus pada strategi
pemerintahan dan strategi pembangunan nasional Jokowi-Jk ini sudah
cukup utuh. Namun secara teknis belum cukup terinci dan masih perlu
beberapa modifikasi sebelum dioperasionalisasikan.
Bagi Anda yang berminat mendapatkan tambahan informasi terkait
artikel tentang struktur (organisasi) kabinet ini, silahkan
menghubungi saya melalui blogspot ini. Saya dengan senang hati
memberikannya kepada Anda.
Artikel saya berikut membahas tentang tantangan-tantangan
strategis nasional dan global yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Jk
dan bagaimana mengatasinya secara realistis, agenda transformasi
(transformation initiatives) pemerintahan Jokowi-Jk yang merupakan
langkah strategis awal ke 2 dari ke 14 langkah strategis awal
penentu keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jk lima tahun mendatang
yang saya sarankan melalui artikel saya terdahulu. Bila Anda
berminat, silahkan membacanya di blogspot ini.
Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya,
saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sya
berharap semoga artikel ini bernilai bagi siapa saja yang membaca,
membutuhkan dan atau mendapatkan amanat merancang struktur
(organisasi) kabinet Jokowi-Jk yang terpusat pada kesejahtereaan
rakyat, ramping, lincah, efektif, efisien, responsif terhadap
tuntutan dan tantangan nasional dan global.
DIKA NURSITA122134482EA32