Home >Documents >strategi penyelarasan penyusunan apbd dengan rpjmd untuk ...

strategi penyelarasan penyusunan apbd dengan rpjmd untuk ...

Date post:13-Jan-2017
Category:
View:238 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 37

    STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBDDENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN

    PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DIKOTA BEKASI

    A. KOSWARA

    SEKOLAH PASCASARJANAINSTITUT PERTANIAN BOGOR

    BOGOR2010

  • 38

    PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DANSUMBER INFORMASI

    Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul StrategiPenyelarasan Penyusunan APBD Dengan RPJMD untuk MeningkatkanPembangunan Sarana dan Prasarana Kota Bekasi adalah karya saya denganarahan dari Komisi Pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal ataudikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telahdisebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhirTugas Akhir ini.

    Bogor, Agustus 2010

    A. KOSWARANRP. H252074155

  • 39

    ABSTRACT

    KOSWARA. The Alignment Strategy of APBD Planning with RPJMD to ImproveInfrastructure Development in Bekasi City. Supervised by DEDI BUDIMANHAKIM as chairman and SUTARA H KUSUMAATMADJA as a member of thesupervising committee.

    Bekasi City is a part of PKN Jabodetabekpunjur region that has economicand population growth rate quite rapidly, so that the necessary support facilitiesand sufficient for the life of city residents and business growth. This is whatbecame one of RPJMD mission, Bekasi 2008-2013. The Evaluation of APBD2008 - 2010 document was conducted for program performances and policies insupport of achieving its mission. The step of budget planning is the role strategicin managing local budgets, so the evaluation in this study represents animportant effort to the budget process can result APBD documents that havebearing capacity of (relevant, efficient and effective) in achieving RPJMD target.

    The research was conducted through several methods: 1) Analysis ofquality targets RPJMD program of Bekasi city from 2008 to 2013 by using theSMART criteria; 2) Analysis of the relevance, efficiency and effectivenessestimates programs and activities in APBD 2008-2010; 3) Identify some factorsthat influence the unconformity; 4) Formulating criteria and strategy alternativeswith strategy weight assessment through AHP method; 5) Final formulation thealignment strategy through program planning and recommended activities.

    The result of this research has shown some disharmony in planning bothactivities and programs APBD 2008-2010 with target indicator RPJMD 2008-2013, from 18 programs in the evaluation there are 11 programs significantly lessvalue than the assessment standard. This deviation / disharmony covers: a) Thequality of RPJMD objectives are undefined so SKPD difficult to apply it; b)Determination of irrelevant program activities in APBD, so it has low value ofefficiency and effectiveness; c) Lack of designing program in RPJMD and APBDso it has no bearing capacity on attainment of policy and mission.

    Some factors has identified as main causes of disharmony are: 1)Technology and the system in Implementation of Planning Projects ; 2)Endorsement for Regional Planning Officers; 3) Leadership in accelerate theachievement of targets/objectives ; 4) Human Resources (Staff planners) inSKPD; 5) Organization Structure and SKPD Planning Team; 6) Planning andBudgeting preparation.

    The strategy of alignment APBD planning with RPJMD to improvefacilities and infrastructure development in Bekasi city has formulated as follows:1) Performance improvement TAPD; 2) Performance Improvement with ISOPlanning; 3) Increasing Participation in Musrenbang; 4) Communication andCommitment to Achieving Target/Goals; 5) Apparatus Training and Applicationof functional Planner Position; 6) Implementing Incentive Regulation anddisincentives; 7) Completion of the Draft Program .

    The strategy of program and activity above is recommended as input forthe government of Bekasi city to arrange APBD in the future for its role ofachieving mission, objectives, targets in formed by RPJMD of Bekasi city.

  • 40

    RINGKASAN

    KOSWARA. Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD UntukMeningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. Dibimbingoleh DEDI BUDIMAN HAKIM sebagai ketua dan SUTARA HKUSUMAATMADJA sebagai anggota komisi pembimbing.

    Kota Bekasi merupakan bagian dari kawasan PKN Jabodetabekpunjur

    yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi cukup pesat, sehingga

    perlu dukungan sarana dan prasaran kota yang memadai bagi kehidupan warga

    dan pertumbuhan usahanya. Inilah yang menjadi salah satu misi RPJMD Kota

    Bekasi 2008-2013. Evaluasi dokumen APBD 2008 2010 dilakukan untuk

    penilaian kinerja program dan kebijakan dalam mendukung pencapaian misi

    tersebut. Tahap penyusunan anggaran memiliki peran strategis dalam

    pengelolaan anggaran daerah, sehingga evaluasi dalam penelitian ini merupakan

    upaya penting agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan dokumen

    APBD yang memiliki daya dukung (relevan, efisien dan efektif) dalam pencapaian

    sasaran RPJMD.

    Penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1) Analisis kualitas

    sasaran program RPJMD Kota Bekasi 2008 2013 dengan menggunakan

    kriteria SMART ; 2) Analisis relevansi, efesiensi dan perkiraan efektivitas

    program dan kegiatan dalam APBD 2008-2010; 3) Identifikasi faktor yang

    mempengaruhi ketidakselarasan; 4) Perumusan kriteria dan alternatif strategi

    serta penilaian bobot strategi melalui metode AHP; 5) Perumusan akhir strategi

    penyelarasan melalui melalui penyusunan program dan kegiatan yang

    direkomendasikan.

    Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa terdapat beberapa

    ketidakselarasan dalam perencanaan kegiatan dan program APBD 2008-2010

    dengan indikator sasaran RPJMD2008-2013, dari 18 program yang di evaluasi

    terdapat 11 program yang secara nyata nilainya kurang dari standar penilaian.

    Jenis deviasi / ketidak selarasan tersebut meliputi: a) Kualitas tujuan sasaran

    RPJMD yang tidak dirumuskan dengan baik sehingga SKPD sulit untuk

    mengaplikasikannya; b) Penetapan kegiatan program di APBD yang tidak

    relevan, sehingga nilai efisiensi dan efektivitasnya rendah; c) Desain program

    baik di RPJMD maupun di APBD keduanya kurang sehingga program tidak

    memiliki daya dukung terhadap pencapaian kebijakan dan misi.

  • 41

    Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab utama

    ketidakselarasan meliputi: 1) Faktor Teknologi dan Sistem dalam Pelaksanaan

    Pekerjaan Perencanaan; 2) Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana

    Daerah; 3) Faktor Pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian Sasaran

    / Tujuan; 4) Faktor Sumberdaya Manusia (Tenaga Perencana) di SKPD; 5)

    Faktor Struktur Organisasi dan Tim Perencanaan SKPD; 6) Faktor Perencanaan

    dan Penyusunan Anggaran.

    Dari hasil perumusan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan

    RPJMD untuk meningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota

    Bekasi, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut: 1) Peningkatan Kinerja

    TAPD (27,00%); 2) Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan (24,70%); 3)

    Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang (13,80%); 4) Komunikasi dan

    Komitmen Pencapaian Sasaran (11,70%); 5) Diklat Aparatur dan Penerapan

    Jabatan fungsional Perencana (8,90%); 6) Penerapan Regulasi Insentif dan

    Disinsentif (7,40%); 7) Penyempurnaan Rancangan Program (6,50%).

    Program dan kegiatan dalam strategi diatas direkomendasikan untuk

    dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menyusun APBD

    Kota Bekasi kedepan agar APBD memiliki peran optimal dalam percepatan

    pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD kota Bekasi.

  • 42

    @Hak Cipta milik IPB, tahun 2010Hak Cipta dilindungi Undang-undang

    Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpamencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipanhanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisankarya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atautinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidakmerugikan kepentingan yang wajar dari IPB. Dilarangmengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhkarya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

  • 43

    STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBDDENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN

    PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI KOTABEKASI

    A. KOSWARA

    Tugas AkhirSebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

    Magister Profesional padaProgram Studi Manajemen Pembangunan Daerah

    SEKOLAH PASCASARJANAINSTITUT PERTANIAN BOGOR

    BOGOR2010

  • 44

    Penguji Luar Komisi pada Ujian Tugas Akhir : Dr. Ir. Mamun Sarma, MS. MEc

  • 45

    Judul Tugas Akhir : Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD DenganRPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Saranadan Prasarana di Kota Bekasi

    Nama : A. KOSWARA

    NRP : H252074155

    Disetujui

    Komisi Pembimbing

    Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MAEc Ir. Sutara Hendrakusumaatmadja, MScKetua Anggota

    Diketahui,

    Ketua Program Studi Dekan Sekolah PascasarjanaManajemen Pembangunan Daerah

    Dr. Ir. Yusman Syaukat, M. Ec Prof.Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro,MS

    Tanggal Ujian : Tanggal Lulus:

  • 46

    RIWAYAT HIDUP

    Penulis dilahirkan di Garut tanggal 5 April 1968 dari ayah H. Mumu Hanafi

    dan ibu Hj. Nurjani. Penulis merupakan putra keempat dari empat bersaudara.

    Tahun 1987 penulis lulus dari SMA Negeri Leles Garut dan pada tahun

    yang sama lulus seleksi masuk Institut Teknologi Bandung. Penulis kuliah pada

    jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, menyelesaikan

    studi pada tahun 1992 dan diwisuda pada tahun 1993.

    Saat ini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

    Kota Bekasi sejak tahun 1999, sebelumnya penulis pernah bekerja 2 tahun pada

    Pemerintah Kabupaten Garut. Setelah diwisuda penulis pernah bekerja pada

    beberapa perusahaan swasta di Jakarta dan pada tahun 1997 memulai karir

    kerja sebagai PNS. Selama karir dalam pegawai negeri, penulis telah mengikuti

    pendidikan dan pelatihan baik struktural maupun teknis yang diselenggarakan

    oleh Pemerintah maupun oleh Lembaga non Pemerintah.

  • 47

    KATA PENGANTAR

    Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat

    dan karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Adapun judul tesis

    yang penulis susun adalah Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan

    RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota

    Bekasi.

    Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim,

    MAEc sebagai ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Sutara H

    Kusumaatmadja, MSc sebagai anggota komisi pembimbing yang berkenan

    meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga tesis ini berhasil

    diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Dr. Ir.

    Yusman Syaukat, M.Ec, dan Dr. Ir. Lukman M Baga, M.Ec sebagai pengelola

    Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah yang telah memberikan

    semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. Juga penulis ucapkan

    terima kasih kepada para Narasumber sebagai bagian penting dari kajian ini

    yang telah membantu memberikan penilaian terhadap instrumen penelitian yang

    penulis sampaikan.. Serta kepada Ibu M Mintarsih sebagai istri tercinta,

    Muhamad Faqih Koswara dan Shifa Nurrainy Koswara sebagai anak-anak

    tersayang yang telah mendukung dengan penuh pengertian dan kesabaran,

    penulis ucapkan terima kasih dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat

    disebutkan satu per satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

    Bogor, Agustus 2010

    Koswara

  • 48

    DAFTAR ISI

    Halaman

    DAFTAR TABEL xiii

    DAFTAR GAMBAR xvii

    DAFTAR LAMPIRAN xviii

    1 PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang............................................................................ 1

    1.2 Perumusan masalah................................................................... 3

    1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................... 9

    2 TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah ................................................. 10

    2.1.1 Peran Anggaran Publik..................................................... 10

    2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah......................................... 11

    2.1.3 Perencanaan Anggaran.................................................... 12

    2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah ..................................... 13

    2.2.1 Penilaian Kinerja ............................................................. 13

    2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan ......................................... 18

    2.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi KinerjaPengelolaan Anggaran.................................................... 19

    2.3 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ................. 21

    2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.......... 21

    2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.................... 22

    2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah....... 23

    2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD.............................. 24

    2.4 Perumusan Program................................................................... 29

    2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu.................................................... 35

    3 METODOLOGI

    3.1 Kerangka Pemikiran.................................................................... 37

    3.2 Lokasi dan Waktu Kajian............................................................. 41

    3.3 Metodologi Penelitian................................................................. 43

    3.4 Metode Perumusan Strategi dan Program Kerja........................ 54

  • 49

    4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

    4.1 Gambaran Umum Wilayah.......................................................... 58

    4.2 Kependudukan............................................................................ 61

    4.3 PDRB.......................................................................................... 61

    4.4 Keuangan Daerah....................................................................... 64

    4.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Perkotaan.................................. 68

    4.6 Pemerintahan Umum.................................................................. 73

    5 HASIL DAN PEMBAHASAN

    5.1 Pengukuran Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas ProgramAPBD Terhadap Pencapaian Sasaran RPJMD..................... 75

    5.1.1 Penilaian Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran.......... 75

    5.1.2 Penilaian Relevansi, Efisiensi dan Perkiraan Efektifitas

    APBD terhadap RPJMD.................................................... 78

    5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselarasan ProgramAPBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD........................ 88

    5.2.1 Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana) diSKPD................................................................................ 88

    5.2.2 Faktor Struktur Organisasi dan Tim PerencanaanSKPD................................................................................ 89

    5.2.3 Faktor Teknologi dan Sistem dalam PelaksanaanPekerjaan Perencanaan................................................... 90

    5.2.4 Faktor Dukungan Kepada Aparatur Perencana danFaktor Pimpinan............................................................... 92

    5.2.5 Faktor Perencanaan dan PenyusunanAnggaran......................................................................... 93

    5.3 Perumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan PembangunganSarana dan Prasarana di Kota Bekasi.................................. 95

    5.3.1 Pemetaan Permasalahan ............................................... 95

    5.3.2 Pemilihan Strategi Prioritas.............................................. 97

    6RANCANGAN PROGRAM PENYELARASAN APBD DENGANRPJMD

    6.1 Program Peningkatan Kinerja TAPD.......................................... 107

    6.2 Program Peningkatan Kinerja dengan ISO Perencanaan.......... 113

    6.3 Program Peningkatan Partisipasi dalam Musrenbang................ 119

    6.4 Program Komunikasi dan Komitmen Pencapaian Sasaran........122

  • 50

    6.5 Program Diklat Aparatur dan Penerapan Jabatan FungsionalPerencana.................................................................................. 127

    6.6 Program Penerapan Regulasi Insentif dan Disinsentif............... 129

    6.7 Program Penyempurnaan Rancangan Program yang adadalam APBD dan RPJMD........................................................... 132

    7 KESIMPULAN DAN SARAN

    7.1 Kesimpulan ................................................................................ 134

    7.1.1 Relevansi, Efesiensi dan Efektifitas Program APBDTerhadap Pencapaian Sasaran RPJMD 2008-2013......... 134

    7.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KeselarasanProgram APBD dengan Pencapaian Sasaran RPJMD..... 138

    7.1.3 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Saranadan Prasarana di Kota Bekasi.......................................... 140

    7.2 Saran.......................................................................................... 141

    DAFTAR PUSTAKA 144

    LAMPIRAN 145

  • DAFTAR TABEL

    Halam

    1 Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 2013...............................................

    2 Contoh Matriks untuk Perbandingan Berpasangan...........................

    3 Skala Banding Secara Berpasangan ................................................

    4 Mensintesis Pertimbangan................................................................

    5 Matriks yang Dinormalisasi ..............................................................

    6 Contoh Mensintesis Pertimbangan....................................................

    7 Matriks yang Dinormalisasi, Jumlah Baris dan PrioritasMenyeluruh.........................................................................................

    8 Menjumlahkan Entri............................................................................

    9 Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Sarana danPrasarana Perkotaan.........................................................................

    10 Uraian Program dalam Kebijakan Pengembangan Perhubungandan Transportasi................................................................................

    11 Jenis dan Sumber Data......................................................................

    12 Format Penilaian Indikator Tujuan.....................................................

    13 Interpretasi Penilaian Tujuan Perkomponen SMART .

    14 Interpretasi Penilaian Akhir Tujuan....................................................

    15 Format Penilaian Relevansi, Effisiensi dan Perkiraan Efektivitas......

    16 Interpretasi Penilaian Relevansi, Effesiensi dan PerkiraanEfektivitas APBD Kota Bekasi 2008-2010 terhadap RPJMD

    20082013.........................................................................................

    17 Format Wawancara............................................................................

    18 Kualifikasi Narasumber ......................................................................

    19 Kaitan Antara Tujuan, Data dan Metode Analisis...............................

    20 Penggunaan Lahan Kota Bekasi Tahun 2005....................................

    21 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaKonstan tahun 2000 Periode 2005 2008 (Juta Rupiah).................

    22 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaBerlaku Periode 2005 2008 (Juta Rupiah)...................................

    23 Realisasi dan Komposisi Pendapatan Kota Bekasi TA 2003 2008(Juta Rupiah).......................................................................................

    24 Realisasi Belanja Daerah TA 2007 2010 (Juta Rupiah)...................

    25 Pembiayaan Misi RPJMD Kota Bekasi dalam APBD Tahun

    2008 2010........................................................................................

    26 Panjang Jalan di Kota Bekasi Berdasarkan Status dan Fungsi51

    an

    3

    32

    32

    33

    33

    34

    34

    35

    39

    40

    43

    45

    46

    46

    49

    53

    51

    52

    53

    60

    63

    63

    64

    65

    66

  • 52

    tahun 2008......................................................................................... 68

    27 Kondisi Kemantapan Jalan Tahun 2008............................................. 69

    28 VCR dan Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Pada Ruas Jalan UtamaKota Bekasi......................................................................................... 69

    29 Banyaknya Kebakaran 2008.............................................................. 72

    30 Jumlah Sarana Penerangan Jalan Umum Menurut Jenis LampuTahun 2008......................................................................................... 72

    31 Banyaknya Taman dan RTH Publik Kota Bekasi 2008...................... 73

    32 Tonase dan Volume Sampah ke TPA Sampah Sumur Batu KotaBekasi Tahun 2008............................................................................. 73

    33 Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Programpada Kebijakan 1. 75

    34 Penilaian Tujuan (Sasaran dan Indikator Sasaran) dari Programpada Kebijakan 2. 77

    35 Hasil Akhir Penilaian REE (Relevasi, Efisiensi dan PerkiraanEfektivitas) Seluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2010 pada Kebijakan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPerkotaan.. 78

    36 Hasil Akhir Penilaian Relevasi, Effesiensi dan Perkiraan EfektivitasSeluruh Responden Terhadap Program APBD 2008-2009 yang adadalam Kebijakan Pengembangan Perhubungan danTransportasi.. 83

    37 Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Pembangunan Jalan diKota Bekasi.. 84

    38 Rencana (RPJMD) dan Realisasi (APBD) Rehabilitasi Jalan di KotaBekasi 88

    39 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor SDM 89

    40 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan TimPerencana SKPD. 90

    41 Rekapitulasi Akhir Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem dalamPelaksanaan Pekerjaan Perencanaan. 91

    42 Penilaian Akhir Faktor Dukungan Kepada Aparatur dan FaktorPimpinan 92

    43 Penilai Akhir Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.. 94

    44 Rata-Rata Geometrik dan Bobot Kriteria. 98

    45 Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi TerhadapKriteria Sistem / Mekanisme.. 100

    46 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan Kriteria Sistem /Mekanisme 100

    47 Perhitungan Bobot Akhir / Gabungan Alternatif Strategi TerhadapKriteria Pimpinan. 102

  • 53

    48 Urutan Prioritas Alternatif Strategi Berdasarkan KriteriaPimpinan.. 102

    49 Perhitungan Bobot Akhir Alternatif startegi terhadap KriteriaSDM.. 103

    50 Urutan Prioritas Alternatis Strategi Berdasarkan Kriteria SumberDaya manusia (SDM). 103

    51 Mekanisme Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan TAPD 109

    52 Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sarana PrasaranaKesekretariatan TAPD... 109

    53 Mekanisme Kegiatan Outbond TAPD.. 110

    54 Mekanisme Kegiatan Diklat Kompetensi TAPD. 111

    55 Mekanisme Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen(SIM) Perencanaan dan Penganggaran. 112

    56 Mekanisme Kegiatan Penetapan Kebijakan Mutu (ISO ManajemenPerencanaan).. 114

    57 Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan StrukturOrganisasi Unit Perencanaan di SKPD... 115

    58 Mekanisme Kegiatan Penyediaan Sumber Daya dan KomitmenPimpinan untuk kelangsungan Manajemen Mutu. 116

    59 Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Mutu (ISOPerencanaan).. 117

    60 Mekanisme Kegiatan Monitoring Evaluasi. 118

    61 Mekanisme Kegiatan Fasilitator Musrenbang 121

    62 Mekanisme Kegiatan Pendampingan Musrenbang. 122

    63 Mekanisme Kegiatan Rapat Periodik Bidang Perencanaan SKPDdan Antar SKPD.. 124

    64 Mekanisme Kegiatan Sistem Komunikasi Perencanaan. 125

    65 Mekanisme Kegiatan Penetapan Prosedur Persetujuan DokumenPerencanaan 126

    66 Mekanisme Kegiatan Diklat untuk Pimpinan SKPD dan PimpinanDaerah 126

    67 Mekanisme Kegiatan Penetapan Peraturan Walikota / PerdaJabatan Fungsional Perencana. 128

    68 Mekanisme Kegiatan Penetapan Diklat Perencanaan.. 129

    69 Mekanisme Kegiatan Perumusan dan Penetapan Aturan Insentifdan Disinsentif Bidang Perencanaan... 131

    70 Mekanisme Kegiatan Pelaksanaan Regulasi Insentif danDisinsentif.. 131

    71 Mekanisme Kegiatan-Kegiatan Penyempurnaan RancanganProgram yang ada dalam APBD maupun RPJMD. 133

    72 Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian pada 134

  • 54

    Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan

    73 Rekapitulasi Penilaian Program dan Interpretasi Penilaian padaKebijakan Kebijakan Pengembangan Perhubungan danTransportasi.. 136

    74 Faktor Penyebab Ketidakselarasan APBD Kota Bekasi 2008-2010terhadap RPJMD Kota Bekasi 2008 2013 139

    75 Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD untukMeningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasarana di KotaBekasi 140

    76 Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Regulasi PenyelarasanPenyusunan APBD Terhadap RPJMD. 141

    77 Rekomendasi Kegiatan dalam Kerangka Investasi untukPenyelarasan Penyusunan APBD Terhadap RPJMD... 143

  • DAFTAR GAMBAR

    Halam

    1 Komposisi Belanja pada APBD 2008 2010 per Misi...

    2 Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 MisiPembangunan..

    3 Proses Penyusunan APBD.

    4 Siklus Perencanaan dan Pengendalian... 1

    5 Model Input - Output Pengukuran Kinerja................................ 1

    6 Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap KinerjaOrganisasi. 2

    7 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2

    8 Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang 2

    9 Alur Perencanaan dan Penganggaran. 2

    10 Struktur dan Hierarki AHP.. 3

    11 Kerangka Berpikir. 4

    12 Mekanisme Perumusan Stategi dan Program. 5

    13 Struktur Hirarki Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD denganRPJMD Kota Bekasi 5

    14 Peta Pembagian Wilayah Administratrif Kota Bekasi 5

    15 Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan. 6

    16 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi 2003-2007. 6

    17 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar HargaKonstan (2000=100) dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun2008 6

    18 Pembiayaan Misi ke-3 melalui APBD Kota Bekasi Tahun 2008-2010 6

    19 Anggaran Belanja pada Kebijakan (1) Pengembangan Saranadan Prasarana Perkotaan .. 6

    20 Anggaran Belanja pada Kebijakan (2) PengembanganPerhubungan dan Transportasi .... 6

    21 Organisasi Pemerintahan .. 7

    22 Hirarki Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Kriteria 1055

    an

    4

    5

    7

    2

    5

    0

    3

    6

    7

    1

    2

    4

    5

    9

    0

    1

    2

    7

    7

    8

    4

    4

  • DAFTAR LAMPIRAN

    Halam

    1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program KebijakanPengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan....................

    2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program KebijakanPengembangan Perhubungan dan Transportasi........................

    3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Tujuan Program

    (Rerata Seluruh Informan)...........................................................

    4 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan EfektifitasKebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...

    5 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan PerkiraanEfektifitas per-Responden Terhadap Program DalamKebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan...

    6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan EfektifitasKebijakan Pengembangan Perhubungan dan Transportasi.......

    7 Penilaian Tiap Komponen Relevansi, Efisiensi dan PerkiraanEfektifitas per-Responden Terhadap Program DalamKebijakan Pengembangan Pengembangan Perhubungan danTransportasi................................................................................

    8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Relevansi, Efisiensi, dan Efektifitas

    9 Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam Tiap Responden.......

    10 Penilaian Faktor Sumber Daya Manusia (Tenaga Perencana)di SKPD Tiap Responden...........................................................

    11 Penilaian Faktor Struktur Organisasi dan Tim PerencanaanSKPD oleh Tiap Responden.......................................................

    12 Penilaian Faktor Teknologi dan Sistem Dalam PelaksanaanPekerjaan Perencanaan oleh Tiap Responden..........................

    13 Penilaian Faktor Dukungan Kepada Aparatur PerencanaDaerah oleh Tiap Responden.....................................................

    14 Penilaian Faktor Perencanaan dan Penyusunan Anggaranoleh Tiap Responden..................................................................

    15 Rekapitulasi Hasil Wawancara Mendalam

    (Rerata Seluruh Informan)...........................................................

    16 Penilaian Bobot AHP Kriteria Tiap Responden.......................

    17 Perhitungan Bobot Alternatif Strategi..........................................

    18 Perhitungan Bobot Alternatif Terhadap Kriteria-1 (Sistem /Mekanisme).................................................................................

    19 Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-2 (Pimpinan)..

    20 Perhitungan (Bobot) Alternatif Terhadap Kriteria-3 (SDM).........

    21 Hirarki Bobot Alternatif Strategi Terhadap Masing-masing56

    an

    146

    150

    154

    155

    159

    160

    164

    165

    166

    169

    169

    169

    170

    170

    171

    172

    173

    175

    175

    177

    179

  • 57

    Kriteria.......................................................................................

    22 Performance Alternatif Strategi Terhadap Kriteria dan Tujuan... 180

    23 Bobot Akhir Alternatif Strategi Terhadap Tujuan....................... 181

    24 Jadwal dan Pembiayaan Program Penyelarasan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan Sarana dan PrasaranaKota Bekasi................................................................................ 182

  • 58

    BAB IPENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hatiadalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggarandaerah adalah rencana kerja daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satuperiode tertentu (satu tahun). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahmerupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karenamenduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitaspemerintah daerah (PP Nomor 58 / 2005).

    Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana untuk mencapaitujuan pembangunan, dalam pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan,kemudian tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabandan pengawasan keuangan daerah. Sebagai awal dari sistem pengelolaankeuangan daerah, tahap perencanaan memiliki peranan penting dalammenentukan arah tahap selanjutnya, kegagalan pada tahap ini akan berdampakpada keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuanpembangunan daerah (Mardiasmo 2002).

    Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi danprogram Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDdan RTRW Kota Bekasi. Dalam operasionalisasi tahunan RPJMD kemudiandijabarkan dalam RKPD yang kemudian menjadi dasar penyusunan APBD.

    Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan menyelaraskan ekonomimakro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakanpemerintah. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan halpenting karena fungsi anggaran yaitu: (1) memberikan arah kebijakanperekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber dayayang dimiliki masyarakat; (2) upaya mencapai keseimbangan ekonomi makrodalam perekonomian; (3) pengendali untuk mengurangi ketimpangan dankesenjangan dalam berbagai hal (Nurlan 2006).

    Peranan pemerintah dalam proses penyusunan APBD adalah untuk menjamintercapainya efesiensi penggunaan sumber ekonomi yang tidak dapat dicapaimelalui mekasime pasar bebas (Mangkoesoebroto 1993).

    Upaya peningkatan kualitas perencanaan APBD, masih merupakan agendastrategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, Failing toplan is planning to fail, kegagalan dalam membuat rencana berartimerencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD samadengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkankewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya (Manik2008).

    Dalam proses pembangunan diperlukan evaluasi kinerja pembangunan daerahuntuk memastikan apakah realisasi kegiatan-kegiatan pembangunan yangdilakukan pemerintah daerah telah dapat mencapai target-target indikator sesuaidengan yang pedoman yang ditetapkan. Evaluasi ini juga diharapkan dapatmewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan danpenganggaran. Evaluasi kinerja pembangunan daerah dibutuhkan dalam upaya

  • 59

    melaksanakan pembangunan sesuai dengan kerangka visi, misi, tujuan, dansasaran yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

    Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya untuk melakukan perbaikanperencanaan dan penyusunan APBD melalui beberapa kebijakan daerah,kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

    1) Dari hasil kajian tentang evaluasi penataan organisasi PP Nomor 41 Tahun

    2007, diperoleh gambaran bahwa kapasitas dan kewenangan

    kelembagaan yang ada belum optimal dalam menjawab permasalahan

    kota, sehingga ada sektor pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD

    belum dapat direalisasikan secara baik.

    2) Proses perencanaan APBD sesuai ketentuan UU 24 / 2005 seharusnya

    menjadi sarana untuk menyelaraskan setiap tahap perencanaan

    anggaran daerah agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan daerah.

    Namun dari hasil evaluasi Renstrada Kota Bekasi 2003-2008 disampaikan

    bahwa APBD secara substansi belum menjangkau kecamatan/kelurahan

    dan masyarakat, sehingga dalam proses musrenbang masih didominasi

    usulan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan visi daerah. Dari

    hasil evaluasi tahun 2007, diperoleh gambaran bahwa pencapaian dari 21

    sasaran yang ada dalam Renstrada 2003-2008 terdapat 5 sasaran yang

    secara nyata tidak tercapai dan 16 sasaran diperkirakan dapat tercapai

    pada akhir periode Renstrada.

    3) Permasalahan lain dalam manajemen anggaran adalah kurangnya

    koordinasi antara unit-unit kerja pada pemerintah, sehingga mengakibatkan

    lambatnya pengambilan keputusan bahkan terjadinya deviasi kebijakan-

    kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    4) Pembangunan sarana dan prasarana kota yang merupakan kebijakan

    pembangunan yang tercantum dalam Misi 3, merupakan sektor yang

    mendapat pembiayaan kedua terbesar selama 3 tahun pelaksanaan

    RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Sektor ini memiliki fungsi penting dalam

    meningkatkan dan mendorong aktivitas ekonomi dan sosial warga Kota

    Bekasi. Tingginya tingkat kepentingan dari berbagai stake holder pada

    sektor ini sering kali mendominasi dan mengalahkan dokumen

    perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

    Dari pertimbangan dan kondisi seperti tersebut, perlu dilakukan sebuah kajianBagaimana strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untukmeningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi ?

  • 60

    1.2 Perumusan Masalah

    Dalam Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2008-2013, telah ditetapkan 7 Misi daerahsebagai berikut:

    Tabel 1. Misi RPJMD Kota Bekasi 2008 - 2013

    MISI RPJMD KOTA BEKASI 2008 - 2013

    1 Mengembangkan kehidupan sosial warga melalui penataan sistem layananpendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya

    2 Mengembangkan kehidupan ekonomi warga melalui pengembanganwirausaha yang produktif dan komoditi unggulan daerah

    3 Membangun sarana dan prasaran kota yang serasi bagi perikehidupan wargadan pertumbuhan usaha.

    4 Menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik yang dilandasi prinsip goodgovernance.

    5 Mengembangkan dan mengelola implementasi sistem perencanaan tata kotadan sistem perencanaan pembangunan Kota Bekasi secara optimal untukmenjamin keserasian pengembangan wilayah, daya dukung lingkungan danantisipasi efek perubahan iklim global.

    6 Mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidupberagama

    7 Mengelola dinamika kehidupan perkotaan melalui penguatan ketahanansosial, budaya, dan keamanan, daya tarik investasi, dan kerjasama antardaerah/wilayah.

    Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dalam APBD Kota Bekasi telahdialokasikan sejumlah biaya pembangunan yang terdiri dari berbagai programdan kegiatan, Komposisi biaya untuk masing masing misi dan perkembangannyadari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, adalah sbb:

  • 61

    Gambar 1. Komposisi Belanja pada APBD 2008-2010 per Misi

    Dalam 3 tahun terakhir misi 1 mendapat alokasi rata-rata sebesar 40,88% darijumlah anggaran pembangunan di Kota Bekasi, diikuti misi 3 rata-rata sebesar33,29%, selanjutnya misi 4 rata rata sebesar 18,3% dan misi lainnya mendapatalokasi dibawah 5%.

    Dari penjelasan ini terlihat bahwa Misi 3 memiliki peran penting dalam strukturAnggaran Belanja, walaupun yang menjadi Visi Kota Bekasi adalah Cerdas,Sehat dan Ihsan, namun karena kepentingan sarana dan prasarana kota adalahpendukung utama aktivitas warga kota maka misi ini tetap menjadi fokusstrategis pembangunan.

    Dari data diatas dapat terlihat bahwa terjadi trend kenaikan anggaran yang cukupbesar untuk Misi 1, Misi 3 dan Misi 4. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakanpembangunan difokuskan pada pencapaian tiga misi tersebut, seperti disajikanpada gambar sebagai berikut:

    Gambar 2. Trend Kenaikan Anggaran Belanja untuk 7 Misi Pembangunan

    Proporsi kenaikan Anggaran Belanja untuk Misi ke 3 apabila dibandingkandengan kenaikan APBD menunjukan penurunan pada tahun 2010, dimanaanggaran belanja pembangunan pada tahun 2010 naik sebesar 48% tetapianggaran Misi 3 kenaikannya hanya 19,2%. Kenaikan anggaran yang cukupbesar terlihat pada Misi 4 yang naik sebesar 99,4%, penambahan ini sebagaiakibat beberapa kebijakan penataan dan pengembangan organisasipemerintahan yang memerlukan pembiayaan besar.

    Kondisi diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan anggaran tahunansangat dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah yang lainnya, terlihat bahwaterjadi inkonsistensi antara kebijakan tahunan dengan kebijakan RPJMD yangmenekankan pada pencapaian Visi dengan prioritas Misi 1 dan Misi 3.

    Dokumen APBD sebagai dokumen akhir dari proses perencanaan danpenganggaran pembangunan tahunan, merupakan dokumen operasionalisasidari RPJMD. Terdapatnya isu strategis, kebijakan tahunan dan berbagaikepentingan stakeholder seringkali berpengaruh kuat terhadap prioritas dan arahpencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMD, hal ini sangatberpengaruh pada daya dukung (relevan, efesien dan efektif) APBD terhadap

  • 62

    pencapaian sasaran RPJMD. Berdasarkan permasalahan tersebut makapertanyaan pertama dalam kajian ini adalah

    Bagaimana relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD terhadappencapaian sasaran RPJMD dalam Misi 3 (Pembangunan Sarana danPrasarana Kota).

    Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana dalampenyusunannya harus berpedoman kepada RPJMD. Berdasarkan KUA yangtelah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRDmembahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikanacuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerjadan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) untuk dibahas dalam pembicaraanpendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabatpengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD (PP 58 / 2005).

    Pengaturan proses penyusunan APBD seperti diuraikan diatas, secaradiagramatik dijelaskan pada Gambar 3. Pada diagram tersebut terlihat bahwaproses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak dengan beragamkepentingan, mulai dari baik SKPD, Pimpinan Daerah, dan DPRD. Permasalahanyang sering kali timbul adalah kurangnya keterpaduan, konsistensi dansinkronisasi perencanaan tidak hanya antara aspek perencanaan (RPJMD /Renstrada / RKPD) dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal iniperlu diperhatikan karena target capaian outcome Program atau Visi daerahdapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD. Hal lain yangterjadi dalam proses perencanaan adalah kurang adanya Relevansi Program /Kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi (Manik 2008).

  • 63

    Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2005

    Gambar 3. Proses Penyusunan APBD

    Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian yang kedua adalahFaktor faktor apa saja yang mempengaruhi keselarasan program APBDdengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3 (Pembangunan Sarana danPrasarana Kota).

    Perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD harus merupakankesatuan proses yang mensinkronkan dan integrasikan antara dokumenperencanaan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja tahunan (RKPD) dandokumen pelaksanaan anggaran (APBD), hal ini menjadi penting karena adatuntutan hukum bagi penyimpangan kebijakana, program dan kegiatan sesuaipasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2004.

    Sebagai sebuah proses perumusan kebijakan utama daerah, prosesperencanaan APBD dihadapkan pada isu utama sebagai berikut: 1) KualitasKebijakan, hal ini terkait dengan proses, substansi, dan konteks atau suasanapada saat perumusan; 2) Efektivitas Kebijakan, yaitu kemampuan kebijakantersebut dalam menghasilkan Output, Outcome dan Benefit; 3) KapasitasKebijakan, bagaimana kemampuan birokrasi dalam melaksanakan kebijakanyang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan dan mencapai visi daerah;4)Keabsahan Kebijakan, hal ini terkait dengan akuntabilitas dan transparansitidak boleh ada manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pribadi, golongandan jabatan (Suhermanto 2006).

    Tantangan perencanaan kedepan meliputi :

  • 64

    1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dimana kebijakan

    desentralisasi fiskal lebih ditekankan pada aspek pengeluaran karena

    aspek pendapatan masih terbatas dan lebih banyak menjadi kebijakan

    pusat, untuk itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber

    pembiayaan pembangunan dengan meningkatkan peranan investasi

    swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu

    utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (enginee of growth). Dari

    sisi eksternal , daerah dituntut untuk menarik investasi asing agar bersama-

    sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

    serta menimbulkan multiplier effect yang besar (Mardiasmo 2002).

    2. Dalam kerangka otonomi daerah, perencanaan dilaksanakan secara

    independen, integral, efektif dan effesien serta legitimate. Prosesnya

    dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga

    dan lintas sumber pembiayaan. Tiap tahapan perencanaan harus dilakukan

    terpadu sejak dari penyusunan kebijakan, perumusan program,

    penyusunan pembiayaan, monitoring dan evaluasi (Suhermanto 2006).

    Perencanaan APBD adalah tahap pertama dari siklus pengelolaananggaran, proses ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaanpengelolaan anggaran selanjutnya. Upaya penyelarasan kebijakan yang adadalam tahap perencanaan sampai tahap penganggaran menjadi strategis, makapertanyaan kajian yang ketiga adalah

    Bagaimana rumusan Strategi Penyelarasan Penyusunan APBDdengan RPJMD untuk Meningkatkan Pembangungan Sarana dan Prasaranadi Kota Bekasi

    1.3 Tujuan dan Manfaat

    Tujuan

    Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tantangan kedepandari proses perencanaan, maka tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskanstrategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untukmeningkatkan pembangungan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. Untukmenjawab tujuan utama tersebut maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah:

    1. Mengidentifikasi relevansi, efesiensi dan efektifitas program APBD

    terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008 2013 khusunya dalam

    Misi 3 (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota).

    2. Mengidentifikasi Faktor faktor yang mempengaruhi keselarasan

    program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada Misi 3

    (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota).

  • 65

    Manfaat

    Laporan kajian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi PemerintahKota Bekasi dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja pengelolaan anggaransehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembanganpembangunan infrastruktur Kota Bekasi. Selain itu laporan kajian ini juga dapatmenjadi masukan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasidalam merumuskan kebijakan kebijakan yang tepat dalam APBD Kota Bekasimelalui program yang konsisten, selaras dan bersinergi dengan pelakupembangunan lainnya sehingga terwujud peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Laporan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bagipengembangan kajian lebih lanjut.

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

    2.1.1 Peran Anggaran Publik

    Mardiasmo (2002) menyampaikan bahwa anggaran publik (APBN/APBD)

    memiliki fungsi penting sebagai berikut:

    a) Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool), yaitu untuk

    merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa

    biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja

    pemerintah tersebut.

    b) Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool), untuk memonitor

    kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program dan kegiatan

    pemerintah.

    c) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool), Melalui anggaran

    publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga

    dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat

    digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan

    kegiatan ekonomi masyrakat sehingga mempercepat pertumbuhan

    ekonomi.

    d) Anggaran sebagai alat politik (Political Tool), sebagai bentuk komitmen

    eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk

    kepentingan tertentu.

    e) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and

    Communication Tool), antar bagian dalam pemerintahan, agar dapat

  • 66

    mendeteksi terjadinya inkosistensi suatu unit kerja dalam pencapaian

    tujuan organisasi.

    f) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool),

    Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan

    efesiensi pelaksanaan anggaran.

    g) Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool), untuk memotivasi

    manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efesien

    dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

    h) Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang

    publik (Public Sphere), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran

    harus melibatkan seluas mungkin masyarakat melalui proses penjaringan

    aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum

    anggaran.

    2.1.2 Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

    Aspek pokok yang harus dipahami dalam manajemen keuangan daerah

    adalah struktur keuangan daerah, yang dapat dirangkum kedalam dua kelompok

    garis besar yaitu dari sisi penerimaan dan sisi pendapatan.

    a) Manajemen Penerimaan Daerah, beberapa prinsip dalam manajemen

    penerimaan daerah (Mardiasmo 2002) meliputi:

    1. Menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan

    tercatat kedalam sistem akuntansi daerah.

    2. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan

    bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga

    diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mebayar pajak.

    3. dan meningkatkan prosedur pengendalian agar terpenuhi prinsip

    stewardship dan accountability

    4. menghitung potensi PAD riil yang dimiliki daerah secara sistematis

    dan rasional

    Kondisi pendapatan / penerimaan daerah menggambarkan bagaimana

    kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi. Dari analisis

    rasio yang membandingkan antara pendapatan daerah dengan beberapa

    elemen dari struktur APBD maupun dengan PDRB maka akan diperoleh

    gambaran tentang kondisi fiskal daerah. Dalam era otonomi saat ini, setiap

    daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui

    optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

  • 67

    b) Manajemen Pengeluaran Daerah, paradigma baru dalam penyusunan

    anggaran belanja adalah Performace budget yaitu sistem penyusunan

    dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian

    hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan

    efektivitas pelayanan publik (Mardiasmo 2002).

    Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin adalah tidak

    adanya ukuran kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi pemda dalam

    proses perencanaan, ratifikasi, implentasi dan evaluasi pengeluaran rutin

    daerah. Hal ini berdampak pada kecenderungan kurangnya perhatian para

    decision maker anggaran daerah terhadap konsep nilai uang (value for

    money).

    2.1.3 Perencanaan Anggaran

    Penganggaran merupakan salah satu tahap yang ada dalam siklus

    manajemen, siklus ini dimulai dengan tahapan perencanaan tujuan dasar dan

    sasaran (RPJP Daerah dan RPJM Daerah). Tahapan siklus tersebut dapat

    digambarkan sebagai berikut (Mardiasmo 2002) :

    Gambar 4. Siklus Perencanaan dan Pengendalian

    Penjelasan dari setiap tahapan yang ada dalam siklus manajemen

    tersebut adalah:

    1) Perencanaan Tujuan Dasar dan Sasaran, tujuan dasar dibuat dalam

    rumusan yang luas dan jangka panjang berkaitan dengan pemenuhan

    kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

    sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada

    bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, misalnya

    Revisi/modifikasiTujuan Dasar &

    Sasaran

    Revisi PerencanaanOperasional

    Revisi Anggaran

    Aksi

    PerencanaanTujuan Dasar dan

    Sasaran

    PerencanaanOperasional

    Penganggaran

    Pengendalian danpengukuran

    Pelaparan, analisisdan umpan balik

  • 68

    kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar

    harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai perencanaan strategik untuk

    pedoman menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan

    operasional).

    2) Perencanaan Operasional, merupakan penjabaran operasional dari

    tujuan dasar dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan strategik,

    umumnya berupa program dan kegiatan berikut target kinerja yang akan

    dicapai. Perencanaan operasional dirumuskan dalam perspektif jangka

    pendek selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan

    uang pada tahap penganggaran.

    3) Penganggaran, merupakan tahapan aktivitas penting dalam siklus

    perencanaan dan pengendalaian. Penganggaran adalah proses untuk

    mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk

    satuan uang yang merupakan refleksi dari suatu aktivitas dan target kinerja

    yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu. Tahap ini menjadi

    sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi

    pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah

    ditetapkan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk

    memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

    4) Pengendalaian dan Pengukuran, dilakukan dengan cara membandingkan

    antara anggaran dengan realisasinya.

    5) Pelaporan, Analisis dan Umpan Balik, penyusunan laporan memuat

    jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya, serta

    selisih atau perbedaan antara yang direncanakan dengan yang

    direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui

    alasan ataupun penyebab terjadinya. Hasil analisis menjadi dasar untuk

    feed back tahapan tahapan aktivitas sebelumnya, yang meliputi: revisi

    perencanaan operasional, revisi anggaran dan/atau aksi. Umpan bailk juga

    berupa revisi atau modifikasi terhadap tujuan dasar dan sasaran.

    2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

    2.2.1 Penilaian Kinerja

    Dadang Solihin (2007) menyampaikan bahwa pengertian Indikator Kinerja

    adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif

  • 69

    yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

    disepakati dan ditetapkan

    Kegunaan / manfaat indikator kinerja adalah sebagai dasar penilaian

    kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going),

    maupun setelahnya (ex-post). Jenis-jenis Indikator Kinerja dapat dikelompokan

    sesuai proses pengelolaan anggaran (Solihin 2007) yang meliputi:

    a) Indikator masukan (inputs), menggambarkan segala sesuatu yang

    dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam sumber daya

    manusia maupun yang berupa teknologi dan infomasi, agar pelaksanaan

    kegiatandapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

    b) Indikator proses (process), menggambarkan upaya yang dilakukan di

    dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya

    dikaitkan dengan keterlibatan stakeholders termasuk penerima manfaat

    (beneficiaries); serta dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaannya,

    termasuk koordinasi dan hubungan kerja antar organisasi.

    c) Indikator keluaran (outputs), Indikator yang diharapkan langsung dicapai

    dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.

    d) Indikator hasil (outcomes), menunjukkan telah dicapainya maksud dan

    tujuan dari kegiatankegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

    indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

    menengah.

    e) Indikator manfaat (benefits), Indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari

    pelaksanaan kegiatan.

    f) Indikator dampak (impacts), menunjukkan pengaruh, baik positif maupun

    negatif, yang ditimbulkan pada setiap pelaksanaan kebijakan / program /

    kegiatan dan asumsi yang telah ditetapkan.

    Persyaratan Indikator Kinerja disebut baik apabila memenuhi kriteria

    SMART (Spesific, Measureable, Acceptable, Realistic, Timely) (Solihin 2007):

    1) Specific (spesifik dan jelas) Indikator kinerja yang disusun harus jelas,

    tepat dan sesaui kebutuhan agar tidak ada kemungkinan kesalahan

    interpretasi.

    2) Measureable (dapat diukur secara objektif) Indikator kinerja yang

    disusun harus menggambarkan sesuatu yang jelas ukurannya,

    menunjukan tempat dan cara untuk pencapaian indikator sesaui data dasar

    yang jelas.

  • 70

    3) Acceptable (dapat diterima), Indikator kinerja yang ditetapkan maknanya

    harus dipahami dan diterima oleh stakeholder pelaksana karena dinilai

    bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan.

    4) Realistic (realistis), Indikator kinerja harus dapat dilaksanakan sesuai

    dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan stakeholder

    pelaksana.

    5) Time-dependent (rentang waktu), pencapaian Indikator kinerja yang

    disusun harus didukung oleh ketersediaan waktu, jadwal pentahapan dan

    data yang dapat yang tersedia.

    Fadel Muhammad (2008) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja di

    Indonesia masih cenderung dibuat pada tataran input dan output, sedangkan

    outcome belum sepenuhnya diperhatikan. Hal ini mungkin karena masih terdapat

    kesulitan untuk menentukan indikator outcome, benefit, dan impact (Mahmudi &

    Mardiasmo 2004)

    Selain itu pengukuran terhadap inkdikator kinerja ini tidak difokuskan pada

    sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan

    rakyat seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan

    perekonomian masyarakat.

    Model pengukuran kinerja Pemda yang disampaikan Fadel Muhamad

    diambil dari pollit dan boukaert (2000) adalah sebagaimana bagan berikut:

    Gambar 5. Model Input - Output Pengukuran Kinerja

    Relevance

    Organisation or program

    Objectives Inputs Activities Outputs

    Effesiency

    Effectiveness

    Needs

    Utility and Sustainability

    Socio-economicproblems

    Final Outcomes(impact)

    IntermediateOutcomes (results)

  • 71

    Jenis pengukuran kinerja berdasarkan model tersebut adalah:

    1) Efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antar input dan output.

    Apakah rasio antara output atau outcome dengan biaya yang dikeluarkan.

    2) Efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program /

    organisasi dengan hasil sementara (result) dan hasil akhir (dampak).

    Tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah

    sosial ekonomi yang dihadapai, baik dalam arti ketepatan output maupun

    pencapaian outcome.

    3) Relevansi merupakan indikator yang menggambarkan keterkaitan antara

    kebutuhan yang dirasakan masyarakat dan tujuan yang dirumuskan oleh

    organisasi atau program. Apakah program yang diusulkan untuk

    diimplementasikan benar-benar sesaui dengan tujuan, kebutuhan atau

    masalah sosial yang dihadapi.

    4) Utilitas dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan

    kegunaan dan langgengnya kegunaan yang diberikan oleh organisasi atau

    program. Indikator ekonomi ini menilai apakah pelbagai input yang

    dibutuhkan dalam program atau organisasi diperoleh dengan harga wajar

    dan dengan kualitas yang memadai. Keberlanjutan dari hasil yang dicapai

    yaitu apakah kebutuhan masyarakat (sosio-ekonomi) dicapai secara

    berkelanjutan.

    Pengukuran kinerja dalam perencanaan Anggaran juga dapat

    berdasarkan konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu

    ekonomi, efesiensi dan efektivitas (Mahmudi 2005). Pengukuran Value For

    Money, meliputi :

    1) Ekonomi, yaitu perbandingan antara cost (anggaran) yang

    disediakan pemda dengan pengadaan input, ukuran yang dihasilkan

    adalah unit input per rupiah, dari penilaian ekonomi ini dapat diketahui

    apakan alokasi anggaran dalam APBD dalam menyediakan suatu unit input

    terjadi pemborosan atau tidak. Dalam aplikasinya, Pemda harus

    mempunyai pedoman berupa standar biaya untuk belanja input berupa

    Daftar Satuan Harga Tertinggi.

    2) Efisiensi atau produktivitas, yaitu perbandingan antara

    output per unit input atau dapat juga melakukan perbandingan antara input

    per unit output. Semakin besar output yang diperoleh dari suatu input

    maka akan semakin outcome yang sama disebut efesien juga.

  • 72

    Dedi Budiman Hakim (2009), menyampaikan bahwa Efisiensi pada sektor

    pelayanan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik

    dengan pengorbanan seminimal mungkin; Suatu kegiatan dikatakan

    efisien, jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran

    (output) dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang

    diinginkan.

    3) Efektivitas dilakukan untuk mengukuran tingkat

    keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dibuat oleh Pemda, yaitu

    perbandingan antara outcome per output, ukuran ini untuk menunjukan

    berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran

    efektivitas tidak mungkin bisa dilakuan tampa mengukur outcome.

    Dalam organisasi publik terdapat 3 pengendalian sumber daya sektor

    publik, yaitu: pengendalian manajerial, pengendalian politik dan pengendalian

    kontraktual. Dalam pengelolaan APBD pendekatan pengendalian sumber daya

    lebih di tekankan pada pengendalian kontraktual. Model pengukuran outcome

    dilakukan atas empat tahap, yaitu:

    a) Indentifikasi stakeholder, untuk mengetahui stakeholder yang akan

    terpemngaruh oleh program dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk

    kepraktisannya seringkali digunakan ukuran dngan melihat dampak

    terhadap stakholder yang paling signifikan dan besar oengaruhnya.

    b) Identifikasi tujuan, tahap ini melakukan indentifikasi tujuan dan kepentingan

    setiap stakeholder tersebut.

    c) Menentukan indikator outcome, merupakan proyeksi darri tiap tahap

    pencapaian tujuan yang dinyatakan baik secara kuantitatif maupun

    kualitatif.

    d) Monitoring efek samping, diperlukan untuk mengungkap adanya dampak

    negatif dari suatu kegiatan atau program terhadap stake holder tertentu.

    2.2.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan

    Kegiatan evaluasi kebijakan dan program pembangunan umumnya

    dilakukan setelah program tersebut selesai dilaksanakan (ex-post evaluation).

    Sedangkan evaluasi program pembangunan yang ada dalam dokumen

    perencanaan, masih jarang dilakukan, padahal ex-ante evaluation ini

    memberikan banyak manfaat, sebagai berikut:

  • 73

    1) Mampu mengoptimalkan desain suatu program, sehingga program tersebut

    dapat mencapai suatu target tertentu dengan biaya terendah (minimum

    cost) atau dapat memaksimumkan target dengan biaya tertentu.

    2) Menghindari dilaksanakannya program-program pembangunan berbiaya

    tinggi, namun belakangan diketahui ternyata tidak efektif.

    3) Menghasilkan informasi untuk memperkirakan bagaimana impak suatu

    program segera setelah program tersebut dilaksanakan

    4) Ketika suatu program telah dilaksanakan, ex-ante evaluation dapat

    digunakan untuk memperkirakan bagaimana impak program akan berubah

    apabila salah satu parameter program mengalami perubahan.

    Ex-ante evaluation akan lebih bermanfaat lagi apabila dilaksanakan ketika

    program-program pembangunan masih dalam tahap awal perumusan, sehingga

    masih memungkinkan untuk diadaptasi. Evaluasi keterkaitan APBD Kota Bekasi

    terhadap RPJMD Kota Bekasi tahun 2008-2013 yang tengah dilaksanakan

    diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan perencanaan

    APBD kedepan agar lebih selaras dengan visi misi dan tujuan yang telah

    ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi 2008-2013.

    2.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Anggaran

    Guritno Mangkoesoebroto (1993), menyampaikan bahwa dari hasil

    penelitian Niskanen, birokrat karena berkaitan dengan anggaran publik maka

    seorang birokrat dapat memaksimumkan anggaran dalam penyediaan barang

    publik. Hal ini disebabkan karena birokrat tidak netral dalam proses pembuatan

    anggaran pemerintah, maka akan cenderung menghasilkan barang dan jasa

    yang lebih besar dari pada seharusnya sehingga terjadi inffesiensi dalam

    penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Kecenderungan birokrat untuk

    menghasilkan output dibawah tingkat output optimum, atau sebaliknya

    menghasilkan output yang lebih besar dari pada output optimum, akan

    menimbulkan welfare loss.

    Inefesiensi anggaran dari hasil kajian ini dipengaruhi oleh kecenderungan

    perilaku birokrat dan legislatif dalam proses penganggaran suatu kegiatan yang

    dibiayai oleh APBD.

    Faktor penentu efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan

    daerah (Hakim 2009):

  • 74

    1) Faktor sumberdaya, baik sumberdaya manusia seperti tenaga kerja,

    kemampuan kerja maupun sumberdaya fisik seperti peralatan kerja, tempat

    kerja serta ketersediaan dana;

    2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan,

    baik struktural maupun fungsional;

    3) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan / tugas;

    4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaan tugas pokok dan

    fungsinya, baik dari pemimpin maupun masyarakat;

    5) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan

    keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdayaguna dan

    berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran/tujuan.

    Mahmudi (2005) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk

    multidimensional yang dipengaruhi banyak faktor sebagai berikut:

    1) Faktor personal / individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill),

    kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh

    setiap individu.

    2) Faktor Pimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan,

    semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader,

    pimpinan harus mampu mengkoordinasikan berbagai sumber daya

    pendukung perencanaan dan mampu berkomitmen dalam menjaga

    kesinambungan proses perencanaan.;

    3) Faktor tim meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

    rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

    kekompakan dan keeratan anggota tim;

    4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

    diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

    organisasi;

    5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dalam perubahan

    lingkungan eksternal dan internal.

    Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi secara

    diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

  • 75

    Gambar 6. Pengaruh Kinerja Individu dan Kelompok Terhadap Kinerja

    Organisasi

    Campbel (1990) menyatakan bahwa hubungan fungsional antara kinerja

    dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor knowledge, skill,

    dan motivasi. Persamaan tersebut dinotasikan sebagai berikut:

    Kinerja = f(knowledge, skill, dan motivasi)

    Faktor sumber daya manusia sebagai tenaga perencana pembangunan

    merupakan salah satu kunci keberhasilan proses perencanaan. Guspika (2007)

    menyampaikan bahwa unsur penting pelaksanaan tanggung jawab pemerintah

    daerah adalah menyediakan tenaga perencana pembangunan yang

    berkompetensi, sehingga Kualitas Keluaran Instansi Pemerintah daerah dapat

    dipertanggungjawabkan. Kompetensi (meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap)

    seorang perencana berbeda sesuai dengan tanggungjawab setiap perencana

    dalam hal: analisis wilayah daerah, administrasi publik, perencanaan spasial, dan

    konsep dan teknik perencanaan.

    Kemampuan yang diperlukan oleh perencana pembangunan meliputi:

    1) Identifikasi permasalahan dan lingkup batasan persoalannya.

    2) Analisis permasalahan : struktur masalah, penyebab utama, dampak dan

    implikasi, pengaruh eksternal dan internal.

    3) Penyusunan dan perumusan asumsi, tujuan dan sasaran.

    4) Pengenalan dan formulasi faktor penghambat dan pendukung dalam

    pencapaian tujuan dan sasaran.

  • 76

    5) Pengembangan alternatif, penyusunan kriteria pemilihan dan prosedur

    pemilihan alternatif.

    6) Penyusunan langkah-langkah pelaksanaan rencana yang efisien dan

    efektif.

    7) Komunikasi dan negosiasi.

    8) Penyusunan instrumen pelaksanaan pembangunan : peraturan perundang-

    undangan, kerangka kelembagaan, penyusunan pedoman, anggaran,

    sumberdaya manusia, dan pengembangan forum partisipasi masyarakat,

    dan mekanisme conflict resolution.

    2.3 Tinjauan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

    2.3.1 Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

    Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

    salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati

    adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena

    menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas

    pemerintah daerah. Pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan

    kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

    dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

    berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lingkup kegiatan

    pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

    perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

    pengawasan keuangan daerah.

    Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan

    bahwa asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan dalam

    rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

    negara, sehingga pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara

    profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pengelolaan

    keuangan negara berdasarkan asas-asas sebagai berikut: dilaksanakan tahunan;

    merupakan kesatuan pengelolaan yang diklasifikasi sesuai kelompok

    kewenangan dan fungsi; Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas;

    Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

    Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

  • 77

    Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam

    bentuk pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),

    kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD merupakan salah satu

    indikator kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

    Prinsip pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan APBD harus

    dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

    ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para

    pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. (UU no

    33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

    2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

    adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

    disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

    peraturan daerah. Perda APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

    melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (PP Nomor 58 / 2005; UU

    Nomor 33/2004).

    APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

    dan distribusi. Berdasarkan PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah, fungsi APBD tersebut dijelaskan sebagai berikut:

    1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar

    untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

    bersangkutan;

    2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

    pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun

    yang bersangkutan.

    3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

    pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

    daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

    4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan

    untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

    pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

    perekonomian;

    5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus

    memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

  • 78

    6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah

    menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan

    fundamental perekonomian daerah.

    2.3.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Struktur APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan

    pembiayaan (Gambar 3) (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 16; PP

    No. 58 tahun 2005 Pasal 20).

    Gambar 7. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    Menurut PP Nomor 58 / 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

    pengertian tentang struktur anggaran tersebut adalah :

    a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening

    Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan

    hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

    oleh Daerah.

    b) Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

    Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban

    daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

    pembayarannya kembali oleh Daerah.

    c) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

    kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

    tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

    berikutnya.

    2.3.4 Perencanaan dan Penyusunan APBD

  • 79

    Perencanaan dan penyusunan APBD tidak terlepas dari sistem

    perencanaan pembangunan secara keseluruhan, penjelasan tentang

    perencanaan pembangunan dimuat dalam UU Nomer 25 Tahun 2004 Tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan pengaturan bagaimana

    penyusunan APBD terdapat dalam UU nomor 17/2003 tentang Keuangan

    Negara. Dari kedua peraturan perundangan tersebut yang harus benar benar

    dipahami adalah bagaimana menterjemahkan dokumen perencanaan

    pembangunan kedalam dokumen penganggaran, pengalaman empiris selama ini

    kesulitan terbesar dalam penyusunan APBD adalah menjaga tujuan

    perencanaan pembangunan secara konsisten agar dapat diwujudkan melalui

    penganggaran yang tepat.

    2.3.4.1 Proses Perencanaan APBD

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata

    cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan

    dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

    unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan

    masyarakat.

    Terdapat lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan (UU

    25/2004), yaitu:

    1) Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan Presiden / Kepala

    Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih

    menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

    ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu,

    rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda

    pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat

    kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

    2) Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan

    kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara

    fungsional bertugas untuk itu

    3) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

    berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

    adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

    4) Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)dalam

    perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil

  • 80

    proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah

    yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,

    kecamatan, dan desa.

    Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

    1) Penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan

    lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4

    (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana

    pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah

    kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan

    rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana

    pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan

    masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan

    yang melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan

    langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana

    pembangunan.

    2) Penetapan rencana, menjadi produk hukum sehingga mengikat semua

    pihak untuk melaksanakannya.

    3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dimaksudkan untuk menjamin

    tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

    rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

    pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/

    Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

    4) Evaluasi pelaksanaan rencana, adalah bagian dari kegiatan perencanaan

    pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis

    data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja

    pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan

    sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

    Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran

    (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

    Dalam rangka pelaksanaan amanat UU 25/ 2004 tentang SPPN, UU

    17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan

    Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun

    rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka

    menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana

  • 81

    tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut

    memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku

    pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah

    Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Jadwal dan proses

    penyelenggaraan Musrenbang adalah sebagai berikut:

    Gambar 8. Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang

    2.3.4.2 Proses Penganggaran (Penyusunan APBD)

    Proses penganggaran merupakan tahapan penting dalam manajemen

    pembangunan daerah, dimana melalui proses ini hasil analisis dari dokumen

    perencanaan akan diberikan alokasi anggaran agar dapat direalisasikan.

    Keterkaitan antara Perencanaan dan Penganggaran, melalui UU 17/2004 - Pasal

    17 ayat (2) disebutkan bahwa RKPD sebagai pedoman penyusunan RAPBD,

    atas dasar inilah seharusnya setiap APBD merupakan operasionalisasi dari

    Pem

    erintah

    pu

    satP

    emerintah

    Daerah

  • 82

    dokumen perencanaan yang telah disusun. Keterkaitan aturan antara proses

    perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari gambar berikut:

    Gambar 9. Alur Perencanaan dan Penganggaran

    Penyusunan anggaran tahunan sektor publik merupakan proses yang

    melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan berbagai aspek yang harus

    dipertimbangkan. Keterlibatan berbagai stake holder seperti terlihat pada

    Gambar 8 tentang Jadwal Penyelenggaraan Musrenbang.

    Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan

    membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan

    anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran

    Jangka Menengah (UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara).

    Melalui UU 17/2003 pemerintah berupaya untuk memperbaiki proses

    penganggaran di sektor publik yang dilakukan melalui penerapan anggaran

    berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi

    kerja / hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta

    untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan

    UU No.25/2004

    UU No.17/2003

    Diserasikan melalui Musrenbang

    Pedoman

    Pedoman

    PedomanPedoman

    Acuan

    Acuan Memperhatikan

    Pedoman

    Acuan

    ALUR PERENCANAAN ALUR PENGANGGARAN

    RPJPDAERAH

    RKPDAERAH

    RENJASKPD

    RPJMDAERAH

    RENSTRASKPD

    RKASKPD

    RAPBD APBD

    RINCIANAPBD

    RPJPNASIONAL

    RPJMNASIONAL

    RKP

  • 83

    anggaran maka dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem

    penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan

    anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan

    Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diharapkan terpenuhi sekaligus kebutuhan

    akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja

    kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.

    Dari diagram pada Gambar 8 dan 9 tersebut, mekanisme penyusunan

    APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

    a) Bappeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat

    teknokratik, menyeluruh, dan terukur;

    b) SKPD membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

    dengan berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah

    yang telah disiapkan;

    c) Dalam Musrenbang, partisipasi dan aspirasi masyarakat (stakeholders)

    diselaraskan dengan rancangan Rencana Pembangunan Daerah;

    d) Rancangan akhir rencana pembangunan, disepakati semua SKPD;

    e) Penetapan Renstra dan RKPD menjadi produk hukum yang mengikat

    semua pihak;

    f) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daeraeh) bersama Bappeda

    melanjutkan proses penganggaran yang meliputi langkah langkah:

    (1) Membantu menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS

    (2) Bersama panitia anggaran DPRD melakukan pembahasan

    rancangan KUA dan PPAS dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD

    tahun anggaran berikutnya

    (3) Menyiapkan rancangan SE Kepala Daerah tentang pedoman

    penyusunan RKA-SKPD;

    (4) Membahas lebih lanjut (menelaah) RKA-SKPD yang telah

    disampaikan kepada PPKD, TAPD melakukan penelaahan

    kesesuaian RKA-SKPD dengan: KUA; PPAS; Prakiraan maju yang

    telah disetujui tahun sebelumnya; Dokumen perencanaan lainnya;

    Capaian Kinerja; Indikator Kinerja; Analisis Standar Belanja; Standar

    Satuan Harga; Standar Pelayanan Minimum

    (5) Membahas RKA-SKPD dengan DPRD, dalam tahap ini TAPD harus

    memperjuangkan hal-hal strategis yang terdapat dalam RKPD

  • 84

    (6) Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan

    kepala SKPD paling lama 15 hari sejak ditetapkannya peraturan

    kepala daereah tentang penjabaran APBD

    g) Dalam Penyusunan RKA, SKPD melakukan :

    (1) Perencanaan anggaran dalam Kerangka pengeluaran Jangka

    menengah, dimana anggaran di tahun rencana dilengkapi dengan

    perkiraan anggaran tahun berikutnya sesuai Renstra SKPD

    Penganggaran Terpadu, dimana belanja rutin (tidak langsung) dan

    belanja pembangunan (belanja langsung) tidak direncanakan

    terpisah, sesuai perencanaan pelaksanaan Tupoksi SKPD

    (2) Penganggaran berbasis kinerja, dimana alokasi anggaran didasarkan

    pada Target Prestasi Kerja / Keluaran / Hasil Kegiatan / Program;

    Analisis Standar Biaya; Standar Satuan Harga; dan Standar

    Pelayanan Minimum

    2.4 Perumusan Program

    Perumusan program pada kajian ini menggunakan Metode Analytical

    Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang

    dikembangkan oleh Saaty (1993). AHP menguraikan masalah multifaktor atau

    multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki

    didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang

    kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan,

    yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga

    level terakhir dari alternatif.

    2.4.1 Kelebihan Analisis AHP

    1) Kesatuan (Unity), AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak

    terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

    2) Kompleksitas (Complexity), AHP memecahkan permasalahan yang

    kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

    3) Saling ketergantungan (Inter Dependence), AHP dapat digunakan pada

    elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan

    linier.

  • 85

    4) Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring), AHP mewakili pemikiran alamiah

    yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang

    berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

    5) Pengukuran (Measurement), AHP menyediakan skala pengukuran dan

    metode untuk mendapatkan prioritas.

    6) Konsistensi (Consistency), AHP mempertimbangkan konsistensi logis

    dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

    7) Sintesis (Synthesis), AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan

    mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

    8) Trade Off, AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada

    sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan

    mereka.

    9) Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus), AHP tidak

    mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil

    penilaian yang berbeda.

    10) Pengulangan Proses (Process Repetition), AHP mampu membuat orang

    menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan

    penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

    2.4.2 Kelemahan metode AHP

    1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa

    persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang

    ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut

    memberikan penilaian yang keliru.

    2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara

    statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari model yang terbentuk.

    Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga

    prinsip menurut Falatehan (2007), yaitu:

    a. Menyusun Hirarki, menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, yaitu

    dengan memecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah. Menurut

    Saaty (1993) sasaran keseluruhan yang sifatnya luas disebut sebagai

    fokus dan merupakan tingkat puncak hirarki yang terdiri dari satu elemen.

    Tingkat berikutnya dapat terdiri dari beberapa elemen menurut hubungan

    esensial yang sama dan berada dalam tingkat hirarki yang sama. Hirarki

    antara beberapa elemen dalam level yang sama disebut sebagai hirarki

  • 86

    fungsional. Sedangkan hubungan setiap elemen dalam suatu tingkat yang

    dibandingkan satu dengan lainnya terhadap kriteria yang berada di atasnya

    disebut sebagai hirarki struktural. Hirarki ini memiliki karakteristik sistem

    yang kompleks dalam urutan menurun berdasarkan sifat strukturalnya.

    Jumlah tingkat dalam suatu hirarki tidak dibatasi. Bila elemen-elemen

    dalam suatu tingkat tidak dapat dibandingkan dengan mudah, maka suatu

    tingkat baru dapat dibuat lagi, karena hirarki bersifat luas.

    Gambar 10. Struktur dan Hierarki AHP

    b. Menentukan Prioritas, penentuan prioritas ini berdasarkan atas perbedaan

    prioritas dan sintesis, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut

    relatif tingkat kepentingannya. Langkah pertama dalam menentukan

    prioritas yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan dari setiap

    elemen yang berpasangan. Bentuk dari perbandingan ini biasanya dalam

    bentuk matriks. Langkah ini dapat dimulai pada puncak hirarki untuk

    memilih kriteria atau sifat yang akan digunakan untuk melakukan

    perbandingan yang pertama (C). Lalu elemen tingkat bawahnya

    dibandingkan, misalnya A1, A2, A3, dan seterusnya. Proses perbandingan

    berpasangan dapat dilihat pada Tabel 2.

    Tabel 2. Contoh Matriks untuk PerbandinganBerpasangan

    C A1 A2 A3 An

    A1 1

    TUJUAN

    KRITERIA 2 KRITERIA 3KRITERIA 1

    ALTERNATIF ALTERNATIFALTERNATIF

  • 87

    A2 1

    An 1

    Matriks dalam Tabel 4 dapat diisi dengan menggunakan angka yang

    berdasarkan skala nilai antara nilai 1 hingga 9. Tabel 3 menguraikan

    tentang definisi dari nilai 1 hingga 9 tersebut.

    Tabel 3. Skala Banding Secara Berpasangan

of 190/190
37 STRATEGI PENYELARASAN PENYUSUNAN APBD DENGAN RPJMD UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI KOTA BEKASI A. KOSWARA SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010
Embed Size (px)
Recommended