STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN NASIONAL SEMINAR NASIONAL DAN RAKERNAS II KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN MAKASSAR, 27 APRIL 2013 WAKIL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.Ph.D Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1
29
Embed
STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN MENUNJANG KETAHANAN NASIONAL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN NASIONAL
SEMINAR NASIONAL DAN RAKERNAS II KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN
MAKASSAR, 27 APRIL 2013
WAKIL MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.Ph.D
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
1
MENTERI KESEHATAN
SISTEMATIKA
1. PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
2. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
3. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG TAHUN 2015
4. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014
2
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
3
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
UU 32 Thn 2004ttg Pemerintahan Daerah
a. Melaksanakan urusan wajib pemerintah, salah satunya penanganan bidang kesehatan,
b. Mempunyai kewajiban antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
PP 38 Thn 2007 ttg Pembagian urusan
Pemerintahan
a. Melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh K/L teknis.
b. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
4
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
UU No 36 tahun 2009 ttg Kesehatan
a. Memenuhi alokasi ABPD sebesar 10 %b. Pengadaan, pendayagunaan & peningkatan
mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan
c. Menyediakan informasi kesehatan yang efektif dan efisien
d. Membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan
f. Mengembangkan upaya promotif dan preventif untuk mencegah meningkatnya biaya kuratif/pengobatan
PP No 23 Thn 2011 ttg Kedudukan Gubernur
sebagai Wk Pemerintah di Provinsi
Tata Cara Pelaksanaan dan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
5
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
PP 56 Thn 2012 tentang
Pengangkatan Tenaga Honor menjadi PNS
Menetapkan fas yan kes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati berdasarkan kriteria yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PP 109 Thn 2012 ttg Tembakau
a. Mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakaub. Mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk
Tembakau di media luar ruangc. Wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. d. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam
rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
e. Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi: produksi dan impor; peredaran; perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan Kawasan Tanpa Rokok.
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
6
WAKIL MENTERI KESEHATAN
KONSEPSI TANNAS
KONSEPSI PENGEMBANGAN KEKUATAN NASIONAL MELALUI PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN YANG SEIMBANG, SERASI, DAN SELARAS DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA UTUH MENYELURUH DAN TERPADU BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN WAWASAN NUSANTARA.
KESEHATAN TERMASUK PADA ASPEK KESEJAHTERAAN.
ASPEK TANNAS : GATRA ALAMIAH (TRI GATRA) GATRA SOSIAL (PANCAGATRA) � 1. LETAK GEOGRAFIS � 1. IDEOLOGI � 2. KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM � 2. POLITIK � 3. KEADAAN PENDUDUK - SEHAT � 3. EKONOMI
� 4. SOSBUD - KESEHATAN � 5. HANKAM
POSISI KESEHATAN DALAM KETAHANAN NASIONALWAKIL MENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERSENTASE ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013
8
83%
17%
PUSAT 5.87
T17 %
DAERAH28.70 T 83 %
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
2. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
9
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
RPJMN
MID TERM REVIEW
TercapaiPerlu Kerja
KerasSangat Sulit
Tercapai
ISU STRATEGIS█ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE
1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014.
2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau”
3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.
Barat4. Kota Surabaya5. Kota Makassar6. Kota Bandung7. Kota Manado8. Kota Medan9. Kab Sorong10.Kab Jayapura
April 2013 1. Kota Tanjung Pinang2. Kota Pekanbaru3. Kota Padang4. Kota Jambi5. Kota Palembang6. Kota Bandar Lampung7. Kab Tangerang8. Kota Cilegon9. Jakpus10.Jakut11.Jaktim12.Jaksel13.Kota Bogor14.Kota Semarang15.Kota Surakarta16.Kota Yogyakarta17.Kota Malang18.Kab Malang19. Kota Mataram20.Kota Pontianak21.Kota Singkawang22.Kota Jayapura23.Merauke24.Kota Sorong25.Manokwari26.Kota Timika
1. Kab Deliserdang2. Kota Batam3. Kab Karawang4. Kota Cirebon5. Kab Indramayu6. Kab Semarang7. Kab Buleleng8. Kab Jayawijaya9. Kota Jayapura10.Kab Fak-fak11.Kota Bekasi12.Kab Bekasi13.Kab Cirebon14.Kab Bandung15.Kota Depok16.Kab Bogor17.Kota Tasikmalaya18.Kab Subang19.Kab Sumedang20.Kab Banyumas
2. Sistem akreditasi fasyankes primer blm terbangun.
3. Penetapan PBI
Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui :
Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, pusling, & rumah dinas nakes);
Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III Rumah Sakit, Rumah Sakit Rujukan Regional, & RS Pratama
Peningkatan tenaga kesehatan (dokter & bidan PTT, perawat RS);
Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan (tarif, sistem rujukan, sistem akreditasi fasyankes primer, sistem informasi, transformasi, sosialisasi litbang)
Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 86,4 juta penduduk miskin ;