Top Banner
STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG WAKAF NO.41 TAHUN 2004 DI KUA KECAMATAN SAWANGAN Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Srjana Ekonomi (S.E) Oleh: RIZKY GUSTIANSYAH NIM: 1112046300012 KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (ZISWAF) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2019 M / 1440 H
86

STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

Oct 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM

DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG WAKAF NO.41 TAHUN 2004

DI KUA KECAMATAN SAWANGAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Srjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RIZKY GUSTIANSYAH

NIM: 1112046300012

KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (ZISWAF)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M / 1440 H

Page 2: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status
Page 3: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status
Page 4: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status
Page 5: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Rizky Gustiansyah

2. Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 10 Agustus 1995

3. Alamat : Jln Abdul Wahab Rt 003 Rw 003 Kec Sawangan

Kota Depok, Jawa Barat

4. Telpon : 085771236715

5. E-mail : [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI HAYATUL ISLAMIYAH (1999-2006)

2. SMP ISLAMIYAH SAWANGAN (2006-2009)

3. MA ISLAMIYAH SAWANGAN (2009-2012)

4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Remaja Masjid Al-muckhlasien (IRMA) Wakil Ketua Pelaksana PHBI

2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Persatuan Sepak Bola MA ISLAMIYAH SAWANGAN

IV LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Suryadi

2. Ibu : Suryani

3. Alamat : Jln Abdul Wahab Rt 003 Rw 003 Kec Sawangan Kota Depok

Jawa Barat

Page 6: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

ABSTRACT

Rizky Gustiansyah. NIM: 1112046300012, Status of Land of Endowments Registered

Prior to Enactment of Endowments Law No.21 of 2004 in KUA Sawangan District, Department

of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, Syarif Hidayatullah National Islamic

University Jakarta, 2019 M / 1440 H. xiv + 66 pages + attachments.

This study aims to find out how the status of waqf land registered before the enactment of

waqf Law No. 41 of 2004, this research was conducted in KUA Sawangan sub-district. In the

problem of perwakafan, there are many cases of waqf land disputes, with the Act No. 41 of 2004

making it easier for people who want to represent, because there is a guarantee of legal

certainty because there are laws that cover it. The author uses descriptive-qualitative writing

method and collects data methods by means of interviews, direct observation, and

documentation.

The results showed that the majority of waqf land in the Sawangan sub-district already

had a waqf land certificate and was in accordance with Law No. 41 of 2004 concerning waqf. Of

the 382 waqf land locations in Sawangan Subdistrict as many as 70.94% or 271 locations

already have certificates while as many as 27.48% or 105 have AIW status and 1.5% or 6

locations are still in the process of BPN. Of the entire kelurahan in Sawangan Subdistrict the

waqf land location is mostly in Sawangan sub-district with 44 waqf land locations and an area

of 62824.31m2. The status of waqf land in the village of Sawangan has 30 locations that have

waqf land certificates with a percentage of 68.18%, while 13 locations are still AIW status with a

percentage of 29.54% and the rest in the BPN process with 1 location with a percentage of

2.27%.

Keywords: Endowments, Law Number 41 of 2004.

Supervisor: Drs. Ahmad Yani. M.Ag

References: 1978, in the year 2011

Page 7: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

ABSTRAK

Rizky Gustiansyah. NIM : 1112046300012, Status Tanah Wakaf yang di Daftarkan

Sebelum di Berlakukannya Undang-undang Wakaf No.21 Tahun 2004 di KUA Kecamatan

Sawangan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019 M / 1440 H. xiv + 66 halaman + lampiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah wakaf yang didaftarkan

sebelum diberlakukannya Undan-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004, penelitian ini dilakukan

di KUA kecamatan sawangan. Dalam masalah perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus

sengketa tanah wakaf, Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini semakin

memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf, sebab adanya jaminan kepastian hukum karena

ada Undang-undang yang memayunginya. Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif-

kualitatif dan mengumpulkan metode data dengan cara wawancara, observasi langsung, dan

dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sebagian besar tanah wakaf di kecamatan Sawangan

telah memiliki sertifikat tanah wakaf dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun

2004 tentang wakaf. Dari 382 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Sawangan sebanyak 70.94%

atau 271 lokasi telah memiliki sertifikat sedangkan sebanyak 27.48% atau 105 berstatus AIW

dan 1.5% atau 6 lokasi yang masih dalam proses BPN. Dari seluruh kelurahan yang terdapat di

Kecamatan Sawangan lokasi tanah wakaf yang terbanyak berada di kelurahan Sawangan dengan

44 lokasi tanah wakaf dan luas 62824.31m2. Status tanah wakaf di kelurahan sawangan ini

terdapat 30 lokasi yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf dengan prosentase sebesar 68.18%,

sedangkan 13 lokasi masih berstatus AIW dengan prosentase sebesar 29.54% dan sisanya dalam

proses BPN sebanyak 1 lokasi dengan perolehan prosentase sebesar 2.27%.

Kata kunci : Wakaf, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dosen Pembimbing : Drs. Ahmad Yani. M.Ag

Daftar Pustaka : Tahun 1978 s.d Tahun 2011

Page 8: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

viii

KATA PENGANTAR

Assalmu’alaikkum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kepada ribaan Allah SWT.

Atas segala curahan nikmat dan hidayah yang tiada henti sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sholawat serta salam penulis haturkan

kepada Nabi Muhammad SAW. Insya allah kita termasuk kedalam umat-Nya.

Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

“Status Tanah Wakaf yang didaftarkan sebelum diberlakukannya UU wakaf

No.41 tahun 2004 tentang wakaf”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mwngucpkan banyak terima

kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung membantu penyelesaiab skripsi

ini, diantaranya adalah :

1. H. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah beserta jajaran Wakil

Dekan.

2. Dr. Arief Mufraini, Lc., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN

Syarif Hidayatullah beserta jajran Wakil Dekan.

Page 9: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

ix

3. AM Hasan Ali, MA Ketua Program Setudi Muamalat (Hukum Ekonomi

Syari’ah), dan Abdulrauf, Lc, MA Sekertaris Program Studi Muamalat

(Hukum Ekonomi Syari’ah).

4. Dr. Muhammad Nur Rianto Al Arif, M.Si Ketua Program Studi Ekonomi

Syariah dan Endra Kasni Laili Yuda, M.Si Sekertaris Program Studi

Ekonomi Syari’ah.

5. Drs. Ahmad Yani. M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan bimbingan, arahan, saran, dan semangat kepada penulis.

6. Dr. Abd. Aziz Hsb, M.Pd Dosen Penasihat Akademik Konsentrasi

Manajemen Zakat dan Wakaf (ZIAWAF) atas saran dan masukan dalam

penulisan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum akan ilmu dan motivasi

belajar selama penulis berkuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

8. Tim Task Force Passing Out Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam)

yang telah mengahrahkan penulis dalam menyelesaikan gelar Sarjana

Ekonomi (S.E.) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

9. Segenap anggota KUA kecamatan sawangan yang telah memberikan

masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

10. H. Asmad, S.Ag kepala KUA kecamatan Sawangan yang telah

melungkan waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini.

11. Bibi H. Rosdiana MA yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri

yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk

menyelesaikan skrispi ini

Page 10: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

x

12. Kedua orang tua saya Suryadi (bapak), Suryani (ibu), yang selalu

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini.

13. Teman-teman ZISWAF Angkatan 2012 dan KKN DEKATI yang telah

memnerikan motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari dengan berbagai keterbatasan penulisan baik

dalam penyajian laporan, bentuk tulisan, maupun isi dari skripsi ini. Penulis

mengharapkan kritik, saran maupun perbaikan yang bertujuan untuk

penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu’alaikkum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, 18 Februari 2019

Penulis

Page 11: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................... 5

1. Pembatasan Masalah ....................................................................... 5

2. Perumusan Masalah ......................................................................... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 6

D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan ............................................ 7

1. Metode Penelitian ............................................................................ 7

2. Subjek dan Objek Penelitian ........................................................... 7

3. Sumber Data .................................................................................... 7

4. Tehnik Pengumpulan Data .............................................................. 7

E. Review Studi Terdahulu ....................................................................... 8

Page 12: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

xii

F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 10

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF............................................ 12

A. Pengertian Wakaf ............................................................................. 12

B. Dasar Hukum Wakaf ........................................................................ 14

C. Rukun-rukun dan Syarat Wakaf ....................................................... 18

D. Macam-macam Wakaf ....................................................................... 22

1. Wakaf Ahli .................................................................................... 22

2. Wakaf Khairi ................................................................................. 23

E. Tujuan dan Hikmah Wakaf................................................................ 24

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SAWANGAN ............... 26

A. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Sawangan .................................. 26

B. Letak Geografis .................................................................................. 26

C. Visi dan Misi ....................................................................................... 27

D. Struktur Organisasi ............................................................................. 28

E. Program Kerja KUA Kecamatan Sawangan ....................................... 30

BAB IV STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM

DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG WAKAF DI SAWANGAN .... 38

A. Kondisi dan Situasi Perwakafan Tanah Diindonesia ......................... 38

B. Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ................... 45

C. Status Tanah Wakaf yang didaftarkan Sebelum Berlakunya Undang-

unfang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ................................. 54

D. Status Tanah Wakaf di Kecamatan Sawangan .................................. 58

Page 13: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

xiii

E. Analisa ................................................................................................ 59

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 62

A. Kesimpulan ........................................................................................ 62

B. Saran ................................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 64

LAMPIRAN

Page 14: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu................................................................. 9

Tabel 3.1 Struktur Organisasi ...................................................................... 30

Tabel 4.1. Data Tanah Wakaf di Kecamatan Sawanggan ............................ 59

Page 15: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting

dalam kehidupan mereka sehari-hari.Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang

pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat

pergantungan hidup mereka.Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan

untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-

satunya.1Manfaat dari tanah tersebut adalah digunakan oleh Negara melalui

pemerintah yang tujuannya adalah mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Sebagai mana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat”.2

Tanah dapat dinilai pula suatu harta yang permanen, berbagai jenis hak

melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat, dan ketentuan untuk

memperoleh hak tersebut.Tanah dapat juga untuk keperluan peribadatan dan

keperluan suci lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang mengakui betapa

pentingnya permasalahan tentang tanah, dan berupaya untuk membuat aturan

tentang hukum agraria nasional yang berdasar pada hukum adat tentang tanah,

yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

dengan bersandar pada hukum islam.3

1 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek,(Jakarta:

Rajawali, 1992), hlm.1 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

3 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2003),

hlm.12.

Page 16: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

2

Masalah mengenai tanah nerupakan hal yang klasik terjadi pada

masyarakat, sehingga sengketa tanah merupakan persoalan bersifat berulang dan

selalu ada dimana-mana di muka bumi.Oleh karena itu, sengketa yang

berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena

setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah.Salah satu

sengketa tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah sengketa mengenai

tanah wakaf.4

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka

Pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-undang tentang peraturan

Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Pokok Agraria disahkan tanggal 24 September 1960, sebagai berikut

:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan

dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang

cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang diakui langsung oleh

Negara dengan hak pakai.

3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.5

Karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf berkesinambungan

dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal.Mengingat

wakaf merupakan perbuatan hukum yang berkembang dan dilaksanakan

masyarakat, yang pengaturannya belum maksimal. Perbuatan mewakafkan adalah

perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama islam.

4 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.12.

5 Undang-Undang Pokok Agraria1960 Pasal 49 Nomor 5.

Page 17: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

3

Berhubungan dengan itu maka tanah yang hendak diwakafkan itu harus betul-

betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan.6

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Makna dari waqafa

berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Menurut undang-

undang wakaf No. 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya

guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif

adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.Sedangkan Ikrar Wakaf

adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan

kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pelaksanaan wakaf menurut PP No.28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri

Agama No. 1 Tahun 1987 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal

9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya

diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk

melaksanakan Ikrar Wakaf, PPAIW dalam hal ini adalah Kepala KUA

Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-nya, maka Kepala

Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf di kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan

(3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978.7

Dalam perkembangan selanjutnya praktek wakaf yang dilakukan di

Indonesia masih sangat bersifat tradisionalis, ini bias dilihat dari masih banyaknya

masyarakat muslim Indonesia yang dalam berwakaf masih menggunakan

kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum

yang dalam hal ini wakaf, masih menggunakan tradisi lisan, yang mana atas dasar

saling kepercayaan semata kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan

6 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Primayasa, 2002), hlm. 2 7 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Tentang Wakaf pasal 5 ayat (1) dan (3).

Page 18: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

4

memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat

tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif. Dan harta wakaf dianggap milik

Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat, apalagi

mengambilnya tanpa seizin Allah SWT.

Tradisi wakaf tersebut memunculkan berbagai fenomena yang

mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang

signifikan dan menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bahkan

banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat

tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain.8

Dalam masalah perwakafan banyak sekali ditemui kasus-kasus sengketa

tanah wakaf, baik itu sengketa intern maupun ekstern. Misalnya dalam sengketa

intern adalah karena adanya suatu kepentingan ahli waris si wakif menarik

kembali tanah yang telah diwakafkan. Sehingga menimbulkan sengketa antara

ahli waris dengan pihak pengelola yaitu nazhir. Kalau kita fahami mengapa

kasus-kasus seperti diatas banyak terjadi, benang merahnya adalah karena

ketiadaan sertifikat wakaf, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

melihat ini sebagai sebuah peluang untuk merebut tanah wakaf yang belum atau

tidak mempunyai sertifikat wakaf.

Berbicara mengenai sertifikat wakaf sudah tentunya takkan terlepas dari

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di Indonesia ada beberapa

peraturan yang mengatur tentang masalah wakaf, baik berbentuk PP, Inpresdan

UU bermuladari PP no.7 tahun 1977, Inpres no.21 tahun 1991 dan yang terbaru

UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya Undang-undang yang baru

tersebut semakin memudahkan masyarakat yang ingin berwakaf. Sebab adanya

jaminan kepastian hukum Karena ada UU yang memayunginya. Yang jadi

permasalahan sekarang adalah bagaimanakah kedudukan tanah wakaf yang

didaftarkan sebelum berlakunya UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf? Mungkin

8 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma baruwakaf di Indonesia, Dirjen Bimas

Islam, 2006 hlm. 98

Page 19: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

5

untuk tanah wakaf yang didaftarkan sesudah berlakunya UU ini tak jadi masalah,

apakah masih terikat dengan peraturan lama, atau mengikut pada UU yang baru?

Apakah UU yang baru dalam hal ini UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf

mengakomodasi permasalahan ini?

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berfikir sungguh sangat

menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut ke dalam sebuah penelitian dan

menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: “STATUS TANAH

WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM DIBERLAKUKANNYA UU

NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi pada KUA Kecamatan

Sawangan)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti, batasan masalah ini berguna

untuk identifikasi factor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup

masalah penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini, mengingat objek yang akan diteliti

cakupannya sangat luas, maka penulis member batasan hanya pada Status

tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ialah usaha untuk menyatakan secara tersirat

pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab dan dicarikan jalan

pemecahan masalahnya. Perumusan masalah merupakan identifikasi dari

masalah dan pembatasan masalah, dengan kata lain perumusan masalah

merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup

masalah yang akan diteliti yang didasarkan atas identifikasi masalah dan

pembatasan masalah.

Page 20: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

6

Yang menjadi permasalahan disini adalah dalam UU No.41 Tahun 2004

Tentang Wakaf dinyatakan bahwa tanah wakaf yang dilakukan sebelum

berlakunya UU ini dinyatakan sah sebagai tanah wakaf dengan catatan harus

didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak UU ini berlaku, tidak

melakukan ketentuan sebagaimana yang diharuskan dalam pasal 69 UU ini.

Inilah yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

Selanjutnya untuk mempermudah dalam penyusunan maka perlu

dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini yang mana tertuang dalam

pernyataan yaitu:

Bagaimana status tanah wakaf yang didaftarkan sebelum diberlakukannya UU

No. 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengethui tanah wakaf yang tanpa sertifikat menurut hukum islam dan

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Untuk menjelaskan status tanah wakaf yang didaftarkan sebelum

diberlakukannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis memberikan pemahaman tentang ilmu yang telah didapatkan

kepada masyarakat khususnya tentang keperdataan islam.

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah

khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam masalah perwakafan di Indonesia.

3. Secara praktis diharapkan dengan penelitian ini masyarakat mendapatkan

wawasan dan pengertian tentang konsep wakaf dan tanah wakaf yang kembali

disengketakan serta prosedur sertifikasi tanahwakaf.

4. Melengkapi khazanah keilmuan tentang wakaf.

Page 21: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

7

D. Metode penelitian dan teknik penulisan

1. Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif

dengan jenis metode deskriptif, sebuah metode untuk mengungkapkan masalah

denagan cara memaparkan atau menggambarkan situasi atau peristiwa dari

penelitian.

2. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Status tanah

wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya UU No.41 tahun 2004 tentang

wakaf. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah KUA Sawangan Depok

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan data yang

terdiri dari :

a. Primer

Adalah data lapangan yang didapat dari sumber utama, misalnya hasil

wawancara, dan pengamatan Dalam data primer ini penulis melakukan

sendiri pengamatan dilapangan

b. Data Sekunder

Adalah data yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan

penelitian ini. Seperti Al-quran, Hadist, Kitab-kitab klasik atau

kontemporer, Undang-undang, PP, Inpres, Buku-buku, dan bahan-bahan

informasi lainnya yang memiliki relevensi atau kaitan dengan penulisan

skripsi ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data dengan cara field research ini penulis

menggunakan 3 instrumen pengumpulan data.

Page 22: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

8

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yaitu tehnik pengumpulan

data di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-

gejala subjek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses dalam mencari keterangan untuk tujuan

penelitian dengan jalan Tanya jawab secara tatap muka antara penanya dan

nara sumber, yang mana dengan wawancara tersebut dapat memberikan

informasi yang akurat sehubungan dengan topic penelitian.

c. Dokumentasi

Agar data-data yang telah penulis peroleh menjadi lengkap, penulis

melakukan penelitian dokumentasi dengan jalan meneliti berbagai macam

literatur yang terkait baik itu berupa Dokumen-dokumen tentang wakaf,

buku, UU dan lain sebagainya

d. Tehnik Analisa Data

Untuk mengolah data yang telah penulis peroleh menggunakan

metode deskriptif analisis, yaitu dimana penulis mendekripsikan semua data

yang diperoleh kemudian di klasifikasikan untuk kemudian dianalisis sesuai

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang selanjutnya disajikan

dalam sebuah laporan ilmiah.

E. Riview Study Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, acuan,dan pertimbangan untuk penuli, berikut

ini akan dipaparkan beberapa penulisan yang serumpun engan penulisan yang

ditulis oleh penulis. Dimana , penulismenemukan beberapa sumber kajian lain

yang telah dahulu membahas terkait dengan skripsi penulis diantaranya :

Page 23: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

9

NO Penulis/ Judul Substansi Perbedaan

1 Sri Utami Nengsih:

Sistem Pengelolaan

Tanah Wakaf di

Wilayah KUA Jagakarsa

Jakarta Selatan.

Membahas tentang

pengelolaan tanah

wakaf, pengawasan,

dan manfaat tanah

wakaf bagi masyarakat

sekitar KUA jagakarsa.

Hanya membahas

pengelolaan tanah wakaf

sekitar KUA jagakarsa.

Tidak membahas tentang

status kedudukan tanah

wakaf yang didaftarkan

sebelum diberlakukannya

UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf

2 Rinawati: Efektivitas

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Harta

Wakaf (Studi Kasus di

Pondok Pesantren AL-

Hamidiyah-Depok)

Membahas tentang

pengelolaan harta

wakaf di pondok

pesantren Al-

Hamidiyah, apakah

sudah sesuai dengan

cita-cita wakif

Hanya membahas wakaf

sesuai kehendak wakif di

pondok pesantren al-

Hamidiyah tidak

membahas wakaf secara

luas

3 Ismail: Peran pengelola

dan pengembangan

tanah wakaf produktif

Penulis hanya terpokus

kepada pembahasan

yang mengenai peran

pengelola dalam

mengembangkan tanah

wakaf secara produktif.

Skripsi tersebut berbeda

dengan penelitian

penulis, tidak membahas

tentang sertifikasi tanah

wakaf dan tidak

membahas mengenai

sengketa tanah wakaf.

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu

F. Sistematika Penulisan

Page 24: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

10

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh, skripsi ini ditulis

dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan

bab-bab berikutnya dan sekaligus mencerminkan isi global skripsi yang berisi

tentang: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, metodologi penelitian, riview study terdahulu, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF

Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan teori mengenai:

Pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam

wakaf, tujuan dan hikmah wakaf.

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SAWANGAN

Membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Sawangan, yang

menyangkut : kondisi objektif KUA kecamatan sawangan, letak geografis, visi,

dan misi, struktur organisasi KUA kecamatan sawangan, dan program kegiatan.

BAB IV STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM

TAHUN 2004

Merupakan bahasan utama yang meliiputi: kondisi dan situasi perwakafan

tanah Indonesia, tanah wakaf yang tanpa sertifikat menurut hukum Islam dan UU

No.41 tahun 2004 tentang wakaf, Status tanah wakaf yang didaftarkan tahun

2004, dan analisa

BAB V PENUTUP

Page 25: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

11

Merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang

diperoleh dari penelitian dan saran-saran.

Page 26: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

12

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata

“Waqafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata

al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian:

فعخ م ان رسج س الاصم رذج

“Menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya”.

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan sebagai

berikut:

م رصم الأس فانششع : دث صشفييبل انثس انصيشح. ا دسج م فسبفع اللهث“Wakaf menurut Syara: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan

hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan

Allah (sabilillah).”1

1. Menurut istilah ahli fiqih

Para ahli fiqih berpendapat mendefinisikan wakaf menurut istilah,

sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap

milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk

kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak

lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia

boleh menjualnya.2

b. Mazhab Maliki

Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid ke-14, cet.VIII, Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A, dkk,

(Bandung: Al’Ma’arif, 1996), hlm.148. 2Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.9.

Page 27: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

13

hartanya untuk digunakan oleh Mustahiq (penerima wakaf) walaupun

yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat

digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan

mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan

pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara

pemilikan, tetapi pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan, sedangkan benda

itu tetap milik si wakif.3

c. Menurut Jumhur (Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah)

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil

manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf

itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil

benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri

kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si

wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu

hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.4

2. Menurut hukum positif

Ada beberapa pengertian tentang wakaf yang dirumuskan oleh hukum

positif yang mengatur masalah perwakafan, baik itu berupa UU, PP,

maupun Kompilasi Hukum Islam atau KHI

a. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 pasal 1 (1)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik

dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuia dengan ajaran islam.5

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perbuatan hukum seseorang atau kelopok orang atau badan hukum

yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

3Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2005), hlm.2.

4Suparman Usman,Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum, 2005),

hlm.25. 5 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.26.

Page 28: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

14

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum

lainnya sesuia dengan ajaran islam.6

c. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuia dengan

kepentingannya guna kepentingan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syariah.7

Dijelaskan dari hukum positif Indonesia, pengertian wakaf tidak

jauh berbeda, baik yang ada di PP, Inpres, KHI, UU No. 41 Tahun 2004

itu sendiri, baik dari segi makna dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Hal ini

terjadi Karena rujukan mengenai wakaf diambil dari kitab-kitab klasik

ulama mazhab, dan semua peraturan mengenai wakaf bersumber dari

Hukum Islam dalam berbagai mazhab fiqih.

Dari seluruh definisi wakaf tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa wakaf itu adalah suatu perbuatan hukum yang memisahkan

sebagian hartanya untuk diberikan kepada lembaga yang berwenang

(dalam hal ini nadzir wakaf) untuk dikelola dan dimanfaatkan semata-

mata untuk kemaslahatan umat sebagai sarana ibadah, baik untuk jangka

waktu tertentu maupun untuk selamanya.

B. Dasar Hukum Wakaf

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum wakaf adalah disunnahkan dan

dianjurkan, berdasarkan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus, adalah firman

Allah SWT dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut:8

1. Al-Qur’an

Surat Al-Imran: 92

6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,

2007), hlm.165. 7Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Nomor 1.

8 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.152.

Page 29: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

15

ربنا انجش دز ن ب رذج فقا ي ر ث الله ء فإ ش فقا ي يب ر

{٢٩عشا: عهى }ال

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka

sesyngguhnya Allah mengetahuinya.” (QS : Al Imran : 92)

Ketika Abu Thalhah mendengar ayat ini serta merta muncul

keinginannya untuk mewakafkan kebunnya yang paling dicintainya dan

dikenal dengan sebutan Bairaha, seraya pergi menghadap Rasulullah SAW dan

mengungkapkan keinginannya.

Firman Allah s.w.t. mengenai wakaf dalam surat Al-Baqarah: 267

ب أخشجب نكى ي ي طجبد يب كسجزى فقا ي آيا أ ب انز بأ

ا انخجش لا ر ضا الأسض رغ إلا أ نسزى ثآخز فق ر ي

ذ }انجقشح : د غ الله ا أ اعه {٩٦٢ف

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari

apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS :

Al Baqarah : 267).9

جزذ سجع سبثم ف ضم دجخ أ ك انى ف سجم الله أي فق يضم انز

اسع عهى الله شبء ضبعف ن الله جهخ يبئخ دجخ كم س

9 Taufiq Ridho, Panduan Wakaf Praktis, cet.1, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006),

hlm.3.

Page 30: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

16

{ ٩٦٢}انجقشح :

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang

Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 261)

2. Hadits

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah

wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang

ada di Khaibar :

انخطبة ش ث ع قبل: ا الله ع ش سض ع اث جش ع أصبة أسضب ثخ

إ فؤ ب فقبل: ب سسل الله سهى سزؤيش ف عه صه الله ر انج

قبل: ب رؤيش ث ف ذ ي فس ع جش نى أصت يبلا قظ أ أصجذ أسضب ثخ

ل الله صه الله عه قذ ن سس رصذ ب شئذ دجسذ أصه سهى إ

ب ق ث رصذ سس,قبل: لا ر ت لا ر ب لا رجبع ش أ ب ع بفزصذق ث ث

ان جم انس اث ف سجم الله قبة انش انقشث ر ف ف انفقشاء ض

ش طعى غ عشف ب ثبن ؤكم ي ب أ ن لا جبح عه ي

ل }سا يسهى{ يز

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahat Umar ra memperoleh

sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada

Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya

Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya

belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang

engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu

suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan

(hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual,

Page 31: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

17

tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar:

Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum

kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak

mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf

itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk

harta” (HR. Muslim).10

ش نهج صه ش قبل : قبل ع ع اث سهى ع يبئخ الله عه ا

جش ثخ بنز ن ق س ارصذ ب قذ اسدد ا ي نى اصت يبلا قظ اعجت ان

سجم ب سهى : ادجس اصه صه الله عه بثب, فقبل انج شر }سا ص

أنجخبس يسهى{

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi

Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya

belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti

itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan

kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)

asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk

sabilillah” (H.R. Bukhari dan Muslim).11

عن ابنعباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال :

العائد في هبته كالعائد في قيئه

Artinya : “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw

bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang

yang menjilat kembali muntahannya.12

10

Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Maktabah Daar Ihya Al-Kuttub), Juz II,

hlm.14. 11

Muhammad Ibn Ash-Shan’aniy, Subulus Salam, (Yaman: Darus Sunnah, 1059H), Jus

II, hlm.89. 12

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim,

(Bekasi: Darul Falah, 2011), hlm.12.

Page 32: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

18

سهى قبل : سسل الله صه الله عه أ الله ع شح سض أث ش ع

صلاصخصذقخ ه إلا ي قطعع أدو ا إرا يبد اث أ زفع ث عهى جبسخأ

نذ صبنخ ذعن }سا يسهى{

Artinya :“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw

bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah

semua amalannya kecuali tiga, yaitu: Sedekah jariyah (wakaf),

ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendo’akan

kepadanya.” (HR. Muslim)13

C. Rukun-rukun dan Syarat Wakaf

Secara terminologi rukun adalah sisi yang terkuat, sedang secara

etimologi rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin

tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.14

Menurut Abu Hanifah yang dimaksud dengan rukun adalah bagian dari sesuatu

yang mana sesuatu itu tidak akan terealisasi kecuali dengan bagian itu.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama yang dimaksud dengan rukun adalah

tidaklah sempurna sesuatu kecuali dengan sesuatu tersebut.15

Dalam literatur kitab-kitab fikih klasik, kita dapat menemukan bahwa

rukun wakaf itu ada empat. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi

rukun dan syaratnya. Dimana rukun wakaf itu ada empat:16

1. Orang-orang berwakaf (Wakif)

2. Barang atau harta yang diwakafkan (Mauquf bih)

13

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Fi Adillatil Ahkam, (Maktabah

Daar Ihya Al-Kutub, 852-773H) tt-Hadis ke 951, hlm.191. 14

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama

dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Waakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa

Wakaf, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press), cet 1, hlm.87. 15

Wahba Zuhaili, Al-Fikhu Al-Islam Wa Adillatuh, (Daar El-Fikr, 2007), Juz 10,

hlm.7606. 16

Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen

Bimas Islam Depag RI, 2006), hlm.21.

Page 33: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

19

3. Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (Mauquf alaih)

4. Shighat. Yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk

mewakafkan sebagian harta bendanya.

Dalam fikih dan UU positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang

mengatur tentang wakaf tidak ditemukan sesuatu yang bertentangan mengenai

syarat-syarat wakaf hal ini dikarenakan sumber rujukan dari UU tersebut

bersumber dari kitab-kitab fikih klasik karya para ulama terdahulu. Seperti

dalam UU No.41 Tahun 2004 yang mengatur tentang wakaf disebutkan secara

terperinci mengenai syarat-syarat sahnya wakif sebagai berikut:

1. Wakif

Di dalam UU ini pada pasal 7 disebutkan bahwa wakif terdiri dari tiga

bentuk:

a. Perseorangan

b. Organisasi

c. Badan hukum

Di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dikenal wakif selain wakif

persorangan. Pada pasal 8 dijelaskan wakif perseorangan harus memiliki

kriteria:

a. Dewasa

b. Berakal sehat

c. Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum

d. Pemilik sah harta benda wakaf

Syarat dalam UU tersebut sedikit berbeda dengan yang ada dalam

kitab-kitab fikih klasik, dimana dalam UU tidak diharuskan wakif harus

merdeka, sedangkan syarat yang senada dengan kitab-kitab fiqih klasik

adalah seperti yang terdapat dalam buku fiqih wakaf terbitan Depag, dimana

disebutkan syarat wakif itu ada empat:17

a. Merdeka

b. Berakal sehat

17

Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, (Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf dirjen

bimas islam depag RI, 2006), hlm.22.

Page 34: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

20

c. Dewasa (baligh)

d. Tidak berada dalam pengampunan

2. Nadzir

Yang dimaksud dengan nadzir adalah pengelola wakaf yang dapat

berbentuk pengelola perseorangan, organisasi atau badan hukum. Mengenai

nadzir persorangan dalam pasal 10 UU wakaf disebutkan harus memenuhi

syarat sebagai berikut:18

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rohani

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

3. Harta Benda Wakaf

Dalam pasal 15 disebutkan harta benda wakaf dapat diwakafkan

apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah. Selanjutnya dalam pasal 16

disebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak

bergerak.19

Sedangkan dalam fiqih dijelaskan syarat harta wakaf harus:20

a. Harta yang diwakafkan harus sesuatu yang dapat disimpan dan halal

(mutaqawwim)

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (tidak ada sengketa)

c. Milik sempurna wakif

d. Terpisah, bukan milik bersama

4. Ikrar Wakaf

Ikrar dalam bahasa fiqih dikenal dengan Shighat, yaitu segala ucapan,

tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak

dan menjelaskan apa yang diinginkannya.21

Dalam hal ini (wakaf) keinginan

18

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2006), hlm.7. 19

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2006), hlm.9. 20

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2005), hlm.2 21

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2005), hlm.55.

Page 35: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

21

atau kehendak mewakafkan sesuatu yang keluar dari si wakif. Status shighat

sendiri termasuk kedalam rukun wakaf.

Dalam UU wakaf, masalah ikrar diatur dalam pasal 17, dimana

dinyatakan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir

dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi (ayat 1). Dalam

ayat 2 dijelaskan ikrar bisa berupa lisan dan tulisan serta dituangkan dalam

Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam pasal 22 UU wakaf tahun 2004 dijelaskan dalam rangka

mencapai tujuan dan fungsi dari wakif itu sendiri, maka peruntukan harta

benda wakaf hanya untuk:22

a. Sarana dan kegiatan ibadah

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-

unsur wakaf diatas, yaitu:

a. Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk

menguasai benda yang akan diwakafkan. Si wakif tersebut harus

mukallaf (akil baligh), merdeka, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri,

tidak dipaksa orang lain.

b. Benda yang akan diwakafkan hatus kekal zatnya. Berarti ketika timbul

manfaatnya, zat-zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan

dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

c. Hendaklah penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu,

maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.

d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan.

22

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2006), hlm.13.

Page 36: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

22

D. Macam-macam wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syariat islam, bila ditinjau dari segi

peruntukkan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi

menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf yang diperuntukkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya,

seperti anak, cucu, saudara, atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi hukum

islam, seseorang yang mempunyai harta yang hendak mewakafkan sebagian

hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili. Bila ada

diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Oleh karena

itu, wakaf jenis ini sering kali disebut wakaf Dzurriy yang secara harfiyah

berarti wakaf untuk sanak keluarga.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan Hadis

Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik

tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di

ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:23

ف ذ ه ب ق ي ذ ع س ذ ق ث ب ا س ق , ف ث ش ق الا ب ف ه ع ج ر ا س ا ا ب,

ع ث ث بس ق ا خ ف ذ ه ط

Artinya : “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya

berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga

terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para

keluarga dan anak-anak pamanya”.

Pada perkembangannya wakaf dzurri ini dianggap kurang

memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan

kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga

yang diserahi harta wakaf. Lebih-lebih jika keturunan keluarga sudah

berlangsung pada anak cucu. Di beberapa Negara tertentu, seperti di Mesir,

23

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat press, 2005), hlm.24.

Page 37: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

23

Turki, Maroko, dan Aljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan,

karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak

produktif.

2. Wakaf Khairi

Bentuk wakaf yang diikrarkan oleh si wakif untuk kepentingan agama

atau kebajikan umum. Wakaf jenis ini seperti yang diterangkan dalam Hadis

Nabi Muhammad s.a.w. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin

Khaththab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu

sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha

menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan pada umum, dengan tidak terbatas

penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan

kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehata, pertahanan, keamanan, dan

lain-lain.24

Sedangkan menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf disebutkan bahwa:25

a. Harta benda wakaf terdiri dari : Benda Tidak Bergerak; dan Benda

Bergerak

b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1) Hak atas tanah sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum

terdaftar.

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuia dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

24

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2005), hlm.16. 25

Direktorat Jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, Paradigma

Baru Wakaf di Indonesi (Jakarta: departemen agama ri, 2005), hlm.46

Page 38: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

24

5) Benda tidak bergerak lain sesuia dengan ketentuan syariah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud diatas adalah harta benda yang

tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

1) Uang

2) Logam Mulia

3) Surat Berharga

4) Kendaraan

5) Hak atas kekayaan intelektual

6) Hak sewa; dan

7) Benda bergerak lain sesuia dengan ketentuan syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.26

E. Tujuan Dan Hikmah Wakaf

Setiap mukallaf yang melakkan suatu perbuatan pasti mempunyai tujuan

dan maksud tertentu, begitu juga dengan wakafia juga mempunya tujuan dan

hikmah. Mengenai masalah tujuan dari wakaf telah dibahas dalam pasal 22 UU

tentang wakaf. Setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada

mahluknya baik berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah

dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Ibadah

wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmah yang

terkandung di dalam ibadah wakaf ini, antara lain.27

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin

kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan,

karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwairskan.

2. Pahala dan keuntungan akan tetap mengalir bagi si wakif, walaupun ia telah

meninggal dunia, selagi benda wakaf ituada dan masih bisa dimanfaatkan

3. Penopang dan penggerak kehidupan sosial kemasyarakatnumat Islam, baik

aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang tidak

26

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, UU Wakaf,

hlm.11. 27 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia ( Jakarta : Ciputat Press, 2005 ) hlm. 40

Page 39: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

25

bertentanan dengan syariat Islam.

4. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya

bagi kehidupan dan umat. Antara lain untuk pembangunan mental, spiritual,

dan pembangunan dari segi fisik, selain itu selain mempunyai fungsi ibadah

juga mempunyai fungsi sosial. Dimana diharapkan dengan wakaf jurang si

miskin dan si kayaakan semakin menipis.28

5. Selain itu wakaf juga mempunyai fungsi sosial yaitu wakaf merupakan aset

yang sangat bernilai bagi pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan

angka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan.

6. Selain itu dengan dana wakaf dapat menyantuni fakir miskin dan dapat

dibangun berbagai lembaga-lembaga sosial, rumah-rumah sakit, dan panti-

panti asuhan.29

28

Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia ( Jakarta : Ciputat Press, 2005 ) hlm. 41 29 Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perwakafan, ( Jakarta, Dirjen Bimas Islam,

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006 ) hlm. 80

Page 40: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

26

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN SAWANGAN

A. Kondisi objektif KUA Kecamatan Sawangan

KUA Kecamatan Sawangan merupakan salah satu dari 11 KUA kecamatan di

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Depok. KUA Kecamatan Sawangan

pertama kali dibangun di sebelah barat kantor Kecamatan Sawangan sekarang

dijadikan aula kecamatan. Pada tahun 2004 KUA Kecamatan Sawangan lokasinya

dipindahkan ke Perumahan Sawangan Permai Blok D.14 No.2a, didirikan diatas

tanah fasos dan fasum yang disediakan oleh PT. Asri Indah Utama dengan luas tanah

400 m2 terletak didepan Masjid Ar-Rahim Kelurahan Pasir Putih Kecamatan

Sawangan.

Dalam perkembangannya pada tahun 2010 Kecamatan Sawangan dimekarkan

menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Sawangan dan Bojongsari baru pada tahun

2015 terbentuk KUA Kecamatan Bojongsari

B. Letak Geografis

Kua Kecamatan Sawangan terletak diwilayah selatan Jalan Raya Pasir Putih,

berjarak tiga kilometer dari Masjid Kubah Emas Kecamatan Limo. Disebelah barat

terdapat masjid besar Ar-Rahim, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Raudhatul Athfal

(RA). Jarak dengan kantor Kecamatan Sawangan kurang lebih dua kilometer dan

jarak dengan kantor Kecamatan Bojongsari kurang lebih tiga kilometer.

Batas wilayah Kecamatan Sawangan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Propinsi Banten.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede Dan Tajurhalang

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bojongsari Kota Depok Propinsi

Jawa Barat.

Page 41: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

27

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Limo Dan Kecamatan Pancoran

Mas Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

Adapun batas wilayah Kecamatan Bojongsari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Propinsi Banten.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajurhalang Dan Kecamatan

Parung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Propinsi Jawa Barat.

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Limo Dan Kecamatan Pancoran

Mas Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

C. Visi Dan Misi

Pembuatan dalam bentuk Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Sawangan Kota Depok dimaksudkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi

tim penilai KUA percontohan dalam melihat gambaran objektif Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok secara konprehensif yang meliputi

perkembangan fisik bangunan, administrasi, penyelenggaraan tugas KUA Kecamatan

Sawangan Kota Depok itu sendiri. Dengan gambaran konprehensif ini diharapkan

akan mempermudah dan memperlancar tugas penilaian yang dilaksanakan oleh tim

penilai KUA percontohan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan profil ini adalah:

1. Memberikan gambaran umum bagi para pelaksana Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sawangan Kota Depok tentang kondisi riil KUA Kecamatan

Sawangan Kota Depok.

2. Dapat mengetahui standar dari pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan

oleh para pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok,

sekaligus menjadi bahan eveluasi dan komparasi terhadap kemajuan yang telah

dicapai oleh KUA lain yang ada di Kota Depok.

Page 42: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

28

3. Memberikan daya penilaian subjektif dari masing-masing personal pelaksana

KUA Kecamatan Sawangan sehingga akan mendorong timbulnya kreatifitas

dalam menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas kinerja

sekaligus pula dapat memposisikan dirinya dalam perbaikan dan

penyempurnaan hasil kerja sesuai dengan tugas yang diembannya.

4. Memberikan rumusan global tentang apa yang telah dilaksanakan KUA

Kecamatan Sawangan dan apa yang akan direncanakan kedepan.

D. Struktur Organisasi

No Nama Gol/ Pangkat Jabatan

1 H. Asmat, S.Ag Penata / III-C Kepala

2 H.M. Nisan, S.Ag Penata Tk.I / III-C Penghulu

3 Abdul Qorie, S.HI Penata / III-B Penghulu

4 Sri Hartati Penata Muda Tk.I / III-B Pelaksana

5 Nurlaela Penata Muda Tk.I / III-B Pelaksana

6 Marwadi Penata Muda Tk.I / III-B Pelaksana

7 Achmad Gojalih Pengatur / II-D Pelaksana

8 Laili Lulu Arafati Pengatur / II-C Pelaksana

9 Sutjiati Pengatur / II-C Pelaksana

10 Rahmatullah Penata Muda Tk.I / III-A Pelaksana

11 Sufri Helmi Pengatur / II-C Pelaksana

12 Saefuddin, S.Ag. M.Pd. Penata / III-D Penyuluh

13 H.A. Fakhruddin, S.Ag. Penata / III-C Penyuluh

14 Zulfah, S.EI Penata / III-C Penyuluh

Page 43: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

29

1. Pembantu penghulu

No Nama Wilayah Kerja

1 Supriyadi Sawangan Baru

2 Abdul Rosyad Sawangan Baru

3 H. Asman Sawangan Baru

4 Fakhrurrozi Sawangan Baru

5 H. Sadeli Sawangan Baru

6 Misar A. Sawangan

7 Misar B. Sawangan

8 Abd. Rojak Sawangan

9 Nojar Pasir Putih

10 Suhanda Pasir Putih

11 Arnalih Pasir Putih

12 Saniin Bedahan

13 Herman Surya Atmaja Bedahan

14 Ma’ruf Bedahan

15 Romlih Pengasinan

16 Marta Pengasinan

17 Abdurrahman Pengasinan Kp. Panggulan

15 Alfan Fauzi Honorer

Page 44: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

30

18 H.Nasik Kedaung

19 H. Darwih Kel. Kedaung

20 M. Fajri Kel. Kedaung

21 H. Djain Kedaung

22 Azwar Anas Cinangka

23 Siddiq M. Cinangka

24 Nahrowi Cinangka

Tabel 3.1. Stuktur Oganisasi

E. Program Kerja KUA Kec Sawangan

A. Pokok-Pokok Program

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.

2. Meningkatkan profesionalisme personil KUA

3. Meningkatkan tertib administrasi

4. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan

5. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah

6. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah

sosial.

7. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji

8. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah

9. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal

10. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

B. Program Unggulan

Dari program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Sawangan Kota

Depok, ada program ungggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan

Sawangan Kota Depok yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan

prima terhadap masyarakat.

Page 45: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

31

Salah satunya pembinaan Kursus Calon Pengantin, kami memprogramkan

agar seluruh calon pengantin untuk mengikuti pembinaan calon pengantin.

Adapun pelaksanaannya pada hari Selasa dan Kamis setiap minggunya.

Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan

KUA yang kurang, sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu

solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah

dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan

hukum.

C. Rincian Program

1. Bidang Sarana dan prasarana kantor

a. Rehabilitasi gedung balai nikah

b. Menata ruang arsif

c. Menata ruang karyawan

d. Menata ruang dapur

e. Menata ruang pelaminan

f. Menata halaman kantor

g. Membuat plang KUA, PPAIW, P2A, BAZ, BP4

h. Membuat Kantor Bersama (MUI, BAZ, BKMM, IPHI) dan Aula KUA

i. Memiliki kendaraan roda dua dan empat

2. Bidang Profesionalisme Personil KUA

a. Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Sawangan

b. Mengikuti pemilihan KUA teladan

c. Membina karyawan KUA mengenai Undang-Undang perkawinan

3. Bidang Administrasi

a. Membuat komputerisasi data

b. Melengkapi buku-buku administrasi KUA

c. Menjilid daftar pemeriksaan nikah

d. Membuat papan Struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah,

Monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Sawangan

Page 46: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

32

e. Membuat Visi. Misi dan Motto KUA

f. Mengarsipkan keluar masuk surat

g. Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan

h. Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.

4. Bidang Kepenghuluan

a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk

b. Meneliti daftar pemeriksaan nikah

c. Menulis buku akta nikah

d. Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri dan mencatat peristiwa nikah dan

rujuk

e. Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya

f. Menulis buku akta nikah

g. Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan

rujuk

h. Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR

i. Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk

5. Bidang Keluarga Sakinah

a. Menyusun kepengurusan BP.4 Tingkat Kecamatan Sawangan

b. Menyelenggarakan penataran calon pengantin satu minggu dua kali pada

setiap hari Selasa dan Kamis.

c. Mengadakan penasihatan 10 menit pada saat pernikahan jika situasi dan

kondisi memungkinkan.

d. Memberikan penasihatan kepada keluarga yang sedang mengalami krisis

rumah tangga.

e. Mendata keluarga sakinah sewilayah Kecamatan Sawangan

f. Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian-pengajian

g. Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti

pemilihan Tingkat Nasional

Page 47: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

33

6. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial

a. Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh

b. Bekerjasama dengan BAZ dalam pelaksanaan teknis ZIS

c. Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat

d. Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Sawangan

e. Membuat Akta Ikrar Wakaf

f. Mendata tanah wakaf

g. Mendata tempat ibadah dan pendidikan

h. Pengajian bulanan se-Kecamatan Sawangan

7. Di Bidang Ibadah Haji

a. Membentuk pengurus IPHI baru

b. Mendata calon jama'ah haji se wilayah kecamatan Sawangan tahun 2015

c. Mengadakan bimbingan manasik haji

d. Melepas calon jamaah haji se wilayah kecamatan Sawangan tahun 2015

e. Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur

8. Di Bidang Kemasjidan dan Hisab ru'yah

a. Memberdayakan fungsi masjid

b. Membina khotib jum'at se wilayah Kecamatan Sawangan

c. Menyusun khuthbah Idul Fitri dan Idul Adha

d. Mendata Masjid se wilayah kecamatan Sawangan

e. Sosialisasi arah qiblat

f. Membuat jadwal waktu sholat

9. Di Bidang Produk Halal

a. Sosialisasi produk halal

b. Mendata produksi makanan minuman dan obat-obatan

c. Membantu membuat label halal makanan, minuman dan obat-obatan

d. Mendata tempat penyembelihan hewan

e. Mendata tempat pemeliharaan hewan

Page 48: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

34

f. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara

penyembelihan hewan yang benar

10. Di Bidang Lintas Sektoral

a. Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudakan, PHBI, MTQ,

sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan

dan lain-lain.

b. Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan ummat beragama, sosialisasi

arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi

label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar

dan pembinaan mental ummat.

c. Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang-

undang pornografi dan keamanan lingkungan.

d. Bekerjasama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan,

sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.

e. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan refroduksi,

imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.

f. Bekerjasama dengan IPHI di bidang Binsik dan pelestarian haji mabrur.

g. Bekerjasama dengan DM1 di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi

masjid, pendataan tempat-tempat ibadah.

h. Bekerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis

ta'lim.

i. Bekerjasama dengan KKMD di bidang pendidikan di Madrasah Diniyah

j. Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah

D. Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan Sawangan berpedoman

pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yaitu bahwa tugas-

tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan adalah melaksanakan

sebagaian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten pada bidang

Urusan Agama Islam.

Page 49: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

35

Adapun program kegiatan KUA Kecamatan Sawangan yang sudah dilaksanakan

tahun 2015 meliputi:

1. Bidang Sarana dan Prasarana Kantor

KUA Kecamatan Sawangan dari mulai bulan Januari s.d. Juni telah

menata sarana dan prasarana kantor, diantaranya:

a. Pengecatan dan perbaikan bangunan.

b. Menata ruangan arsip, ruang karyawan, ruang nikah, halaman kantor.

c. Meresetorasi plang KUA, PPAIW dan BP4.

2. Bidang Profesionalisme Personil KUA

Mengusulkan tenaga penghulu yang al-hamdulillah di KUA Kecamatan

Sawangan ada tiga penghulu ditambah dengan kepala KUA sehingga

kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang pernikahan bisa terlayani

dengan tepat waktu.

3. Bidang Administrasi

a. Membuat komputerisasi data, melengkapi buku-buku administrasi KUA,

menata dan menjilid daftar pemeriksaan nikah tahun 2015.

b. Membuat dan mengisi papan Straktur organisasi KUA, grafik peristiwa

nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Kec.

Sawangan.

c. Membuat buku adminstrasi dan laporan keuangan.

d. Membuat Profil KUA, mengarsipkan keluar masuk surat dan merapikan

tata letak arsif

e. Membuat standarisasi pelayanan yang prima terhadap masyarakat

4. Bidang Kepenghuluan

Peristiwa NR dari bulan Januari s.d Desember 2015 berjumlah 1129

peristiwa. Adapun kegiatan mengenai kepenghuluan yang sudah dilaksanakan

meliputi:

a. Menerima pendafitaran nikah dan rujuk,meneliti daftar pemeriksaan nikah,

mengisi buku akta nikah, memeriksa, mengawasi, menghadiri dan

Page 50: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

36

mencatat peristiwa nikah,mengisi register, buku stok, formulir NB, mengisi

buku akta nikah dan buku nikah, membantu dalam mencari fatwa hukum

yang ditanyakan masayarakat khususnya mengenai perkawinan, waris dan

wakaf, membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR

b. Membuat grafik peristiwa nikah dari tahun 2013 s.d. Juni 2015 dan

membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk setiap bulan.

5. Bidang Keluarga Sakinah

a. Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat kecamatan Sawangan,

menyelenggarakan penataran calon pengantin satu minggu dua kali pada

setiap hari Selasa dan Kamis, memberikan penasihatan terhadap keluarga

yang sedang mengalami krisis rumah tangga, mendata keluarga sakinah se-

wilayah Kecamatan Sawangan dan sosialisasi program Keluarga Sakinah

dalam pengajian-pengajian.

b. Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti

pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat.

6. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh dan Ibadah Sosial

Sosialisasi zakat infaq dan sodaqoh, pembinaan masyarakat tentang sadar

zakat, dan wakaf, pendataan tanah wakaf se-Kecamatan Sawangan,

pembuatan AIW, pendataan tempat ibadah dan pendidikan, dan pengajian

bulanan se-Kecamatan Sawangan.

7. Di Bidang Ibadah Haji

a. Membentuk pengurus IPHI baru Periode Tahun 2012 s.d. 2016

b. Mendata calon jama'ah haji se wilayah Kecamatan Sawangan dan

mengadakan bimbingan manasik haji yang diikuti oleh 132 calon jamaah

haji dengan 4 kali pertemuan.

8. Di Bidang produk halal

a. Sosialisasi produk halal, mendata produksi makanan minuman dan obat-

obatan

Page 51: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

37

b. Pembinaan terhadap masyarakat tentang cara-cara penyembelihan hewan

yang benar melalui pengajian-pengajian.

9.Di Bidang Lintas Sektoral

a. Kerja sama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI,

sosialisasi undang-undang perkawinan, syarat-syarat dan tata cara

pendaftaran perkawinan, perwakapan dan Iain-lain melalui Rapat

Koordinasi di Kecamatan

b. Kerja sama dengan MUI di bidang kerukunan ummat beragama, sosialisasi

arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi

tanah wakaf, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan hewan

yang benar dan pembinaan mental ummat.

c. Kerja sama dengan POLSEK tentang sosialisasi bahaya narkoba,

sosialisasi undang-undang fornografi dan keamanan lingkungan.

d. Kerja sama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan,

sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.

e. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan refroduksi,

imunisasi calon pengantin, Keluarga Berencana dan produk halal.

f. Kerja sama dengan IPHI di bidang Binsik yang diselenggarakan pada

bulan Mei Tahun 2012 dengan 11 kali pertemuan.

g. Kerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi

masjid dan pendataan tempat-tempat ibadah.

h. Kerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis

ta'lim.

i. Kerjasama dengan KKMD di bidang pendataan pendidikan di Madrasah

Diniyah

j. Kerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah untuk

mengikuti MTQ tingkat Kota.

E. Rencana Ke Depan

Page 52: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

38

1. Menambah Fasilitas Kantor diantaranya komputer / Laptop minimal 4

Komputer untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima terhadap

masyarakat. Sementara komputer yang telah dimiliki baru dua komputer. Dan

yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki Infocus.

2. Memiliki gedung bersama untuk kantor (BP.4, BAZ, MUI, IPHI, DMI,

BKMM)

3. Memiliki kendaraan roda dua dan empat untuk meningkatkan pelayanan yang

prima terhadap masyarakat dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Page 53: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

38

BAB IV

STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM

DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF DI SAWANGAN

A. Kondisi dan Situasi Perwakafan Tanah di Indonesia

Sejak dimulainya Penyebaran Islam di pulau Jawa digerakkan oleh Wali

Songo, para wali berkelana dari dusun ke dusun, memberikan ajaran moral

keagamaan yang secara tidak langsung membantu pemeliharaan keagamaan.1

Penduduk pulau Jawa menerima Islam dengan penuh kesadaran. Islam

dipandang sebagai roh pembebas yang memerdekakan mereka dari ikatan

belenggu yang mengungkung kehidupan rohani dan jasmani sejak ratusan

tahun lamanya, disebabkan karena penderitaan mereka di bawah kekuasaan

kaum bangsawan yang otokratis dan pemuka-pemuka agama yang reaksioner

dan menjadi alat kaum feodal yang berkuasa.

Para wali dalam menyebarkan agama Islam juga cenderung pada

penggunaan tasawuf, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai. Dengan sikap

demikian mereka tidak mendapat rintangan dari kerajaan-kerajaan yang

berkuasa waktu itu. Karena dalam tasawuf, di samping pengamalan keagamaan

juga perenungan secara mikrokosmos dalam hubungannya dengan alam

semesta, makrokosmos untuk mengetahui hakikat dirinya di antara alam

semesta ini.

Roshidin dalam bukunya mengutip perkataan Azyumardi Azra bahwa

ada empat tema pokok yang berkaitan dengan permulaan penyebaran Islam di

Nusantara yaitu pertama, Islam dibawa langsung dari Arab. Kedua, Islam

diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional (zondig). Ketiga, pihak

yang mula-mula masuk Islam adalah penguasa, dan keempat, mayoritas para

penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13.

Selanjutnya, Azra menyatakan bahwa meskipun mungkin Islam sudah

diperkenalkan ke Nusantara sejak abad pertama hijriah, namun hanya setelah

1 Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 1-5.

Page 54: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

39

abad ke-12 M pengaruh Islam tampak lebih nyata, dan proses islamisasi baru

mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan 16 M. Sejak abad ke-13 semarak

penyebaran Islam di Nusantara ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan

Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di pesisir utara Sumatera, Gresik,

Demak, Gowa, Banten, Cirebon, Buton, dan Ternate. Islam yang hadir di

Indonesia yang diyakini dibawa oleh para pedagang baik dari Arab, India

maupun Persia menampilkan agama yang damai.2

Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan peradilan negara dan

dilakukan secara bertingkat, mulai dari peradilan tingkat kampung, kemudian

peradilan balai hukum mukim yang merupakan tingkat banding, dan jika masih

terdapat ketidakadilan bisa dilakukan kasasi kepada Sultan, yang anggotanya

terdiri dari Sri Paduka Tuan, Raja Bandahara, dan Faqih.3

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Mataram di bawah kendali Sultan

Agung dibagi menjadi peradilan Surambi yang menangani perkara-perkara

kejahatan pidana (qishâs). Selanjutnya di Minangkabau, perkara agama diadili

pada rapat Nagari dan kepala-kepala nagari, pegawai-pegawai masjid dan

ulama-ulama yang dilakukan pada hari Jumat, sehingga sidang tersebut

dinamakan Sidang Jumat.4

Terdapat beberapa daerah seperti Aceh, Jambi, dan Kalimantan yang

telah menerapkan sebuah bentuk peradilan dengan hakim-hakim yang dipilih

langsung oleh penguasa setempat. Namun di beberapa daerah tidak terdapat

bentuk pengadilan agama secara khusus. Sedang di daerah Jawa, eksistensi

Pengadilan Agama sudah terlihat pada abad ke-16 M. Begitulah hukum Islam

berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Nusantara. Hampir seluruh

wilayah Nusantara menggunakan hukum Islam dalam menjalankan kehidupan

sehari-hari termasuk wakaf.

1. Pra Kemerdekaan Republik Indonesia

2 Rosidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Lintas Aksara, 2016) cet ke-1, hlm.

162. 3 Muhammad Zaenuddin, Tariech Aceh dan Nusantara, (Medan: PustakaIskandar Muda,

1961), hlm. 317-318. 4 Soepomo, Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya

Paramitha, 1983), hlm. 93.

Page 55: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

40

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf

berdasarkan faham keagamaan yang dianut yaitu faham Syafi’iyah dan adat

kebiasaan setempat. Pada waktu itu perwakafan tanah masih menggunakan

tradisi lisan atas dasar saling percaya, karena kebiasaaan memandang wakaf

sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat tuhan tanpa harus

melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap sebagai milik

Allah SWT semata yang siapa saja tidak ada yang berani mengganggu gugat

tanpa seijin Allah SWT.5

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga perwakafan

sering dilakukan oleh masyarkat yang beragama Islam. Hal ini sebagai

konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

Seperti kerajaan Demak, Samudera Pasai dan sebagainya. Sejak masa

dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak

tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia masalah perwakafan sendiri

telah mendapatkan perhatian dari pihak kolonialisme Belanda.

Hal ini dikarenakan untuk menyikapi banyaknya praktek perwakafan

yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Di antara peraturan-peraturan

tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surat edaran Governemen pertama tertanggal 31 januari 1905

Nomor436 yang termuat dalam bijblad 1905 Nomor 6196. dimana

dalam surat edarannya ini pihak colonial tidak menghalangi atau

melarang praktek wakaf yang dilakukan umat islam untuk memenuhi

keagamaannya.

2) Surat edaran dari sekretaris Governemen tanggal 04 januari 1934

1361/A yang termuat dalam bijblad 1931 Nomor 125/A. inti dari surat

edaran ini adalah untuk bisa mewakafkan harta benda harus ada

persetujuan dari Bupati, dimana Bupati akan menilai permohonan

5 Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya

Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, ( Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006 ) hlm. 47

Page 56: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

41

tersebut dari segi tempat dan maksud dari pendirian itu. Tujuannya

tidak lain agar tanah tersebut terdaftar.

3) Surat edaran sekretaris Governemen tertanggal 24 desember 1934

Nomor 3088/A yang termuat dalam bijblad tahun 1934 Nomor 13390.

isi dari surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang telah

disebutkan dalam surat edaran sebelumnya. Dimana memberikan

wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara jika terjadi

perselisihan atau persengketaan tentang tanah-tanah wakaf tersebut.

4) Surat edaran sekretaris Governemen tertanggal 27 mei 1933 Nomor

1273/A yang termuat dalam bijblad 1935 Nomor 13480. sama seperti

surat edaran sebelumnya, surat edaran ini pun bersifat penegasan

terhadap surat-surat edaran sebelumnya, dimana diatur mengenai tata

cara perwakafan sebagai realisasi dari bijblad Nomor 6169/1905 yang

menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.6

2. Pasca Kemerdekaan dan Sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977

Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada

tanggal 17 Agustus 1945, maka berakhirlah era kolonialisme belanda di

Indonesia, akan tetapi tidak berarti semua peraturan-peraturan peninggalan

mereka hengkang pula dari tanah air tercinta. Ada pula yang masih

dipergunakan, seperti peraturan-peraturan tentang perwakafan pada masa

belanda masih berlaku ketika Indonesia merdeka. Berdasarkan pasal II

aturan peralihan Undang-undang 1945 yang berbunyi “segala badan Negara

dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru

menurut Undang-undang ini”.7

Selanjutnya pemerintah pada masa itu mengeluarkan beberapa

petunjuk tentang perwakafan seperti petunjuk dari Departemen Agama

6 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, ( Jakarta :

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006 )

hlm. 27. 7 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di

Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam, 2006) hlm. 5.

Page 57: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

42

Republik Indonesia pada tanggal 22 desember 1953 tentang petunjuk-

petunjuk mengenai wakaf dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan

kondisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan

selanjutnya, maka peraturan perwakafan tanah tersebut dirasakan kurang

memadai dan masih banyak kelemahan-kelemahannya, seperti belum

memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Hal itu

dikarenakan masih dalam masa euphoria kemerdekaan dengan dinamika

sendi-sendi peraturan dan pemerintahan masih belum stabil.8

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan mengenai perwakafan

tanah ini mendapat perhatian yang khusus, dalam pasal 49 Undang-undang

Nomor 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian

(UUPA) sebagai berikut:

1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui

dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pada akan memperoleh tanah

yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan

dan sosial.

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara dengan hak pakai.

3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan

pemerintah.9

Dari ketentuan pasal 49 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa

dalam rangka menertibkan dan melindungi tanah-tanah wakaf, pemerintah

harus memberikan pengaturannya yang tertuang dalam bentuk suatu

peraturan pemerintah. Akan tetapi peraturan pemerintah yang dikeluarkan

oleh pasal 49 ayat (3) tersebut baru ada pada 17 tahun kemudian sehingga

8 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di

Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam, 2006) hlm. 5. 9 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, ( Jakarta :

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006 )

hlm. 26.

Page 58: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

43

praktis pada periode ini mau tidak mau digunakan juga peraturan yang ada

sebelumnya.

3. Pasca PP Nomor 28 Tahun 1977

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perwakafan tanah di

Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun belum dapat

memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi tanah-tanah wakaf

yang ada, dengan demikian peraturan tersebut belum secara sempurna dan

komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan perwakafan tanah yang

sangat kompleks.10

Dari hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3)

UUPA maka pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapakan PP Nomor

28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977,

pemerintah mempunyai beberapa pertimbangan yang dapat dinyatakan

sebagai berikut:

1) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan

kehidupan keagamaan, khususnya umat yang beragama Islam dalam

rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2) Bahwa perundang-perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur

tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan

akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya

hal-hal yang tidak di inginkan disebabkan tidak adanya data-data yang

nyata dan lengkap mengenai tanah wakaf yang diwakafkan.

Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 ini,

maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan

sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 tahun 1977 ini

dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur akan

10

Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di

Indonesia (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam, 2006) hlm . 7

Page 59: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

44

diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri

sesuai bidangnya masing-masing.

4. Pasca Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pembahasan mengenai wakaf masih relevan dan berkesinambungan,

hal ini terjadi seiring dengan berkembangnya sistem perekonomian dan

pembangunan yang melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pertanahan.

Pada tahun 2000 hingga tahun 2004 isu yang paling menonjol adalah

ketika Prof. M.A. Mannan, seorang ahli ekonomi asal Bangladesh,

menggulirkan gagasan wakaf tunai.11

Yang disampaikan pada tahun 2001

dan dipresentasikan dalam forum Internasional di Harvard University.

Perihal konsep wakaf ini sudah secara sukses dipraktekkan secara sukses di

Bangladesh.12

Ketika wacana wakaf tunai digulirkan oleh M.A. Mannan,

seolah memecah kebekuan pemahaman dunia perwakafan tanah air yang

selama ini terkerangkeng pada salah satu mazhab fikih yang selama ini

dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Dari wacana wakaf tunai tersebut muncul berbagai seminar dan

pembahasan-pembahasan mengenai penerapan wakaf tunai di Indonesia

yang menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu unsur yang diakomodasi

dalam Undang-undang Nomor41 Tahun 2004 ini, yang diketahui dalam PP

Nomor 28 Tahun 1977 tidak dibahas mengenai jenis wakaf tunai ini.

Perkembangan mengenai wakaf setelah lahir dan berlakunya

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah terdapat

payung Hukum yang jelas dan legal dalam melakukan kegiatan perwakafan,

dengan demikian semakin jelas dan kuat peraturan tentang perwakafan

khususnya tentang wakaf tanah di Indonesia.

Hal ini menjadi sangat penting dengan adanya PP Nomor 28 tahun

1977 yang masih belum mengakomodir permasalahan dan kebiasaan

masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan tradisi lisan dalam

11

Departemen Agama RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta :

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006) hlm. 6 12

PSTTI-UI, Wakaf Tunai Inovasi Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Umat, (jakrta : PSTTI-UI, 2006) hlm. 6

Page 60: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

45

berwakaf tanpa mementingkan aspek administrasi yang saat ini menjadi

salah satu unsur yang sangat penting dalam perwakafan tanah.

B. Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Menurut Hukum Islam Dan

Undang-undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Secara umum dalam hukum Islam tidak diatur mengenai aspek

prosedural administrasi dalam berwakaf, wakaf dianggap sah jika telah

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan tidak memerlukan prosedur

administrasi seperti dalam hukum positif. Aspek legal dalam praktek

perwakafan yang menyangkut keabsahan wakaf menurut hukum positif

memang sangat dibutuhkan, karena mampu mengatasi permasalahan terkait

dengan sengketa dan sebagainya di kemudian hari.

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Indonesia bahwa perwakafan

tanah dilakukan secara tradisi lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang

atau lembaga tertentu dengan menganggap bahwa perbuatan wakaf sebagai

amal shaleh tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf

dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu

gugat tanpa seizin Allah Swt.13

Pada kenyataannya, praktek pelaksanaan wakaf semacam ini muncul

persoalan di kemudian hari mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang

berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena ketiadaan bukti

tertulis dan legal yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan.

Maka perlu diketahui bahwa perwakafan tanah harus sesuai dengan Hukum

Islam dan Hkum Positif yang direpresentasika oleh Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf.

1. Tanah wakaf tanpa sertifikat menurut hukum Islam

13

Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya

Progresif untuk Kesejahteraan Umat), (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 47.

Page 61: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

46

Di dalam fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata

cara pelaksanaan wakaf secara rinci,14

berbeda halnya dengan hukum positif

yang telah mengatur masalah perwakafan dalam bentuk Peraturan

Perundang-undangan yang berupa Peraturan Pemerintah yakni PP Nomor

28 Tahun 1977 atau dalam bentuk Peraturan yang baru yaitu Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Secara umum dalam fiqih Islam tidak dibahas mengenai urgensi

pendaftaran tanah wakaf, hal ini disebabkan dalam Islam wakaf sudah

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya tanpa adanya

prosedural pendaftaran seperti yang terdapat dalam hukum positif.

Pandangan itulah yang menjadikan masyarkat muslim saat itu menganggap

tanah wakaf adalah milik Allah SWT dengan keyakinan bahwa tidak akan

ada orang yang berani mengganggu atau menggugat terlebih memperjual-

belikan tanah wakaf yang notabene adalah milik Allah SWT.

Zaman terus mengalami perubahan dan permasalahan kehidupan yang

dialami masyarakat Muslim semakin kompleks termasuk permasalahan

perwakafan tanah yang juga semakin beragam seiring dengan modernitas

zaman dan keadaan ekonomi hedonism secara global yang saat ini sangat

dominan dan menimbulkan orang-orang dengan karakter kapitalis yang

tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Agama.

Dari itu semua bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas resmi

menjadi sangat riskan dalam menghadapi kemajuan zaman secara global

sehingga perwakafan tanah dengan tradisi lisan berdasarkan Hukum Islam

dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum jika sewaktu-

waktu terjadi sengketa.

Masyarakat Islam Indonesia sudah lama mengenal lembaga wakaf

dengan tujuan pokok yang menjadi common basic idie wakaf sebagai salah

satu lembaga keagamaan Islam adalah sebagai sarana pendukung

pengembangan kehidupan keagamaan. Sejak Islam datang ke Indonesia,

14

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada), hlm. 37.

Page 62: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

47

peraturan perwakafan diatur menurut hukum agama Islam (fiqih). Tata cara

perwakafan cukup dengan ikrar dari wakif bahwa dia mewakafkan miliknya,

seperti tanah, sawah, rumah dan lain-lain untuk kepentingan agama atau

masyarakat, dengan tidak usah ada Kabul menurut kitab kuning dari semua

mazhab fikih.15

Dalam perspektif pengaturan masalah perwakafan ini tidak hanya

menyangkut masalah di bidang keagamaan Islam saja namun kini

menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan sehingga wakaf sebagai

sebuah lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu

sarana guna pengembangan kehidupan masyarakat Islam Indonesia.16

Dalam hukum Islam sendiri tidak terdapat ketentuan khusus yang

mewajibkan pendaftaran tanah wakaf atau sertifikasi tanah wakaf,

dikarenakan praktek wakaf dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan

syaratnya tanpa adanya syarat-syarat administrasi seperti yang dimaksud

dan dituntut dalam hukum positif dalam hal ini Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf.17

Harus kita akui bahwa ketika Ulama-ulama fiqih menyusun masalah

wakaf pada kitab-kitab fiqih tidak sebutkan dan dicatatkan mengenai

pembahasan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf karena

kehidupan umat ketika itu belum kompleks seperti saat ini dengan dan

tingkat keimanan masyarakat muslim saat itu relatif tinggi.

Akan tetapi dengan keadaan sekarang ini banyak terjadi persengketaan

dalam wakaf maka selayaknya kita lihat Firman Allah SWT, yaitu:

كى نكتت ث فبكتج أجم يس إن تى ثذ آيا إرا تذا ب انز ب أ

ل أة هم انز كبتت ثبنعذل ن فهكتت الل ب عه كتت ك كبتت أ

15

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

hlm. 118 16

Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

hlm. 119 17

Depag RI, Fiqih Wakaf, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Dimas

Islam, Depag RI, 2006) hlm. 21

Page 63: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

48

انحك انز عه كب ئ ب فإ ش ل جخس ي سث نتك الل انحك عه

م ل ستطع أ ضعف ب أ ذا سف ب أ استش ن ثبنعذل هم فه

ي تشض ي ايشأتب فشجم نى كب سجه سجبنكى فإ ي ذ ش

ل أ ب الخش ش إحذا ب فتزك تضم إحذا ذاء أ ذاء إرا يب انش ة انش

ذ الل نكى ألسط ع ر أجه ا إن كجش ا أ تكتج صغش ل تسأيا أ دعا

تجبسح حبضشح تذشب تك أل تشتبثا إل أ أد و نهشبدح أل كى ث

ل ل ضبس كبتت ذا إرا تجبعتى أش كى جبح أل تكتجب س عه فه

ء ثكم ش الل كى الل عه اتما الل فسق ثكى تفعها فإ إ ذ ش

ى عه

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

Page 64: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

49

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah

suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah

(2): 282).

Ayat ini menegaskan anjuran mencatat kegiatan transaksi muamalah

seperti jual beli, sewa menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya.

Selanjutnya Adijani Al-Alabij meyatakan bahwa berwakaf adalah suatu

kegiatan penyerahan hak yang termasuk dengan kegiatan muamalah seperti

jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, seperti yang dimaksud ayat diatas,

mengingat penyerahan wakaf menyangkut status hak atas tanah wakaf untuk

jangka waktu yang tidak terbatas. Jika untuk muamalah lainnya allah

memerintahkan untuk mencatatkannya maka secara analogi untuk wakaf

pun seyogyanya harus ditulisjuga. Karena jiwa yang terkandung dalam ayat

tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat

menggugat diantara para pihak yang bersangkutan.18

Walaupun secara

eksplisit ayat ini tidak menegaskan keharusan pencatatan wakaf akan tetapi

jika kita mengacu pada kondisi saat ini akan kerawanan harta benda wakaf

yang tidak memiliki bukti tertulis, maka ayat ini bisa dijadikan sandaran

untuk pencatatan dan pengadministrasian harta benda wakaf agar terhindar

dari penyelewengan, persengketaan dikemudian hari.

Selain itu ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang senada dengan

pendapat diatas yaitu: kaidah (adh-dharaaru yuzaalu) yang berarti

“kemudharatan harus dihilangkan” dan kaidah (dar ul mafaasid wa jalbul

mashaalih) yang berarti “menolak kemudharatan dan menarik maslahah”

dimana penyelewengan dan persengketaan akibat tidak adanya

pengadministrasian tanah wakaf adalah mudharat yang harus dihilangkan.

18

Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta : CV. Rajawali, 1992) hlm.

100

Page 65: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

50

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

sebenarnya pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf adalah sangat

dianjurkan dan bisa disimpulkan bahwa berdasarkan alasan tersebut tanah

wakaf yang tidak dicatatkan dan didaftarkan adalah tidak sah menurut

ketentuan tersebut.

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan

oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu

pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur

tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun

2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut,

pemerintah uga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun

2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

2. Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Menurut Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini, dijelaskan bahwasanya

tanah wakaf dinyatakan sah dan legal dalam artian mempunyai kekuatan

hukum apabila telah diikrarkan dan didaftarkan menurut mekanisme dan

peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang tentang wakaf

yang baru yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf menurut Undang-undang dan

prosedur yang berlaku adalah:

1) Telah melakukan Ikrar Wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar

wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah pegawai KUA setempat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diatur dan

dijelaskan mengenai ikrar wakaf dalam bagian ketujuh pasal

17,18,19,20 dan pasal 21.

2) Setelah melakukan ikrar wakaf di depan PPAIW maka langkah

selanjutnya sesuai dengan Undang-undang ini adalah PPAIW atas

nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf

ditandatangani. Hal ini diatur dalam pasal 32. Dalam hal pendaftaran

Page 66: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

51

harta benda wakaf sebagaimana dimksud dalam pasal 32, PPAIW

menyerahkan : salinan akta ikrar wakaf dan surat-surat dan/atau bukti-

bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Sebagaimana diatur

dalam pasal 33. selanjutnya ketentuan ini juga tercantum dalam pasal

34, 35, 36, 37, 38 dan 39 Undang-undang Nomor41 Tahun 2004

Tentang Wakaf.19

Dalam Undang-undang ini tidak dibahas mengenai sertifikasi tanah

wakaf, padahal selain tata cara pendaftaran tanah wakaf, tata cara sertifikasi

tanah wakaf juga perlu karena menyangkut aspek legal hukum dari segi

agraria tanah wakaf tersebut. Sebenarnya mengapa dalam Undang-undang

ini tidak dibahas mengenai sertifikat tanah wakaf itu dikarenakan sertifikasi

tanah wakaf merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam

pencacatan dan pendaftaran tanah wakaf, dengan kata lain tidak mungkin

terbit sertifikat tanah wakaf sebelum tanah wakaf tersebut didaftarkan ke

instansi yang berwenang dalam hal ini adalah KUA yang mewilayahi lokasi

dari tanah wakaf tersebut berada.

Selanjutnya, Kaitannya dengan tanah wakaf yang belum memiliki

sertifikat tanah wakaf, bagaimana undang-undang ini melihatnya, apakah ia

sudah sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat ataus tidak? Untuk

menjawab permasalahan ini maka sebaiknya kita perhatikan dahulu bahwa

wakaf secara hukum Islam dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat

dan rukunnya, terlepas apakah dicatatkan atau tidak pada instansi yang

berwenang, karena memang dalam hukum Islam sendiri tidak diharuskan

adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf.

Dalam prakteknya mayoritas umat Islam Indonesia melakukan praktek

wakaf seperti dikatakan di atas, akibatnya banyak tanah wakaf yang

disalahgunakan karena memang tidak ada bukti otentik bahwa tanah

tersebut adalah tanah wakaf. Oleh karenanya lahirnya beberapa peraturan

perundangan yang mengatur mengenai permasalahan wakaf, dan yang

19

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta : Dirjen Bimas

Islam, Depag RI, 2006) hlm. 17

Page 67: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

52

terbaru adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam

Undang-undang ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 2 bahwa wakaf sah

apabila dilaksanakan menurut syariah.20

Dalam penjelasan Undang-undang

ini dinyatakan bahwa untuk menciptakan dan tertib administrasi wakaf guna

melindungi harta benda wakaf maka Undang-undang ini menegaskan bahwa

perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan dalam dalam akta

ikrar wakaf (AIW) dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya

dilakukan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-

undangan yang mengatur mengenai wakaf.21

Artinya menurut Undang-undang ini wakaf yang dilakukan sesuai

dengan syariah sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang ini

dianggap sah, dalam artian praktek wakaf tersebut telah memiliki legalitas

hukum yang kuat. Dan bagaimana status tanah wakaf tanpa sertifikat

menurut Undang-undang ini? Seperti telah dijelaskan diawal bahwa

pencatatan dan pendaftara tanah wakaf adalah hal yang urgen, dan sertifikat

tanah wakaf tidak bisa diperoleh sebelum adanya dua hal tersebut. Selagi

tanah wakaf tersebut belum dicatatkan dan didaftarkan maka sertifikat pun

tidak bisa di terbitkan karena syarat dalam memiliki sertifikat tanah wakaf

adalah telah dicatatkan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Salah satu hal yang penting dalam Undang-undang ini adalah tanah

wakaf yang sah adalah tanah wakaf yang telah dicatatkan dan didaftarkan

walaupun tanah tersebut belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikat tanah

wakaf disini berfungsi sebagai syarat dari pembebasan tanah wakaf tersebut

sebagai objek pajak.22

3. Cara Pensertifikasian Tanah Wakaf

Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

wakaf baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor28 tahun 1977 tentang

20

Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf, (Jakarta : Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2004) hlm. 4 21

Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf, (Jakarta : Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Haji, 2004) hlm. 41 22

Wawancara Pribadi Penulis dengan Bpk. Asmat, Pejabat KUA Kecamatan Sawangan

25 Oktober 2018

Page 68: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

53

perwakafan tanah milik, KHI maupun di dalam Undang-undang yang baru

yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, tidak diatur

masalah tata cara sertifikasi tanah wakaf. Akan tetapi agar tanah wakaf

tersebut dapat memiliki sertifikat tanah wakaf, maka tanah wakaf tersebut

harus mengikuti prosedur pensertifikasian yang mekanismenya sangat sulit

dan lama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai KUA kecamatan

Sawangan, bahwasanya ada beberapa prosedur agar tanah wakaf bisa

mendapatkan sertifikat tanah wakaf diantaranya yaitu dengan memenuhi

terlebih dahulu beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) AIW (akta ikrar wakaf)

Dimana untuk mendapatkan AIW ini harus ada ikrar wakaf, yang

syaratnya adalah:

a) Sertifikat/akte jual-beli/girik (bukti kepemilikan tanah)

b) Surat pernyataan tanah yang ditandatangani oleh Lurah setempat

c) Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa/belum pernah dijual

belikan ditandatangani oleh Lurah dan Camat

d) Keterangan tanah ditandatangani oleh Lurah dan Camat

e) Surat PBB terakhir (asli)

f) Foto kopi KTP wakif

g) Foto kopi KTP nazhir 5 orang

h) Foto kopi KTP saksi 2 orang

i) Pernyataan waris dan kuasa waris (apabila wakif telah meninggal

dunia) yang ditandatangani oleh semua ahli waris bermaterai 6000,

diketahui oleh Lurah dan Camat

j) Materai 6000, 10 lembar

k) Surat akta notaries (yayasan atau lembaga hukum)23

2) Dokumen-dokumen penting lainnya ( SHM yang asli, PBB terakhir,

Denah/peta tanah wakaf)

23

Wawancara Pribadi Penulis dengan Bpk. Asmat, Pejabat KUA Kecamatan Sawangan

25 Oktober 2018

Page 69: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

54

Setelah semua syarat-syarat diatas terpenuhi maka selanjutnya adalah

adalah diserahkan ke KUA wilayah dimana tanah wakaf itu berada,

selanjutnya pihak KUA akan memeriksa apakah semua dokumen-

dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai, jika sudah maka

selanjutnya pihak KUA akan menyerahkannya ke pihak BPN tingkat

kabupaten yang membawahi wilayah tenpat tanah wakaf tersebut

berada. Dan selanjutnya pihak BPN akan memeriksa berkas-berkas

yang diterima jika memang sudah lengkap dan sesuai maka pihak

BPN akan melakukan kunjungan dan pengukuran tanah wakaf

tersebut. Adapun setelah itu maka pihak BPN akan segera

menerbitkan sertifikat tanah wakaf dengan jangka waktu yang

kondisional.24

C. Status Tanah Wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini ada beberapa

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan yaitu

peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang mengatur masalah

perwakafan tanah milik. Dimana dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan

memngenai tata cara perwakafan tanah milik.

Sertifikasi wakaf berarti aspek administratif dalam ketentuan hukum

positif. Dalam kitab fikih diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan

sebuah lafazh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya

wakif darinya walaupun barang tersebut masih ada ditangannya, demikian

pendapat Syafii yang diikuti oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Menurut

Imam Abu Hanifah tidak akan berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari

milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan

barang wakaf tersebut. Ini berarti menurut beliau bahwa benda wakaf akan

berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

24

Wawancara Pribadi Penulis dengan Bpk. Asmat, Pejabat KUA Kecamatan Sawangan

25 Oktober 2018

Page 70: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

55

Kaitannya dengan itu dalam hukum Islam wakaf dianggap sah apabila

telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Selain

itu tidak dikenal pula istilah pendaftaran dan sertifikat mengenai tanah wakaf

yang ditemukan dalam literatur fikih. Selain itu dalam hukum Islam tidak ada

ketentuan khusus yang mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah

wakaf. Makanya tak heran jika umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia

dalam melakukan praktek wakaf ini hanya berdasarkan tradisi lisan, yaitu asas

saling kepercayaan antara wakif dan nazhir, dan faham seperti ini

menndikasikan lugunya pemahaman muslim Indonesia saat itu yang

mendasarkan praktek wakaf hanya dengan tradisi lisan karena menganggap

ketika tanah sudah diwakafkan berarti sudah dianggap sebagai milik Allah

semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin

Allah.25

Pemahaman mengenai wakaf masyarakat muslim Indonesia yang masih

lugu tersebut memang sangat di pengaruhi oleh faham bermazhab masyarakat

muslim Indonesia yang mayoritas mengikut kepada mazhab Imam Syafi’i yang

notabene mazhab yang dianut dan diikuti oleh masyarakat muslim negri ini

sejak dahulu.

Seperti kita ketahui dalam mazhab Imam Syafi’i, wakaf dianggap sah

apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya tanpa adanya pencatatan,

pernyataan lisan secara jelas (sharih) menurut pandangan Imam Syafi’i

merupakan bentuk dari pernyataan wakaf yang sah.26

Tradisi wakaf seperti inilah (tradisi lisan) yang secara turun temurun dan

sudah mendarah daging dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia dalam

melakukan kegiatan perwakafan, hingga terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur mengenai perwakafan tanah milik.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan

tanah milik diatur mengenai peraturan perwakafan tanah yang mengharuskan

25

Departemen Agama RI, Paradigma Baru wakaf di Indonesia, (Jakarta : Depag RI,

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006) hlm. 97 26

Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar,. Menuju era Wakaf Produktif, Sebuah

Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006) hlm. 48

Page 71: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

56

adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf, karena sebelum adanya PP

tersebut praktek wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan

seperti melakukan wakaf hanya dengan lisan dan atas dasar saling percaya.27

Akibat dari praktek wakaf seperti itu perwakafan tidak berkembang alias

stagnan, bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan

pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis ikrar wakaf, sertifikat tanah dan

lain-lain.28

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, sebenarnya pemerintah

pada waktu itu ingin mengatur kegiatan perwakafan tanah sekaligus sebagai

upaya tertib hukum, karena pemerintah menyadari besarnya potensi wakaf dan

banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan praktek wakaf

tanah tanpa adanya pencatatan dan pengadministrasian, disamping ingin

menyediakan landasan atau payung hukum yang menaungi kegiatan wakaf,

karena ini ada kaitannya dengan masalah agraria yang mana terkait dengan

hukum perdata sangat kompleks permasalahannya apabila tidak ada peraturan

dan tertib hukum yang mengaturnya.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan keharusan adanya

pencatatan ikrar wakaf yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) sebagaimana berikut:

“Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf”.29

Setelah melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW maka selanjutnya

adalah pendaftaran tanah wakaf tersebut, hal ini diatur dalam bagian kedua dan

pasal 10 Peraturan Pemerintah ini. Artinya setelah wakif tanah wakaf tersebut

mengikuti serangkaian prosedur diatas maka bisa dikatakan tanah wakaf

tersebut sah secara hukum dan mempunyai kekuatan yang legal dimata hukum.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1977 ini, ada peraturan

yang baru yang mengatur tentang perwakafan, yaitu Undang-undang Nomor 41

27

Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar,. Menuju era Wakaf Produktif, Sebuah

Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006) hlm. 97 28

Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar,. Menuju era Wakaf Produktif, Sebuah

Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006) hlm. 98 29

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta : Dirjen Bimas

Islam, Depag RI, 2006) hlm. 134

Page 72: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

57

tahun 2004 tentang wakaf, dalam Undang-undang ini senada dengan PP Nomor

28 tahun 1977 tanah wakaf dikatakan sah apabila telah dicatat dan didaftarkan

menurut prosedur dan peraturan yang berlaku hal ini sebagaimana tercantum

dalam penjelasan Undang-undang ini dalam bagian umum dijelaskan pada

Nomor 1 bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam

akta ikrar wakaf dan didaftarkan dan diumumkan dan pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilakukan.30

Status atau kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini? Seperti dijelaskan

dalam peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

tentang wakaf tanah milik, dalam pasal 15 Bab VII dijelaskan bahwa tanah

wakaf yang terjadi sebelum terbitnya PP ini maka pendaftarannya dilakukan

oleh nadzir kepada KUA setempat seperti pada prosedur ikrar wakaf dan

pendaftarannya hal ini disebabkan karena tanah wakaf yang terjadi sebelum PP

Nomor 28 Tahun 1977 ini, dilakukan hanya dengan kebiasaan secara lisan atas

dasar kepercayaan ini, mungkin secara hukum Islam sah tapi secara hukum

positif belum sah karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh PP

ini, yaitu adanya keharusan pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf, dijelaskan bahwa status atau kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan

sebelum berlakunya Undang-undang ini apabila telah dicatatkan dan

didaftarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan sah sebagai wakaf dan secara

hukum. Dan wajib didaftarkan paling lama 5 tahun sejak Undang-undang ini

diundangkan. Hal ini sesuai dan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1)

dan (2) pada BAB X tentang ketentuan peralihan sebagai berikut:

1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, wakaf yang yang dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

30

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta : Dirjen Bimas

Islam, Depag RI, 2006) hlm. 36

Page 73: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

58

sebelum diundangkannya Undang-ndang ini, dinyatakan sah sebagai

wakaf menurut undang-undang ini.

2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan

diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini

diundangkan.31

Dari pasal peralihan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini,

jelas sudahlah bahwa tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya

Undang-undang ini selama tanah wakaf tersebut memang sudah terdaftar

menurut peraturan yang berlaku pada saat praktek wakaf itu dilakukan adalah

sah sebagai wakaf. Sebagaimana tertulis dalam dalam ketentuan peralihan

pasal 69 ayat (1) dan (2).

D. Status Tanah Wakaf di Kecamatan Sawangan

Tabel 4.1. Data Tanah Wakaf Pada KUA Kecamatan Sawangan

No Kelurahan Bersertifikat AIW Proses

BPN

Jumlah

Lokasi Luas

1 Sawangan 30 13 1 44 62824.31

2 Sawangan Baru 20 11 2 33 43296

3 Cinangka 24 3 - 27 41087.61

4 Kedaung 13 3 - 16 26800.9

5 Serua 20 3 1 24 32878.6

6 Pondok Petir 9 5 1 15 16253

7 Bojong Sari 29 - - 29 34723

8 Bojong Sari Baru 15 4 - 19 13225

9 Curug 23 8 1 32 63644.8

10 Duren Seribu 12 5 - 17 19084

11 Duren Mekar 11 8 - 19 52431.35

12 Pengasinan 18 12 - 30 15786.5

31

Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta : Dirjen Bimas

Islam, Depag RI, 2006) hlm. 31

Page 74: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

59

13 Bedahan 19 15 - 34 20125.58

14 Pasir Putih 28 15 - 43 27225.05

JUMLAH 271 105 6 382 469385.7

Sumber: KUA Kecamatan Sawangan

E. Analisa

Dari data tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah

wakaf di kecamatan Sawangan telah memiliki sertifikat tanah wakaf dan telah

sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.. Dari 382

lokasi tanah wakaf dengan luas 469385.7 m2 di Kecamatan Sawangan

sebanyak 70.94% atau 271 lokasi telah memiliki sertifikat sedangkan sebanyak

27.48% atau 105 berstatus AIW (akta ikrar wakaf) dan 1.5% atau 6 lokasi yang

masih dalam proses BPN (badan pertanahan nasional).

Dari seluruh kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sawangan lokasi

tanah wakaf yang terbanyak berada di kelurahan Sawangan dengan 44 lokasi

tanah wakaf dan luas 62824.31m2. Status tanah wakaf di kelurahan sawangan

ini terdapat 30 lokasi yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf dengan

prosentase sebesar 68.18%, sedangkan 13 lokasi masih berstatus AIW dengan

prosentase sebesar 29.54% dan sisanya dalam proses BPN sebanyak 1 lokasi

dengan perolehan prosentase sebesar 2.27%.

Kemudian status tanah wakaf di kelurahan Sawangan Baru sebanyak 33

lokasi dengan luas 43296m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 20 lokasi

atau 60.60%, status AIW sebanyak 11 lokasi atau 33.33% dan proses BPN

sebanyak 2 lokasi 6.06%. Status tanah wakaf di kelurahan Cinangka sebanyak

27 lokasi dengan luas 41087.61m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 24

lokasi atau 88.88%, status AIW sebanyak 3 lokasi atau 11.11% dan proses

BPN sebanyak 0 lokasi 0%. Kemudian status tanah wakaf di kelurahan

Kedaung sebanyak 16 lokasi dengan luas 26800.9m2

yang telah memiliki

sertifikat sebanyak 13 lokasi atau 81.25%, status AIW sebanyak 3 lokasi atau

18.75% dan proses BPN sebanyak 0 lokasi atau 0%. Status tanah wakaf di

kelurahan Serua sebanyak 24 lokasi dengan luas 32878.6m2

yang telah

Page 75: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

60

memiliki sertifikat sebanyak 20 lokasi atau 83.33%, status AIW sebanyak 3

lokasi atau 12.5% dan proses BPN sebanyak 4.16 lokasi atau 0%. Kemudian

status tanah wakaf di kelurahan Pondok Petir sebanyak 15 lokasi dengan luas

16253m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 9 lokasi atau 60.00%, status

AIW sebanyak 5 lokasi atau 33.33% dan proses BPN sebanyak 1 lokasi 6.66%.

Kemudian status tanah wakaf di kelurahan Bojong Sari sebanyak 29

lokasi dengan luas 34723m2

yang telah 100% memiliki sertifikat tanah wakaf.

Status tanah wakaf di kelurahan Bojong Sari Baru sebanyak 19 lokasi dengan

luas 13225m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 15 lokasi atau 78.94%

dan status AIW sebanyak 4 lokasi atau 21.05%. Kemudian status tanah wakaf

di kelurahan Curug sebanyak 32 lokasi dengan luas 63644.8m2

yang telah

memiliki sertifikat sebanyak 23 lokasi atau 71.87%, status AIW sebanyak 8

lokasi atau 25% dan proses BPN sebanyak 1 lokasi atau 3.12%. Kemudian

status tanah wakaf di kelurahan Duren Seribu sebanyak 17 lokasi dengan luas

19084m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 12 lokasi atau 70.58% dan

status AIW sebanyak 5 lokasi atau 29.41%. Kemudian status tanah wakaf di

kelurahan Duren Mekar sebanyak 19 lokasi dengan luas 52431.35m2

yang telah

memiliki sertifikat sebanyak 11 lokasi atau 57.89% dan status AIW sebanyak 8

lokasi atau 42.1%. Kemudian status tanah wakaf di kelurahan Pengasinan

sebanyak 30 lokasi dengan luas 15786.5m2

yang telah memiliki sertifikat

sebanyak 18 lokasi atau 60.00% dan status AIW sebanyak 12 lokasi atau

40.00%. Kemudian status tanah wakaf di kelurahan Bedahan sebanyak 34

lokasi dengan luas 20125.58m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 19

lokasi atau 55.88% dan status AIW sebanyak 15 lokasi atau 44.11%. Kemudian

status tanah wakaf di kelurahan Pasir Putih sebanyak 43 lokasi dengan luas

27225.05m2

yang telah memiliki sertifikat sebanyak 28 lokasi atau 65.11% dan

status AIW sebanyak 15 lokasi atau 34.88%.

Dari data diatas memang sebagian besar tanah wakaf di kecamatan

sawangan telah memiliki sertifikat tanah wakaf dan telah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ada 382 lokasi yang

tanah wakafnya diikrarkan kembali menurut undang-undang nomor 41 tahun

Page 76: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

61

2004 Namun hanya 271 lokasi saja yang telah memproses untuk menjadi

sertifikat tanah wakaf. Dan 6 lokasi tanah wakaf masih dalam proses di BPN,

sisanya sebanyak 105 lokasi tanah wakaf belum memiliki sertifikat tanah

wakaf. Karena untuk persertifikasian tanah wakaf memerlukan waktu yang

panjang dan prosesnya yang sangat sulit serta biaya yang tidak sedikit, oleh

karena itu banyak masyarakat yang enggan untuk memprosesnya menjadi

sertifikat tanah wakaf.32

32

Wawancara Pribadi Penulis dengan Bpk. Asmat, Pejabat KUA Kecamatan Sawangan

25 Oktober 2018

Page 77: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan mengenai

“Status Tanah Wakaf Yang Didaftarkan Sebelum Diberlakukan Undang-

undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Sawangan” dapat

disimpulkan sebagai berikut:

Sebagian besar tanah wakaf di kecamatan Sawangan telah memiliki

sertifikat tanah wakaf dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf. tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat akan

terbebas dari biaya objek pajak dan tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan

hukum yang kuat jika suatu saat nanti terjadi sengketa mengenai tanah wakaf .

Dari 382 lokasi (469.385,7m2) tanah wakaf yang diikrar ulangkan menurut

undang-undang nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Sawangan sebanyak

70.94% atau 271 lokasi (332.982,2m2) telah memiliki sertifikat sedangkan

sebanyak 27.48% atau 105 lokasi (126.734,1m2) berstatus AIW (akta ikrar

wakaf) dan 1.5% atau 6 lokasi (7.040,8m2) yang masih dalam proses BPN

(badan pertanahan nasional).

Status atau kedudukan tanah wakaf yang didaftarkan sebelum

berlakunya Undang-undang ini di kecamatan sawangan sebanyak 105 lokasi

(126.734,1m2) tanah tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan berdasarkan

peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 dinyatakan sah sebagai wakaf dan secara hukum. Dan wajib

didaftarkan paling lama 5 tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Hal ini

sesuai dan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) dan (2) pada BAB X

tentang ketentuan peralihan. Dari pasal peralihan dalam Undang-undang

Nomor 41 tahun 2004 ini, jelas sudahlah bahwa tanah wakaf yang didaftarkan

sebelum berlakunya Undang-undang ini selama tanah wakaf tersebut memang

sudah terdaftar menurut peraturan yang berlaku pada saat praktek wakaf itu

Page 78: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

63

dilakukan adalah sah sebagai wakaf. Sebagaimana tertulis dalam dalam

ketentuan peralihan pasal 69 ayat (1) dan (2).

B. Saran

Masalah perwakafan tanah tidak lepas dari aspek hukum agraria, oleh

karenanya diperlukan suatu peraturan yang benar-benar bisa menjadi payung

hukum bagi legalnya tanah wakaf. Kaitannya dengan permasalahan ini ada

beberapa saran-saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlunya sosialisasi sebelum dan sesudah sebuah produk hukum dibuat,

dalam hal ini adalah pihak pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-

undang dan pemerintah dalam pengesah dari Undang-Undang tersebut.

Sosialisasi bisa melalui media massa cetak, elektronik maupun melalui

seminar-seminar yang diadakan di kampus-kampus dan masyarakat.

2. Pihak KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai PPAIW, diharapkan

untuk berperan lebih aktif terutama dalam proses pembuatan sertifikat tanah

wakaf agar birokrasinya jangan terlalu rumit, sehingga tidak membuat para

nazhir wakaf menjadi enggan dalam pengurusan sertifikat tanha wakaf

karena birokrasi yang sulit.

3. Kepada pihak pengelola tanah wakaf yang berada di wilayah kecamatan

Sawangan untuk seyogyanya mengikuti perkembangan mengenai peraturan

perundang-undangan mengenai perwakafan, agar kejadian ketidaktahuan

mengenai peraturan mengenai tanah wakaf tidak terjadi di kemudian hari.

Page 79: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

64

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

2007.

Alabij Al, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 2003.

Alabij Al, Adijani. Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Asqalani Al, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bulughul Maram Fi Adillatil Ahkam, Maktabah

Daar Ihya Al-Kutub. 852-773H

Bassam Alu, Abdullah bin Abdurrahman. Syara Hadist Pilihan Bukhari-Muslim.

Bekasi: Darul Falah. 2011.

Departemen Agama RI. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen

Bimas Islam Depag RI. 2006.

Departemen Agama RI. Peraturan Perundangan Perwakafan. Jakarta: Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Depag RI. 2006.

Departemen Agama RI. Bunga Rampai Perwakafan. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006.

Departemen Agama RI. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,. Jakarta:

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag

RI. 2006.

Departemen Agama RI. Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di

Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral

Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.

Departemen Agama RI. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta:

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam. 2006.

Departemen Agama RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf. Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Haji. 2004.

Departemen Agama RI. Paradigma Baru wakaf di Indonesia. Jakarta: Depag RI,

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam. 2006.

Page 80: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

65

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta. 2005.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Paradigma

Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI. 2005

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. UU Wakaf.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Paradigma baruwakaf di Indonesia, Jakarta: Dirjen

Bimas Islam. 2006.

Djunaidi,Ahmad dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya

Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2006.

Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Maktabah Daar Ihya Al-Kuttub), Juz II, h.14.

Juhaili, Wahba. Al-Fikhu Al-Islam Wa Adillatuh. Daar El-Fikr. 2007.

Kabisi Al, Muhammad Abid Abdullah. Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama

dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Waakaf Serta Penyelesaian

atas Sengketa Wakaf. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press cet 1,

h.87.

Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Tentang Wakaf pasal 5 ayat (1) dan (3).

PSTTI-UI. Wakaf Tunai Inovasi Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Umat. jakarta : PSTTI-UI. 2006

Ridho, Taufiq. Panduan Wakaf Praktis, cet.1, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia. 2006.

Rosidin. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintas Aksara. 2016.

Sabiq, sayyid. Fikih Sunnah, jilid ke-14, cet.VIII, Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A, dkk.

Bandung: Al’Ma’arif. 1996.

Shan’aniy Ash, Muhammad Ibn. Subulus Salam. Yaman: Darus Sunnah. 1059H.

Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,

Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soepomo. Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnya

Paramitha. 1983.

Page 81: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

66

Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Suhadi, Imam. Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti

Primayasa. 2002.

Sunyoto, Agus. Atlas Walisongo. Bandung: Mizan. 2012.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Pokok Agraria1960 Pasal 49 Nomor 5.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Nomor 1

Usman, suparman. Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Darul Ulum. 2005.

Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

Wawancara Pribadi Penulis dengan Bpk. Asmat, Pejabat KUA Kecamatan Sawangan

25 Oktober 2018

Zaenuddin, Muhammad. Tariech Aceh dan Nusantara. Medan: PustakaIskandar Muda.

1961.

.

Page 82: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

QUESTION LIST

Pewawancara : Rizky Gustiansyah

Nara Sumber : H. Asmat S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sawangan

Tanggal : 25 Oktober 2018

Tempat : KUA Kecamatan Sawangan

1. Bagaimana mekanisme dalam persertifikasian tanah wakaf?

Jawab : secara global mekanismenya adalah pertama wakif mendatangi KUA setempat

sambil membawa persyaratan administrasi yang diperlukan, setelah itu pihak KUA

mengecek kelengkapannya setelah dinyatakan lengkap maka piha KUA meneruskannya

ke pihak kantor kementrian kabupaten, setelah itu diteruskan kepihak BPN, dimana pihak

BPN akan mengecek tanah wakaf tersebut apakah sudah layak atau tidak diterbitkannya

sertifikat wakaf.

2. Syarat apa saja yang dilakukan dalam persertifikasian tanah wakaf?

Jawab : syarat yang diperlukan adalah AIW, surat bukti kepemilikan tanah yang asli

(SHM), surat pajak, surat keterangan tanah dari lurah dan camat yang menerangkan

bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, foto copy KTP wakif, nadzir dan saksi-saksi,

surat keterangan ahli waris, jika wakif telah meninggal dunia, dan akta notaris jika yang

mewakafkan adalah berbentuk yayasan.

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan biaya yang diperlukan dalam persertifikasian

ini?

Page 83: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

Jawab : mengenai masalah waktu tidak bisa ditentukan artinya bersifat kondisional dan

ini sangat tergantung dari kelengkapan administrasi yang dibawa dari pihak wakif.

Disamping itu pihak BPN juga tidak mengurusi masalah tanah wakaf saja. Mengenai

biaya, ada dana hibah dari pemda atau bupati.

4. Apakah tanah wakaf yang sudah terdaftar wajib disertifikasi?

Jawab : ya, wajib. Agar tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum jika suatu saat

nanti ada sengketa mengenai tanah wakaf tersebut.

5. Apakah manfaat dari persertifikasian tanah wakaf?

Jawab : pertama tanah wakaf tersebut sudah memiliki kekuatan hukum, kedua tanah

wakaf tersebut bebas dari pajak, dan terjamin dari segala macam bentuk sengketa

mengenai tanah wakaf tersebut.

6. Upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA kecamatan sawangan terhadap tanah wakaf

yang belum memiliki sertifikasi?

Jawab : himbauan kepada masyarakat untuk segera didaftarkan tanah wakaf yang belum

diikrarkan atau yang belum bersertifikat melalui PAH (penyuluh agama honorer) dan

pertemuan-pertemuan baik dalam kegiatan-kegiatan para amil (penghulu), rapat-rapat

tingkat kecamatan serta pengajian MUI tingkat kecamatan

7. Kendala apa saja yang ditemukan dilapangan berkaitan dengan upaya ini?

Jawab : kendala utamanya adalah tidak adanya bukti otentik mengenai kepemilikan tanah

wakaf tersebut dan adanya perselisihan antara nadzir dengan ahli waris dari pihak wakif.

8. Berapa objek wakaf yang di ikrar ulangkan setelah Undang-undang nomor 41 tahun 2004

untuk keperluan sertifikat tanah wakaf?

Page 84: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status

Jawab : ada 382 lokasi yang tanah wakafnya di ikrarkan kembali setelah undang-undang

nomor 41 tahun 2004 untuk keperluan sertifikasi tanah wakaf. Dari 382 lokasi tanah

wakaf, namun hanya 271 lokasi saja yang mau memprosesnya untuk menjadi sertifikat.

9. Kenapa hanya 271 lokasi saja tanah wakaf yang disertifikasikan?

Jawab : karna untuk persertifikasian tanah wakaf memerlukan waktu yang panjang dan

prosesnya yang sangat sulit serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu masyarakat

enggan untuk memprosesnya menjadi sertifikat.

10. Apa dasarnya harus dilakukan ikrar baru?

Jawab : karena didalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bagi tanah

wakaf yang masih berstatus AIW atau yang didaftarkan menurut peraturan pemerintah

nomor 28 tahun 1977 tanah wakaf tersebut diwajibkan untuk didaftarkan kembali paling

lama 5 tahun sejak undang-undang nomor 41 tahun 2004 diundangkan. Hal ini dilakukan

agar tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa

mengenai tanah wakaf tersebut.

Page 85: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status
Page 86: STATUS TANAH WAKAF YANG DIDAFTARKAN SEBELUM ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...Didorong itu semua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Status