Stasiun penyiaran

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu persoalan utama yang sering tidak disadari banyak orang adalah

bahwa sistem pertelevisian di Indonesia bersifat secara sentralistis. Ada sepuluh

stasiun televisi di Jakarta yang dapat bersiaran secara nasional dengan hanya

menggunakan stasiun-stasiun relai di setiap daerah. Dalam sistem ini, siaran

sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah

penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap

daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh warga perumahan

Pondok Indah di Jakarta, sampai ke Bangkalan, Madura, sampai ke Palangkaraya,

Lubukpakam, Aceh, Ujung Pandang, sampai ke Manokwari sepenuhnya ditentukan

oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta.

Sistem pertelevisian semacam ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara

dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan kekuasaan.

Ini pun umumnya hanya berlangsung di negara-negara yang tidak mengembangkan

sistem pertelevisian komersial, dan tidak memiliki wilayah luas dengan karakter

budaya heterogen seperti yang dimiliki Indonesia. Di umumnya negara lain yang

juga memiliki wilayah luas, stasiun televisi dan radio memiliki jangkauan siaran

lokal dan regional. Contoh terbaik adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan

Indonesia, yang berkembang di sana adalah sistem jaringan di mana siaran nasional

hanya dimungkinkan berlangsung melalui rantai stasiun-stasiun lokal. Dalam

sistem televisi berjaringan tersebut, siaran sebuah stasiun televisi dapat saja

menjangkau seluruh negara, tapi harus melalui ‘jaringan’, yakni stasiun-stas iun

2

televisi lokal di berbagai kota yang membawa siaran nasional tersebut ke kota

mereka.

mengingat bahwa setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah berbeda

akan memiliki konteks budaya, politik dan ekonomi berbeda, penunggalan siaran

yang datang dari sebuah Pusat akan dianggap sebagai mengingkari keberagaman

tersebut. Demikianlah, di AS, FCC mengeluarkan ketetapan yang mewajibkan

stasiun-stasiun lokal yang menjadi bagian dari jaringan nasional untuk memuat

program-program berita lokal dan bahkan program-program yang berorientasi pada

kepentingan publik lokal, misalnya pendidikan.

Indonesia adalah sebuah negara luas dengan keragaman budaya yang kaya.

Karena itu, bisa dipahami, bila masyarakat Sumatra Barat sebenarnya berharap

menyaksikan di layar televisi musik atau tarian atau komedi khas daerahnya,

menyaksikan remaja mereka tampil dengan serba neka kreativitasnya, atau bahkan

menyaksikan penyiar yang tampan dan cantik membawa acara dengan bahasa

Indonesia berdialek Sumatra.

Prinsip pluralisme ini yang diingkari oleh sistem pertelevisian Indonesia. Lebih

dari seratus juta penduduk Indonesia hanya dilayani oleh sepuluh stasiun televis i

‘nasional’ yang semua berada di Jakarta, yang orientasinya utamanya bukanlah

kepentingan publik, melainkan kepentingan komersial.

Oleh karena itu dalam makalah ini kita akan lebih mempelajari cara penyiaran

di indonesia dan kelebihan dan kekuarangan ketika melakukan siaran dengan sistem

berjaringan . Jenis-jenis televisi yang ada di indonesia. Lembaga-lembaga

penyiaran di indonesia. Sehingga kita dapa lebih jelas mengetahui bagaimana

industri ini berkembang dan bertahan.

3

1.2 Tujuan

2 Memahami sistem penyiaran di Indonesia

3 Memahami kelebihan dan kekurangan dari sistem penyiaran di Indonesia

4 Memahami bagaimana perundang-undangan peyiaran di Indonesia belum bisa

diterapkan

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Stasiun Penyiaran

Penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari

penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian

pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar/ pemirsa

disuatu tempat. Istilah “stasiun penyiaran” muncul ketika undang-undang pasal

31 menjelaskan bahwa “lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa

penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan

dan atau stasiun penyiaran lokal”. Unsur-unsur stasiun penyiaran yang meliputi :

kepemilikan, perizinan, fungsi, kegiatan, dan sebagainya.

Terdapat lima syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya

penyiaran. Kelima syarat tersebut adalah :

1. Spektrum frekuensi radio

2. Sarana pemancaran/transmisi

3. Adanya siaran (program atau acara)

4. Adanya perangkat penerima siaran (receiver)

5. Dapat diterima secara serentak/bersamaan

Oleh karena itu yang termasuk dalam media penyiaran tentunya adalah medi

televisi dan media radio atau hanya media yang bersifat elektronik saja.

2.2 Stasiun Jaringan

5

Stasiun jaringan adalah sejumlah stasiun penyiaran yang saling

berhubungan untuk dapat menyiarkan program secara serentak. Namun untuk dapat

disebut “ jaringan” terdapat ketentuan jumlah minimal stasiun penyiaran yang mau

bergabung untuk membentuk suatu jaringan penyiaran. Jumlah minimal stasiun

penyiaran ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar dapat dinyatakansebagai stasiun

berjaringan secara hukum.

Menurut PP 50/2005, sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang

mengatur relay siaran secara tetap antar stasiun penyiaran. Sistem stasiun jaringan

terdiri atas stasiun swasta. Induk stasiun jaringan dan stasiun swasta anggota

jaringan yang membentuk sistem jaringan.

Hal penting yang perlu dipahami bahwa terdapat dua pihak dalam system

penyiaran berjaringan yaitu : (1) Stasiun jaringan atau disebut juga dengan stasiun

induk, yaitu stasiun penyiaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada

dasarnya tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk tidak dapat

menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal yang memil ik i

wilayah siaran. (2) Stasiun lokal , yang terdiri dari stasiun lokal independent dan

stasiun lokal afiliasi yaitu stasiun lokal yang bekerja sama (berafiliasi) dengan salah

satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran loka l,

di mana stasiun afiliasi berada. Stasiun afiliasi memiliki wilayah siaran namun

sifatnya terbatas di daerah tertentu saja. Kerja sama ini menghasilkan siaran

berjaringan karena terdapat sejumlah stasiun lokal yang berafiliasi untuk

menyiarkan siaran stasiun induk.

2.3 Stasiun Penyiaran Lokal

6

Stasiun penyiaran lokal merupakan Stasiun Penyiaran dengan wilayah

siaran terkecil yang mencakup satu wilayah kota atau kabupaten. Undang-undang

penyiaran menyebutkan, bahwa Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan dilokasi

tertentu dalam wilayah Republik Indonesia dengan jangkauan siaran terbatas pada

lokasi tersebut. Ini berarti syarat atau kriteria suatu Stasiun dikategorikan sebagai

Penyiaran lokal adalah: lokasi sudah ditentukan dan jangkauan siarannya terbatas.

Stasiun lokal biasanya untuk memperluas siarannya menggunakan system

teresterial yang menggunakan super high frequency sebesar satu gegaherzt dengan

kemampuan jarak pancar sekitar 60 kilo meter. Sehingga bila yang ingin dituju

makin jauh maka diperlukan beberapa Stasiun repeater atau Stasiun pengulang.

Stasiun lokal juga dapat berfungsi sebagai Stasiun Afliasi.

Syarat atau kriteria suatu stasiun dikategorikan sebagai stasiun lokal adalah :

1. Lokasi sudah ditentukan

2. Jangkauan siaran terbatas (hanya pada lokasi yang sudah ditentukan)

3. Memiliki studio dan pemancar sendiri

Selanjutnya terdapat ketentuan bahwa :

1. Lembaga penyiaran publik dapat menyelenggarakan siaran dengan system

stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia

2. Lembaga penyiaran swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui system

jaringan merupakan perubahan fundamental dalam system penyiaran

penyiaran nasional Indonesia.

7

2.4 Kelebihan dan Kekuarangan dari Sistem Stasiun Berjaringan

2.4.1 Kelebihan Sistem Stasiun Berjaringan

1. Sistem stasiun berjaringan ini memiliki manfaat untuk menciptakan sistem

penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Karena selama ini

dominasi isi siaran televisi dipegang oleh para televisi yang berlokasi di

Jakarta. Bahkan isi siarannya sudah sampai pada level menghegemoni.

2. Sistem berjaringan mampu mengakomodasi isi siaran lokal sehingga dapat

menjadi pengerem terhadap isi siaran yang memiliki bias kultur, nilai, dan

cara pandang orang yang tinggal di Jakarta. Dengan begitu ada terdapat

ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan,

kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yang bernama

penyiaran. Sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan mendudukan

kepentingan daerah dan kepentingan Jakarta pada posisi yang setara dan

sejajar.

3. Dengan diberlakukannya sistem ini maka porsi iklan yang jumlahnya

triliunan rupiah yang selama ini hanya dinikmati TV yang ada di Jakarta

akan terditribusi ke televisi-televisi lokal yang ada di daerah. Dengan begitu,

pemerataan ekonomi di bidang penyiaran akan terjadi.

4. Pemerataan kesempatan bagi investor lokal di daerah untuk dapat

berpartisipasi dalam bidang pertelevisian.

2.4.2 Kekuarangan dari Stasiun Berjaringan

8

1. Terjadi tumpang tindih antara kewenangan perizinan lembaga penyiaran

antara KPI dengan Kementerian Keminfo sehingga dari sisi yuridis dan

teknis masih sulit dilaksanakan di lapangan karena belum terbangunnya

sistem secara memadai

2. Terdapat tantangan yang sistematis dari pihak asosiasi TV nasional. Karena

kerjasama antara TV nasional dengan TV lokal sulit dilakukan

3. Persiapan dari TV lokal yang belum memadai, dari segi teknis maupun

sumber daya manusia

2.5 Lembaga lembaga Penyiaran

Dalam UU RI No. 32 tahun 2002, pada pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa jasa

penyiaran diselenggarakan oleh:

1. Lembaga penyiaran publik

2. Lembaga penyiaran swasta

3. Lembaga penyiaran komunitas

4. Lembaga penyiaran berlangganan

1. Penyiaran Publik

Secara khusus, publik dalam istilah penyiaran publik diposisikan dalam dua

pengertian, yakni sebagai khalayak (pemirsa atau pendengar) dan sebagai partisipan

yang aktif. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak

untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses

menuju civil society. Sementara mengenai syarat penyiaran publik (public service

broadcasting), diantaranya adalah media yang: 1) tersedia (available) secara

9

“general-geographis”, 2) memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional,

3) bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersil,

4) memiliki imparsialitas program, 5) memiliki ragam variasi program, dan 6)

pembiayaannya dibebankan kepada pengguna media. Definisi tersebut

mengandaikan bahwa penyiaran publik dibangun didasarkan pada kepentingan,

aspirasi, gagasan publik yang dibuat berdasarkan swadaya dan swamandiri dari

masyarakat atau publik pengguna dan pemetik manfaat penyiaran publik. Oleh

karena itu, ketika penyiaran publik dibangun bersama atas partisipasi publik, maka

fungsi dan nilai kegunaan penyiaran publik tentunya ditujukan bagi berbagai

kepentingan dan aspirasi publik.

Secara filosofis, urgensi kehadiran media penyiaran publik berangkat dari

kehidupan publik yang dilihat dari posisi sebagai warga masyarakat hanya dalam

dua ranah, yaitu dalam lingkup kekuasaan dan lingkup pasar. Padahal, masyarakat

memiliki ruang tersendiri untuk berapresiasi, berkarya, berpendapat, dan bersikap

terhadap realitas yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, munculnya pandangan

dikotomis yang mengabaikan peran dan posisi warga negara dalam konteks

hubungan sosial dan bernegara telah mengabaikan adanya kenyataan tentang ranah

publik yang diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya

berlangsung dinamika kehidupan yang bersih dari kekuasaan dan pasar. Habermas

menyebut ranah ini sebagai ranah publik atau public sphere

Secara garis besar, ada empat alasan mengapa lembaga penyiaran publik itu

penting dalam sistem demokrasi. Pertama, dalam konteks kehidupan demokrasi

dan penguatan masyarakat sipil, sejatinya, publik berhak mendapatkan siaran yang

10

lebih mencerdaskan, lebih mengisi kepala dengan sesuatu yang lebih bermakna

dibandingkan sekedar menjual kepala kepada pemasang iklan melalui logika rating.

Kedua, warga berhak memperoleh siaran yang mencerdaskan tanpa adanya

batasan geografis, lebih-lebih sosio-politis. Argumen kedua ini penting karena

lembaga penyiaran swasta akan selalu berfikir dalam kerangka besaran jumlah

penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-

daerah yang miskin dan secara ekonomi tidak menguntungkan tidak akan

mendapatkan layanan siaran swasta.

Ketiga, penyiaran publik merupakan entitas penyiaran yang memilik i

concern lebih terhadap identitas dan kultur nasional. Jika lembaga penyiaran swasta

acapkali dituduh menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai imperalisme

budaya, maka lembaga penyiaran publik justru sebaliknya. Keberadaan lembaga

penyiaran publik penting dalam rangka menjaga identitas dan kultur nasional yang

bersifat dinamis.

Keempat, demokrasi media niscaya memerlukan lembaga penyiaran yang

bersifat independent, baik dilihat dari kepentingan negara maupun komersial. Hal

ini penting digarisbawahi karena lembaga penyiaran yang dikontrol negara akan

cenderung menjadi ideological state aparatus, sedangkan lembaga penyiaran yang

dikontrol swasta akan mengakibatkan penggunaan logic of acumulation and

exclusion sebagai penentu apa dan bagaimana sesuatu ditayangkan. Sebagaimana

nanti dapat dilihat dalam pembahasan bab selanjutnya, dominasi lembaga penyiaran

swasta telah membuat hanya kelompok masyarakat tertentu yang direpresentas ikan

dalam media penyiaran nasional. Demikian juga dengan tayangan yang hanya

11

memenuhi keinginan pasar dibandingkan dilandasi oleh usaha yang sungguh-

sungguh untuk turut serta, katakanlah, mencerdaskan kehidupan masyarakat.

2. Penyiaran Swasta

Secara mendasar, lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan

menggantungkan hidupnya dari pemasukan iklan. Namun, sebagai institusi yang

mempergunakan ranah publik, ia harus terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalam

peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dalam konteks televisi swasta

Indonesia, kecenderungannya sangat sentralistik. Untuk itulah, sistem penyiaran

swasta berjaringan menjadi sebuah keniscayaan. Alasannya, televisi swasta

nasional mampu menjangkau 80% penduduk di Indonesia. Sementara penduduk

yang mempunyai akses terhadap televisi sebesar 67%. Jadi, jumlah potensial

viewers-nya berkisar sekitar 118 juta penduduk. Ini berarti sekitar 118 juta

penduduk mempunyai akses terhadap televisi. Masing-masing televisi sudah

menjangkau antara 60 sampai dengan 99 % penduduk yang mempunyai akses

terhadap televisi. Ada dua hal yang dapat dicatat dari sini. Pertama, jumlah

penduduk yang mampu mengakses televisi baru separuhnya. Kedua, di sisi lain,

televisi sudah mampu menjangkau sekitar 60 sampai 90% dari mereka yang

mempunyai akses. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sangat tinggi mengingat

di AS saja regulasinya mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki stasiun televis i

dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari 39%

television’s household atau nation’s TV homes.

Bila dilihat dari yang lain, maka pelaksanaan stasiun televisi berjaringan

sebenarnya adalah sebuah kesempatan (opportunity) yang memberikan jalan dan

kelonggaran bagi stasiun televisi nasional yang saat ini siaran, baik bagi yang sudah

12

untung besar maupun yang masih “berdarah-darah”. Stasiun televisi berjaringan ini

akan ikut membangun berkembangnya televisi lokal, merangsang dan membangun

dinamika ekonomi dan sosial dan budaya lokal. Rumah produksi lokal akan

tumbuh, biro iklan lokal, lembaga “rating” lokal juga akan tumbuh, dan lain- la in

kegiatan sosial ekonomi dan budaya. Hal semacam ini tentu saja akan mendapat

dukungan ekonomi dan sosial lokal. Posisi televisi jaringan semacam ini akan

sangat kuat posisinya di tingkat lokal karena mendapat dukungan lokal, yang pada

gilirannya menjadi stasiun televisi berjaringan yang sangat kuat secara nasional,

baik dilihat dari kaca mata sosial, budaya maupun ekonomi. Di sini, diperlukan

sebuah pemimpin stasiun televisi yang visioner, yang sebenarnya sudah dituntun

oleh Undang-undang Penyiaran. Dalam hubungan ini, bila semua stasiun televis i

nasional melakukan transformasi seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan

tercipta sebuah sistem penyiaran yang sehat, yang menjamin adanya “diversity of

ownership” dan “diversity of content”, yang akan memperkuat dan memperkaya

bangsa ini baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.

3. Penyiaran Komunitas

Media komunitas hadir sebagai media alternatif yang mengusung

keberagaman kepemilikan (diversity of ownership), yang juga mendorong adanya

keberagaman isi (diversity of content) dalam program-program siaran karena

melayani komunitasnya yang juga beragam. Kemudian, oleh karena keberagaman

kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self controlling)

terhadap isi siaran. Pengelola lembaga penyiaran komunitas, tidak bisa sewenang-

wenang menayangkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai, aturan,

maupun budaya lokal.

13

Media komunitas pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama

dengan media massa pada umumnya, hanya saja pada wilayah (level of playing

field) yang terbatas. Dibatasinya jangkauan layanan jenis media penyiaran ini justru

diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka

partisipasi secara lebih sempurna kepada komunitasnya. Semakin luas jangka uan

siaran akan semakin sulit mendapatkan partisipasi dari masyarakat, karena apapun

media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya. Dengan demikian, ada pula

fungsi kontrol sosial yang dimilikinya, fungsi menghibur, mendidik dan

menginformasikan berita yang benar-benar merefleksikan kebutuhan

komunitasnya.

Selanjutnya, dalam rangka menjawab kebutuhan kebutuhan tersebut, empat

prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penyiaran

komunitas. Pertama, berskala lokal dan mendorong partisipatif warga. Karena

tipologinya yang mendorong partisipasi warga masyarakat, maka skala terbatas

merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Dengan keterbatasan

jangkauan yang dimiliki, diharapkan dapat memberi kesempatan pada setiap

prakarsa warga komunitas untuk tumbuh dan tampil setara sejak tahap perumusan

program siaran, pengelolaan hingga kepemilikan. Untuk mampu menjawab

kebutuhan komunitasnya, penyiaran tersebut haruslah membangun partisipasi

warga masyarakatnya seluas mungkin.

Kedua, teknologi siaran yang dipergunakan sesuai dengan kemampuan

ekonomi komunitas dan bukan bergantung pada campur tangan pihak luar. Untuk

membangun sense of belonging yang tinggi, partisipasi masyarakat dalam hal

penyediaan peralatan sesuai dengan kemampuannya merupakan hal penting yang

14

harus dipertimbangkan meskipun bukan tidak mungkin sumber pembiayaan dari

luar komunitas. Jika sumber daya infastruktur berasal dari luar komunitas, maka

perlu pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian

hari. Seringkali, peralatan yang didatangkan dan didukung pihak luar menimbulkan

masalah saat terjadi kerusakan, yakni keengganan warga masyarakat untuk

memperbaikinya. Sebaliknya, dengan pembiayaan yang keluar dari pembiayaan

warga secara kolektif, akan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat

manakala terjadi kerusakan pada peralatan tersebut.

Ketiga, didorong oleh misi kebaikan bersama komunitas dan bukan

mencapai tujuan keuntungan uang. Sejak awal, penyiaran komunitas harus

mendeklarasikan misinya kepada masyarakat, termasuk operasionalisasinya yang

mengandalkan semangat kesukarelawan penyiar dan pengelolanya. Jika tidak,

maka akan sulit untuk menjaga semangat tersebut yang telah dimunculkan sedari

awal pendirian.

Keempat, mengemukakan masalah-masalah bersama untuk dicarikan

solusinya sehingga mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam upaya

perubahan sosial-politik. Sebagai media milik bersama (masyarakat), persoalan-

persoalan bersama yang ada di masyarakat layak disiarkan dan diadvokasi. Ketika

persoalan-persoalan tersebut diangkat, maka harapannya semakin banyak warga

masyarakat yang concern dengan persoalan bersama (karena mendengar dan

mengetahuinya sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya masalah tersebut

diselesaikan), dan pada gilirannya semakin memperluas keterlibatan warga

masyarakat dari berbagai lapisan yang ada di wilayah tersebut. Kondisi demikian

15

akan mendorong terjadinya perubahan iklim sosial politik ditingkat lokal

(desa/kampung) [Iwan Awaluddin Yusuf ].

4. Penyiaran Berlangganan

Penyiaran berlangganan adalah jasa penyiaran saluran televisi yang

dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara

berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun

analog melalui media satelit. Saat ini sistem penyiaran dengan digital adalah yang

paling lazim digunakan.

Perkembangan televisi berbayar atau berlangganan ini tergolong cukup

signifikan di Indonesia. Menurut data yang diungkap Direktur Utama Indovision,

Rudy Tanoesoedibjo, pasar potensial televisi berbayar di Indonesia pada dua tahun

lalu (2006) berada di kisaran 12 juta orang atau sekitar 22% dari keseluruhan 57

juta pemilik TV rumahan. Dan bukan mustahil angka ini akan meningkat tajam.

Konsumsi televisi berbayar ini selain melibatkan faktor ekonomi, faktor sosial pun

menjadi pertimbangan. Monotomi siaran atau tayangan televisi terrestrial yang ada

saat ini, sedikit banyak berpengaruh pada costumer sovereignity dalam memilih

tayangan yang berkualitas. Alternatif inilah yang ditawarkan oleh televisi berbayar.

Di Indonesia, industri televisi berlangganan beroperasi dengan

menggunakan media penyaluran yang beragam, mulai dari satelit, kabel, dan

terestrial. Namun, hanya media penyiaran melalui satelit dan kabel saja yang

memiliki pangsa pasar yang besar. Berikut beberapa lembaga media penyiaran yang

ada di Indonesia beserta media penyalurannya :

PT. MNC Sky Vision (Indovision dan Top TV), kabel dan satelit

PT. Nusantara Vision (OkeVision), kabel dan satelit

16

PT. Indosat Mega Media (IM2 PayTV), kabel

PT. Link Net (First Media), kabel dan satelit

PT. Mentari Multimedia (M2V Mobile TV), terestrial

PT. Elang Mahkota Teknologi (Nexmedia), terestrial

PT. Indonesia Media Televisi (BiG TV), kabel dan satelit

PT. Trans Corp (TransVision), kabel dan satelit

Kompas Gramedia (K-vision), kabel dan satelit

PT. Visi Media Asia (viva+), kabel dan satelit.

PT Karyamegah Adijaya (Aora), satelit

PT. Cipta Skynindo (Skynindo), satelit

PT. Trans Corp (Groovia TV), IPTV

Mekanisme penyiaran satelit untuk televisi berlangganan umumnya sama,

dimulai ketika provider memancarkan siarannya ke satelit (uplink) lalu

kemudian sinyal tersebut ditransfer dan dikirim lagi menuju ke bumi (downlink).

Di Indonesia kita bisa mengakses siaran-siaran TV dari Amerika Serikat,

Jepang, Inggris, dll. Siaran tersebut pertama kali dipancarkan dari tempat

produksi siaran dilakukan, kemudian dipancarkan kembali melalui satelit di

Indonesia sampai akhirya kita bisa menikmati ratusan tayangan dari berbagai

negara di dunia. Siaran dari satelit penyedia tersebut dapat diterima pelanggan

yang telah dilengkapi alat bernama decoder. Dengan menggunakan media

penyaluran satelit, suatu program televisi dapat dinikmati sejauh kita memilik i

akses untuk menangkap sinyal uplink satelit induk. Selain itu, yang menarik

dari sistem berlangganan program TV dengan menggunakan satelit adalah

adanya pengacakan sinyal (scramble). Artinya, sinyal yang dikirim oleh satelit

17

diacak terlebih dulu, sehingga hanya orang yang memiliki decoder saja yang

dapat mengakses program siaran tersebut.

23

ASPEK SWASTA PUBLIK KOMUNITAS BERLANGGANAN

Definisi Lembaga penyiaran

yang bersifat komersia l

berbentuk badan hukum

Indonesia, yang bidang

usahanya hanya

menyelenggarakan jasa

penyiaran radio atau

televisi

Lembaga penyiaran

yang berbentuk badan

hukum yang didirikan

oleh negara, bersifat

independen, netral, tidak

komersial, dan berfungs i

memberikan layanan

untuk kepentingan

masyarakat.

Lembaga penyiaran

yang berbentuk badan

hukum Indonesia,

didirikan oleh komunitas

tertentu, bersifat

independen, dan tidak

komersial, dengan daya

pancar rendah, luas

jangkauan wilayah

terbatas, serta untuk

melayani kepentingan

komunitasnya.

lembaga penyiaran

berbentuk badan hukum

Indonesia, yang bidang

usahanya hanya

menyelenggarakan jasa

penyiaran berlangganan

dan wajib terlebih

dahulu memperoleh izin

penyelenggaraan

penyiaran berlangganan.

Khalayak Umum, terbuka lebar Umum, lebih dari satu

komunitas

Satu komunitas tertentu

saja

khusus kepada

pelanggan melalui radio,

19

televisi, multi media,

atau media informasi

lainnya

Visi Memberikan hiburan,

informasi dan

pendidikan, namun

semua visi pada

implementasinya

khususnya untuk

produksi dan

pemasarannya tetap

diperhitungkan

berdasarkan prinsip-

prinsip pencapaian

keuntungan ekonomi.

Meningkatkan kualitas

hidup publik.

Meningkatkan apresiasi

terhadap

keanekaragaman

ditengah masyarakat

dengan harapan

menciptakan kehidupan

yang harmonis di antara

berbagai komunitas yang

berbeda.

Meningkatkan kualitas

hidup anggota

komunitasnya. Secara

khusus menjadi lembaga

siaran yang bersifat dari,

oleh, dan untuk

komunitas.

Memberikan hiburan

pengetahuan, serta

mendidik para penonton

berdasarkan usia dan

khalayak sasaran

20

Jangkauan area siaran Umumnya luas, lebih

dari satu propinsi,

namun memiliki batasan

tertentu.

Bersifat nasional atau

daerah. Tetap

mengemban misi

meningkatkan apresiasi

terhadap identitas dan

integrasi nasional.

Terbatas, umumnya

dalam radius 6 km.

Wilayah jangkauan siaran

Lembaga Penyiaran

Berlangganan melalui

satelit, kabel, dan terestrial

adalah wilayah layanan

siaran sesuai dengan izin

yang diberikan

Ukuran kesuksesan Rating untuk masing-

masing program dan

pemasukan iklan (rating

program yang tinggi

akan menarik pemasang

iklan)

Kepuasan publik Kepuasan anggota

komunitas

Kepuasan Pelanggan

21

Pemilik/pendiri Umumnya berbentuk

PT, sebagian menjadi

PT. Tbk.

Negara atau pemerintah

(untuk TVRI, RRI).

Badan hukum

nonkomersial, biasanya

berbentuk yayasan

Lembaga Media

Penyiaran

Pengambilan

keputusan tertinggi

Pemilik modal/para

komisaris dalam RUPS

(Rapat Umum

Pemegang Saham),

manajemen operasional

akan tunduk pada garis

besar ini.

Lembaga supervis i

bersama-sama dengan

manajemen operasional.

Jika lembaga penyiaran

publik didirikan oleh

pemda atau PT maka

lembaga supervis inya

harus tetap independen.

Lembaga supervis i

komunitas bersama-

sama dengan manajemen

operasional.

CEO (chief executive

officer)

Sumber pemasukan Iklan dalam arti luas,

mencakup hard selling

(penjualan langsung),

sponsorship untuk suatu

program atau acara, dll.

APBN untuk lembaga

penyiaran public

nasional dan APBD

untuk lembaga

Iuran anggota

komunitas, hibah,

sumbangan tidak

mengikat, sponsor, dll.

Iuran pelanggan, siaran

iklan niaga dan usaha-

usaha lain yang terkait

dengan penyelenggaraan

penyiaran

22

penyiaran public daerah;

siaran iklan, dll

Kriteria dan jumlah

materi iklan

Terbuka luas 20% dari

keseluruhan jamtayang

Tidak boleh menerima

iklan hard selling,

biasanya hanya sponsor

program. Maksimal 15%

dari keseluruhan jam

tayangnya

Iklan layanan

masyarakat, bukan iklan

hard selling, biasanya

berupa sponsor program.

Maksimal 10% dari

keseluruhan jam

tayangnya.

Iklan komersil dan layanan

masyarakat

23

BAB III

KESIMPULAN

1. Penyiaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu stasiun penyiaran, stasiun penyiaran

berjaringan dan stasiun penyiaran lokal

2. Televisi swasta di Indonesia belum bisa menjalankan UU Penyiaran karena mereka

menganngap bahwa UU tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan

mengancam kesehatan industri pertelevisian. Mereka juga mengajukan permohonan

agar Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU tersebut. Namun, bahkan ketika

MK menolak permintaan tersebut, stasiun-stasiun televisi komersial tetap menolak

untuk menjalankan kewajiban untuk menghentikan siaran nasional dan kewajiban

mengembangkan jaringan stasiun televisi di berbagai kota.

3. Jika UU Penyiaran tersebut dapat dijalankan maka industri pertelevisian akan

menyesuaikan diri dengan kebutuhahan kontekstual masyarakat di berbagai daerah dan,

karena itu, hanya dengan sistem pertelevisian berjaringan kebaragaman budaya

Indonesia akan dihormati.

25