STANDAR PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT … Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPM Universitas Ahmad Dahlan dan dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain 3) M edia massa,

STANDAR PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Tim Penyusun Ketua : Drs. H. Jabrohim, M.M. Sekretaris : Isana Arum Primasari, S.T., M.T. Anggita : 1. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. 2. Dr. Iis Wahyuningsih, M.Si., Apt. 3. Anang Masduki, S.Sos.I.,M.A. 4. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si.

Universitas Ahmad Dahlan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Jalan Gondosuli 1, Semaki, Yogyakarta 55166 Telp./Fax. 0274-542887

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum w. w.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya selesai juga buku Standar Pengabdian

Masyarakat ini, meskipun masih sangat sederhana dan perlu pembenahan maupun

pengembangan di sana-sini.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai

lembaga tingkat universitas bertugas melaksanakan kegiatan edukatif di bidang

pengabdian kepada masyarakat. Sejak awal berdirinya, Lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan telah melaksanakan berbagai kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh

mahasiswa. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan

dalam melaksanakan tugas pengabdiannya tidak terlepas dari visi, misi, dan tujuan

Universitas Ahmad Dahlan dan persyarikatan Muhammadiyah karena Universitas

Ahmad Dahlan merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Unversitas Ahmad Dahlan dibentuk

secara legal berdasarkan pertimbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peraturan

sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990, (2) Peraturan

Pemerintah No. 57 Tahun 1998, dan, (3) Surat Keputusan Rektor UAD Nomor: 43

TAHUN 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan menetapkan

visinya sebagai berikut: “Mengabdi kepada Allah swt berbekal ipteks dan keikhlasan

dalam kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi

global”. Adapun kebijakan dasarnya adalah beramal untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas kegiatan sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan dalam pembelajaran

dan pemberdayaan masyarakat berbekal keikhlasan maupun ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni (ipteks) guna meningkatkan keimanan, ketaqwaan, kesejahteraan,

dan harkat dasar insani.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika UAD di

bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Unversitas Ahmad Dahlan

senantiasa berazaskan pada azas-azas berikut: (1) Azas ilmu amaliah dan amal ilmiah,

(2) Azas kelembagaan, (3) Azas terpadu dan interdisipliner, (4) Azas kerjasama, (5) Azas

manfaat, (6) Azas serasi, (7) Azas inisiatif, inovasi, motivasi, dan kreatif, dan (8) Azas

keislaman dan kemuhammadiyahan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan dalam bentuk (1)

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa disebut

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan (2) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan oleh dosen disebut Program Pengabdian Masyarakat atau PPM. Kuliah

Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan kurikuler yang wajib dilakukan oleh mahasiswa

berdasarkan kalender akademik. Selain kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dalam bentuk KKN, mahasiswa dapat juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk Non-

KKN, yakni kegiatan bukan kurikuler yang dilakukan menurut kebutuhan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Non-KKN antara lain terdiri atas: (a)

Pelayanan Masyarakat, (b) Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat, (c) Forum

Kajian/Diskusi/ Lokakarya/Penelitian, dan (d) Kuliah Kerja Usaha. Kegiatan pelayanan

masyarakat atau kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat yang dilakukan

mahasiswa dapat dilaksanakan sebagai aktivitas yang murni dilasanakan oleh

mahasiswa dan dapat pula dalam rangka membantu Program Pengabdian Masyarakat

yang dilaksanakan oleh dosen.

Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan kegiatan kepada masyarakat, baik

KKN maupun PPM, diperlukan standar pengabdian kepada masyarakat tersebut.

Dalam buku ini yang dibahas belum meliputi seluruh kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Untuk buku ini, kami membatasi pada standar Program Pengabdian

Masyarakat (PPM).

Kami menyadari bahwa buku Standar Program Pengabdian Masyarakat ini,

masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena

itu, kami senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari siapa pun

demi perbaikan buku ini.

Wassalamu’alaikum w. w.

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Kepala LPM

Drs. H. Jabrohim, M.M.

NIP 195212251980031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………….. Daftar Isi ………………………………………………………………………………………… SK Rektor ……………………………………………………………………………………….. Standar Hasil ………………………………………………………………………………….. Standar Isi ………………………………………………………………………………………. Standar Proses ………………………………………………………………………………… Standar Penilaian ……………………………………………………………………………. Standar Pelaksanaan ………………………………………………………………………. Standar Sarana ……………………………………………………………………………….. Standar Pengelolaan ……………………………………………………………………….. Standar Pendanaan dan Pembiayaan ………………………………………………..

Lampiran SK Rektor Universitas Ahmad dahlan Nomor 39 Tahun 2017 tanggal 28 Rabiu’ul Akhir 1438 H/ 27 Januari 2017 M

STANDAR HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT


1. Visi dan Misi Universitas Ahmad Dahlan

Visi Universitas Ahmad Dahlan : “Menjadi Perguruan Tinggi yang diakui secara Internasional dan dijiwai nilai-nilai Islam.” Misi Universitas Ahmad Dahlan : “Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik yang dijiwai nilai-nilai Islam”.

2. Rasionalisasi Standar Hasil Program Pengadian Masyarakat (PPM)

Hasil PPM hendaknya merupakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi serta memenuhi kebutuhan masyarakat tersisih. Standar Hasil PPM merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil PPM

a. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) b. Dosen

4. Definisi dan Istilah

a. Pengabdian kepada Masyarakat dibedakan atas Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen (disebut Program Pengabdian Masyarakat atau PPM) dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Mahasiswa (disebut Kuliah Kerja Nyata atau KKN). Dalam uraian ini yang dibahas hanya yang berkaitan dengan PPM saja. Standar yang berkaitan dengan KKN tidak diuraikan dalam pembahasan ini.

b. PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Program Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.

d. HKI : Hak hak esklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya, mencakup Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merk.

5. Pernyataan a. Hasil PPM merupakan bentuk penerapan ipteks dan merupakan hasil

Standar Hasil PPM

dari kajian atau penelitian b. Hasil PPM bermanfaat bagi masyarakat c. Hasil PPM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat d. Hasil PPM menghasilkan produk seperti ipteks, Teknologi Tepat Guna,

dan media/sumber belajar (bahan ajar, modul pelatihan, dll) e. Hasil PPM terpublikasikan atau memperoleh HKI f. Hasil PPM yang dihasilkan setiap dosen berskala internasional, nasional,

dan/atau lokal minimal 1 kali setiap semester g. Hasil PPM merupakan kolaborasi dengan mitra pemerintah, industri,

masyarakat baik lokal maupun global h. Menerapkan ipteks sesuai dengan panduan yang ada dan terbaru. i. Mengamalkan ipteks sesuai dengan panduan yang ada dan terbaru. j. Membudayakan ipteks kepada masyarakat yang sesuai dengan

karakteristiknya. k. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan

ipteks. l. Membudayakan ipteks kepada masyarakat yang sesuai dengan

karakteristiknya m. Pengamalan ipteks yang mendorong peningkatan iman dan taqwa. n. Menerapkan atau memanfaatkan ipteks sebagai tindak lanjut hasil

pengabdian o. Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal

ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil PPM

a. Hasil PPM diarahkan dalam rangka : 1) Menerapkan ipteks sesuai dengan panduan terbaru 2) Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

penerapan ipteks 3) Menerapkan ipteks yang mendorong terbentuknya perilaku yang

mencerminkan iman dan taqwa 4) Menerapkan atau memanfaatkan ipteks sebagai tindak lanjut hasil

kajian atau penelitian 5) Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat

baik lokal maupun global. b. Hasil PPM merupakan produk :

1) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna 2) Berupa bahan pengembangan ipteks 3) Berupabahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber

belajar c. Produk tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran yang relevan. d. Hasil PPM wajib disebarluaskan melalui beberapa media antara lain:

1) Seminar tingkat fakultas yang dihadiri unsur dosen dan mahasiswa 2) Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPM Universitas

Ahmad Dahlan dan dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain 3) Media massa, media on line, buku, prosiding, jurnal pengabdian,

jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional

4) HKI e. Dosen Universitas Ahmad Dahlan dapat melaksanakan PPM berskala

internasional, nasional, dan/atau lokal, minimal 1 kali setiap semester 7. Indikator

Ketercapaian Standar Hasil PPM

a. Terbentuk produk PPM yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengabdian yang relevan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan sebelumnya, minimal satu produk persemester

b. Ada publikasi atau perolehan HKI, minimal satu produk persemester c. Ada kemanfaatan yang dirasakan masyarakat yang diukur dengan

survei kepuasan mitra d. Ada kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat baik lokal

maupun global e. PPM yang berskala lokal termasuk dibiayai oleh kampus, minimal 1 kali

setiap semester. f. PPM yang berskala nasional minimal 1 kali setiap dua tahun. g. PPM yang berskala internasional minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil PPM

a. Prosedur Operasional Standar atau POS (Standard Operating Procedure atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.

b. POS Mekanisme Publikasi Hasil PPM c. Form Kepuasan Mitra d. Form Pengukuran Hasil PPM e. Form Kerjasama Mitra

9. Referensi

a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

c. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

d. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

e. PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)

f. KEPMENDIKNAS RI No. 232/ U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

g. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/ KET/I.3/2012 Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

h. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016 i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA, Majelis

Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2016. j. Statuta Universitas Ahmad Dahlan 2015 k. RIP Pengabdian kepada Masyarakat UAD l. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

LPM UAD


STANDAR ISI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 1. Visi dan Misi Universitas

Ahmad Dahlan


2. Rasionalisasi Standar Isi PPM

Standar isi PPM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi PPM

a. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakt (LPM) b. Dosen Pelaksana Pengabdian



b. PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

c. Pemberdayaan masyarakat adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan masyarakat

d. Rekayasa sosial adalah penerapan kaidah

kaidah ilmu dalam pelaksanaan kegiatan sosial e. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas

yang menjadi garis besar dan dasar rencana perencanaan suatu pekerjaan

5. Pernyataan Standar Isi PPM

a. Keluasan isi dari PPM mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

b. Kedalaman materi PPM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

c. Isi PPM merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.

d. Isi PPM merupakan pengembangan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

e. Isi PPM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PPM

LPM melakukan : a. Pelatihan penulisan proposal PPM b. Pemantauan Pelaksanaan PPM disesuaikan

dengan RIP c. Pengawasan terhadap PPM dan menjamin

proses telah sesuai dengan standar LPM 7. Indikator Ketercapaian

Standar Isi PPM

a. Mitra LPM mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

b. Materi pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

c. Pengembangan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau industri.

e. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

f. Hasil pengabdian yang dapat diterapkan

langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat


b. Form review proposal 9. Referensi

a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)





g. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/ KET/ I.3/ 2012 Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

h. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016

i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/ PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2016.

j. Statuta Universitas Ahmad Dahlan 2015 k. RIP Pengabdian kepada Masyarakat UAD l. Buku Panduan Pelaksanaan Program

Pengabdian


STANDAR PROSES PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT


Ahmad Dahlan


2. Rasionalisasi Standar Proses PPM

Kegiatan PPM harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses PPM

a. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) b. Dosen

4. Definisi dan Istilah Standar Proses PPM



5. Pernyataan Standar Proses PPM

a. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM sesuai dengan ketentuan dari LPM Universitas Ahmad Dahlan atau sesuai

dengan pihak lain yang mendanai b. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan PPM harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

c. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PPM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

d. Proses pelaksanaan kegiatan PPM melibatkan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

e. Pengabdian yang dibiayai oleh Universitas Ahmad Dahlan, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Ahmad Dahlan, berdasarkan rekomendasi Kepala LPM sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PPM

a. Pengajuan proposal oleh Ketua Tim PPM telah didiskusikan di tingkat program studi dan mendapat persetujuan dari Dekan dan Kepala LPM, dengan memenuhi ketentuan LPM Universitas Ahmad Dahlan atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai

b. Pengabdian yang dibiayai oleh Universitas Ahmad Dahlan, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Ahmad Dahlan, berdasarkan rekomendasi Kepala LPM sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat

c. Kegiatan PPM mulai dilakukan setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan LPM Universitas Ahmad Dahlan atau pihak yang mendanai.

d. Kegiatan PPM dilakukan setelah penandatanganan kontrak dengan LPM Universitas Ahmad Dahlan atau pihak yang mendanai

e. Proses monitoring dan evaluasi PPM diilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPM Universitas Ahmad Dahlan atau pihak yang mendanai

f. Hasil PPM dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPM Universitas Ahmad Dahlan atau pihak yang mendanai.

g. Hasil PPM disebarluaskan melalui beberapa media antara lain: Seminar Nasional, Media massa, media on line, buku, prosiding, jurnal pengabdian, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional, serta HKI

h. Laporan PPM didistribusikan kepada program studi serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan PPM.

i. Hasil PPM dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan PPM lanjutan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses PPM

a. Tiap Dosen menghasilkan program PPM minimal satu persemeter

b. Ada keterlibatan mahasiswa dalam proses pelaksanaan kegiatan PPM yang dilakukan dosen.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses PPM


b. Form Monitoring dan Evaluasi PPM c. POS Mekanisme Publikasi Hasil PPM

9. Referensi






f. KEPMENDIKNAS RI No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

g. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012 Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

h. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kemenristek-Dikti 2016 i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal

PTM/ PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2016.


Pengabdian


STANDAR PENILAIAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT




2. Rasionalisasi Standar Penilaian PPM

Penilaian PPM merupakan tahapan penilaian mulai dari proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan PPM dimana setiap tahapan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Penilaian PPM

a. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)

b. Dosen pelaksana PPM 4. Definisi dan Istilah


b. PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

c. Penilaian Edukatif adalah penilaian yang

dilakukan untuk memotivasi pelaksana PPM

agar terus meningkatkan mutu kegiatan PPM.

d. Penilaian Objektif: penilaian yang dilakukan

berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh

subjektivitas.

e. Penilaian Akuntabel adalah penilaian yang

dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang

jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan

PPM.

f. Penilaian Transparan adalah penilaian yang

sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan dan pelaksana PPM.

5. Pernyataan Standar Penilaian PPM

a. Setiap kegiatan PPM melalui proses penilaian sejak proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan kegiatan PPM.

b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

c. Penilaian hasil kegiatan PPM mencakup : 1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran

berupa luaran yang terukur 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan,

dan keterampilan masyarakat sasaran 3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara

berkelanjutan 4) Terciptanya sumber belajar dan /atau

pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ipteks.

5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PPM

a. Reviewer yang ditunjuk LPM melakukan penilaian sejak proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pelaporan kegiatan PPM sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Dosen melakukan perbaikan berdasarkan hasil review.

c. Dosen membuat laporan yang dilampiri dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PPM

Proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan PPM yang sesuai dengan kriteria penilaian dan panduan PPM.

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian PPM


b. Form penilaian proposal PPM c. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan

PPM d. Form penilaian pelaporan PPM e. Form Kepuasan Mitra

9. Referensi











Pengabdian

Lampiran SK Rektor Universitas Ahmad dahlan

Nomor 39 Tahun 2017 tanggal 28 Rabiu’ul Akhir 1438 H/ 27 Januari 2017 M

STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT




2. Rasionalisasi Standar Pelaksanaan PPM

Pelaksanaan PPM hendaknya merupakan penerapan inovasi teknologi yang merupakan salah satu tridarma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksanaan PPM

a. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)

b. Dosen pelaksana PPM




5. Pernyataan Standar Pelaksanaan PPM

Pelaksana : a. Pelaksana kegiatan PPM adalah dosen tetap

UAD yang memiliki kemampuan penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuai

dengan bidang keilmuan. b. Dosen yang mengajukan proposal PPM adalah

dosen tetap UAD dapat secara perseorangan atau berkelompok.

c. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam PPM kelompok dan hanya boleh terlibat dalam satu judul PPM.

d. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan PPM setelah mendapat persetujuan dari Rektor UAD, dan hanya menjadi anggota kelompok.

e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan PPM setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.

f. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan PPM.

g. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UAD, hasil PPM yang dibiayai oleh UAD tidak diperkenankan digunakan pada perguruan tinggi lain.

h. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima orang.

Reviewer : a. Memiliki salah satu persyaratan sebagai

berikut : 1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi

di PPM yang ditandai dengan jumlah PPM minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.

2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi nara sumber dalam seminar, konggres, atau kolokium, tentang PPM minimal 1 kali setiap tahun.

3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.

b. Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik Lektor / S3 memiliki gelar akademik Asisten Ahli.

c. Mengikuti pelatihan Reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional

d. Mendapat SK dari Rektor UAD/Kepala LPM

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan

a. Tersedia Prosedur Operasional Standar atau POS (Standard Operating Procedure atau

Pengabdian Kepada Masyarakat

SOP) dan Intruksi Kerja (IK) pelaksanaan PPM

b. Dibentuk tim reviewer internal dan eskternal untuk mengawal kesesuaian pelaksanaan dengan panduan

c. Ada mekanisme reward dan punishment 7. Indikator Ketercapaian

Standar Pelaksanaan PPM

a. Semua pelaksana PPM memenuhi kriteria b. Semua reviewer PPM memenuhi kriteria c. Semua pelaksanaan PPM memenuhi kriteria

kesesuaian 8. Dokumen terkait

Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PPM

a. Buku Panduan PPM b. Prosedur Operasional Standar atau POS

(Standard Operating Procedure atau SOP) dan IK

c. 3. Form –form pelaksanaan PPM

9. Referensi











Pengabdian


STANDAR SARANA PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT


Ahmad Dahlan


2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana PPM

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) hendaknya merupakan alat dan media pendukung untuk menjaga mutu PPM.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana PPM

a. Kepala LPM b. Kepala Bifas c. Kepala Biskom d. Kepala Kantor Universitas e. Kepala Program Studi f. Kepala Laboratorium

4. Definisi dan Istilah Sarana dan Prasarana PPM


b. Sarana adalah alat dan fasilitas yang mendukung PPM

c. Prasarana adalah ruang, gedung yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan PPM.

5. Pernyataan Standar

a. Pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu pada saat

melakukan PPM. b. Fasilitas harus relevan dengan bidang PPM. c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam

PPM harus memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi pelaksana dan pemberdayaan masyarakat, keamanan masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk PPM.

d. LPM memiliki ruang kerja pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil PPM, lemari, peralatan IT lengkap, dan ATK yang representative.

e. LPM memiliki akses informasi terkait PPM kemudian mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai pada setiap periode pelaksanaan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PPM

a. Pimpinan universitas menjamin ketersediaan saranan prasarana di kantor LPM

b. Kepala LPM bekerja sama dengan Biro/Unit terkait menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM

c. Kepala LPM dan Kepala kantor memfasilitasi kerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM

d. Kepala LPM memastikan bahwa sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan PPM telah memenuhi standar.

e. Kepala LPM berkoordinasi dengan Ka.Biskom untuk menfasilitasi pengelolaan web LPM

f. Kepala LPM menfasilitasi ketersediaan jurnal pengabdian secara professional sebagai sarana informasi dan publikasi

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana PPM

a. Sarana PPM sesuai kriteria b. PrasaranaPPM sesuai kriteria

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PPM

a. Prosedur Operasional Standar atau POS (Standard Operating Procedure atau SOP) PPM

b. POS sarana dan prasarana PPM c. POS Pengadaan Barang d. POS Perawatan Fasilitas e. POS Manajemen Laboratorium f. POS Layanan Sistem informasi g. POS Kegiatan praktikum

9. Referensi










j. Statuta Universitas Ahmad Dahlan 2015 k. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat UAD l. Buku Panduan Pelaksanaan Program

Pengabdian kepada Masyarakat LPM UAD


STANDAR PENGELOLAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT


Ahmad Dahlan


2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan PPM

Untuk pelaksanaan PPM diperlukan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan PPM

a. Rektor b. Wakil Rektor II c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

(LPM) 4. Definisi dan Istilah


b. PPM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Kepala LPM adalah orang bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat

d. Kepala Pusat KKN adalah orang yang mengelola segala aktivitas KKN mulai dari persiapan, pembekalan, pelaksanaan, penarikan, evaluasi, sampai pengumpulan nilai KKN

e. Kepala Pusat Layanan Pakar dan Transfer Teknologi (LPTT) adalah orang yang Mengelola segala aktivitas PPM mulai dari persiapan, pembekalan, pelaksanaan, penarikan, evaluasi, sampai pengumpulan laporan PPM.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan PPM

a. UAD memiliki kebijakan tentang unit kerja untuk pengelolaan kegiatan PPM yang tertuang dalam statuta. Kebijakan tentang unit kerja yang bertanggung jawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM, dan struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola PPM dengan nama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

b. UAD memiliki struktur organisasi untuk mengelola PPM setingkat lembaga terdiri dari Kepala LPM, Kepala Pusat KKN, dan Kepala Pusat LPTT.

c. UAD memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menduduki jabatan di LPM. Kualifikasi dan Kompetensi Kepala LPM:

1) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas (dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 10 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah atau ortomnya,

2) Pendidikan minimal S2 semua program studi,

3) Jabatan akademik minimal Lektor dan/atau kepangkatan Pembina,

4) Berstatus dosen tetap, baik Dosen Tetap Yayasan maupun Dosen Negeri Dpk, yang sudah bertugas minimal 10 tahun,

5) Memiliki komitmen pada persyarikatan, dibuktikan dengan (pernah) memangku jabatan Pimpinan Harian di PDM, PDA, PWM, PWA, PPM, PPA, atau Pimpinan Harian pada Unsur Pembantu Pimpinan di tingkat PDM, PDA, PWM,

6) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Ahmad Dahlan dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan,

7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain,

8) Memiliki pengalaman sebagai pejabat di Universitas Ahmad Dahlan minimal pernah memangku jabatan sebagai Pimpinan Fakultas atau Kepala Pusat di LPM, dan

9) Diutamakan yang memiliki reputasi pengabdian kepada masyarakat (baik KKN maupun PPM) tingkat nasional.

Kualifikasi dan Kompetensi Kapus KKN: 1) Anggota Muhammadiyah yang

mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas (dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah atau ortomnya,


3) Jabatan akademik minimal Lektor 4) Berstatus dosen tetap, baik Dosen Tetap

Yayasan maupun Dosen Negeri Dpk, yang sudah bertugas minimal 5 tahun

5) Memiliki komitmen pada persyarikatan, dibuktikan dengan (pernah) memangku jabatan Pimpinan Harian di PDM, PDA, PWM, PWA, PPM, PPA, atau Pimpinan Harian pada Unsur Pembantu Pimpinan di tingkat PDM, PDA, PWM,

6) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Ahmad Dahlan dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat khususnya KKN di Universitas Ahmad Dahlan

7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

8) Memiliki pengalaman sebagai pejabat di Universitas Ahmad Dahlan minimal pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas

9) Minimal telah terlibat dalam kegiatan di LPM khususnya KKN minimal selama 5 tahun.

Kualifikasi dan Kompetensi Kapus LPTT:

1) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas (dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah atau ortomnya,


3) Jabatan akademik minimal Lektor 4) Berstatus dosen tetap, baik Dosen Tetap

Yayasan maupun Dosen Negeri Dpk, yang sudah bertugas minimal 5 tahun

5) Memiliki komitmen pada persyarikatan, dibuktikan dengan (pernah) memangku jabatan Pimpinan Harian di PDM, PDA, PWM, PWA, PPM, PPA, atau Pimpinan Harian pada Unsur Pembantu Pimpinan di tingkat PDM, PDA, PWM

6) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Ahmad Dahlan dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat khususnya PPM di Universitas Ahmad Dahlan

7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

8) Memiliki pengalaman sebagai pejabat di Universitas Ahmad Dahlan minimal pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas

9) Minimal telah terlibat dalam kegiatan di LPM khususnya PPM minimal selama 5 tahun.

d. UAD memiliki uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua jajaran LPM yang tertuang dalam renstra lembaga. 1) Kepala LPM

Tanggung Jawab: Kepala LPM bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen (PPM) dan mahasiswa (KKN) maupun yang dilakukan

oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa. Tugas: a) Menyusun dan mengembangkan

rencana pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM) sesuai Renstra Universitas Ahmad Dahlan,

b) Menyusun dan mengembangkan peraturan/panduan di bidang pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

c) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

g) Memberikan penghargaan kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

h) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM) kepada pihak pemberi dana dan pihak-pihak lain yang terkait

i) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

j) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

k) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM) di lembaga lain dengan program kerjasama

l) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM)

m) Menyampaikan laporan kinerja lembaga

atau fungsi pengabdian kepada masyarakat (KKN maupun PPM), minimal melalui Badan Penjaminan Mutu Universitas Ahmad Dahlan.

2) Kapus KKN Tanggung jawab: Mengelola segala aktivitas KKN mulai dari persiapan, pembekalan, pelaksanaan, penarikan, evaluasi, sampai pengumpulan nilai KKN Tugas: a) Mengelola pelaksanaan rencana

pengabdian kepada masyarakat, di bidang KKN, sesuai Renstra Universitas Ahmad Dahlan.

b) Mengelola fasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

c) Mengelola pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

d) Mengelola pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

e) Mengelola fasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

f) Mengelola pemberian penghargaan kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

g) Menyiapkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN kepada pihak pemberi dana dan pihak-pihak lain yang terkait

h) Membantu Kepala LPM dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

i) Membantu Kepala LPM dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN

j) Mengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di

bidang KKN pada lembaga lain dengan program kerjasama

k) Membantu Kepala LPM dalam melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di bidang KKN.

l) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat di KKN kepada Kepala LPM.

3) Kapus LPTT Tanggung jawab: Mengelola segala aktivitas PPM mulai dari persiapan, pembekalan, pelaksanaan, penarikan, evaluasi, sampai pengumpulan laporan PPM. Tugas: a) Mengelola pelaksanaan rencana

pengabdian kepada masyarakat, di bidang PPM, sesuai Renstra Universitas Ahmad Dahlan

b) Mengelola fasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

c) Mengelola pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

d) Mengelola pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

e) Mengelola fasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

f) Mengelola pemberian penghargaan kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

g) Menyiapkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM kepada pihak pemberi dana dan pihak-pihak lain yang terkait

h) Membantu Kepala LPM dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat di bidang PPM i) Membantu Kepala LPM dalam

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

j) Mengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM pada lembaga lain dengan program kerjasama,

k) Membantu Kepala LPM dalam melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di bidang PPM

l) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat di PPM kepada Kepala LPM.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelola PPM

a. Rektor menetapkan adanya lembaga pengelola PPM

b. Rektor menetapkan job description pengelola PPM

c. Rektor mengangkat pengelola PPM d. Rektor bersama Wakil Rektor II

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PPM 7. Indikator Ketercapaian

Standar Pengelolaan PPM

a. Ada kebijakan tentang unit kerja untuk pengelolaan kegiatan PPM yang tertuang dalam statute

b. Ada struktur organisasi untuk mengelola PPM setingkat lembaga.

c. Ada kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menduduki jabatan di LPM yang tertuang dalam renstra lembaga.

d. Ada uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua jajaran LPM yang tertuang dalam renstra lembaga

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan PPM


9. Referensi



c. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) d. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)





j. Statuta Universitas Ahmad Dahlan 2015 k. Rencana Induk Pengabdian UAD l. Buku Pedoman Pelaksanaan PPM LPM UAD


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT


Ahmad Dahlan


2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM

PPM hendaknya memiliki kebijakan tentang pembiayaan di bidang PPM, meliputi sumber dana, jumlah, penggunaan, dan model laporan yang harus ditaati oleh para dosen yang melaksanakan PPM.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM

a. Rektor b. Wakil Rektor II c. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)




5. Pernyataan Standar Pendanaan dan

a. Setiap dosen diberikan kesempatan melakukan PPM, baik sebagai ketua ataupun anggota,

Pembiayaan PPM dengan dana dari Universitas Ahmad Dahlan sebanyak satu kali dalam satu tahun akademik

b. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana PPM dari luar Universitas Ahmad Dahlan (pemerintah maupun swasta) yang bersifat tidak mengikat pada setiap pelaksanaan PPM

c. Dosen tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras untuk setiap pelaksanaan PPM.

d. LPM memiliki mekanisme pendanaan PPM untuk dosen yang akan melakukan kegiatan pengabdian pada setiap periode pengajuan

e. Biaya PPM yang disiapkan Rp 5.000.000,00 untuk 100 tim dalam satu tahun akademik.

f. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil PPM pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sbb. 1) Tidak diizinkan mengajukan proposal PPM

untuk periode berikutnya 2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada

Bidang Finasial Universitas Ahmad Dahlan g. Insentif bagi publikasi hasil PPM minimal Rp.

250.000,00/judul.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM

a. LPM menyiapkan anggaran Biaya PPM dengan jumlah yang telah ditentukan oleh universitas

b. LPM memiliki aturan tentang reward and punishment bagi kegiatan PPM Dosen dan luarannya

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM

a. Setiap dosen dalam satu tahun akademik melakukan PPM dengan dana dari Universitas Ahmad Dahlan sebanyak dua kali baik sebagai ketua ataupun anggota

b. Ada informasi yang disebarluaskan oleh LPM tentang kesempatan untuk mendapatkan dana untuk pelaksanaan program PPM

c. Ada mekanisme untuk mengakses dana d. Ada system reward punishment untuk kegiatan

PPM dan luaranya

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM


9. Referensi


b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)








j. Statuta Universitas Ahmad Dahlan 2015 k. RIP Pengabdian Kepada Masyarakat UAD l. Buku Panduan Pelaksanaan Program

Pengabdian kepada Masyarakat LPM UAD

STANDAR PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT … Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPM Universitas Ahmad Dahlan dan dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain 3) M edia massa,

Documents