Top Banner
a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi. 1 a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-; b Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran; c Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab; d Foto Copy NPWPD Perusahaan; e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan; f Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM; g h Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa; i Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan) j 2 Sistem Mekanisme, dan Prosedur b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir; c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang; d Back Office melakukan verifikasi berkas; e Draft SK dibuat dan dicetak; f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya; g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT; h SK diberi nomor dan cap BPMPT; i SK diserahkan kepada pemohon. 3 5 6 a Kotak Saran; b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan; c Melalui Media Sosial: - Website : www.bpmptkotsi.com - Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi - Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi 5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar Produk Pelayanan SK Izin Prinsip Penanaman Modal Penanganan pengaduan, saran, 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persyaratan Pelayanan Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart); Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Keterangan : a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan Jangka waktu penyelesaian Pemohon (1) Informasi persyaratan dan formulir (2) Pendaftaran & pengecekan kelengkapan berkas (Front Office) (3) Verifikasi berkas (4) Pengecekan & Paraf (6) Penomoran Surat Izin (8) Tanda Tangan SK (7) Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)
46

Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Dec 27, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

bPerka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang PedomanTata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;c Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;d Foto Copy NPWPD Perusahaan;e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;f Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;g

h Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;i Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)j

2 SistemMekanisme, danProsedur

b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;

cSetelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekanulang;

d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

5

6 a Kotak Saran;b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;c Melalui Media Sosial:

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Produk Pelayanan SK Izin Prinsip Penanaman Modal

Penangananpengaduan, saran,

1. Izin Prinsip Penanaman ModalStandar Pelayanan

Dasar Hukum

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diaturdalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PersyaratanPelayanan

Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahanbaku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart);

Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasabermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh

Keterangan :a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan

Jangka waktupenyelesaian

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office) (3)

Verifikasi berkas(4)

Pengecekan &Paraf (6)

PenomoranSurat Izin (8)

Tanda Tangan SK(7)

Penyerahan SK(9)

Pencetakan SK (5)

Page 2: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

bPerka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal;

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1PersyaratanPelayanan a Foto Copy KTP Penanggung Jawab;

b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;d Foto Copy LKPM periode terakhir;e Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal lama atau perubahannya;f Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;g Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;h Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;

j Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;k Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)

lPermohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusanpermohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahan.

m Risalah RUPS bukti pemegang saham baru.

2 SistemMekanisme,dan Prosedur

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

Jangka waktupenyelesaian

5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Penangananpengaduan,

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5 ProdukPelayanan SK Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman ModalStandar Pelayanan

Dasar Hukum

Keterangan :

i Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengandiagram alur/flowchart);

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front

Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 3: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non PerizinanPenanaman Modal;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan KepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1PersyaratanPelayanan a Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya;

b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Foto Copy KTP Penanggung Jawab;d Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;f Untuk perubahan bidang usaha jenis/kapasitas produksi dilengkapi dengan keterangan Rencana Kegiatan (uraian proses produksi

yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi diagram alir/flowchart dan uraian kegiatan sektor jasa)g Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)h Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) peride terakhir.

2

Keterangan :

aPemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;

b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

Penangananpengaduan, saran,

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5 Produk Pelayanan SK Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Standar Pelayanan3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Dasar Hukum

Sistemmekanisme, danprosedur

Jangka waktupenyelesaian

5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratan danformulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK(7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 4: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

bPerka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan danNon Perizinan Penanaman Modal;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan KepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1PersyaratanPelayanan Keterangan :

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

dFotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat PersetujuanPenanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki

e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT

atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa

gedung/bangunan)h Fotocopy Izin Gangguan;i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

jFotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahandokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);

k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;

m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

2

Keterangan :

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

5 ProdukPelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SK Izin Usaha Penanaman Modal

Penangananpengaduan,saran, dan

Standar Pelayanan4. Izin Usaha Penanaman Modal

Dasar Hukum

Sistemmekanisme, danprosedur

3 Jangka waktupenyelesaian 5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratan danformulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK(7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 5: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

bPerka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non PerizinanPenanaman Modal;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1PersyaratanPelayanan Keterangan :

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

dFotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/IzinUsaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki

e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

fBukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopyAkta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);

g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)h Fotocopy Izin Gangguan;i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

jFotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);

k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;

m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

2

Keterangan :a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

5 Produk Pelayanan6 a Kotak Saran

b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SK Izin Usaha PerluasanPenangananpengaduan, saran, danmasukan

Standar Pelayanan5. Izin Usaha Perluasan

Dasar Hukum

Sistem mekanisme,dan prosedur

3 Jangka waktupenyelesaian 5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratan danformulir (2) Pendaftaran & pengecekan

kelengkapan berkas (Front Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK(7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 6: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

bPerka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan KepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan Keterangan :a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan PenanamanModal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki

e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

fBukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT ataufotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);

gBukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewagedung/bangunan)

h Fotocopy Izin Gangguan;i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

jFotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumenUpaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);

k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;

m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

2

Keterangan :

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

5 Produk Pelayanan6 a Kotak Saran

b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

Penangananpengaduan, saran, danmasukan

Sistem mekanisme, danprosedur

Jangka waktupenyelesaian 5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Tambahan

Standar Pelayanan6. Izin Usaha Tambahan

Dasar Hukum

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemohon (1) Informasi persyaratan danformulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK(7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 7: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

b Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan danNon Perizinan Penanaman Modal;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan Keterangan :a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;

d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat PersetujuanPenanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki

e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPATatau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);

g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewagedung/bangunan)

h Fotocopy Izin Gangguan;i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

j Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahandokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);

k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;

m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.

2

Keterangan :

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratkuasa;

b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

5 Produk Pelayanan6 Jumlah pelaksana a Staf Pelaksana 4 (empat) orang;

b Kasubbid. Pengembangan & Pengendalian Penanaman Modal 1 (satu) orang;c Kabid. Penanaman Modal 1 (satu) orang;d Sekretaris 1 (satu) orang;e Kepala Badan 1 (satu) orang.

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahSK Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

Standar Pelayanan7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

Dasar Hukum

Sistem mekanisme, danprosedur

Jangka waktupenyelesaian 5 (lima) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratan danformulir (2) Pendaftaran & pengecekan

kelengkapan berkas (Front Office) (3)Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK(7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 8: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrariab Peraturan Mentri Agraria & Tata Ruang No. 5 tahun 2015 Tentang Izin Lokasi;c Peraturan Daerah No. 11 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031;d

1 Persyaratan Pelayanan a Fotocopy NPWPD;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Fotocopy akte pendirian perusahaan dan KTP Direktur Perusahaan;d Fotocopy sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;e Proposal proyek;f Fotocopy pelunasan PBB lahan yang dimohon tahun terakhir;

g Sosialisasi dan konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan pernyataan tidak keberatan dari tetangga ataumasyarakat yang berdekatan;

h Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk dibebaskan oleh pengembang;i Rincian lahan dan aspek tata guna lahan;

j Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruh dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitungsejak penerbitan SK izin lokasi pertama;

k Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;l Keterangan keanggotaan dari organisasi/Asosiasi;

m Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Sukabumin Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;o Surat persetujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratkuasa;

b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3

5 Produk Pelayanan6 a Kotak Saran;

b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;c Melalui media sosial.

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

SK Izin Lokasi

Penanganan pengaduan,saran, dan masukan

Jangka waktu penyelesaian 21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan8. Izin Lokasi

Dasar Hukum

Perwal No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

Sistem mekanisme, danprosedur

Keterangan :

Pemohon (1)Informasi persyaratan

dan formulir (2)Pendaftaran & pengecekan

kelengkapan berkas (Front Office) (3) Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 9: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;b Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;c Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;d Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;e

1 Persyaratan Pelayanan a Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Bangunan;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Fotocopy NPWP(D);d Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan;e Jenis Reklame dan Gambar/Konstruksi Reklame yang dipasang;f Lokasi Pemasangan yang diinginkan;g Izin Tetangga;h Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang akan dipasang Reklame;i Pernyataan bersedia menaati semua peraturan yang berlaku;

Fotocopy IMB bangunan reklame.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaiaan

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saran;b Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;c Melalui Media Sosial.

- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

9. Izin ReklameStandar Pelayanan

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Penangananpengaduan, saran, dan

SK Izin Reklame

Dasar Hukum

4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 10: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1999 Tentang Izin Usaha Industri3

1 Persyaratan Pelayanan 1 Formulir Permohonan;2 Materai Rp.6.000,- (2 buah);3 Fotocopy NPWPD;4 Fotocopy KTP Direktur/penanggun jawab;5 Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;6 Daftar Mesin dan Peralatan;7 Daftar Bahan Baku Penolong.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

Standar Pelayanan10. Izin Usaha Industri

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme, danProsedur

Keterangan :

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SK Izin Usaha Industri

Penanganan pengaduan,saran, dan masukan

Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front

Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9_ Pencetakan SK (5)

Page 11: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;b Perturan Daerah Kota Sukabumi No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan Syarat Umum :a Foto Copy KTP Pemohon;b Foto Copy Sertifikat / Akta Tanah;c Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);d Foto Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;e Surat Pernyatan tidak Keberatan dari Tetangga (Izin Tetangga);f Gambar dasar Ruang Usaha;

Jika Tanah / Bangunan Milik Orang Lain (Sewa / Kontrak )g Foto Copy KTP Pemilik Tanah / Bangunan;h Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;

Jika Berbentuk Badan Usahai Foto Copy akta Pendirian Perusahaan

Jika Merupakan Perusahaan Cabangj Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;k Surat Kuasa Pengurusan Izin

Syarat Khusus Untuk Usaha/Kegiatan Khusus (Jika Diperlukan)l Surat Keterangan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN) dari Dishub;

m Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;n Kajian Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL;0 Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.

2 Sistem mekanisme, dan prosedur

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dicetak dan pemohon membayar retribusi ke kasir;i SK diberi nomor dan cap BPMPT;j SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktu penyelesaian 14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

4 Tarif Retribusi

1 Struktur Besarnya tarif Retribusi, ditetapkan sebagai berikut:a. Luas Ruang Usaha s.d. 100 m2 sebesar Rp 1.000,00/m2 (seribu rupiah per meter persegi);b. di atas 100 m2,selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp 500,00/m2 (lima ratus rupiah per meter persegi)

2

1) s.d. 100 m2;2) di atas 100 m2.

a) Jln. Aminta Azmali;b) Jln. Arief Rahman Hakim;c) Jln. Bhayangkara;d) Jln. R.H. Didi Sukardi;e) Jln. Cemerlang;f) Jln. Ciwangi;g) Jln. Jend. A. Yani;h) Jln. Jend. Sudirman;i) Jln. Kapt. Harun Kabir;j) Jln. K.H. Ahmad Sanusi;k) Jln. Merdeka;l) Jln. Otto Iskandardinata;m) Jln. Pelabuan II;n) Jln. Perintis Kemerdekaan;o) Jln. R. Syamsudin, S.H.p) Jln. R.A. Kosasih;q) Jln. R.E. Martadinata;r) Jln. Rumah Sakit;s) Jln. Selabintana;t) Jln. Siliwangi;u) Jln. Suryakencana;v) Jln. Tekhoat.

a) Jln. Baledesa;b) Jln. Bhineka Karya;c) Jln. Benteng;d) Jln. Brawijaya;e) Jln. Caringin;f) Jln. Ciandam;g) Jln. Ciaul Pasir;h) Jln. Cikiray;i) Jln. Cikole Dalam;j) Jln. Cipanas;k) Jln. Dayeuhluhur;l) Jln. Dewi Sartika;m) Jln. Diponegoro;n) Jln. Dwikora;o) Jln. Garuda;p) Jln. Gereja;q) Jln. Gudang;r) Jln. Ir. H Djuanda;s) Jln. Kabandungan;t) Jln. Karamat;u) Jln. Kaum Kidul;v) Jln. Kenari;w) Jln. Lamping;x) Jln. Letda T. Asmita;y) Jln. Lettu Bakri;

Standar Pelayanan11. Izin Gangguan

Dasar Hukum

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan Struktur dan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 sampai dengan 16 dan Lampiran PeraturanDaerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Komponen perhitungan untuk tarif retribusi terdiri dari:a. Luas ruang usaha:

b. Indeks lokasi, yaitu:1) Indeks lokasi 5 (lima) yang meliputi:

2) indeks lokasi 4 (empat), yang meliputi :

Pemohon (1) Informasi persyaratan &folmulir (2)

Pengecekan & Paraf (6)

Pencetakan (5)

Tanda Tangan SK (7)Pembayaran Retribusi &Mencetak SKRDPenyerahan SK (10) Penomoran Surat Izin

(9)

Verifikasi berkas (4)Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office) (3)

Page 12: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

z) Jln. Lettu Sobri;aa) Jln. Lingkar;bb) Jln. Lio;cc) Jln. Mayawati Atas;dd) Jln. Mayawati Bawah;ee) Jln. Mayor Mahfud;ff) Jln. Merbabu;gg) Jln. Mesjid;hh) Jln. Muctar Obing Trip;ii) Jln. Nangela;jj) Jln. Nanggerang;kk) Jln. Nyomplong;ll) Jln. Pabuaran;mm) Jln. Parungseah;nn) Jln. Pasar;oo) Jln. Pasar Baru;pp) Jln. Pasar Wetan;qq) Jln. Pasundan;rr) Jln. Pelda Suryanta;ss) Jln. Pembangunan;tt) Jln. Pemuda;uu) Jln. Pemuda II;vv) Jln. Perniagaan;ww) Jln. Pengadilan;xx) Jln. PGRI;yy) Jln. Pramuka;zz) Jln. Proklamasi;aaa) Jln. Rumah Sakit Belakang;bbb) Jln. Sarasa;ccc) Jln. Saniin;ddd) Jln. Sejahtera;eee) Jln. Sriwijaya;fff) Jln. Stasiun Barat;ggg) Jln. Stasiun Timur;hhh) Jln. Subangjaya;iii) Jln. Sudajaya;jjj) Jln. Taman Bahagia;kkk) Jln. Tembus Stasiun Timur;lll) Jln. Tipar;mmm) Jln. Tipar Gedennn) Jln. Tirtayasa;ooo) Jln. Veteran I;ppp) Jln. Veteran II;qqq) Jln. Yulius Usman;rrr) Jln. Zaenal Zakse

a) Jln. Amubawasasana;b) Jln. Arca;c) Jln. Babakan;d) Jlln. Balandongan;e) Jln. Bantar Panjang;f) Jl. Begeg;g) Jln. Berdikari;h) Jln. Binong;i) Jln. Caringin Ngumbang;j) Jln. Cemara;k) Jln. Cempaka;l) Jl. Ciaul Pangkalan;m) Jln. Ciaul Pasir;n) Jln. Cibodas;o) Jln. Ciloa;p) Jln. Cimandiri;q) Jln. Cimanggah;r) Jln. Cipelang Leutik;s) Jln. Cisuereuh;t) Jln. Cisuda;u) Jln. Gambang;v) Jln. Gamelan;w) Jln. Gendang;x) Jln. Gotong Royong;y) Jln. Hadiah;z) Jln. Halimunaa) Jln. Kapitan;bb) Jln. Kartini;cc) Jln. Kaswari;dd) Jln. Kecapi;ee) Jln. Kemiri;ff) Jln. Kempul;gg) Jln. Kolenang;hh) Jln. Koperasi;ii) Jln. Kopeng;jj) Jln. Kulantar;kk) Jln. Lamping II;ll) Jln. Lettu Bakri Terusan;mm) Jln. Liung Tutut;nn) Jln. Nagrak;oo) Jln. Pangrango;pp) Jln. Parhita;qq) Jln. Pasar Saptu;rr) Jln. Parigi (nyomplong);ss) Jln. Parigi (jeruk nyelap);tt) Jln. Pasir Bahagia;uu) Jln. Pasri Berkah;vv) Jln. Pasir Makmur;ww) Jln. Pasir Mulus;xx) Jln. Pasir Pogor;yy) Jln. Pasir Sejahtera;zz) Jln. Pasri Selamat;aaa) Jln. Pasir Sentosa;bbb) Jln. Rebab;ccc) Jln. Salak;ddd) Jln. Samsi;eee) Jln. Saron;fff) Jln. Sudajayahilir;ggg) Jln. Suling;hhh) Jln. Tata Nugraha;iii) Jln. Tegal Wangi;jjj) Jln. Widyakrama.

3) Indeks lokasi 3 (tiga), yang meliputi:

4) indeks lokasi 2 (dua), meliputi jalan yang tidak termasuk angka 1), angka 2), angka 3) dan lokasi di dalam gang.

c indeks gangguan, yaitu:a) besar, dengan angka indeks sebesar 5 (lima);b) sedang, dengan angka indeks sebesar 3 (tiga);c) kecil, dengan angka indeks sebesar 2 (dua).

Page 13: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Indeks Gangguan:a) Jenis usaha baik yang menggunakan mesin atau tidak, dengan intensitas gangguan besar/tinggi (angka multifaktor 5) antara lain:

1. Industri perakitan kendaraan bermotor;2. Industri tekstil;3. industri semen;

19. Pabrik batu bata;20. Pabrik tepung ikan;21. Pabrik teh;

4. Industri penyamakan;5. Industri penggilingan batu;6. Industri kertas;7. Industri farmasi;8. Industri batu baterai kering;

14. Industri minyak goreng;15. Industri pembekuan ikan;16. Industri plastik;17. Industri peralatan rumah tangga;18. Industri perakitan elektronik;

9. industri logam;10. Industri separator accu;11. Indutri karosei;12. Industri keramik;13. Industri marmer;

24. Perusahaan penggergajian;25. Bengkel kendaraan bermotor;26. Bengkel bubut;27. Rumah potong hewan;28. Pabrik kaso kaki;

22. Pabrik garmen;23. Pabrik eternit;

34. Rumah sakit/bersalin;35. Pabrik sepatu;36. Super market;37. Pergudangan;38. Agen gas LPG;

29. Stasiun pengisian bahan bakar;30. Hotel bertaraf internasional;31. Diskotik, pub, karaoke, dan kafe;32. Pembibitan ayam ras;33. Peternakan;

3. Penggilingan padi;4. Pabrik tepung tapioka;5. Pabrik tahu/tempe;6. Pabrik soun;7. Pabrik minyak jarak;

39. Agen minyak tanah;40. Menara telepon seluler.

b) Jenis usaha baik yang menggunakan mesin atau tidak dengan intensitas gangguan sedang (angka multifaktor 3) antara lain:1. Industri makanan dan minuman;2. Pabrik tepung beras;

13. Toko suku cadang;14. Toko besi dan kaca;15. Toko ikan asin;16. Bioskop;17. Restoran/rumah makan/katering/warung nasi, bubur, dan lainnya;

8. Pabrik minyak kayu putih;9. Pabrik kerupuk/terasi;10. Pabrik rokok;11. Perusahaan bahan bangunan;12. Perusahaan goreng bawang;

23. Penyewaan alat-alat pesta;24. Gedung/lapangan yang dikomersilkan.

c. Jenis usaha baik yang menggunakan mesin atau tidak dengan intensitas gangguan kecil (angka multifikator 2) antara lain:1,. Pabrik es batu;2. Pabrik garam;

18. Rental mainan anak-anak;19. Percetakan;20. Rumah billiard;21. Perbankan/asuransi;22. Praktek dokter;

8. Hotel melati/losmen/penginapan/kontrakan/kos-kosan;9. Kolam renang;10. Gedung olah raga yang dikomersilkan;11. Pusat kebugaran;12. Salon kecantikan/tukang cukur;

3. Perusahaan strum accu;4. Perusahaan pencucian kendaraan;5. Perusahaan angkutan orang/barang;6. Perusahaan mebel;7. Tempat rekreasi;

18. Kolam ikan air deras;19. Pertanian terpadu;20. Warung telepon;21. Pertokoan;22. Kios-kios;

13. Konveksi;14. Penjahit;15. Indutri rumah tangga;16. Indutri kerajinan rumah tangga;17. Budidaya ikan hias, pertanian, tanaman hias;

28. Agen rokok, agen koran;29. WC umum yang dikomersilkan;30. Garasi komersial;31. Tempat kursus keterampilan;32. Kantor kontraktor, konsultan, notaris, dan sejenisnya.

23. Apotek, toko obat, optikal;24. Studio foto, cuci cetak film dan foto copy;25. Tambal ban, bengkel sepeda;26. Rental VCD, komputer, warnet;27. Biro perjalanan, biro jasa;

Page 14: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

- besarnya tarif retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi x luas ruang usaha x angka indeks lokasi x angka indeksgangguan- untuk pengawasan dikenakan tarif retribusi sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif- untuk permohonan penambahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha dikenakan retribusi sebesar 5% (lima persen) dariretribusi

5 Produk Pelayanan SK Izin Gangguan

6 1 Kotak Saran;2 Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;3 Melalui media sosial.

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

Penanganan pengaduan, saran,dan masukan

Page 15: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Dasar Hukuma Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksib Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Masyarakat Jasa Konstruksi;c Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2002 Tentang Izin Jasa Konstruksi

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan a Fotocopy KTP;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;2 Fotocopy NPWPD & SKT;3 Fotocopy IMB Sesuai Fungsi Usaha;4 Fotocopy Izin Gangguan (HO);5 Fotocopy Sertifikat Tanah;6 Fotocopy Daftar Tenaga Ahli dilampiri Surat Pernyataan dari setiap Tenaga Ahli Tetap diatas Materai Rp. 6000,- ;7 Daftar Tenaga Tekhnik Perusahaan yang sesuai Bidang Perkerjaanya dilampiri Foto Copy Ijasah, Sertifikat Tenaga Tekhnik8 Fotocopy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi / Lembaga;9 Daftar Pengalaman Perusahaan;

10 Neraca Perusahaan Terakhir;11 Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;12 Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan Badan Usaha ukuran 4x6 sebanyak (3 lembar) berwarna;13 Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Izin Usaha Jasa Konstruksi

Penangananpengaduan, saran, dan

10 ( sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Standar Pelayanan12. Izin Usaha Jasa Konstruksi

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front

Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 16: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

abc

d

1PersyaratanPelayanan A. PERMOHONAN DILAMPIRKAN DENGAN :

abcdefghijk

a

b

cdefghij

2 Sistemmekanisme, danprosedur

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dicetak dan pemohon membayar retribusi ke kasir;i SK diberi nomor dan cap BPMPT;j SK diserahkan kepada pemohon.

1).

a.1 Mendirikan Bangunan Baru : Luas lantai bangunan x indeks terintegrasi x indeks kegiatan x HSRB

termasuk pelestarian/ ( L x It x Ik x HSRB )pemugaran

2 Rehabilitasi Bangunan/ : Luas lantai bangunan x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan x HSRBRenovasi Bangunan ( L x It x Tk x HSRB )

3 Mendirikan prasarana : Volume x Indeks kegiatan x Indeks prasarana x HSRBBangunan Baru

4 Rehabilitasi prasarana : Volume x Indeks prasarana X Tingkat kerusakan x HSRBBangunan ( V x Ip x Tk x HSRB )

b.

c.

d.

e.

f.

2)a.

1 Indeks pembangunan bangunan baru sebesar 1,002 Indeks pelestarian/pemugaran terdiri dari :

a). Pratama 0,65b). Madya 0,45c). Utama 0,30

Standar Pelayanan13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Biaya pemeriksaan dan : 25 % x luas bangunan/ volume x harga satuan gambar

4 Tarif Retribusi Berdasarkan perhitungan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan .

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan pada jumlah biaya penyelenggaraan IMB ditetapkan berdasarkan padajumlah biaya penyelenggaraan IMB, biaya pemeriksaan gambar, dan biaya pengawasan lapangan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:Biaya penyelenggara IMB

Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pemohon perumahan

3 Jangka waktupenyelesaian

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

pengkajian Gambar

Biaya pengawasan lapangan : 15 % x biaya mendirikan bangunan baru

Biaya untuk pemutihan : 50 % x biaya Mendirikan Bangunan Baru

Biaya untuk balik nama/ : 25 % x biaya Mendirikan Bangunan Baruperubahan pemilik

Biaya perubahan fungsi bangunan : 50 % x biaya Mendirikan Bangunan Baru

Indeks faktor pengalihan HSRB sebagai berikut :Indeks Kegiatan (Ik), yaitu :

Keterangan :

Surat Izin Bekerja perencanaan kontruksi;Surat Izin pemborongan pekerjaan;Hasil penyelidikan tanah;Rekomendasi dari Bappeda tentang lokasi dan peruntukan tanah;Formulir kesesuaian tata ruang dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman

B. KHUSUS PERMOHONAN IZIN BANGUNAN TERTENTU YANG DIANGGAP PERLU PERTIMBANGAN TEKNIS, HARUS DILENGKAPI DENGAN :Gambar situasi, petikan dari peta terperinci yang disahkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Sukabumi;Surat keterangan: Rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan, Rekomendasi SPPL/UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup,Pertimbangan Teknis Pertanahan (IPPT) dari BPN;Gambar dan perhitungan instansi serta perlengkapan bangunan;Surat Izin Bekerja perencanaan arsitektur;

Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;

Fotocopy surat pemilikan tanah yang sah/sertifikat/akta dari tanah yang akan dibangun, rangkap 3 ( tiga).Keterangan lain yang dianggap perlu.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Surat Persyaratan/Persetujuan bermaterai dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipakai milik orang lain;Surat Persetujuan/Perjanjian sewa menyewa dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipergunakan adalah tanah sewa;

Perda Kota Sukabumi No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

Surat pernyataan tidak berkeberatan warga terdekat untuk IMB tempat usaha;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku rangkap 3 (tiga);Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan rangkap 3 (tiga);Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) rangkap 2 (dua)Gambar Rencana Bangunan yang memuat gambar denah, tampak, potongan dan detail kontruksi bangunan rangkap 3 (tiga);Perhitungan Kontruksi untuk bangunan yang menurut penilaian teknis dianggap perlu;

Pemohon (1) Informasipersyaratan &

Pengecekan &Paraf (6)

Pencetakan SK(5)

Tanda Tangan SK(7)

PembayaranRetribusi dan

mencentak SKRD (

Penyerahan SK (10) Penomoran SuratIzin (9)

Verifikasi berkas(4)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas

(Front Office) (3)

Page 17: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

b.1 Tingkat kerusakan sedang sebesar 0,452 Tingkat kerusakan berat sebesar 0,65

c.1 Indeks fungsi hunian :

a). Permanen sebesar 0,5 %b). Semi permanen sebesar 0,3 %c). Darurat sebesar 0,2 %

2 Indeks fungsi keagamaan sebesar 0,0 %3 Indeks fungsi usaha :

a). Permanen sebesar 0,8 %b). Semi permanen sebesar 0,7 %c). Darurat sebesar 0,6 %

4 Indeks fungsi sosial dan budaya :a). Permanen sebesar 0,5 %b). Semi permanen sebesar 0,35 %c). Darurat sebesar 0,2 %

5 Indeks Fungsi Khusus :a). Permanen sebesar 1 %b). Semi Permanen sebesar 0,9 %c). Darurat sebesar 0,8 %

6 Indeks fungsi ganda/campurana). Permanen sebesar 1 %b). Semi Permanen sebesar 0,9 %c). Darurat sebesar 0,8 %

d.

5 ProdukPelayanan

6 abc

Penangananpengaduan,saran, dan

Kotak Saran;Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;Melalui media sosial.- Website : www.bpmptkotsi.com- Facebook : [email protected] / BPMPT Kota Sukabumi- Twitter : [email protected] / @bpmpt_kotsi

SK Izin Mendirikan Bangunan

Indeks rehabilitasi banguanan/Renovasi Bangunan berdasarkan Tingkat Kerusakan (Tk) terdiri dari :

Indeks terintegrasi (It) terdiri dari :

Indeks prasarana sebesar 1,75 %

Page 18: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Dasar Hukuma Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;b Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

c Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan Syarat Umum :a Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;b Pas photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 3 lembar;c Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;

Khusus Bagi Permohonan Atas Nama Badan Usaha Melampirkan

d Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dariMenteri Hukum dan HAM yang dilegalisir;

e Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan diPengadilan Negeri yang dilegalisir ;

f Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan diPengadilan Negeri yang dilegalisir ;

Khusus Izin Barug Laporan penyelesaian Pengeboran sumur dengan melampirkan Hasil analisa Air Bawah Tanah dari Instansi yang ditunjuk;h Foto copy Izin Pengeboran yang dilegalisir;

Khusus Izin Perpanjangan :i Hasil analisa Air Bawah Tanah dari segi teknis geologi dan konservasi air bawah tanah dari Instansi yang ditunjuk;j Melampirkan foto copy Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terakhir yang dilegalisir.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan14. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 19: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;c Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek

1 Persyaratan Pelayanana Fotocopy KTP;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Fotocopy STNK;d Fotocopy Buku Uji;e Izin Trayek Yang Lama;f Kartu Pengawasan;g Fotocopy IPPKBU ( Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum );

2 Sistem mekanisme, danprosedur

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dicetak dan pemohon membayar retribusi ke kasir;i SK diberi nomor dan cap BPMPT;j SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi 1

a. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebear Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);b. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebear Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang ke atas sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

a. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 sampai dengan 15 orang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);b. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 sampai dengan 25 orang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);c. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

5 Produk Pelayanan

6 abc

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

Standar Pelayanan15. Izin Trayek

Dasar Hukum

Penangananpengaduan, saran, dan

Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan Struktur dan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 TentangRetribusi Izin Trayek

d

7 (tujuh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

(1) Besarnya tarif retribusi izin trayek:

(2) Besarnya tarif pengawasan izin trayek adalah sebagai berikut:

SK Izin Trayek

Kotak Saran;Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;Melalui media sosial.

Pemohon (1) Informasi persyaratan &folmulir (2)

Pengecekan & Paraf(6)

Pencetakan (5)

Tanda Tangan SK (7)Pembayaran Retribusidan mencetak SKRD (8)Penyerahan SK (10) Penomoran Surat Izin

(9)

Verifikasi berkas (4)Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Page 20: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Foto copy KTP pemohon;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;d Foto copy Surat Kepemilikan Tanah;e Foto Copy Tanda lunas PBB Tahun Terakhir;f Fotocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi;g Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/Koperasi);h Fotocopy Gambar Rencana / Rute Galian (untuk izin Rumija).

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

9 (sembilan) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Penurunan Trotoar

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan16. Izin Penurunan Trotoar

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 21: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Dasar Hukum a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagianJalan;

c Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

d Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Foto copy KTP pemohon;b Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;c Foto copy Surat Kepemilikan Tanah;d Foto Copy Tanda lunas PBB Tahun Terakhir ;e Fotocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi;f Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/Koperasi);g Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;h RAB Konstruksi (untuk izin Tiang Pancang Reklame).

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Izin Penggalian Ruang Milik Jalan

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

17. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija)Standar Pelayanan

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

9 (sembilan) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 22: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

bPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Foto copy KTP pemohon;b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;c Fotocopy Akta Perudahaan/Profile company;d Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;e Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir;f Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

2 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Parkir

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah

Standar Pelayanan18. Izin Parkir

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 23: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;b Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;c Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit D Pratama;d Peratuan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

ePeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Studi kelayakan;c Master plan;d Status kepemilikan;e Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;f Fotocopy Izin Gangguan;g Persyaratan pengolahan limbah;h Luas tanah dan sertifikatnya;i Penamaan;j Fotocopy IMB;k Izin penggunaan bangunan;l Fotocopy SIUP.

ba Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Berita acara pemeriksaan RS dari Dinas Kesehatan;c Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;d Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup menataati peraturan perundang-undangan yang berlaku;e Fotocoy Izin Gangguan;f Dokumen UKL-UPL;g Struktur organisasi RS;h Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;i Data kepegawaian direktur RS;j Data kepegawaian dokter RS;k Data kepegawaian perawat;l Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir);

m Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;n Daftar tarif pelayanan medik;o Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;p Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;q Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman;r Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

Standar Pelayanan19. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Rumah Sakit Tipe C dan D

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Izin Pendirian Rumah Sakit

Izin Operasional

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 24: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Klinik;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Klinik;c Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 201 tentang Klinik;

d Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;

b Foto Copy surat izin praktek dokter (minimal 2 dokter umum/dokter gigi) untuk klinik pratatama, khusus untuk klinik utamaharus 2 SIP dokter spesialis/1 SIP dokter spesialis ditambah 1 SIP dokter umum yang terlatih;

c Foto copy surat izin praktek apoteker;d Surat izin kerja/praktek tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketenagaan yang bekerja di klinik;e Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;f Foto copy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;g Identitas lengkap permohonan/KTP;h Surat keterangan persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah setempat;

iBukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milikpribadi atau surat kontrak minimal selama 5 tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;

j Dokumen UKL-UPL atau SPPL;

kProfil klinik yang akan didirikan meliputi: struktur organisasi kepengurusan tenaga kesehatan, sarana & prasarana, peralatan, jenispelayanan yang diberikan termasuk tarif;

l Pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengelola, ditandatangani diatas materai Rp. 6.000;m Perjanjian pengelolaan limbah;n Keterangan dari RS rujukan;o Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti fotocopy IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Klinik

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan20. Izin Klinik

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 25: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanc Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;d Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;

e Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy surat izin praktek apoteker;c Foto Copy surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;e Foto Copy KTP pemohon;f Akte perjanjian kerjasama notaris apoteker dengan pemilik sarana apotik;g Surat pernyataan pemilik sarana apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;h Daftar terperinci alat perlengkapan apotik;i Denah bangunan dan peta lokasi apotik;j Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO;

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Apotek

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Standar Pelayanan21. Izin Apotek

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 26: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Dasar Hukuma Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;c Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;d Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Regristrasi Obat Tradisional;

e Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto copy surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK);c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;d Foto Copy KTP pemohon;e Pas foto 4x6 (2 lembar);f Surat peernyataan bersedia bekerja sebagai penanggung jawab toko obat;g Surat pernyataan pemilik untuk bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku;h foto copy surat perjanjian kerja sama antara asisten apoteker dengan pemilik toko obat, ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000;i Alamat dan denah tempat usaha;j Daftar obat-obatan yang akan dijual;k Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK IzinToko Obat Tradisional

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan22. Izin Toko Obat Tradisional

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 27: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional penagngung jawab dan para terapis lain;c Surat izin kerja ahli kecantikan;d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;e Fotocopy KTP pemohon;f Foto copy sertifikat atau perjanjian sewa;g Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan;h Rekomendasi dari organisasi ahli kecantikan;i Surat keterangan dari Lurah;j Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;k Daftar jumlah dan jenis tenaga;l Daftar dan jenis alat kecantikan yang digunakan dan kegunaannya;

m Peta lokasi dan denah ruangan yang digunakan untuk pelayanan;n Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Salon Kecantikan Tradisional

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan23. Izin Salon Kecantikan Tradisional

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 28: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;c Keputudan Menteri Kesehatan No. 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto copy surat izin kerja reprakasi optisien;c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;d Foto copy KTP;e Rekomendasi dari GAPOPIN;f Daftar terperinci alat perlengkapan optikal;g Denah bangunan dan peta lokasi;h Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

7 SARANA :a Komputer;b Printer;c Alat Tulis Kantor;d Jaringan Internet.

a Gedung Kantor

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

Standar Pelayanan24. Izin Optikal

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Optikal

Sarana, prasarana,dan/atau fasilitas

PRASARANA :

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2) Pendaftaran & pengecekan

kelengkapan berkas (Front Office)(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 29: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;c Peraturan Menteri Kesehatan No. 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Surat izin praktek dokter penanggung jawab;c Surat izin kerja tenaga analisis laboratorium;d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;e Foto copy kartu identitas/foto copy akte pendirian badan pemohon;f Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;g Surat pernyataan kesanggupan pengnggung jawab;h Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;i Surat pernyataan kesedian mengikuti program pemantapan mutu;j Dara kelengkapan bangunan;k Data Kelengkapan peralatan;l Foto copy NPWP;

m Rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaan laboratorium;n Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota ILK;o Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Laboratorium Klinik

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan25. Izin Laboratorium Klinik

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front

Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 30: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;c Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Keesahtan Tradisional;

d Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional pengangung jawab dan para terapis lain;c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;d Foto copy pendirian badan usaha;e Fotocopy KTP;f Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah;g Bukri kepemilikan tanah atau surat kontrak minimal 5 tahun bagi yang menyewa;h UKL dan UPL.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Izin Rumah Sehat Pengobatan Tradisional

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan26. Izin Rumah Sehat Pengobatan Tradisional

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 31: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang PerdaganganBerjangka Komoditi;

2 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

3 Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Fotocopy KTP;b Fotocopy NPWPD;c Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akutnan Publik;d Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;e Sertifikat pendaftaran pedagang berjangka;f Tanda keanggotaan pada bursa berjangka;g Tanda keanggotaan pada lembaga kliring berjangka;h Pernyataan tertulis persiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan27. Izin Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front

Office) (3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan &Paraf (6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 32: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

3 Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Surat Izin Praktek Dokter Penanggung Jawab;c Surat Izin Kerja Radiografer;d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;e Struktur Organisasi;f Data tenaga kerja;g Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;h Data Peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;i Berita Izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi sinar x);j Berita acara uji fungsi alat radiologi;k Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan28. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 33: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu,Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang telah diputus oleh pengadilan;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Daftar sarana dan prasarana;b Daftar tenaga kesehatan;c Daftar program rehabiliasi medis NAPZA dan SOP;d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.e Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan29. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 34: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Undang-Undang No. 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah No. 66 Tahun 20101 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3 Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan KepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan SD, SMP, SMA1 Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;2 Identitas lengkap pemohon3 Foto copy akta pendirian yayasan dan izin Kemenkumham4 foto copy IMB

5 Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikanyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintahan, pemerintah daerah, atau badan

6 Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial danbudaya7 Isi pendidikan

8 Jumlah kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan9 Sarana dan prasarana pendidikan untuk non kejuruan10 Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada

11 Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut

12 Data mengenai perkiraan pembiyaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 3 tahun akademik berikutnya

SMK1 Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;2 Identitas lengkap pemohon3 Foto copy akta pendirian yayasan dan izin Kemenkumham4 foto copy IMB5 Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan6 Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan7 Isi pendidikan8 Jumlah kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan9 Sarana dan prasarana pendidikan untuk non kejuruan10 Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada

11 Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut

12 Data mengenai perkiraan pembiyaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 3 tahun akademik berikutnya13 Tersedianya sarana prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya14 Adanya potensi lapangan kerja15 Adanya potensi sumber wilayah yang memerlukan keahlian kejuaruan tertentu16 Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut17 Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat, instansi18 Pernyataan Ketua Yayasan tentang kebenaran data dan dokumen yang diberikan bermaterai Rp. 6.000

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Pendidikan dan Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan30. Izin Pendirian dan Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 35: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

Standar Pelayanan

1 Undang-Undang No. 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 20101 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3 Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Surat permohonan dari lembaga yang bersangkutan;b Foto copy SK LPK terakhir;c Foto copy sertifikat kursus terakhir;d Foto copy KTP dan NPWP pimpinan LPK dan daftar riwayat hidup pimpinan;e Pas foto berwarna 3x4 (3lembar);f Data kelulusan warga belajar minimal 1 tahun terakhir sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan;g Daftar warga belajar yang sedang berlangsung sesuai dengan jenis program;

hLaporan sementara kegiatan LPK/Bimbel yang mengacu kepada 8 standar kompetensi pendidikan bagi lpk dan bimbel minimal1 semester terakhir berisi profil pelakasanaan/kurikulum dan jadwal belajar/struktur organisasi);

i Succes story/tingkat keberhasilan lembaga.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

31. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 36: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;b Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;c Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;d Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

e Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Fotocopy Izin Prinsip;c Fotocopy KTP;d Fotocopy NPWP;e Fotocopy Izin Gangguanf Fotocopy SIUP;g Fotocopy TDP;h Pas Poto 4x6 (3 Lembar);i Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Peraturan yang berlaku.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Peternakan dan Hasil Ternak

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeah

Standar Pelayanan32. Izin Usaha Peternakan dan Hasil Ternak

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 37: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupb Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;c Peratuarn Daerah No. 02 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Fotocopy Izin Prinsip;c Fotocopy sertifikat;d Fotocopy HO;e Rekomendasi UKL-UPL.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Lingkungan

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan33. Izin Lingkungan

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 38: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

b Pereturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan, dan Toko Modern;

c Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;c Foto Copy Izin Lokasi;d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Profil lengkap konsultan;e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdaganganf Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;g Foto copy HO, SIUP, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);h Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;i Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern;j Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Modernk Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Toko Modern

Penanganan pengaduan,saran, dan masukan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan34. Izin Usaha Toko Modern

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme, danProsedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 39: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan TokoModern;

b Pereturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasarc Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

d Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;c Foto Copy Izin Lokasi;d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Nama konsultan, alamat konsultan;e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdaganganf Foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;g Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);h Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

iSurat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (lUP2T);

j Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Modernk Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan35. Izin Usaha Pengelolaam Pasar Tradisional (IUP2T)

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)

Pencetakan SK (5)

Page 40: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan TokoModern;

b Pereturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

c Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

dPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;c Foto Copy Izin Lokasi;d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Nama konsultan, alamat konsultan;e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;f Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);g Foto copy Izin Gangguan (HO);h Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB);i Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);j Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;k Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaanl Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

10 (sepuluh) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 41: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupb Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031;

cPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Fotocopy KTP;c Fotocopy HO;

d Surat kesediaan mengganti pohon yang akan ditebang dengan jumlah/jenis kunatitas yang sama atau yang lebih banyak.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktu penyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan3 Melalui Media Sosialc - website: www.bpmptkotsi.com

- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

6 (enam) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Izin Usaha Penebangan Pohon

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan37. Izin Penebangan Pohon

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 42: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

b Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Pemohon;c Foto Copy NPWP;d Foto Copy HO

Jika Berbentuk Badan Usahae Foto Copy akta Pendirian Perusahaanf Pas Foto ukuran 3x4 (2 lembar);

Jika Merupakan Perusahaan Cabangg Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;h Surat Kuasa Pengurusan Izin.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Surat Izin Usaha Perdagangan

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan38. Standar Pelayanan: Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 43: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

bPeraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Pemohon;c Foto Copy HO;d Foto Copy SIUP;e Foto Copy TDPf Foto Copy Rekomendasi dari dinas terkait;g Rekomendasi SPPL;h Foto Copy NPWP;i Foto Copy Akta Perusahaan.

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Tanda Daftar Industri

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan39. Tanda Daftar Industri

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8) Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 44: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 90/M-DAG/Per/12/2012 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

2 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

3 Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Pemohon;c Foto Copy NPWP;d Fotocopy Akta Pendirian Perudahaan;e Fotocopy IMB yang menyatakan sebagai gudang;f Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modan untuk Penanaman Modal Asing;g Fotocopy KITAS untuk penanggung jawab berkewarganegaraan asing;h Foto Copy SIUPi Foto Copy TDP

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Tanda Daftar Gudang

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan40. Tanda Daftar Gudang

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)

Page 45: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;

2 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

3Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanana Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Pemohon;c Foto Copy NPWP;d Foto Copy HOe Foto Copy SIUP

Jika Berbentuk Badan Usahaf Foto Copy akta Pendirian Perusahaan

Jika Merupakan Perusahaan Cabangg Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;h Surat Kuasa Pengurusan Ijin

Jika berbentuk Perseroan Terbatasi Foto Copy pengesahan Kementrian Hukum dan HAM

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa suratb Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktupenyelesaian

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

SK Tanda Daftar Perusahaan

Penangananpengaduan, saran, dan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan41. Tanda Daftar Perusahaan

Dasar Hukum

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

Pemohon (1) Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9)Pencetakan SK (5)

Page 46: Standar Pelayanan - UKM Indonesia...Standar Pelayanan Dasar Hukum 4 Tarif Retribusi Tidak dipungut retribusi karena Izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagai

a Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

b Peraturan Walikota Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

1 Persyaratan Pelayanan

a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;b Foto Copy KTP Pemohon;c Foto Copy NPWP;d Foto Copy HOe Foto Copy SIUPf Foto Copy TDPg Rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata & Ekonomi Kreatif

2

a Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;b Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir bermaterai Rp. 6,000,-;c Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;d Back Office melakukan verifikasi berkas;e Draft SK dibuat dan dicetak;f Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;g SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;h SK diberi nomor dan cap BPMPT;i SK diserahkan kepada pemohon.

3 Jangka waktu

4 Tarif Retribusi

5 Produk Pelayanan

6 a Kotak Saranb Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduanc Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com- facebook: [email protected]/Bpmpt Kota Sukabumi- twitter: [email protected]/@bpmpt_kotsi

SK Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Penangananpengaduan, saran, danmasukan

Tidak dipungut retribusi karena izin ini tidak termasuk objek retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undangNo. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan42. Standar Pelayanan: Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sistem Mekanisme,dan Prosedur

Keterangan :

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Pemohon(1)

Informasi persyaratandan formulir (2)

Pendaftaran & pengecekankelengkapan berkas (Front Office)

(3)

Verifikasi berkas (4)

Pengecekan & Paraf(6)

Penomoran SuratIzin (8)

Tanda Tangan SK (7)Penyerahan SK (9) Pencetakan SK (5)