Standar Pelayanan Publik Bp2t Kabupaten Kutai Kartanegara.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur pada Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terselesaikan dengan baik yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan perijinan yang akan dilaksanakan oleh Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Maksud dan tujuan dari penyusunan SPP ini seiring dengan visi Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Perizinan “ Menuju Pelayanan Perijinan Terpadu yang Cepat dan Berkualitas, maka diawal tahun 2014 ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan terkait prosedur perijinan yang mudah dan sederhana yang termuat dalam SPP ini. Dengan terselesainya penyusunan SPP ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir. Semoga dengan terbitnya SPP Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan segala keterbatasannya masih dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan perijinan sesuai Moto Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu “ Bukan Janji Tapi Pasti, Janji Layanan yaitu : “ Siap Melayani dengan Mudah, Cepat, Pasti dan Transparan “ dan Budaya Kerja yaitu : “ Ramah, Rapi, Disiplin, Jujur, Cermat, Inovatif dan Tanggung Jawab “

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tenggarong, KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Drs. M.Syafruddin HS,M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19581218 198501 1 003

DAFTAR ISI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hal KATA PENGANTAR .......................................................................................1 DAFTAR ISI....................................................................................................2 KEPUTUSAN KEPALA BADAN .......................................................................3-7 BAB I PENDAHULUAN

A. Visi..............................................................................................................9 B. Misi............................................................................................................10 C. Moto dan Komitmen Pelayanan Publik...........................................................10 D. Ruang Lingkup Tugas..................................................................................10 E. Jenis – Jenis Pelayanan................................................................................14 BAB II STANDAR PELAYANAN PERIJINAN (24 JENIS IJIN)

A. Hukum............................................................................ ……............16-55 B. Persyaratan........................................ ……………………………………..................16-55 C. Sitem, Mekanusme dan Prosedur .................................................................16-55 D. Jangka Waktu Penyelesaian...................................... …………………..…………..16-55 E. Biaya/ Tarif ................................................................................................16-55 F. Produk Pelayanan........................................................................................16-55 BAB III STANDAR PELAYANAN APARATUR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

A. Sarana, Prasaran dan Fasilitas ........................................................................56 B. Jumlah Pelaksana...........................................................................................57 C. Kompetensi Pelaksana....................................................................................57 D. Pengawasan Internal......................................................................................57 E. Jamina Pelayanan...........................................................................................57 F. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan………………………..………………....58 G. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan……………………………………………….58 H. Evaluasi Kinerja Pelaksana……………………………………………………………….………….59

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Wolter monginsidi Telp.(0541)662295-6666380 Kode Pos 75512 Tenggarong

http://bp2tkukar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : .......................

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : 1.Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik,terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.

2. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana

dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1.Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

http://bp2tkukar.go.id/

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa

Timur.

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

15. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

16. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek;

17. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 1998 tentang Ketentuan Usaha Izin Trayek;

18. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan;

19. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol. C;

20. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 1999 tentang Izin Pengelolaam,

Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan;

21. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1999 tentang Izin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

22. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi

Usaha;

23. Peraturan Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Hutan Rakyat dan Hutan Milik;

24. Peraturan Daerah No. 24 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal;

25. Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame;

26. Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Pengambilan dan

Pemanfaatan Ais Permukaan;

27. Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Usaha Produsen Benih/ Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura;

28. Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi;

29. Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur

Pemberian Izin Usaha Perkebunan;

30. Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perkebunan;

31. Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2000 Izin Usaha Pemotongan Hewan, Penjualan Daging Hewan dan Usaha Pemotongan Unggas;

32. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum;

33. Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Pengusahaan Minyak dan Gas; 34. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri (IUI); 35. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Pendaftaran

Usaha Peternakan; 36. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang/ /

Alat Berat yang melebihi kelas jalan; 37. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan

Galian Gol. C; 38. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran; 39. Peraturan daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel; 40. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan; 41. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir; 42. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame; 43. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2003 tentang Perijinan Pelayanan

Kesehatan Swasta dan Sarana Kesehatan Swasta; 44. Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan

Pembuangan Air Limbah; 45. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP); 46. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuatan

Badan Kapal/ Angkut Air; 47. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Izin Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah; 48. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri

(IUI); 49. Peraturan Daerah No. 20 tahun 2004 Pelaksanaan dan Biaya Administrasi

Pengurusan IUJK;

50. Peraturan daerah No. 03 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet;

51. Peraturan daerah No. 03 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

untuk Kegiatan Industri dan Usaha lainnya; 52. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketentuan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB); 53. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 tentang Retribusi IMB; 54. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan

Pendidikan; 55. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 56. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet; 57. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan; 58. Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 59. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Izin Lokasi; 60. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya

Ikan; 61. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Industri; 62. Peraturan daerah No. 06 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 63. Peraturan daerah No. 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batu Bara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERTAMA : Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Kutai Kartanegara, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Standar Pelayanan Publik Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten

Kutai Kartanegara, sebagaimana dalam diktum PERTAMA meliputi : 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan 3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/ tarif 6. Produk Pelayanan 7. Sarana,Prasarana dan atau Fasilitas 8. Kompetensi Pelaksana 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan,Sar an dan Masukan 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara Pada tanggal KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Drs. M. Syafruddin. HS., M.Si


BAB I

PENDAHULUAN A. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan Otonomi daerah yang harus melayani masyarakat secara optimal dan berdaya guna,maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sebuah Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Perizinan “

Prinsip – prinsip dari visi diatas adalah :

1. Pelayanan Perijinan Terpadu, yaitu :

Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara, sesuai Perbup No. 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan ke pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perijinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kutai Kartanegara sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perijinan hanya di Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pelayanan Perijinan yang Cepat, yaitu :

a. Cepat dalam waktu penyelesaian ijin yang terukur mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan Perijinan dengan ditentukannya Standar Waktu Minimal waktu penyelesaian ijin untuk tiap jenis ijin.

b. Cepat dan mudah dalam memperoleh persyaratan perijinan terutama persyaratan yang banyak melibatkan instansi terkait disederhanakan.

c. Cepat dalam pemrosesan pelayanan perijinan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif dalam pemprosesan ijin tersebut ditunjang dengan SDM dan sarana/prasarana perijinan yang memadai. Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Cepat dalam informasi pelayanan perijinan yang transparan terutama dalam persyaratan, waktu penyelesaian, biaya perijinan dan menangani pangaduan masyarakat.

Dalam pelayanan perijinan yang cepat tersebut diatas, akan diperoleh efisiensi dalam biaya pelayanan perijinan.

3. Pelayanan Perijinan yang berkualitas, yaitu :

a. Produk perijinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki

kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan aman. b. Dalam memberikan pelayanan perijinan, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

didukung dengan : 1) SDM yang berkualitas dan professional 2) Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas. 3) Data base perijinan yang didukung dengan Sistem Integrasi Layanan (SIL)

Perijinan.

B. MISI :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.

2. Meningkatkan Kualitas Aparatur yang Profesional di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasana Perijinan. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat

perijinan. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perijinan.

C. MOTTO DAN KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU

1. Motto Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara :

“ BUKAN JANJI TAPI PASTI “

Makna motto : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berupaya untuk memberikan Pelayanan yang prima dan tidak harus memberikan janji-janji kepada konsumen akan tetapi memberikan sebuah kepastian kepada konsumen untuk mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman/acuan dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

2. Janji Layanan “ Siap Melayani Dengan Mudah, Cepat, Pasti dan Transparan “

a. Siap memberikan pelayanan terbaik dan tercepat untuk mencapai kepuasan

masyarakat dalam perijinan. b. Siap mengikuti Globalisasi dalam pelayanan perijinan. c. Siap menjadikan motor dalam menggerakkan Arus Investasi di Kutai Kartanegara

dalam perijinan. d. Siap menjalankan perijinan Terpadu di Kutai Kartanegara.

3. Budaya Kerja “ Ramah, Rapi, Disiplin, Jujur, Cermat, Inovatif dan Tanggung Jawab “

D. RUANG LINGKUP TUGAS

Ruang lingkup tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;

2. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;

3. Mengkoordinasikan dan mengarahkan proses pengembangan sistem pelayanan yang berkaitan dengan proses pelayanan perijinan dan perijinan tertentu;

4. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang Pelayanan Perizinan,yang meliputi bidang-biang urusan wajib maupun urusan pilihan;

5. Merumuskan sasaran penyusunan Renstra Badan pelayanan Perizinan Terpadu;

6. Mengordinasikan penyusunan rencana Kerja Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

7. Mengordinasikan,rencana penyusunan LAKIP dan TAPKIN Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

8. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat;

9. Mengarahkan,memantau pengelolaan data dan sistem informasi berkaitan dengan pelayanan perijinan dan perijinan tertentu;

10. Mengendalikan dan mengelola Pengaduan Masyarakat berkaitan dengan Pelayanan Perijinan dan Perijinan tertentu;

11. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pelayanan perijinan;

12. Menetapkan kebijaksanaan tehnis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma standar dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah;

13. Menetapkan mekanisme dan prosedur penyelenggaran pelayanan perijinan dilingkup badan hingga pengelolaan dan mekanisme penanganan pengaduan berpedoman pada ketentuan peraturan;

14. Membina dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggung jawabnya;

15. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional di bidang pelayanan perijinan dan perijinan tertentu;

16. Menetapkan dan menandatangani Surat Ketetapan Retribusi ( SKR ) atau yang di persamakan sesuai dengan kewenangannya;

17. Menerbitkan dan menandatangani perizinan sesuai dengan wewenangnya;dan

18. Melaksakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai arahan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan struktur organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Kepala Badan; 2. Sekretaris Badan, membawahi :

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan;dan c. Sub bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Pelayanan; 4. Bidang Pemrosesan; 5. Bidang Data dan Informasi;dan 6. Bidang Evaluasi dan Pengendalian. 7. Tim Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional Sedangkan tugas tiap bidang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pelayanan :

- Menerima berkas permohonan dan memverifikasi terhadap permohonan ijin yang sesuai dengan standar operasional Prosedural;

- Mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur – unsur Fungsional yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan;

2. Bidang Pemrosesan : - Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok Bidang Pemrosesan sebagai bahan informasi

dan pertanggung jawaban kepada kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melalui sekretaris.

- Mengkoordinasikan, melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis dan rapat-rapat koordinasi dalam upaya presentasi.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan peninjauan lapangan Tim Teknis. - Mengkoordinasikan dan menyiapkan berita acara hasil dari peninjauan lapangan dan

melaporkan kepada kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu melalui sekretaris. - Mengkoordinasikan dan membuat perhitungan retribusi izin dan bentuk SKR atau yang

di persamakan. - Menyiapkan dan mengajukan draf surat keputusan izin untuk ditanda tangani oleh

kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

3. Bidang Data dan Informasi : - Menyusun rencana strategis,rencana kerja dan anggaran bidang Data dan Informasi

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; - Menyiapkan,mengolah bahan, pengembangan data dan Informasi; - Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan Informasi.

4. Bidang Evaluasi dan Pengendalian :

- Menyusun perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Evaluasi,Pengendalian pengawasan;

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan persiapan Fasilitasi program kerja bidang Evaluasi dan Pengendalian;

- Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkungan Badan terkait Bidang Evaluasi dan Pengendalian;

- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Evaluasi dan Pengendalian.

STRUKUR ORGANISASI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

BIDANG

PEMROSESAN

BIDANG

PELAYANAN

BIDANG

EVALUASI & PENGENDALIAN

TIM

TEKNIS

TIM

TEKNIS

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM/KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN UMUM

& KEPEGAWAIAN

BIDANG

EVALUASI &

PENGENDALIAN

BIDANG DATA

& INFORMASI

E. JENIS JENIS PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan Ijin

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebangyak 58 Jenis Izin dan non Perizinan. Jenis pelayanan ijin yang di selenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Kutai kartanegara mulai dari penerimaan permohonan,pemrosesan,penandatanganan keputusan izin dan pembayaran retribusi / pajak perizinan sejumlah 24 ( Dua Puluh Empat ) izin berdasarkan : 1. Izin mendirikan pendidikan Lembaga Non Formal. 2. Izin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan kerja. 3. Izin usaha kepariwisataan. 4. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum. 5. SIUJK 6. Izin usaha sarang burung walet. 7. Izin angkut sarang burung walet. 8. SIUP. 9. SIUP minuman beralkohol. 10. Tanda daftar Industri. 11. Izin usaha industri. 12. Izin Pest Control. 13. Izin laboratorium kesehatan. 14. Izin toko obat. 15. Izin apotek. 16. Izin rumah sakit. 17. Izin Klinik. 18. Izin rumah bersalin/BKIA. 19. Izin mendirikan bangunan ( IMB ). 20. Izin Gangguan / HO 21. Izin Penyelenggaraan Kebugaran Jasmani/Fitnes. 22. Izin Optik. 23. Izin rumah makan/Restoran.

24. Izin agen perjalanan wisata.

STANDAR PELAYANAN Izin Usaha Perdagangan

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Permen Perdagangan RI Nomor : 36/M.Dag/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46/M.Dag/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Permendag RI Nomor : 36/M.Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/M.Dag/PER/2009;

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Fotocopy KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab; c. Pas Foto Pemilik 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas,Pakai dasi,latar

belakang biru ); d. Foto Copy Akte Notaris Pendiri Perusahaan; e. Foto Copy NPWP Perusahaan; f. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU/HO ); g. Neraca Akhir Perusahaan Per Tanggal 31; h. Materai Rp. 6000 ; ( 2 Lembar )

3 Sistem, Prosedur dan Mekanisme

pemohon

pendaftaran Pengambilan berkas

Proses

4 Jangka Waktu Penyelesaian a. 5 hari kerja setelah permohonan lengkap diterima oleh petugas Loket.

5 Biaya Tanpa dipungut Biaya

6 Produk Pelayanan Hasil Pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang yelah ditetapkan, Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau barang,jasa dan atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan.

7 Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas 1. Ruang tamu ber-AC,meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax 6. Mesin Fotocopy

8 Kompetensi Pelaksana 1. SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus

dalam hal penanganan pelayanan perizinan.

9 Pengawasan Internal 1. Atasan Langsung ( Kepala PTSP ) 2. Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah

Daerah dan Pengawasan Fungsional oleh Bawaskab.

10 Penanganan Pengaduan 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0541- 662295 Fax : Email : http://bp2tkukar.go.id

11 Jumlah Pelaksana Maksimal 5 Orang

12 Jaminan Pelayanan 1. Pelayanan yang dilakukan dengan mengacu/berpedoman pada Standar Operating Procedure ( SOP )

2. Adanya Moto Pelayanan “Bukan Janji tapi Pasti” terhadap Pelayanan yang diberikan kepada publik

13 Jaminan Keamanan Bahwa setiap jenis Dokumen Perizinan yang dikeluarkan mempunyai kepastian hokum dan legalitas yang dproses dan diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan.

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M.Dag/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

b. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46/M.Dag/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag RI Nomor : 36/M.Dag/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43/M.Dag/PER/9/2009;

d. Peraturan Daerah no. 14 Tahun 1998 tentang izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab; c. Pas Foto Pemilik 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Dasi, Latar

belakang biru ); d. Foto Copy Akte Notaris Pendiri Perusahaan e. Foto Copy NPWP Perusahaan; f. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU/HO ); g. Neraca Akhir Perusahaan Per Tanggal 31; h. Materai Rp. 6000 ; ( 2 Lembar )


pemohon


Proses

4 Jangka Waktu Penyelesaian a. 5 hari kerja setelah permohonan lengkap diterima oleh petugas Loket




8 Kompetensi Pelaksana 1. SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 2. SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan

khusus dalam hal penanganan pelayanan perizinan.




2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0541- 662295 Fax :

Email : http://bp2tkukar.go.id






STANDAR PELAYANAN Izin Tanda Daftar Industri (TDI)

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang – Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

b. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1995 tentang ijin Usaha Industri;

c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

d. Perman Nomor : 07/M-IND/PER/1/2005 tentang Industri Kecil adalah Nilai Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d 200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

e. KeMenPerin Nomor : 148/M/SK/7/1995 tentang jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak merusak atau membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

2 Persyaratan a. Surat Permohonan TDI; b. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab; c. Pas Foto Pemilik 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Dasi, Latar belakang

biru ); d. Foto Copy HO; e. Foto Copy NPWP; f. Bagi Industri yang Berbadan Hukum Melampirkan : akte

Pendirian Perusahaan,SIUP, TDP, dan Lain Lain; g. Daftar Mesin Peralatan yang digunakan Harga dan Tahun

Pembuatan; h. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar ) i. Jaminan Bahan Baku.


pemohon


Proses


5 Biaya Tanpa dipungut Biaya -


7

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC,meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax 6. Mesin Fotocopy



9 Pengawasan Internal 1. Atasan Langsung ( Kepala PTSP ) 2. Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah

dan Pengawasan Fungsional oleh Bawaskab.









STANDAR PELAYANAN Izin Usaha Industri (IUI)

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Permen Perindustrian RI No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberian IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;

b. Permen Perindustrian No. 148/M/SK/7/1995.

2 Persyaratan a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; b. Foto Copy HO; c. Foto Copy Izin Lokasi Industri; d. Foto CopyIzin Mendirikan Bangunan ( IMB ) e. Surat Keterangan Pengelolaan Kawasan.


Pemeriksaan lapangan

Proses

pemohon


4 Jangka Waktu Penyelesaian a. 9 ( Sembilan ) hari kerja setelah permohonan diterima oleh petugas loket ( Lengkap ) / Ijin Baru;

b. 7 ( Tujuh ) Hari kerja / Ijin Perpanjangan.
















STANDAR PELAYANAN

Izin Pest Control

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok Lingu\kungan Hidup;

b. Undang- Undang Nomor 4Tahun 1984,tentang Wabah Penyakit Menular;

c. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Surat Ijin Usaha (SIU) / Srat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari

Pemkab Kukar; 3. Peta Lokasi dan Alamat Perusahaan; 4. Denah dan Luas Bangunan; 5. Daftar susunan petugas teknis perusahaan yang terdiri

atas ; a. Nama b. Jenis Kelamin c. Umur d. Alamat e. Pendidikan Terakhir f. Jabatan g. Uraian Tugas

(Petugas Teknis adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman termasuk penjamah pestisida)

6. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter untuk tenaga Supervisor dan Operator atau Teknisi;

7. Sertifikat tanda lulus sebagai Supervisor,Teknisi atau Operator;

8. Daftar Pestisida yang akan digunakan: - Nama Dagangannya - Nama Bahan Aktif - Nama Bahan Pencampur - Bentuk ( Formulasi ) pestisida dan bahan pencampur - Sasaran Penggunaan - Ijin penggunaan pestisida terbatas bila mernggunakan

pestisida terbatas; - Daftar peralatan Teknis - Peralatan Aplikasi Pestisida - Peralatan/Perlengkapan pelindung pestisida - Kendaraan Opersional.



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN Izin Laboratorium Kesehatan

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2010

tentang Pedoman Pemberian Izin mendirikan Bangunan

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Foto copy KTP Pemohon / Pemilik; 3. Foto Copy KTP Pemegang Kuasa ( Jika Dikuasakan ); 4. Akta Pendirian Yayasan Pemohon; 5. Foto Copy Ijin Gangguan (HO) 6. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) 7. Daftar alat perlengkapan penunjang pelayanan

laboratorium termasuk alat keselamatan; 8. Data ketenagaan yang bekerja di laboratorium

kesehatan; 9. Dokumen Lingkungan; 10. Foto Copy ijin Pemanfaatan Tanah (IPT); 11. Hasil Pemeriksaan kualitas air dari laboratorium

Kesehatan Kab.Kukar; 12. SIP Dokter Penanggung Jawab; 13. Salinan/Foto Copy denah bangunan dan denah lokasi; 14. Struktur Organisasi; 15. Surat kuasa bermaterai Rp.6000,- atau surat tugas bila

tidakbisa mengurus sendiri; 16. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung

jawab teknis dilampiri surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga teknis lab dan foto copy ijazah;

17. Surat pernyataan kesanggupan sebagai tenaga teknis ( dilampiri foto copy ijazah )

18. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti Peningkatan Mutu Eksternal (PME)

19. Surat pernyataan pemohon sanggup tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

20. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;

21. Semua berkas syarat di atas dibuat rangkap 2.



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN Izin Toko Obat

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang hygieneuntuk

usaha bagi umum; c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.

2 Persyaratan 1. Surat permohonan; 2. Foto Copy KTP Pemohon; 3. Pas foto Ukuran 3 x 4 cm 2 lembar (Berjas Pakai dasi latar

belakang warna biru) 4. Denah tempat Usaha; 5. Surat Pernyataan Perjanjian ( Pemohon ) 6. Surat Pernyataan ( Pemberian Kuasa tanggung jawab

teknis ) 7. Surat Pernyataan ( Penanggung Jawab Teknis ); 8. Biodata Assisten Apoteker / Penanggung jawab teknis; 9. Foto Copy KTP Penanggung Jawab teknis / Assisten

Apoteker; 10. Surat Keterangan Kepemilikan Bangunan Tempat Usaha; 11. Rekomendasi Camat/ HO; 12. Melampirkan surat ijin yang lama ( Bagi yang

Perpanjangan ).



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN Izin Apotek

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Obat Keras ( St. 1937 No. 541 ); b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ( Berjas pakai dasi

latar belakang warna biru ); 3. Salinan/Foto Copy KTP ( Apoteker dan PSA ) 4. Foto Copy KTP Tenaga teknis Kefarmasian; 5. Ijin Gangguan / HO; 6. Foto Copy Ijazah Apoteker; 7. Salinan/Foto Copy Surat Ijin Kerja Apoteker Pengelola

Apotek dengan pemilik sarana apotek; 8. Akte Perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek

dengan Pemilik Sarana Apotek; 9. Rekomendasiuntuk apoteker dari Pengurus IAI Cabang

Kutai Kartanegara; 10. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Ap[otek bahwa

tidak bekerja pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek Lain;

11. Daftar Assisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor surat ijin kerja;

12. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang obat;

13. Salinan/Fotocopy denah bangunan dan alamat tempat usaha diketahuii Lurah dan Camat;

14. Salinan dan Foto Copy denah Bangunan ( Dengan Ukuran );

15. Surat yang menanyakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik /sewa/kontrak;

16. Asli dan Salinan /Foto Copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;

17. Melampirkan Surat ijin yang Lama ( Bila Ada ).



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN

Izin Rumah Sakit

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. UUD RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; b. UUD RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 340/Menkes/Per/I/2010

tentang Perizinan Rumah Sakit.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Foto Copy KTP Dokter dan Pemilik Rumah Sakit; 3. Foto Copy Akte Pendirian / Notaris; 4. Pas Poto 3 x 4 cm 4 Lembar ( Berjas,Pakai Dasi,Latar

belakang warna Biru ) 5. Rekomendasi dari Instansi yang terkait dengan ijin yang

dimohon; 6. Foto Copy Ijin SIUP,SITU, dan HO 1 Lembar; 7. Bukti Bayar PBB, IMB, dan retribusi/ Pajak; 8. Lampiran bukti peralatan penunjang; 9. Foto Copy Ijazah tenaga medis dan Paramedic; 10. Denah Lokasi Rumah Sakit yang yang Di Usulkan; 11. Struktur Organisasi kerja Rumah Sakit; 12. Foto Copy SIK dan SIP tenaga Kesehatan; 13. Semua berkas disusun dalam satu dokumen

permohonan.



Pemohon

proses
















13 Jaminan Keamanan Bahwa setiap jenis Dokumen Perizinan yang dikeluarkan mempunyai kepastian hokum dan legalitas yang dproses dan diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan


STANDAR PELAYANAN Izin Klinik / BKIA / Rumah Bersalin

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Undang – Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; b. Peaturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang

penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/Menkes/Per/X/2007 tentang izin Praktek Kedokteran.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 2. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ( Berjas, Pakai dasi,

Latar belakang warna biru ) 3. Foto Copy KTP Dokter Penanggung Jawab; 4. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah bagi

Dokter Penunjang 5. Copy akte Pendirian ( Badan Hukum ); 6. Rekomendasi Kepala puskesmas Setempat; 7. Copy ijin bebas Gangguan ( HO ) 8. Foto Copy IMB; 9. Daftar Peralatan Penunjang; 10. Copy Ijazah tenaga medis dan paramedic; 11. Denah Bangunan; 12. Struktur Organisasi klinik; 13. Surat ijin Kerja ( SIK ) atau Surat ijin Praktek ( SIP ) Tenaga

Kesehatan; 14. Photo Ambulance ( bagi Pelayanan 24 jam ).



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN Izin Mendirikan Bangunan

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Usaha;

c. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Mengisi Formulir Permohonan IMB; b. Foto Copy KTP Pemohon; c. Copy bukti kepemilikan hak atas tanah atau bukti perolehan

tanah lainnya; d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa; e. Rekomendasi desa / kelurahan dan atau gambar kecamatan; f. Gambar teknis bangunan yang dibuat oleh arsitek / Civil

Engineering yang tercantum ukuran dan keterangan terdiri dari denah, tampak dan potongan bangunan dengan skala tertentu;

g. Gambar teknis Bangunan, di lengkapi dengan ; 1. Sket Lokasi / Site Plan , Skala 1 : 50 / 1 : 100; 2. Denah Bangunan , Skala 1 : 100; 3. Tampak Bangunan ( Min 2 tampak ), Skala 1 : 100; 4. Potongan bangunan ( Min 2 Potong /A-A, B-B ), Skala 1 :

100; 5. Rencana Pondasi atap dan pagar ( jika di mohonkan

); 6. Denah rencana drainase & sanitasi; 7. Perhitungan Konstruksi & Denah Rencana Utilitas (

untuk bangunan Lantai 3 ke atas );

Persyaratan Khusus a. Surat pernyataan / perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang bukan menggunakan tanah bukan miliknya;

b. Surat keterangan persetujuan tetangga / warga sekitar bangunan bagi bangunan bertingkat,perusahaan/industri dan gedung sarang burung walet yang di ketahui RT/RW dan Lurah;

c. Untuk bangunan penambahan,perombakan dan perubahan cukup di ketahui RT/RW;

d. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan Ruko,Perusahaan /industri dan tempat rekreasi sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/gambar tampak bangunan;

e. Untuk pemohon badan usaha,melampirkan : 1. Akta pendirian perusahaan; 2. Surat izin usahanya ( Pertambangan /

Perkebunan,dll ) 3. Rencana anggaran biaya ( RAB ) untuk

bangunan khusus / tertentu; 4. SIUP & NPWP

f. Persyaratan lainnya dari Dinas / Instansi terkait bila

diperlukan : 1. Izin Pertanahan ( Bag.Adm.Pertanahan

Setkab Kukar ); 2. Kelayakan Lingkungan ( SPPL,UKL/UPL

atau AMDAL ) dari BLHD Kab.Kukar bila di perlukan;

3. Untuk bangunan yang berada di kawasan Kehutanan / Hutan Negara : a. Klarifikasi Kawasan dari Balain

Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH ) wilayah IV Samarinda;

b. Izin dari Kementerian Kehutanan ( Izin Pinjam Pakai / Izin Kolaborasi Kawasan Hutan )

g. Untuk bangunan Pemerintah ( Pusat,Propinsi,Kabupaten / Kota ) :

1. Kontrak; 2. Profil perusahaan Pelaksana Kegiatan;

h. Surat kuasa bagi pemohon yang di wakilkan dalam pengurusan.


pemohon


Pemeriksaan lapangan Pembayaran

Proses

4 Jangka Waktu Penyelesaian a. 14 ( Empat Belas ) Hari Kerja setelah permohonan lengkap diterima oleh petugas Loket untuk persyaratan umum;

b. 21 ( Dua Puluh Satu ) Hari Kerja setelah permohonan lengkap diterima oleh petugas Loket untuk persyaratan Khusus;

5 Biaya a. Perhitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk : 1. Retrbusi pembangunan bangunan gedung baru : (L x lt x

1,00 x HSbg); 2. Retribusi rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung : (L

x lt x Tk x HSbg); 3. Retribusi prasarana bangunan gedung : (V x l x 1,00 x

HSpbg); 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : (V x l

x Tk x HSpbg); 5. Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana

dimaksud pada huruf a,b,c, dan d sudah termasuk biaya administrasi dan formulir. Keterangan : L : Luas lantai bangunan gedung V: Volume/besaran (dalam satuan m2 , m1,unit) L : Tingkat Kerusakan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tinkat kerusakan berat HSbg : Harga Satua retribusi bangunan gedung HSpbg: Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 : Ideks pembangunan baru















STANDAR PELAYANAN Izin Gangguan ( HO )

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. Inmendagri No. : 570/3023/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin berusaha;

b. Perda No. 11 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Gangguan; Perbup Kukar No. : 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinankepada BP2T Kab. Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Mengisi Formulir permohonan HO; b. Copy KTP Permohonan; c. Copy bukti kepemilikan hak atas tanah atau bukti perolehan

tanah lainnya; d. Rekomendasi desa/ Kelurahan dan atau Kecamatan; e. Tanda Lunas PBB tahun terakhir; f. NPWP Kabupaten Kuta Kartanegara; g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; h. Surat pernyataan / Perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon

yang menggunakan tanah bukan miliknya; i. Persyaratan lainnya dari Dinas / Instansi terkait bila diperlukan ; j. Izin Pertanahan (Bagian Adm.Setkab Kukar) k. Kelayakan Lingkungan ( SPPL,UKL/UPL,atau AMDAL) dari BLHD

Kab. Kutai Kartanegara bagi yang diwajibkan; l. Untuk bangunan yang berada di kawasan Kehutanan/ HUtan

Negara :

Klarifikasi Kawasan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH ) Wilayah IV Samarinda;

Ijin dari Kementerian Kehutanan ( Izin Pinjam Pakai / Izin Kolaborasi Kawasan Hutan )

m. Surat kuasa bagi Pemohon yang diwakilkan dalam pengurusan; n. Melampirkan bukti setor/ STS untuk Izin Perpanjanagan.


pemohon


Pemeriksaan lapangan Pembayaran

Proses


5 Biaya a. Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha / kegiatan dengan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan dengan rumus : ( LTRU x IG x IL x TR )

Keterangan : LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha (Kegiatan) IG : Indeks Gangguan IL : Indeks Lokasi TR: Tarif Retribusi

b. Luas Ruang Tempat Usaha / Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan/kegiatan usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai bangunan / kegiatan usaha,baik yang tertutup maupun ruangan terbuka;

c. Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Berikut :

NO Intensitas Gangguan Indeks

1. Gangguan Besar 3

2. Gangguan Sedang 2

3. Gangguan Kecil 1

d. Jenis – jenis kegiatan Usaha dengan kategori intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

1. Gangguan besar yaiti jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

2. Gangguan sedang yaitu jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi ndengan upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantapan Lingkungan ( UKL/ UPL);dan

3. Gangguan kecil adalah Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

e. Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No Berdasarkan Jalan Indeks

1. Arteri 4

2. Kolektor 3

3. Lokal 2

4. Lingkungan 1

1. Struktur dan besarnya tariff digolongkan berdasarkan

luas tempat usaha / kegiatan; 2. Besarnya / tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk tempat usaha dengan luas bangunan sebagai

berikut :

No Luas Besarnya Tarif

1. < 50 m2 Rp. 3.000.00 per m2

2. > 50 s/d 100 m2 Rp. 2.500.00 per m2

3. > 100 s/d 200 m2 Rp. 2.000.00 per m2

4. > 200 s/d 400 m2 Rp. 1.500.00 per m2

5. > 400 s/d 800 m2 Rp. 1.000.00 per m2

6. > 800 m2 Rp. 5.00.00 per m2

b. Untuk Kegiatan Usaha sebagai berikut :

No Luas Besarnya tarif

1. < 25 ha Rp. 6.000.000.00 per ha

2. > 25 s/d 50 ha Rp. 5.500.000.00 per ha

3. > 50 s/d 100 ha Rp. 5.000.000.00 per ha

4. > 100 s/d 200 ha Rp. 4.500.000.00 Per ha

5. > 200 s/d 400 ha Rp. 4.000.000.00 per ha

6. > 400 s/d 600 ha Rp. 3.500.000.00 per ha

7. > 600 s/d 800 ha Rp. 3.000.000.00 per ha

8. > 800 s/d 1200 ha Rp. 2.500.000.00 per ha

9. > 1.200 ha Rp. 2.000.000.00 per ha


7 Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Ruang tamu ber-AC,meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fax 6. Mesin Fotocopy










2. Adanya Moto Pelayanan “Bukan Janji tapi Pasti” terhadap Pelayanan yang diberikan kepada public




STANDAR PELAYANAN Izin Fitnes / Penyelenggara Kebugaran Jasmani

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; b. Inmendagri No. 570/3023/SJ/2012 tentang Percepatan

Pemberian Izin dan Non Izin Usaha; c. Perbup Kukar No. 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian

sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada BP2T Kab.Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Foto Copy KTP Pengelola; c. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ( Berjas pakai

dasi , latar belakang warna biru ) d. Foto Copy denah bangunan; e. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte

hak milik / sewa / kontrak; f. Daftar tenaga yang menangani dengan mencantumkan nama

, alamat dan ijazah Pendidikan / Keahlian tentang kebugaran; g. Asli dan Salinan / foto copy daftar terperinci alat

perlengkapan yang dipunyai; h. Izin HO ( Hinder Ordinatie ); i. SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ) j. NPWPD ( Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah )



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN

Izin Optik

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; b. PP RI No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dengan Titik Berat pada Tingkat II; c. Inmendagri No. 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan

Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha; d. Perda Kab. Kukar No. 06 Tahun 2003 tentang Perijinan

Pelayanan Kesehatan Swata dan Sarana Kesehatan Swasta di Kab.Kukar;

e. PermenKes RI No. 920/Men.Kes/Pers/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik;

f. SK Dirjen BinKesMas Dep.Kes RI No. 664/BinKesMas/DJ/VI/1987 tentang petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Medik Dasar;

g. Perda Kab. Kukar No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Pas foto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ( Berjas pakai dasi , latar

belakang warna biru ) c. Salinan dan foto copy KTP ( Apoteker dan PSA ) d. Foto Copy KTP Tenaga Teknis Kefarmasian; e. Foto Copy ijn Gangguan / HO; f. Foto Copy Ijazah Apoteker; g. Salinan/Foto copy Surat ijin kerja Apoteker atau Surat

Penugasan; h. Akte perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotek degan

pemilik sarana Apotek; i. Rekomendasi untuk apoteker dari pengurus IAI cabang Kutai

Kartanegara; j. Surat pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak

bekerja pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek lain;

k. Daftar Assisten apoteker dengan mecantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor surat ijin kerja;

l. Surat pernyataan pemiliksarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;

m. Salinan/Fotocopy denah bangunan dan alamat tempat usaha diketahui Lurah dan Camat;

n. Salinan/Fotocopy denah bangunan ( Dengan Ukuran ); o. Surat yang menanyakan status bangunan dalam bentuk akte

hak milik / sewa/ kontrak;

p. Asli dan fotocopy daftar terperinci alat perlengkapan Apotek;Melampirkan Surat ijin yang lama ( bila ada ).



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN

Izin Rumah Makan Atau Restoran

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; b. UU RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan; c. UU RI No. 24 tahun 1992 entang Penataan Ruang; d. PP RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; e. KepMen Pariwisata , Pos, dan Telekomunikasi

No.KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang usaha jasa boga; f. KepMen Kebudayaan dan Pariwisata No. Kep-

012/MKP/IV/2001 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata;

g. Inmendagri No. 570/3023/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberi ijin dan Non Ijin berusaha;

h. Perda Kab.Kukar No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan usunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

i. Perbup Kukar No. 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada BP2T Kab.Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Pas foto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ( Berjas pakai dasi , latar

belakang warna biru ); c. Foto copy Surat ijin usaha perdagangan ( SITU )/ Ijin Gangguan

( HO ); d. Fotocopy SUrat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan; e. Fotocopy NPWPD; f. Fotocopy Lunas Pajak ( Perpanjangan ) g. Fotocopy KTP 2 ( dua ) lembar; h. Denah Lokasi.



Pemohon

proses


















STANDAR PELAYANAN

Izin Agen Perjalanan Wisata / Travel

No. Komponen Uraian

1 Dasar Hukum a. UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; b. UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; c. PP RI No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; d. KepMen Kebudayaan dan Pariwisata No. Kep-

012/MKP/IV/2001 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha dan Penggolongan Hotel;

e. Inmendagri No. 570/3023/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberi ijin dan Non Ijin berusaha;

f. Perda Kab Kukar No. 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

g. Perda Kab. Kukar No. 15 Tahun Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

h. Perbup Kukar No. 04 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada BP2T Kab.Kutai Kartanegara.

2 Persyaratan a. Surat Permohonan; b. Foto Copy KTP c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm 2 lembar ( Berjas pakai dasi , latar

belakang warna biru ); d. Foto copy Surat ijin usaha perdagangan ( SITU )/ Ijin Gangguan

( HO ); e. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); f. Foto Copy Akte Pendirian Usaha / Akte Notaris untuk

Perusahaan; g. Foto Copy Gambar Bangunan / Denah Lokasi; h. Foto Copy NPWPD.



Pemohon

proses













11 Jumlah Pelaksana 1. Pelayanan yang dilakukan dengan mengacu/berpedoman pada Standar Operating Procedure ( SOP )






BAB III

STANDAR PELAYANAN APARATUR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Standar Pelayanan Aparatur memuat Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas, Jumlah Pelaksana, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jaminan Pelyanan, Jaminan Keamana dan Keselamatan Pelyanan, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan serta Evaluasi Kinerja Pelaksana, sebagai berikut : 1. SARANA & PRASARANA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Sarana dan prasarana utama pelayanan publik yang ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Kutai Kartanegara terdiri atas :

1. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan :

No. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah

1 Meja Kerja Kaban 1 21 UPS 6

2 Maja Kerja Sekretaris 1 22 Mesin Ketik 1

3 Meja Kerja Kabid 4 23 Mesin Penghancur Kertas 2

4 Meja Kerja Kasubbag 3 24 Mesin Foto Copy 1

5 Meja Kerja Staf 32 25 Kulkas 3

6 Meja Kerja Tambahan 27 26 Dispenser 3

7 Meja Panjang 14 27 TOA Wireless 1

8 Kursi Kerja Kaban 1 28 Sound System 1

9 Kursi Kerja Sekretaris 1 29 Camera Digital 4

10 Kursi Kerja Kabid 4 30 Brand Cash 2

11 Kursi Kerja Kasubbag 3 31 Kalkulator 5

12 Kursi Rapat 50 32 Flash Disk 2

13 Kursi Tamu 6 33 Lambang Garuda 2

14 Sofa Tamu 3 34 Gb. Presiden & Wakil 2

15 Pesawat Telepon 4 35 Gb. Bupati & Wakil 2

16 Komputer PC 21 36 Kendaraan Roda 4 3

17 Laptop 24 37 Kipas Angin 1

18 Proyektor 2 38 Hard Disk Eksternal 5

19 Layar Proyektor 2 39 Printer 21

20 Papan Nama Instansi 1 40 Faximile 1

2. Jumlah Pelaksana :

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI JABATAN

STRUKTURAL

PNS GOL CPNS GOL JLH PNS/CPNS

ESSELON N.E

IV III II I III II I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

S-2 1 5 - - - - - 6 1 3 1 5

S-1 - 18 - - - - - 18 - 2 1 3

DIPLOMA - 1 - - - - - 1 - - - -

SLTA - - 38 - - 1 - 39 - - - -

JUMLAH 1 24 38 - - 1 - 64 1 5 2 8

3. Kompetensi Pelaksana

Dari Pejabat Struktural maupun Staf Pelaksana belum banyak yang memiliki keahlian

teknis sesuai dengan bidangnya sehingga masih kurangnya pelaksana yang profesional

dibidangnya.

4. Pengawasan Internal

Sistem pengawasan yang selama ini dilakukan bila terjadi kesalahan/penyimpangan dalam

membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, disiplin dan produktif serta

mengembangkan etos kerja, maka langkah-langkah yang dilakukan di internal BP2T hanya

sebatas rolling staf.

5. Jaminan Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Standard Pelayanan

Prosedur (SPP)

Adanya Motto Pelayanan : “Bukan janji tapi Pasti” terhadap pelayanan yang diberikan

kepada publik.

5. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Bahwa setiap jenis Dokumen perizinan yang dikeluarkan mempunyai kepastian hukum dan

legitimasi yang diproses dan diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan.

6. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 1. Dasar Kebijakan Pembentukan Sarana Pengaduan ( Help Desk ) pada Penyelenggaraan PTSP :

a. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 8 ayat 2 butir b)

b. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP Penanaman Modal (Pasal 5 ayat 2 butir d)

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal 5 ayat 2 butir e)

d. Peraturan Menteri PAN No. PER/05.M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pasal 5 ayat 2 butir e)

e. Peraturan Menteri PAN No. PER/05.M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

f. Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

g. Peraturan Menteri PAN-RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

2. Tata Cara dalam melakukan Pengaduan Pelayanan Perijinan :

a. Dilaksanakan secara Manual dengan menyediakan Loket Pengaduan serta formulir pengaduan, Kota Saran dan Masukan.

b. Media surat / tertulis Surat yang masuk akan diberikan kepada bagian Tata Usaha untuk dilakukan penomoran surat masuk dan selanjutnya untuk di delegasikan ke Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian untuk membalas surat tersebut

c. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu web site Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Kutai Kartanegara, yaitu http://bp2tkukar.go.id

d. Media Handphone/telp/Fax Pengaduan diberitahukan dengan menghubungi nomor Telp Induk (0541) 662295. Penanganan pengaduan akan dilakukan dengan cara berkoordinasi secara langsung dengan Bagian Pengaduan.

e. Media langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

f. Pengaduan melalui internet akan langsung dibalas kepada email yang bersangkutan g. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang

bersangkutan h. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu

dikoordinasikan dengan Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

i. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKPD terkait dan Bupati Kutai Kartanegara Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.

j. Target penyelesaian pengaduan dalam 1 (satu) tahun adalah Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara minimal harus dapat menyelesaikan

75 % dari total pengaduan yang diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk semua media pengaduan.


k. Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah.

IKM ini menggunakan 14 unsur, yaitu :

1. Prosedur Pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan Petugas Pelayanan

4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

6. Kemampuan Petugas Pelayanan

7. Kecepatan Pelayanan

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas

10. Kewajaran Biaya Pelayanan

11. Kepastian Biaya Pelayanan

12. Kepastian Jadwal Pelayanan

13. Kenyamanan Lingkungan

14. Keamanan Pelayanan

3. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Setiap jenis dokumen perizinan yang diterbitkan akan diverifikasi apakah sudah memang

benar-benar di proses sesuai dengan SPP, upaya evaluasi dilakukan secara periodik untuk

mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui

hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan PTSP.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai lembaga ujung tombak dalam pelayanan perijinan administrasi di Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompentensi didalam melaksanakan tugas untuk memberikan Pelayanan, maka Apartur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki sikap : a. Disiplin b. Memahami dan mengerti peraturan terkait perijinan c. Tanggung Jawab d. Jujur e. Kerja sama f. Prakarsa / Inisiatif dan Inovatif

MEKANISME PENGADUAN

1. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN

Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program terutama pada :

PENGGUNA

JASA

LOKET

PENGADUAN

UNIT KERJA

PENANGANAN

PENGADUAN

PENGADUAN Menyampaikan

Pengaduan

Melalui :

- Telepon

- e-mail

- FAX

- SMS

- Kotak Pengaduan

Secara Langsung

Menerima Resi

No. Pengaduan

Menerima Informasi

Pernyataan Puas/

Tidak

Menerima Pengaduan

Entry Data /

Pengelolahan Data

Analisa

Penyebab

Menetapkan

Tindakan

Memberikan

Informasi pada Pemohon

Melakukan Tindakan

Verifikasi

PUAS

YA

SELESAI

2. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAYANAN

Evaluasi dan pengendalian pelayanan yang ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyusunan Program terutama pada :

1. Evaluasi Waktu Penyelesaian Ijin

Evaluasi waktu penyelesaian ijin ini didapat dari Kartu Monitoring dan Evaluasi perjalanan berkas permohonan tiap ijin yang telah diisi oleh tiap petugas (tanggal kirim dan tanggal terima) sesuai mekanisme/alur perjalan berkas permohonan yang dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1). Melekat pada berkas permohonan ijin tersebut, 2). Untuk Sub Bidang Susunan Program. Sehingga dari Kartu tersebut akan dikumpulkan setiap waktu apabila permohonan tersebut sudah ditanda tangani oleh Kepala Dinas untuk mengetahui waktu penyelesaian ijin, dan akan diketahui pula apabila permohonan ijin tersebut terlambat dari standar waktu yang telah ditetapkan maka akan diketahui keterlambatannya di bagian/petugas mana.

2. Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses Evaluasi permohonan ijin yang tidak dapat diproses ini untuk mengetahui kendala-kendalanya, apakah dipersyaratannya atau di ketentuan perijinan berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda/Perwal), sehingga dengan evaluasi ini akan diminimalisasi permohonan ijin yang nantinya tidak dapat diproses/ditolak sejak berada di loket permohonan ijin.

3. Pengendalian pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara diutamakan pada pelaksanaan :

a. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon dimana SK Ijin sudah terbit belum diambil oleh pemohon yang sebelumnya sudah adapemberitahuan lewat telepon.

b. Mendatangi secara langsung pemohon, jika SK Ijin sudah terbit, tetapi dalam waktu 1 (satu) bulan SK Ijin sudah terbit tersebut belum diambil

c. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang masa berlaku Sk Ijin telah habis, pemberitahuaan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

3. KEPUASAN PELANGGAN

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada masyarakat/pemohon yang datang di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang akan mengambil ijin maupun yang akan memasukan permohonan ijin. Adapun ketentuan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut: 1. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu 6 (enam ) bulan sekalidalam 1 (satu) tahun. 2. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan penjelasan dari petugas atau

sebaliknya. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Petunjuk Teknis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Petugas Loket mengumpulkan kuesioner setelah kuesioner terisi.

3. Kuesioner yang sudah diisi diserahkan oleh Petugas Loket kepada Sub Bagian Penyusunan Program untuk diproses lebih lanjut.

4. Sub Bagian Penyusunan Program menganalisa hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.

5. Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data IKM akan diperoleh Indeks kepuasan masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Hasil analisa dapat disajikan dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur.

7. Jika dari hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik), maka diperlukan tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi formulir Permintaan Tindakan Koreksi.

8. Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada Tindakan Koreksi.

9. Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan.

10. Target nilai capaian IKM ini minimal adalah 75 %.

Tenggarong, KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Drs. M.Syafruddin HS,M.Si


Standar Pelayanan Publik Bp2t Kabupaten Kutai Kartanegara.

Documents