Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan - Agung Dwi Laksono

i

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

AGUNG DWI LAKSONO EVIE SOPACUA SUHARMIATI

LESTARI HANDAYANI RISTRINI

HERTI MARYANI BAMBANG WASITO

Diterbitkan oleh;

Health Advocacy

Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Jl. Bibis Karah I/41 Surabaya 60232

Telp. +6231-70234576 Email; [email protected]

Bekerja sama dengan;

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176

Telp. +6231-3528748, Fax. +6231-3528749

ii

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

Oleh: Agung Dwi Laksono

Evie Sopacua Suharmiati

Lestari Handayani Ristrini

Herti Maryani Bambang Wasito

Copyright ©2010

HEALTH ADVOCACY Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Email; [email protected]

Desain Sampul:

Addesign

iii

PENGANTAR

Dalam era desentralisasi, penggunaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur kinerja menjadi sebuah keniscayaan. Akuntabilitas adalah sebuah syarat mutlak yang memaksa kita untuk mau tidak mau mengimplemen-tasikannya dalam sebuah pelayanan publik, tidak terkecuali pelayanan kesehatan di dalamnya. Di dalam sebuah negara besar seperti Indonesia, dengan tingginya tingkat variabilitas antar daerah sesungguhnya diperlukan sebuah SPM yang juga spesifik lokal. Penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/ Sk/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebenarnya sebuah langkah maju dalam upaya akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota yang menganulir kebijakan sebelumnya juga sebenarnya sangat produktif. Karena kebijakan terbaru tentang SPM Kesehatan ini lebih menyederhanakan indikator kinerja di bidang pelayanan kesehatan. Kekurangan dari ke-dua kebijakan ini adalah tidak mengadopsi tingkat variabilitas yang tinggi antar wilayah. Untuk itu maka buku ini ditulis. Meski juga buku ini tidak untuk membagi peran yang lebih adil antar kabupaten/kota, tapi lebih ditekankan pada pembagian peran antar puskesmas/kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota dengan pertimbangan input (sarana & prasarana, sumber

iv

daya tenaga kesehatan, dan besaran alokasi anggaran bidang kesehatan) dan target. Harapan yang tinggi agar buku ini bisa operasional di lapangan, untuk itu masih berharap kritik membangun untuk perbaikan ke depan. Untuk Indonesia yang lebih baik!

-Penyusun-

v

DAFTAR ISI Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Pendahuluan

SPM Kesehatan

Formulasi

Identifikasi Input

Identifikasi Sasaran

Penghitungan Target

Diskusi

Rekomendasi

Kepustakaan

iii

v

vii

1

9

13

17

33

61

77

79

81

vi

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1. Kronologis Kebijakan Terkait SPM

Kesehatan Tabel 2. Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di

Kota Pontianak Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Input Sarana dan

Prasarana di Kota Pontianak Tabel 4. Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di

Kota Pontianak Tabel 5. Rekapitulasi Identifikasi Input Sumber Daya

Tenaga di Kota Pontianak Tabel 6. Rekapitulasi Identifikasi Input Alokasi

Anggaran Kesehatan di Kota Pontianak Tabel 7. Pembobotan Indikator Input Oleh Aktor

Pelaksana Kebijakan di Kota Pontianak Tahun 2010

Tabel 8. Rekapitulasi Identifikasi Input Total SPM Kesehatan di Kota Pontianak

Tabel 9. Data Dasar Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak

Tabel 10. Rekapitulasi Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

Tabel 11. Penghitungan Target SPM Indikator 1, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pontianak

Tabel 12. Penghitungan Target SPM Indikator 2, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Pontianak

8

18

21

22

27

28

30

32

34

58

62

62

viii

Tabel 13. Penghitungan Target SPM Indikator 3, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Pontianak

Tabel 14. Penghitungan Target SPM Indikator 4, Cakupan pelayanan nifas di Kota Pontianak

Tabel 15. Penghitungan Target SPM Indikator 5, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Pontianak

Tabel 16. Penghitungan Target SPM Indikator 6, Cakupan kunjungan bayi di Kota Pontianak

Tabel 17. Penghitungan Target SPM Indikator 7, Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Pontianak

Tabel 18. Penghitungan Target SPM Indikator 8, Cakupan pelayanan anak balita di Kota Pontianak

Tabel 19. Penghitungan Target SPM Indikator 9, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin di Kota Pontianak

Tabel 20. Penghitungan Target SPM Indikator 10, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Pontianak

Tabel 21. Penghitungan Target SPM Indikator 11, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Pontianak

Tabel 22. Penghitungan Target SPM Indikator 12, Cakupan peserta KB aktif di Kota Pontianak

Tabel 23. Penghitungan Target SPM Indikator 13a, Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di Kota Pontianak

Tabel 24. Penghitungan Target SPM Indikator 13b, Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani di Kota Pontianak

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

ix

Tabel 25. Penghitungan Target SPM Indikator 13c, Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan diobati di Kota Pontianak

Tabel 26. Penghitungan Target SPM Indikator 13d, Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di Kota Pontianak

Tabel 27. Penghitungan Target SPM Indikator 13e, Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani di Kota Pontianak

Tabel 28. Penghitungan Target SPM Indikator 14, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Pontianak

Tabel 29. Penghitungan Target SPM Indikator 15, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Pontianak

Tabel 30. Penghitungan Target SPM Indikator 16, Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Di Kabupaten/Kota di Kota Pontianak

Tabel 31. Penghitungan Target SPM Indikator 17, Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam di Kota Pontianak

Tabel 32. Penghitungan Target SPM Indikator 18, Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Pontianak

Tabel 33. Rekapitulasi Penghitungan Target SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

69

69

70

70

71

71

72

72

73

x

SPM KESEHATAN; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan 1

Pendahuluan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 25/2000

tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka diterbitkan surat

keputusan (SK) Menteri Kesehatan dan Sosial (Menkesos) no.

1747/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan

Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (SPM

Kesehatan). Pelaksanaan PP 25/2000 ditegaskan melalui surat

edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no

100/757/OTDA/2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib

dan SPM yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota se

Indonesia. SK Menkesos no. 1747/2000 kemudian dianulir

dengan SK Menteri Kesehatan (Menkes) no 1457/2003 tentang

SPM KESEHATAN; 2 Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan perlu ditetapkannya

kembali SPM bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

Kebijakan ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang

meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target

pada tahun 2010. SK Menkes no 1457/2003 ini diikuti SK

Menkes no 1091/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Dengan berkembangnya waktu, UU 22/1999 tentang

Pemerintah Daerah direvisi dengan UU 32/2004, sehingga PP

25/2000 dianulir dengan PP 65/2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara ringkas, PP ini memberikan rujukan bahwa SPM adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga negara secara minimal terutama yang berkaitan dengan

pelayanan dasar baik daerah provinsi maupun daerah

kabupaten/kota.

Selain itu, peraturan Mendagri no 6/2007 tentang petunjuk

teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal

diterbitkan. Dalam peraturan Mendagri ini pada pasal 29 ayat (3)

dikatakan bahwa SPM yang ditetapkan pemerintah daerah

dapat dilaksanakan sampai dengan Menteri/Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non-Departemen menyusun dan menetapkan SPM

yang baru sesuai PP 65/2005.Untuk Departemen Kesehatan

(Depkes) terwujud melalui peraturan Menkes no 741/2008 yang


menganulir SK Menteri Kesehatan no 1457/2003. Peraturan

Menkes no 741/2008 berisi indikator kinerja dan target

pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun

2015. Surat keputusan ini diikuti SK Menkes no 828/2008

tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan

penyusunan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota dan

meniadakan SK Menkes no 1091/2004.

Pelaksanaan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

diikuti PP 8/2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ketika

UU 22/1999 direvisi menjadi UU 32/2004, maka diterbitkan PP

38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah kabupaten/kota, sedangkan PP 8/2003 dianulir dengan

PP 41/2007. Mengantisipasi pelaksanaan PP 41/2007,

diterbitkan SK Menkes no 267/2008 tentang Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.

Mengantisipasi penerapan PP 38/2007 telah diterbitkan

SK Menkes no 922/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

Dalam PP 38/2007 untuk disinkronkan dengan SPM dalam

pelaksanaannya. Pertama adalah penekanan kesehatan

sebagai kewenangan wajib yang sifatnya konkuren meliputi sub

bidang upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya

manusia, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan


masyarakat dan manajemen kesehatan. Kedua, dalam pasal 9

ayat (1) menyebutkan Menteri/kepala lembaga pemerintah non

departemen menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria

(NSPK) untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Pemahaman disini adalah bahwa seharusnya SPM disusun

berdasarkan NSPK, tetapi kenyataannya adalah bahwa SPM

sudah dilaksanakan sedangkan NSPK saat ini sedang disusun

atau dalam bentuk draft.

Penjelasan di atas ini ingin memberikan gambaran bahwa

Dinas Kesehatan dalam menerapkan SPM kesehatan di

kabupaten/kota perlu memperhatikan berbagai kebijakan dari

Depkes maupun Depdagri serta Pemerintah. Sedangkan dalam

penerapan SPM di tingkat kabupaten/kota, pencapaian target

SPM kesehatan dicapai melalui puskesmas dan rumah sakit.

Dalam PP Nomor 41/2007 pasal 14 ayat (6) disebutkan bahwa

pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional…dst., dan dalam penjelasan PP ini disebutkan

bahwa kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit

pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk

melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Puskesmas,

sesuai SK Menkes no 128/2004 merupakan UPTD yang

melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan rumah

sakit dalam PP Nomor 41/2007 diatur dalam pasal tersendiri


dan SPM rumah sakit telah diatur melalui SK Menkes Nomor

228/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah.

Sampai dengan tiga (3) kebijakan tentang SPM

kesehatan dikeluarkan, belum ada upaya untuk

menterjemahkan target SPM tersebut sampai pada tingkat

puskesmas. Hal ini menjadi penting sebagai langkah awal

pemetaan target di dalam perencanaan pelayanan kesehatan di

tingkat kabupaten/kota. Menurut peraturan Menkes Nomor

741/2008, SPM kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan

kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah kabupaten/kota.

Target cakupan SPM kesehatan dalam kebijakan ini separuhnya

adalah sebesar 100% dan sisanya mendekati angka 100%. Hal

ini merupakan sebuah target yang tidak mudah dicapai,

dibutuhkan kesungguhan dan rencana yang matang dalam

upaya pencapaiannya.

Sedangkan dalam petunjuk teknisnya (SK Menkes Nomor

828/2008) disebutkan bahwa SPM kesehatan merupakan

bagian integral dari pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai rencana

pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Depkes

menambahkan kriteria SPM kesehatan seperti yang tercantum

dalam SK Menkes 828/2008 diantaranya merupakan pelayanan

yang langsung dirasakan masyarakat, berorientasi pada output

yang langsung dirasakan masyarakat, dilaksanakan secara

terus menerus, terukur dan dapat dikerjakan. Dalam SK Menkes


Nomor 828/2008 juga dikatakan bahwa SPM kesehatan harus

dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan

memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu

dalam pencapaian SPM kesehatan untuk jangka waktu tertentu

perlu ditetapkan batas awal pelayanan minimal (minimum

service baselines) dan target pelayanan yang akan dicapai

(minimum service target). Target pelayanan yang dicapai

merupakan spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang

harus dicapai dengan tetap berpedoman pada standar teknis

yang ditetapkan guna mencapai status kesehatan yang

diharapkan. Untuk itu perlu menterjemahkan SPM kesehatan

Kabupaten/Kota menjadi kegiatan yang dapat diselenggarakan

di Puskesmas karena dalam pasal 9 PP Nomor 65/2005

disebutkan bahwa SPM yang telah ditetapkan pemerintah

menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk

menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

Surat keputusan Menkes Nomor Nomor 128/2004 tentang

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, menyatakan

bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah

kerja. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak

pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan

masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama meliputi


pelayanan kesehatan perorangan (private goods) dan

pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Terlihat

bahwa puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak

dinas kesehatan dalam upaya mewujudkan target SPM

kesehatan di kabupaten/kota.


Tabel 1. Kronologis Kebijakan Terkait SPM Kesehatan

NO KEBIJAKAN

1 Pasca reformasi diterbitkan UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

2 Diterbitkan PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom sebagai tindak lanjut UU No. 22/1999

3 Berdasar PP tersebut diterbitkan SK Menteri Kesehatan dan Sosial (Menkesos) no. 1747/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (SPM Kesehatan).

4 Untuk mempertegas PP No. 25/2000 diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100/757/OTDA/2002 tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan SPM yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia.

5 Diterbitkan SK Menteri Kesehatan (Menkes) no 1457/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan perlu ditetapkannya kembali SPM bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan untuk menganulir SK Kemensos No 1747/2000.

6 Diterbitkan SK Menkes No. 1091/2004 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota untuk mendukung SK Menkes No. 1457/2003

7 Diterbitkan UU No. 32/2004 untuk merevisi UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah

8 Untuk mendukung UU No. 32/2004 diterbitkan PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menganulir PP 25/2000 sebelumnya.

9 Diterbitkan Peraturan Mendagri No. 6/2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal.

10 Diterbitkan Peraturan Menkes No. 741/2008 tentang indikator kinerja dan target pelayanan kesehatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015

11 Diterbitkan SK Menkes No. 828/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan penyusunan SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota


SPM Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

741/Menkes/Per/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota maka jenis pelayanan

yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota ada 4 (empat)

jenis, yaitu;

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa, dan

4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.


Sedang indikator untuk masing-masing jenis pelayanan

kesehatan tersebut dirinci dalam paparan sebagai berikut;

Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

4. Cakupan pelayanan nifas

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

6. Cakupan kunjungan bayi

7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

8. Cakupan pelayanan anak balita

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6 -24 bulan gakin

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar

(SD) & setingkat

12. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin.


Pelayanan Kesehatan Rujukan

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di

Kabupaten/Kota.

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa

1. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar

Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <

24 jam.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Total jumlah indikator di tingkat Kabupaten/Kota ini

mencapai 18 (delapan belas) indikator. Semua indikator akan

dilakukan proses pembuatan turunan menjadi indikator

Puskesmas/Kecamatan, kecuali indikator Jenis Pelayanan

Rujukan yang nomor 2; yaitu ‘Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di

Kabupaten/Kota’. Hal ini dikarenakan indikator ini hanya ada di

tingkat Kabupaten/Kota.



Formulasi

Proses formulasi yang berupa perhitungan pokok

penurunan target persen SPM Kesehatan di tingkat

Kabupaten/Kota menjadi target persen di tingkat

Kecamatan/Puskesmas berdasarkan input adalah berdasarkan

proporsi input masing-masing Kecamatan/Puskesmas.

Penurunan rumus target tersebut terjadi dalam tata urutan yang

dipaparkan secara kronologis sebagai berikut;

Proporsi Input Kecamatan/Puskesmas A terhadap Input Kabupaten; Proporsi input Kecamatan/Puskesmas merupakan input

setiap Kecamatan/Puskesmas dibagi dengan input kabupaten.

Sedang Input kabupaten sendiri merupakan gabungan dari


input-input di bawahnya, atau input Kecamatan/Puskesmas.

Sehingga persamaannya seperti tertulis pada persamaan (1).

(1)

Target Absolut Kabupaten; Target absolute (angka mutlak) merupakan perkalian

antara target persentase Kabupaten/Kota (yang telah ditetapkan

oleh pusat /kementerian kesehatan) dengan sasaran. Sehingga

persamaannya terbentuk seperti persamaan (2).

(2)

Target absolut Kecamatan/Puskesmas A berdasarkan proporsi input; Target absolut Kecamatan/Puskesmas berdasarkan

proporsi input merupakan fungsi perkalian proporsi input

Kecamatan/Puskesmas dengan target absolute Kabupaten.

Sehingga persamaan yang terbentuk menjadi seperti pada

persamaan (3).


(3)

Target persen Kecamatan/Puskesmas A berdasarkan proporsi input; Target persen Kecamatan/Puskesmas lebih merupakan fungsi

pembagian antara target absolut kecamatan dengan sasaran

Kecamatan/Puskesmas itu sendiri, dikalikan dengan 100%

(seratus persen). Sehingga persamaan akhirnya seperti tertulis

pada persamaan (4)

(4)


Keterangan:

- = Proporsi Input Kecamatan/Puskesmas A

- = Target Persen Kecamatan/Puskesmas ke A

- = Input Kabupaten

- = Input Kecamatan/Puskesmas A, B,… Z

- = Target AbsZolut Kabupaten

- = Target Absolut Kecamatan/Puskesmas A

- = Target Persen Kabupaten

- = Target Persen Kecamatan/Puskesmas A

- = Sasaran tingkat Kabupaten

- = Sasaran tingkat Kecamatan/Puskesmas A


Identifikasi Input

Dalam proses pembuatan turunan SPM Kesehatan yang

berdasarkan spesifik daerah di tingkat Puskesmas/

Kecamatan, maka akan dilakukan identifikasi input dan

sasaran yang ada di masing-masing Puskesmas/Kecamatan.

Untuk contoh perhitungan di dalam buku panduan ini data

yang digunakan adalah data Kota Pontianak.

Identifikasi Input Berdasarkan Sarana & Prasarana

Apabila input sumberdaya kesehatan Puskesmas/

Kecamatan di Kota Pontianak dilihat berdasarkan sarana dan

prasarana, maka dapat digolongkan menjadi 4 (empat kriteria)


besar. Ke-empat kriteria tersebut adalah jumlah Puskesmas,

jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu), jumlah Puskesmas

Keliling (Pusling) dan jumlah Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu).

Tabel 2. Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak

No Kecamatan Jumlah Puskes

mas

Jumlah Pustu

Jumlah Pusling

Jumlah Posyan

du

1 Pontianak Selatan 2 2 3 27

2 Pontianak Tenggara 2 0 2 12

3 Pontianak Timur 6 2 2 10

4 Pontianak Barat 4 1 2 17

5 Pontianak Kota 4 3 3 21

6 Pontianak Utara 5 4 3 65

Pembagian menjadi empat kriteria besar ini hanyalah

contoh perhitungan yang dipakai dalam panduan ini. Untuk

aplikasi di lapangan dapat dibagi menjadi kriteria yang lebih

spesifik (lebih banyak) maupun lebih sedikit.

Adanya ‘Puskesmas’ yang dimasukkan sebagai input SPM

dikarenakan untuk Kota Pontianak pembuatan turunan

dilakukan pada tingkat Kecamatan. Untuk pembuatan turunan

yang dilakukan pada tingkat Puskesmas tentu saja jumlah

Puskesmas tidak bisa menjadi salah satu input, hanya jenis


sarana dan prasarana di bawahnya saja yang bisa dimasukkan

sebagai input SPM Kesehatan.

Berdasarkan range (bentangan) jumlah terrendah sampai

tertinggi input per masing-masing kriteria akan dikelompokkan

menjadi tiga kelas. Sehingga rincian pembagian kelas per

kriteria input yang ada di Kota Pontianak dapat dituliskan

sebagai berikut;

1. Jumlah Puskesmas (semakin besar jumlah puskesmas,

nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 3 puskesmas

Skor 3 : 4 – 5 puskesmas

Skor 5 : ≥ 6 puskesmas

2. Jumlah Puskesmas Pembantu (semakin besar jumlah

puskesmas pembantu, nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 1 puskesmas pembantu

Skor 3 : 2 puskesmas pembantu

Skor 5 : ≥ 3 puskesmas pembantu

3. Jumlah Puskesmas Keliling (semakin besar jumlah

puskesmas keliling, nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 1 puskesmas keliling

Skor 3 : 2 puskesmas keliling

Skor 5 : ≥ 3 puskesmas keliling


4. Jumlah Posyandu (semakin besar jumlah Posyandu, nilai

skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 27 unit Posyandu

Skor 3 : 28 – 45 unit Posyandu

Skor 5 : ≥ 46 unit Posyandu

Penjumlahan dari 4 input tersebut merupakan nilai

komposit dari input yang berupa sarana dan prasarana.

Selanjutnya nilai komposit tersebut akan kembali dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) kelas.

Dengan nilai komposit minimal 4; nilai komposit maksimal

20; maka nilai komposit input sarana dan prasarana kesehatan

Kota Pontianak akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

I : ≤ 9,3

II : 9,4 – 14,6

III : ≥ 14,7

Secara teknis perhitungan seperti tersaji pada tabel 3

berikut;


Tabel 3. Rekapitulasi Identifikasi Input Sarana dan Prasarana di Kota Pontianak

No Kecamatan

Jumlah Puskesmas Jumlah Pustu Jumlah Pusling Jumlah

Posyandu Kesimpulan

Absolut Skor Absolut Skor Absolut Skor Absolut Skor Total Skor

Kriteria Daerah

1 Pontianak Selatan 2 1 2 3 3 5 27 1 10 2

2 Pontianak Tenggara 2 1 0 1 2 3 12 1 6 1

3 Pontianak Timur 6 5 2 3 2 3 10 1 12 2

4 Pontianak Barat 4 3 1 1 2 3 17 1 8 1

5 Pontianak Kota 4 3 3 5 3 5 21 1 14 2

6 Pontianak Utara 5 3 4 5 3 5 65 5 18 3


Identifikasi Input Berdasarkan Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Input berdasarkan sumber daya tenaga kesehatan

merupakan komposit dari 10 (sepuluh) jenis tenaga.

Penggolongan kesepuluh jenis tenaga tersebut berdasarkan

profil Kota Pontianak dalam Angka tahun 2010 yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kesepuluh jenis tenaga tersebut adalah; dokter & dokter

spesialis, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker,

perawat, bidan, tenaga gizi, sanitarian, analis kesehatan dan

terakhir tenaga administrasi.

Tabel 4. Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak

No Kecamatan

Dr. &

Dr.

Spes

ialis

Dokte

r Gigi

SKM

Apote

ker

Pera

wat

Bida

n

Gizi

Sanit

arian

Anali

s Kes

ehata

n

Tena

ga A

dmini

strati

f 1 Pontianak Selatan 3 2 1 0 19 11 2 4 3 9

2 Pontianak Tenggara 5 3 2 1 9 7 3 3 3 5

3 Pontianak Timur 5 5 3 0 29 19 8 8 9 14

4 Pontianak Barat 6 3 5 0 20 16 6 8 7 15

5 Pontianak Kota 5 3 6 1 17 25 8 6 8 20

6 Pontianak Utara 9 3 1 1 27 27 8 12 8 20


Berdasarkan range (bentangan) jumlah terrendah sampai

tertinggi input per masing-masing kriteria akan dikelompokkan

menjadi 2 (dua), 3 (tiga), atau 5 (lima) kelas. Penentuan

besaran kelas tergantung dengan range jumlah absolut masing-

masing kriteria tenaga. Sehingga rincian pembagian kelas per

kriteria adalah sebagai berikut;

1. Dokter & Dokter Spesialis (semakin besar jumlah tenaga

dokter, nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 4 tenaga dokter

Skor 3 : 5 – 7 tenaga dokter

Skor 5 : ≥ 8 tenaga dokter

2. Dokter Gigi (semakin besar jumlah tenaga dokter gigi, nilai

skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 2 tenaga dokter gigi

Skor 3 : 3 – 4 tenaga dokter gigi

Skor 5 : ≥ 5 tenaga dokter gigi

3. Sarjana Kesehatan Masyarakat (semakin besar jumlah

tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat, nilai skor semakin

besar)

Skor 1 : ≤ 2 tenaga SKM

Skor 3 : 3 – 4 tenaga SKM

Skor 5 : ≥ 5 tenaga SKM


4. Apoteker (semakin besar jumlah tenaga apoteker, nilai skor

semakin besar)

Skor 1 : tidak ada tenaga apoteker

Skor 5 : ada tenaga apoteker

5. Perawat (semakin besar jumlah tenaga perawat, nilai skor

semakin besar)

Skor 1 : ≤ 9 tenaga perawat

Skor 2 : 10 – 14 tenaga perawat



Skor 5 : ≥ 25 tenaga perawat

6. Bidan (semakin besar jumlah tenaga bidan, nilai skor

semakin besar)

Skor 1 : ≤ 9 tenaga bidan

Skor 2 : 10 – 14 tenaga bidan



Skor 5 : ≥ 25 tenaga bidan

7. Tenaga Gizi (semakin besar jumlah tenaga gizi, nilai skor

semakin besar)

Skor 1 : ≤ 3 tenaga gizi

Skor 3 : 4-6 tenaga gizi

Skor 5 : ≥ 7 tenaga gizi


8. Sanitarian (semakin besar jumlah tenaga sanitarian, nilai

skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 5 tenaga sanitarian

Skor 3 : 6 – 9 tenaga sanitarian

Skor 5 : ≥ 10 tenaga sanitarian

9. Analis Kesehatan (semakin besar jumlah tenaga analis

kesehatan, nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 3 tenaga analis kesehatan

Skor 3 : 4-6 tenaga analis kesehatan

Skor 5 : ≥ 7 tenaga analis kesehatan

10. Tenaga Administratif (semakin besar jumlah tenaga

administratif, nilai skor semakin besar)

Skor 1 : ≤ 6 tenaga administratif

Skor 2 : 7 – 10 tenaga administratif



Skor 5 : ≥ 19 tenaga administratif

Berdasarkan pedoman tersebut maka dapat ditentukan

bahwa nilai komposit input sumber daya kesehatan minimal

adalah 10, sedang nilai komposit maksimal adalah 50.

Selanjutnya nilai komposit tersebut akan kembali dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) kelas. Sehingga terbagi menjadi 3 (tiga) kelas

sebagai berikut;


I : ≤ 21,33

II : 21,34 – 32,66

III : ≥ 32,67

Secara teknis perhitungan seperti tersaji pada tabel 5

berikut;


Tabel 5. Rekapitulasi Identifikasi Input Sumber Daya Tenaga di Kota Pontianak

No Kecamatan Dr

& D

r

Sp

esial

is

Dokte

r Gigi

SKM

Apote

ker

Pera

wat

Bida

n

Gizi

Sanit

arian

Anali

s

Ke

seha

tan

Tena

ga

Admi

nistra

tif

Kesim

pulan

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Abso

lut

Skor

Total

Sko

r

Krite

ria

Daer

ah

1 Pontianak Selatan 3 1 2 1 1 1 0 1 19 3 11 2 2 1 4 1 3 1 9 2 13 1

2 Pontianak Tenggara 5 3 3 3 2 1 1 5 9 1 7 1 3 1 3 1 3 1 5 1 17 1

3 Pontianak Timur 5 3 5 5 3 3 0 1 29 5 19 3 8 5 8 3 9 5 14 3 31 2

4 Pontianak Barat 6 3 3 3 5 5 0 1 20 4 16 3 6 3 8 3 7 5 15 4 29 2

5 Pontianak Kota 5 3 3 3 6 5 1 5 17 3 25 5 8 5 6 3 8 5 20 5 37 3

6 Pontianak Utara 9 5 3 3 1 1 1 5 27 5 27 5 8 5 12 5 8 5 20 5 39 3


Identifikasi Input Berdasarkan Besaran Alokasi Anggaran

Kesehatan

Input berdasarkan besaran alokasi anggaran kesehatan

langsung diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelas berdasarkan range

absolute anggaran ter-rendah sampai yang tertinggi. Sehingga

klasifikasinya menjadi sebagai berikut;

I : ≤ Rp. 699.999.000,-

II : Rp. 700.000.000,- - Rp. 1.099.999.999,-

III : ≥ Rp. 1.100.000.000,-

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka teknis

perhitungannya seperti tersaji pada tabel 6 berikut;

Tabel 6. Rekapitulasi Identifikasi Input Alokasi Anggaran Kesehatan di

Kota Pontianak

Keterangan ; * Alokasi anggaran tahun 2008 ** Alokasi Anggaran tahun 2009

No Kecamatan Absolut Kriteria Daerah

1 Pontianak Selatan Rp. 459.085.971,- * 1

2 Pontianak Tenggara Rp. 374.737.877,- * 1

3 Pontianak Timur Rp. 980.317.165,- ** 2

4 Pontianak Barat Rp. 1.081.459.496,- * 2

5 Pontianak Kota Rp. 772.654.894,- ** 2

6 Pontianak Utara Rp. 1.441.326.862,- ** 3


Pembobotan Input

Sebelum dilakukan Identifikasi Input Total, ditambahkan

dengan satu tahapan, yaitu pembobotan 3 (tiga) indikator input.

Pembobotan input dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat

kemampuan daya ungkit (leverage) dari masing-masing

indikator input dalam berkontribusi terhadap pencapaian SPM

Kesehatan menurut para pelaksana di lapangan.

Dalam praktek penghitungan di Kota Pontianak pelaksana

lapangan yang terpilih terdiri dari 10 (sepuluh) orang. Kesepuluh

orang itu meliputi 4 (empat) orang kepala bidang di Dinas

Kesehatan, dan 6 (enam) orang dari 3 (tiga) Kecamatan yang

berbeda.

Para pelaksana lapangan diminta untuk member

pembobotan untuk masing-masing kriterian antara nilai 1

sampai 10. Semakin tinggi tingkat kemampuan daya ungkitnya

terhadap pencapaian target SPM Kesehatan maka semakin

tinggi pula nilainya.

Hasil rekapitulasi pembobotan indikator input oleh 10

(sepuluh) pelaksana lapangan dapat dilihat seperti tersaji pada

tabel 7 berikut;


Tabel 7. Pembobotan Indikator Input Oleh Aktor Pelaksana Kebijakan di Kota Pontianak Tahun 2010

Pelaksana Lapangan

Oran

g 1

Oran

g 2

Oran

g 3

Oran

g 4

Oran

g 5

Oran

g 6

Oran

g 7

Oran

g 8

Oran

g 9

Oran

g 10

Total

Sarana & Prasarana 10 8 10 10 10 10 10 8 9 8 93

Sumber Daya Tenaga Kesehatan 10 9 10 10 10 10 10 8 9 10 96

Besaran Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan

10 10 10 10 10 10 10 8 8 9 95


Identifikasi Input Total

Pada tahap selanjutnya nilai masing-masing kriteria input

kembali dijumlahkan menjadi sebuah nilai komposit input

gabungan dari ke tiga kriteria input tersebut. Untuk melakukan

rekapitulasi input dimasukkan nilai pembobotan dari masing-

masing indikator input.

Secara teknis perhitungan rekapitulasi identifikasi input

total SPM Kesehatan di Kota Pontianak seperti tersaji pada

tabel 8 berikut;


Tabel 8. Rekapitulasi Identifikasi Input Total SPM Kesehatan di Kota Pontianak

No Kecamatan

Sarana & Prasarana Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Besaran Alokasi Anggaran Kesehatan

Total Skor Input

Skor Pembobotan

93/(93+96+95) Skor

Pembobotan 96/(93+96+95)

Skor Pembobotan

95/(93+96+95)

1 Pontianak Selatan 2 0,65 1 0,34 1 0,33 1,33

2 Pontianak Tenggara 1 0,33 1 0,34 1 0,33 1,00

3 Pontianak Timur 2 0,65 2 0,68 2 0,67 2,00

4 Pontianak Barat 1 0,33 2 0,68 2 0,67 1,67

5 Pontianak Kota 2 0,65 3 1,01 2 0,67 2,34

6 Pontianak Utara 3 0,98 3 1,01 3 1,00 3,00


Identifikasi Sasaran

Identifikasi sasaran dilakukan terhadap semua sasaran

yang berhubungan dengan SPM Kesehatan. Untuk contoh data

yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat paparannya seperti

tersaji pada tabel 9 berikut;


Tabel 9. Data Dasar Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak

No Kecamatan Jumlah Kelurahan

Jumlah Penduduk Riil Akhir

Tahun 2008

Jumlah Penduduk berumur

<15 tahun*

Jumlah Keluarga

Miskin Jumlah

Bayi

Jumlah Anak

Umur 6-24 Bulan

Keluarga Miskin*

Jumlah Balita

Jumlah Bumil

Jumlah Bulin/Bufa

s

Jumlah Pasangan

Usia Subur

Jumlah Murid SD

& yang sederajat

1 Pontianak Selatan 4 85.560 59.538 5.918 1.690 530 4.963 1.835 1.751 14.463 10.535

2 Pontianak Tenggara 4 39.742 27.655 4.108 1.260 368 4.985 1.347 1.269 6.393 7.244

3 Pontianak Timur 7 70.541 49.087 27.456 442 2.460 2.961 763 694 12.152 2.906

4 Pontianak Barat 4 112.667 78.401 20.479 1.105 1.835 4.745 881 774 17.172 4.973

5 Pontianak Kota 5 104.769 72.905 16.238 1.419 1.455 6.192 1.261 1.183 15.530 7.542

6 Pontianak Utara 4 108.291 75.356 20.383 2.593 1.826 11.167 2.830 2.620 16.962 15.241 Keterangan; * data di Kota Pontianak tidak tersedia, maka dilakukan prediksi berdasarkan proporsi pada data

kependudukan propinsi tahun 2010


1. Identifikasi Sasaran SPM Kesehatan di Kecamatan

Pontianak Selatan

- Indikator 1; Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah

dalam kurun waktu yang sama;

1.835 ibu hamil

- Indikator 2; Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan

di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

20% x 1.835 = 367 ibu

Asumsi; kasus komplikasi kebidanan = 20%

- Indikator 3; Jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah

dalam kurun waktu yang sama

1.751 ibu bersalin

- Indikator 4; Jumlah sasaran ibu nifas di satu wilayah


1.751 ibu nifas

- Indikator 5; Jumlah seluruh neonates dengan komplikasi

yang ada

15% x 1.690 = 254 bayi

Asumsi; kasus komplikasi neonates = 15%

- Indikator 6; Jumlah seluruh bayi hidup di satu wilayah


1.690 bayi

- Indikator 7; Jumlah seluruh desa/kelurahan

4 kelurahan


- Indikator 8; Jumlah seluruh balita di satu wilayah dalam

kurun waktu yang sama

4.963 balita

- Indikator 9; Jumlah seluruh anak 6-24 bulan keluarga

miskin

530 anak

- Indikator 10; Jumlah seluruh balita gizi buruk yang

ditemukan

Hanya bila ditemukan kasus

- Indikator 11; Jumlah murid SD & setingkat di satu

wilayah dalam kurun waktu yang sama

10.535 murid

- Indikator 12; Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di

satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

14.463 pasangan

- Indikator 13a; Jumlah penduduk <15 tahun di satu


59.538 / 100.000 = 1 kasus

Konstanta 1 per 100.000 penduduk

- Indikator 13b; Jumlah perkiraan penderita pneumonia

balita di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

10% x 4.963 = 496 balita

Asumsi; penderita pneumonia balita = 10%

jumlah balita


Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan

atas dua kelompok untuk umur 2 bulan - < 5

tahun dan kelompok umur < 2 bulan

Untuk kelompok umur 2 bulan - < 5 tahun

klasifikasi dibagi atas pneumonia berat,

pneumonia, dan batuk bukan pneumonia

Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi

atas pneumonia berat dan batuk bukan

pneumonia. Dalam pendekatan manajemen

terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada

kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri

sistemik dan infeksi bakteri lokal

- Indikator 13c; Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+)


92/100.000 x 85.560 = 79 penderita

Asumsi; Incidence Rate TB baru BTA positif per

100.000 penduduk = 92 (WHO tahun 2006-2008)

- Indikator 13d; Jumlah perkiraan pasien DBD ditemukan


0,6/100 x 85.560 = 514 penderita

Asumsi angka kesakitan DBD per 100 penduduk

= 0,6 (Riskesdas, 2007)

- Indikator 13e; Jumlah perkiraan penderita diare di satu


90/1.000 x 85.560 = 7.700 penderita


Asumsi angka kesakitan diare = 90/1.000

(Riskesdas 2007)

- Indikator 14; Jumlah seluruh maskin di satu wilayah


5.918 maskin



5.918 maskin

- Indikator 16; Jumlah RS di kabupaten/kota

Data di tingkat Kota, tidak diperlukan untuk

tingkat Kecamatan/UPTD

- Indikator 17; Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi

pada periode yang sama

Hanya jika terjadi kasus

- Indikator 18; Jumlah desa siaga yang dibentuk

4 desa


Pontianak Tenggara



1.347 ibu hamil



20% x 1.347 = 269 ibu





1.269 ibu bersalin



1.269 ibu nifas


yang ada

15% x 1.260 = 189 bayi




1.260 bayi


4 kelurahan



4.985 balita


miskin

368 anak


ditemukan





7.244 murid



6.393 pasangan



27.655 / 100.000 = 1 kasus




10% x 4.985 = 499 balita


jumlah balita













sistemik dan infeksi bakteri local



92/100.000 x 39.742 = 37 penderita





0,6/100 x 39.742 = 239 penderita


= 0,6 (Riskesdas, 2007)



90/1.000 x 39.742 = 3.577 penderita


(Riskesdas 2007)



4.108 maskin



4.108 maskin









4 desa


Pontianak Timur



763 ibu hamil



20% x 763 = 153 ibu




694 ibu bersalin



694 ibu nifas


yang ada

15% x 442 = 66 bayi





442 bayi


7 kelurahan



2.961 balita


miskin

2.460 anak


ditemukan




2.906 murid



12.152 pasangan



49.087 / 100.000 = 1 kasus





10% x 2.961 = 296 balita


jumlah balita















92100.000 x 70.541 = 65 penderita






0,6/100 x 70.541 = 424 penderita


= 0,6 (Riskesdas, 2007)



90/1.000 x 70.541 = 6.349 penderita


(Riskesdas 2007)



27.456 maskin



27.456








7 desa



Pontianak Barat



881 ibu hamil



20% x 881 = 176 ibu




774 ibu bersalin



774 ibu nifas


yang ada

15% x 1.105 = 166 bayi




1.105 bayi


4 kelurahan




4.745 balita


miskin

1.835 anak


ditemukan




4.973 murid



17.172 pasangan



78.401 / 100.000 = 1 kasus




10% x 4.745 = 475 balita


jumlah balita
















92/100.000 x 112.667 = 104 penderita





0,6/100 x 112.667 = 677 penderita


= 0,6 (Riskesdas, 2007)




90/1.000 x 112.667 = 10.140 penderita


(Riskesdas 2007)



20.479 maskin



20.479 maskin








4 desa


Pontianak Kota



1.261 ibu hamil


- Indikator 2; Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di


20% x 1.261 = 252 ibu




1.183 ibu bersalin



1.183 ibu nifas


yang ada

15% x 1.419 = 212 bayi




1.419 bayi


5 kelurahan



6.192 balita


miskin

1.455 anak



ditemukan




7.542 murid



15.530 pasangan



72.905 / 100.000 = 1 kasus




10% x 6.192 = 619 balita


jumlah balita
















92/100.000 x 104.769 = 97 penderita





0,6/100 x 104.769 = 629 penderita


= 0,6 (Riskesdas, 2007)



90/1.000 x 104.769 = 9.429 penderita


(Riskesdas 2007)



16.238 maskin



16.238 maskin









5 desa


Pontianak Utara



2.830 ibu hamil



20% x 2.830 = 566 ibu




2.620 ibu bersalin



2.620 ibu nifas



yang ada

15% x 2.593 = 389 bayi




2.593 bayi


4 kelurahan



11.167 balita


miskin

1.826 anak


ditemukan




15.241 murid



16.962 pasangan




75.536 / 100.000 = 1 kasus




10% x 11.167 = 1.117 balita


jumlah balita















92/100.000 x 108.291 = 100 penderita






0,6/100 x 108.291 = 650 penderita


= 0,6 (Riskesdas, 2007)



90/1.000 x 108.291 = 9.746 penderita


(Riskesdas 2007)



20.383 maskin



20.383 maskin








4 desa


Rekapitulasi sasaran SPM Kesehatan untuk tingkat Kota

Pontianak dapat dilihat pada tabel 10 berikut;


Tabel 10. Rekapitulasi Sasaran SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

JENIS PELAYANAN NO INDIKATOR KINERJA PONTIANAK

SELATAN PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA


1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 1.835 1.347 763 881 1.261 2.830 2 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani 367 269 153 176 252 566

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

1.751 1.269 694 774 1.183 2.620

4 Cakupan pelayanan nifas 1.751 1.269 694 774 1.183 2.620 5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 254 189 66 166 212 389

6 Cakupan kunjungan bayi 1.690 1.260 442 1.105 1.419 2.593 7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 4 4 7 4 5 4 8 Cakupan pelayanan anak balita 4.963 4.985 2.961 4.745 6.192 11.167 9 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan gakin

530 368 2.460 1.835 1.455 1.826

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Hanya bila ditemukan

kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus 11 Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD & setingkat 10.535 7.244 2.906 4.973 7.542 15.241

12 Cakupan peserta KB aktif 14.463 6.393 12.152 17.172 15.530 16.962


JENIS PELAYANAN NO INDIKATOR KINERJA PONTIANAK

SELATAN PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA


13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Cakupan kasus AFP non Polio

pada penduduk <15 tahun b. Cakupan penderita pneumonia

balita yang ditangani c. Cakupan penderita baru TB BTA

positif per kecamatan yang ditemukan & diobati

d. Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP

e. Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani

1

496

79

514

7.700

1

499

37

239

3.577

1

296

65

424

6.349

1

475

104

677

10.140

1

619

97

629

9.429

1

1.117

100

650

9.746

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 5.918 4.108 27.456 20.479 16.238 20.383


15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

5.918 4.108 27.456 20.479 16.238 20.383

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

NA NA NA NA NA NA

Penyelidikan Epid & Penang-gulangan KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Hanya bila terjadi kasus






PromKes & Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 4 4 7 4 5 4



Penghitungan Target

Penghitungan target yang dilakukan dalam langkah ini

adalah penghitungan target dalam persentase untuk masing-

masing indikator SPM Kesehatan dan masing-masing

kecamatan yang ada di Kota Pontianak seperti tersaji pada tabel

11 sampai tabel 32 berikut;


Tabel 11. Penghitungan Target SPM Indikator 1, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 95% Sasaran Kabupaten : 8.917 bumil

UPTD/Kecamatan Input UPTD/Kec .

Sasaran UPTD/Kec.

Target (%) UPTD/Kec.

Pontianak Selatan 1,33 1.835 54,14%

Pontianak Tenggara 1,00 1.347 55,46%

Pontianak Timur 2,00 763 195,81%

Pontianak Barat 1,67 881 141,60%

Pontianak Kota 2,34 1.261 138,62%

Pontianak Utara 3,00 2.830 79,19% Tabel 12. Penghitungan Target SPM Indikator 2, Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten : 80% Sasaran Kabupaten : 1.783 ibu


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan 1,33 367 45,58%

Pontianak Tenggara 1,00 269 46,76%



Pontianak Kota 2,34 252 116,80%

Pontianak Utara 3,00 566 66,67%


Tabel 13. Penghitungan Target SPM Indikator 3, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan di Kota Pontianak Target Kabupaten : 90% Sasaran Kabupaten : 8.291 ibu


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 1.183 130,16%

Pontianak Utara 3,00 2.620 75,35% Tabel 14. Penghitungan Target SPM Indikator 4, Cakupan pelayanan

nifas di Kota Pontianak Target Kabupaten : 90% Sasaran Kabupaten : 8.291 ibu


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 1.183 130,16%

Pontianak Utara 3,00 2.620 75,35%


Tabel 15. Penghitungan Target SPM Indikator 5, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 80% Sasaran Kabupaten : 1.276 bayi


Sasaran UPTD/Kec.







Pontianak Utara 3,00 389 69,42% Tabel 16. Penghitungan Target SPM Indikator 6, Cakupan kunjungan

bayi di Kota Pontianak Target Kabupaten : 90% Sasaran Kabupaten : 8.509 bayi


Sasaran UPTD/Kec.





Pontianak Barat 1,67 1.105 102,06%

Pontianak Kota 2,34 1.419 111,36%



Tabel 17. Penghitungan Target SPM Indikator 7, Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 28 desa


Sasaran UPTD/Kec.








Tabel 18. Penghitungan Target SPM Indikator 8, Cakupan pelayanan

anak balita di Kota Pontianak Target Kabupaten : 90% Sasaran Kabupaten : 35.013 anak


Sasaran UPTD/Kec.




Pontianak Timur 2,00 2.961 187,69%


Pontianak Kota 2,34 6.192 105,01%



Tabel 19. Penghitungan Target SPM Indikator 9, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga

miskin di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 8.474 anak


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 1.455 120,18%

Pontianak Utara 3,00 1.826 122,77% Tabel 20. Penghitungan Target SPM Indikator 10, Cakupan balita gizi

buruk mendapat perawatan di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : Hanya bila ditemukan kasus


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan 1,33 Hanya bila ditemukan kasus


Pontianak Tenggara 1,00 Hanya bila ditemukan kasus


Pontianak Timur 2,00 Hanya bila ditemukan kasus


Pontianak Barat 1,67 Hanya bila ditemukan kasus


Pontianak Kota 2,34 Hanya bila ditemukan kasus


Pontianak Utara 3,00 Hanya bila ditemukan kasus



Tabel 21. Penghitungan Target SPM Indikator 11, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 48.441 siswa


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 7.542 132,53%


Tabel 22. Penghitungan Target SPM Indikator 12, Cakupan peserta KB aktif di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 70% Sasaran Kabupaten : 82.672 pasangan


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 15.530 76,89%



Tabel 23. Penghitungan Target SPM Indikator 13a, Cakupan kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 4


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan 1,33 1 100%

Pontianak Tenggara 1,00 1 100%

Pontianak Timur 2,00 1 100%

Pontianak Barat 1,67 1 100%

Pontianak Kota 2,34 1 100%

Pontianak Utara 3,00 1 100% Tabel 24. Penghitungan Target SPM Indikator 13b, Cakupan penderita

pneumonia balita yang ditangani di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 3.502 penderita


Sasaran UPTD/Kec.









Tabel 25. Penghitungan Target SPM Indikator 13c, Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan

diobati di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 482 penderita


Sasaran UPTD/Kec.







Pontianak Utara 3,00 100 127,51% Tabel 26. Penghitungan Target SPM Indikator 13d, Cakupan penderita

DBD yang ditangani sesuai SOP di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 3.133 penderita


Sasaran UPTD/Kec.









Tabel 27. Penghitungan Target SPM Indikator 13e, Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 46.941 penderita


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 9.429 102,73%

Pontianak Utara 3,00 9.746 127,42% Tabel 28. Penghitungan Target SPM Indikator 14, Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 94.582 maskin


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 16.238 120,19%



Tabel 29. Penghitungan Target SPM Indikator 15, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : 94.582 maskin


Sasaran UPTD/Kec.






Pontianak Kota 2,34 16.238 120,19%

Pontianak Utara 3,00 20.383 122,76% Tabel 30. Penghitungan Target SPM Indikator 16, Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Di Kabupaten/Kota di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : -


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan 1,33 NA. NA. Pontianak Tenggara 1,00 NA. NA. Pontianak Timur 2,00 NA. NA. Pontianak Barat 1,67 NA. NA. Pontianak Kota 2,34 NA. NA. Pontianak Utara 3,00 NA. NA. Keterangan; NA = Not applicable; hanya berlaku untuk

level kabupaten/kota


Tabel 31. Penghitungan Target SPM Indikator 17, Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam di Kota Pontianak Target Kabupaten : 100% Sasaran Kabupaten : Hanya bila terjadi kasus


Sasaran UPTD/Kec.


Pontianak Selatan 1,33 Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Tenggara 1,00 Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Timur 2,00 Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Barat 1,67 Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Kota 2,34 Hanya bila terjadi kasus


Pontianak Utara 3,00 Hanya bila terjadi kasus


Tabel 32. Penghitungan Target SPM Indikator 18, Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Pontianak

Target Kabupaten : 80% Sasaran Kabupaten : 28 desa


Sasaran UPTD/Kec.









Tabel 33. Rekapitulasi Penghitungan Target SPM Kesehatan Tingkat Kecamatan/UPTD di Kota Pontianak

JENIS PELAYANAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET KABU- PATEN

PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)


1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 95% 1.835 54,14 1.347 55,46 763 195,81 881 141,60 1.261 138,62 2.830 79,19

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 367 45,58 269 46,76 153 164,42 176 119,35 252 116,80 566 66,67

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 1.751 49,98 1.269 51,85 694 189,63 774 141,98 1.183 130,16 2.620 75,35

4 Cakupan pelayanan nifas 90% 1.751 49,98 1.269 51,85 694 189,63 774 141,98 1.183 130,16 2.620 75,35 5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani 80% 254 47,14 189 47,63 66 272,78 166 90,56 212 99,36 389 69,42

6 Cakupan kunjungan bayi 90% 1.690 53,15 1.260 53,60 442 305,57 1.105 102,06 1.419 111,36 2.593 78,13 7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI 100% 4 82,10 4 61,73 7 70,55 4 103,09 5 115,56 4 185,19 8 Cakupan pelayanan anak

balita 90% 4.963 74,47 4.985 55,74 2.961 187,69 4.745 97,80 6.192 105,01 11.167 74,65

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan gakin

100% 530 187,52 368 203,06 2.460 60,75 1.835 68,01 1.455 120,18 1.826 122,77

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

Hanya bila di-temu-kan

kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus


kasus



PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)


11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat

100% 10.535 53,93 7.244 58,97 2.906 293,99 4.973 143,45 7.542 132,53 15.241 84,08

12 Cakupan peserta KB aktif 70% 14.463 46,93 6.393 79,82 12.152 83,99 17.171 49,63 15.530 76,89 16.962 90,26 Pelayanan Kesehatan Dasar

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Cakupan kasus AFP non

Polio pada penduduk <15 tahun

b. Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani

c. Cakupan penderita baru TB BTA positif per kecamatan/puskesmas yang ditemukan dan diobati

d. Cakupan penderita DBD yang ditangani sesuai SOP

e. Cakupan penderita diare yang datang dan ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

1

496

79

514

7.700

100%

82,81

71,56

71,49

71,50

1

499

37

239

3.577

100%

61,89

114,88

115,60

115,72

1

296

65

424

6.349

100%

208,66

130,78

130,32

130,40

1

475

104

677

10.140

100%

108,57

68,25

68,15

68,17

1

619

97

629

9.429

100%

116,74

102,54

102,78

102,73

1

1.117

100

650

9.746

100%

82,94

127,51

127,51

127,42

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 5.918 187,44 4.108 203,03 27.456 60,76 20.479 68,01 16.238 120,19 20.383 122,76



PONTIANAK SELATAN

PONTIANAK TENGGARA

PONTIANAK TIMUR

PONTIANAK BARAT

PONTIANAK KOTA

PONTIANAK UTARA

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)

SASA- RAN

TARGET (%)


15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 5.918 187,44 4.108 203,03 27.479 60,76 20.479 68,01 16.238 120,19 20.383 122,76

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100% NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA.

Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

17 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% Hanya

bila terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Hanya bila

terjadi kasus

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 4 65,68 4 49,38 7 56,44 4 82,47 5 92,44 4 148,15



Diskusi

Berdasarkan hasil perhitungan di 8 (delapan) daerah uji

coba didapatkan adanya target yang melebihi 100% dari

sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat input yang tidak

berimbang dengan beban kerja (target & sasaran) SPM bidang

kesehatan.

Kelebihan input bisa dilacak kembali dari 3 (tiga)

komponen input sebelumnya. Bisa jadi soal sarana/prasaran,

sumber daya tenaga ataupun pengalokasian anggaran.

Solusinya adalah realokasi sumber daya.

Untuk sarana/prasarana kita akan kesulitan untuk

melakukan realokasi, terutama pada prasarana gedung. Yang


paling memungkinkan adalah realokasi sumber daya tenaga

dan realokasi alokasi anggaran bidang kesehatan. Realokasi

dilakukan dengan lebih memperhatikan beban kerja

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil roundtable discussion

yang melibatkan peserta dari kabupaten/kota tempat

dilaksanakan uji coba menyatakan bahwa formula yang disusun

cukup mudah dipahami dan diterapkan bagi pelaksana

lapangan. Selain itu juga muncul pernyataan bahwa formula ini

sudah cukup memenuhi rasa keadilan antar wilayah dalam satu

kabupaten/kota. Dalam diskusi sempat muncul juga untuk

mempertimbangkan kemungkinan input lain yang lebih spesifik

wilayah. Tapi pertimbangan ini menjadi gugur dengan sendirinya

setelah terlontar bahwa formula yang dimunculkan haruslah

yang sederhana sehingga lebih mudah diterapkan dan data

lebih mudah untuk disediakan. Beberapa kemungkinan input

yang dilontarkan adalah tingkat kesulitan wilayah (geografis),

kepadatan penduduk dan juga tingkat ketersedian sarana

transportasi.

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

ada beberapa target yang dipatok sebesar 100%. Berdasarkan

hasil diskusi disepakati bahwa untuk target yang melebihi 100%

tidak perlu dilakukan penghitungan ulang.


Rekomendasi

Berdasarkan fakta-fakta lapangan hasil penelitian

maupun uji coba di 8 (delapan) wilayah maka direkomendasikan

bahwa;

1. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan pembobotan

dalam setiap komponen input. Pembobotan dilakukan

berdasarkan program/kegiatan yang terkait. Misalnya

untuk input sumber daya tenaga, maka untuk SPM yang

berkaitan dengan program kesehatan ibu dan anak

bobot tenaga bidan diberi pembobotan yang lebih besar

disbanding tenaga perawat.


2. Formula yang terbentuk dijadikan sebagai alat (tools)

realokasi input. Hal ini bisa dilakukan tentunya jika SPM

bidang Kesehatan dianggap sebagai mainframe yang

harus dijalankan.

3. Perlu ujicoba lebih lanjut dengan lebih banyak variasi

wilayah.


KEPUSTAKAAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik

dan United Nations Population Fund, 2008. Proyeksi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Umur Tertentu Tahun 2005-2015. Badan Pusat Statistik, Jakarta

Badan Pusat Statistika Kota Pontianak. 2010. Kota Pontianak dalam

Angka tahun 2009 Bassett, Chris (ed), 2004. Qualitative Research in Health Care. Whurr

Publishers, London & Philadelphia

Collion, Marie-Helene, & Ali Kissi, 1995. Guide to Program Planning and Priority Setting. ISNAR, Morrocco

Grabinski, Michael, 2007. Management Methods and Tools, Practical

Know-how for Students, Managers, and Consultants. Gabler, Wiesbaden

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. www.kkppi.go.id diunduh 15 agustus 2009

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2003. Kepmenkes No.

1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.acehinstitute.org diunduh 15 Agustus 2009

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Surat Keputusan

Menteri Kesehatan No. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.depkes.go.id. Diunduh 15 Agustus 2009


Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2008a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. www.depkes.go.id. Diunduh 15 Agustus 2009

Kosen, Soewara, 2007. Assessmen Kinerja dan Pelaksanaan Urusan

Wajib Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM) Sektor Kesehatan Kabupaten-Kota. Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan. Depkes RI

Kushandajani, 2007. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah. Mitton, Craig, & Cam Donaldson, 2004. Priority Setting Toolkit: A

Guide to The Use of Economics in Healthcare Decision Making. BMJ Publishing Group, London

Murti B. 2006. Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Pemerintah Kota Pontianak. 2010a. Profil Kesehatan Kota Pontianak

Tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010b. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Selatan tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010c. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Tenggara tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010d. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Timur tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010e. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Barat tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010f. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Kota tahun 2009 Pemerintah Kota Pontianak. 2010g. Profil Kesehatan UPTD Pontianak

Utara tahun 2009


Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. www.desentralisasi-kesehatan.net. Diunduh 7 Oktober 2007

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. www.desentralisasi-kesehatan.net. Diunduh 7 Oktober 2007

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. www.bappenas.go.id diunduh 15 Agsutus 2009

Retno, Nowo, 2004. Uji Coba Standar Pelayanan Minimal untuk

Kesehatan Dasar Puskesmas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Setiaji, Fadlan, 2005. Rancangan Sistem Pengelolaan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Online Di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005. Universitas Diponegoro, Semarang

Setiawan, Nugraha, 2005. Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia

dan Implikasinya Terhadap Analisis Urbanisasi. Universitas Padjadjaran, Bandung

Trisnantoro,Laksono, 2006. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di

Sektor Kesehatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 4 Desember 2006


Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; Sebuah Panduan Formulasi di Tingkat Puskesmas/Kecamatan - Agung Dwi Laksono

Documents