STANDAR OPERASIONAL (S O P)

3. Matrikulasi SOP-FE 01-003-00
6. Legalisir Ijazah & Transkrip Nilai SOP-FE 01-006-00
7. Magang
SOP-FE 01-007-00
13. Publikasi Ilmiah Mahasiswa SOP-FE 01-013-00
14. Pendaftaran Wisuda SOP-FE 01-014-00
15. Kinerja Dosen SOP-FE 01-015-00
16. Pratikum Laboratorium Akuntansi SOP-FE 01-016-00
Bidang Kemahasiswaan
2 Pelayanan Beasiswa SOP-FE 02-002-00
3 Pelayanan Alumni SOP-FE 02-003-00
4 Program Kegiatan Mahasiswa Tidak Terprogram SOP-FE 02-004-00
5 Pengembangan Kewirausahaan atau Penciptaan Wirausaha Baru SOP-FE 02-005-00
Bidang Keuangan dan BMN
2 Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) SOP-FE 03-002-00
3 Pengajuan Uang Muka Kegiatan (UMK) SOP-FE 03-003-00
4 Pertanggungjawabab Uang Muka Kegiatan (UMK) SOP-FE 03-004-00
3
6 Revisi Program Kerja SOP-FE 03-006-00
7 Pengajuan SK Kuasa Pengguna Anggaran SOP-FE 03-007-00
8 Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa SOP-FE 03-008-00
9 Mendistribusikan Dana UP dan TUP SOP-FE 03-009-00
10 Pengurusan BPJS Kesehatan SOP-FE 03-010-00
11 Pengusulan Cuti PNS SOP-FE 03-011-00
12 Pengusulan Naik Pangkat Fungsional Dosen SOP-FE 03-012-00
13 Pengusulan Naik Pangkat Tenaga Kependidikan SOP-FE 03-013-00
14 Pengusulan Penghargaan Satya Lencana SOP-FE 03-014-00
15 Pembayaran Gaji SOP-FE 03-015-00
16 Tunjangan Profesi dan Profesor SOP-FE 03-016-00
17 Pembayaran Uang Makan SOP-FE 03-017-00
18 Mengumpulkan dan merekap Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Tenaga Kependidikan
SOP-FE 03-018-00
20 Pengusulan Dosen Berprestasi SOP-FE 03-020-00
21 Pembayaran Kekurangan Gaji SOP-FE 03-021-00
22 Pembayaran Tunjangan Kinerja SOP-FE 03-022-00
23 Pembuatan Laporan Kemajuan Tugas Belajar Dosen dan Pegawai
SOP-FE 03-023-00
26 Penyusunan Formasi Dosen dan Pegawai
SOP-FE 03-026-00
Nomor Dokumen SOP-FE 01-010-00
Tanggal Terbit 10- 01-2018
Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph. D NIP: 19631217 198903 1 003
S O P AKADEMIK
B. Ruang Lingkup
C. Tanggung Jawab
1. Rektor UNP
E. Definisi
Mulai dari proses pemberitahuan, sampai proses penerimaan mahasiswa baru kelas
dual degree pada programs tudi manajemen FE UNP.
2
program dual degree FE UNP
2. Dekan menerbitkan surat keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru Dual
Degree FE UNP
4. Panitia melakukan promosi ke calon mahasiswa melalui berbagai media
5. Panitia menyampaikan ke Rektor untuk meminta izin membuka pendaftaran bagi
calon mahasiswa yang berminat dan memprosesnya melalui sistem online
6. Panitia menyelenggarakan ujian masuk
7. Panitia melakukan pemeriksaan ujian masuk
8. Panitia mengadakan rapat untuk mengambil keputusan kelulusan calon mahasiswa
9. Panitia menyerahkan hasil keputusan rapat ke Rektor guna diumumkan melalui
sistem online
10. Rektor menerbitkan surat keputusan nama-nama calon mahasiswa yang lulus
11. BAAK mengumumkan nama-nama calon mahasiswa melalui sistem online
3
Ketua Jurusan Dekan Panitia Ujian Rektor BAAK
Mulai
Mengusulkan
sesungguhnya di perusahaan yang relevan dengan keahlian mahasiswa.
B. Ruang Lingkup
SOP ini terdiri dari SOP pendaftaran, pelaksanaan field study dan evaluasinya.
SOP ini berlaku hanya berlaku di Program Magister Manajemen FE UNP. SOP
ini diberlakukan bagi mahasiswa baru program Magister FE dan dilaksanakan
sebelum perkuliahan regular berlangsung.
1. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Indonesia.
2. Peraturan akademik UNP.
Kegiatan field study merupakan kegiatan kunjungan lapangan ke perusahaan dan
instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada di Indonesia dan luar negeri
yang aktivitasnya relevan dengan keahlian atau bidang studi yang digeluti oleh
mahasiswa program Magister FE UNP.
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
S O P AKADEMIK
F. Prosedur
Prosedur field study program Magister FE UNP dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mahasiswa baru melakukan registrasi ulang dan terdaftar sebagai mahasiswa
aktif pada semester berjalandi program Magister FE UNP.
2. Bagian akademik menyusun jadwal field studi nasional atau internasional
pada semester yang bersangkutan di tandatangani oleh Koordinator Program
Studi.
3. Koordinator program studi mensosialisasikan jadwal field studi lokal atau
internasional kepada mahasiswa.
kepada Bagian Akademik.
mahasiswa untuk mengikuti field study.
6. Bagian akademik dengan berkoordinasi dengan koordinator program study,
mengatur jadwal perjalanan dan akomodasi field study dengan pihak ekternal
(Biro Perjalanan).
7. Bagian akademik membuat Surat Tugas Dosen Pembimbing yang diparaf
oleh Koordinator prodi dan Ditandatangani oleh Dekan.
6
Mahasiswa Bagian Akademik Ketua
program magister FE UNP.
SOP ini terdiri dari SOP pendaftaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi
pembelajaran perkuliahan matrikulasi. SOP ini berlaku di Program Magister
Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Pendidikan Ekonomi FE UNP.
SOP ini diberlakukan bagi mahasiswa baru program Magister FE dan
dilaksanakan sebelum perkuliahan regular berlangsung.
C. Penanggung Jawab
3. Dosen perkuliahan matrikulasi.
2. Buku pedoman akademik UNP
PROSEDUR PERKULIAHAN MATRIKULASI
S O P AKADEMIK
F. Prosedur
Prosedur matrikulasi program Magister FE UNP dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan terdaftar sebagai
mahasiswa aktif melaporkan keikutsertaannya pada perkuliahan matrikulasi
kepada staf akademik program Magister FE UNP.
2. Bagian akademik membuat daftar nama peserta dan jadual perkuliahan
matrikulasi berdasarkan kalender akademik, jadual tersebut ditandatangani Ketua
Program Studi.
3. Jadual matrikulasi harus diserahkan oleh Bagian akademik pada saat mahasiswa
mendaftarkan keikutsertaan mereka dalam perkuliahan matrikulasi.
4. Bagian akademik membuat Surat Tugas Mengajar Matrikulasi yang diparaf oleh
Koordinator Prodi dan ditandatangi oleh Dekan FE.
5. Bagian Akademik mendistribusikan surat tersebut dilampiri jadual perkuliahan
kemudian dikirimkan kepada dosen melalui staf bagian akademik.
6. Dosen perkuliahan matrikulasi mempersiapkan materi matrikulasi, soal pre-test
dan post-test.
7. Dua hari menjelang perkuliahan Bagian akademik mengkonfirmasi pada dosen
atas kesiapan untuk memberikan perkuliahan sesuai dengan jadual.
8. Dosen dan mahasiswa mengikuti perkuliahan matrikulasi selama empat minggu
(empat tatap muka)
9. Pada pertemuan pertama jam pertama mahasiswa mengikuti Pre-Test, dan pada
jam terakhir di minggu ke empat, mahasiswa mengikuti post test.
10. Paling lambat seminggu setelah perkuliahan matrikulasi berakhir, dosen
menyerahkan nilai matrikulasi kepada staf akademik.
11. Bagian akademik merekap batas hadir perkuliahan matrikulasi dan hasil
matrikulasi dalam bentuk laporan pelaksanaan perkuliahan matrikulasi.
12. Kordinator prodi menandatangani Laporan Hasil Matrikulasi.
9
penanggungjawab Koordinator Program Studi.
Mulai
Memaraf
lanjut dosen Fakultas Ekonomi UNP.
B. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi peningkatan kompetensi dosen Fakultas Ekonomi UNP
melalui studi lanjut.
C. Penanggung Jawab
2. Pimpinan Jurusan
3. Pimpinan Fakultas
4. Pimpinan Universitas
6. Donator/Pemberi Beasiswa
S O P AKADEMIK
2. Renstra UNP 2016 – 2020.
E. Definisi
1. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Studi lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang
strata tiga (S3) bagi dosen dengan atau S2 (magister) dengan mengutamakan
peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni.
3. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki
oleh seorang dosen sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan formal yang
diikutinya
2. Dosen membuat permohonan studi lanjut ke Dekan diketahui Kajur.
3. Kajur mereview permohonan studi lanjut dosen dan menandatanganinya untuk
diteruskan ke Dekan.
5. Dekan membuat permohonan studi lanjut dosen ke Rektor.
6. Rektor menerima pengajuan studi lanjut dosen dari Dekan.
7. Rektor membuat surat keputusan tentang tugas belajar dan izin belajar
13
Mulai
Mengajukan
permohonan
Tanggal Terbit 10-01-2018
S O P AKADEMIK
mahasiswa.
Menerima formulir isian dari mahasiswa sampai dengan menyerahkan surat observasi
dan penelitian kepada mahasiswa yang membutuhkan.
C. Penanggung Jawab
E. Referensi
Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Indonesia
15
1. Mahasiswa meminta formulir permohonan di counter Fakultas, dan mengisinya
secara lengkap dan jelas.
2. Mahasiwa meminta persetujuan Ketua Program Studi dan menyerahkan kembali
kepada petugas counter.
3. Petugas counter memeriksa kelengkapan bahan termasuk isian data pada formulir
dan menyerahkan pada Agendaris untuk diberi nomor surat. Berkas yang tidak
lengkap dikembalikan oleh petugas counter kepada mahasiswa untuk dilengkapi.
4. Agendaris memberi nomor surat dan menyerahkan berkas surat kepada Petugas
Akademik untuk diproses pembuatan/pengetikannya.
WD I untuk ditandatangani.
6. Petugas Akademik mengambil surat yang telah ditandatangani dari ruang WD I,
dan menyerahkan surat tersebut kepada petugas counter.
7. Petugas counter membubuhi stempel, mengamplop surat dan menyerahkan kepada
mahasiswa.
permohonan mahasiswa.
S O P AKADEMIK
yang sudah disahkan oleh Dekan.
C. Penanggung Jawab
18
1. Alumni menyerahkan fotocopy ijazah kepada petugas pelayanan legalisir di
Subbag Akademik & Kemahaiswaan dengan melampirkan Ijazah asli atau foto
copy Ijazah yang sudah pernah dilegalisir.
2. Petugas pelayanan memeriksa keabsahan fotocopy ijazah dengan mempedomani
aslinya, mencap nama pejabat pada lembaran fotocopy, meminta paraf Kabag TU
dan menyerahkan kepada WD I untuk ditandatangani.
3. WD I menandatangani fotocopy ijazah.
4. Petugas pelayanan Subbag Pendidikan mengambil kembali dari ruang WD I, dan
menyerahkan kepada petugas Counter.
5. Petugas Counter membubuhi stempel Fakultas, dan menyerahkan asli dan
fotocopy yang telah dilegalisir kepada alumni.
6. Petugas pelayanan mengarsipkan tanda terima buku/bukti pembayaran, dan
membuat rekapitulasi setiap akhir bulan.
7. Petugas pelayanan membuat laporan kepada Kabag TU sekali enam bulan.
19
Mulai
Selesai
Menyerahkan
S O P AKADEMIK
Keahlian
B. Ruang Lingkup
Menerima formulir isian dari mahasiswa sampai dengan menyerahkan surat izin PL
non kependidikan kepada mahasiswa yang membutuhkan.
C. Penanggung Jawab
E. Dokumen Referensi
3. Panduan Magang
1. Mahasiswa mencari dan menentukan sendiri instansi tempat pelaksanaan magang
dan mendaftarkannya pada Sekretariat pengelola Magang.
2. Mahasiswa meminta formulir yang telah disediakan Pengelola magang dan
mengisinya secara lengkap dan jelas.
3. Mahasiswa meminta persetujuan pengelola magang serta menyerahkan kembali
kepada petugas layanan untuk diproses.
4. Petugas Akademik memeriksa kelengkapan bahan termasuk isian data pada
formulir, dan menyerahkan pada Agendaris untuk diberi nomor surat. Berkas yang
tidak lengkap dikembalikan oleh petugas counter kepada mahasiswa untuk
dilengkapi.
5. Agendaris memberi nomor surat dan menyerahkan berkas surat kepada Petugas
Akademik untuk diproses pembuatan/pengetikannya.
6. Petugas Akademik memeriksa kebenaran hasil pengetikan dan meminta paraf /
Kabag TU, dan menyampaikan kepada WD I untuk ditandatangani.
7. WD I menandatangani Surat izin magang.
8. Petugas Akademik mengambil surat yang telah ditandatangani dari ruang WD I
dan menyerahkan surat tersebut kepada petugas counter.
9. Petugas layanan membubuhi stempel, mengamplop dan menyerahkan kepada
mahasiswa.
permohonan mahasiswa
Mulai
Mahasiswa
mencari
tempat
magang
Memberikan
persetujuan
Memeriksa
& memaraf
berkas
Memeriksa
kelengkapan
berkas
Memberi
S O P AKADEMIK
1. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses perkuliahan.
2. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu
pembelajaran
Monev perkuliahan meliputi dokumen perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian
akhir semester
perkuliahan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar
24
pertengahan perkuliahan.
2. GPM & UPM melakukan koordinasi pelaksanaan monev dengan Wakil Dekan 1
(WD 1).
4. Kaprodi mengisi form monev perkuliahan.
5. GPM & UPM mengevaluasi hasil monev perkuliahan.
6. GPM & UPM melaporkan hasil monev ke WD1.
Bagan Alir
Monev Perkuliahan
GPM & UPM
percepatan penyelesaian studi mahasiswa.
C. Penanggung Jawab
1. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Indonesia
2. Peraturan akademik UNP.
Program semester pendek adalah program perbaikan nilai dari matakuliah yang
pernah ditempuh, tetapi masih mendapatkan nilai kurang dari C, dan dilakukan
pada saat libur semester.
Prof. Ganefri, Ph. D NIP: 19631217 198903 1 003
S O P AKADEMIK
1. Mahasiswa mengajukan permohonan semester pendek kepada TU program studi
untuk matakuliah yang ingin di ambil dengan mengisi formulir permintaan
semester pendek.
2. Program studi menelaah persyaratan matakuliah yang diajukan oleh mahasiswa.
3. Program studi meminta kesediaan dosen pengampu matakuliah semester pendek.
4. Program studi mengumumkan matakuliah yang memenuhi persyaratan untuk
ditawarkan dan jadwal kuliah sementara semester pendek.
5. Program studi melakukan entri jadwal kuliah di portal Sistem Informasi
Akademik.
6. Mahasiswa membayar SPP semester pendek di Bank Nagari, kemudian
menyerahkan bukti setoran SPP ke TU program studi.
7. Mahasiswa mendaftarkan kartu rencana studi (KRS) matakuliah semester pendek
secara online di portal akademik.
8. Program studi mengirimkan daftar matakuliah beserta dosen pengampu semester
pendek ke Fakultas.
10. Dosen melaksanakan perkuliahan semester pendek sesuai jadwal yang ditentukan.
11. Mahasiswa mengikuti perkuliahan, ujian dan penyelesaian tugas-tugas yang
diberikan oleh Dosen.
12. Program studi merekap data mahasiswa yang terdaftar di semester pendek,
kemudian mnyerahkan rekapitulasi tersebut disertai bukti setor SPP ke Fakultas.
13. Program studi memverifikasi ledger nilai matakuliah semester pendek yang
diserahkan oleh dosen pengampu.
14. Dosen pengampu matakuliah semester pendek mengentrikan nilai ke portal
akademik, serta menyerahkan dokumen perangkat perkuliahan semester pendek
ke TU Prodi.
15. Mahasiswa mengakses/mengambil LHS mata kuliah semester pendek di portal
akademik.
27
S O P AKADEMIK
prodi-prodi FE UNP, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kebutuhan masyarakat.
Kurikulum adalah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan
belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-
mengajar di masing-masing prodi FE UNP. Kurikulum memberikan informasi tentang
materi dan bahan kajian, sarana dan proses belajar-mengajar dan penilaiannya untuk
mencapai kompetensi hasil belajar (learning outcomes).
F. Prosedur
29
4. Prodi mendiskusikan rancangan kurikulum yang telah dibuat panitia bersama seluruh
dosen prodi
6. Prodi melaporkan pengembangan kurikulum ke pimpinan fakultas
Bagan Alir
Pengembangan Kurikulum
KaProdi Tim
S O P AKADEMIK
memastikan efektivitas pelaksanaannya.
B. Ruang Lingkup
1. Persiapan (Bahan ajar, Jadwal, Absensi, Kontrak perkuliahan dan Laporan
kemajuan).
2. Pelaksanaan (tatap muka, bimbingan terstruktur dan kegiatan mandiri).
3. Evaluasi (Kuis, Tugas dan atau ujian mid Semester, ujian akhir semester).
C. Penanggung Jawab
2. Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang SPMI.
3. Permenristekdikti no 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
4. Peraturan Akademik UNP
teoretis.
3. Prosedur pelaksanaan kuliah teori adalah aturan yang harus diikuti oleh semua
pihak terkait (dosen, mahasiswa dan pegawai administrasi) demi kelancaran
jalannya perkuliahan.
F. Prosedur
1. Sebelum semester dimulai, ketua prodi wajib mengadakan rapat dewan dosen
dengan agenda memastikan penunjukan dosen sesuai dengan keahlian, dan beban
mengajar dosen secara proporsional.
2. Penyiapan Materi Ajar oleh dosen atau kelompok bidang studi sesuai dengan RPS
dari mata kuliah bersangkutan.
4. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa mengambil daftar hadir dan daftar
kemajuan perkuliahan di bagian akademik.
5. Pada awal pertemuan, dosen menyampaikan perjajian perkuliahan termasuk RPS
dan referensi yang digunakan dosen.
6. Dosen melakukan verifikasi kehadiran setiap memberikan kuliah,.
7. Dosen mengisi kemajuan perkuliahan, ditandatangani oleh dosen bersangkutan
dan mahasiswa mengembalikannya ke bagian akademik setelah perkuliahan
berakhir.
32
8. Dosen membuat soal UTS dan UAS
9. Dosen meminta verifikasi soal UTS dan UAS pada ketua prodi
10. Dosen mengawasi ujian UTS dan UAS
33
S O P AKADEMIK
Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas akhir dapat
berlangsung sebagaimana mestinya.
B. Ruang Lingkup
Lingkup SOP ini mulai dari pengajuan topik penelitian dan judul skripsi, proses
pembimbingan dan seminar proposal, prosedur pelaksanaan penelitian, dan ujian
skripsi.
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Akademik UNP
E. Prosedur
1. Setiap awal semester, Komisi Tugas Akhir mensosialisasikan topik-topik
penelitian dalam lingkup keahliannya ke mahasiswa yang telah menempuh
110 SKS.
formulir tersebut, dan menyerahkan kepada jurusan.
3. Jurusan menerima formulir mahasiswa, memeriksa persyaratan akademik, bila
tidak lengkap maka dokumen dikembalikan kepada mhs.
4. Bila dokumen lengkap, Jurusan menyerahkan formulir mahasiswa kepada
Komisi Tugas Akhir dan menyiapkan berita acara.
5. Komisi Tugas Akhir melakukan sidang penentuan kelayakan topik penelitian,
judul penelitian dan permasalahan penelitian serta merekomendasikan calon
dosen pembimbing kepada program studi.
6. Program studi menerima hasil sidang Komisi Tugas Akhir dan meneruskan ke
Jurusan untuk disahkan..
menyiapkan buku konsultasi dan mendistribusikan ke mhs.
E.2 Prosedur Bimbingan dan Seminar Proposal (Kolokium)
1. Mahasiswa menerima surat rekomendasi, buku konsultasi dan berkonsultasi
kepada dosen pembimbing skripsi untuk menyusun draf proposal skripsi,
menuliskan hasil konsultasi di buku konsultasi.
2. Dosen pembimbing skripsi membimbing dan menyetujui draf proposal skripsi
mhs.
mendapatkan persetujuan seminar proposal.
4. Mahasiswa mendaftar seminar kepada program studi dengan mengisi formulir
pendaftaran seminar.
lainnya, menetapkan tim penilai seminar proposal skripsi, menyiapkan
ruangan, waktu seminar untuk disahkan Ketua Jurusan.
6. Jurusan menerbitkan surat tugas seminar proposal skripsi, membuat surat
undangan kolokium, menyiapkan berita acara dan mendistribusikan ke mhs,
dan kepada tim penilai (dua dosen pembimbing dan satu dosen
nonpembimbing)
7. Mahasiswa dan tim penilai melaksanakan seminar proposal skripsi dan panitia
seminar (mhs) mencatat hasil seminar.
8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus seminar proposal skripsi wajib
mengulang ujian seminar.
9. Tim Penilai seminar menilai dan memberi masukan kepada mhs yang
dinyatakan lulus pada saat seminar.
10. Pembimbing menyerahkan nilai seminar kepada jurusan dan jurusan
mengarsipnya.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, harus memperbaiki draf proposal skripsi
dan mengkonsultasikan kepada pembimbing.
36
13. Mhs menyerahkan proposal skripsi yang telah disetujui tim penilai kepada
jurusan.
penelitian kepada mhs.
1. Mahasiswa menerima rekomendasi pelaksanaan penelitian dan menyusun
jadwal kegiatan penelitian bersama dosen pembimbing.
2. Dosen pembimbing skripsi menyetujui jadwal pelaksanaan penelitian yang
disusun mahasiswa.
konsultasi skripsi.
5. Mahasiswa melaporkan hasil pengumpulan data kpd pembimbing skripsi dan
menyusun skripsi.
skripsi sampai disetujui.
7. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi dengan menyerahkan buku konsultasi, draf
artikel untuk publikasi, dan draf skripsi kepada prodi.
8. Prodi menerima buku konsultasi, draf artikel untuk publikasi, dan draf skripsi.
9. Program studi mengusulkan tim penguji kepada jurusan dan menyiapkan
ruangan dan waktu ujian skripsi.
10. Prodi menerbitkan surat tugas, menyiapkan berita acara untuk ujian skripsi
dan mendistribusikan ke mhs, dosen pembimbing dan penguji.
11. Mahasiswa melakukan persiapan untuk ujian skripsi
12. Mhs, dosen pembimbing skripsi dan dosen penguji melaksanakan ujian skripsi
secara tertutup bersama-sama
13. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian skripsi wajib untuk
mengulang
14. Penguji menilai dan memberi masukan kepada mhs yang dinyatakan lulus
pada saat ujian.
15. Dosen pembimbing skripsi menyerahkan nilai ujian skripsi kepada jurusan
16. Prodi mengarsip nilai ujian skripsi.
17. Mahasiswa yang lulus tanpa perbaikan dapat menggandakan dan menjilid
skripsi untuk memperoleh tanda tangan pada lembar pengesahan dari dosen
pembimbing dan dosen penguji. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan
wajib memperbaiki draf skripsi dan mengkonsultasikan kepada pembimbing.
18. Dosen pembimbing menyetujui skripsi yang sudah diperbaiki mahasiswa
dengan menandatangani lembar pengesahan pada skripsi yang sudah dijilid.
19. Mahasiswa meminta pengesahan skripsi yang sudah disetujui oleh dosen
pembimbing dan dosen penguji kepada prodi
20. Mahasiswa menyerahkan skripsi dalam bentuk soft copy dan hard
copy kepada jurusan, pembimbing, dan Pusat Informasi Ilmiah (perpustakaan)
37
S O P AKADEMIK
Menetapkan prosedur untuk proses publikasi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi
S1 FE UNP.
B. Ruang Lingkup
C. Penanggung Jawab
1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau
pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah
ilmiah dan etika keilmuan.
mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,
mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan
semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.
38
1. Mahasiswa membuat manuskrip draft publikasi ilmiah dari hasil penelitian
skripsi yang dilakukan.
2. Draft publikasi ilmiah tersebut ditunjukkan kepada dosen pembimbing untuk
dilakukan koreksi baik atas format penulisan maupun substansi tulisan.
3. Setelah dosen pembimbing mengoreksi manuskrip draft publikasi ilmiah, bila
draftpublikasi ilmiah belum disetujui oleh dosen pembimbing maka
mahasiswa menulis kembali draft publikasi tersebut atau merevisinya. Apabila
draft publikasi disetujui oleh dosen pembimbing maka mahasiswa dapat
mengirimkannya ke pengelola e-jurnal jurusan.
4. Pengelola e-journal menerima dan mengecek artikel, serta menerbitkannya
secara online.
39
Mulai
Membuat
S O P AKADEMIK
fakultas
mahasiswa pada tingkat fakultas.
diberi bukti kelulusan berupa ijazah
F. Uraian Prosedur
1. Fakultas membentuk kepanitiaan yang terdiri dari elemen dosen/staf pengajar,
staf administrasi, dan lembaga kemahasiswaan.
2. Panitian yang terbentuk melakukan berbagai pertemuan dalam rangka
mempersiapkan pelaksanaan wisuda.
berbagai penyelesaian masalah administrasi pelaksanaan wisuda.
41
fakultas untuk tidak bentrok dengan pelaksanaan wisuda tingkat universitas.
5. Panitia menyelenggarakan pelaksanaan penyerahan Ijazah/wisuda tingkat
fakultas
bersangkutan
Mulai
Selesai
Membentuk
kepenitiaan
Mendaftar
Wisuda
Mempersiapkan
wisuda
Membuka
pendaftaran
wisuda
Koorinasi
pelaksanaan
wisuda
Melaksanakan &
melaporkan
pelaksanaan
wisuda
42
S O P AKADEMIK
mengajar di Fakultas Ekonomi UNP.
B. Ruang Lingkup
Penilaian mahasiswa pada proses belajar mengajar di kelas untuk menganalisis
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.
C. Penanggung Jawab
Evaluasi Kinerja Dosen adalah kegiatan yang mengkaji kinerja dosen selama
melaksanakan proses belajar mengajar.
F. Prosedur
1. Mahasiswa FE UNP melakukan penilaian terhadap kinerja dosen di portal
saat mengambil LHS
2. GPM berkoordinasi dengan UPM untuk meminta admin masing-masing prodi
mengambil data evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa di Portal UNP
3. GPM dan UPM mengolah dan menganalisis data evaluasi .
4. Hasil analisis evaluasi kinerja dosen dilaporkan kepada WD1
5. GPM menyampaikan hasil evaluasi kinerja dosen pada rapat evaluasi
perkuliahan
43
Mulai
Menilai
Kompetensi
Dosen
S O P AKADEMIK
Perkuliahan di laboratorium Akuntansi bertujuan memperdalam pemahaman mahasiswa
tentang materi dasar pada sebagian besar mata kuliah bidang akuntansi yang mendukung
perkuliahan pada Jurusan Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan Pendidikan Ekonomi FE
UNP.
SOP ini terdiri dari SOP pendaftaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi
pembelajaran perkuliahan matrikulasi. SOP ini berlaku di Program Sarjana Akuntansi,
Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi FE UNP. SOP ini diberlakukan
bagi semua mahasiswa FE dan dilaksanakan selama perkuliahan regular berlangsung.
C. Penanggung Jawab
1. Mahasiswa yang bersangkutan.
2. Asisten Laboratorium Akuntansi
4. Bagian akademik program Sarjana FE UNP.
5. Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi selingkungan FE UNP.
6. Dekan FE UNP
memperdalam pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi yang diikuti di Program
Sarjana FE UNP.
Prosedur perkuliahan pada Laboratorium Akuntansi FE UNP dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi mengatur jadwal perkuliahan mata kuliah
Akuntansi dengan sesi Praktikum di Laboratorium Akuntansi dan ruang kuliah yang akan
digunakan untuk sesi Praktikum.
membantu pelaksanaan kuliah Praktikum dan mengatur jadwal Asisten Lab untuk setiap
kuliah Praktikum Akuntansi.
3. Di awal jadwal perkuliahan, seorang mahasiswa sebagai perwakilan kelas mengurus
pengambilan daftar hadir, kunci ruang kelas, proyektor dan remote AC ke petugas absensi FE
yang nantinya dikembalikan kembali setelah perkuliahan sesi Praktikum selesai.
4. Asisten Laboratorium Akuntansi mengambil modul/materi sesi Praktikum mata kuliah
Akuntansi yang relevan dari Laboratorium Akuntansi dan membawanya ke ruangan kuliah
Praktikum.
hasil kerja mahasiswa peserta perkuliahan.
6. Asisten Laboratorium Akuntansi mengumpulkan kembali dan menyimpan modul/materi
kuliah Praktikum di Laboratorium Akuntansi.
46
S O P KEMAHASISWAAN
nasional dan pengalaman berorganisasi.
C. Tanggung Jawab
a) Wakil dekan III menyetujui dan mengesahkan program kerja organisasi
mahasiswa sesuai aspirasi mahasiswa
b) Wakil dekan III menyusun program kerja kemahasiswaan dalam rangka untuk
mencapai renstra
c) Wakil dekan III menyetujui kegiatan mahasiswa setelah mendapat izin prinsip
dari dekan.
3. Kasubag Akademik Dan Kemahasiswaan
Memfasilitasi secara administrative dan teknis penyusunan dan pelaksanaan
program organisasi mahasiswa.
4. Kasubag Keuangan
dengan aturan yang berlaku dan ketersediaan anggaran di DIPA Fakultas
Ekonomi
1. Aspirasi adalah keinginan dan kebutuhan mahasiswa dalam hal penyaluran
minat bakat mahasiswa.
F. Prosedur
Fakultas Ekonomi UNP
2. Panitia kegiatan menyusun proposal kegiatan dan surat pengantar proposal
kegiatan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi UNP, maksimum
satu bulan sebelum acara dilaksanakan.
3. Lembar pengajuan proposal harus diketahui oleh Pembina dan Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa
4. Proposal harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UNP
5. Dekan memberikan disposisi kepada Wakil Dekan III dengan pertimbangan
lebih lanjut
6. Jika acara layak untuk dilaksanakan, disposisi dilanjutkan kepada Kasubag
Kemahasiswaan dan Kasubag Keuangan untuk proses lebih lanjut.
7. Pencairan dana secara bertahap kepada Panitia acara
8. Panitia melaksanakan acara sesuai dengan isi proposal yang telah disetujui
9. Panitia mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban dan menyerahkan
kepada Fakultas
ORMAWA Pembina/WD3 Dekan Keuangan
proposal
Selesai
S O P KEMAHASISWAAN
B. Ruang Lingkup
beasiswa keapda pihak terkait.
Menyeleksi, memilih dan menetapkan calon penerima beasiswa ke rektor atau
instansi yang memberikan beasiswa.
Pembina Organisasi Kemahasiswaan
Memberikan masukan dan saran kepada wakil dekan III tentang kandidat yang
layak diberikan beasiswa sesuai dengan criteria yang ditetapkan
Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
ke rektor atau instansi yang meminta ke fakultas.
D. Referensi
bersumber dari pihak internal maupun eksternal yang besifat tidak mengikat.
F. Prosedur
1. Surat masuk dari universitas atau instansi lain terkait dengan beasiswa (surat
pengumuman beasiswa)
2. Pengumuman beasiswa oleh fakultas dengan menggunakan papan informasi, web
resmi ataupun dengan media sosial (Instagram, facebook dan lain-lain)
3. Mahasiswa mengajukan diri sebagai calon penerima beasiswa dengan mengisi
formulir yang telah disusun.
persyaratan dan mengajukan ke universitas.
5. Mengumumkan nama penerima beasiswa dan pencairan dana
6. Mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi yang terkait dengan penerimaan
beasiswa (formulir beasiswa, daftar nama mahasiswa dan fotokopi rekening)
Bagan Alir
Pelayanan Beasiswa
Mulai
Menerima
Informasi
Mengajukan
S O P KEMAHASISWAAN
2. Saling memabgi informasi tentang bisnis dan peluang kerja.
3. Untuk menggalang kekuatan alumni dalam rangka mengembangkan kegiatan
akademik dan non akademik di kampus.
B. Ruang Lingkup
C. Penanggung Jawab
2. Wakil Dekan III
E. Definisi
Alumni adalah lulusan yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan D3, S1 dan
S2 di fakultas ekonomi dan atau jurusan pendidikan ekonomi/ilmu
ekonomi/pendidikan dunia usaha.
F. Peraturan
1. Dekan membentuk Steering Comittee yang dipimpin oleh Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Organizing Comitteee yang beranggotakan alumni
dan mahasiswa
2. SC menyusun agenda kegiatan, tata tertib pemilihan Ketua Ikatan Alumni, dan
kriteria pemilihan
3. OC mempersiapkan acara Musyawarah Besar Ikatan Alumni serta melakukan
sosialisasi kepada para alumni
4. Pada saat pelaksanaan acara, SC dan perwakilan alumni per angkatan membentuk
dan menetapkan Presidium sidang
5. Presidium Sidang, dengan kesepakatan dari alumni, mengesahkan tata tertib dan
kriteria pemilihan Ketua Alumni.
6. Masing-masing angkatan mengajukan calon Ketua Ikatan Alumni. Diusahakan
jumlah calon Ketua Ikatan Alumni tidak lebih dari tiga orang calon.
7. Pelaksanaan pemilihan Ketua Alumni secara demokratis
8. Presidium membacakan serta mengesahkan hasil pemilihan Ikatan Alumni
9. Presidium Sidang bersama dengan OC mempersiapkan laporan secara tertulis
mengenai hasil pelaksanaan pemilihan Ketua Ikatan Alumni dengan melampirkan
notulensi acara.
Bagan Alir
Pelayanan Alumni
DEKAN Steering
S O P KEMAHASISWAAN
nasional dan pengalaman berorganisasi.
C. Tanggung Jawab
d) Wakil dekan III menyetujui dan mengesahkan program kerja organisasi
mahasiswa sesuai aspirasi mahasiswa
e) Wakil dekan III menyusun program kerja kemahasiswaan dalam rangka untuk
mencapai renstra
f) Wakil dekan III menyetujui kegiatan mahasiswa setelah mendapat izin prinsip
dari dekan.
3. Kasubag Akademik Dan Kemahasiswaan
4. Kasubag Keuangan
Ekonomi
F. Prosedur
Fakultas Ekonomi UNP
2. Panitia kegiatan menyusun proposal kegiatan dan surat pengantar proposal
kegiatan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi UNP, maksimum
satu bulan sebelum acara dilaksanakan.
3. Lembar pengajuan proposal harus diketahui oleh Pembina dan Ketua Badan
Eksekutif Mahasiswa
4. Proposal harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UNP
5. Dekan memberikan disposisi kepada Wakil Dekan III dengan pertimbangan
lebih lanjut
6. Jika acara layak untuk dilaksanakan, disposisi dilanjutkan kepada Kasubag
Kemahasiswaan dan Kasubag Keuangan untuk proses lebih lanjut.
7. Pencairan dana secara bertahap kepada Panitia acara
8. Panitia melaksanakan acara sesuai dengan isi proposal yang telah disetujui
9. Panitia mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban dan menyerahkan
kepada Fakultas
ORMAWA Pembina/WD3 Dekan Keuangan
proposal
Selesai
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola usaha dalam aspek
pemasaran, produksi, sumberdaya manusia dan teknologi
5. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang memiliki bisnis
B. Ruang Lingkup
1. Rekrutment mahasiswa yang berminat/mahasiswa yang mengikuti kuliah
kewirausahaan
a) Wakil dekan III menyetujui dan mengesahkan nama-nama yang mengikuti
program PKM kewirauahaan.
pelatihan, Expo kewirausahaan
WIRAUSAHA BARU
S O P KEMAHASISWAAN
c) Wakil dekan III menyetujui kegiatan mahasiswa setelah mendapat izin
prinsip dari dekan.
3. Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kasubag Keuangan
Ekonomi
F. Prosedur
1. Mahasiswa membentuk tim/ kelompok dan menyusun proposal usaha sesuai
dengan Panduan yang berlaku.
seorang Dosen Pembina dan Dekan Fakultas Ekonomi
3. Pengajuan proposal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diumumkan
oleh Fakultas
sesuai dengan persyaratan
5. Wakil Dekan III bersama dengan tim seleksi menilai kelengkapan
administrasi, format proposal serta konten kelayakan proposal
6. Proposal yang dinilai layak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya
7. Tim/ kelompok yang lolos pada seleksi pertama diminta untuk
mempresentasikan usaha yang akan dibiayai, serta melewati proses
wawancara
8. Hasil seleksi dilaporkan oleh Wakil Dekan III kepada Dekan Fakultas
Ekonomi
10. Pengumuman hasil seleksi
persyaratan administrasi untuk pencairan dana
12. Tim/ kelompok yang dinyatakan lolos mendapatkan workshop
Kewirausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
13. Tim/ kelompok menjalankan usaha sesuai dengan proposal yang telah
disetujui dengan pembinaan oleh Dosen Pembina
14. Secara berkala Fakultas akan melakukan monitoring terhadap usaha yang
dijalankan oleh mahasiswa
ORMAWA
S O P KEUANGAN
1. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari dana BLU
2. Memperlancar kegiatan yang sifatnya kedinasan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan
B. RUANG LINGKUP
Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri yang dibiayai dengan dana BLU diberikan
kepada Tenaga Pendidik maupun Kependidikan di lingkungan FE UNP
1. Surat Penugasan Dosen/Pegawai dari Jurusan/Unit
2. Surat Tugas
2. Ketua Jurusan/Prodi
3. Wakil Dekan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen dalam Rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
akan dijelaskan dengan urutan alphabet (mulai dari huruf A,B,C, dst).
E. LMPIRAN-LAMPIRAN
alir, formulir, table dll.
001/sarpras/stfb/2015
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Start Dekan WD II kabag kasubag BPP keu PPK
P
BPP
End
UNIVERSITAS
S O P KEUANGAN
Menetapkan tata cara proses pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan untuk
biaya perjalanan dinas pegawai berdasarkan pada syarat-syarat pertanggungjawaban
keuangan yang berlaku.
B. RUANG LINGKUP
Pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal penugasan dan menyerahkan Surat
Tugas dan SPPD yang sudah disahkan oleh instansi yang dituju serta bukti riil atas
penggunaan biaya perjalanan dinas. Prosedur ini meliputi pekerjaan apa saja ?
C. TANGGUNG JAWAB
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
E. KETENTUAN UMUM
2 BPP
BPP menugaskan Staf Keuangan untuk membuat kuitansi perjalanan dinas
3 Staf Keuangan Staf Keuangan mengisi nama, jabatan dan tanggal lama Perjalanan Dinas pada Surat Tugas dan SPPD
Staf Keuangan membuat kuitansi perjalanan dinas
4 BPP BPP memeriksa kuitansi perjalanan dinas dan meminta tanda tangan Dosen/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas
5 Dosen/Pegawai Dosen/Pegawai menanda tangani kuitansi perjalanan dinas
6 BPP BPP membuat SPTB dan Daftar Nominatif perjalanan dinas
7 Kasubag. PKK Kasubag. Perencanaan dan Keuangan memaraf kuitansi, SPTB dan Daftar Nominatif perjalanan dinas
8 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memaraf kuitansi, SPTB dan Daftar Nominatif perjalanan dinas
9 PPK PPK menanda tangani SPTB dan Daftar Nominatif perjalanan dinas
10 BPP BPP memproses SPJ manual perjalanan dinas ke bag. Keuangan UNP
BPP mengentri SPJ Perjalanan dinas pada Aplikasi SIMKEU
11 BPP Selesai
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap
Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN Menetapkan tahapan-tahapan dalam proses pencairan dana untuk mengakomodir segala kebutuhan biaya operasional kegiatan melalui Uang Muka Kegiatan di lingkungan Fakultas Ekonomi UNP.
B. RUANG LINGKUP 1. Pengajuan Uang Muka Kegiatan dari Jurusan/Prodi/Bidang 2. Rekap permintaan Uang Muka Kegiatan 3. Aprove Uang Muka Kegiatan 4. Pencairan Uang Muka Kegiatan
C. TANGGUNG JAWAB
1. Penanggungjawab pengajuan UMK di Jurusan adalah Ketua Jurusan 2. Penanggungjawab pengajuan UMK di Program Studi adalah Ketua Program
Studi 3. Penanggungjawab pengajuan UMK di Bidang adalah Wakil Dekan
D. DEFINISI ISTILAH
….” E. KETENTUAN UMUM
Pengajuan Uang Muka Kegiatan dimulai dari penyusunan anggaran yang diusulkan dalam periode waktu tertentu sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
S O P KEUANGAN
1 Jurusan/Prodi/Bidang
Jurusan/Prodi/Bidang mengusulkan uang muka kegiatan (UMK) kepada dekan (Form 1), kegiatan harus sesuai dengan program kerja masing- masing Jurusan/Prodi/Bidang
2 DEKAN
Dekan memberi disposisi kepada Wakil Dekan II
3 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memberi disposisi kepada Kabag TU.
4 Kabag. TU Kabag TU memberi disposisi kepada Kasubag Perencanaan dan keuangan untuk dimintakan UMK nya.
5 Kasubag. PKK Kasubag. Perencanaan dan Keuangan menugaskan BPP untuk membuat rekap permintaan UMK.
6 BPP BPP membuat rekap permintaan UMK dari masing2 unit (Form 2),
BPP mengentri permintaan UMK ke dalam Aplikasi SIMKEU
BPP menyampaikan kepada PPK untuk mengaprove UMK.
7 PPK PPK mengaprove UMK melalui Aplikasi SIMKEU
8 Bag. Keuangan UNP Bag. Keuangan UNP memasukkan UMK ke dalam rekening BPP.
9 BPP BPP membuatkan cheque dan meminta tanda tangan PPK.
10 PPK PPK menanda-tangani cheque.
11 BPP BPP mencairkan cheque di bank dan mendistribusikan UMK 70% dari Form 1
12 Jurusan/Prodi/Bidang Jurusan/Unit menyerahkan laporan kegiatan dan menerima UMK 70%
G. LAMPIRAN-LAMPIRAN Formulir Pengajuan Uang Muka Kegiatan
H. REFERENSI 1. UU No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
FLOWCHAT
BPP
PPK
Keu
UNP
PPK
End
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN Menetapkan tahapan-tahapan dalam proses pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan untuk biaya operasional kegiatan melalui Uang Muka Kegiatan (UMK) dengan berdasarkan pada syarat-syarat pertanggungjawaban keuangan yang berlaku.
B. RUANG LINGKUP 1. Penyerahan bukti-bukti pengeluaran UMK beserta data dukung 2. Pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran UMK dan data dukung 3. Pembuatan kuitansi sebagai bukti pengeluaran yang sah 4. Pendaftaran barang-barang ke bagian BMN dan umum 5. Melegalisasikan bukti-bukti pengeluaran 6. Merekap seluruh kuitansi dalam bentuk SPTB 7. Pembuatan e-billing untuk setoran pajak 8. Penyetoran Pajak ke bank 9. Aprove SPJ di aplikasi SIMKEU 10. Pengentrian sisa UMK dalam aplikasi SIMKEU 11. Penyetoran sisa UMK ke rekening BP UNP 12. Rekonsiliasi dengan bagian monitoring UNP
C. TANGGUNG JAWAB
Penanggungjawab UMK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Wakil Dekan II, Kasubag. PKK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
D. DEFINISI ISTILAH Pertanggungjawaban Uang Muka Kegiatan adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban uang muka yang telah dibelanjakan. Laporan pertanggungjawaban ini akan terdiri dari:
1. Laporan rekap dan detil biaya yang terjadi. 2. Perbandingan antara anggaran yang disetujui saat permohonan uang muka
dilakukan dan realisasi biaya.
3. Perbandingan antara jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang benar- benar dikeluarkan.dituliskan sebaiknya pengertian yang terkait dalam isi SOP,
E. KETENTUAN UMUMMesubbag praktikum. F. ALUR
Alur Prosedur
No. Penanggung
Jawab Deskripsi
1 Jurusan/Unit
a. Konsumsi (persyaratan pada lampiran 1)
b. Belanja barang (persyaratan : faktur/nota asli, foto copy
NPWP perusahaan)
d. Belanja perjalanan dinas narasumber (persyaratan pada
lampiran 3)
lampiran 4)
NPWP perusahaan)
Kasubag keuangan memeriksa bukti pengeluaran UMK beserta data dukung dan menugaskan Staf keuangan untuk membuatkan kuitansi dan e-billing
3 Staf Keuangan - Staf keuangan membukukan bon/faktur belanja dari
jurusan/prodi/unit
menyerahkannya ke BPP
4 BPP
- BPP menerima dan memeriksa kuitansi dan kelengkapan dokumennya (jika data dukung tidak lengkap, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi)
- BBP menyerahkan kuitansi ke
BPP - BPP menandatangani kuitansi
pakai ke Bagian Umum dan Perlengkapan untuk didaftarkan
7
Bagian Penerima Barang
Bagian penerima barang pada Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menandatangani dan mencatat ke buku penerimaan barang dan menyerahkan kembali ke BPP
BPP - BPP mengidentifikasi dokumen SPJ berdasarkan
jurusan/prodi/unit yang mengajukan
8
- BPP merekap dokumen SPJ yang telah lengkap sesuai dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) untuk dibuatkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Rencana Pelaksanaan Pembayaran (RPP), Surat Perintah Pembayaran (SPBy)
- BPP menandatangani SPTB, RPP dan SPBy
- BPP meminta validasi kasubag keuangan
- BPP meminta validasi dan tanda tangan Wakil Dekan II
- BPP meminta tanda tangan PPK
- BPP memfoto copy data dukung seluruh SPJ
- BPP memisahkan dokumen SPJ yang akan dikirim
dengan arsip
- BPP mengentri transaksi pengeluaran ke dalam aplikasi
SIMKEU
penyetoran pajak ke Bank/kantor pos
9 Staf Keuangan - Staf keuangan menyetorkan pajak ke Bank/Kantor Pos
- Staf keuangan menscan dan mengentri bukti setoran
pajak ke dalam aplikasi SIMKEU
10
BPP
- BPP berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran UNP terkait dokumen SPJ yang sudah diperiksa
- BPP memperbaiki/melengkapi dokumen jika ditemukan kesalahan/kekurangan
- BPP meminta PPK untuk mengaprove SPJ di aplikasi
- BPP menerima laporan kegiatan setelah kegiatan dilaksanakan.
- BPP melakukan pembayaran sisa dana 30%
- BPP mengentri sisa UMK ke dalam aplikasi SIMKEU sesuai dengan MAK
- BPP menyetorkan sisa UMK ke rekening BP UNP melalui Bank.
- BPP melakukan rekonsiliasi dengan bagian monitoring Universitas terkait sisa UMK yang dikembalikan
11 Selesai
G. LAMPIRAN-LAMPIRAN
: Lampiran 1 blanko buku kendali penerimaastfb/2 H. REFERENSI
1. UU No.20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
BPP
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN 1. Memberikan penjelasan tentang tata cara dalam proses terbitnya Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran 2. Memberikan pedoman tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan terbitnya
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
B. RUANG LINGKUP 1. SK Dekan yang terkait dengan kegiatan di lingkungan FE UNP 2. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangka penerbitan Keputusan KPA.
C. TANGGUNG JAWAB
Penanggungjawab atas terbitnya SK KPA adalah Pejabat Pembuat Komitmen. D. DEFINISI ISTILAH
Surat Keputusan KPA adalah suatu Produk Hukum berupa Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan surat keputusan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran untuk .
adalah ….” E. KETENTUAN UMUM
Surat Keputusan diterbitkan apabila timbul penugasan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atau kegiatan-kegiatan diluar TUPOKSI dan diluar jam dinas.
F. ALUR
SK yang telah ditanda-tangani oleh Dekan diteruskan kepada Jurusan/Prodi/Sub bagian yang mengajukan SK Dekan, untuk menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan.
SK Dekan yang akan diproses untuk pembayaran diteruskan ke Kasubag. PKK
2 Jurusan/Prodi/ Sub Bagian
Jurusan/Prodi/Sub bagian melaksanakan kegiatan sesuai dengan SK Dekan.
3 Kasubag. PKK Kasubag. PKK menugaskan Staf Keuangan untuk membuatkan SK KPA nya.
4 Staf Keuangan Staf Keuangan membuat SK KPA dan amprah untuk tenaga honorer dan Dosen tetap Non PNS berdasarkan SK Dekan.
5 Kasubag. PKK Kasubag. PKK mengkoreksi dan memparaf SK KPA yang telah dibuat.
6 BPP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melengkapi dokumen pendukungnya.
BPP meminta paraf dari Wakil Dekan II
7 PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) menandatangani SK KPA, amprah dan dokumen pendukung lainnya.
8 BPP BPP meneruskan ke Bagian Keuangan Rektorat.
/stfb/2015
H. REFERENSI 1. Undang - Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Nasional; 2. Undang - Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolaan Perguruan Tinggi;
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN 1. Menjadikan acuan bagi setiap unit perencana dalam menyusun rencana dan
anggaran secara terkoordinir. 2. Meningkatkan keserasian dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan
setiap unit kerja. 3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan pengganggaran tahunan yang realistis
dan akuntabel. 4. Menyerasikan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam
lingkungan Fakultas Ekonomi UNP.
1. Program Kerja 2. RBA 3. TOR Kegiatan
C. TANGGUNG JAWAB
1. Penanggungjawab kegiatan di Jurusan adalah Ketua Jurusan 2. Penanggungjawab kegiatan Program Studi adalah Ketua Program Studi 3. Penanggungjawab kegiatan di bidang adalah Wakil Dekan
D. DEFINISI ISTILAH
Program Kerja adalah agenda kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodesasi kepemimpinan dalam organisasi.
E. KETENTUAN UMUM Pengajuan Revisi Program Kerja dimulai dari penyusunan program kerja, RBA, TOR dan Data Dukung yang dibuatkan hardcopy dan softcopynya.Sarana Sarana STFB dibagi menjadi dua kategori yaitu elektronik dan non elektronik
1. Sarana elektronik yang dikelola seperti computer kecuali alat
2. dikelola oleh subbag praktikum. F. ALUR
Alur Prosedur No. Penanggung
1 Dekan Dekan mengirimkan surat ke Jurusan/Prodi/unit untuk melakukan revisi Program Kerja, RBA dan Data Dukung
2 Jurusan/Prodi/ Unit
Jurusan/Prodi/Unit menyampaikan revisi Program Kerja, RBA dan Data Dukung ke Dekan
3 Dekan Dekan memferivikasi dan mendisposisi kepada Wakil Dekan II Proker, RBA dan Data dukung
4 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memberi disposisi kepada Kabag. TU Proker dan Data dukung
5 Kabag. TU Kabag. TU memberi disposisi kepada Kasubag. PKK Proker dan Data dukung
6 Kasubag. PKK Kasubag. PKK menugaskan Staf perencanaan untuk mengentri revisi Program Kerja, RBA dan Data dukungnya
7 Staf perencanaan Staf perencanaan menerima, memeriksa, mengklarifikasi usulan revisi Program Kerja serta memberi kode MAK pada RBA
Staf perencanaan menggabungkan seluruh revisi Proker, RBA dan data dukung menjadi 1 file
Staf perencanaan menggabungkan kegiatan yang mempunyai IKK sama dan mengentri ke dalam aplikasi Sipmonev dan Simkeu
Staf perencanaan mencetak Proker dan RBA kemudian menyerahkan ke Kasubag. PKK
8 Kasubag. PKK Kasubag. PKK memeriksa Prokerm RBA dan data dukung kemudian memarafnya
9 Kabag. TU Kabag. TU memeriksa Proker, RBA dan data dukung kemudian memarafnya
10 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memeriksa Proker, RBA dan Data dukung kemudian memarafnya
11 Dekan Dekan memferivikasi Proker, RBA dan Data dukung
Dekan melegalitas Proker, RBA dan Data dukung (tanda-tangan)
12 Staf perencanaan Staf perencanaan mengirimkan Proker, RBA dan Data dukung ke bagian perencanaanan UNP
13 Bagian perencanaanan UNP
Bagian perencanaanan UNP memproses Proker, RBA dan data dukungnya
14 Staf perencanaan Staf perencanaan menyimpan data Program Kerja, RBA dan TOR
15 Staf perencanaan Selesai (menunggu DIPA turun)
1. Program Kerja dan RBA 2. TOR Kegiatan
H. REFERENSI 1. Rencana Strategis UNP Tahun 2011-2015 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun
2015 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penentapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN 1. Memberikan penjelasan tentang tata cara dalam proses terbitnya Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran 2. Memberikan pedoman tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan terbitnya
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
B. RUANG LINGKUP 1. SK Dekan yang terkait dengan kegiatan di lingkungan FE UNP 2. Persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangka penerbitan Keputusan KPA.
C. TANGGUNG JAWAB
Penanggungjawab atas terbitnya SK KPA adalah Pejabat Pembuat Komitmen. D. DEFINISI ISTILAH
Surat Keputusan KPA adalah suatu Produk Hukum berupa Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan surat keputusan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran untuk .
….” E. KETENTUAN UMUM
Surat Keputusan diterbitkan apabila timbul penugasan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang atau kegiatan-kegiatan diluar TUPOKSI dan diluar jam dinas.
. F. ALUR
SK yang telah ditanda-tangani oleh Dekan diteruskan kepada Jurusan/Prodi/Sub bagian yang mengajukan SK Dekan, untuk menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan.
SK Dekan yang akan diproses untuk pembayaran diteruskan ke Kasubag. PKK
2 Jurusan/Prodi/ Sub Bagian
Jurusan/Prodi/Sub bagian melaksanakan kegiatan sesuai dengan SK Dekan.
3 Kasubag. PKK Kasubag. PKK menugaskan Staf Keuangan untuk membuatkan SK KPA nya.
4 Staf Keuangan Staf Keuangan membuat SK KPA dan amprah untuk tenaga honorer dan Dosen tetap Non PNS berdasarkan SK Dekan.
5 Kasubag. PKK Kasubag. PKK mengkoreksi dan memparaf SK KPA yang telah dibuat.
6 BPP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melengkapi dokumen pendukungnya.
BPP meminta paraf dari Wakil Dekan II
7 PPK Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) menandatangani SK KPA, amprah dan dokumen pendukung lainnya.
8 BPP BPP meneruskan ke Bagian Keuangan Rektorat.
Lampiran 1 blanko buku kendali penerimaan barang no.LB-001/sarpras/stfb/2015
H. REFERENSI 1. Undang - Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
Nasional; 2. Undang - Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengolaan Perguruan Tinggi;
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN 1. Menciptakan tata cara pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. 2. Menghindari terjadinya kesalahan dalam pembayaran kontrak pengadaan
barang/jasa. 3. Menghindari kerugian dari pihak kedua atas keterlambatan pembayaran
pengadaan barang/jasa.
B. RUANG LINGKUP 1. Tagihan 2. Kuitansi 3. Berita Acara Pembayaran 4. Surat Pernyataan 5. Ringkasan Kontrak 6. SPTB Kontrak 7. E-billing
C. TANGGUNG JAWAB
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Wakil Dekan II 3. Kasubag. PKK 4. Pejabat Pengadaan 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
D. DEFINISI ISTILAH
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujudb Bergerak maupun tidak bergerak, yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau di manfaatkan oleh pengguna barang
3. Jasa adalah layanan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
E. KETENTUAN UMUM Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan apabila sudah ada tagihan dari pihak kedua dan barang/jasa yang dikontrak telah diperiksa dan diterima oleh penerima barang.
1. STFB dibagi menjadi dua kategori yaitu elektronik dan non elektronik 2. subbag praktikum.
F. ALUR
Alur Prosedur
No. Penanggung
Jawab Deskripsi
Bagian Umum dan BMN menyerahkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa beserta Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang
2
- Staf keuangan membuat surat pernyataan
- Staf keuangan membuat ringkasan kontrak
- Staf keuangan membuat SPTB Kontrak
- Staf keuangan membuat e-billing kontrak
3 BPP
BPP menerima dan memeriksa kuitansi dan kelengkapan dokumennya (jika data dukung tidak lengkap/salah, maka dokumen dikembalikan untuk dilengkapi/diperbaiki)
BBP menyerahkan kuitansi ke staf keuangan untuk proses ditandatangani oleh rekanan
4 Staf Keuangan Staf Keuangan menghubungi rekanan untuk meminta tanda tangan rekanan
Staf keuangan menyerahkan kuitansi dan kelengkapannya ke BPP untuk ditandatangani
5 BPP BPP menandatangani kuitansi
BPP menyerahkan kuitansi pembelian barang habis pakai ke Bagian Umum dan BMN untuk didaftarkan
6 Bagian Penerima Barang
Bagian penerima barang pada Sub Bagian Umum dan BMN menandatangani dan mencatat kuitansi ke buku penerimaan barang dan menyerahkan kembali ke BPP
7 BPP - BPP menyusun berkas pembayaran kontrak
- BPP meminta validasi kasubag keuangan
- BPP meminta validasi dan tanda tangan Wakil Dekan II
- BPP memisahkan dokumen SPJ yang akan dikirim
dengan arsip
di antarkan ke Bagian Keuangan Universitas
- BPP mengentri transaksi pengeluaran ke dalam aplikasi
SIMKEU
9 BPP BPP meminta PPK untuk mengaprove SPJ di aplikasi
10 PPK PPK mengaprove SPJ di aplikasi
11 BPP BPP mengarsipkan berkas pembayaran, selesai
H. REFERENSI
1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
BPP
BPP
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
A. TUJUAN 1. Memenuhi mekanisme pengambilan dana BLU sesuai dengan Permenkeu ke Rektorat dan
dilengkapi dokumen pendukung 2. Memenuhi kebutuhan operasional akademik dan kerumahtanggaan fakultas 3. Memperlancar kegiatan untuk pengembangan Institusi
B. RUANG LINGKUP 1. Pencairan cek ke bank 2. Pemberitahuan pencairan cek ke Jurusan/Prodi/Bidang/Rekanan 3. Pencairan dana 70 %
C. TANGGUNG JAWAB
1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu 3. Ketua Jurusan/Ketua Prodi/Wakil Dekan/Rekanan
D. DEFINISI ISTILAH
1. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Tambahan Uang Persediaan adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
E. KETENTUAN UMUM
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menerima dana UP sebagai uang muka kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dalam periode satu bulan berjalan
2. Untuk kegiatan diluar operasional rutin, diajukan dengan menggunakan Pembayaran LS, dimana untuk pengadaan barang/jasa dilampiri Surat Perintah Kerja (SPK)
Penulisannya menggunakan nomor urut dari yang umum sampai yang khusus
1. Sara F. ALUR
Jawab Deskripsi
1 BPP
- BPP menerima dana UMK dari bendahara pengeluaran UNP yang masuk melalui rekening BPP
- BPP membuat cek sesuai dengan usulan UMK yang disetujui dan menandatangani cek
- BPP meminta PPK menandatangani cek
2 PPK PPK menandatangani cek
3 BPP
- BPP membuat tanda terima dana UMK
- BPP menginformasikan kepada Jurusan/Prodi/Bagian/Unit dan rekanan
4 Jurusan/Prodi/ Bagian/Unit/ Rekanan
5 BPP BPP membayarkan UMK 70% kepada Jurusan/Prodi/Bagian/Unit dan Rekanan
6 Jurusan/Prodi/ Bagian/Unit
H. REFERENSI 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian dan Lembaga 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Pedoman Standar Biaya
Masukan 2018 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2013 tentang Tata Cara
pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran dan Pendapatan Negara
FLOWCHAT
Start
PPK
Jur/prodi/bag/unit
End
S O P KEPEGAWAIAN
A. TUJUAN Membantu PNS untuk mendapatkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil: 1. Kartu BPJS Kesehatan 2. Kartu Pegawai (KARPEG) 3. Kartu Tabungan Simpanan Pensiun (TASPEN)
B. RUANG LINGKUP
Penerimaan bahan-bahan persyaratan sampai dengan mengeluarkan surat pengantar untuk pembuatan Kartu BPJS, KARPEG dan TASPEN;
1. KP4 Pegawai 2. Karpeg 3. SK Pegawai 4. Amprah Gaji 5. Kartu Keluarga 6. SK Pertama dan SK Terakhir
C. TANGGUNG JAWAB 1. Dekan FE UNP 2. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian FE UNP 3. Staf Kepegawaian FE UNP
D. DEFINISI ISTILAH
1. Kartu BPJS Kesehatan adalah jaminan pemeliharaan yang dikenal dengan Kartu BPJS Kesehatan yang dikelola oleh PT. BPJS Kesehatan yang dikhususkan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun PNS, Penerima Pensiun TNI/Polri, Penerima Pensiun Pejabat Negara, Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
2. Kartu Pegawai adalah kartu identitas PNS dan berfungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian yang berlaku selama menjadi PNS.
3. Kartu Tabungan Simpanan Pensiun (TASPEN) adalah kartu identitas / bukti diri yang wajib dimiliki setiap PNS dan merupakan jenis asuransi sosial pada PT. Taspen (Persero) yang
memberikan jaminan keuangan bagi PNS pada saat pensiun atau kepada alih waris apabila peserta meninggal dunia.
E. KETENTUAN UMUM PNS yang mengurus kartu BPJS, Karpeg dan TASPEN harus menyiapkan bahan-bahan yang disyaratkan untuk pengurusan kartu tersebut.
1. egori yaitu elektronik dan non elektronik 2. ola oleh subbag praktikum.
F. ALUR
Staf kepegawaian menerima bahan-bahan persyaratan pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN
Staf kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan, jika belum lengkap staf kepegawaian meminta PNS untuk melengkapi
Staf kepegawaian membubuhi stempel pejabat pada bahan-bahan persyaratan yang perlu dilegalisir
Staf kepegawaian membuat surat pengantar pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN
Staf kepegawaian menyampaikan surat pengantar dan bahan-bahan persyaratannya ke Kasubag. PKK untuk diperiksa dan diparaf
2 Kasubag. PKK Kasubag. PKK memeriksa dan memaraf surat pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN untuk diteruskan ke Kabag. TU
3 Kabag. TU Kabag. TU memeriksa dan memaraf surat pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN untuk diteruskan kepada Wakil Dekan II
4 Sekretaris Dekan
5 Wakil Dekan II
Wakil Dekan II memeriksa dan memaraf surat pengantar pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN untuk diteruskan kepada Dekan
6 Dekan
7 Sekretaris Dekan
Sekretaris Dekan mengambil surat pengantar pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN yang telah ditandatangani Dekan dan menyerahkan surat pengantar tersebut kembali kepada Staf Kepegawaian
8 Staf Kepegawaian
Staf kepegawaian memperbanyak surat pengantar pembuatan Kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN tersebut rangkap 2 Staf kepegawaian membubuhi stempel pada surat pengantar pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN Staf Kepegawaian menyerahkan surat pengantar pembuatan kartu BPJS Kesehatan dan TASPEN dan bahan-bahan persyaratannya kepada yang bersangkutan Staf Kepegawaian mengantar surat pengantar pembuatan KARPEG dan bahan-bahan persyaratannya bagian kepegawaian Rektorat.
9 Pegawai Pegawai menerima surat pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Karpeg dan TASPEN membawanya ke kantor BPJS Kesehatan, kantor TASPEN
S O P KEPEGAWAIAN
A. TUJUAN
Melayani hak PNS untuk mendapatkan yang meliputi; cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, maupun cuti diluar tanggungan negara.
B. RUANG LINGKUP Menerima surat permohonan, sampai dengan menyerahkan surat cuti.
C. TANGGUNG JAWAB 1. Dekan FE UNP 2. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian FE UNP 3. Staf Kepegawaian FE UNP
D. DEFINISI ISTILAH
Cuti PNS adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
E. KETENTUAN UMUM 1. Untuk menggunakan hak atas cuti PNS atau calon PNS
yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dekan atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti.
2. Hak atas cuti tersebut diberikan secara tertulis oleh Dekan atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti. 1. ola oleh subbag praktikum.
F. ALUR
Jawab Deskripsi
1 Pegawai Pegawai mengajukan permohonan cuti yang telah diketahui oleh atasan langsung kepada Dekan melalui bagian Tata Usaha
2 Dekan Dekan mendisposisikan surat permohonan cuti pegawai kepada Wakil Dekan II
3 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memberikan pertimbangan berdasarkan informasi dari Atasan langsung yang
bersangkutan.
Jika tidak disetujui/ditunda, diberitahukan kepada yang bersangkutan melalui atasan langsung disertai dengan alasannya
Jika disetujui, Wakil Dekan II menginstruksikan untuk membuatkan surat cuti yang bersangkutan
Wakil Dekan II mendisposisikan surat tersebut kepada Kabag. TU
4 Kabag. TU Kabag. TU menginstruksikan Kasubag. PKK untuk membuatkan surat cuti yang bersangkutan
5 Kasubag. PKK Kasubag. PKK menugaskan Staf kepegawaian untuk membuat surat cuti yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku
6
Staf kepegawaian membuat surat cuti yang bersangkutan dengan berpedoman kepada arsip cuti tahunan yang bersangkutan
Staf kepegawaian mencetak surat cuti tahunan
Staf kepegawaian menyerahkan surat cuti kepada Kasubag. PKK untuk diperiksa dan diparaf
7 Kasubag. PKK Kasubag. PKK memeriksa surat cuti yang bersangkutan kemudian memarafnya untuk diteruskan ke Kabag. TU
8 Kabag. TU Kabag. TU memeriksa surat cuti yang bersangkutan kemudian memarafnya untuk diteruskan ke Sekretaris Dekan
9 Sekretaris Dekan
Sekretaris Dekan meneruskan surat cuti kepada Wakil Dekan II untuk diperiksa dan diparaf
10 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memeriksa surat cuti yang bersangkutan kemudian memarafnya untuk diteruskan ke Dekan
11 Dekan
12 Sekretaris Dekan
Sekretaris Dekan mengambil surat cuti yang telah ditandatangani Dekan dan menyerahkan surat cuti tersebut kembali kepada Staf kepegawaian
13
Staf kepegawaian menyampaikan surat cuti tersebut kepada staf bagian penerimaan surat masuk fakultas
14
Staf bagian penerimaan surat masuk fakultas
Staf bagian penerimaan surat masuk fakultas menyerahkan surat cuti kepada yang bersangkutan
-
H. REFERENSI Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
FLOWCHAT
Tanggal Terbit 10-01- 2018
S O P KEPEGAWAIAN
A. TUJUAN Memberikan penjelasan mengenai : 1. Acuan prosedur dalam pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen; 2. Sebagai tahapan dalam proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen; 3. Untuk mempermudah bagi dosen dalam proses kenaikan jabatan fungsional.
B. RUANG LINGKUP Mulai dari pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke Fakultas tentang Dosen yang akan naik jabatan fungsional sampai disetujui Senat dan diusulkan oleh Dekan ke bagian kepegawaian Rektorat.
C. TANGGUNG JAWAB 1. Senat FE UNP 2. Dekan FE UNP 3. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian FE UNP 4. Staf Kepegawaian FE UNP ng berwenang melakukan prosedur ini ?
D. DEFINISI ISTILAH
Kedudukan jabatan fungsional (asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan Guru Besar) yang di jadikan dasar didalam pembayaran tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
E. KETENTUAN UMUM 1. dikel
2. ola oleh subbag praktikum. F. ALUR
1. Dosen mengusulkan kenaikan pangkat/fungsional ke Jurusan. 2. Ketua Jurusan membuat surat usulan kenaikan pangkat Dosen ke Dekan beserta berkas persyaratan kenaikan pangkat. 3. Dekan meneruskan surat kenaikan pangkat Dosen kepada Wakil Dekan I (Ketua Tim Kredit Point). 4. Ketua Tim Kredit Point menugaskan staf kepegawaian untuk membuat surat pemeriksaan berkas naik pangkat dosen
kepada Tim Kredit Point. 5. Staf kepegawaian membuat surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen. 6. Staf kepegawaian menyerahkan surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen kepada Kasubag. Perencanaan,
Keuangan dan Kepegawaian untuk diparaf. 7. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian memeriksa surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen dan
memarafnya. 8. Staf kepegawaian menyerahkan surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen kepada Kabag. TU untuk diparaf. 9. Kabag. TU memeriksa surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen dan memarafnya. 10. Ketua Tim Kredit Point memeriksa surat pemeriksaan usulan kenaikan pangkat Dosen dan menandatanganinya. 11. Staf kepegawaian mengirimkan berkas usulan kenaikan pangkat Dosen tersebut ke anggota Tim Kredit Point yang telah
ditunjuk oleh Ketua Tim Kredit Point dari Jurusan selain dari Jurusan Dosen yang bersangkutan untuk diperiksa. 12. Anggota Tim Kredit Point memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat Dosen. 13. Anggota Tim Kredit Point menanda-tangani format pemeriksaan berkas naik pangkat Dosen. (Jika ada perbaikan, bahan
dikembalikan kepada yang bersangkutan) 14. Staf kepegawaian melaporkan kepada Ketua Tim Kredit Point bahwa berkas naik pangkat Dosen sudah diperiksa oleh
anggota Tim Kredit Point. 15. Staf kepegawaian melaporkan bahwa berkas naik pangkat Dosen sudah diperiksa kemudian meminta jadwal sidang senat
Komisi C kepada Senat Komisi C. 16. Staf kepegawaian membuat undangan sidang senat Komisi C. 17. Staf kepegawaian meminta tanda-tangan surat undangan kepada Ketua Senat Komisi C. 18. Ketua Senat Komisi C menanda-tangani surat undangan. 19. Staf kepegawaian memperbanyak surat undangan dan mengantarkan surat undangan sidang senat komisi C kepada para
anggota Senat Komisi C. 20. Staf kepegawaian menyiapkan berkas untuk sidang senat kenaikan pangkat Dosen. 21. Staf kepegawaian membuatkan daftar hadir sidang Senat Komisi C. 22. Staf kepegawaian membuatkan berita acara sidang Senat Komisi C. 23. Staf kepegawaian meminta tanda-tangan berita acara sidang kepada Ketua Senat Komisi C. 24. Ketua Senat Komisi C menanda-tangani berita acara sidang. 25. Staf kepegawaian mengirimkan berita acara sidang Senat Komisi C beserta daftar hadir anggota sidang senat Komisi C
kepada Ketua Senat Fakultas, sekaligus meminta jadwal sidang paripurna senat Fakultas. 26. Staf kepegawaian membuat undangan sidang paripurna senat Fakultas. 27. Staf kepegawaian meminta tanda-tangan surat undangan kepada Ketua Senat Fakultas. 28. Ketua Senat Fakultas menanda-tangani surat undangan sidang paripurna. 29. Staf kepegawaian memperbanyak surat undangan dan mengantarkan surat undangan sidang paripurna kepada anggota
Senat Fakultas. 30. Staf kepegawaian menyiapkan bahan-bahan untuk sidang paripurna Senat Fakultas 31. Staf kepegawaian membuatkan daftar hadir sidang paripurna Senat Fakultas. 32. Staf kepegawaian membuatkan berita acara sidang paripurna Senat Fakultas. 33. Staf kepegawaian meminta tanda-tangan berita acara sidang kepada Ketua Senat Fakultas. (Jika ada perbaikan diminta
kepada Dosen yang bersangkutan untuk memperbaiki kembali). 34. Dosen yang mengusulkan naik pangkat membuat format angka kredit point dan menyerahkan kepada Staf kepegawaian 35. Staf kepegawaian meminta paraf Ketua Jurusan dan Ketua Tim Kredit Point. 36. Staf kepegawaian meminta tanda-tangan Dekan pada format Angka Kredit Point. 37. Dekan menanda-tangani format Angka Kredit Point. 38. Staf kepegawaian membuat surat usulan kenaikan pangkat Dosen yang bersangkutan. 39. Staf kepegawaian menyerahkan surat usulan kenaikan pangkat Dosen kepada Kabag. TU untuk diperiksa dan diparaf. 40. Kabag. TU memeriksa surat usulan kenaikan pangkat Dosen dan memarafnya. 41. Staf kepegawaian menyerahkan surat usulan kenaikan pangkat Dosen kepada Dekan untuk ditanda-tangani. 42. Dekan menanda-tangani surat usulan kenaikan pangkat Dosen.
43. Staf kepegawaian memperbanyak surat usulan kenaikan pangkat Dosen. 44. Staf kepegawaian mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat (beserta berkasnya) ke Jurusan dan Rektorat.
H. REFERENSI 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99
Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
2013 jo Nomor 17 Tahun 2013;
S O P KEPEGAWAIAN
A. TUJUAN Melayani pengurusan PNS untuk kenaikan pangkat bagi Tenaga Kependidikan.
B. RUANG LINGKUP Mulai dari pemberitahuan ke Fakultas tentang pegawai yang akan naik pangkat sampai disetujui Dekan.
C. TANGGUNG JAWAB 5. Dekan FE UNP 6. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian FE UNP 7. Staf Kepegawaian FE UNP ng berwenang melakukan prosedur ini ?
D. DEFINISI ISTILAH
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil, sepanjang tidak melampau pangkat atasan langsungnya.
E. KETENTUAN UMUM 1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan
srtuktural/fungsional tertentu termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diperkerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induk.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 3. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada pns setingkat lebih tinggi apabila yang
bersangkutan : a. Sekurangnya telah 4 tahun dlm pangkat terakhir. b. Tiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari gol. II menjadi gol. III & gol. III menjadi gol. IV, harus telah mengikuti & lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang tanpa ujian dinas dengan ketentuan yang berlaku. 1. 2. .
F. ALUR
Staf kepegawaian memberikan informasi kepada Tenaga Kependidikan yang akan naik pangkat
2 Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan menyerahkan bahan-bahan persyaratan kenaikan pangkat kepada Staf Kepegawaian
3 Staf Kepegawaian
Staf kepegawaian membuatkan surat pengantar kenaikan pangkat
Staf kepegawaian mencetak surat dan meminta nomor surat ke agendaris
4 Agendaris Agendaris memberi nomor surat pengantar kenaikan pangkat tenaga kependidikan
5 Staf Kepegawaian
Staf kepegawaian menyerahkan surat untuk diperiksa dan diparaf oleh Kasubag. PKK
6 Kasubag. PKK Kasubag. PKK memeriksa dan memaraf surat pengantar kenaikan pangkat tenaga kependidikan untuk diteruskan ke Kabag. TU
7 Kabag. TU Kabag. TU memeriksa surat pengantar kanikan pangkat dan memarafnya untuk diteruskan ke Wakil Dekan II
8 Sekretaris Dekan Sekretaris Dekan mengambil surat pengantar kenaikan pangkat untuk diteruskan ke Wakil Dekan II
9 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memeriksa surat pengantar naik pangkat dan memarafnya untuk diteruskan ke Dekan
10 Dekan
11 Sekretaris Dekan
12 Staf kepegawaian
Staf kepegawaian membubuhi stempel pada surat pengantar naik pangkat
Staf Kepegawaian menyerahkan surat pengantar naik pangkat beserta bahan-bahan persyaratannya kepada caraka untuk diantarkan ke bagian kepegawaian rektorat.
13 Caraka Caraka mengantarkan surat pengantar kenaikan pangkat
2015
H. REFERENSI 1. PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. 2. PP No. 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan PNS.
Keputusan Kepala BKN No. 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 99 tahun 2000 tentang kenaikan PNS.
FLOWCHAT
Start
tendik
agenda
Dekan sekdek
S O P KEPEGAWAIAN
A. TUJUAN Melayani Pengusulan PNS untuk menerima Penghargaan Satya Lencana
B. RUANG LINGKUP Menerima dan mengumumkan edaran dari Universitas sampai meneruskan permohonan usulan PNS.
C. TANGGUNG JAWAB 1. Dekan FE UNP 2. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian 3. Staf Kepegawaian FE UNP
D. DEFINISI ISTILAH
Penghargaan Satya Lencana adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.
E. KETENTUAN UMUM 1. Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukan kesetiaan,pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, serta telah mempunyai kerja sebagaimana yang dipersyaratkan;
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, atau berat
berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Selama masa kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara;
4. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan dan sedang tidak menjalani hukuman.
1. l
Jawab Deskripsi
1 Dekan Dekan mendisposisikan kepada Wakil Dekan II, surat edaran dari Rektor tentang Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana
2 Wakil Dekan II Wakil Dekan II mendisposisikan kepada Kabag. TU, surat edaran Rektor tentang Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana
3 Kabag. TU Kabag. TU mendisposisikan kepada Kasubag. PKK, surat edaran Rektor tentang Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana
4 Kasubag. PKK
Kasubag. PKK menugaskan Staf kepegawaian untuk membuat surat pemberitahuan tentang Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan FE yang telah memenuhi syarat minimal 12 tahun masa kerja.
5
Staf Kepegawaian
Staf kepegawaian menseleksi PNS yang memenuhi syarat minimal 12 tahun masa kerja
Staf kepegawaian membuat surat pemberitahuan tentang Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana kepada PNS yang memenuhi syarat Staf kepegawaian mencetak surat tersebut dan menyerahkan kepada Kasubag. PKK untuk diperiksa dan diparaf
6 Kasubag. PKK
7 Kabag. TU
Sekretaris Dekan Sekeretaris Dekan meneruskan surat Pengusulan Penerima Penghargaan Satya Lencana kepada Wakil Dekan II untuk diperiksa dan diparaf
8 Wakil Dekan II
9 Dekan
Sekretaris Dekan
10 Staf Kepegawaian
Staf Kepegawaian memeriksa berkas pengusulan Satya Lencana sesuai dengan lamanya tugas PNS
Staf kepegawaian membuat surat pengusulan dan menyerahkan surat beserta berkas kelengkapannya kepada Kasubag. PKK.
11 Kasubag. PKK Kasubag. PKK memeriksa dan memberi paraf untuk diteruskan ke Kabag. TU
12 Kabag. TU Kabag. TU memeriksa dan memberi paraf untuk diteruskan ke Wakil Dekan II
13 Wakil Dekan II Wakil Dekan II memeriksa dan memberi paraf untuk diteruskan ke Dekan
14 Dekan Dekan memeriksa dan menandatangani surat kemudian meneruskan kembali ke staf kepegawaian untuk dikirimkan ke Rektor
15 Staf kepegawaian
Staf Kepegawaian memproses pengiriman surat usulan penghargaan satya lencana ke Rektor
16 Staf kepegawaian
Lampiran 1 blanko buku kendali penerimaan barang no.LB-001/sarpras/stfb/2015
H. REFERENSI Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI
FLOWCHAT
S O P KEUANGAN
C. DEFINISI
Memproses permintaan pembayaran gaji PNS selingkungan FE UNP
D. DOKUMEN REFERENSI SK Naik Pangkat, SK Fungsional, SK berkala, Akte kelahiran, Surat Nikah
E. ALUR
1. Menerima berkas-berkas perubahan gaji dari bagian kepagawaian (SK naik Pangkat, SK Fungsional,
SK berkala, Surat nikah, Akte kelahiran)
2. Meng-Entry data –data perubahan gaji ke dalam program GPP
3. Membuat Amprah permintaan gaji PNS untuk bulan bersangkutan beserta kelengkapannya (SSP dan
SPTJM)
4. Pengurusan Legalisasi amprah pembayaran gaji ke kasubag. Keuangan, Wakil dekan II dan Pejabat
Pembuat Komitmen
5. Peyusunan amprah dan berkas-berkas pembayaran gaji untuk di lanjutkan ke tingkat Universitas
6. Mengarsipkan amprah dan berkas permbayaran gaji
7. Bendaharawan gaji setiap akhir bulan membuat potongan gaji PNS (potongan Bank, koperasi, DW, dll)
8. Mengarsipkan daftar potongan gaji
S O P KEUANGAN
B. RUANG LINGKUP
C. DEFINISI
Tunjangan profesi dan Profesor adalah Tunjangan yang diberikan 1 kali gaji Dosen sebagai Penghargaan terhadap kinerja Dosen
D. DOKUMEN REFERENSI1.
Permenristekdikti No.20 Tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Kehormatan Profesor
E. URAIAN PROSEDUR 1. Disposisi Wakil Dekan II melalui kabag. TU diteruskan ke Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan
Kepegawaian mengenai surat Daftar Penerima Tunjangan Profesi/Profesor.
2. Kasubag. Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian menugaskan Bendahara G

Date post:	16-Oct-2021
Category:	Documents
Author:	others
View:	1 times
Download:	0 times

STANDAR OPERASIONAL (S O P)

Documents

Standar Operasional Prosedur Pepaya

Standar Operasional Prosedur 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 Nomor SOP 070/ /35.07.25/2017 Tanggal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS …

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN …

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN …

Prosedur Standar Operasional Sirkumsis

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P )dpmptspbwi.banyuwangikab.go.id/sop/sop-SIPPATSIPASIPSIPMA.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIPPAT, SIPA, SIP,SIPMA Revisi : 1 KATA PENGANTAR

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA …€¦ · format standar operasional prosedur pengelola layanan informasi dan dokumentasi a. standar operasional prosedur penyusunan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM …

Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur Lab1

Standar Operasional Prosedur (S O P) · Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat tercipta suatu ... Tim Rekruitmen Penilai Intern al mengajuka n draft kegiatan rekruitmen

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERIAN …

STANDAR OPERASIONAL PENERBITAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN .../Standar-operasional...1 STANDAR OPERASIONAL PENERBITAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN ASAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Standar Operasional Prosedur1

Standar Operasional Prosedur Dr.rullyanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN …