LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 007a TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3) AUDITOR TEKNOLOGI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Teknologi tidak dipungkiri telah membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian teknologi tidaklah bebas nilai, karena walaupun bermanfaat bagi satu pihak, tetapi pada hal-hal tertentu dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak lain. Perkembangan teknologi yang demikian pesat, yang diikuti dengan meningkatnya transfer dan pemanfaatan teknologi yang kurang selektif telah memunculkan berbagai dampak negatif/kegagalan penerapan teknologi. Selain itu, impor teknologi melalui sistem “turn key” yang selama ini banyak dilakukan masih belum disertai dengan mekanisme alih teknologi yang baik sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi luar negeri sangat tinggi dan berpotensi menjadi penghambat tumbuhnya industri dalam negeri dan inovasi. Berbagai transfer dan penerapan teknologi yang tidak terkelola dengan baik juga telah berdampak kepada pemborosan sumberdaya nasional dan tidak kondusifnya iklim inovasi dan daya saing nasional. Adanya beragam teknologi yang berkembang dan beredar di masyarakat, baik teknologi lokal maupun teknologi impor yang belum secara optimal diuji kelayakannya, juga berpotensi untuk membingungkan masyarakat dalam memilih teknologi. Kondisi ini memunculkan alasan yang kuat bagi pemerintah untuk perlunya menciptakan iklim kondusif bagi
74
Embed
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3) BAB I …lspauditek.bppt.go.id/.../STANDAR-KOMPETENSI-KERJA-KHUSUS-AUDITOR... · kompetensi kerja. Dengan demikian Standar Kompetensi Kerja Khusus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 007a TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3)
AUDITOR TEKNOLOGI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teknologi tidak dipungkiri telah membawa kemajuan dan kesejahteraan
bagi bangsa dan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Namun
demikian teknologi tidaklah bebas nilai, karena walaupun bermanfaat
bagi satu pihak, tetapi pada hal-hal tertentu dapat menimbulkan
dampak yang merugikan bagi pihak lain. Perkembangan teknologi yang
demikian pesat, yang diikuti dengan meningkatnya transfer dan
pemanfaatan teknologi yang kurang selektif telah memunculkan
berbagai dampak negatif/kegagalan penerapan teknologi. Selain itu,
impor teknologi melalui sistem “turn key” yang selama ini banyak
dilakukan masih belum disertai dengan mekanisme alih teknologi yang
baik sehingga menyebabkan ketergantungan teknologi luar negeri
sangat tinggi dan berpotensi menjadi penghambat tumbuhnya industri
dalam negeri dan inovasi.
Berbagai transfer dan penerapan teknologi yang tidak terkelola dengan
baik juga telah berdampak kepada pemborosan sumberdaya nasional
dan tidak kondusifnya iklim inovasi dan daya saing nasional. Adanya
beragam teknologi yang berkembang dan beredar di masyarakat, baik
teknologi lokal maupun teknologi impor yang belum secara optimal diuji
kelayakannya, juga berpotensi untuk membingungkan masyarakat
dalam memilih teknologi. Kondisi ini memunculkan alasan yang kuat
bagi pemerintah untuk perlunya menciptakan iklim kondusif bagi
-2-
penerapan teknologi yang dapat menjamin kepentingan bangsa, negara,
dan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Penerapan dan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tool yang dapat
digunakan untuk melakukan pengendalian teknologi adalah “audit
teknologi”, yaitu suatu evaluasi secara sistematis yang dimaksudkan
untuk memastikan penerapan teknologi yang aman bagi publik,
melindungi aset negara, serta mendorong tumbuhnya inovasi dan daya
saing industri di dalam negeri.
Agar hasil audit teknologi dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,
maka pelaksanaan audit teknologi harus profesional dan dilakukan oleh
auditor teknologi kompeten yang terikat kepada kode etik. Saat ini,
satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk
melakukan audit teknologi adalah Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), yaitu sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Namun demikian sumberdaya BPPT terbatas, sementara tantangan
nasional untuk audit teknologi semakin meningkat. Karena itu BPPT
sudah saatnya untuk melakukan standarisasi kompetensi auditor
teknologi, baik bagi auditor teknologi di lingkungan BPPT maupun
jejaringnya, agar sumberdaya audit teknologi tidak hanya bergantung
kepada BPPT. Artinya, BPPT perlu menyusun standar kompetensi kerja
khusus yang menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi auditor
teknologi.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3)
Auditor Teknologi adalah untuk menyediakan perangkat standarisasi
bagi kompetensi auditor teknologi di lingkungan BPPT dan jejaringnya.
Dengan standar kompetensi kerja khusus ini, pelaksanaan audit
teknologi yang dilakukan oleh auditor teknologi BPPT dan/atau
-3-
jejaringnya menggunakan platform yang sama sehingga diharapkan
hasilnya tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat diterima oleh pihak
yang berkepentingan. Sedangkan tujuan penyusunan SK3 Auditor
Teknologi adalah menyediakan standar dan ukuran kompetensi kerja
berupa keahlian di bidang audit teknologi, khususnya yang terkait
dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh
seorang auditor teknologi.
C. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor
Teknologi
Standar diartikan sebagai ukuran yang disepakati, sedangkan
kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat
terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan
standar kinerja yang ditetapkan. Standar kompetensi merupakan
kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada
suatu bidang pekerjaan oleh seluruh “stakeholder” di bidangnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan standardisasi kompetensi kerja
adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar
kompetensi kerja. Dengan demikian Standar Kompetensi Kerja Khusus
Auditor Teknologi yang selanjutnya disingkat SK3 Auditor Teknologi,
adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan auditor teknologi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
SK3 Auditor Teknologi BPPT berarti bahwa inisiatif dan koordinasi
penyusunan standar kompetensi auditor teknologi dilakukan oleh BPPT
dan mengikat kepada auditor teknologi di lingkungan BPPT. Seseorang
yang telah terbukti menguasai standar kompetensi auditor teknologi ini,
berhak atas sertifikat kompetensi auditor teknologi yang perolehannya
mengikuti aturan/skema sertifikasi yang berlaku.
-4-
Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka
yang bersangkutan akan mampu:
1. Kemampuan melakukan tugas individu secara efisien (task skill).
2. Kemampuan untuk mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam
suatu pekerjaan (task management skills).
3. kemampuan untuk merespon penyimpangan dan kerusakan dalam
suatu rutinitas pekerjaan secara efektif (contingency management
skills).
4. kemampuan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap
lingkungan kerja termasuk bekerja dengan orang lain atau bekerja
dalam tim (job/role environment skills).
5. kemampuan untuk bekerja pada situasi baru (transfer skills).
D. Dasar Hukum Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3)
Auditor Teknologi
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi mengamanatkan perlunya Menteri Riset dan Teknologi
memperhatikan pengembangan kemampuan audit teknologi
nasional, khususnya untuk menghadapi teknologi impor. Diantara
bentuk dari kemampuan audit teknologi tersebut adalah
tersedianya auditor teknologi yang kompeten.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
menyebutkan bahwa untuk pengendalian pemanfaatan teknologi,
Pemerintah akan melakukan audit teknologi kepada industri, yang
pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Menteri yang
menjalankan fungsi di bidang riset dan teknologi.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) mengamanatkan perlunya profesionalisme dari
penyelenggara negara yang pembinaannya dapat ditempuh melalui
sertifikasi kompetensi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
menyebutkan bahwa praktik keinsinyuran harus dilakukan oleh
-5-
Insinyur yang bersertifikat. Audit teknologi pada dasarnya adalah
salah satu bentuk dari praktik keinsinyuran.
5. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir
tahun 2015 akan diwarnai dengan mobilitas tenaga ahli lintas
negara. Jika Indonesia tidak siap dengan standar keahlian (auditor
teknologi), maka akan memunculkan ancaman auditor teknologi
luar negeri yang akan berpraktik di Indonesia.
6. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 yang menyebutkan
bahwa diantara kewenangan BPPT adalah melaksanakan audit
teknologi dan memberikan rekomendasi teknologi.
E. Kegunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor
Teknologi
Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Teknologi dibutuhkan oleh
organisasi atau unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan
sumberdaya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
1. Untuk unit kerja institusi pendidikan dan pelatihan
a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan
kurikulum.
b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan penilaian.
2. Untuk unit kerja yang berkaitan dengan pengembangan karir
pegawai
a. Memberikan pilihan keahlian dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi lembaga dan unit kerja.
b. Sebagai dasar untuk melakukan pembinaan jenjang karir
pegawai.
3. Untuk dunia usaha/industri dan jejaring BPPT
a. Membantu dalam pemahaman dan penafsiran terhadap hasil
audit teknologi.
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
terkait kegiatan audit teknologi (misalnya persyaratan peserta
lelang, dll).
4. Untuk unit kerja/institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
-6-
a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program
sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian
dansertifikasi.
F. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor
Teknologi
Sesuai dengan referensi dan praktik audit teknologi yang umum
dilakukan, konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor
Teknologi mencakup semua aspek kemampuan untuk
menyelenggarakan tugas/pekerjaan audit teknologi, dalam rangka
untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari penerapan teknologi. Nilai
manfaat tersebut mencakup dan tidak terbatas kepada kepentingan
pengguna teknologi, bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat.
Secara umum standar kompetensi ini disusun dengan maksud sebagai
acuan bagi auditor teknologi untuk melakukan audit teknologi, baik
untuk tujuan umum penilaian kesesuaian, perlindungan publik,
perlindungan aset negara, perencanaan perbaikan yang berkelanjutan,
untuk perbaikan kinerja peningkatan daya saing industri serta untuk
investigasi.
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor Teknologi sebagaimana
dimaksud dalam deskripsi di atas diformulasikan dengan menggunakan
format Regional Model of Competency Standard (RMCS), yaitu dengan
melakukan pemetaan terhadap fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada
pada pekerjaan audit teknologi. Berdasarkan metode RMCS, fungsi
audit dijabarkan secara hierarkis ke dalam 3 level fungsi, yaitu: 1)
fungsi kunci, 2) fungsi utama, dan 3) fungsi dasar. Berdasarkan peta
fungsi audit teknologi, selanjutnya kompetensi auditor teknologi
dirumuskan ke dalam empat komponen kompetensi utama yang
merepresentasikan fungsi kunci dalam pekerjaan audit teknologi, yaitu:
1. Kemampuan merencanakan audit teknologi
2. Kemampuan melaksanakan audit teknologi di lapangan
-7-
3. Kemampuan mengendalikan data dan melaporkan hasil audit
teknologi
4. Kemampuan melakukan monev dan pengembangan sistem audit
teknologi
Semua unit kompetensi selanjutnya dikembangkan dari empat
komponen kompetensi utama tersebut. Fungsi utama merupakan
penjabaran dari fungsi kunci, dan fungsi dasar merupakan penjabaran
dari fungsi utama. Fungsi dasar merupakan fungsi yang mandiri
sehingga unit kompetensi dirumuskan berdasarkan fungsi dasar ini.
Unit-unit kompetensi ini disusun langsung secara kumulatif,
berdasarkan suatu siklus kegiatan audit teknologi. Penyusunan itu
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan audit teknologi di
lapangan membutuhkan kemampuan teknis seorang auditor secara
kumulatif. Bahkan siklus yang paling awal tetap membutuhkan
keterampilan, sikap, dan pengetahuan menyeluruh mengenai bidang
yang menjadi fokus pada aktivitas audit teknologi. Berdasarkan
pemetaan tersebut maka telah berhasil dirumuskan sejumlah dua
puluh dua unit kompetensi yang merupakan penjabaran dari keempat
siklus audit teknologi (lihat Bab II).
G. Format Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Auditor Teknologi
1. Kode Unit
Kode unit kompetensi Auditor Teknologi ini berjumlah 12 (dua
belas) digit, yaitu:
O . 8 4 A D T 0 0 . 0 0 1 . 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dengan penjelasan:
(1) = Kode Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya
pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi
pemerintahan sesuai kode huruf kategori pada KBLI 2015;
(2) = Kode golongan pokok ini mencakup kegiatan yang termasuk
dalam administrasi pemerintahan,kebijakan ekonomi dan
-8-
sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan
negara dan jaminan sosial wajib;
(3) = Singkatan dari area pekerjaan Auditor Teknologi;
(4) = Tidak ada penjabaran area pekerjaan Auditor Teknologi
sehingga diisi dengan angka 00;
(5) = Nomor urut unit kompetensi dari SK3 Auditor Teknologi pada
area pekerjaan;
(6) = Versi penerbitan SK3 Auditor Teknologi sebagai akibat dari
adanya perubahan.
2. Judul Unit
Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan
terhadap tugas atau pekerjaan audit teknologi yang akan
dilakukan.
3. Deskripsi Unit
Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan audit
teknologi secara kompeten.
4. Elemen Kompetensi
Berisi uraian tentang langkah-langkah kegiatan yang harus
dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Elemen
Kompetensi dalam SK3 Auditor Teknologi ini disusun dengan
mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat
dalam kata kerja aktif atau performatif.
5. Kriteria Unjuk Kerja
Berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan
kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria
unjuk kerja dalam SK3 Auditor Teknologi dirumuskan secara
kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan
pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.
6. Batasan Variabel
Berisi rentang pernyataan (range of statement) yang harus diacu
atau diikuti dalam melaksanakan unit kompetensi. Batasan
variabel menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
-9-
a. Konteks variabel
Berisi penjelasan kontekstualisasi dari unit kompetensi untuk
dapat dilaksanakan dengan kondisi lingkungan kerja yang
diperlukan. Dapat juga berisi penjelasan-penjelasan yang
bersifat teknis.
b. Peralatan dan perlengkapan
Berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau
fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan
yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
c. Peraturan yang diperlukan
Berisi tentang peraturan atau regulasi teknis implementatif
yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Norma dan standar
Berisi dasar atau acuan sebagai norma atau standar yang
diperlukan dan terkait dalam melaksanakan pekerjaan atau
unit kompetensi.
7. Panduan Penilaian
Berisi penjelasan tentang berbagai kondisi atau keadaan yang
dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penilaian atau
asesmen kompetensi pada unit kompetensi baik pada saat
pelatihan maupun uji kompetensi. Panduan penilaian menjelaskan
hal-hal sebagai berikut:
a. Konteks penilaian
Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam
penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya
kompetensi kerja, serta dimana, apa dan bagaimana penilaian
seharusnya dilakukan.
b. Persyaratan kompetensi
Memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus
dikuasai/dipenuhi sebelumnya (jika diperlukan) sebagai
persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan
penguasaan unit kompetensi.
c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
-10-
Merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja
pada unit kompetensi.
d. Sikap kerja yang diperlukan
Merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan
untuk tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.
e. Aspek kritis
Memberikan penjelasan tentang aspek atau kondisi yang sangat
mempengaruhi atau menentukan keberhasilan pelaksanaan
unit kompetensi.
H. Tim Perumus SK3 Auditor Teknologi
Tim perumus SK3 Auditor Teknologi ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Pusat Strategi Teknologi dan Audit Teknologi Nomor
05/SK/PSTAT/II/2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
1 Dr. Yustiar Gunawan, M.Eng Ketua
2 Rohayati, SPd., MSi. Sekretaris
3 Ir. Subiyanto, MSc. Anggota
4 Ir. Agus Nugroho, M. Eng Anggota
5 Dr. Kartiko Eko Putranto, DEA Anggota
6 Dr. Yudi Purwantoro, CISA, CRISC Anggota
7 Donny Triana, ST, MT Anggota
8 Susalit Setyawibowo, S.Si., MT Anggota
9 Dr. Agus Widodo, BSc., MT Anggota
10 Unik Setiawati, ST, MT Anggota
11 Sudarmin, ST, MT Anggota
12 Helen Fifianny, ST Anggota
-11-
I. Glossary
Audit : Pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan objektif
dalam rangka memberikan nilai tambah atau
meningkatkan kinerja.
Auditee : Entitas organisasi yang diaudit.
Auditor : Orang yang melakukan audit.
Bukti : Data/informasi yang diperoleh dari pelaksanaan audit
yang memiliki kekuatan untuk mendukung suatu
kondisi yang ditemui oleh auditor.
Data : Fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti
5.1 Penyusunan laporan dengan memperhatikan kaidah pelaporan
hasil audit teknologi.
-59-
18. Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
Kode Unit : O.84ADT00.018.1
JUDUL UNIT : Memeriksa Laporan Hasil Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja dalam memeriksa
laporan audit teknologi.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan laporan hasil audit teknologi
1.1 Kesesuaian sistematika laporan hasil audit teknologi ditelaah dengan mengacu pada Pedoman Audit Teknologi
1.2 Kesesuaian format penulisan laporan hasil audit teknologi diperiksa dengan mengacu pada format yang telah ditetapkan.
1.3 Kelengkapan substansi laporan hasil audit teknologi ditelaah dengan mengacu pada Piagam Audit Teknologi.
1.4 Ketepatan redaksi laporan hasil audit teknologi ditelaah dengan mengacu pada kaidah bahasa yang baik dan benar.
2. Menyusun dokumen pemeriksaan laporan hasil audit teknologi
2.1 Catatan pemeriksaan laporan hasil audit teknologi dirangkum berdasarkan hasil pemeriksaan atas kesesuaian sistematika dan format, kelengkapan substansi dan ketepatan redaksi.
2.2 Saran perbaikan laporan hasil audit teknologi disusun mengacu pada catatan pemeriksaan laporan hasil audit teknologi.
BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan laporan hasil
audit teknologi dan menyampaikan hasil pemeriksaan laporan
hasil audit teknologi yang digunakan untuk memeriksa laporan
hasil audit teknologi.
2. Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
-60-
2.1.1 Perangkat komputer dan akses internet
2.2 Perlengkapan
2.2.1 Dokumen laporan hasil audit teknologi
2.2.2 Dokumen Piagam Audit Teknologi
3. Peraturan/Kebijakan terkait:
Tidak ada
4. Norma dan Standar:
4.1 Norma
4.1.1 Kode Etik Auditor Teknologi
4.2 Standar
4.2.1 Standar Audit Teknologi
4.2.2 Pedoman Audit Teknologi
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi memeriksa laporan hasil
audit teknologi.
1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan/ atau
simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
2.1 O.84ADT00.015.1: Menyimpulkan Hasil Audit Teknologi
2.2 O.84ADT00.016.1: Menyusun Rekomendasi Hasil Audit Teknologi
2.3 O.84ADT00.017.1: Menyusun Laporan Hasil Audit Teknologi
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan
3.1 Pengetahuan
3.1.1 Teknik penulisan laporan
3.1.2 Teknik pemeriksaan laporan
3.2 Keterampilan
3.2.1 Menulis dalam bahasa yang baik dan benar
3.2.2 Melakukan pembacaan cepat (Scanning dan Skimming)
4. Sikap Kerja Yang Dibutuhkan
4.1 Teliti
4.2 Komprehensif
4.3 Sistematis
4.4 Taat asas
-61-
5. Aspek kritis penilaian
5.1 Penyusunan hasil pemeriksaan laporan hasil audit teknologi
dengan catatan penjelasan untuk perbaikan.
-62-
19. Memonitor Aktivitas Audit Teknologi
Kode Unit : O.84ADT00.019.1
JUDUL UNIT : Memonitor Aktivitas Audit Teknologi
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja dalam memonitor
aktivitas audit teknologi.
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan monitoring
aktivitas audit teknologi
1.1 Faktor kritis keberhasilan setiap tahapan audit teknologi disusun sesuai dengan kode etik dan standar audit teknologi.
1.2 Jadwal monitoring disusun sesuai dengan rencana audit teknologi.
2. Melaksanakan monitoring aktivitas audit teknologi
2.1 Aktivitas audit teknologi dimonitor
mengacu kepada rencana monitoring
yang telah dibuat.
2.2 Hasil monitoring aktivitas audit
teknologi disusun berdasarkan fakta
yang ditemukan.
3. Menyampaikan hasil monitoring aktivitas audit teknologi
3.1 Saran perbaikan setiap tahapan audit teknologi disusun berdasarkan hasil monitoring.
3.2 Hasil monitoring dan saran perbaikan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai substansi dan waktu .
BATASAN VARIABEL
1. Konteks Variabel
1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan monitoring aktivitas audit
teknologi, melaksanakan monitoring aktivitas audit teknologi dan
menyampaikan hasil monitoring aktivitas audit teknologi yang
digunakan untuk memonitor aktivitas audit teknologi.
1.2 Faktor kritis keberhasilan yang dimaksud adalah hal-hal yang
diperlukan untuk mencapai tujuan tahapan kegiatan.
1.3 Substansi yang dimaksud adalah jika terkait dengan kode etik
dijelaskan kepada pimpinan unit pelaksana audit teknologi, jika
terkait dengan teknis dijelaskan kepada lead auditor.
1.4 Waktu yang dimaksud adalah saat penyampaian agar saran
perbaikan dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:
2.1 Peralatan:
-63-
2.1.1 Perangkat komputer
2.1.2 Peralatan dokumentasi
2.2 Perlengkapan:
2.2.1 Dokumen Sumberdaya Audit Teknologi
2.2.2 Dokumen Piagam Audit Teknologi
2.2.3 Dokumen Rencana Audit Teknologi
2.2.4 Dokumen Protokol Audit Teknologi
2.2.5 Dokumen Notisi
2.2.6 Dokumen manual prosedur pengelolaan data
2.2.7 Dokumen sistem evaluasi pengelolaan data
2.2.8 Dokumen Laporan Hasil Audit Teknologi
2.2.9 Dokumen Pemeriksaan Laporan Hasil Audit Teknologi
3. Peraturan/Kebijakan terkait:
Tidak ada
4. Norma dan Standar:
4.1 Norma
4.1.1 Kode Etik Auditor Teknologi
4.2 Standar
4.2.1 Standar Audit Teknologi
4.2.2 Pedoman Audit Teknologi
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi memonitor aktivitas
audit teknologi.
1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, dan/atau