Standar Kompetensi :

Standar Standar Kompetensi :Kompetensi : Menganalisis hubungan dasar negara Menganalisis hubungan dasar negara

dengan konstitusidengan konstitusi

Mendeskripsikan hubungan dasar negara Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.dengan konstitusi.

Menganalisis substansi konstitusiMenganalisis substansi konstitusi Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menunjukkan sikap positip terhadap Menunjukkan sikap positip terhadap

konstitusi.konstitusi.

Kompetensi Kompetensi Dasar :Dasar :

Oleh :

Teguh Basuki, S.Pd.

DASAR NEGARA

HU

BU

NG

AN

KONSTITUSI

KLASIFIKASI

SUBSTANSIUUD 1945

PERKEMBANGAN

PANCASILAINDONESIA

UUD 1945

SISTEMATIKA UUD 1945

TUJUAN

NILAI

SIFAT

SUBSTANSI

PEN

GER

TIA

N

INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945

PASAL– PASAL

POKOK PIKIRAN

MAKNA PEMBUKAAN

KEDUDUKAN

terdapat

SIKAP POSITIP WN

Terhadap

KEDUDUKAN

DASAR NEGARADASAR NEGARA

• Adalah prinsip–prinsip atau norma dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan bangsa.

• Dasar Negara hakekatnya merupakan falsafah negara (philosphische grondslag atau political philosophy) atau idiologi negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara

• Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti : Liberalisme, Sosialisme, Komunisme.

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIADASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila digunakan sebagai pedoman dasar untuk

mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup semua bidang kehidupan bangsa.

Pancasila secara yuridis konstitusional merupakan norma obyektif dan norma tertinggi, sehingga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Pancasila sebagai dasar negara disebut juga sebagai falasafah negara atau idiologi negara.

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan secara tegas dinyatakan dalam Tap MPR No XVIII/MPR/1998.

PENGERTIAN KONSTITUSIPENGERTIAN KONSTITUSI Arti Luas :

Konstitusi adalah keseluruhan hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok yang menggambarkan sistem ketatanegaraan.

Arti Sempit :Konstitusi berarti piagam atau UUD.

a) Hukum dasar tertulis yaitu berupa UUD.b) Hukum dasar tak tertulis yaitu berupa kebiasaan yang timbul dalam

praktik penyelenggaraan ketatanegaraan.

Hukum dasar (Konstitusi) ada 2 macam :

UUD merupakan hukum dasar tertulis yang berisi aturan – aturan pokok yang digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan

Dasar negara berisi prinsip–prinsip dasar hidup bernegara

yang harus dijabarkan kedalam konstitusi yang merupakan aturan–aturan pokok untuk

mengatur dan menyelenggarakan sistem ketatanegaraan.

HUBUNGAN DASAR HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN NEGARA DENGAN

KONSTITUSIKONSTITUSI

TUJUAN KONSTITUSITUJUAN KONSTITUSI

• Membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

• Memberikan pengawasan (kontrol) terhadap kekuasaan politik.

• Menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara.

NILAI KONSTITUSINILAI KONSTITUSI

a.Nilai Normatif : resmi diterima oleh bangsa sehingga tidak hanya berlaku secara hukum tapi secara nyata dalam masyarakat.

b.Nilai Nominal : sesuai dengan hukum yang berlaku.

c.Nilai Semantik : hanya untuk kepentingan penguasa, sehingga penguasa menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya.

SIFAT KONSTITUSISIFAT KONSTITUSI

• Supel (Flexible) :Bisa diubah oleh badan pembuat undang-undang

• Kaku (Rigid) :Tidak bisa diubah oleh badan pembuat undang-undang, karena memerlukan prosedur khusus yang lebih berat.

SUBSTANSI SUBSTANSI KONSTITUSIKONSTITUSI

Secara garis besar substansi/isi konstitusi memuat :

a.Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, gagasan moral keagamaan

b.Ketentuan tentang struktur organisasi negarac. Ketentuan tentang perlindungan hak asasi

manusiad.Ketentuan tentang prosedur mengubah UUDe.Ketentuan tentang larangan mengubah

bagian tertentu dari konstitusi

KOSNTITUSI DI INDONESIAKOSNTITUSI DI INDONESIA

NKRI sekarang menggunakan UUD 1945 UUD 1945 dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang

periode ke II (14-16 Juli 1945), dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Naskah resmi UUD 1945 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun ke II nomor 7 tanggal 15 Februari 1945.

UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan sebagian dari hukum dasar negara yaitu sebagai hukum dasar tertulis.

KEDUDUKAN UUD 1945KEDUDUKAN UUD 1945

• Berisi norma yang harus dilaksanakan dan ditaati.• Berisi peraturan yang mengikat kepada

pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat dan setiap warga negara

• Menjadi dasar adanya dan sumber kekuasaan setiap lembaga negara.

• Merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-an yang lebih rendah kedudukannya.

1. Sebagai norma hukum :

2. Sebagai hukum dasar :

Kedudukan UUD 1945Kedudukan UUD 1945

• Pelaksanaan pemerintahan negara.• Peraturan perundangan lain dibawah UUD

• Dalam tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi, sehingga peraturan perundangan lainnya yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

3. Sebagai alat kontrol terhadap :

4. Sebagai hukum tertinggi :

HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 19451945

Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang hakekatnya merupakan

pancaran sila-sila Pancasila dijelmakan dalam pasal-pasal UUD

1945

KLASIFIKASI KLASIFIKASI KONSTITUSI DI KONSTITUSI DI

INDONESIAINDONESIA

1)1) UUD 1945UUD 1945

2)2) Konstitusi RIS 1949Konstitusi RIS 1949

3)3) UUD Sementara 1950UUD Sementara 1950

Klasifikasi konstitusi yang pernah berlaku di Klasifikasi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia :Indonesia :

SUBSTANSI UUD 1945SUBSTANSI UUD 1945

UUD 1945 yang terdiri Pembukaan dan pasal-pasal, secara garis besar memuat materi-materi atau ketentauan-ketentuan pokok sebagai berikut :a. Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan

negara, asas politik negara, gagasan moral keagamaanb. Sistem ketatanegaraan (struktur organisasi negara)c. Prinsip pembagian kekuasaand. Prinsip negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik.e. Sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, seperti

adanya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD serta Presiden dan wakil Presiden.

f. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Substansi UUD 1945

g. Pengkuan dan perlindungan hak asasi manusiah. Sistem sosial budaya berdasarkan asas “Bhinneka

Tunggal Ika”i. Prinsip kesederajatan dalam hukum dan

pemerintahan.j. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.k. Prinsip bela negaral. Prinsip pertahanan dan keamanan negaram. Prosedur mengubah UUD.n. Larangan mengubah bagian tertentu dari UUD.

SISTEMATIKA UUD 1945SISTEMATIKA UUD 1945

1)1) Pembukaan UUD 1945 terdiri empat aliniaPembukaan UUD 1945 terdiri empat alinia2)2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4 Batang Tubuh UUD 1945 terdiri 16 Bab, 37 pasal, 4

pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahanpasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan3)3) Penjelasan UUD 1945 terdiri Penjelasan umum dan Penjelasan UUD 1945 terdiri Penjelasan umum dan

Penjelasan pasal demi pasalPenjelasan pasal demi pasal

1)1) Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 19452)2) Pasal – pasal UUD 1945Pasal – pasal UUD 1945

Sebelum amandemen :Sebelum amandemen :

Sesudah amandemen :Sesudah amandemen :

POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :a) Persatuan.b) Keadilan sosial.c) Kedaulatan rakyat.d) Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

1. Sebagai tertib hukum.1. Sebagai tertib hukum.

2. Sebagai pokok kaidah negara yang 2. Sebagai pokok kaidah negara yang foundamentalfoundamental

3. Sebagai Mukadimah dari UUD 1945 3. Sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak terpisahkandalam kesatuan yang tidak terpisahkan

4. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal 4. Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan mempunyai UUD 1945, Pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggikedudukan yang lebih tinggi

Kedudukan Pembukaan UUD 1945Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Sebagai Tertib HukumSebagai Tertib Hukum

Pembukaan UUD 1945 mempunyai Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-kedudukan yang terpisah dari pasal-

pasal UUD 1945, sehingga secara hirarki pasal UUD 1945, sehingga secara hirarki Pembukaan UUD 1945 merupakan Pembukaan UUD 1945 merupakan

sumber tertib hukum yang tertinggisumber tertib hukum yang tertinggi


Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Sebagai Pokok Kaidah Negara yang FondamentalFondamental

a)a) Terjadinya ditetentukan oleh Terjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI)pembentuk negara (yaitu PPKI)

b)b) Isinya memuat : dasar negara, tujuan Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang negara dan ketentuan yang menentukan adanya UUD.menentukan adanya UUD.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena :pokok kaidah negara yang fondamental karena :


a)a) Pembukaan merupakan sumber tertib Pembukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.hukum yang tertinggi.

b)b) Pembukaan merupakan pernyataan Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-kaan secara terperinci.kemerde-kaan secara terperinci.

c)c) Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fondamental.kaidah negara yang fondamental.

d)d) Pembukaan menentukan/menetapkan Pembukaan menentukan/menetapkan adanya UUDadanya UUD

e)e) Pembukaan mengandung pokok-pokok Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUDpasal UUD

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena :kedudukan yang lebih tinggi karena :

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

• Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia

• Makna tiap-tiap alinia :

Alinia PertamaAlinia KeduaAlinia KetigaAlinia Keempat

Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia : 1)Merupakan sumber motivasi dan

aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia.

2)Merupakan sumber tertib hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dilingkungan nasional maupun internasional.

3)Mengandung nilai-nilai yang universal dan lestari.

Makna Alinia PertamaMakna Alinia Pertama

a. Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan.

b. Adanya pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan agar setiap bangsa dapat mewujudkan kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya.

c. Mengandung pernyataan subyektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan.

d. Bangsa/Pemerintah Indonesia senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa

e. Adanya alasan bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan.

Makna Alinia KeduaMakna Alinia Kedua

a. Kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia.

b. Harapan para pengantar kemerdekaan yaitu : Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c. Ketepatan dan ketajaman penilaian bahwa :

• Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.

• Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

• Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir perjuang-an bangsa, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Makna Alinia Makna Alinia KetigaKetiga

a.a. Motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia Motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan.menyatakan kemerdekaan.

b.b. Motivasi spiritual yang luhur bahwa Motivasi spiritual yang luhur bahwa tindakan menyatakan kemerdekaan tindakan menyatakan kemerdekaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.

c.c. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan antara material dan yang berkeseimbangan antara material dan spiritual, duniawai dan akhirat.spiritual, duniawai dan akhirat.

d.d. Pengukuhan proklamasi kemerdekaanPengukuhan proklamasi kemerdekaan

Makna Alinia Makna Alinia KeempatKeempat

a.a. Memuat fungsi negara yang sekaligus Memuat fungsi negara yang sekaligus merupakan tujuan negara Indonesia.merupakan tujuan negara Indonesia.

b.b. Akan diadakan UUD untuk mencapai tujuan Akan diadakan UUD untuk mencapai tujuan bangsa.bangsa.

c.c. Memuat asas politik negara yaitu Republik Memuat asas politik negara yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

d.d. Memuat dasar falsafah negara.Memuat dasar falsafah negara.

Pasal–Pasal UUD 1945Pasal–Pasal UUD 1945

Pasal – pasal UUD 1945, secara garis besar Pasal – pasal UUD 1945, secara garis besar berisi materi yang pada dasarnya dapat berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian :dibedakan menjadi 2 bagian :a.a. Pasal-pasal yang memuat materi sistem Pasal-pasal yang memuat materi sistem

ketatanegaraan, seperti : bentuk negara, ketatanegaraan, seperti : bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan termasuk kedudukan, tugas pemerintahan termasuk kedudukan, tugas dan wewenang serta hubungan lembaga-dan wewenang serta hubungan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerahlembaga negara dan pemerintah daerah

b.b. Pasal-pasal yang memuat materi hubungan Pasal-pasal yang memuat materi hubungan negara dengan warga negara dan negara dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia serta penduduk, hak asasi manusia serta konsepsi negara di segala bidang.konsepsi negara di segala bidang.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Periodesasi Konstitusi di Indonesia Perubahan UUD 1945 :

Tujuan Perubahan UUD 1945

Tahapan Perubahan UUD 1945

Kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945

Fungsi Perubahan UUD

PERIODESASI KONSTITUSI DI INDONESIA

1. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945 sd 27 Desember 1949).

2. Kosntitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 sd 17 Agustus 1950)

3. UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 sd 5 Juli 1959)

4. UUD 1945 (5 Juli 1959 sd 19 Oktober 1999), berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru

5. UUD 1945 hasil Amandemen ( 19 Oktober 1999 sampai sekarang)

TAHAPAN PERUBAHAN UUD 1945TAHAPAN PERUBAHAN UUD 1945

Perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 dilakukan pada masa Reformasi melalui serangkaian persidangan MPR :

1)Perubahan pertama UUD 1945 melalui Sidang Umum MPR tahun 1999.

2)Perbubahan kedua UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2000.

3)Perbubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2001.

4)Perubahan keempat UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945 :

Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembang-an aspirasi dan kebutuhan bangsa

FUNGSI PERUBAHAN UUD :a. Mengubah pasal-pasal UUD yang tidak jelas

dan tegas dalam memberikan pengaturan agar tidak menimbulkan multi tafsir.

b. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam UUD yang terlalu singkat atau tidak lengkap serta terlalu banyak mendele-gasikan pengaturan selanjutnya kepada undang-undang dan ketetapan lainnya.

c. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal serta antara bab dan pasal.

d. Memperbaiki beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara

KESEPAKATAN DASAR DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN UUD 1945

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 19452. Tetap mempertahankan NKRI3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal

normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.

5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD1945, dan naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli

SIKAP POSITIP WARGA NEGARA SIKAP POSITIP WARGA NEGARA TERHADAP UUD 1945TERHADAP UUD 1945

Memahami Pancasila dan UUD 1945Memahami Pancasila dan UUD 1945 Berperan serta dalam menegakan Berperan serta dalam menegakan

Pancasila dan UUD 1945Pancasila dan UUD 1945 Mengembangkan pola hidup taat aturan. Mengembangkan pola hidup taat aturan.

Standar Kompetensi :

Documents